undang-undang dasar 1945 (amandemen i s.d. iv ) … · undang-undang dasar 1945 (amandemen i s.d....

22
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Upload: others

Post on 13-Nov-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

UNDANG-UNDANGDASAR1945(AMANDEMENIS.D.IV)

PEMBUKAAN

Bahwasesungguhnyakemerdekaanituialahhaksegalabangsadanolehsebabitu,makapenjajahandiatasduniaharusdihapuskan,karenatidaksesuaidenganperi-kemanusiaandanperi-keadilan.

DanperjuanganpergerakankemerdekaanIndonesiatelahsampailahkepadasaatyangberbahagiadenganselamatsentausamengantarkanrakyatIndonesiakedepanpintugerbangkemerdekaanNegaraIndonesia,yangmerdeka,bersatu,berdaulat,adildanmakmur.

AtasberkatrahmatAllahYangMahaKuasadandengandidorongkanolehkeinginanluhur,supayaberkehidupankebangsaanyangbebas,makarakyatIndonesiamenyatakandenganinikemerdekaannya.

KemudiandaripadaituuntukmembentuksuatuPemerintahNegaraIndonesiayangmelindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahdarahIndonesiadanuntukmemajukankesejahteraanumum,mencerdaskankehidupanbangsa,danikutmelaksanakanketertibanduniayangberdasarkankemerdekaan,perdamaianabadidankeadilansosial,makadisusunlahKemerdekaanKebangsaanIndonesiaitudalamsuatuUndang-UndangDasarNegaraIndonesia,yangterbentukdalamsuatususunanNegaraRepublikIndonesiayangberkedaulatanrakyatdenganberdasarkankepadaKetuhananYangMahaEsa,KemanusiaanYangAdildanBeradab,PersatuanIndonesiadanKerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalamPermusyawaratan/Perwakilan,sertadenganmewujudkansuatuKeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.

UNDANG-UNDANGDASAR

BABI

BENTUKDANKEDAULATAN

Pasal1

(1)NegaraIndonesiaialahNegaraKesatuan,yangberbentukRepublik.

(2)KedaulatanberadaditanganrakyatdandilaksanakanmenurutUndang-UndangDasar.

(3)NegaraIndonesiaadalahnegarahukum.

Page 2: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

BABII

MAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT

Pasal2

(1)MajelisPermusyawaratanRakyatterdiriatasanggotaDewanPerwakilanRakyatdananggotaDewanPerwakilanDaerahyangdipilihmelaluipemilihanumumdandiaturlebihlanjutdenganundang-undang.

(2)MajelisPermusyawaratanRakyatbersidangsedikitnyasekalidalamlimatahundiibukotanegara.SegalaputusanMajelisPermusyawaratanRakyatditetapkandengansuarayangterbanyak.

(3)SegalaputusanMajelisPermusyawaratanRakyatditetapkandengansuarayangterbanyak.

Pasal3

(1)MajelisPermusyawaratanRakyatberwenangmengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar.

(2)MajelisPermusyawaratanRakyatmelantikPresidendan/atauWakilPresiden.

(3)MajelisPermusyawaratanRakyathanyadapatmemberhentikanPresidendan/atauWakilPresidendalammasajabatannyamenurutUndang-UndangDasar.

BABIII

KEKUASAANPEMERINTAHANNEGARA

Pasal4

(1)PresidenRepublikIndonesiamemegangkekuasaanpemerintahanmenurutUndang-UndangDasar.

(2)DalammelakukankewajibannyaPresidendibantuolehsatuorangWakilPresiden.

Pasal5

(1)Presidenberhakmengajukanrancanganundang-undangkepadaDewanPerwakilanRakyat.

(2)Presidenmenetapkanperaturanpemerintahuntukmenjalankanundang-undangsebagaimanamestinya.

Page 3: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal6

(1)CalonPresidendancalonWakilPresidenharusseorangwarganegaraIndonesiasejakkelahirannyadantidakpernahmenerimakewarganegaraanlainkarenakehendaknyasendiri,tidakpernahmengkhianatinegara,sertamampusecararohanidanjasmaniuntukmelaksanakantugasdankewajibansebagaiPresidendanWakilPresiden.

(2)Syarat-syaratuntukmenjadiPresidendanWakilPresidendiaturlebihlanjutdenganundang-undang.

Pasal6A

(1)PresidendanWakilPresidendipilihdalamsatupasangansecaralangsungolehrakyat.

(2)PasangancalonPresidendanWakilPresidendiusulkanolehpartaipolitikataugabunganpartaipolitikpesertapemilihanumumsebelumpelaksanaanpemilihanumum.

(3)PasangancalonPresidendanWakilPresidenyangmendapatkansuaralebihdarilimapuluhpersendarijumlahsuaradalampemilihanumumdengansedikitnyaduapuluhpersensuaradisetiapprovinsiyangtersebardilebihdarisetengahjumlahprovinsidiIndonesia,dilantikmenjadiPresidendanWakilPresiden.

(4)DalamhaltidakadapasangancalonPresidendanWakilPresidenyangterpilih,duapasangancalonyangmemperolehsuaraterbanyakpertamadankeduadalampemilihanumumdipiliholehMajelisPermusyawaratanRakyatdanpasanganyangmemperoleh,suaraterbanyakdilantiksebagaiPresidendanWakilPresiden.

(5)TatacarapelaksanaanpemilihanPresidendanWakilPresidenlebihlanjutdiaturdalamundang-undang.

