KONGRES XX IKATAN NOTARIS INDONESIA

KEBATATAN DAN DEGRADASI KEKUATAN BUKTIAKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA

OLEH:

PIETER LATUMETEN, SH.MH

SURABAYA, 28 JANUARI 2OO9

KEBATALAN DAN DEGRADASI KEKUATAN BUKTIAKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA

A. PENDAHUTUAN

Akta Notaris sebagai "AKTA orENTlK" yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupibatas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukumperdata' dapat mengalami DEGRADASI KEKUATAN BUKTT dari kekuatan bukti lengkap menjadipermulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan KEBATALAN atauKETIDAKABSAHANNYA'I Notaris ole-h--uo-itiberi wqwenang untuk menuangkan semua pERBUATAN,PERJANJIAN dan PENETAPAN yang dikehendaki otetr pirraR-atau pihak-pihak yang sengaja datangkehadapan notaris untuk meminta mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agarakta yang yang dibuatnya itu memiliki KEKUATAN BUKTT IENGKAp dan MEMIUKI KEABSAHANNyA. z

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya' Notaris bukan menjadi JURU TULIs semata-mata namun notaris perlu mengkajiapakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dinyatakan daram akta otentik, tidak bertentangandengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas,keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secarapreventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas danbatalnya akta notaris itu' Peran Notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik danNotaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkandari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-phak dalam akta itu, danJika teriadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajibandan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut,Bagaimana iika akta notaris mengalami degradasi kekuatan bukti dan mengandung cacat yuridis yangmengakibatkan kebatalannya, apakah selalu dapat disebabkan karena kesalahan notaris dalammenjalankan iabatannya atau bisa disebabkan bukan karena kesalahan notaris? Hubungan HukumNotaris dengan penghadap dapat dikualifikasikan sebagai PERBuATAN MELAWAN HUKUM darinotrais

1

Mengenai kebatalan ini, Habib Adjie, yang dikutip dari sumber data dari Tabel Akta Notaris, membagikedalam 5 (lima) bagian yaitu (a) oapat oibatalkan; (bi Batal Demi Hukum; (c) Dibatatkan oteh para pihaksendiri; (d) Berdasarkan azas Praduga sah dan {e) Mempunyai Kekuatan pembuktian sebagai akta dibawahtangan' Tulban ini hanya membatasi membahas tentang sebab-sebab Degiadasi kekuatan bukti akta otentik,Batal D€rni Hukum, Dapat Dibatarkan dan Non Existent,- uhat pasal 15 ayat 1, 2 dn 3 uUJN yang mengatur kewenangan notaris membuat akta otentik yangdrnars'd dalam pasal 15 ayat 1 uuJN, kewenangan notaris lainnya yang ditentukan dalam uuJN sebagaimana&ndsd dalam pasat 15 ayat 2 uUJN dan kewenangan y"ng ji"tu, daram peraturan perundang-undanganbtttqta sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 uuJN. riekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan buktiH*iatr (luar)' kekuatan bukti formai dan kekuatan bukti materiil, lihat suhardjono. sekilas Tiniauan AktaMenurut Hukum. Varia peradilan 123 (1995), hal. 133_135.

PENTINGNYA MEMAHAMI SEBAB.SEBAB DEGRADASI KEKUATAN BUKT] AKTANOTARIS DAN KEBATATAN AKTA NOTARIS SERTA MODET AKTANYA.

iika dapat dibuktikan pemenuhan semua unsur dalam pasal 1365 KUH.perdata,3 dan lika tidak dapatdibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari notaris, maka terjadinya cacatnya akta notaristidak dapat dimintakan pertanggungiawaban hukum apapun kepada notaris. Memahami syarat-syaratkeabsahan suatu akta notaris, kekuatan bukti akta notaris dan sebab sebab kebatalan akta notaris danmodel-model kasus batalnya akta notaris baik menurut Yurisprudensi, Doktrin dan pengalaman-penglaman empirik dari praktik notaris sehari hari, dapat memudahkan setiap notaris dalam membuatakta-akta notaris sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.

B. SEBAB DEGRADASI KEKUATAN BUKTI DAN BATALNYA AKTA NOTARIS

DASAR HUKUM: PASAL 1858 KUHPERD/\TA Jo pAsAt 1869 KUHPERDATA JoPASAT 84 UU JABATAN NOTARIS DAN BANDINGKAN DENGAN PASAL 60 PJN

LAMA

Pasal 1868 KUH.perdata mengatakan:

"Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuatoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itudibuat."

Menurut pasal 1868 KUH.Perdata, agar suatu akta mempunyai stempel otentisitas harus dipenuhipersyaratan yang ditentukan dalam pasal ini yaitu;

a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat Umum;

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

c' Peiabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untukmembuat akta itu.

Pasal ini hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu,bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu berwenang. secara imptisit pasal lg69KUH'Perdata menghendaki adanya suatu uU yang mengatur tentang pejabat Umum dan Bentuk

' Habib Adjie, ,, (MediaNotariat: November 2fi)9), hal 96, menguraikan bahwa pada dasarnya hubungan notaris dan para penghadapyang telah membuat akta dihadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal notarisdan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan hukurn--aBapun. Untukmenentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan pasal 1gG9KUH'Perdata bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawh tanganatau karena akta notaris dibaFlkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum,maka hal ini dapat diiadikan da\ar untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum ataudergan kata lain hubungan notaris dan para penghadap tlapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum-

A*tanya. UU Nomor 30 tahun 20(X tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya UU organik yangmengatur Notaris sebagai pejabat Umum dan Bentuk akta Notaris.

Peniabaran kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum dimuat dalam pasal 15 ayat 1 UU JabatanNotaris yang berbunyi:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua PERBUATAN, pERJANJIAN danKETETAPAN yang diharuskan oleh Peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendakioleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggatpembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan, semuanya itusepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabatlain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.,,

Notaris mempunyai kewaiiban menciptakan otentisitas dari akta akta yang dibuat oleh ataudihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat syaratbentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas initidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Degradasi kekuatan bukti akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacatyuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris DAPAT DIBATATKAN atau BATAL DEM| HUKUMatau NoN ExlsTENT, teriadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 1859 KUH.perdata, yang berbunyi:

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas atau karenasuatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikianmempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.,,a

Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanyamemiliki kekuatan buktidibawah tangan dalam hal:

a. Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;

b- Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;

c. Cacat dalam bentuknya.

