adakah berpolitik dan berpartai dicontohkan nabi dan sahabat

8/14/2019 Adakah Berpolitik Dan Berpartai Dicontohkan Nabi Dan Sahabat

http://slidepdf.com/reader/full/adakah-berpolitik-dan-berpartai-dicontohkan-nabi-dan-sahabat 1/15

Adakah Berpolitik dan Berpartai Dicontohkan Nabi dan Sahabat?Apr 21, '09 9:26 PMfor everyone

Adakah Berpolitik dan Berpartai Dicontohkan Nabi dan Sahabat?

Ustadz, ana ingin bertanya.

Kalau dilihat dari realita yang sekarang, banyak sekali partai yang mengatas namakan partai Islam (PKB, PKS, PAN dan lain-lain) sehingga sebagai seorang muslim ada yangmewajibkan harus memilih salah satu dari beberapa partai tersebut atau bahkan samasekali tidak memilih.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya atau sebenarnya dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam hal berpolitik/berpartai? Ada nggak contohnyadari Nabi dan para sahabat? Mohon penjelasan, jazakumulloh khoiron katsiron.

Wassalam,

Abu Hurairah Ali Asmara

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para shahabatnya seumur-umur belum pernahikut pemilu, apalagi membangun dan mengurusi partai politik. Realita seperti ini sudahdisepakati oleh semua orang, termasuk para ahli sejarah, ulama dan juga semua umatIslam.

Dengan realita seperti ini, sebagian kalangan lalu mengharamkan pemilu dan mendirikan partai. Alasannya, karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para shahabat beliau yang mulia, bahkan sampai sekian generasi berikutnya, tidak pernah ada pemilu dan pendirian partai politik dalam sejarah Islam.

Bahkan sebagian dari mereka sampai mengeluarkan statemen unik, yaitu bahwa ikut pemilu dan menjalankan partai merupakan sebuah bid'ah dhalalah, di mana pelakunya pasti akan masuk neraka.

Ditambah lagi pandangan sebagian mereka bahwa sistem pemilu, partai politik dan idedemokrasi merupakan hasil pemikiran orang-orang kafir. Sehingga semakin haram sajahukumnya.

Tentu saja pendapat seperti ini bukan satu-satunya buah pikiran yang muncul di kalanganumat. Sebagian lain dari elemen umat ini punya pandangan berbeda.

Mereka tidak mempermasalahkan bahwa dahulu Rasulullah SAW dan para shahabattidak pernah ikut pemilu dan berpartai. Sebab pemilu dan partai hanyalah sebuahfenomena zaman tertentu dan bukan esensi. Lagi pula, tidak ikutnya beliau SAW dantidak mendirikan partai, bukanlah dalil yang sharih dari haramnya kedua hal itu. Bahwa

http://antiirjai.multiply.com/journal/item/81/Adakah_Berpolitik_dan_Berpartai_Dicontohkan_Nabi_dan_Sahabat

http://antiirjai.multiply.com/journal/item/81/Adakah_Berpolitik_dan_Berpartai_Dicontohkan_Nabi_dan_Sahabat



asal usul pemilu, partai dan demokrasi yang konon dari orang kafir, tidak otomatismenjadikan hukumnya haram.

Dan kalau mau jujur, memang tidak ada satu pun ayat Quran atau hadits nabi SAW yangsecara zahir mengharamkan partai politik, pemilu atau demokrasi. Sebagaimana jugatidak ada dalil yang secara zahir membolehkannya. Kalau pun ada fatwa yangmengharamkan atau membolehkan, semuanya berangkat dari istimbath hukum yang panjang. Tidak berdasarkan dalil-dalil yang tegas dan langsung bisa dipahami.

Namun tidak sedikit dari ulama yang punya pandangan jauh dan berupaya melihatrealitas. Mereka memandang meski pemilu, partai politik serta demokrasi datang dariorang kafir, mereka tetap bisa melihat esensi dan kenyataan. Berikut ini kami petikkan beberapa pendapat sebagian ulama dunia tentang hal-hal yang anda tanyakan.

Seruan Para Ulama untuk Mendukung Dakwah Lewat Parlemen

Apa komentar para ulama tentang masuknya muslimin ke dalam parlemen? Dan apakah

mereka membid'ahkannya?

Ternyata anggapan yang menyalahkan dakwah lewat parlemen itu keliru, sebab adasekian banyak ulama Islam yang justru berkeyakinan bahwa dakwah lewat parlemen itu boleh dilakukan. Bahkan sebagiannya memandang bahwa bila hal itu merupakan salahsatu jalan sukses menuju kepada penegakan syariat Islam, maka hukumnya menjadiwajib.

Di antara para ulama yang memberikan pendapatnya tentang kebolehan atau keharusandakwah lewat parlemen antara lain:

1. Imam Al-'Izz Ibnu Abdis Salam2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah3. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah4. Muhammad Rasyid Ridha5. Syeikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di: Ulama Qasim6. Syeikh Ahmad Muhammad Syakir: Muhaddis Lembah Nil7. Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi8. Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz9. Syeikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin10. Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-AlBani11. Syeikh Dr. Shalih bin Fauzan12. Syeikh Abdullah bin Qu'ud

13. Syeikh Dr. Umar Sulaiman Al-'Asyqar 14. Syeikh Abdurrahman bin Abdul Khaliq

Kalau diperhatikan, yang mengatakan demikian justru para ulama yang sering dianggapkurang peka pada masalah politik praktis. Ternyata gambaran itu tidak seperti yang kitakira sebelumnya. Siapakah yang tidak kenal Bin Baz, Utsaimin, Albani, Asy-Syinqithi,Shalih Fauzan dan lainnya?



1. Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

a. Fatwa Pertama

Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang dasar syariahmengajukan calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hukum Islamatas kartu peserta pemilu dengan niat memilih untuk memilih para da'i dan aktifis sebagaianggota legislatif. Maka beliau menjawab:

Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orangmendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu tidak ada masalah untuk masuk ke parlemen bila tujuannya memang membela kebenaran serta tidak menerima kebatilan.Karena hal itu memang membela kebenaran dan dakwah kepada Allah SWT.

Begitu juga tidak ada masalah dengan kartu pemilu yang membantu terpilihnya para da'iyang shalih dan mendukung kebenaran dan para pembelanya, wallahul muwafiq.

b. Fatwa Kedua

Di lain waktu, sebuah pertanyaan diajukan kepada Syeikh Bin Baz: Apakah para ulamadan duat wajib melakukan amar makruf nahi munkar dalam bidang politik? Dan bagaimana aturannya?

Beliau menjawab bahwa dakwah kepada Allah SWT itu mutlak wajibnya di setiaptempat. Amar makruf nahi munkar pun begitu juga. Namun harus dilakukan denganhikmah, uslub yang baik, perkataan yang lembut, bukan dengan cara kasar dan arogan.Mengajak kepada Allah SWT di DPR, di masjid atau di masyarakat.

Lebih jauh beliau menegaskan bahwa bila dia memiliki bashirah dan dengan cara yang baik tanpa berlaku kasar, arogan, mencela atau ta'yir melainkan dengan kata-kata yang baik.

Dengan mengatakan wahai hamba Allah, ini tidak boleh semoga Allah SWT memberimu petunjuk. Wahai saudaraku, ini tidak boleh, karena Allah berfirman tentang masalah ini begini dan Rasulullah SAW bersabda dalam masalah itu begitu. Sebagaimana firmanAllah SWT:

Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlahmereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahuitentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang

yang mendapat petunjuk. (QS An-Nahl: 125).

Ini adalah jalan Allah dan ini adalah taujih Rabb kita. Firman Allah SWT:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darisekelilingmu? (QS Ali Imran: 159)



Dan tidak merubah dengan tangannya kecuali bila memang mampu. Seperti merubahisteri dan anak-anaknya, atau seperti pejabat yang berpengaruh pada sebuah lembaga.Tetapi bila tidak punya pengaruh, maka dia mengangkat masalah itu kepada yang punyakekuasaan dan memintanya untuk menolak kemungkaran dengan cara yang baik.

c. Fatwa Ketiga

Majalah Al-Ishlah pernah juga bertanya kepada Syeikh yang pernah menjadi MuftiKerajaan Saudi Arabia. Mereka bertanya tentang hukum masuknya para ulama dan duatke DPR, parlemen serta ikut dalam pemilu pada sebuah negara yang tidak menjalankansyariat Islam. Bagaimana aturannya?

Syaikh Bin Baz menjawab bahwa masuknya mereka berbahaya, yaitu masuk ke parlemen, DPR atau sejenisnya. Masuk ke dalam lembaga seperti itu berbahaya namun bila seseorang punya ilmu dan bashirah serta menginginkan kebenaran atau mengarahkanmanusia kepada kebaikan, mengurangi kebatilan, tanpa rasa tamak pada dunia dan harta,maka dia telah masuk untuk membela agam Allah SWT, berjihad di jalan kebenaran dan

meninggalkan kebatilan. Dengan niat yang baik seperti ini, saya memandang bahwa tidak ada masalah untuk masuk parlemen. Bahkan tidak selayaknya lembaga itu kosong darikebaikan dan pendukungnya.

Bila dia masuk dengan niat seperti ini dengan berbekal bashirah hingga memberikan posisi pada kebenaran, membelanya dan menyeru untuk meninggalkan kebatilan, semogaAllah SWT memberikan manfaat dengan keberadaannya hingga tegaknya syariat denganniat itu. Dan Allah SWT memberinya pahala atas kerjanya itu.

Namun bila motivasinya untuk mendapatkan dunia atau haus kekuasaan, maka hal itutidak diperbolehkan. Seharusnya masuknya untuk mencari ridha Allah, akhirat, membelakebenaran dan menegakkannya dengan argumen-argumennya, niscaya majelis inimemberinya ganjaran yang besar.

d. Fatwa Keempat

Pimpinan Jamaah Ansharus sunnah Al-Muhammadiyah di Sudan, Syaikh MuhammadHasyim Al-Hadyah bertanya kepada Syaikh bin Baz pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1415H. Teks pertanyaan beliau adalah:

Dari Muhammad Hasyim Al-Hadyah, Pemimpin Umum Jamaah Ansharus-Sunnah Al-Muhammadiyah di Sudan kepada Samahah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, muftiumum Kerajaan Saudi Arabia dan Ketua Hai'ah Kibar Ulama wa Idarat Al-buhuts Al-

Ilmiyah wal Ifta'.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Saya mohon fatwa atas masalah berikut: Bolehkah seseorangmenjabat jabatan politik atau adminstratif pada pemerintahan Islam atau kafir bila diaseorang yang shalih dan niatnya mengurangi kejahatan dan menambah kebaikan? Apakahdia diharuskan untuk menghilangkan semua bentuk kemungkaran meski tidak memungkinkan baginya? Namun dia tetap mantap dalam aqidahnya, kuat dalamhujjahnya, menjaga agar jabatan itu menjadi sarana dakwah. Demikian, terima kasih



wassalam.

