1

AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Oleh : I GEDE EKA PUTRA, SH.MH. (Hakim PTUN Palembang)

I. Pendahuluan.

Perubahan ke empat Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan

ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting

terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga konsekwensinya

perlu pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang

kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan

tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .

Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan

kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang

- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan terakhir direvisi lagi

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan

peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan

perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala

urusan peradilan, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu

urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung. Ketentuan hukum tersebut bersumber dari kebijakan yang

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan

hukum dalam masyarakat maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami revisi. Revisi Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004. Perubahan signifikan menyangkut 2 hal yaitu perubahan di bidang

pembinaan kelembagaan dan perubahan di bidang teknis Yustisial

Revisi UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

banyak membawa perubahan penting terhadap hukum acara peradilan tata

usaha negara. Paling tidak ada tiga perubahan substansial dalam hukum acara

PTUN yang diatur dalam perubahan undang-undang ini. Pertama, pengaturan

mengenai juru sita. Kedua, pasal tentang sanksi bagi pejabat yang tidak

bersedia melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dan ketiga, salah satu implilaksi dari Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2004

terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan

alasan gugatan ( beroepsgrunden) yaitu dimasukannya asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai salah satu alasan yang dapat

digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ( vide pasal 53 ayat

2 huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004)

Dengan masuknya AAUPB dalam Suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan maka AAUPB telah dijadikan sebagai norma hukum positif yang

3

dapat dijadikan sebagai alasan gugatan, dan disisi lain juga akan dijadikan

sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh Hakim PTUN.

Sebelum sampai pada pembahasan lebih lanjut, perlu kita pahami apa

yang dimaksud dengan “Asas”. Menurut Prof Dr. Ateng Syafrudin Asas adalah

norma dasar yang paling umum yang tidak dapat diabstraksikan lagi. Dalam

pemahaman hukum secara elementer, perbedaan antara asas dan norma

disederhanakan sebagai berikut :

Asas :

- dasar pemikiran yang umum dan abstrak

- idée atau konsep

- tidak mempunyai sanksi

Norma :

- aturan yang konkrit

- penjabaran dari idée

- mempunyai sanksi

Berkaitan dengan AAUPB, dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha

Negara yang baru yaitu UU No. 9 tahun 2004, AAUPB dijabarkan dalam

Penjelasan pasal 53 Ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 53:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4

Selanjutnya Penjelasannya berbunyi:

Ayat 1: Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. Ayat 2: Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

5

- kepastian hukum; - tertib penyelenggaraan negara; - keterbukaan; - proporsionalitas; - profesionalitas; - akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 penggunaan

asas-asas umum pemerintahan yang baik , penerapannya didasarkan atas

ketentuan pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Mahkamah Agung

(Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992 ,hal ini

disebabkan pasal 53 ayat 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara

tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah

satu alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan

dimasukannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan

undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik

telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal.

II. Isu/ Persoalan hukum

Persoalan hukum yang timbul terhadap interpretasi dari pembentuk

undang-undang tersebut yang mengidentikkan asas-asas umum pemerintahan

yang baik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 ternyata menimbulkan problem dalam penerapannya ,

yaitu berkenaan dengan :

- penempatannya hanya dalam penjelasan pasal

- Dengan menunjuk AAUPB sebagai dimaksud dalam pasal 3 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 apakah tidak berarti akan sama

artinya penggugat/hakim menerapkan pasal 53 ayat (2) huruf a

yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

6

alasan gugatannya/dalam hal hakim melakukan pengujian terhadap

Keputusan TUN yang digugat.

- Apakah dengan pembatasan AAUPB sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

akan membatasi penggugat untuk mencantumkan AAUPB dalam

gugatan, dan membatasi hakim untuk melakukan pengujian dengan

AAUPB diluar yang ditentukan secara limitative dalam pasal 3

undang-undang Nomor 28 tahun 1999

- Apakah AAUPB harus dicantumkan dalam dictum putusan sebagai

norma yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat

Berkaitan dengan penempatannya hanya dalam penjelasan pasal timbul

berbagai kritik dari kalangan akademisi diantaranya dikemukakan oleh Philipus

M. Hadjon, beliau mengatakan “ Penjelasan tersebut sangat menyesatkan dan

salah karena tidak membedakan penyelenggara negara dengan pemerintahan,

selanjutnya beliau memberikan catatan :

1. Hakim dalam penilaian keabsahan hendaknya tidak menyebut UU Nomor : 28 Tahun 1999 sebagai dasar penilaian sehubungan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada dasarnya merupakan hukum tidak tertulis;

2. Sebagian besar asas tersebut merupakan Asas Penyelenggaraan Negara dan bukan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Asas Penyelenggaraan Negara masuk Hukum Tata Negara yang meliputi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudisiil sedangakan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan masuk hukum administrasi ( hukum tata usaha Negara ) yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif

3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dewasa ini telah dikaitkan dengan general principle of good governance.