2. Pasal 84 UU Jabatan Notaris yang berbunyi:

o GHS L Tobing dalani bukunya Peraturan Jabatan Notaris {Jakarta: Erlangga, 1gg0), hal 42 dan 43

mengemukakan empat kewenangan notaris untuk membuat akta otentik yaitu (l) Notaris harus berwenangsepaniang YanB menyangkut akta yang dibuatnya; (2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oranguntuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya; (3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimanaakta itu dibuatnya dan (4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

'Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksuddalamn Pasal 16 ayat (1) huruif i, Pasal 15 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasat 44, pasal 4g, pasal 49,Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatanpembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapatmenjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugidan bunga kepada notaris.,,,

Pasal ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutnya yaituAKTA HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN atau AKTA MENJADI BATALDEMI HUKUM' Kedua sanksiini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yangberbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksiAKTA HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN, dan sanksi AKTA MENJADTBATAT DEMI HUKUM, ada batasan atau kriterianya yaitu:

a' sanksi AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN, dicantumkan secara tegasdalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris;

b' Sanksi AKTA MENJADT BATAL DEMI HuKuM, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidakberkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal pasal tersebut tidakdicantumkan secara tegas sanksi atas pelanggarannya.

Pasal 1320 KUH'Perdata, YanB mengemukakan untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4syarat yaitu (a) sepakat mereka yang mengikatkan diri; (b) kecakapan membuat suatu perjanijan;(c) suatu hal tertentu dan (d) kausa yang halal. syarat a dan b merupakan syarat subyektif karenamengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perianiian dan jika syarat subyektif dilanggarmaka aktanya DAPAT DIBATAIKAN, sedangan syarat c dan d merupakan syarat obyektif karenamengenai isi perjanjian dan iika syarat obyektif dilanggar maka aktanya BATAI DEM' H,KUM.

d' Menurut HERIIEN BUDloNo sebab-sebab kebatalan mencakup KETIDAK6AKApAN,KETIDAKWENANGAN, BENTUK PERJANJIAN YANG DITANGGAR, ISI PERJANJIAN BERTENTANGANDENGAN UU, PELAKSANMN PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU, MOTIVASI MEMBUATPERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU, PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBANUMUM DAN KESUSITAAN BAIK, CACAT KEHENDAK DAN PENYALAHGUNMN KEADAAN.

otentisitas atau batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihakyang ada didalamnya yaitu:s

Peradlan ilomor 111 (1994): har. 148. Dan rihat Mudofir Hadi. ,qr rJ qstrxdtt rullfsanI3EID Y-ia Peradilan 72 (september 1991); Hal 142, yangmenlatakan bahwa bisa terjadi otentisitas aktanohb tidak batal tetapi isi atau perbuatan hukummya yang batal. Hal itu terjadi apabita akta tersebut tidakmetfgmdung cacat yuridis dan yang membatalkannya hanya perbuatan hukum/peristiwa hukum yang

Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang didalamnyaikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkandalam suatu akta otentik, misalnya akta pendirian perseroan Terbatas;

Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuangdidalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan olehundang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendakiperbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperolehsuatu pembuktian yang kuat.

Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batat) atau tindakan hukum yang tertuangdidalamnya batal. Hal ini teriadijika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau teriadinya cacatdasar hak yang menjadi obyek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas dasar buktiyang palsu.

Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu aktaotentik dan jika akta tersebut kehitangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yangdimaksud dalam pasal 1869 KUH.Perdata jo UU Jabatan Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsisebagai akta yang dibuat dibawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjangberubahnya atau terjadinya Degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidakmenimbulkan kerugian, notaris yangbersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabanhukumnya melalui pasal 1365 KUH.perdata.

PASAL-PASAL TERTENTU YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 84 UUJN, YANGTERKENA SANKSIAKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN

ATAU AKTA MENJADI BATAL DEMI HUKUM

-sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan,disebabkan karena adanya pelanggaran pasal 1869 KUH.Perdata, dan pelanggaran dalam uuJN yangpasaFpasalnya disebut dalam pasal 84 UUJN yaitu Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat t huruf ! pasal15 ayat 7 io ayat 8, Pasal 41 yang memuat sanksi atas pelanggaran Pasal 3g dan 40 serta pasal 52 uuJN.

Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris meniadi akta dibawah tangan sejak adanyaputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta yang mempunyai kekuatanbukti dibawah tangan ini tetap sah dan mengikat, kecuali ada putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikatnyaakta tersebut.

disebutkan dalam akta tersebut. Akta otentik memiliki 2 fungsi yaitu FUNGsl FoRMAt (Formalitas causa) artinyasuatu perbuatan hukum baru sah iika dibuat dengan alcta otentik dan tidak dapat dibuktikan dengan buktilainnya dan FUNGSI SEBAGAI AIAT BUKTI artinya akta otentik dibuat untuk dipergunakan sebagai alat buktidikemudian hari tentang perbuatan hukum yang disebut dalam akta.

1.

2.

3.

Pasal4l UUJN, yang menegaskan bahwa jika ketentuan Pasal3g dan Pasal40 UUJN tidak dipenuhi,aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan.Pasal 39 UUJN mengatur:

a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukanperbuatan hukum.

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksipengenalyang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukanperbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya.s

c. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 UUJN mengatur:

a. setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi

b. Saksi harus berumur paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakapmelakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, dapatmembubuhkan tandatangan dan paraf dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atauhubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dangaris kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

c. saksi harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan identitas dankewenangannya kepada notaris oleh penghadap serta pengenatan ini harus dinyatakansecara tegas dalam akta.