Pasal7

PresidendanWakilPresidenmemegangjabatanselamalimatahun,dansesudahnyadapatdipilihkembalidalamjabatanyangsama,hanyauntuksatukalimasajabatan.

Pasal7A

Presidendan/atauWakilPresidendapatdiberhentikandalammasajabatannyaolehMajelisPermusyawaratanRakyatatasusulDewanPerwakilanRakyat,baikapabilaterbuktitelahmelakukanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara,korupsi,penyuapan,tindakpidanaberatlainnya,atauperbuatantercelamaupunapabilaterbuktitidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden.

Pasal7B

(1)UsulpemberhentianPresidendan/atauWakilPresidendapatdiajukanolehDewanPerwakilanRakyatkepadaMajelisPermusyawaratanRakyathanyadenganterlebihdahulu

Page 4: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

mengajukanpermintaankepadaMahkamahKonstitusiuntukmemeriksa,mengadili,danmemutuspendapatDewanPerwakilanRakyatbahwaPresidendan/atauWakilPresidentelahmelakukanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara,korupsi,penyuapan,tindakpidanaberatlainnya,atauperbuatantercela;dan/ataupendapatbahwaPresidendan/atauWakilPresidentidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden.

(2)PendapatDewanPerwakilanRakyatbahwaPresidendan/atauWakilPresidentelahmelakukanpelanggaranhukumtersebutataupuntelahtidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresidenadalahdalamrangkapelaksanaanfungsipengawasanDewanPerwakilanRakyat.

(3)PengajuanpermintaanDewanPerwakilanRakyatkepadaMahkamahKonstitusihanyadapatdilakukandengandukungansekurang-kurangnya2/3darijumlahanggotaDewanPerwakilanRakyatyanghadirdalamsidangparipurnayangdihadiriolehsekurang-kurangnya2/3darijumlahanggotaDewanPerwakilanRakyat.

(4)MahkamahKonstitusiwajibmemeriksa,mengadili,danmemutusdenganseadil-adilnyaterhadappendapatDewanPerwakilanRakyattersebutpalinglamasembilanpuluhharisetelahpermintaanDewanPerwakilanRakyatituditerimaolehMahkamahKonstitusi.

(5)ApabilaMahkamahKonstitusimemutuskanbahwaPresidendan/atauWakilPresidenterbuktimelakukanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara,korupsi,penyuapan,tindakpidanaberatlainnya,atauperbuatantercela;dan/atauterbuktibahwaPresidendan/atauWakilPresidentidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden,DewanPerwakilanRakyatmenyelenggarakansidangparipurnauntukmeneruskanusulpemberhentianPresidendan/atauWakilPresidenkepadaMajelisPermusyawaratanRakyat.

(6)MajelisPermusyawaratanRakyatwajibmenyelenggarakansidanguntukmemutuskanusulDewanPerwakilanRakyattersebutpalinglambattigapuluhharisejakMajelisPermusyawaratanRakyatmenerimausultersebut.

(7)KeputusanMajelisPermusyawaratanRakyatatasusulpemberhentianPresidendan/atauWakilPresidenharusdiambildalamrapatparipurnaMajelisPermusyawaratanRakyatyangdihadiriolehsekurang-kurangnya3/4darijumlahanggotadandisetujuiolehsekurang-kurangnya2/3darijumlahanggotayanghadir,setelahPresidendan/atauWakilPresidendiberikesempatanmenyampaikanpenjelasandalamrapatparipurnaMajelisPermusyawaratanRakyat.

Pasal7C

Presidentidakdapatmembekukandan/ataumembubarkanDewanPerwakilanRakyat.

Page 5: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal8

(1)JikaPresidenmangkat,berhenti,diberhentikan,atautidakdapatmelakukankewajibannyadalammasajabatannya,iadigantikanolehWakilPresidensampaihabismasajabatannya.

(2)DalamhalterjadikekosonganWakilPresiden,selambat-lambatnyadalamwaktuenampuluhhari,MajelisPermusyawaratanRakyatmenyelenggarakansidanguntukmemilihWakilPresidendariduacalonyangdiusulkanolehPresiden.

(3)JikaPresidendanWakilPresidenmangkat,berhenti,diberhentikan,atautidakdapatmelakukankewajibannyadalammasajabatannyasecarabersamaan,pelaksanatugaskepresidenanadalahMenteriLuarNegeri,MenteriDalamNegeri,danMenteriPertahanansecarabersama-sama.Selambat-jambatnyatigapuluhharisetelahitu,MajelisPermusyawaratanRakyatmenyelenggarakansidanguntukmemilihPresidendanWakilPresidendariduapasangancalonPresidendanWakilPresidenyangdiusulkanolehPartaipolitikataugabunganpartaipolitikyangpasangancalonPresidendanWakilPresidennyameraihsuaraterbanyakpertamadankedalampemilihanumumsebelumnya,sampaihabismasajabatannya.

Pasal9

(1)Sebelummemangkujabatannya,PresidendanWakilPresidenbersumpahmenurutagama,atauberjanjidengansungguh-sungguhdihadapanMajelisPermusyawaratanRakyatatauDewanPerwakilanRakyatsebagaiberikut:

SumpahPresiden(WakilPresiden):

DemiAllah,sayabersumpahakanmemenuhikewajibanPresidenRepublikIndonesia(WakilPresidenRepublikIndonesia)dengansebaik-balknyadanseadil-adilnya,memegangteguhUndang-UndangDasardanmenjalankansegalaundang-undangdanperaturannyadenganselurus-lurusnyasertaberbaktikepadaNusadanBangsa.