Jawaban Syeikh Bin Baz:

Wa 'alaikumussalam wr wb. Bila kondisinya seperti yang Anda katakan, maka tidak adamasalah dalam hal itu. Allah SWT berfirman,"Tolong menolonglah kamu dalamkebaikan." Namun janganlah dia membantu kebatilan atau ikut di dalamnya, karena AllahSWT berfirman,"Dan janganlah saling tolong dalam dosa dan permusuhan."Waffaqallahul jami' lima yurdhihi, wassalam wr. Wb.

Bin Baz

2. Wawancara dengan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

Pada bulan Oktober 1993 edisi 42, Majalah Al-Furqan Kuwait mewawancarai SyaikhMuhammad bin shalih Al-'Utsaimin, seorang ulama besar di Saudi Arabia yang menjadi banyak rujukan umat Islam di berbagai negara. Berikut ini adalah petikan wawancaranya

seputar masalah hukum masuk ke dalam parlemen.

Majalah Al-Furqan :. Fadhilatus Syaikh Hafizakumullah, tentang hukum masuk ke dalammajelis niyabah (DPR) padahal negara tersebut tidak menerapkan syariat Islam secaramenyeluruh, apa komentar Anda dalam masalah ini?

Syaikh Al-'Utsaimin : Kami punya jawaban sebelumnya yaitu harus masuk dan bermusyarakah di dalam pemerintahan. Dan seseorang harus meniatkan masuknya ituuntuk melakukan ishlah (perbaikan), bukan untuk menyetujui atas semua yangditetapkan.

Dalam hal ini bila dia mendapatkan hal yang bertentangan dengan syariah, harus ditolak.Meskipun penolakannya itu mungkin belum diikuti dan didukung oleh orang banyak pada pertama kali, kedua kali, bulan pertama, kedua, ketiga, tahun pertama atau tahunkedua, namun ke depan pasti akan memiliki pengaruh yang baik.

Sedangkan membiarkan kesempatan itu dan meninggalkan kursi itu untuk orang-orangyang jauh dari tahkim syariah merupakan tafrit yang dahsyat. Tidak selayaknya bersikapseperti itu.

Majalah Al-Furqan : Sekarang ini di Majelis Umah di Kuwait ada Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ada yang mendukungnya tapi ada juga yang menolaknya dan hingga kinimasih menjadi perdebatan. Apa komentar Anda dalam hal ini, juga peran lembaga ini.

Apa taujih Anda bagi mereka yang menolak lembaga ini dan yang mendukungnya?

Syaikh Al-Utsaimin: Pendapat kami adalah bermohon kepada Allah SWT agar membantu para ikhwan kita di Kuwait kepada apa yang membuat baik dien dan dunia mereka. Tidak diragukan lagi bahwa adanya Lembaga Amar Makmur Nahi Munkar menjadikan simbolatas syariah dan memiliki hikmah dalam muamalah hamba Allah SWT. Jelas bahwalembaga ini merupakan kebaikan bagi negeri dan rakyat. Semoga Allah SWTmenyukseskannya buat ikhwan di Kuwait.



Pada bulan Zul-Hijjah 1411 H bertepatan dengan bulan Mei 1996 Majalah Al-Furqanmelakukan wawancara kembali dengan Syaikh Utsaimin:

Majalah Al-Furqan: Apa hukum masuk ke dalam parlemen?

Syaikh Al-'Utsaimin: Saya memandang bahwa masuk ke dalam majelis perwakilan(DPR) itu boleh. Bila seseorang bertujuan untuk mashlahat baik mencegah kejahatan ataumemasukkan kebaikan. Sebab semakin banyak orang-orang shalih di dalam lembaga ini,maka akan menjadi lebih dekat kepada keselamatan dan semakin jauh dari bala'.

Sedangkan masalah sumpah untuk menghormati undang-undang, maka hendaknya dia bersumpah untuk menghormati undang-undang selama tidak bertentangan dengan syariat.Dan semua amal itu tergantung pada niatnya di mana setiap orang akan mendapat sesuaiyang diniatkannya.

Namun tindakan meninggalkan majelis ini buat orang-orang bodoh, fasik dan sekuler

adalah perbuatan ghalat (rancu) yang tidak menyelesaikan masalah. Demi Allah,seandainya ada kebaikan untuk meninggalkan majelis ini, pastilah kami akan katakanwajib menjauhinya dan tidak memasukinya. Namun keadaannya adalah sebaliknya.Mungkin saja Allah SWT menjadikan kebaikan yang besar di hadapan seorang anggota parlemen. Dan dia barangkali memang benar-benar mengausai masalah, memahamikondisi masyarakat, hasil-hasil kerjanya, bahkan mungkin dia punya kemampuan yang baik dalam berargumentasi, berdiplomasi dan persuasi, hingga membuat anggota parlemen lainnya tidak berkutik. Dan menghasilkan kebaikan yang banyak. (lihat majalahAl-Furqan - Kuwait hal. 18-19)

Jadi kita memang perlu memperjuangkan Islam di segala lini termasuk di dalam parlemen. Asal tujuannya murni untuk menegakkan Islam. Dan kami masih punya 13ulama lainnya yang juga meminta kita untuk berjuang menegakkan Islam lewat parlemen.Insya Allah SWT pada kesempatan lain kami akan menyampaikan pula. Sebab bilasemua dicantumkan di sini, maka pastilah akan memenuhi ruang ini. Mungkin kami akanmenerbitkannya saja sebagai sebuah buku tersendiri bila Allah SWT menghendaki.