Petanggaran terhadap pasal ini sanksinya adalah aktanva hanva mempunvai kekuatan buktidibawah tanean. Diketahui bahwa pasal 1320 KUH.Perdata mengatur bahwa jika kecakapanbertindak dimuka hukum tidak dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat subyketif maka akibathukumnya aktanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Ketidakcakapan atau ketidakwenangan dapatdibedakan dalam 2 (dua) halyaitu:7

u GHS' L' Tobing, op.cit. hal. 145 mengatakan dengan cara apa notaris memperoleh keterangan-

keterangan tentang pengenalan itu adalah urusan notaris itu sendiri. Notaris dapat memperoleh keterangan itudari orang-orang yang dikenal dan yang dipercayanya. Notaris dapat melihat pasport, surat-surat lain darioranS{trang yangbersangkutan, meminta informasi dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkandirinya' Praktik peradilan member arti "MENGENAI" diidentikkan dengan indentitas diri penghadap, lihatputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27olPidltg85/PT.srb, dalam akta kuasa palsu dimana notaris(terdakwa) dinyatakan tidak bersalah karena Hakim berpendapat notaris mengenal penghadap berdasarkanclnr pengenalannya yaitu identitas asli penghadap diperlihatkan kepada notaris dan penghadap dibawahkekantor notaris oleh seorang yang kenal sama notaris.

t Achmad lchsan. Hukum Perdata lA. (Jakarta: pembimbing Masa, l9G9), hal 127-129.

1.

a. Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan.Contohnya orang yang sakit ingatan (gila| atau Direksi yang melakukan tindakan ultravires.

b. Ketidakcakapan relatif makdsudnya ketidakcakapan menurut hukum (secara yuridis).contohnya anak dibawah umur {belum dewasa} atau perbuatan Direksi yang memerlukanpersetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

lmpikasi terhadap ketidakcakapan absolut mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semulameniadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatifmengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan)oleh wakilnya yang sah. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 UUJN, yang termasukketidakcakapan yuridis dan sepanjang tidak dimintakan pembatalannya tetap berlaku sebagaiakta yang dibuat dibawah tangan.

2. Pasal 16 ayat t huruf L dan pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yang berkaitan dengan pasal ztg UUIN,dimana dimungkinkan pembacaan akta tidak wajib dilakukan dalam hal penghadap telah membacasendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan hal tersebut harus dinyatakan dalamakta dan setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksFsaki dan notaris. Kewajibanpembacaan akta oleh notaris tetap berlaku bagi pembuatan wasiat umum, walaupun penghadapmembaca sendiri aktanya (pasal 16 ayat 9 UUJNI.

3. Pasal 52 UUJN mengatur:a. Larangan bagi notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang

mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupunhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasanderajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta meniadi pihak untukdiri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.

b' Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat aktanya hanya mempunyai kekuatan sebagaiakta dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajibannotaris membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yangbersangkutan.

-Pasal ini secara tegas mencantumkan sanksi terhadap aktanya berupa hanya mempunyaikekuatan bukti dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap.

Pasal 84 UUJN selaras dengan asas hukum yang diatur dalam pasal 60 pJN (stbl lg50:3), dimana datampasal6o ayat 2 PJN (lamalditegaskan bahwa: "... jihaakta yang dibuat dihadapan mereka, karena tidakmemenuhi syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dianggap berlakusebagai alrta yang dibuat dibawah tangan..." sanksi degradasi kekuatan bukti akta notaris dalam pJNlama sudah dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu, sehingga jika tidak dicanturnkansanksi degradasi dalam pasal tersebut maka terhadap pelanggarannya pasal yang tidak mencantumkansanksi secara tetas mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan dimuka pengadilan

Sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKuM, disebabkan karena adanyapelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Pasal 84 UUJN yaitu pasal 1G ayat I huruf i, pasat16 ayat t huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Mulai berlakunya akta yang BATALDtMl HUXUM, seiak akta ditandatangani atau akta tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada.

7

Batal demi hukum jika dipermasalahkan maka harus dinyatakan melatui putusan hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku berdaya surut sejak tanggal akta tersebut.

1. Pasal 16 ayat t huruf i UUJN, berbunyi:

"Dalam menialankan jabatannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar aktasebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat keDaftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatandalam waktu 5 (lima) haripada minggu pertama setiap bulan berikutnya."

-Wasiat tediri dari Wasiat Olografis (pasal 932 KUH.Perdata), Wasiat Rahasia (pasal 940KUH.Perdata) dan Wasiat Umum (pasal 938 jo 939 KUH.Perdata). pelanggaran berupa tidakmembuat DAFTAR WASIAT dan TIDAK MENGIRIMKAN LAPORAN dalam jangka waktu yang disebutdalam Pasal 16 ayat I huruf i, tidak mengakibatkan wasiat kehilangan otentisitas oleh karena tidakmenyangkut bentuk akta wasiat, namun pelanggaran yang bersifat eksternal {diluar akta} terhadapkewajiban dalam menialankan jabatannya, sehingga sanksi atas pelanggarannya mengakibatkanakta wasiat BATAT DEMI HUKUM, sejak pewaris meninggal dunia. Wasiat terikat secara ketatdengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan dalam UU oleh karena wasiat baru berlakusetelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanyapemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat memindahtangankan hartakekayaannya kepada siapapun dan karena itu untuk memberikan kepastian hukum kepadapewaris, ahliwaris dan pihak ketiga, diperlukan adanya kewajiban membuat DAFTAR WASIAT danPELAPoRAN kepada Departemen Hukum dan HAM Rl. Pelanggaran pasal lG ayat t huruf i bukanpelanggaran terhadap bentuk akta wasiat, sehingga sanksi atas pelanggarannya adalah BATALDEMI HUKUM vans berlaku seiak pewaris meninssal dunia dan notaris belum membuat DAFTARwAslAT dan MELAPORKANNYA kepada DEPARTEMEN HUKUM dan HAM Rt.