JanjiPresiden(WakilPresiden):

Sayaberjanjidengansungguh-sungguhakanmemenuhikewajibanPresidenRepublikIndonesia(WakilPresidenRepublikIndonesia)dengansebaik-balknyadanseadil-adllnya,memegangteguhUndang-UndangDasardanmenjalankansegalaundang-undangdanperaturannyadenganseluruslurusnyasertaberbaktikepadaNusadanBangsa.

(2)JikaMajelisPermusyawaratanRakyatatauDewanPerwakilanRakyattidakdapatmengadakansidang,PresidendanWakilPresidenbersumpahmenurutagama,atauberjanjidengansungguh-sungguhdihadapanpimpinanMajelisPermusyawaratanRakyatdengandisaksikanolehpimpinanMahkamahAgung.

Page 6: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal10

PresidenmemegangkekuasaanyangtertinggiatasAngkatanDarat,AngkatanLautdanAngkatanUdara.

Pasal11

(1)PresidendenganpersetujuanDewanPerwakilanRakyatmenyatakanperang,membuatperdamaiandanperjanjiandengannegaralain.

(2)Presidendalammembuatperjanjianinternasionallainnyayangmenimbulkanakibatyangluasdanmendasarbagikehidupanrakyatyangterkaitdenganbebankeuangannegara,dan/ataumengharuskanperubahanataupembentukanundang-undangharusdenganpersetujuanDewanPerwakilanRakyat.

(3)Ketentuanlebihlanjuttentangperjanjianinternasionaldiaturdenganundang-undang.

Pasal12

Presidenmenyatakankeadaanbahaya.Syarat-syaratdanakibatnyakeadaanbahayaditetapkandenganundang-undang.

Pasal13

(1)Presidenmengangkatdutadankonsul.

(2)Dalamhalmengangkatduta,PresidenmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilanRakyat.

(3)PresidenmenerimapenempatandutanegaralaindenganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilanRakyat.

Pasal14

(1)PresidenmemberigrasidanrehabilitasidenganmemperhatikanpertimbanganMahkamahAgung.

(2)PresidenmemberiamnestidanabolisidenganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilanRakyat.

Pasal15

Presidenmemberigelar,tandajasa,danlain-laintandakehormatanyangdiaturdenganundang-undang.

Page 7: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal16

PresidenmembentuksuatudewanpertimbanganyangbertugasmemberikannasihatdanpertimbangankepadaPresiden,yangselanjutnyadiaturdalamundang-undang.

BABIV

DEWANPERTIMBANGANAGUNG

Dihapus.

BABV

KEMENTERIANNEGARA

Pasal17

(1)Presidendibantuolehmenteri-menterinegara.

(2)Menteri-menteriitudiangkatdandiberhentikanolehPresiden.

(3)Setiapmenterimembidangiurusantertentudalampemerintahan.

(4)Pembentukan,pengubahan,danpembubarankementeriannegaradiaturdalamundang-undang.

BABVI

PEMERINTAHDAERAH

Pasal18

(1)NegaraKesatuanRepublikIndonesiadibagiatasdaerah-daerahprovinsidandaerahprovinsiitudibagiataskabupatendankota,yangtiap-tiapprovinsi,kabupaten,dankotaitumempunyaipemerintahandaerah,yangdiaturdenganundang-undang.

(2)Pemerintahandaerahprovinsi,daerahkabupaten,dankotamengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomidantugaspembantuan.

(3)Pemerintahandaerahprovinsi,daerahkabupaten,dankotamemilikiDewanPerwakilanRakyatDaerahyanganggota-anggotanyadipilihmelaluipemilihanumum.

(4)Gubernur,BupatidanWalikotamasing-masingsebagaiKepalaPemerintahDaerahProvinsi,KabupatendanKotadipilihsecarademokratis.

Page 8: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

(5)Pemerintahdaerahmenjalankanotonomiseluas-luasnya,kecualiurusanpemerintahanyangolehundang-undangditentukansebagaiurusanPemerintahPusat.

(6)Pemerintahandaerahberhakmenetapkanperaturandaerahdanperaturan-peraturanlainuntukmelaksanakanotonomidantugaspembantuan.

(7)Susunandantatacarapenyelenggaraanpemerintahandaerahdiaturdalamundang-undang.

Pasal18A

(1)Hubunganwewenangantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerahprovinsi,kabupaten,dankotaatauantaraprovinsidankabupatendankota,diaturdenganUndang-undangdenganmemperhatikankekhususandankeragamandaerah.

(2)Hubungankeuangan,pelayananumum,pemanfatansumberdayaalamdansumberdayalainnyaantarapemerintahpusatdanpemerintahandaerahdiaturdandilaksanakansecaraadildanselarasberdasarkanundang-undang.

Pasal18B

(1)Negaramengakuidanmenghormatisatuan-satuanpemerintahandaerahyangbersifatkhususataubersifatistimewayangdiaturdenganUndang-undang.

(2)Negaramengakuidanmenghormatikesatuan-kesatuanmasyarakathukumadatsertahak-haktradisonalnyasepanjangmasihhidupdansesuaidenganperkembanganmasyarakatdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia,yangdiaturdalamundang-undang.

BABVII

DEWANPERWAKILANRAKYAT

Pasal19

(1)AnggotaDewanPerwakilanRakyatdipilihmelaluipemilihanumum.