3. Pendapat Imam Al-'Izz Ibnu Abdis Salam

Dalam kitab Qawa'idul Ahkam karya Al-'Izz bin Abdus Salam tercantum: Bila orangkafir berkuasa pada sebuah wilayah yang luas, lalu mereka menyerahkan masalah hukumkepada orang yang mendahulukan kemaslahatan umat Islam secara umum, maka yang benar adalah merealisasikan hal tersebut. Hal ini mendapatkan kemaslahatan umum dan

menolak mafsadah. Karena menunda masalahat umum dan menanggung mafsadat bukanlah hal yang layak dalam paradigma syariah yang bersifat kasih. Hanya lantarantidak terdapatnya orang yang sempurna untuk memangku jabatan tersebut hingga adaorang yang memang memenuhi syarat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami menurut pandangan imam rahimahullah, bahwamemangku jabatan di bawah pemerintahan kafir itu adalah hal yang diperlukan. Untuk merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam dan menolak mafsadah



jika diserahkan kepada orang kafir. Jika dengan hal itu maslahat bisa dijalankan, makatidak ada larangan secara sya'ri untuk memangku jabatan meski di bawah pemerintahankafir.

Kasus ini mirip dengan yang terjadi di masa sekarang ini di mana seseorang menjabatsebagai anggota parlemen pada sebuah pemeritahan non Islam. Jika melihat pendapat beliau di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi anggota parlemendiperbolehkan.

4. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Dalam kitab Thuruq Al-Hikmah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (691- 751 H) dalam kitabnyaAt-Turuq al-Hukmiyah menulis:

Masalah ini cukup pelik dan rawan, juga sempit dan sulit. terkadang sekelompok orangmelewati batas, menghilangkan hak-hak, dan mendorong berlaku kejahatan kepadakerusakan serta menjadikan syariat itu sempit sehingga tidak mampu memberikan

jawaban kepada pemeluknya. dan menghalangi diri mereka dari jalan yang benar, yaitu jalan untuk mengetahui kebenaran dan menerapkannya. Sehingga mereka menolak haltersebut, pada hal mereka dan yang lainnya tahu secara pasti bahwa hal itu adalah halyang wajib diterapkan namun mereka menyangkal bahwa hal itu bertentangan denganqowaid syariah.

Mereka mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai yang dibawa rosulullah, yang menjadikanmereka berpikir seperti itu kurangnya mereka dalam memahami syariah dan pengenalankondisi lapangan atau keduanya, sehingga begitu mereka melihat hal tersebut dan melihatorang-orang melakukan hal yang tidak sesuai yang dipahaminya, mereka melakukankejahatan yang panjang, kerusakan yang besar. Maka permasalahannya jadi terbalik.

Di sisi lain ada kelompok yang berlawanan pendapatnya dan menafikan hukum Allah danRasulNya. Kedua kelompok di atas sama-sama kurang memahami risalah yang dibawaRasulNya dan diturunkan dalam kitabnya, padahal Allah swt. telah mengutus RasulNyadan menurunkan kitabNya agar manusia menjalankan keadilan yang dengan keadilan itu bumi dan langit di tegakkan. Bila ciri-ciri keadilan itu mulai nampak dan wajahnyatampil dengan beragam cara maka itulah syariat Allah dan agamaNya. Allah swt mahatahu dan maha hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dantanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka itu adalah bagiandari agama, dan tidak bertentangan dengan agama.

Maka tidak boleh dikatakan bahwa politik yang adil itu berbeda dengan syariat, tetapi

sebaliknya justru sesuai dengan syariat, bahkan bagian dari syariat itu sendiri. Kamimenamakannya sebagai politik sekedar mengikuti istilah yang Anda buat tetapi padahakikatnya merupakan keadilan Allah dan RasulNya. Imam yang muhaqqiq inimengatakan apapun cara untuk melahirkan keadilan maka itu adakah bagian dari agamadan tidak bertentangan dengannya. Jelasnya bab ini menegaskan bahwa apapun yang bisamelahirkan keadilan boleh dilakukan dan dia bagian dari politik yang sesuai dengansyariah. Dan tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan maka iaharus menegakkan keadilan yang sesuai dengan syariat. Dan berlaku ihsan bekerja untuk



kepentingan syariat meskipun di bawah pemerintahan kafir.

5. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan

Syekh Shaleh Alfauzan ditanya tentang hukum memasuki parlemen. Syekh Fauzan balik bertanya, "Apa itu parlemen?" Salah seorang peserta menjawab "Dewan legislatif atauyang lainnya" Syekh, "Masuk untuk berdakwah di dalamnya?" Salah seorang pesertamenjawab, "Ikut berperan serta di dalamnya" Syekh, "Maksudnya menjadi anggota didalamnya?" Peserta, "Iya."

Syeikh: "Apakah dengan keanggotaan di dalamnya akan menghasilkan kemaslahatan bagi kaum muslimin? Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaummuslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar berubah kepadaIslam, maka ini adalah suatu yang baik, atau paling tidak bertujuan untuk mengurangikejahatan terhadap kaum muslimin dan menghasilkan sebagian kemaslahatan, jika tidak memungkinkan kemaslahatan seluruhnya meskipun hanya sedikit."

Salah seorang peserta, "Terkadang didalamnya terjadi tanazul (pelepasan) dari sejumlah perkara dari manusia."

Syeikh: "Tanazul yang dimaksud adalah kufur kepada Allah atau apa?"

Salah seorang peserta, "Mengakui."

