TAMBAHAN INFORMASI DAN RALAT TERHADAP PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020 DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)PT ACSET INDONUSA Tbk

(“Perseroan”)Direksi Perseroan dengan ini melakukan Tambahan Informasi dan Perubahan Informasi (Ralat) atas Pemanggilan Rapat, yang telah dimuat di harian Investor Daily pada Kamis, 12 Maret 2020. Hari / Tanggal : Jumat / 3 April 2020Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) - selesaiTempat : Ballroom United Tractors, Jl Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur

(sebelumnya tempat penyelenggaraan Rapat adalah di Ruang Seminar Lt.1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190)

Mata Acara RUPST:1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;3. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan

2020-2021; dan5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.Penjelasan Singkat untuk Mata Acara RUPST: Mata Acara No.1 : Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara No.2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.3 : Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.4 : Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021.Berdasarkan pasal 96 ayat (1) jo. pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) jo. pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.5 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara RUPSLB:1. Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan;2. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”);3. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.Penjelasan Singkat untuk Mata Acara RUPSLBMata Acara No.1 : Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Mata Acara No.2 : Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 jo. Pasal 41 ayat (1) UUPT jo. Pasal 4 ayat (4) dan (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.3 : Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.2. Bahan mata acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

10160 (“Kantor Pusat Perseroan”) terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 3 April 2020 pukul 09.00 WIB. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan juga tersedia di laman web Perseroan (https://www.acset.co/assets/file/investor/annual/ dan https://www.acset.co/en/media/announcement)

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang berkedudukan di luar Indonesia dan menunjuk seorang kuasa dimana surat kuasanya ditandatangani di luar Indonesia maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan U.p. Corporate Legal Perseroan, nomor telepon (021) 3511961. Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada laman web Perseroan (https://www.acset.co/en/media/announcement).

c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani diberikan melalui email ke alamat helpdesk1@sinartama.co.id atau dikirimkan melalui kurir ke PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan atau melalui email ke wakil yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan ke alamat corporate.secretary@acset.co, selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.

c. KhususuntukPemegangSahamyangsahamnyadalampenitipankolektifKSEIagarmenyerahkanKonfirmasiTertulisUntukRapat(KTUR)kepadapetugaspendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Pencegahan Penyebaran Risiko Penularan lnfeksi Virus Corona (COVID-19)Pemegang saham atau kuasanya, yang memenuhi salah satu gejala kesehatan atau riwayat bepergian berikut: (1) demam ataupun memiliki riwayat demam dalam 14 hari terakhir (suhu >37,5°C); (2) lnfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA); (3) pheumonia ringan hingga berat; (4) memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum hari Rapat; tidak diperkenankan menghadiri Rapat namun dapat memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, pada saat registrasi wajib (i) menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dan (ii) menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Formulir deklarasi dapat diunduh di situs web Perseroan (https://www.acset.co/en/media/announcement)

Jakarta, 27 Maret 2020Direksi Perseroan

Ukuran : 4 kolom x 270 mmMedia : Investor DailyTerbit : 27 Maret 2020File : acset-ralat panggil-mar20/D6

Penyebab lainnya adalah harga minyak bumi (crude oil) di pasar internasional yang tidak menentu.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indo-nesia (Gapki), ekspor minyak sawit Januari 2020 dibanding Desember 2019 turun cukup banyak, yaitu dari 3,72 juta ton menjadi hanya 2,39 juta ton (-35,60%). Penurunan ekspor terjadi pada minyak sawit mentah (crude palm oi l/CPO), minyak kernel (palm kernel oi l/PKO), dan bio-diesel, sementara oleokimia naik hingga 22,90%. Penu-runan ekspor terjadi hampir ke semua negara tujuan yaitu ke Tiongkok turun 381 ribu ton (-57%), ke UE turun 188 ribu ton (-30%), ke India turun 141 ribu ton (-22%), dan ke Amerika Serikat tur un 129 ribu ton (-64%), sedangkan ke Bangladesh naik 40 ribu ton (+52%).

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menuturkan, situasi politik ekonomi dunia akhir-akhir ini dan harga min-yak bumi yang tidak menentu karena ketidaksepakatan anta-ra OPEC dengan Rusia se-

hingga menimbulkan perang harga dengan Arab Saudi serta terjadinya pandemik korona yang melanda hampir di selu-ruh dunia menyebabkan per-lambatan kegiatan ekonomi global. Kondisi itu berakibat pada penur unan konsumsi minyak nabati terutama min-yak nabati yang diimpor. “Pe-nurunan ekspor yang cukup drastis pada Januari bisa jadi karena masih tersedianya stok di negara-negara impor tir utama atau impor tir men-unggu respon pasar terhadap

program biodiesel 30% (B30) yang diterapkan Indonesia,” kata dia di Jakar ta, Kamis (26/3).

Sementara itu, produksi CPO pada Januari 2020 sedikit mengalami kenaikan diband-ingkan Desember 2019, yaitu menjadi 3,48 juta ton dari 3,45 juta ton. Konsumsi domestik juga sedikit naik sekitar 1,80% yakni dari 1,45 juta ton men-jadi 1,47 juta ton. Pada Januari 2020, harga CPO global tercat-at meningkat menjadi rata-rata US$ 830 per ton Cif Rotterdam dibanding harga rata-rata pada Desember 2019 yaitu US$ 787 per ton. Harga yang baik ini diharapkan menjadi peny-emangat bagi pekebun dan perusahaan perkebunan untuk memelihara kebun dengan lebih baik agar mendapatkan produktivitas tertinggi.

Terkait dengan pandemi korona, BNPB mengkhawatir-kan bahwa cekaman Covid-19 di dalam negeri akan ber-langsung sampai Lebaran, sementara banyak pakar du-nia memperkirakan puncak pandemik korona akan terjadi sekitar Mei-Juni. “Situasi ini yang kami k hawatirkan akan menekan harga minyak nabati termasuk minyak sawit,” jelas Mukti . Kekhawatiran la in adalah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat beberapa bulan lagi Indonesia akan masuk musim kemarau 2020 dan karhutla menjadi momok yang menakutkan. Karena i tu, pembukaan lahan dengan sistem bakar oleh masyarakat harus dapat dihindari, meski-pun peraturan perundangan masih memungkinkan untuk pembukaan lahan di bawah 2 hektare (ha).

Bantu Perlengkapan Medis Sementara itu, Gapki juga

menyatakan telah memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis guna mendukung kelancaran tugas mereka mereka dalam mengatasi merebaknya Virus Korona jenis baru (Covid-19). Perlengkapan APD bagi tena-ga medis tersebut telah dis-erahkan kepada tiga rumah sakit yang menjadi rujukan perawatan pasien Covid-19, ya i tu RSAL Mintohar d jo , RSUP Fatmawati, dan RSUP Persahabatan.

Mukti Sardjono menyatakan, perlengkapan APD bagi tenaga medis sangat vital menun-jang kelancaran petugas medis dalam menangani pasien di rumah sakit yang terus bertam-bah. Sejumlah perlengkapan tenaga medis yang diberikan kepada tiga rumah sakit ruju-kan Covid-19 tersebut antara lain hazmat suit, sepatu boots, face shield, dan googles. “Melalui Gapki Peduli, ada ratusan yang kami serahkan kepada RSAL Mintohardjo, RSUP Fatmawa-ti, dan RSUP Persahabatan. Semoga bermanfaat bagi para tenaga medis yang menangani korona,” kata Mukti.

Mukti menjelaskan, mela-lui Program Gapki Peduli se-belumnya asosiasi tersebut juga telah berpartisipasi dalam membantu meringankan beban para korban bencana gempa bumi di Lombok, Palu, dan juga membantu perbaikan madrasah di Kabupaten Lombok Timur dan di Kalimantan Barat. Saat ini, Gapki Peduli juga masih mengajak partisipasi dari pen-gurus dan perusahaan anggota ser ta para kar yawan untuk berpar tisipasi dalam merin-gankan beban pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi korona. “Akan ada partisipasi kami tahap berikutnya sampai korona benar-benar hilang dari Indonesia,” kata dia. (tl)

Jumat 27 maREt 2020

Mukti Sardjono

Antara

8 AGRIBUSINESS

Oleh Ridho Syukra

JAKARTA–Ekspor minyak sawit nasional pada Januari 2020 hanya mencapai 2,39 juta ton, atau turun 35,60% dari Desember 2019 yang masih 3,72 juta ton. Penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan dari sebagian besar negara tujuan ekspor sawit Indonesia akibat pandemik Virus Ko-rona jenis baru (Covid-19) di hampir seluruh belahan dunia.

Pembebasan Izin Impor Bawang PutihPedagang mensortir bawang putih impor asal RRT di Pasar Tradisional Peunayung, Banda Aceh, Kamis (26/3/2020). Kementerian Perdagangan membebaskan untuk sementara izin impor bawang putih dan bawang bombay hingga 31 Mei 2020 guna menjaga harga dan ketersediaan pangan untuk menghadapi dampak virus COVID-19 dan kebutuhan menjelang bulan Ramadhan serta Idul Fitri.

JAKAR TA–Menteri Per-tanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta jajarannya untuk memperkuat program pemberdayaan warga dan pro-gram padat karya di pertanian sehingga memberikan kesem-patan kerja bagi warga yang kurang sejahtera dan men-ganggur. “Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak mampu, yang men-ganggur di desa dengan model cash for work,” kata Mentan SYL di Jakarta, kemarin.

Menurut Badan Pusat Statis-tik (BPS), Tingkat Penganggu-ran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT mengala-mi penurunan dari 2015 sampai dengan 2019 sebesar 0,90%, TPT pada 2018 sebesar 5,34% turun menjadi 5,28% pada 2019. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama,

yaitu pertanian sebesar 27,33%, perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebe-sar 14,96%. “Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, program padat karya berbasis pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahter-aan petani,” kata SYL.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sar-wo Edhy menjelaskan, program padat karya merupakan suatu kegiatan produktif yang dilak-sanakan dalam rangka mem-berikan kesempatan kerja dan menambah penghasilan bagi penganggur dan setengah men-ganggur pada saat musim sepi panen/kerja. “Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik se-hingga dapat memberikan pen-ingkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” ujar Sarwo Edhy.

Ada pun fokus utama pro-gram tersebut adalah pemban-gunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jar-ingan irigasi, pembangunan embung, atau pengembangan prasarana dan sarana per-tanian lainnya dengan meli-batkan warga atau swadaya masyarakat. Tak hanya me-nyejahterakan petani, program padat karya juga bisa sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Kegiatan program padat kar ya oleh masyarakat (P3A dan Poktan) dilakukan melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok pen-erima manfaat,” kata Sarwo Edhy. Pada 2019, Kementan merealisasikan pembangunan jalan usaha tani dan produksi per tanian 68,80 kilometer (km) untuk areal sawah 4.329 ha. Infrastruktur itu dibangun di 16 kabupaten di delapan provinsi yang melibatkan 144 kelompok tani. (dho)