Z. Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN berbunyi:

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yangmemuat lambang Negara Republik lndonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditutiskannama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.,,

Pelanggaran terhadap pasal ini tidak ada kaitannya dengan bentuk akta notaris atau tidak adakaitan dengan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta dan hanya merupakan petanggarandalam menialankan kewaiiban jabatannya selaku notaris yang bersifat eksternal, dan akibathukumnya akta menjadi bataldemi hukum.8

' lihat Pasal 7 uuJN, Notaris waiib dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilansumpahfanji iabatan notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan teraan/cap jabatan notaris berwarnarnrah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, organisasi

3. Pasal44 UUJN mengatur:

a, Penandatanganan akta dilakukan oleh setiap penghadap, saksFsaski dan notaris, kecuali adapenghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya dengan menyebutkan alasannya,yang dinyatakan secara tegas dalam akta.

b. Jika akta dibuat dalam bahasa lndonesia yang tidak dimengerti oleh penghadap, notaris wajibmenterjemahkan atau menjelaskan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap danharus dinyatakan secara tegas pada akhir akta atau jika notaris tidak menteriemahkan danakta diterjemahkan dan dijetaskan oleh penterjemah, maka akta ditandatangani olehpenghadap, saksi-saksi, notaris dan penterjemah serta harus dinyatakan secara tegas dalamakhir akta.

c. Jika akta dibuat dalam bahasa lain selain bahasa lndonesia atas kehendak yangberkepentingan dan notaris serta saksi-saksi mengerti dan memahmi bahasa lain itu, makanotaris wajib menterjemahkan dalam bahasa lndonesa dan dinyatakan secara tegas dalamakhir akta. Akta dibuat dalam bahasa lain dari bahasa lndonesia sepanjang tidak dilarang olehUndang- Undang.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal zl4 UUJN meneakibatkan aktanva batal demi hukum, olehkarena pasal 44 UUJN mengatur tentang penandatanganan dan bahasa dalam akta. Logis jika aktatidak ditandatangani atau alasan tidak menandatangani dan penyebutan dalam akhir akta tidakdilakukan dianggap tidak ada tandatangan dan tidak mengikat. Bahasa dalam akta harus dipahamioleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, khusus penghadap bisa dipahami secara langsung ataubisa pula diterjemahkan oleh penterjemah atau notaris. Jika penghadap tidak memahami dan jugatidak diteriemahkan aktanya kepada penghadap, maka penghadap tidak mengetahui isi aktanyadan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1335 KUH.Perdata jo pasal 1337 KUH.perdata.

4. Pasal 48 UUJN mengatur:-larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan ataupengapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretandan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris.

-Paraf berlaku sebagai tanda tangan sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tandapengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atau perubahandianggap tidak ada atau batal demi hukum.

Nolaris' xetua Pengadilan Negeri, Maielis Pengawas Daerah serta Bupati atau walikota ditempat notarisdiar€r€t.

Pasal 49 UUJN mengatur:-tempat perubahan isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutupakta atau dengan menyisipkan lembar tambahan, dan semuanya harus dilakukan denganmenunjuk bagian yang diubah.

-Pelanggaran pasal 49 dalam bentuk perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yangdirubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal atau batal demi hukum.

5. Pasal5l UUJN mengatur:

a. Pencoretan kata, huruf dan angka dilakukan dengan tetap dapat terbaca sesuai dengan yangtercantum semula dan dinyatakan pada sisi akta serta diparaf atau diberi tanda pengesahanoleh penghadap, saksi dan notaris.

b. Perubahan lain atas perubahan semula, dicantumkan disisi akta.c. Pada penutup setiap akta dinyatakanjumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.Pelanggaran pasal 51 UUJN, mengakibatkan perubahan yang dilakukannya menjadi batal demihukum.

SEBAB-SEBAB KEBATALAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT DARI KEBATATANNYA

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksiatau akibat hukum darikebatalan dapat dibedakan menjadi:

1. BATAT DEMI HUKUM

DAPAT DIBATATKAN

NON EXISTENT

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara BATAT DEMI HuxuM, DAPATDIBATALKAN atau NoN EXISTENT yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut rrgg3ditidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Irtik perbedaannyapada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu:e

a' BATAL DEMI HUKUM, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat tnrhrmseiak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (ex tunc), dalam prakik BATATDEMI HUKUM didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b' DAPAT DIBATAIKAN, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukumsejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersehntergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.Akta yang sanksinya DAPAT DIBATALKAN, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;

t Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. (Bandung: pT. Citra Aditya

Bakti, 2007), hal. 363-389.

2.

3.

10

c. NON EXISTENT, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau NON ExISTENT, yang

disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salahsatu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi Non Existent secaradogamtis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan BATAL DEMI

HUKUM.

Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 sld 1456 KUH.perdata dan diilengkapi denganYurisprudensi dan Dokrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh:r0

1. KETIDAKCAKAPAN BERTINDAK:

UU Jabatan Notaris sebagai produk hukum nasional yant mengacu pada pancasila sebagaiRechtsidee (cita-cita hukum nasional) dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telahmengatur batas usia kedewasaan atau kriteria kecakapan bertindak dalam akta, yang dituangkandalam pasal 39 ayat I UUIN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakapmelakukan perbuatan hukum (tidak dibawah pengampuan). UUJN mengatur kriteria kecakapanuntuk semua PERBUATAN, PERJANJIAN dan KETETAPAN yang dimuat dalam suatu akta otentik.Ketidakcakapan bertindak dalam akta yang disebabkan karena belum dewasa termasukketidakcakapan relatif dan sanksinya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan olehwakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknya dapatdiratifikasi (disahkan). Kecakapan bertindak bukan menjadi tanggung jawab notaris sepanjangketerangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikan kepadanotaris sebagai dasar bertindak penghadap mengandung kebohongan atau kepalsuan dan tidakdiketahui oleh notaris seiak semula, dan tidak menghilangkan otentisitas dari aktanya.

2. KETIDAKWENANGAN BERTINDAK:

Kewenangan bertindak maksudnya orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukumtertentu. Misalnya atas harta gono gini, yang berwenang untuk melakukan tindakan pemilikanadalah suami dan istri secara bersama-sama. orang yang cakap bertindak belum tentu berwenangmelakukan perbuatan hukum tertentu, tapi orang yang berwenang melakukan perbuatan hukumtertentu sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan bertinkdak. Ketidakwenangan bertindakdalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

lbitl, hal. 368 - 380.