Syeikh: "Tidak boleh. adanya pengakuan tersebut. Jika dengan pengakuan tersebut iameninggalkan agamanya dengan alasan berdakwah kepada Allah, ini tidak dibenarkan.Tetapi jika mereka tidak mensyaratkan adanya pengakuan terhadap hal-hal ini dan iatetap berada dalam keIslaman akidah dan agamanya, dan ketika memasukinya adakemaslahatan bagi kaum muslimin dan apabila mereka tidak menerimanya iameninggalkannya, apa mungkin ia bekerja untuk memaksa mereka?

Tidak mungkin kan untuk melakukan hal tersebut. Yusuf as ketika memasuki kementriankerajaan, apa hasil yang ia peroleh? atau kalian tidak tahu hasil apa yang di peroleh NabiYusuf as?

Atau kalian tidak tahu tentang hal ini, apa yang diperoleh Nabi Yusuf ketika ia masuk,ketika raja berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami" Nabi Yusuf saat itu menjawab, "Jadikanaku bendaharawan negara karena aku amanah dan pandai." Maka beliau masuk danhukum berada di tangannya. Dan sekarang dia menjadi raja Mesir, sekaligus nabi.

Jadi bila masuknya itu melahirkan sesuatu yang baik, silahkan masuk saja. Tapi kalauhanya sekedar menyerahkan diri dan ridho terhadap hukum yang ada maka tidak boleh.Demikian juga bila tidak mendatangkan maslahat bagi umat Islam, maka masuknya tidak dibenarkan. Para ulama berkata, "Mendatangkan manfaat dan menyempurnakannya,meski tidak seluruh manfaat, tidak boleh diiringi dengan mafsadat yang lebih besar."

Para ulama mengatakan bahwa Islam itu datang dengan visi menarik maslahat dan



menyempurnakannya serta menolak mafsadah dan menguranginya. maksudnya bila tidak bisa menghilangkan semua mafsadat maka dikurangi, mendapatkan yang terkecil dari duadhoror, itu yang diperintahkan. Jadi tergantung dari niat dan maksud seseorang dan hasilyang diperolehnya. Bila masuknya lantaran haus kekuasaan dan uang lalu diam atassegala penyelewengan yang ada, maka tidak boleh. Tapi kalau masuknya demikemaslahatan kaum muslimin dan dakwah kepada jalan Allah, maka itulah yang dituntut.Tapi kalau dia harus mengakui hukum kafir maka tidak boleh, meski tujuannya mulia.seseorang tidak boleh menjadi kafir dan berkata "Tujuan saya mulia, saya berdakwahkepada Allah," tidak tidak boleh itu."

Salah seorang peserta, "Apa yang menjadi jalan keluarnya?"

"Jalan keluarnya adalah jika memang di dalamnya ada maslahat bagi kaum muslimin dantidak menghasilkan madharat bagi dirinya, maka hal tersebut tidak bertentangan. Adapun jika tidak ada kemaslahatan di dalamnya bagi kaum muslimin atau hal tersebutmengakibatkan adanya kemadorotan yaitu pengakuan yaitu pengakuan akan kekufuran,maka hal tersebut tidak diperbolehkan" (Rekaman suara)

6. Syaikh Abdullah bin Qu'ud

Sebagian orang-orang meremehkan partai-partai politik Islam yang terdapat di sejumlahnegara-negara Islam seperti Aljazair, Yaman, Sudan dan yang lainnya. Mereka yang ikutdidalamnya dituduh dengan tuduhan sekuler dan lain-lainnya. Apa pendapat Andatentang hal tersebut? Sikap atau peran apa yang harusnya dilakukan oleh kaum musliminuntuk menyikapi kondisi tersebut?

Jawaban : Akar persoalan dari semua itu adalah adanya dominasi sebagian para daiterhadap yang lainnya. Dan saya berpendapat bahwa seorang muslim yang diselamatkanAllah dari malapetaka untuk memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya serta berdoa untuk saudara-saudaranya di Sudan, Aljazair, Tunisia dan negara-negara lainnya, ataupun bagikaum muslimin yang berada di negeri-negeri yang jelas-jelas kafir.

Dan jika hal tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka, aku berpendapatminimal jangan memadhorotkan mereka. Karena sampai sekarang tidak ada bentuk solidaritas yang nyata kepada para dai tersebut padahal mereka telah mengalami berbagaiujian dan siksaan.

Dan kita wajib mendoakan kaum muslimin dan menaruh simpati kepada mereka di setiaptempat. Karena seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, jikamendengar kabar yang baik mengenai saudaranya di Sudan, Aljazair, Tunisia atau

dinegeri mana saja maka hendaknya ia merespon positif dan seakan-akan ia berkata:

"Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar" (QS. An-Nisaa: 73).

Dan apa bila mendengar malapetaka yang menimpa mereka, maka hendaklah iamendoakan untuk saudaranya-saudaranya yang sedang diuji di negeri mana saja, supayaAllah melepaskan mereka dari orang-orang yang sesat dan menjadikan kekuasaan bagi



menyalahkannya lagi karena berbeda dengan Syaikh bin Bazz, Syaikh Shalih Fauzan danlain-lain yang melarangnya, sebagaimana pandangan Imam Malik, Imam Syafi’i, danImam Ahmad yang melarang mengeluarkan zakat dengan nilainya (uang). Atau perbedaan Syaikh al Albany dengan jumhur (mayoritas) ulama, Syaikh al Albanymenyatakan wajibnya bagi penduduk Jalur Gaza keluar (hijrah) jika mereka tidak mampumelawan Israel, ada pun jumhur berpendapat jika tidak mampu maka penduduk sekitarnya harus membantunya, jika tidak mampu juga, negara tetangga harus membantu,dan seterusnya. Namun mereka membela mati-matian pendapat Syaikh al Albanytersebut, termasuk pembelaan Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh. Seandainya,manusia tidak sefanatis itu niscaya lebih baik akhirnya. Intinya, mereka bisa toleran dan dewasa jika perbedaan itu terjadi pada sesama Syaikh-Syaikh mereka (dan Syaikh-Syaikh tersebut adalah Syaikh bagi kita semua, bukan hanya bagi mereka). Anehnya, mereka gagal untuk berlapang dada jika perbedaannya antaraSyaikh-Syaikh tersebut dengan Syaikh-Syaikh yang lain. Maunya, semua harus ikut dansama dengan kemauan mereka.