Berkenaan dengan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut ditujukan

untuk para penyelenggara Negara secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan

penjelasan umum undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 angka 3 bahwa

sasaran pokok undang-undang ini adalah para penyelenggara Negara.

7

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 yang

dimaksud dengan penyelenggara Negara yaitu yang menjalankan fungsi

eksekutif,legislative, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraaan Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siapakah yang dimaksud

dengan penyelenggara Negara, dalam pasal 2 UU ini disebutkan pula secara

terperinci dan hakim juga termasuk dalam kelompok sebagai penyelenggara

Negara.

Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 telah diakomodir kembali di dalam UU Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 20 ayat (1):

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum

Penyelenggraaan Negara yang terdiri atas :

a. asas kepastiasn hukum

b. asas tertib penyelenggaraan Negara

c. asas kepentingan umum

d. asas keterbukaan

e. asas proporsionalitas

f. asas profesionalitas

g. asas akuntabilitas

h. asas efisiensi, dan

i. asas efektifitas.

Penentuan secara limitative AAUPB yang ditentukan dalam penjelasan

pasal 53 ayata (2) huruf b undang-undang Peratun, bisa saja ditafsirkan

sebagai pembatasan penggunaan AAUPB sebagai alasan menggugat maupun

menguji keputusan Tata Usaha Negara oleh hakim. Namun apabila kita simak

pendapat Prof P.M Hadjon dalam makalah beliau yang berjudul “AAUPB dalam

kaitannya dengan alasan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara”, AAUPB

8

adalah norma pemerintahan, merupakan hukum tidak tertulis, lahir dari

praktek, baik praktek pemerintahan maupun praktek Pengadilan

(Yurisprudensi). Apabila dicermati pendapat beliau tersebut, dapat diartikan

bahwa AAUPB itu tidak dibatasi mengenai jenis dan waktu kelahirannya namun

disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek pemerintahan ataupun dalam

praktek Peradilan.

Hal yang sama diungkapkan kembali dalam makalah beliau yang

berjudul “ Implikasi UU Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Hukum Acara Peradilan

Tata Usaha Negara :

Penerapan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b (AAUPB) hendaknya tetap berpedoman pada hakekat dan karakter yuridis AAUPB sebagai norma pemerintahan yang tidak tertulis yang tidak hanya lahir atas tuntutan Discretionary power due administration.

Dengan berpegang pada hakekat dan karakteristik AAUPB, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b yang menunjuk UU Nomor : 28 Tahun 1999 sebagai landasan hukum. rincian AAUPB adalah sangat tidak tepat dan mengingat tempatnya dalam penjelasan maka nilai yuridisnya hanyalah sebatas interpretasi .

Andaikata hakim menerapkan pasal 53 ayat (2) huruf b dengan menunjuk UU Nomor 28 Tahun 1999, maka sangatlah kontradiktif karena dengan menunjuk Undang-undang berarti masuk katagori toetsingsgronden pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu peraturan perundang-undangan.

Apabila dibandingkan dengan AAUPB yang dimuat dalam RUU tentang

Administrasi Pemerintahan dalam pasal 3 RUU tersebut tercantum juga jenis

dan macam AAUPB. Selain itu AAUPB juga terdapat dalam bukunya Indroharto,

dalam bukunya Philipus M. Hadjon dan dalam Himpunan Makalah Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik yang disusun oleh Bapak Paulus Effendi

Lotulung yang jumlahnya beragam. Keragaman jumlah AAUPB tersebut

menunjukan bahwa betapa ragamnya AAUPB diluar yang disebutkan dalam UU

Nomor 28 Tahun 1999 tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas selanjutnya persoalan hukum

yang timbul berikutnya adalah apakah Penggugat/Hakim terikat pada jenis-jenis

9

AAUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b

undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004.

Sebelum sampai pada kesimpulan apakah Penggugat/Hakim terikat atau

tidak pada jenis-jenis AAUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal

53 ayat (2) huruf b undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 maka terlebih

dahulu haruslah dianalisis bagaimanakah kekuatan dan fungsi Penjelasan dari

suatu Peraturan Perundang-undangan.

