gagasan pembangunan kawasan perbatasan
Post on 09-Jul-2016
43 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GAGASAN PEMBANGUNANKAWASAN PERBATASAN DARAT DI BIDANG
PENGELOLAAN POTENSI(UPAYA MEWUJUDKAN BLUE PRINT)
Oleh : Tim PenyusunPUSPERTRANTASFAKULTAS GEOGRAFI UGM
SUBSTANSI GAGASAN1. PENDAHULUAN
2. PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS PERBATASAN DARAT
3. PENDEKATAN PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT NEGARA
4. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT BERBASIS POTENSI
5. PETA PANDUAN (ROAD MAP) DAN RENCANA AKSI
PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT
PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN
DARAT
PERMASALAHAN PENGELOLAAN
MANAGER PERBATASAN
MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN
MASALAH INTRA KAWASAN1. Keterisolasian geografis2. Potensi sumberdaya manusia
yang lemah (Jumlah), 3. Kemiskinan struktural, 4. Kualitas sumberdaya manusia
yang masih lemah, 5. Langkanya infrastruktur dan
prasarana dasar untuk pengembangan kapasitas.
6. Langkanya faktor produksi,7. Lemahnya manajemen produksi8. Langkanya
investasi/penanaman modal9. Kejahatan di kawasan
perbatasan
MASALAH INTER KAWASANRelasi antar Wilayah (dalam negeri)
International Relation (politic, social, economic relation)Diplomasi (luar negeri)
MASALAH KELEMBAGAAN DAN MANAJERIAL1. Posisi kelembagaan pengelola
perbatasan yang masih lemah2. Belum adanya sistem, kebijakan dan
instrumen pengelolaan perbatasannegara yang terintegrasi.
3. Belum tersedianya system perencanaan komprehensif baik yang bersifat sektoral maupun spasial.
4. Parsialitas, dimana kebijakanpengelolaan kawasan perbatasanbanyak tersebar di Kementrian danLembaga (K/L),
5. Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS)
6. Masih banyaknya Kementrian danLembaga sektoral teknis yang belumterlibat secara langsung
7. Unit pengembangan (LOKPRI)
Cetak Biru PengelolaanKawasan Perbatasan
Darat
LOKASI 10 KAWASAN PERBATASAN DAN SEBARAN 26 KOTA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI PERBATASAN
4Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
Perlu ditangani secaraterpadu oleh Lembaga/Instansi yang memilikitupoksi koordinatif.
BLUE PRINT SEBAGAI MEDIA PERENCANAAN TERPADU
Multidimensional
MELALUI
Multifungsional
Multisektor
“DIPERLUKAN KISS”
Multiregion
KISS=Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis
Multidisiplin
PONDASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
Mewujudkan MasyarakatIndonesia yang Mandiri, Maju,
Adil dan Makmur
REGIONAL
PENANGANAN BATAS PEMBANGUNAN KAWASAN
PENGAMANAN BATAS
PENGEMBANGANEKONOMI
KOMODITAS UNGGULAN
PENGEMBANGANMASYARAKAT
PENGEMBANGANKAWASAN
BERBASIS PUSATPERTUMBUHAN
Terwujudnya kawasan perbatasan negara yang aman, tertib, maju, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan
rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
VISIINDONESIA
2025
VISIKAWASAN
PERBATASAN
PENDEKATANSTRATEGI
PRINSIPDASAR
MASYARAKATSEKTORAL
TIGA PILAR DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT BERBASIS POTENSI
TRILOGI+ STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT
1. PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS
KOMODITAS UNGGULAN
2. PENGEMBANGAN KAWASAN
BERBASISPUSAT PERTUMBUHAN
3. PEOPLECENTERED
(PENGEMBANGAN MASYARAKAT)
+ KELEMBAGAANStrong ConectivityStrong Integrity- Fisik (Infrastruktur)- Ekonomi- Sosial-kultural- Administrasi- Teknologi- Financial
LOKASI PRIORITAS
STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT1. Penataan Distribusi Penduduk Berbasis
Pengembangan Transmigrasi dan TenagaKerja
2. Penataan Distribusi Penduduk BerbasisPengembangan Pertahanan dan keamanan
3. Peningkatan Kualitas penduduk kawasanperbatasan berbasis peningkatan kualitaskesehatan
4. Peningkatan Kualitas penduduk kawasanperbatasan berbasis peningkatan kualitaspendidikan dan ketrampilan
5. Penguatan identitas dan hak-hakmasyarakat perbatasan berbasispengembangan budaya dan identitas lokal
6. Pelibatan Masyarakat dan penguatankelembagaan lokal dalam prosespembangunan
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal8. Penguasan modal sosial di dalam
komunitas maupun antar komunitas9. Pengembangan jejaring kerjasama atau
kemitraan dengan swasta atau pelakuekonomi lainnya
10. Penguatan wawasan kebangsaan
STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS POTENSI KOMIDITAS UNGGULAN1. Pemilihan dan Pemantapan potensi komoditas
unggulan2. Perbaikan iklim investasi dan kerjasama khusus
pengembangan ekonomi perbatasan3. Peningkatan Nilai tambah komoditas unggulan berbasis
sumberdaya manusia dan teknologi4. Pengembangan sistem Industri pengolahan hasil
komoditas unggulan dengan penguatan keterkaitanekonomi antar unit ekonomi produksi dan antarwilayah
5. Pengembangan sistem perdagangan komoditasunggulan local, regional dan global (kerjasama denganNegara tetangga dalam bentuk kesepakatanperdagangan “trade agreement”), sepertipengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) atau Subregional economic zone.
6. Perluasan pasar komoditas unggulan baik dalam skalalocal, regional maupun global.
7. Pengembangan sitem Permodalan dengan skemakhusus baik untuk pengusaha maupun masyarakat
8. Pengembangan sumberdaya manusia dan rekayasasosial
9. Strategi Promosi pemasaran kawasan perbatasan(regional marketing) dan bussines networking
10. Dukungan pemerintah khususnya pengembanganinfrastruktur ekonomi dan kelembagaan (organisasidan perundang-undangan) yang mantap
STRATEGI PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN
1. Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan pada berbagai macam skala(Regional sampai Detil)
2. Alokasi ruang pemanfaatan budidaya yang telahmemiliki kepastian hukum
3. Pengembangan sistem pusat pertumbuhanberbasis agropolitan
4. Penataan sistem permukiman baik skalaregional maupun local, khusus keterkaitandesa-kota dan PKSN.
5. Pembangunan dan pengembangan infrastukturtransportasi dan sistem angkutan dan logistik
6. Pengembangan sarana dan prasarana energidan produksi
7. Pengadaan kawasan sentra industri atau sentrapengolahan komoditas unggulan.
8. Pengembangan pusatpusat ekonomi danperdagangan
9. Pengembangan sistem sarana dan prasaranadasar permukiman (air bersih, sanitasilingkungan, dan sebagainya)
10. Penyediaan infrastruktur pelayanan public yang memadai (perkantoran)’
STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN1. Perencanaan Terpadu Kawasan
Perbatasan Darat berbasis Potensi(Blue Print)
2. Penguatan Lembaga PengelolaKawasan Perbatasan (BNPP, BPPD, Kementrian Lembaga terkait)
3. Pengembangan Kawasan PerbatasanBerbasis Partisipasi masyarakat(Kelembagaan Lokal)
4. Kerjasama dengan Pihak Swasta(Investor)
5. Kerjasama Antar daerah6. Kerjasama Antar Negara (inter-
region)7. Regional Marketing (Pemasaran
Kawasan Perbatasan) – optimalisasiperan BNPP dan BPPD sebagaipemasar
DAYA SAING(KOMPETITIF)
KEUNGGULANKAWASAN
DAYA TAHAN(KOMPARATIF)
TAHAP ITAHAP II
TAHAP III
5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN
TAHAP PENGUATAN 2013-2017
TAHAP PENGEMBANGAN 2018-2022
TAHAP KEMANDIRIAN 2023-2027
Dirinci Kegiatan Tahunan Di Masing-masing LokasiPrioritas (Rencana Aksi)
KONSTELASI GLOBAL
KONSTELASI REGIONALKONSTELASI LOKAL
NoINDIKATOR
PERKEMBANGAN
Tahapan Pembangunan Kawasan Perbatasan DaratTAHAP PENGUATAN TAHAP
PENGEMBANGANTAHAP
KEMANDIRIAN2013-2017 2018-2022 2023-2027
1. Basis ekonomi ekonomi berbasissumberdaya alamlokal
Pengembangan nilaitambah komoditas
Pengembangan pasar
2 Pengembangan sektor Pertanian Industry (agroindustri)
Industri dan perdagangan
3 Pengendali ekonomi wilayah
Resources driven Industrial Driven Market Driven
4 Perkembangan wilayah Desa Kota Kecil (Agropolitan)
Kota menengah
5 Skala Pengaruh Lokal (kabupaten) Regional (Propinsi) Nasional dan Global
6 Interaksi dan Konektivitas Terbatas dan bersifat lokal
Terbangun dalam jejaring regional
Jejaring terintegrasidalam skala nasionaldaN global
7 Orientasi pergerakan Menjadi hinterland Mejadi pusat kecil dan orientasi pergerakan lokal
Menjadi pusatpertumbuhan dantujuan pegerakan
8 Kemampuan Kawasan Daya tahan Daya Tarik Daya Saing9 Basis Keunggulan Keunggulan
KomparatifKeunggulan kompetitif awal
KeunggulanKompetitif
10 Peran pemerintah Sangat Besar Besar Menengah
LOKASI PRIORITAS
(111 LOKPRI)
Kebijakan Perencanaan Program Proyek
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT
Road Map Pengembangan Kawasan Perbatasan darat
Rencana Aksi
POSISI BLUE PRINT KAWASAN PERBATASAN DARAT DAN TINGKAT TAHAPAN PENGAMBIL KEPUTUSAN.
BNPP SEKTORAL/PELAKSANA TEKNIS
Monev
LOKASI PRIORITAS
(111 LOKPRI)
DINAS PROVINSI
DINAS KABUPATEN
KEMENTRIAN /LEMBAGA
LEMBAGA LAIN
(SWASTA/MASYARAKAT/LSM/PT,DL
L)
KEDUDUKAN BLUE PRINT DALAM PERENCANAAN
CETAK BIRU PENGEMBANGAN KAWASAN
PERBATASAN DARAT
RENJA K/LRKP
INVESTASIPARTISIPASI
RKPDRENJA SKPD
RKPDRENJA SKPD
sinergi
1. Pengembangan kawasan perbatasan darat memiliki kendala yang berat dankomplek, memerlukan pendekatan yang sifatnya terpadu
2. Perencanaan Terpadu Kawasan Perbatasan Berbasis Pada Lokasi Prioritas(LOKPRI)
3. Blueprint (cetak Biru) Pengembangan Kawasan perbatasan darat dapatberfungsi sebagai media perencanaan terpadu dan upaya percepatanpembangunan yang lebih terfokus
4. Blue Print (cetak Biru) Pengembangan Kawasan perbatasan Darat berfungsiuntuk memperkuat Koordinasi, Intregrasi, Sinkronisasi dan Sinergi, baikyang bersifat horisontal (kementrian dan lembaga) maupun vertikal(pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Dimensi Keterpaduan, meliputi Keterpaduan Spasial : LOKPRI danKeterpaduan Sektoral : BLUE PRINT
6. Bentuk Kelompok Kerja yang Kuat untuk mengawal LOKPRI dan BLUE PRINT
7. Perlu backup perangkat hukum untuk menguatkan BLUEPRINT- Cetak Biru Pengelolaan kawasan Perbatasan Darat Berbasis Potensi
(Peraturan BNPP), sebagai embrio tersusunnya ….- Cetak Biru Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Republik
Indonesia (Peraturan Presiden)
KESIMPULAN
top related