11

Beberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam KUH.perdata yaitu:

a. Pasal 907 KUH.Perdata, yang menegaskan notaris yang membuat akta wasiat dan para saksiyang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tidak boleh menikmati hibah wasiat dari pemberiwasiat. Jadi Notaris dan para saksi tidak berwenang untuk menerima hibah wasiat dimanamereka ikut dalam lahirnya wasiat itu.

b. Pasal 1467 KUH.perdata, menegaskan bahwa antara suami istri tidak boleh melakukan jual beli,kecualiada perjanjian kawin pisah harta.

c. Pasal 1470 KUH.perdata, mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembelidan pemberi kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan.

d. Pasal 1471 KUH.Perdata, mengatur larangan jual beli barang orang lain.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor g148KlPDT/1988, telah membatalkan akta jual belisaham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepada penerimakuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa.

Dalam surat kuasa tercantum kata-kata:

".,.khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan maksudperseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan pengurusdan pengeluaran saham dalam simpanan.,,

Kuasa demikian tidak memberikan kewenangan untuk menjual sehingga kuasa jual yang dibuatberdasarkan kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum, Karena bertentangan dengan pasal 1335jo 1337 dan pasal 1471 KuH.Perdata. Kewenangan ini juga bukan merupakan tanggung jawabnotaris sepanjang keterangan kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikanpenghadap sebagai dasar bertindak mengandung kebohongan atau kepalsuan, dan notaris tidakmengetahui adanya kebohongan tersebut. u

3. CACATKEHENDAK

secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena Kekhilafan, penipuan dan paksaan sertaPenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari yurisprudensi.Perjaniian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanyamemberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan. penyalahgunaan keadaanbersumber dari yurisprudensi, dimana ciri penyalahgunaan keadaan yaitu adanya pihak yangmempunyai kelebihan dari yang lain antara tain keadaan ekonomis; salah satu pihak dalam keadaanyang teriepit; hubungan atasan dan bawahan; adanya hubungan yang timpang dalam kewajiban

11 Pasal 265 KUH-Pidana dapat diterapkan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang

diberikan kepadanya adalah tidak benar atau palsu dan sebaliknya pasal 263 dan 204 KuH,pidana dapatditerapkan jika notaris mengetahui keterangan yang diberikaan penghadap tidak benar atau palsu, tetapinotarb tetaP mencantumkan keterangan tidak benar atau palsu tersebut dalam akta.

12

timbal balik antara para pihak dan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Cacatkehendak ini bukan merupakan tanggung jawab notaris melainkan para pihak sendiri dan halinipun harus dibuktikan melalui putusan pengadilan.

4. BENTUK PERJANJIAN

Bentuk Perjanjian maksudnya adalah bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau unsur-unsur yang mutlak ada dalam suatu perbuatan hukum tertentu. t'Beberapa contoh bentuk yangditentukan oleh UU yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan aktanotaris dalam Bahasa lndonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT), Yayasan didirikan dengan akta notaris dalambahasa lndonesia (Pasal 9 ayat 2 UU Yayasan), dan Surat Kuasa Membebankan Hak tanggunganharus dibuat dengan Akta Niotaris atau Akta PPAT. Kata "Akta Notaris" dan "Bahasa tndonesia,,merupakan bentuk dari perjanjian pendirian PT dan jika akta pendirian tidak dibuat dalam bentukAkta Notaris dan dalam Bahasa lndonesia, mengakibatkan aktanya menjadi NON EXISTENT {tidakada). Unsur-unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu atau disebut juga dengan Essensialiasuatu perjanjian mutlak ada, seperti dalam Jual Beli yang menjadi essensi dari perjanjian tersebutadalah pembayaran harga dan penyerahan barang dan jika dalam jual beli tidak ada pembayaranmaka tidak terjadi jual beli atau mengakibatkan jual beli tersebut menjadi NoN ExtsTENT. Banyakcontoh dimana secara dogmatis perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat bentukdinyatakan Non Existent diantaranya Perjanjian Hutang piutang sebagai perjanjian riil, dimanapenyerahan uang merupakan salah satu unsur mutlak dalam perianjian riil dan Wasiat Terbuka(wasiat Umum) yang harus dibuat dengan akta notaris) yang pembuatannya tidak memenuhi tatacara sesuai dengan ketentuan uu, menjadikan wasiat tersebut Non Existent.

5. BERTENTANGAN DENGAN UU

Kausa yang halal merupakan satah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian,artinya perianiian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik.l3Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu:

a. Substansi perjanjian yang dilarang;

-Contoh yaitu Pembuatan Kuasa Mutlak yang obyeknya adalah hak atas tanah, mengandungkausa yang dilarang yaitu melanggar lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 atahun lggz

12 Pada Perianiian dikenal bagian-bagian yang terdiri dari (1) BAGIAN EssENTlALlA, bagian perjanjian

yang merupakan unsur yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu yaitu pihak-pihaknya, kata sepakat,obyeknya yang tertentu/dapat ditentukan, kausanya, harga jual beli pada suatu jual beli atau harga sewa padasuatu sewa menyewa. oleh karena itu dari bagian essentialia seperti obyek dan hal lain yang essential sepertiharga jual beli atau harga sewa tidak masuk di bagian pasal-pasal namun di bagian pokok sebelum pasal-pasal,karena harga/uang sewa bukan syarat untuk iual beli/sewa menyewa tetapi unsur dari perjanjian-perjanjiantersebut, lihat Beberapa catatan Mengenai Pembuatan Akta Di Dalam praktek Notaris, disusun oleh pp lNl.i:

Pasal 1320 KuH'Perdata memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yangmeqgikatkan diri; kecakapan membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu dan causa yang halal.

13

tentang larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. pengalihan

Barang laminan kepada Kreditur dalam hal Debitur wanprestasi/latai, dilarang oleh UU (pasal1154 KUH.Perdata, UU Nomor 4 tahun 1996 dan UU nomor 42 tahun 1999).

Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang:

-Contoh yaitu Jual Beli pisau tidak dilarang namun jika digunakan untuk membunuh, makaperianiian ini menjadi terlarang jika sejak semula kedua belah pihak telah mengetahui adanyakausa yang terlarang (penggunaan pisau untuk membunuh) dalam pembuatan perjanjian jualbeli pisau. Jual beli Kayu bulat tidak dilarang namun jika diekspor keluar negeri menjaditerlarangkarena adanya larangan ekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjaniian menjadi terlarang).Perianjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluarnegeri| diketahui sejak semula oleh para pihak.

Motivasi atau maksud dan tuiuan perjanjian yang dilarang:

-Maksud dan Tuiuan membuat perjaniian yang dilarang adalah perjanjian yang sengaja dibuatuntuk menyelundupi UU atau menghindari ketentuan Undang-undang. Motivasi membuatperianiian yang dilarang dikenal dengan PERJANJIAN S|MULASI. to Ada 2 macam perjanjiansimulasi yaitu :

1. Perianjian Simulasi Absolut yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membuat perjanjianyang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh parapihak secara diam-diam mengingkarinya. Contohnya Jual Beli hak atas tanah antara A dan B,dan kemudian B dan C {Warga Negara Asing) membuat perjanjian yang isinya memuatpengakuan B bahwa uang untuk membeli bidang tanah dari A adalah milik C dan karena itubidang tanah tersebut merupakan milik C. Perjanjian antara B dan C merupakan perjanjiansimulasi absolut yang memuat kausa yang tidak halal, untuk menghindari larangan pemilikantanah dengan hak milik oleh orang asing berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUPA (UU pokok

Agraria), dengan akibat BATAL DEMI HUKUM.

2' Perjanjian Simutasi Relatif yaitu perjanjian dimana para pihak menginginkan akibat hukumnyatapi memakai bentuk hukum yang lain. contoh Juat beli bidang tanah berangsur angsurdalam kurun waktu tertentu agar penjualan tersebut berada dibawah nilai harga yang tidakkena paiak. Perjanjian simulasi relatif semacam ini tetap sah karena obyek hukumnya tidakmensyaratkan subyek hukum tertentu.

5. BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIK

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangandengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengankesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaansuatu masyarakat dan kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Kriteria

b.

Herlien Budiono, op.cit. hal 377

14

pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untukmerumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalarn kategori pelanggaran ini. HerlienBudiono, telah memberikan contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu perjanjian agarsuami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uan& termasuk dalam pelanggarankesusilaan baik. Perianiian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya orangyang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaranketertiban umum yaitu kuasa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang piutang, tidakdapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberi jaminan atau debitur,dan kuasa meniual ini meniadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakanpenyelundupan hukum terhadap larangan belsifat memaksa dimana jaminan harus dilakukanmelalui pelelangan umumr.

C. MODET AKIA

Tugas dan kewenangan Notaris sesuai dengan uU Jabatan Notaris dalam penerapan UU pT, hanyamembuat akta otentik yang mencakup Aka Pendirian Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya (jika ada), Akta Risalah Rapat umum Pemegang saham, dan Akta pernyataan KeputusanRapat yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan (disebut,,akta notaris,). selain tugaspokok dalam membuat Akta Notaris, UUPT iuga tetah memberikan kepercayaan dan peran yangdominan kepada notaris, dimana permohonan pengesahan akta pendirian berikut perubahannya (jikaada), permohonan persetuiuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasardan pemberitahuan perubahan data perseroan (disebut"Permohonan"), hanya dapat diajukan melaluinotaris selaku kuasa pendiri atau Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM Rl. permohonan tersebutdapat diaiukan oleh notaris secara elektronik melalui jaringan situs website Sistim Administrasi BadanHukum (sisminbakum) dengan mengisi format-format isian {rnru), yang terdiri dari3 macam, yaitu:I' FORMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN l), untuk permohonan pengesahan status Badan Hukum

Perseroan;2' FoRMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN lll, untuk permohonan Persetujuan perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dan penyesuaian uu Nomor40 tahun 2007 tentang pr;3' FoRMAT lslAN AKTA NoTARls (FIAN lll), untuk penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran

Dasar dan Perubahan Data perseroan serta pembubaran perseroan.Ditiniau dari sudut jenis permohonan, uUPT mengenal ketentuan datuwarsa dan sanksi kebatalan danuntuk mengetahui apakah akta akta notaris yang dimaksud dalam uUpr yang terkena daluwarsa dansanksi kebatalan mengandung cacat yuridis terhadap aktanya, akan diuraikan sesuai dengan jenispermohonannya yaitu:

t)

AKTA NOTARIS YANG DIMAKSUD DALAM UUPT YANG TELAH

DALUWARSA DAN TERKENA SANKSI KEBATALAN

1. PERMOHONAN PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum pT, wajibdiajukan oleh Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui website SISMINBAKUM,dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Dalam hal lewatnyajangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan PT tersebut sebagai Badan Hukum, maka aktapendirian PT berikut perubahannya jika ada menjadi batat dan pT menjadi bubar demi hukumdengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.l5 Sanksi yang dikenakan olehUUPT terhadap akta pendirian dan perubahannya, iika telah melampaui jangka waktu permohonanadalah BATAL dan PT menjadi BUBAR DEMI HUKUM, sehingga dengan demikian akibat hukumnyadengan lewatnya waktu PT sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yang tidak ada, tidakdapat ditegaskan kembali tapi HARUS DIBUAT utANG DENGAN AKTA pENDtRtAN BARU. Batalnyaakta pendirian PT bukan disebabkan karena adanya cacat yuridis terhadap aktanya melainkankarena adanya pelanggaran terhadap jangka waktu permohonan pengesahan pT yang diatur dalamUUPT tanpa adanya pengesahan PT sebagai Badan Hukum. Kebatalan akta pendirian pT denganlewatnya jangka waktu permohonan merupakan LEX SPESIAuS dari sebab-sebab kebatalan yangdiatur dalam KUH.perdata.

2. PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepadaMenteri dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anttarandasar, sehingga dengan demikian iika tewat waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris memuatanggaran dasar dan belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahananggaran dasar atau belum sampai kepada FIAN sEtEsAl, maka permohonan persetuiuan atau

MENTERI' Aka Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapat digunakan dalampengajuan permohonannya kepada menteri disebabkan karena lewat waktu bukan disebabkanadanya sebab kebatalan {adanya cacat yuridis} yang dapat menyebabkan akta notaris BATAT DEMIHUKUM atau DAPAT DIBATATKAN atau NoN ExlsTENT. Akta tersebut tetap berfungsi sebagai alatbukti (probationis causa) bagi para pihaknya dan terhadap aktanya dapat dilakukan pENEGASANKEMBAII iika akta notaris yang memuat perubalran anggaran dasar telah sesuai dengan uupr ataudilakukan PERBAIKAN (PENYESUAIAN) jika akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasarnyabelum sesuai dengan UUpT.

': uuPT, Pasal 9 ayat 1 berbunyi: "untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badanhukum p€rseroan, .'.pendiri bersama sama mengaiukan permohonan, melalui jasa teknologi informasi sistemdministrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri..." dan selanjutnya pasal 10 ayat 1 uuprrnenegaskan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum harusd-njukan kepada Menteri paling lambat 50 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

16

3. PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PENGANGKATAN, PEMBERHENT]ANDAN PENGGANTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,mulai berlaku seiak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan maka mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS. Permohonan Perubahan data perseroan harus diajukan kepadaMenteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUpS dan bilamana denganlewatnya jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan atau belum sampai kepada FIANSELESAI, maka SANKSINYA Menteri MENOLAK setiap permohonan persetuiuan atau pemberitahuanDerubahan angqaran dasar atau pemberitahuan oerubahan data perseroan vang diaiukan olehangeota Direksi vans belum tercatat dalam Daftar Perseroan., kecuali Direksi baru atasperngangkatan dirinya sendiri. Penolakan Menteri bukan terhadap akta notaris yang memuatperubahan susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut dan bilamana akta notaris yangmemuat perubahan data perseroan dinyatakan daluwarsa atau lewat waktu, maka akta notaristersebut tidak mengandung cacat yuridis apapury dan tidak berakibat BATAL DEMI HUKUM atauDAPAT DIBATALKAN atau NON EXISTENT dan Perubahan susunan Anggota Direksi dan DewanKomisaris tetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUpS atau jika tidak ditetapkandalam RUPS, mulai berlakunya seiak RUPS ditutup. Terhadap akta notaris yang telah daluwarsatetap berfungsi sebagai alat bukti, dan untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahandata perseroan, maka dapat dilakukan PENEGASAN KEMBAU dan TTDAK DAPAT DTLAKUKANMEIAIUI KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN.

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Perubahan Data Perseroan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham. oleh Direksi wajib dicatatpemindahan hak atas sahamnya dalam daftar pemegang saham serta memberitahukan perubahansusunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30hari terhitunS sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Jika lewatnva waktu 30 hari

dilakukan. maka Menteri menolak permohonan persetuiuan aiau pemberitahuan perubahanansearan dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan vane dilakukan berdasarkansusunan pemeeans saham vanq belum dibettahukan. Dengan lewatnya waktu tanpa diajukanpermohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut, akta notaris yang memuatperubahan data perseroan dan akta pemindahan hak atas saham tetap berfungsi sebagai alat buktidan tidak mengandung cacat yuridis yang tidak berakibat BATAT DEMI HUKUM atau DAPAT DAPATDIBATATKAN atau NoN EXISTENT, dan Untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahandata perseroan tersebut terhadap aktanya dapat dilakukan pENEGASAN KEMBALI dan tidak dapatdilakukan melalui konstruksi hukum Pembatalan. karena p"ruu"t rn susunan p"r"g*g sahamsudah berlaku dengan telah ditandatanganinya akta pemindahan hak atas saham.

AKTA RISATAH RAPAT DIBAWAH TANGAN;

Akta Risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan, wajib dituangkan dalam akta notaris dalam jangkawaktu 30 hari terhitung seiak tanggat RUPS dibawah tangan, d"ng"n sanksi jika lewatnya waktu 30hari tersebut, maka Akta Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan tidak boleh dituangkan dalama|(ta notaris. Bentuk sanksinya hanya TIDAK BoLEH DTTUANGKAN DATAM AKTA NOTAR|g danaktanya tidak mengandung cacat yuridis dan tidak berakibat BATAT DEMI HUKUM, DAPATDIBATALKAN atau NoN ExtsrENT dan akta risalah rapatnya tetap berfungsi sebagai alat bukti yangsah, sehingga terhadap akta risalah rapat dibawah tangan tersebut dapat dilakukan pENEGASANXEMBALI atau PERBAIKAN (jika ada perbaikan atau perubahan), atau dengan pembatalan khususuntuk perubahan anggaran dasar yang berlakunya sejak tanggal persetujuan atau penerimaan

17

pemberitahuan Menteri dan tidak dapat dilakukan pembatalan terhadap perubahan data perseroanmengenai penggantian, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisarisserta perubahan susunan pemegang saham Karena adanya pemindahan hak atas saham.

AKTA.AKTA KUASA YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS

1. KUAsA MENJUAT sEBAGAI,AMINAN PENGAKuAN HUTANG

Dalam praktik perbankan akta PENGAKUAN HUTANG dan KUASA MENTUAI dibuat secara notariildan terpisah, dan KUASA MENJUAL dibuat sebagaijaminan, bilamana jika debitur tidak memenuhikewaiibannya kepada Kreditur, maka kreditur atas dasar kuasa menjual tersebut dapat langsungmeniual bidang tanah kepada pihak lain dan hasil penjualannya untuk melunasi hutang DEBITSRkepada KREDITUR. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomo r t9}4KlStq/1982 tanggal 30 Juli 1985,KUASA MENJUAL yang dibuat secara terpisah dengan maksud sebagai jaminan untuk melunasihutang Debitur kepada Kreditur yang timbul dari suatu PENGAKUAN HUTANG merupakanPERJANJIAN SEMU dan diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak, karena debitur dipihak yanglemah dan terpaksa menandatangani akta kuasa menjual tersebut. penyimpangan ini dalamyurisprudensi disebut dengan ATARAN PENYATAHGUNAAN KEADAAN (MtSBRUtK VANoMSTANDIGHEDEN)." Menurut Herlien Budiono, Kuasa menjual sebagai jaminan pengakuanHutang bukanlah pemberian kuasa secara sukarela dan hal ini merupakan penyelundupan hukum,sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif yaitu penjualan benda jaminanmelalui lelang, sehingga kuasa meniual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kausa yangterlarang dan bertentangan dengan ketertiban umum. suatu akta dapat mengandung iebab-sebabkebatalan lebih dari satu sebab seperti kuasa menjual ini.

2. KUASA MUT]AK

Kuasa mutlak bukanlah istitah hukum namun istilah yang digunakan dalam lnstruksi Menteri DalamNegeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan kuasa muttaksebagai pemindahan hak atas tanah. Menurut lnstruksi tersebut kuasa mutlak memiliki 3 unsuryaitu:a. Obyek dari kuasa tersebut adalah hak atas tanah;b. Xuasa yang mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali;c Kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinya memberikanktr€nangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanah sertamelalqikan segala perbuatan yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemeganghaknF.d' Mebrarq @mat atau kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk membuat ataumer4uadon kuasa mutlake' lielarary peiabat agraria melayani penyelesaian pemindahan hak atas tanah melalui kuasamutblLxrasa Mutlak dilarang, karena kuasa mutlak tujuannya merupakan perbuatan hukum pemindahanhak secara terselubung, diluar prosedur yang ditentukan dalam pp 24 tahun 1gg7, sehinggakausanya meniadi terlarang (Pasal 39 huruf d PP 24 tahun 1997), dan karena itu menjadi bataldemi hukum' Kuasa Mutlak mengandung kausa yang terlarang yaitu substansi kuasa tersebut yangterlarang sebagaimana dimaksud daram pasar 1335 jo 1337 KUH.perdata.

lc

3. KUASA TISAN

-Kuasa Lisan untuk penjualan bidang tanah harta bersama, yang dilakukan suami tanpa persetujuanistrinya termasuk dalam KETIDAKWENANGAN dan mengakibatkan aktanya BATAL DEM| HUKUM(lihat Putusan MA Rl Nomor 269tlPKIPWl1996 tanggal 18 September 1998). Kasus ini juga dapatditerapkan dalam bentuk KUASA LIsAN yang berdiri sendiri, PERJANJTAN PENGTKATAN JuAL BEu

{lunas) yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, dan Kuasa menjual yang tercantum dalam aktaPengikatan Jual Beli tersebut dapat dikategorikan sebagai Kuasa Lisan tanpa persetujuan pEMBERI

KUASA LISAN, mengakibatkan KUASA tersebut BATAL DEMI HUKUM karena mengandung CACAT

KETIDAKWENANGAN.

FOTO COPY SURAT KUASA

Putusan MA Nomor TotlKlslPltgT4 memuat kaedah hukum bahwa foto copy merupakan buktiyang tidak sah tanpa dinyatakan sesuai dengan aslinya, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasat1888 KUH.perdata yang mengatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada aslinya.Dalam Praktik notaris sering dijumpai adanya akta pelepasan hak , dimana pemilik tanah diwakilioleh kuasanya dan dalam komparisinya hanya disebutkan kata-kata:"Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawahtangan tanggal (x), yang satu copynya dilekatkan pada minuta akta ini.,,Dalam kasus demikian jika tidak dapat dibuktikan adanya asli surat kuasa tersebut maka aktapelepasan hak yang dibuat berdasarkan copy surat kuasa dapat menjadi BATAI DEMI HUKUM,karena adanya cacat yuridis mengenai KTIDAKWENANGAN.

5. PERWAKILAN DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIKUASAKAN KEPADA PIHAK IAIN

Dalam praktik Notaris dijumpai adanya KUASA MENJUAL yang berdiri sendiri atau dalam AktaPengikatan Jual Beli, dimana seorang Ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua demi hukummewakili anaknya yang masih dibawah umur selaku pemilik atas sebidang tanah, memberikankauasa kepada PENERIMA KUASA, untuk mengalihkan atau menjual obyek bidang tanah kepadapembeli. Dalam hukum Privat dikenal ada 3 macam lembaga perwakilan yaitu perwakilankonraktual (pemberian kuasa yang tunduk pada pasal 1792 sld 1819 KUH.perdata); perwakilandemi hukum dan Perwakilan organik (perwakilan badan-badan hukum). Kekuasaan orang tuasebagai petrrakilan demi hukum (ditentukan oleh UUf tidak dapat dikuasakan kepada pihak laind€ngan p€rtimbargan hukum:

ilr r€hrEat q-engtrril nrenrpakan bentuk perwakilan demi hukum yang ditentukan oleh uU,nq€*et{rrb'n peda trri oreng tuanya yang bersifat pribadi;

L :rrh.:rr rilg tua demi hukum mewakiri anak yang masih dibawah umur;c PsldsArc Ein penren bntraktual PENERIMA KUASA mewakili orang dewasa (cakap bertindak)scAger h.bn nsakiti anak dibwah umur.:trc ws*tc yarg berdiri sendiri atau kuasa menjual yang tercantum dalam akta pengikatan jualbcf ur-but' mergandung pelanggaran terhadap kesusilaan baik dan kuasa tersebut batal demi]rfr.lm.

19

D. PENUTUP

Sebab-sebab Degradasi Kekuatan Bukti Akta notaris, batalnya akta notaris dan modeFmodel akta yangmengandung cacat yuridis, penting diketahui oleh setiap notaris, agar kedepan dalam menjalankaniabatannya notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya mengandungcacat yuridis. Suatu akta notaris dapat mengandung lebih dari 1 (satu) sebab-sebab kebatalan ataucacat yuridis suatu akta notaris dapat bersifat kumulatif. Tulisan ini mencoba untuk memberikangambaran tentang ketentuan Daluwarsa dan sanksi kebatalan dalam UUPT serta model-model aktayang mengandung cacat yuridis dan mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKUM atau DAPATDIBATATKAN atau NON EX|STENT.

Surabaya, 28 Januari 2009.-

PIETER LATUMETEN, SH.,MH

20