Termasuk dalam masalah legalitas partai politik; bid’ah, haram, ataukah boleh? Iniseharusnya disikapi sebagaimana perbedaan furu’ lainnya. Masing-masing ulama berhak berijtihad terhadap masalah ini. Tidak boleh memaksakan pendapat terhadap yanglainnya. Satu sama lain seharusnya mengingat bahwa seandainya pendapatnya salah,Allah ‘Azza wa Jalla hargai dengan satu pahala, jika benar dua pahala. Allah Jalla wa ‘Ala masih menghargai kesalahan sebuah ijtihad dengan satu pahala, sementara manusia – anehnya- justru ‘menghargai’ kesalahan ijtihad dengan tuduhan dan vonis sesat. WallahulMusta’an!

Bid’ahkah Partai Politik?

Ada baiknya kita memahami dengan baik tentang bid’ah, sebab kesalahan

definisi membawa kesalahan dalam sikap.

Secara bahasa, bid’ah adalah Ma uhditsa ‘ala ghairi mitsal sabiq (Hal baruyang dibuat tidak memiliki contoh sebelumnya) (Al Munjid fil Lughah wa A’lam, hal.29) sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu’Alaihi wa Sallam: “Barangsiapa yangmembuat hal-hal baru (man ahdatsa) dalam urusan kami (Islam) yang bukan darinya,maka ia tertolak.” (HR. Muttafaq ‘Alaih, Riyadhus shalihin. No. 169, Maktabatul

Iman)

Secara syariat, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bid’ah adalah apa yang tidak disyariatkan Allah dan RasulNya; yaitu apa yang tidak

diperintahkan untuk berbuat dan beramal dengannya, tidak perintah wajib, tidak pulasunnah. (Majmu’ al Fatawa, 4/107-108)

Syaikhul Islam juga berkata, “Bid’ah adalah apa-apa yang menyelisihi AlQur’an, As Sunnah dan ijma’ umat pendahulu, berupa perkara i’tiqad dan ibadah-ibadahseperti perkataan khawarij, rafidhah, qadariyah, jahmiyah, dan orang-orang yang beribadah dengan menari, bermusik di dalam mesjid (camkan ini, wahai para munsyid! – pen), beribadah dengan cara mencukur jenggot, memakan tanaman yang memabukkan.



Seluruhnya adalah perkara bid’ah yang dijadikan sebagai sarana untuk beribadah olehsekelompok orang yang menyelisihi Al Qur’an dan As Sunnah.” (Ibid, 18/346)

Dari uraian singkat di atas, bisa kita pahami, bahwa bid’ah yang terlarang

dalam Islam adalah perbuatan yang baru dalam perkara agama seperti aqidah dan ritualibadah, yang belum ada contoh sebelumnya dalam Al Qur’an dan As Sunnah, baik terhukum wajib atau sunah. Arti lainnya, bid’ah adalah ritual yang disisipkan kedalamIslam, padahal bukan dari Islam. Maka, inovasi dalam urusan dunia bukanlah bid’ahdalam syariat yang statusnya terlarang. Justru dalam urusan dunia yang selalu berkembang dan fleksibel, Islam memberikan keluasan dan keluwesan, kecualiditemukan dalil pelarangannya. Nah, partai politik bukanlah urusan aqidah dan ritualibadah, ia hanyalah sarana dunia bagi manusia untuk berserikat dan berkumpul,sebagaimana perkumpulan lainnya. Partai politik adalah bid’ah, yaitu bid’ah dalamartian lughah (bahasa) sebab memang ia adalah baru, sebagaimana yayasan, lasykar jihad,kelompok diskusi, lembaga fatwa, klub sepak bola, darma wanita, pramuka, organisasi,dan lain-lain. Semuanya bid’ah (baru) karena belum ada pada masa Rasulullah dan tigagenerasi terbaik setelahnya, Yang membedakan hanyalah ruang lingkup kerjanya,

selebihnya sama yaitu sama-sama wadah kumpulan manusia.. Rasulullah dan generasiterbaik belum pernah mendirikan yayasan untuk da’wahnya, tidak pernah pulamendirikan Hai’ah Kibaril Ulama untuk menelurkan fatwa, atau membuat website untuk menyebarkan fikrahnya, namun itu semua bukan bid’ah dalam perkara agama yangterlarang. Syubhat wa rudud (syubhat dan bantahannya)

Ada beberapa alasan dan syubhat yang mereka hembuskan untuk menggugat

keberadaan partai politik (berasaskan Islam). di antaranya karena Partai politik tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in. Partai politik membuat umat terpecah belah, dan memecah belah umat adalah haram. Partai politik merupakan tasyabbuh bil kuffar (menyerupai orang kafir). Benarkah alasan-alasan ini? Satu hal yang menjadi pertanyaan besar adalah kalau memang demikian buruknya partai politik, kenapa justru para ulama Indonesia sepakat mendirikan Partai Masyumi padatahun 50-an? apakah mereka tidak tahu keburukan-keburukan tersebut? Ataukahkeburukan-keburukan tersebut hanyalah asumsi atau bualan dari sekelompok orangzaman ini yang memang lebih suka mengoleksi kesalahan orang lain? Apa mungkin paraulama Indonesia masa itu (baik dari NU, Muhammdiyah, Persis, Muslimin Indonesia , AlIrsyad dan lain-lain) sepakat dalam kesesatan? Padahal Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam jelas-jelas menegaskan bahwa umatnya tidak mungkin sepakat dalam kesesatan.Ataukah orang zaman ini merasa lebih tahu dan lebih tinggi ilmunya dibanding ulama

pada masa itu? Padahal yang mengharamkan partai justru kalangan yang amat menjauhdari politik, artinya mereka bukan pemain langsung yang tidak mengetahui seluk beluknya. Wal hasil, pantaskah mereka memberikan fatwa haram dan bid’ah padahalmereka tidak tahu dengan utuh seluk beluknya? Syubhat Pertama: Partai Politik tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dansalafushalih



Ya. Partai politik tidak pernah didirikan oleh Rasulullah, sahabat dan generasi terbaik umat ini. Bahkan partai politik tidaklah kita temui dalam Al Qur’an dan Al Hadits, kitabulama salaf dan khalaf. Wacana partai politik baru ada awal abad dua puluh masehi. Namun, masalah partai –dan masalah perkumpulan manusia lainnya- juga bukanlah halterlarang, sesuai kaidah syara’ , Kullu asya’ al ibahah illa ma warada ‘anis syari’tahrimuhu (segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalilnya dari pembuat syariat yang,melarangnya). Inilah kaidah dalam menyikapi perkembangan kehidupan dunia. Maka,datangkanlah satu saja dalil dari Al Qur’an dan Al Hadits yang melarang keberadaannya.Selama belum ditemukan dalilnya, maka harus kembali ke hukum asal segala sesuatu(bara’atul ashliyah) yaitu boleh (mubah). Berbeda halnya dengan perkara ibadah khusus,yang kaidahnya justru hukumnya haram jika tidak memiliki landasan dari Al Qur’an danAl Hadits. Mereka mengatakan, ‘Bukankah parpol Islam didirikan untuk berdakwah? Berarti ia telahmemasuki wilayah agama dan ibadah, bukan lagi urusan dunia semata yang hukumasalnya boleh, dan Rasulullah tidak pernah berdakwah dengan parpol’

Jawab: Ibadah ada dua macam, mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalahibadah yang juklak (petunjuk pelaksanaannya) sudah ada keterangannya ( baku ) danmanusia dilarang untuk menambah atau menguranginya, seperti shalat, puasa, zakat, haji,umrah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang juklaknya tidak disebutkan secararinci, disesuaikan dengan tuntutan, kelapangan waktu, dan ‘urf (tradisi). Contohnyamenyantuni anak yatim dan fakir miskin; adakah syariat memberikan panduan secararinci? Tidak, syariat hanya memberikan rambu-rambunya saja, adapun rincian seperti berapa jumlah santunan, kepada siapa peruntukkannya, bagaimana cara memberikannya,apakah dengan bakti sosial atau sunatan massal, ataukah dibuat yayasan anak yatim danfakir miskin, maka semua ini dikembalikan kepada keadaan si penyantunnya selamadilakukan secara ma’ruf. Tidak diingkari ini menjadi urusan agama, namun apakah lantasmembid’ahkan dan mengharamkan keberadaan yayasan anak yatim dan fakir miskinkarena Rasulullah tidak pernah menyantuni dengan cara mendirikan yayasan? Contoh lain, anjuran bersilaturrahim yang juga ibadah ghairu mahdhah. Saat ini manusia bisa bersilaturrahim dengan telpon, SMS, surat , email, chatting, atau mendirikan wadahforum silaturrahim; tentu ini telah menjadi urusan agama; namun apakah lantas itu semuadilarang karena Rasulullah tidak pernah bersilaturrahim dengan cara-cara tersebut?

Begitu pula berdakwah. Ini bukanlah ritual khusus sebagaimana shalat, puasa, zakat, danhaji. Rasulullah pernah berdakwah melalui surat kepada penguasa Romawi dan Persia . Ia pernah berdakwah person to person (fardiyah) atau dengan memberikan pengarahansecara massal sebagaimana khutbahnya pada haji wada’. Intinya tidak ada aturan baku

tentang strategi berdakwah; semua dikembalikan kepada ijtihad masing-masing du’atselama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang jelas. Maka berdakwah bisamelalui parpol, yayasan, karang taruna, kelompok diskusi, dan perkumpulan ma’ruf lainnya. Adalah hal yang sangat aneh jika manusia melarang dan membid’ahkan parpoldakwah, padahal ada yang mendirikan yayasan untuk dakwah seperti Al Shafwa (diLenteng Agung), atau kelompok kajian ‘Forum Al Albany’ di UI. Jawab dengan jujur,apakah Rasulullah pernah menggunakan yayasan dan forum-forum untuk berdakwah?Pasti tidak, sebagaimana parpol. Lalu kenapa parpol dilarang, yang lain tidak? Bukankah



ini menjadi perselisihan yang tidak fair? Kenapa selalu menyalahkan apa yang dilakukanorang lain hanya karena mereka berbeda dengan kita, padahal orang lain tidak pernahmenyalahkan kita walau kita berbeda dengan mereka.Syubhat Kedua: Parpol dapat memecah belah umat Islam.