(2)SusunanDewanPerwakilanrakyatdiaturdenganundang-undang.

(3)DewanPerwakilanRakyatbersidangsedikitnyasekalidalamsetahun

Pasal20

(1)DewanPerwakilanRakyatmemegangkekuasaanmembentukundangundang.

(2)Setiaprancanganundang-undangdibahasolehDewanPerwakilanRakyatdanPresidenuntukmendapatpersetujuanbersama.

Page 9: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

(3)Jikarancanganundang-undangitutidakmendapatpersetujuanbersama,rancanganundang-undangitutidakbolehdiajukanlagidalampersidanganDewanPerwakilanRakyatmasaitu.

(4)Presidenmengesahkanrancanganundang-undangyangtelahdisetujuibersamauntukmenjadiundang-undang.

(5)Dalamhalrancanganundang-undangyangtelahdisetujuibersamatersebuttidakdisahkanolehPresidendalamwaktutigapuluhharisemenjakrancanganundang-undangtersebutdisetujui,rancanganundang-undangtersebutsahmenjadiundang-undangdanwajibdiundangkan.

Pasal20A

(1)DewanPerwakilanRakyatmemilikifungsilegislasi,fungsianggarandanfungsipengawasan.

(2)Dalammelaksanakanfungsinya,selainhakyangdiaturdalampasal-pasallainUndang-UndangDasarini,DewanPerwakilanRakyatmempunyaihakinterpelasi,hakangket,danhakmenyatakanpendapat.

(3)Selainhakyangdiaturdalampasal-pasallainUndang-UndangDasarini,DewanPerwakilanRakyatmempunyaihakmengajukanpertanyaan,menyampaikanusuldanpendapat,sertahakimunitas.

(4)KetentuanlebihlanjuttentanghakDewanPerwakilanRakyatdanhakanggotaDewanPerwakilanRakyatdiaturdalamundang-undang.

Pasal21

AnggotaDewanPerwakilanRakyatberhakmengajukanusulrancanganundang-undang.

Pasal22

(1)Dalamhalihwalkegentinganyangmemaksa,Presidenberhakmenetapkanperaturanpemerintahsebagaipenggantiundang-undang.

(2)PeraturanpemerintahituharusmendapatpersetujuanDewanPerwakilanRakyatdalampersidanganyangberikut.

(3)Jikatidakmendapatpersetujuan,makaperaturanpemerintahituharusdicabut.

Pasal22A

Ketentuanlebihlanjuttentangtatacarapembentukanundang-undangdiaturdenganundang-undang.

Page 10: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal22B

AnggotaDewanPerwakilanRakyatdapatdiberhentikandarijabatannya,yangsyarat-syaratdantatacaranyadiaturdalamundang-undang.

BABVIIA

DEWANPERWAKILANDAERAH

Pasal22C

(1)AnggotaDewanPerwakilanDaerahdipilihdarisetiapprovinsimelaluipemilihanumum.

(2)AnggotaDewanPerwakilanDaerahdarisetiapprovinsijumlahnyasamadanjumlahseluruhanggotaDewanPerwakilanDaerahitutidaklebihdarisepertigajumlahanggotaDewanPerwakilanRakyat.

(3)DewanPerwakilanDaerahbersidangsedikitnyasekalidalamsetahun.

(4)SusunandankedudukanDewanPerwakilanDaerahdiaturdenganundang-undang.

Pasal22D

(1)DewanPerwakilanDaerahdapatmengajukankepadaDewanPerwakilanRakyatrancanganundang-undangyangberkaitandenganotonomidaerah,hubunganpusatdandaerah,pembentukandanpemekaransertapenggabungandaerah,pengelolaansumberdayaalamdansumberdayaekonomilainnya,sertayangberkaitandenganperimbangankeuanganpusatdandaerah.

(2)DewanPerwakilanDaerahikutmembahasrancanganundang-undangyangberkaitandenganotonomidaerah;hubunganpusatdandaerah;pembentukan,pemekaran,danpenggabungandaerah;pengelolaansumberdayaalamdansumberdayaekonomilainnya,sertaperimbangankeuanganpusatdandaerah;sertamemberikanpertimbangankepadaDewanPerwakilanRakyatatasrancanganundang-undanganggaranpendapatandanbelanjanegaradanrancanganundang-undangyangberkaitandenganpajak,pendidikan,danagama.

(3)DewanPerwakilanDaerahdapatmelakukanpengawasanataspelaksanaanundang-undangmengenai:otonomidaerah,pembentukan,pemekarandanpenggabungandaerah,hubunganpusatdandaerah,pengelolaansumberdayaalamdansumberdayaekonomilainnya,pelaksanaananggaranpendapatandanbelanjanegara,pajak,pendidikan,danagamasertamenyampaikanhasilpengawasannyaitukepadaDewanPerwakilanRakyatsebagaibahanpertimbanganuntukditindaklanjuti.

(4)AnggotaDewanPerwakilanDaerahdapatdiberhentikandarijabatannya,yangsyarat-syaratdantatacaranyadiaturdalamundang-undang.

Page 11: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

BABVIIB

PEMILIHANUMUM

Pasal22E

(1)Pemilihanumumdilaksanakansecaralangsung,umum,bebas,rahasia,jujur,danadilsetiaplimatahunsekali.

(2)PemilihanumumdiselenggarakanuntukmemilihanggotaDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDaerah,PresidendanWakilPresidendanDewanPerwakilanRakyatDaerah.

