pertemuan 6-undang-undang dasar dan pembagiaan kekuasaan.pptx

Pengantar Ilmu Politik

Universitas Terbuka Jurusan Ilmu Komunikasi

Yus Rama Denny

Pertemuan – VI(Undang-undang dasar dan pembagian

kekuasaan)


Silabus Mata Kuliah

Kegiatan belajar 1 : Arti dan fungsi UUD, konsep konstitusi dan konveksi, serta ciri umum dan kedudukan UUD.

Kegiatan belajar 2 : Konsep pembagiaan kekuasaan Kegiatan belajar 3: Pemberlakuan UUD dan pelaksanaannya di

Indonesia. Kegiatan belajar 4 : Praktik pembagian kekuasaan.

Kompetensi MK: setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran secara aktif, para mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan arti dan fungsi UUD, membedakan antara konsep konstitusi dan konversi, ciri umum dan kedudukan UUD, pembagian kekuasaan

Modul 6

Undang-undang DasarArti dan Fungsi UUD:

1. Constitution (atau UUD) memuat bukan hanya semata-mata sebagai naskah yang tertulis tapi menyangkup keseluruhan dari peraturan baik tertulis atau tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat.

2. UUD bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang.

3. C. F. Strong menyatakan konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak bagi diperinah, dan hubungan diantaranya.

4. Carl. J. Friedrich menyatakan konstitusi sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan kumpulan aktivitas atas nama rakyat tapi tunduk terhadap pembatan agar tidak disalah gunakan utnuk memerintah dengan jalan pembagian kekuasaan.

Undang-undang DasarArti dan Fungsi UUD:

1. Menurut E. C. S. Wade UUD adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu neara dan me entukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

2. Melihat dari sejarah terbentuk UUD seperti adanya Magna Charta, Bill of rights, Deceleration of Independence, UUD berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak asasi individu terhadap kesewenangan penguasa.

3. Konsitusi menurut Locke harus mengendalikan kekuasaan pemerintah dalam berbagai cara :

a. membuat daftar yang tidak boleh dilakukan pemerintah

b. Menentukan secara hati-hati bidang yang menjadi wewenang pemerintah dan yang mengikat kekuasaan tersebut

c. menetapkan pemisahaan kekuasaan atau pembagian kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

UUD dan Konvensi Diluar konstitusi ada ketentuan lain yang mengikat

penyelenggaraan pemerintahan yaitu konvensi (living constitution).

UUD hanya menetapkan peraturan-peraturan garis besarnya saja sedangkan hal yag belum tertuang dapat dicari dalam konvensi, kebiasaan atau keputusan hakim agar UUD tidak lekas usang karena perkembangan masyarakat yang dinamis.

Definisi Konvensi atau pengertian hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.

UUD dan Konvensi Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai

berikut : a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggarannya b. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan sejajarc. Diterima oleh seluruh rakyat d. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Beberapa hal penyelenggaraan pemerintahan hanya bertumpu paa konvensi belum memuaskan ada upaya untuk menuangkan konvensi ke dalam undang-undang disebut Kodifikasi.

UUD dan Konvensi Kodifikasi diperlukan karena (Ivor Jennings) :

a. UUD lebih berwibawa dari konvensib. Pelanggaran terhadap UU lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan lebih cepat karena mudah menafsirkan UU dari konvensi tidak tertulis.c. UU mulai berlaku pada waktu jelas tapi konvensi kadang-kadang sukar ditetapkan kapan pemberlakuannya.

Ciri-ciri UUD Pernyataan mengenai Cita-cita dan asa ideologi

negara : di UUD sering terdapat pernyataan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai maupun asa ideologi yang mendasrainya. Semua itu merupakan semangat yang ingin di abadikan di UUD oleh penyusunnya. Sebagai contoh dalam Pembukaan UUD 45 : bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.....

Organisasi Negara : setiap UUD menjelaskan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan diantar struktur itu. Prinsipnya, UUD menjelaskan pembagian kekuasaan yang dimaksud.

HAM : UUD harus menjamin hak-hak asasi manusia dengan cara melimpahkan kewajiban kepada pemerintah tapi sekalugus memberikan pembatasan atas kekuasaan pemerintah.

Pengubahan UUD Menurut C. F. Strong UUD sebagai konstitusi

tertulis yang fleksibel dan dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan pembuataan UUD.

Secara garis besar, prosedur untuk mengubah UUD :

Sidang Lembaga Legislatif ditambah persyaran tertentu seperti ketentuan quorum yang harus dicapai (jumlah minimal anggota yang setuju).

Referendum atau plebisit : perubahan UUD sebelumnya harus disetujui masyarakat dan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan keinginannya dalam konstitusi tertulis.