Jawab: Justru orang-orang yang selalu menebar tuduhan, vonis, mencela danmemaki sesama muslim, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas perpecahan umat. Adakah ini mereka sadari? Bahkan mereka pun berpecah belah dengansesama mereka sendiri, saling menuduh, tabdi’, menuduh yang lain sururiyin, hizbiyin,dan lain-lain. Adakah mereka sadari bahwa mereka berbecah? Berarti keberadaan merekaseharusnya juga diharamkan, karena telah membecah barisan umat Islam.

Sesungguhnya, urusan perpecahan umat Islam sudah ada sejak lama, jauhsebelum lahirnya parpol. Pertentangan antar pengikut madzhab fikih, pertentangan antara NU dan Muhammadiyah, pertentangan antara The Jak Mania (pendukung Persija Jakarta)dengan The Viking (pendukung Persib Bandung). Lalu apakah adanya madzhab, ormaskeagamaan, dan klub sepak bola harus diharamkan karena telah memecah belah barisan

umat? Pahamilah dengan baik, ini semua bukan karena organisasinya, melainkanmentalitas dan moralitas manusia yang ada di dalamnya. Jika manusia tersebut bisamenjaga perasaan, menjaga lisan, memelihara akhlak Islam, dan toleran dengan perbedaan sepele, niscaya tidak akan ada perpecahan, walau berbeda ormas, kesebelasan,atau parpol.

Syubhat Ketiga: Parpol adalah tasyabbuh bil kuffar (menyerupai orang kafir)

Jawab: Apakah yang dilakukan oleh orang kafir selalu salah (dalam urusan

dunia)? Walau pun hal itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena ia berasaldari orang kafir, maka ia haram dan haram? Bagaimana dengan penggalian parit(khandaq) ketika perang ahzab pada masa Rasulullah ‘Alaihi Shalatu was Salam, padahalitu adalah caranya orang Persia yang majusi (penyembah api), atas usul Salman al Farisyiradhiallahu ‘anhu. Apakah Rasulullah menolaknya, karena itu adalah kebiasaan orangkafir?

Surat da’wah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam kepada raja-raja pernahditolak, lantaran tidak memakai stempel, akhirnya supaya surat diterima mereka,Rasulullah ‘Alaihi Shallatu was Salam juga ikut menggunakan stempel. Artinya, stempeladalah bukan kebiasaan umat Islam pada masa itu, melainkan dari orang kafir, tetapiRasulullah tidak menolak untuk menggunakannya.

Dari Mughirah bin Syu’bah radhiallahu ‘anhu, dikemukakan: “Sesungguhnya

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam (pernah) memakai jubbatan rumiyatan (jubahala Romawi) yang sempit kedua lengannya.” (HR. Imam Tirmidzi dalam AsySyamailul Muhammadiyah no. 68)

Rasulullah memakai pakaian tersebut ketika perang Tabuk. Nah, apakah Anda berani memvonis, bahwa Rasulullah telah tasyabbuh bil kuffar, karena ia telahmenggunakan jubah ala Romawi?



Zaman ini pun, telah banyak penemuan-penemuan yang diawali oleh orangkafir, namun umat Islam bahkan para ulama juga mengambil manfaat darinya. Adakahorang yang mengharamkan komputer, motor, mobil, dan pesawat? Padahal itu ditemukanoleh orang kafir semua? Adakah ulama yang mengharamkan Microsoft karena iadiciptakan oleh Bill Gates, yang nota bene kafir? Siapakah yang pertama kalimenciptakan internet dan segala fasilitasnya? Bukankah orang kafir yangmenemukannya? Semua aktivis Islam pasti memanfaatkan internet dalam da’wahnya,lantas apakah sesederhana itu menyebut pengguna internet telah tasyabbuh bil kuffar?Jawablah!

Pelajaran di sekolah-sekolah, biologi, kimia, fisika, walau tidak sedikit jasailmuwan muslim, namun tidak kita ingkari orang-orang kafir telah jauh mengembangkanitu semua dengan perkembangan yang mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan. Nah,apakah Anda mengharamkan pelajaran Biologi, Fisika, dan Kimia, karena banyak penemuan modern dalam bidang-bidang tersebut yang dilakukan oleh orang kafir?

Jadi, tidak satu pun ketetapan syariat yang melarang mengambil kebaikan dari

pemikiran teoritis dan pemecahan praktis non muslim dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hokum yangtetap. Oleh karena hikmah adalah hak muslim yang hilang, sudah selayaknya kitamerebutnya kembali. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan –dengansanad dhaif- sebuah kalimat, “Hikmah adalah harta dari seorang mu’min, maka kapan iamendapatkannya, dialah yang paling berhak memilikinya.”

Meski sanadnya dhaif, kandungan pengertian hadits ini benar. Faktanya sudahlama kaum muslimin mengamalkan dan memanfaatkan ilmu dan hikmah yang terdapat pada umat lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa Ali bin AbiThalib radhiallahu ‘anhu pernah berkata, “Ilmu merupakan harta orang mu’min yanghilang, ambil-lah walau dari orang-orang musyrik.”

Islam hanya tidak membenarkan tindakan asal comot terhadap segala yang datang dariBarat tanpa ditimbang di atas dua pusaka yang adil, Al Qur’an dan As Sunnah. Perludipahami, parpol hanyalah sarana, ia bisa digunakan selama masih layak dan diizinkankeberadaannya oleh penguasa. Bila ternyata tidak layak dari sisi keefektifannya dankondisi tidak mengizinkannya, maka bukan hal yang sulit bagi para da’i untuk meninggalkannya. Wallahu A’lam wa lillahil ‘Izzah

adakah berpolitik dan berpartai dicontohkan nabi dan sahabat

Documents