Kalau diamati dalam praktek atau dalam sistem ketatanegaraan kita

hampir seluruh dari suatu peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk

legislasi ( Undang - Undang dan Peraturan Daerah ) maupun dalam bentuk

regulasi ( seperti PP ) selalu disertai dengan Penjelasan yang terdiri dari

Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi pasal, kecuali Penjelasan tidak

kita temukan lagi dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Sebagai pisau analisis dari persoalan hukum tersebut diatas mari kita

coba pergunakan ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif ataupun teori-

teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli-ahli hukum untuk membedahnya.

Secara normatif tata cara dan syarat-syarat atau standar pembentukan

suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Undang-undang

Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Dalam lampirannya BAB I huruf E angka 149, dinyatakan bahwa :

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-

undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu,

penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang

diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana

untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan

terjadi ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Selanjutnya sebagaimana

ditentukan dalam BAB I dinyatakan bahwa suatu penjelasan bukanlah suatu

kemestian yang harus ada, penjelasan ada jika diperlukan hal ini berbeda

dengan judul, pembukaan, batang tubuh dan ketentuan penutup.

Intisari yang dapat diambil dari Lampiran BAB I huruf E angka 149 dari

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berkenaan dengan Penjelasan dari

10

suatu Peraturan Perundang-undangan adalah Penjelasan berfungsi sebagai

tafsiran resmi dari pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma

dalam batang tubuh sehingga dengan demikian penjelasan bukanlah suatu

norma. Oleh karena Penjelasan bukan suatu norma, maka terdapat suatu

keharusan yang harus diperhatikan dalam menyusun penjelasan pasal demi

pasal sebagaimana diatur dalam lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 BAB I

angka 159 yaitu Penjelasan :

a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh

b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh

c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang

tubuh

d. tidak mengulangi uraian kata istilah, atau pengertian yang telah dimuat di

dalam ketentuan umum.

Penilaian terhadap Penjelasan resmi dari suatu perundang-undangan

bukan sebagai suatu kaidah atau norma, dikemukakan pula oleh Bagir Manan

dan Kuntana Magnar dalam bukunya Beberapa Masalah Hukum Tata Negara,

h. 114-115 dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Penjelasan resmi bukan kaidah, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kaidah. Para penegak hukum atau pelaksana hukum lainnya dan siapapun juga terikat pada ketentuan dalam batang tubuh undang-undang atau Peraturan Pemerintah tetapi tidak terikat pada penjelasan. Hakim dapat mengenyampingkan penjelasan resmi dengan menggunakan metode penafsiran lain, tapi Hakim tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah kecuali dalam keadaan khusus, misalnya karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau penerapan undang-undang tersebut akan menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat “

Dari pendapat yang dikemukakan tersebut diatas, konsekwensi yuridis

dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 pada

tanggal 19 Mei 1999 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 75 dan

dinyatakan mulai berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkan sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 24 UU tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal

50 UU Nomor : 10 Tahun 2004 yang menentukan Peraturan Perundang-

11

undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal

diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan

yang bersangkutan. Maka dengan demikian adalah kewajiban setiap orang

terikat untuk mengakui eksistensinya atau keberadaannya.

Bersandar pada uraian tersebut diatas, bahwa Hakim/ Penggugat tidak

terikat pada jenis-jenis AAUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan

pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 karena

Penjelasan bukanlah sebagai suatu kaidah atau norma hukum, namun

Penggugat/Hakim tetap terikat pada pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 jo pasal 20

UU Nomor 32 Tahun 1999 yang memuat perincian asas-asas umum

penyelenggaraaan negara yang diidentikan dengan AAUPB oleh Pembuat

Undang-Undang.

Selain terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana tersebut diatas menurut penulis Penggugat / Hakim atas dasar

ketentuan pasal 16 ayat (1) asas ius curia novit, pasal 25 ayat (1) dan pasal 28

ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Penggugat/Hakim masih tetap

bisa menggunakan AAUPB lain selain yang disebutkan dalam Peraturan

Perundang-undangan sebagai dasar untuk menggugat

(beroepsgronden) atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian

(toetsingsgronden) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, karena pada

hakekatnya karakter yuridis AAUPB adalah merupakan sebagai hukum tidak

tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis

yang lahir dari praktek pemerintahan atau praktek peradilan ( Philipus M.

Hadjon et al Pengantar Hukum Administrasi, 1994. h.270).