Melalui negara-negara bagian dari sistim Federasi. Contoh negara bentuk Federasi (US) ada 2 cara

mengubah UUD, ada usul perubahan dan memperoleh persetujuan dari sediktiny 2/3 suara di keuda majelis kongres kemudian diratifikasi melalui lembaga legislatif atau konvensi di ¾ negara bagian.

Melaui musyawarah Khusus

Kedudukan UUD UUD merupakan hukum tertinggi dibandingkan

dengan aturan lainnya yang disebut UU. Perbedaan antara UUD dan UU :

Sebagian besar UUD dibentuk dengan prosedur yang istimewa dan lebih sulit juga memakan waktu yang lama dari UU serita lembaga yang membuat berbeda. Contoh Indonesia UUD dibuat oleh MPR UU dibuat oleh presiden bersama-sama DPR.

Karena dibuat istimewa UUD dianggap lebih luhur dan sempurna dari UU. Bahkan UUD dianggap kerangkat kerja bangsa karena piagam cita2 bangsa

UUD memuat garis besar mengenai dasar dan tujuan negara. UU tidak boleh bertentangan dengan UUD dan sebagai pelengkap UUD.

Siapa yang berhak menentukan apakah UU bertentangan dengan UUD

Pertama : parlemen sebagai lembaga yang boleh menafsirkan ketentuan konstitusional dan menjaga agar tidak bertentangan

Kedua : ditangan lembaga yang memiliki judicial review yaitu kekuasaan untuk menguji apakah suatu UU sesuai atau tidak dengan UUD


Silabus Mata Kuliah

Kegiatan belajar 1 : Arti dan fungsi UUD, konsep konstitusi dan konveksi, serta ciri umum dan kedudukan UUD.

Kegiatan belajar 2 : Konsep pembagiaan kekuasaan Kegiatan belajar 3: Pemberlakuan UUD dan pelaksanaannya di

Indonesia. Kegiatan belajar 4 : Praktik pembagian kekuasaan.

Kompetensi MK: setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran secara aktif, para mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan arti dan fungsi UUD, membedakan antara konsep konstitusi dan konversi, ciri umum dan kedudukan UUD, pembagian kekuasaan

Modul 6

Pembagian Kekuasaan Pembagian kekuasaan dapat dibagi menjadi 2 cara

: Cara I : Pembagian vertikal yaitu pembagian kekuasaan

antara beberapa tingkat pemerintahan. Juga dinamakan pembagian teritorial misal antar pemerintah pusat dan daerah dalam suatu negara kesatuan.

Cara II : Pembagian horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang lebih menekankan pada prinsip checks and balances

Pembagian Kekuasaan Menurut Tingkat

Konfederansi : menurut L. Oppenheim yaitu “konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tapi tidak terhadap warga negara. Setiap negara yang bergabung dikonfederasi memiliki kedaulatan tersendiri dan konstitusi sendiri. Contohnya Swiss, Amerika pernah menerapkan ini (1861-1865)

Negara Kesatuan : menurut C. F. Strong yaitu bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat bukan daerah hanya memberikan weweang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom. Ciri yang melekat di negara kesatuan (1) adanya supremasi dari DPR pusat dan (2) tidk adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Contohnya Indonesia.


Negara Federal : menurut C. F. Strong dengan ciri mencoba menyesuaikan dua konsep yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar negara bagian diserahkan kepada pemerintah federal contoh perjanjian internasional, hubungan luar negeri, mencetak uang, militer sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi hanya kebudayaan, kesehatan, dll. Syarat untuk membentuk negara federasi (negara bagian), (1) adanya perasaan sebangsa diantar kesatuan politik, (2) adanya keinginan pada kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untk ikatan terbatas.

Perbedaan antara konfederasi dan federasi : George Jellinek menyatakan konfederasi kedaulatan terletak pada masing2 negara konfederasi sedang federasi terletak pada federasi tiu dan bukan negara bagian.


Perbedaan atara federasi dengan kesatuan : R. Kranenburg mengemukakan (1) negara federasi memiliki pouvoir constituant yakni wewenang membentuk UUD sendiri serta mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas2 konstitusi federal sedangkan negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara garis besarnya telah ditetaplam oleh pembentuk UU pusat, (2) negaral federal wewenang membentuk UU pusat untuk mengatur hal-hal tertentu terperinci dalam konstitusi federal sedangkan negara kesatuan wewenang pembentukkan UU pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentukkkan UU lokal terganting pada badan pembentuk UU pusat itu.

Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsi (Checks and Balances)

Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan harus dibagi ke dalam 3 badan dengan fungsi berbeda-beda :

Pertama Kekuasaan legislatif : kekuasaan untuk membuat UU

Kekuasaan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU Kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengadili

pelanggaran UU.

pertemuan 6-undang-undang dasar dan pembagiaan kekuasaan.pptx

Documents