“Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan (Yayasan Sebagai Badan Hukum  Non Profit Oriented)”

Oleh :

Aulia Prima Putra 1520123024

Yena Handayani 1520123026

Jade Maulana M 1520123028

Dani Arifin 1520123030

Sadri 1520123032

Ahmad Iqbal M 1520123034

Yayasan Dari Masa Ke Masa

Lanjutan....

Masa Kolonial Belanda dan Pra UU No 16 Tahun 2001

Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdata antara lain :

Pasal 365;

Pasal 899; KUHPerdata

Pasal 900; dan

Pasal 1680

Problem Yayasan Yang Diatur KUHPerdata

1. Tidak ada kepastian hukum;

2. yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan;

3. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

SOLUSI ???

We Need The Rules of The GameDalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002.

But It Still Has a Problem............

What’s The Problem ??1. Kurangnya pemahaman yang benar kepada

masyarakat mengenai yayasan;

2. Belum menjamin kepastian dan ketertiban hukum; serta

3. Belum dikembalikannya fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

What Should We Do ??...... Reforms The Rule

UU No. 28 Tahun 2004 Sebagai Perbaikan UU No. 6 Tahun 2002 Tentang YayasanUndang–Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2001. Akan tetapi undang-undang ini bertujuan untuk melengkapi UU No. 6 Tahun 2002 agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Example ???

Contoh Perubahan Pada UU No. 28 Tahun 2004

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut: “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.”

BANDINGKAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Another ExamplesYayasan Sebelum UU No. 28 Tahun 2004, Yayasan-yayasan yang ada saat itu memiliki banyak sekali kegiatan usaha, yang dalam prakteknya sama sekali jauh dari nilai-nilai sosial. Kegiatan usaha yayasan dilakukan dengan dikemas seolah-olah merupakan kegiatan sosial tetapi sesungguhnya hanyalah mesin pencetak uang bagi pendiri dan pengurusnya.Yayasan-yayasan tersebut pada umumnya memobilisasi dana dari masyarakat, yang dilandasi oleh kepentingan bangsa dan Negara. Akan tetapi mobilisasi dana tersebut dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar hukum yang cukup, sehingga dapat memiliki saldo yang sangat besar namun pihak yayasan tidak mengumumkan dan mempertanggung jawabkan kepada publik yang notabene merupakan sumber dana yayasan. Sehingga pada akhirnya akan menguntungkan Pendiri dan Pengurus yayasan tesebut beserta kroni-kroninya.

Kondisi Ini diperbaiki dengan ketentuan Pasal 71 yang menyatakan :

“ Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumukan dalam Tambahan Berita Negara RI atau yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.”

Lanjutan....Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dari Paragraf-Paragraf di atas jelas terlihat :

1.Yayasan “Harus” melakukan penyesuaian anggaran dasar agar sesuai dengan rule of the game yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2004;

2.Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka Yayasan dinyatakan “dibubarkan”.

Conclution1. Kedudukan yayasan dalam hukum formal sebelum dan sesudah berlakunya undang-

undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup gerak yayasan di Indonesia hanya didasarkan pada “hukum kebiasaan” ataupun jurisprudensi meskipun mungkin terdapat sedikit tambahan atau penyesuaian dengan kebutuhan. Dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang yayasan di Indonesia, maka tidak ada pedoman yang pasti tentang syarat-syarat pendirian yayasan, tidak jelasnya status yayasan sebagai suatu badan hukum, dan tidak ada guideline yang tegas untuk menjadikan yayasan yang didirikan tetap pada koridor dan tujuan awal sebagai organisasi nirlaba. Setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota, yang dalam proses pendiriannya harus berdasarkan hukum formal yang berlaku. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan mengenai yayasan yang diatur di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan belum cukup untuk mengakomodir bentuk-bentuk kegiatan dari yayasan yang ada, sehingga banyak kita temukan praktek-praktek yayasan yang lebih berorientasi kepada profit, yang mana hal ini tidak sesuai dengan tujuan didirikannya suatu yayasan sebagai organisasi non-profit yang bergerak dibidang kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Oleh karena itu, undang-undang ini akhirnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

2. Pada dasarnya Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau non profit. Undang-Undang dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.

Suggest....1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera melakukan

pendataan terhadap seluruh yayasan yang ada di Indonesia sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 j.o Undang-Undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;

2. Membentuk badan penilai kelayakan yayasan untuk melakukan evaluasi kelayakan dan praktik kegiatan terhadap seluruh yayasan yang terdaftar sebagai bentuk implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumukan dalam Tambahan Berita Negara RI atau yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Thank You For Your Attention..........

(^_^)