(3)PesertapemilihanumumuntukmemilihanggotaDewanPerwakilanRakyatdananggotaDewanPerwakilanRakyatDaerahadalahpartaipolitik.

(4)PesertapemilihanumumuntukmemilihanggotaDewanPerwakilanDaerahadalahperseorangan.

(5)Pemilihanumumdiselenggarakanolehsuatukomisipemilihanumumyangbersifatnasional,tetap,danmandiri.

(6)Ketentuanlebihlanjuttentangpemilihanumumdiaturdenganundang-undang.

BABVIII

HALKEUANGAN

Pasal23

(1)Anggaranpendapatandanbelanjanegarasebagaiwujuddaripengelolaankeuangannegaraditetapkansetiaptahundenganundang-undangdandilaksanakansecaraterbukadanbertanggungjawabuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

(2)Rancanganundang-undanganggaranpendapatandanbelanjanegaradiajukanolehPresidenuntukdibahasbersamaDewanPerwakilanRakyatdenganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilanDaerah.

(3)ApabilaDewanPerwakilanRakyattidakmenyetujuirancangananggaranpendapatandanbelanjanegarayangdiusulkanolehPresiden,PemerintahmenjalankanAnggaranPendapatandanBelanjaNegaratahunyanglalu.

(4)Halkeuangannegaraselanjutnyadiaturdenganundang-undang.

(5)UntukmemeriksatanggungjawabtentangkeuangannegaradiadakansuatuBadanPemeriksaKeuangan,yangperaturannyaditetapkandenganundang-undang.HasilpemeriksaanitudiberitahukankepadaDewanPerwakilanrakyat.

Page 12: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal23A

Pajakdanpungutanlainyangbersifatmemaksauntukkeperluannegaradiaturdenganundang-undang.

Pasal23B

Macamdanhargamatauangditetapkandenganundang-undang.

Pasal23C

Hal-hallainmengenaikeuangannegaradiaturdenganundang-undang.

Pasal23D

Negaramemilikisuatubanksentralyangsusunan,kedudukan,kewenangan,tanggungjawab,danindependensinyadiaturdenganundang-undang.

Pasal23E

(1)UntukmemeriksapengelolaandantanggungjawabtentangkeuangannegaradiadakansatuBadanPemeriksaKeuanganyangbebasdanmandiri.

(2)HasilpemeriksaankeuangannegaradiserahkankepadaDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDaerah,danDewanPerwakilanRakyatDaerah,sesuaidengankewenangannya.

(3)Hasilpemeriksaantersebutditindaklanjutiolehlembagaperwakilandan/ataubadansesuaidenganundang-undang.

Pasal23F

(1)AnggotaBadanPemeriksaKeuangandipiliholehDewanPerwakilanRakyatdenganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilanDaerahdandiresmikanolehPresiden.

(2)PimpinanBadanPemeriksaKeuangandipilihdaridanolehanggota.

Pasal23G

(1)BadanPemeriksaKeuanganberkedudukandiibukotanegara,danmemilikiperwakilandisetiapprovinsi.

(2)KetentuanlebihlanjutmengenaiBadanPemeriksaKeuangandiaturdenganundang-undang.

Page 13: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

BABIX

KEKUASAANKEHAKIMAN

Pasal24

(1)Kekuasaankehakimanmerupakankekuasaanyangmerdekauntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilan.

(2)KekuasaankehakimandilakukanolehsebuahMahkamahAgungdanbadanperadilanyangberadadibawahnyadalamlingkunganperadilanumum,lingkunganperadilanagama,lingkunganperadilanmiliter,lingkunganperadilantatausahanegara,danolehsebuahMahkamahKonstitusi.

(3)Badan-badanlainyangfungsinyaberkaitandengankekuasaankehakimandiaturdalamundang-undang.

Pasal24A

(1)MahkamahAgungberwenangmengadilipadatingkatkasasi,mengujiperaturanperundang-undangandibawahundang-undangterhadapundang-undang,danmempunyaiwewenanglainnyayangdiberikanolehundang-undang.

(2)Hakimagungharusmemilikiintegritasdankepribadianyangtidaktercela,adil,profesional,danberpengalamandibidanghukum.

(3)CalonhakimagungdiusulkanKomisiYudisialkepadaDewanPerwakilanRakyatuntukmendapatkanpersetujuandanselanjutnyaditetapkansebagaihakimagungolehPresiden.

(4)KetuadanwakilketuaMahkamahAgungdipilihdaridanolehhakimagung.

(5)Susunan,kedudukan,keanggotaan,danhukumacaraMahkamahAgungsertabadanperadilandibawahnyadiaturdenganundang-undang.

Pasal24B

(1)KomisiYudisialbersifatmandiriyangberwenangmengusulkanpengangkatanhakimagungdanmempunyaiwewenanglaindalamrangkamenjagadanmenegakkankehormatan,keluhuranmartabat,sertaperilakuhakim.

(2)AnggotaKomisiYudisialharusmempunyaipengetahuandanpengalamandibidanghukumsertamemilikiintegritasdankepribadianyangtidaktercela.

(3)AnggotaKomisiYudisialdiangkatdandiberhentikanolehPresidendenganpersetujuanDewanPerwakilanRakyat.

(4)Susunan,kedudukan,dankeanggotaanKomisiYudisialdiaturdenganundang-undang.

Page 14: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal24C

(1)MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhiryangputusannyabersifatfinaluntukmengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar,memutussengketakewenanganlembaganegarayangkewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar,memutuspembubaranpartaipolitik,danmemutusperselisihantentanghasilpemilihanumum.

(2)MahkamahKonstitusiwajibmemberikanputusanataspendapatDewanPerwakilanRakyatmengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurutUndang-UndangDasar.

(3)MahkamahKonstitusimempunyaisembilanoranganggotahakimkonstitusiyangditetapkanolehPresiden,yangdiajukanmasing-masingtigaorangolehMahkamahAgung,tigaorangolehDewanPerwakilanRakyat,dantigaorangolehPresiden.

(4)KetuadanWakilKetuaMahkamahKonstitusidipilihdaridanolehhakimkonstitusi.

(5)Hakimkonstitusiharusmemilikiintegritasdankepribadianyangtidaktercela,adil,negarawanyangmenguasaikonstitusidanketatanegaraan,sertatidakmerangkapsebagaipejabatnegara.

(6)Pengangkatandanpemberhentianhakimkonstitusi,hukumacarasertalainnyatentangMahkamahKonstitusidiaturdenganundang-undang.

Pasal25

Syarat-syaratuntukmenjadidanuntukdiperhentikansebagaihakimditetapkandenganundang-undang.

BABIXA

WILAYAHNEGARA

Pasal25A

NegaraKesatuanRepublikIndonesiaadalahsebuahnegarakepulauanyangberciriNusantaradenganwilayahyangbatas-batasdanhak-haknyaditetapkandenganundang-undang.

Page 15: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

BABX

WARGANEGARADANPENDUDUK

Pasal26

(1)Yangmenjadiwarganegaraialahorang-orangbangsaIndonesiaaslidanorang-orangbangsalainyangdisahkandenganundang-undangsebagaiwarganegara.

(2)PendudukialahwarganegaraIndonesiadanorangasingyangbertempattinggaldiIndonesia.

(3)Hal-halmengenaiwarganegaradanpendudukdiaturdenganundang-undang.

Pasal27

(1)Segalawarganegarabersamaankedudukannyadidalamhukumdanpemerintahandanwajibmenjunjunghukumdanpemerintahanitudengantidakadakecualinya.

(2)Tiap-tiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghidupanyanglayakbagikemanusiaan.

(3)Setiapwarganegaraberhakdanwajibikutsertadalamupayapembelaannegara.

Pasal28

Kemerdekaanberserikatdanberkumpul,mengeluarkanpikirandenganlisandantulisandansebaganyaditetapkandenganundang-undang.

BABXA

HAKASASIMANUSIA

Pasal28A

Setiaporangberhakuntukhidupsertaberhakmempertahankanhidupdankehidupannya.

Pasal28B

(1)Setiaporangberhakmembentukkeluargadanmelanjutkanketurunanmelaluiperkawinanyangsah.

(2)Setiapanakberhakataskelangsunganhidup,tumbuh,danberkembangsertaberhakatasperlindungandarikekerasandandiskriminasi.

Page 16: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal28C

(1)Setiaporangberhakmengembangkandirimelaluipemenuhankebutuhandasarnya,berhakmendapatpendidikandanmemperolehmanfaatdariilmupengetahuandanteknologi,senidanbudaya,demimeningkatkankualitashidupnyadandemikesejahteraanumatmanusia.

(2)Setiaporangberhakuntukmemajukandirinyadalammemperjuangkanhaknyasecarakolektifuntukmembangunmasyarakat,bangsadannegaranya.

Pasal28D

(1)Setiaporangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungan,dankepastianhukumyangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum.

(2)Setiaporangberhakuntukbekerjasertamendapatimbalandanperlakuanyangadildanlayakdalamhubungankerja.

(3)Setiapwarganegaraberhakmemperolehkesempatanyangsamadalampemerintahan.

(4)Setiaporangberhakatasstatuskewarganegaraan.

Pasal28E

(1)Setiaporangbebasmemelukagamadanberibadatmenurutagamanya,memilihpendidikandanpengajaran,memilihpekerjaan,memilihkewarganegaraan,memilihtempattinggaldiwilayahnegaradanmeninggalkannya,sertaberhakkembali.

(2)Setiaporangberhakataskebebasanmeyakinikepercayaan,menyatakanpikirandansikap,sesuaidenganhatinuraninya.

(3)Setiaporangberhakataskebebasanberserikat,berkumpul,danmengeluarkanpendapat.

Pasal28F

Setiaporangberhakuntukberkomunikasidanmemperolehinformasiuntukmengembangkanpribadidanlingkungansosialnya,sertaberhakuntukmencari,memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah,danmenyampaikaninformasidenganmenggunakansegalajenissaluranyangtersedia.

Pasal28G

(1)Setiaporangberhakatasperlindungandiripribadi,keluarga,kehormatan,martabat,danhartabendayangdibawahkekuasaannya,sertaberhakatasrasaamandanperlindungandariancamanketakutanuntukberbuatatautidakberbuatsesuatuyangmerupakanhakasasi.

Page 17: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

(2)Setiaporangberhakuntukbebasdaripenyiksaandanperlakuanyangmerendahkanderajatmartabatmanusiadanberhakmemperolehsuakapolitikdarinegaralain.

Pasal28H

(1)Setiaporangberhakhidupsejahteralahirdanbatin,bertempattinggal,danmedapatkanlingkunganhidupbaikdansehatsertaberhakmemperolehpelayanankesehatan.

(2)Setiaporangmendapatkemudahandanperlakuankhususuntukmemperolehkesempatandanmanfaatyangsamagunamencapaipersamaandankeadilan.

(3)Setiaporangberhakatasjaminansosialyangmemungkinkanpengembangandirinyasecarautuhsebagaimanusiayangbermartabat.

(4)Setiaporangberhakmempunyaihakmilikpribadidanhakmiliktersebuttidakbolehdiambilalihsecarasewenang-wenangolehsiapapun.

Pasal28I

(1)Hakuntukhidup,hakuntuktidakdisiksa,hakkemerdekaanpikirandanhatinurani,hakberagama,hakuntuktidakdiperbudak,hakuntukdiakuisebagaipribadidihadapanhukum,danhakuntuktidakdituntutatasdasarhukumyangberlakusurutadalahhakasasimanusiayangtidakdapatdikurangidalamkeadaanapapun.

(2)Setiaporangberhakbebasatasperlakuanyangbersifatdiskriminatifatasdasarapapundanberhakmendapatkanperlindunganterhadapperlakuanyangbersifatdiskriminatifitu.

(3)Identitasbudayadanhakmasyarakattradisionaldihormatiselarasdenganperkembanganzamandanperadaban.

(4)Perlindungan,pemajuan,penegakan,danpemenuhanhakasasimanusiaadalahtanggungjawabnegara,terutamapemerintah.

(5)Untukmenegakandanmelindungihakassimanusiasesuaidenganprinsipnegarahukumyangdemokratis,makapelaksanaanhakasasimanusiadijamin,diatur,dandituangkandalamperaturanperundangan-undangan.

Pasal28J

(1)Setiaporangwajibmenghormatihakasasimanusiaoranglaindalamtertibkehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegara.

(2)Dalammenjalankanhakdankebebasannya,setiaporangwajibtundukkepadapembatasanyangditetapkandenganundang-undangdenganmaksudsemata-matauntukmenjaminpengakuansertapenghormatanatashakkebebasanoranglaindanuntukmemenuhituntutanyangadilsesuaidenganpertimbanganmoral,nilai-nilaiagama,keamanan,danketertibanumumdalamsuatumasyarakatdemokratis.

Page 18: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

BABXI

AGAMA

Pasal29

(1)NegaraberdasaratasKetuhananYangMahaEsa.

(2)Negaramenjaminkemerdekaantiap-tiappendudukuntukmemelukagamanyamasing-masingdanuntukberibadatmenurutagamadankepercayaannyaitu.

BABXII

PERTAHANANDANKEAMANANNEGARA

Pasal30

(1)Tiap-tiapwarganegaraberhakdanwajibikutsertadalamusahapertahanandankeamanannegara.

(2)UsahapertahanandankeamanannegaradilaksanakanmelaluisistempertahanandankeamananrakyatsemestaolehTentaraNasionalIndonesiadanKepolisianNegaraIndonesiaRepublikIndonesia,sebagaikekuatanutama,danrakyat,sebagaikekuatanpendukung.

(3)TentaraNasionalIndonesiaterdiriatasAngkatanDarat,AngkatanLautdanAngkatanUdarasebagaialatnegarabertugasmempertahankan,melindungi,danmemeliharakeutuhandankedaulatannegara.

(4)KepolisianNegaraRepublikIndonesiasebagaialatnegarayangmenjagakemanandanketertibanmasyarakatbertugasmelindungi,mengayomi,melayanimasyarakat,sertamenegakkanhukum.

(5)SusunandankedudukanTentaraNasionalIndonesia,KepolisianNegaraRepublikIndonesia,hubungankewenanganTentaraNasionalIndonesiadanKepolisianNegaraRepublikIndonesiadidalammenjalankantugasnya,syarat-syaratkeikutsertaanwarganegaradalamusahapertahanandankeamanandiaturdenganundang-undang.

BABXIII

PENDIDIKAN

Pasal31

(1)Setiapwarganegaraberhakmendapatpendidikan.

Page 19: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

(2)Setiapwarganegarawajibmengikutipendidikandasardanpemerintahwajibmembiayainya.

(3)Pemerintahmengusahakandanmenyelenggarakansatusistempendidikannasional,yangmeningkatkankeimanandanketakwaansertaakhlakmuliadalamrangkamencerdaskankehidupanbangsa,yangdiaturdenganundang-undang.

(4)Negaramemprioritaskananggaranpendidikansekurang-kurangnyaduapuluhpersendarianggaranpendapatandanbelanjanegarasertadarianggaranpendapatandanbelanjadaerahuntukmemenuhikebutuhanpenyelenggaraanpendidikannasional.

(5)Pemerintahmemajukanilmupengetahuandanteknologidenganmenjunjungtingginilai-nilaiagamadanpersatuanbangsauntukkemajuanperadabansertakesejahteraanmanusia.

Pasal32

(1)NegaramemajukankebudayaannasionalIndonesiaditengahperadabanduniadenganmenjaminkebebasanmasyarakatdalammemeliharadanmengembangkannilai-nilaibudayanya.

(2)Negaramenghormatidanmemeliharabahasadaerahsebagaikekayaanbudayanasional.

BABXIV

PEREKONOMIANNASIONALDANKESEJAHTERAANSOSIAL

Pasal33

(1)Perekonomiandisusunsebagaiusahabersamaberdasaratasasaskekeluargaan.

(2)Cabang-cabangproduksiyangpentingbaginegaradanyangmenguasaihajathiduporangbanyakdikuasaiolehnegara.

(3)Bumidanairdankekayaanalamyangterkandungdidalamnyadikuasaiolehnegaradandipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat.

(4)Perekonomiannasionaldiselenggarakanberdasaratasdemokrasiekonomidenganprinsipkeadilan,kebersamaanefisiensiberkeadilan,berkelanjutan,berwawasanlingkungan,kemandirian,sertadenganmenjagakeseimbangankemajuandankesatuanekonominasional.

(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaksanaanpasalinidiaturdalamundang-undang.

Page 20: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Pasal34

(1)Fakirmiskindananak-anakyangterlantardipeliharaolehnegara.

(2)Negaramengembangkansistemjaminansosialbagiseluruhrakyatdanmemberdayakanmasyarakatyanglemahdanticlakmampusesuaidenganmartabatkemanusiaan.

(3)Negarabertanggungjawabataspenyediaanfasilitaspelayanankesehatandanfasilitaspelayananumumyanglayak.

(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaksanaanpasalinidiaturdalamundang-undang.

BABXV

BENDERA,BAHASA,DANLAMBANGNEGARA,SERTALAGUKEBANGSAAN

Pasal35

BenderaNegaraIndonesiaialahSangMerahPutih.

Pasal36

BahasaNegaraialahBahasaIndonesia.

Pasal36A

LambangnegaraialahGarudaPancasiladengansemboyanBhinnekaTunggalIka.

Pasal36B

LaguKebangsaanialahIndonesiaRaya.

Pasal36C

KetentuanlebihlanjutmengenaiBendera,Bahasa,danLambangNegara,sertaLaguKebangsaandiaturdenganundang-undang.

BABXVI

PERUBAHANUNDANG-UNDANGDASAR

Pasal37

(1)Usulperubahanpasal-pasalUndang-UndangDasardapatdiagendakandalamsidangMajelisPermusyawaratanRakyatapabiladiajukanolehsekurang-kurangnya1/3darijumlahanggotaMajelisPermusyawaratanRakyat.

Page 21: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

(2)Setiapusulperubahanpasal-pasalUndang-UndangDasardiajukansecaratertuiisdanditunjukkandenganjelasbagianyangdiusulkanuntukdiubahbesertaalasannya.

(3)Untukmengubahpasal-pasalUndang-UndangDasar,SidangMajelisPermusyawaratanRakyatdihadiriolehsekurang-kurangnya2/3darijumlahanggotaMajelisPermusyawaratanRakyat.

(4)Putusanuntukmengubahpasal-pasalUndang-UndangDasardilakukandenganpersetujuansekurang-kurangnyalimapuluhpersenditambahsatudariseluruhanggotaMajelisPermusyawaratanRakyat.

(5)KhususmengenaibentukNegaraKesatuanRepublikIndonesiatidakdapatdilakukanperubahan.

ATURANPERALIHAN

PasalI

Segalaperaturanperundang-undanganyangadamasihtetapberlakuselamabelumdiadakanyangbarumenurutUndang-UndangDasarini.

PasalII

SemualembaganegarayangadamasihtetapberfungsisepanjanguntukmelaksanakanketentuanUndang-UndangDasardanbelumdiadakanyangbarumenurutUndang-UndangDasarini.

PasalIII

MahkamahKonstitusidibentukselambat-lambatnyapada17Agustus2003dansebelumdibentuksegalakewenangannyadilakukanolehMahkamahAgung.

ATURANTAMBAHAN

PasalI

MajelisPermusyawaratanRakyatditugasiuntukmelakukanpeninjauanterhadapmateridanstatushukumKetetapanMajelisPermusyawaratanRakyatSementaradanKetetapanMajelisPermusyawaratanRakyatuntukdiambilputusanpadaSidangMajelisPermusyawaratanRakyat2003.

PasalII

DenganditetapkannyaperubahanUndang-UndangDasarini,Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945terdiriatasPembukaandanpasal-pasal.

Page 22: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) … · UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN I S.D. IV ) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia

1. BABIBentukdanKedaulatan(Pasal1)2. BABIIMajelisPermusyawaratanRakyat(Pasal2–Pasal3)3. BABIIIKekuasaanPemerintahanNegara(Pasal4–Pasal16)4. BABIVdihapus5. BABVKementrianNegara(Pasal17)6. BABVIPemerintahanDaerah(Pasal18–Pasal18B)7. BABVIIDewanPerwakilanRakyat(Pasal19–Pasal22B)8. BABVIIADewanPerwakilanDaerah(Pasal22C–Pasal22D)9. BABVIIBPemilihanUmum(Pasal22E)10. BABVIIIHalKeuangan(Pasal23–Pasal23G)11. BABIXKekusaanKehakiman(Pasal24–Pasal25)12. BABIXAWilayahNegara(Pasal25A)13. BABXWargaNegaradanPenduduk(Pasal26–Pasal28)14. BABXAHakAsasiManusia(Pasal28A–Pasal28J)15. BABXIAgama(Pasal29)16. BABXIIPertahanandanKeamananNegara(Pasal30)17. BABXIIIPendidikan(Pasal31–Pasal32)18. BABXIVPerekonomianNasionaldanKesejahteraanSosial(Pasal33–Pasal34)19. BABXVBendera,Bahasa,danLambangNegara,sertaLaguKebangsaan(Pasal35–

Pasal36C)20. BABVIPerubahanUndang-UndangDasar(Pasal37)21. AturanPeralihan22. AturanTambahan