Selanjutnya tentang persolan hukum apakah AAUPB harus dicantumkan

dalam dictum putusan sebagai norma yang membatalkan Keputusan Tata

Usaha Negara yang digugat ternyata telah terjadi perubahan atau pergeseran

paradigma berfikir dikalangan para hakim Peratun sebelum dan pasca

masuknya AAUPB dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Pergeseran paradigma berfikir tersebut dapat di lihat ketika dalam

Rumusan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tidak mencantumkan secara

12

tegas adanya “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, sebagai alasan

pembatalan keputusan tata usaha negara. Pemahaman terhadap ketentuan

Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagai sumber pengaturan AAUPB,

terdapat perbedaan pendapat. Dari segi formulasinya, rumusan pasal tersebut

ada persamaan dengan yang dirumuskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Wet AROB

Tahun 1976. Namun menurut Indroharto, rumusan yang terdapat dalam Pasal

53 itu lebih luas daripada yang dirumuskan dalam Pasal 8 Wet AROB,

mengingat ada penyebutan tersendiri butir (d) yaitu:... in strijd met in het

algemene rechtbewustzijn levend beginselen van behoorlijk bestuur”

(bertentangan dengan apa yang dalam kesadaran hukum umum merupakan

asas-asas yang berlaku hidup tentang pemerintahan yang baik). Selanjutnya

Philipus M Hadjon, berpendapat bahwa Pasal 53 Ayat (2) butir (c) unsur

tindakan sewenang-wenang adalah ketentuan yang paling terbuka untuk

menampung asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas berkaitan dengan perlu atau

tidak pencantuman AAUPB dalam dictum putusan, dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung (Juklak) No. 52 Tahun 1992 dinyatakan bahwa:

“Di dalam hal hakim mempertimbangkan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusannya, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar dan akhirnya mengacu pada pasal 53 Ayat (2)”.

Namun setelah dicantumkannya AAUPB dalam pasal 53 ayat (2) huruf b

UU Nomor : 9 Tahun 2004 walaupun tidak diperinci secara tegas jenis dan

macam AAUPB tersebut dalam pasal UU Peratun, timbul pemikiran dikalangan

para hakim Peratun, (temuan-temuan, petunjuk-petunjuk, intruksi-

intruksi dan pandangan yang berkaitan dengan Peradilan TUN dalam

Rakernas MARI tanggal 18 s/d 22 September 2005 di Denpasar)

apabila hakim menerapkan AAUPB yang dipakai sebagai dasar pengujian

terhadap Keputusan TUN yang digugat, untuk itu hakim harus menguraikannya

secara jelas dalam pertimbangan hukum putusannya. Sebagai konsekuensi

13

apabila terbukti ada pelanggaran terhadap AAUPB maka AAUPB dimaksud

harus dicantumkan dalam diktum putusan sebagai norma yang membatalkan

Keputusan TUN yang digugat. Hal ini di tindaklanjuti lagi dengan keluarnya

Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Tata Usaha Negara, Edisi 2007 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

tahun 2008 dalam halaman 64 pada angka 6 dinyatakan : Dalam hal

gugatan dikabulkan, demi keseragaman amar putusan adalah :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN yang

disengketakan melanggar undang-undang (dicantumkan pasal/ayat peraturan perundang-undangan yang dilanggar), atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ( dicantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang dilanggar)

3. dst...

Mengenai persoalan hukum wajib atau tidaknya AAUPB dicantumkan

dalam amar atau diktum putusan menurut penulis harus dikembalikan lagi pada

ketentuan normatif atau harus mengacu pada ketentuan undang-undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU

Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam ketentuan pasal 97 dinyatakan :

ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa :

a. gugatan ditolak;

b. gugatan dikabulkan;

c. gugatan tidak diterima;

d. gugatan gugur;

ayat (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan

tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara.

14

Ayat (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan

; atau

b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan

dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;

atau

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan

didasarkan pada pasal 3.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 97 ayat (9) tersebut diatas

menurut penulis dalam hal hakim mempertimbangkan adanya Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik sebagai alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum

putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan

asas mana dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar.

III. Kesimpulan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Penggugat/Hakim tidak terikat pada jenis-jenis AAUPB seperti yang dirinci

dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor : 9 Tahun 2004,

karena penjelasan pasal dari suatu peraturan perundang-undangan bukan

norma namun melainkan hanya berfungsi sebagai tafsiran resmi dari

pembuaat undang-undang. Penggugat/ Hakim hanya terikat pada pasal 3

UU Nomor : 28 Tahun 1999 yang memuat tentang asas-asas

penyelenggaraan negara.

2. Penggugat / Hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPB lain selain

yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar untuk

menggugat (beroepsgronden) atau sebagai dasar hakim untuk melakukan

pengujian (toetsingsgronden) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara,

karena pada hakekatnya karakter yuridis AAUPB adalah merupakan sebagai

15

hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang

tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan dan/atau praktek

peradilan

3. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 97 ayat (9) dalam hal hakim

mempertimbangkan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

sebagai alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,

maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, melainkan

cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar.