385

KEARAij UNDANG-UNDANG PERSEROAN YANG BARU, SUATU SUMBANGAN PEMIKIRAN *)

- ---Oleh: Jusuf Anwar, & Felix Oenioeng Soebagjo, ___ _

Pendahuluan

Beberapa tahun belakanganini nam­pale semakin banyak ahli-ahli pemba­ngunan dipelbagai negara menyadari tentang ketidak serasian yang terjadi dalam pembangunan terutama dinega­ra-negara · berkembang. Menurut me­reka, strategi pembangunan yang ba­nyak dianut oleh negara tersebut, yang bertumpu hanya kepada usaha-usaha meningkatkan laju pertumbuhan eko-. nomi serta Gross National Income Per­capita (GNP) yang tinggi, ternyata ti­dak memecahkan masalah pembangun­an itu sendiri. Pengalaman menunjuk­kan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang · tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskin­an dan·p . Disamping itu strategi pembangunan tersebut yang pada umumnya juga didasarkan at as asumsi bahwa pembagian dapat dip i­sahkan dari pertumbuhan dan dilaku­kan kemudian, justru sering menim­bulk an kesulitan. Meningkatnya GNP dalam bentuk rumah dan mobil me­wah misalnya, sulit dirubah menjadi rumah murah dan kendaraan umum untuk rakyat banyak.

Strategi pembangunan yang cocok bagi negara berkem bang adalah dengan mengatasi kemiskinan karena usaha ini sekaligus akan meningkatkan GNP.

*) Laporan Team Pengkajian Hukum Eko­

nomi Pembangunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakim­an Republik Indonesia (1982/1983).

Atau dengan kata lain perencanaan . pertumbuhan ekonomi harus jadi satu paket dengan program pemerataan ha­sil-hasil pembangunan tersebut. Tujuan mana dapat diciptakan atau dihidup­kan antara lain melalui suatu sistim ke­lembagaan yang dapat berdwifungsi baik sebagai sarana untuk meningkat­kan laju pertumbuhan sekaligus seba· gai pemerataan pembangunan dan ha­sil-hasilnya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut hemat kami kiranya sudahlah tepat penggarisan strategi pembangun­an yang diterapkan di Indonesia yang bertumpu pada Trilogi pembangunan yaitu mengusahakan adanya keseim­bangan yang dinamis antara pertum­buhan ekonomi yang tinggi dengan p em erataan hasil-hasil pem bangunan didalam stabilitas nasional yang man­tap, menuju masyarakat adil makmur berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ("UUD 1945 "). Hanya pelIllasalahan lebih lanjut dalam rang­ka pelaksanaan Trilogi Pembangunan tersebut adalah bagaimana caranya me­num buhkan dan menciptakan suatu sistim kelem bagaan yang dapat berdwi­fungsi. Disamping sarana-sarana Kope­rasi dan Badan Us aha Milik Negara ("BUMN"), maka lembaga usaha Per­seroan Terbatas ("PT") 1) kiranya da-

1) Pengaturan lembaga usaha PT ini ter­dapat pada pasal-pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD") dengan beberapa per­ubahan dan pembaharuan.

•

,

386

pat digunakan sebagai sarana akselera­tor pemerataan pembangunan dan ha­sil-hasilnya. Melalui PT. dapat diharap­kan partisipasi umum dan dengan de­mikian pemerataan kemakmuran ke­pada orang banyak akan lebih mudah direalisir. 1. a) Dalam kerangka usaha mencapai tu­juan terse but itulah, kami mencoba m~mberikan sumbangan pemikiran . tentang bagaimanakah sebaiknya dan kearah manakah seharusnya pengatur­an PT di Indonesia dilakukan, sekali­gus mengundang tanggapan dari para ahli, guna mendapatkan masukan ter-

•

hadap Rancangan Undang-undang ("RUU") tentang PT yang sangat di­dambakan kehadirannya itu . 2)

Sekitar Perigaturan tentang PT.

KUHD telah mengalami beberapa

1.a) Ada pendapat memang yang menga­takan, dan harus pula diterima kebe· narannya, bahwa mengkaitkan suatu '7embaga" yang merupakan dasar landasan dan "sarana" mobilisasi mo­dal adalah kurang tepat. Secara kong­krit, bagaimana kita akan mengkait­kan PT yang merupakan alat didalam alam ''kapitalisme ", dengan pemera­taan secara berencana yang merupa­kan hasil pemikiran alam . ' 'sosialis­me" . .

2). Dalam usaha mengadakan pembaha­ruan di bidang Hukum Perseroan da­pat disebutkan usaha-usaha beberapa panitia (i) Panitia yang dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasio ­nal - LPHN (1961 dan 1971) dike­tuai ofeh Prof. R. Soekardono;' (ii) Panitia yang dibentuk Menteri Keha­kiman (1965), (iii) Panitia Intern De­partemen Kehakiman (1969), (iv)Pa­nitia Penyempurnaan Rancangan Un- · dang-undang tentang Pef..sekutuan dan Perseroan Dagang (1971), (v)Pa­nitia yang dibentuk Departemen (1975). Untuk lebih lengkap, lihat Hajati Suroredjo. Masalah Pembaha­ruan Hukum Perseroan 2, 3, Kertas kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional (BPHN, 1980).

Hukum dan Pembal1gunan

perubahan/penambahan. Khususnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur PT, p'erubaharijpenambahan mana ter­jadi atas ketentuan pasal 54-nya, yang memungkinkan )elaksanaan satu sa­ham satu suara. 3

Dengan demikian tak dapatlah disang­kal bahwa pengaturan PT yang hanya tenlluat dalam 21 pasal dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan suasana perkembangan perekonomian dan stra­tegi pembangunan perekonomian dan strategi pembangunan di masa menda­tang. 4) Sebagai contoh kongkrit misalnya orang bisa mengatakan bahwa pasal47 KUHD merupakan huruf mati. Namun . bagaimanapun juga ada kemungkinan bahwa anggota Direksi suatu PT akan dituntut untuk bertanggung jawab se­cara pribadi atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PT, atas kelalai­an melaksanakan ketentuan pasal 47 KUHD. Masalah lain "likwidasi", hal yang kurang mendapat perhatian KUHD, terutama sejak masuknya mo­dal asing, menjadi hangat dibicarakan orang. KURD tidak menjelaskan pula bagaimana kaitan antara likwidasi dan kepailitan. Secara garis besar, dapatlah kita sebut­kan . bahwa ketentuan-ketentuan PT yang ada sekarang ini memuat · peng­aturan-pengaturan yang diantaranya adalah (i) bahwa PT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang pendiri 5), (in harus didirikan dengan akta oten­tik 6) , (iii) bahwa PT baru ada setelah akta pendiriannya mendapat pengesah-

3). Undang-undang No.4 tahun 1971, Lembaran Negara (L.N.) ]1' 0.20 tahun 1971.

4) . Lihat T. Mulya Lubis, PMA dan UU PMA: Harapan dan Kenyataan, (XI) 4 Hukum dan Pembangunan 335 343 (1981).

5). Pasal16 jo. pasal1 KUHD

6). Pasal38 KUHD

Undang-undang Perseroan

an dari Menteri Kehakiman 7), (iv) bahwa atas akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Ke­hakiman itu wajib didaftarkan di Ke­paniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Nega­ra 8), (v) bahwa anggaran dasar PT ha­rus mencantumkan jangka waktu ter­tentu 9), (vi) bahwa modal perseraan harus terbagi atas saham-saham 10), (vii) bahwa perseraan baru mulai dapat betialan setelah paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan telah disetor­kan dalam rekening perseroan 11), dan (viii) bahwa PT harus diurus oleh peng­urus_ 12)

Beberapa hal yang perlu rnenda­pat perhatian dalarn usaha Pern­baharuan Hukurn tentang Perse­roan Terbatas.

Dalam usaha membatasi masalah Pembaharuan Hukum Perseroan terba­tas 13) beberapa masalah pokok yang dapat kita sorati antara lain, (i) Hal­hal umum, (ii) Pendirian PT dan Ang­garan Dasar, (iii) Modal dan Saham, (iv) kewenanganPT, (v) Kepengurusan dan Kepengawasan PT, (vi) Hak dan Kewajiban Pemegang Saham, (vii) Per-

7). Pasal36 KUHD

8 ). Pasa/ 38 KUHD

9). Pasal 46 KUHD

10). Pasal 40 KUHD

11). Pasal 51 KUHD

12). Pasa/44 KUHD

13). Dipilihnya bentuk PT sebagai hal yang didahu/ukan da/am usaha meng­adakan peninjauan kembali secara menyeluruh atas ketentuan-keten­tuan KUHD, kiranya tidaklah me­nyimpang dari maksud, tujuan dan kebijaksanaan yang digariskan dalam PELlTA II. Lihat Bab 27, HUKUM IV, Langkah-langkah dan Sasaran-.su­saran, yang pada sub 1 bab "Perenca­naan Hukum dan Perundang-undang­an" an tara lain menyebutkan perature

387

ubahan atas Strukturjorganisasi PT, (ix) Masalah Hukum yang berlaku. (x) Masalah Ketentuan Peralihan_ 14)

1_ Hal-hal Umum

Dalam melaksanakan usaha pemba­haruan, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

a_ Pembaharuan Hukum Perseroan tadi hendaknya dilaksanakan agar bentuk badan us aha tadi da­pat "berdwifungsi", baik sebagai sarana untuk pertumbuhan ekQ­nomi, dan sekaligus juga sebagai sarana pemerataan_ 14a)

Dengan perkataan lain, pembaharuan tidak saja ditujukan agar bentuk usaha

•

PT tidak saja (diharapkan) mampu mendukung pembangunan (ekonomi) saja, akan tetapi juga mampu meme­lihara azas pemerataan ke adilan. Untuk itu beberapa hal dapat diper­timbangkan: (i) Pembentukan Undang-undang"'"

baru harus bertitik tolak pada kebutuhan sosial, ekonomi dan moneter yang nyata adajakan timbul, 15) Karena itu pemben­tukan undang-undang baru hen-

an-peraturan Hukum dan peraturan perundang-undang yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi itu meli-. puti juga bentuk-bentuk perusahaan, patent, merek, hak cipta, registrasi dagang dan tera.

14). Bandingkan Hajati Suroredjo, OP-CIT,

9. 14a). Ada kritik memang terhadap tujuan

ini PT, sebagai alat/sarana untuk mengkomulasikan modal dan meng­gunakannya sebagai faktor produksi, hendaknya dicegah agar jangan ter­lalu banyak dibebani dengan belll/a­cam~acam tujuan idiil. Dikhawatir­kan dengan terlalu banyaknya tujuan idiil yang dibebankan kepada PT, PT malah menjadi tanpa tujuan.

15). Pembahasan yang menarik mengenai hal ini, lihat misalnya Nono Anwar Makarim, Mengada-ada ten tang Perse­roan Terbatas (PSHE, 1977).

September 1983

i

388·

(li)

(iii)

16).

17).

daknya menggunakan hasil-hasil penelitian ekonomi dan sosiolo­gis mengenai keadaan yang ber­laku sekarang ini sebagai titik tolak dan memusatkan perhati­annya kepada masalah-masalah yang akan timbul di waktu yang akan datang, serta mencoba menemukan bagaimana kita da­pat mengatasi atau mengurangi akibat masalah-masalah yang akan datang itu. Dalam hal ini metode perbandingan hukum dan perbandingan sejarah hukum akan banyak memudahkan tugas membentuk undang-undang.

Pembentukan Undang-undang baru harus dilandasi pada kenya­taan bahwa sistem ekonomi In-

.

donesia, mengarah kepada suatu sistem ekonomi terbuka 16), dan sistem ekonomi internasional ataupun peristiwa-peristiwa eko­nomi yang teIjadi dilain-lain negara akan baik secara langsung maupun tidak langsung, mempu­nyai pengaruh kepada perekono­mian riasional Indonesia.

Dengan demikian dalam melak­sanakan pembaharuan, kit a perlu memperhatikan peraturan per­undang-undangan di negara-nega­ra lain, baik yang terpengaruh common law maupun system .continental, khususnya negara­negara ASEAN. 17)

Dalam kaitannya dengan Pasar Modal, yang dapat dipergunakan sebagai salah satu media bagi

" Dengan dikeluarkanrlya UU No. 1/ 1967 ten tang Penanaman Modal Asing, pengusaha asing mulai menge· lir masuk ke Indonesia.

Salah satu usaha di bidang ini, an tara lain telah diponsori oleh ASEAN LAW ASSOCIATION ("ALA") da­lam seminar yang diadakan baru­baru ini.

18).

19).

20).

Hukum dan Pembangunan

badan usaha, untuk memperoleh •

dana dari masyarakat, pembaha-ruan tadi' hendaknya dilakukan agar ketentuan-ketentuan PT da­pat lebih sesuai dan selaras, mengikuti peraturan-peraturan pasar modal yang kompleks dan sophisticated. 1

8)

b. Perlunya diadakan pembeda­an antara PT terbuka dan PT tertutup. 19) Berbagai negara mempunyai pendapat yang berlainan tentang manfaat dan perlunya diadakan pem­bedaan antara kedua bentuk usaha itu. Ukuran-ukuran yang dipergu­nakan sebagai dasar pembe-

, daannya beraneka ragam. Ba-gi mereka yang mengadakan perbedaan, jelas akan mem­bawa konsekwensi lebih jauh akan adanya kewajiban dan keuntungan dari masing-ma­singjenis PT itu, 20)

c. Juga perlu dipertanyakan apa­kah perlu diadakan pembeda-

Peraturan-peraturan yang dimaksud an tara lain akan menyangkut jenis saham, hak dan kewajiban pemegang saham, peralihan atas saham, keten­tuan mengenai saham blanko, mini­mum keterbukaan.

Ada yang membedakan atas "open Corporations" dan "close Corpora­tions" lihat William Rutter, Gilbert Law - Summaries Corporation (10 th Ed., 1978); di Nederland, dibeda­kan atas "Naamlooze vennootschap (NV)" dan "Besloten vennootschap (BV), lihat, Sanders, Dutch Company Law 2 - 3 (1977).

Di Nederland misalnya, BV dibebas­kan dari kewajiban mengumumkan laporan tahunan mereka, sedangkan NV wajib. Di lain pihak bila BV hanya dapat mengeluarkan jenis sa­ham atas nama, NV dapat menge­luarkan jenis saham atas nama, NV dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, dan saham blanko, Ibid, 2, 1968-169.

Undang-undang Perseroan

an antara bentuk perseroan besar dan kecil, yang mung­kin dapat mencakup PT ter­buka dan PT tertutup_ 21)

d. Perlunya diadakan penjelasan tentang kaitan dan perbedaan antata bentuk PT dengan benfuk-bentuk usaha lain, se­perti perserikatan perdata, Fa, CV, MAl, Bagaimana bentuk pengaturan terhadap kemung­kinan adanya pengalihan dan bentuk-bentuk lain itu ke

•

dalam bentuk PT.

e. Kemungkinan difikirkannya bentuk holding company dan masalah mery:er. Kedua hal terse but sudah saatnya men­dapatkan pengaturan khusus.

f. Masalah status PT. Saat ini dianut paham bah­wa dalam rangka UU No. 1 tahun 1967, status PMA di­terapkan kepada setiap usaha, berapapun besar/kecilnya sa­ham fihak asing tersebut di­punyai. Dengan hanya 1 % saham asing status tetap PT. PMA di lain fihak banyak kemudahan yang dapat di perqleh dalam suatu PT. Na­sional, misalnYl!- m asalah dis­tribusi produk akhir.

2. Pendirian dan Anggaran Dasar PT.

Bahwa suatu PT harus didiri­kan dengan akta notaris, kiranya semua pihak dapat menerima. Bah­wa anggaran dasar PT memerlu­kan pengesahan 22) dari Menteri

21)_ Ibid, 185-207 22). Dalam draft Rancangan Undang­

undang Perseroan yang baru, kira­nya istilah pengesahan ini akan di­ganti dengan pemberian "pemyata­an tidak berkeberatan ". Bedanya 'adalah bahwa derigan pemyataal1 ti­dak berkeberatan, maka pertang­gungan jawab mengenai isi akta di-

389

Kehakiman, pada dasarnya tidak menjadi peullasalahan pokok_ Yang masih sering diperdebatkan adalah kapankah PT mulai dapat berusaha dan kapankah PT mem­peroleh status badan hukum ? ,

Mengenai yang pertama: Apakah sejak saat dibuatnya anggaran dasar PT di hadapan seorang notaris, apakah sejak anggaran dasar di maksud memperoleh pengesahan Menteri Kehakim an , yang didaf­tarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sebagainya_

Menurut kami yang penting dan hams diperhatikan di sini adalah prinsip pengetahuan oleh pihak ke­tiga. Oleh karenanya, maka sistem yang menganut pendapat bahwa PT akan memperoleh status sebagai badan hukum sejak saat di umum­kannya anggaran dasar PT dalam Berita Negara, lebih dapat dibe­narkan_ Di samping itu, perlu juga ditin­jau kembaU ketentuan yang me­ngatakan bahwa oleh karena PT pada dasarnva ' tunduk pada ke­tentuan-ketentuan umum dari hu­kum peIjanjian, 23) maka untuk mendirikan PT diperlukan 2 orang pendiri. Bagaimana seandainya di dalam peIjalanan kehidupan PT , ternyata kemudian saham-saham berada pada tangan satu orang pemegang saham ? Apakah keten­tuan-ketentuan perjanjian masih berlaku. Apakah tidak sebaiknya kalau kita katakan bahwa pen­dirian PT itu menyangkut multi­partite legal act_ 24)

Modal dan Saham

Pengaturan ten tang modal dan sa­ham dalam Undang-undang yang

serahkan kepada Notaris yang mem-•

buatnya, Suroredjo, opeit, 10.

.23). Lihat pasal15 jo pasall KUHD. 24). Lihat Sanders, loc-cit.

September 1983

g i

390

barn, hendaknya lebih maju dari sistem pengaturan yang berlaku se­karang. Kemungkinan suatu PT mengeluarkan 1 atau lebih jenis saham 25) menjadi landasan uta­rna.

Dalam kaitannya dengan jenis sa­ham blanko, perlu ditegaskan apa­luarkan saham blanko ini hanya di­berlkan kepada jenis PT tertentu saja ? 26)

Tak dapat di kesampingkan adalah masalah kemungkinan pembelian saham-saham oleh PT sendiri. 27) Apakah hal itu diinginkan, adakah pembatasan minimal atau maksimal yang akan diberlkan.

Kewenangan PT . .

Dengan kewenangan PT, yang di­maksud adalah kewenangan PT se­bagai badan . hukum melakukan tindakan-tindakan dalam mencapai tujuanjusaha PT. Kewenangan ini dapat mencakup hal-hal yang secara tegas dinyatakan ("express powers") dan hal-hal yang secara tegas di­nyatakan 28) Dalam kenyataannya,

25). Saham-saham itu sendiri mungkin dapat dibedakan atas (i) saham biasa dan saham preferen/prioritas, (ii) saham atas nama dan saham blanko, (iii) saham A dan saham B.

26). Boleh tidaknya di keluarkan saham atas nama atau saham blanko hendak­nya tidak dilandasi pertimbangan "politis" tetapi pertimbangan ''eko­nomis".

27). Sebagai perbandingan, peraturan per­undang-undangan di beberapa negara lain dengan tegas menyebutkan ke­wenangan PT untuk membeli saham­nya sendiri. Lihat misalnya, Sec. 207 dari the California Corporate Code; Sec. 202 New York Business Corpo· ration Law; Sec. 98 (2) of Dutch Civil Code, Sandevs, op-cit, 16

.

28). Bandingkan, Harry G. Henn, Law of Corporation 202-204 (2 nd Ed., 1970).

Hukum dan Pembangunan

kewenangan yang secara tegas di­nyatakan, pada dasarnya telllluat di dalam anggaran dasar suatu PT. 29)

Untuk masa yang akan datang, apakah tidak sebaiknya di dalam Undang-undang Perseroan yang ba­ru diadakan pengaturan tentang kewenangan pokok suatu PT. Hal mana tentu saja tidak berarti bah­wa para pendiri menjadi tidak ber­hak untuk mengatur hal-hal khu­sus yang dianggap perlu di dalam ketentuan-ketentuan anggaran dasar PT. Selanjutnya juga perlu diberi­kan pengaturan tentang akibat dari tindakan PT yang melampaui atau bertentangan dengan apa yang

•

menjadi kewenangan mereka. Me-ngenai implied powers dapat kita serahkan kepada dunia praktek un­tuk menentukan ruang lingkup dan kriteria-kriterianya, sesuai dan mengikuti perkembangan dunia usa­ha. 30)

Pengurusan dan Pengawasan PT

Adanya 2 lembaga terpisah di da­lam PT yang masing-masing mem­punyai tugas (i) melakukan peng­urusan ("Direksi"), dan (ii) mela­kukan pengawasan terhadap peker­j aan pengurusan yang dilakukan Direktur("Dewan Komisaris"), kira­nya dapat diterapkan dalam per­aturan perundang-undangan yang baru nanti. Hal mana tentu saja tidak diarti­kan bahwa setiap PT harus mem-

•

29). Kewenangan-kewenangan dari satu PT mungkin sa;a berbeda dengan PT yang lain. Hal ini tergantung pada tujuan dan bidang usaha PT, serta perumusan di dalam anggaran dasar PT itu sendiri.

30). "Implied powers" akan mencakup tindakan-tindakan · yang dianggap per­lu untuk mencapai tujuan-tujuan PT, dan tidak bertentangan atau melang­gar ketentuan-ketentuan yang ber­laku. Bandingkan Rutter, op-cit, 481 .

Undang-undang Perseroan

punyai Direksi dan Dewan Komi­saris_ PT boleh menentukan sendiri apakah ia akan, di samping adanya Direksi, mengangkat Dewan Komi­saris. Hanya dalam hal-hal tertentu atau untuk tujuan tertentu saja, adanya Dewan Komisaris menj adi kewajiban misalnya untuk suatu PT Terbuka. Beberapa masalah yang sering mun­cuI di dalam kaitannya dengan ada­nya Direksi dan Dewan Komisaris antara lain adalah: (i) Apakah anggauta Direksi da­

pat sekaligus merangkap men­jadi anggauta Dewan Komisa­ris ?

(ii) Apakah anggauta Direksi ha­rus dipilih dari mereka yang menjadi pemegang saham PT?

(iii) Apakah anggauta Direksi da­pat mewakili kepentingan pe­megang saham, misalnya da­lam hal pemungutan suara. Adalah hal yang kurang dapat diterima secara logis mengapa

Direksi tidak dapat mewakili kepentingan peme-gang saham 31), terlebih-Iebih bila ia, di samping dalam kedudukannya sebagai ang­gauta Direksi, adalah peme­gang saham PT. Perkembang­an di negara-negara lain me­nunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ang­gauta Direksi tidak dapat me­wakili kepentingan pemegang saham PT. kurang tepat un­tuk dipertahankan lebih la­ma. 32)

31). Dalam praktek, anggaran dasar PT selalu memuat ketentuan yang mela­rang anggauta Direksi bertindak un­tuk dan atas nama dan oleh karena-,

nya mewakili kepentingan pemegang saham. Bila toh terjadi tindakan itu akan dianggap tidak saha.

32). Lihat, Sanders, op-cit, 51

391

(iv) Bagaimanakah dan sampai di manakah batas kewenangan dan tanggung jawab Direk­si 33) dalam melakukan peng­urusan PT?

Dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab, hams dibedakan dan ditegaskan tanggung jawab se­belum dan sesudah PT memper­oleh status badan hukum. 34) Hal ini penting untuk menghindari adanya perbedaan interprestasi ter­hadap bunyi ketentuan yang kurang jelas.

6. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Dengan melihat bahwa saham~a­ham PT . dapat terdiri atas berba­gai jenis saham 35), maka hak dan kewajiban para pemegang saham­pun dapat berbeda-beda, tergantung fiepada jenis saham yang mereka miliki. Secara ulnum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu akan berkaitan dengan antara lain:

(i) Hak untuk menerima keun­tungan;

(ii) Hak .untuk menentukan pe­ngurus PT dan memintakan

33). Kewenangan Direksi dapat diaturjdi­tegaskan dalam anggaran dasar PT masing-masing. Sedangkan mengenai tanggung jawab Direksi, harus dibe­dakan atas tanggung jawab ke luar (kepada pihak ketiga) dan tanggung jawab ke dalam (kepada para peme­gang saham).

34). Bandingkan ketentuan pasal 39 KU­HD

35). Hak-hak yang di dapat oleh peme­gang saham preferenjprioritas, tentu lain dari hak yang diperoleh oleh pemegang saham biasa. Di lain pihak kewajiban menyetor bagian dari sa­ham yang dikenakan, berbeda antara PT dengan saham 'atas nama dan PT dengan saham blanko.

September 1983

$ 3 21 S 12 1 2 51 2 2 S $1225. . 22' 2 $ ¥ 52 2 3. 522 2 2

392

pertanggungan jawab dan me­reka;

(iii) Hak untuk mengeluarkan su­ara' ,

(iv) Hak untuk mengetahui jalan­nya perusahaan;

(v) Hak untuk memeriksa pem­bukuanPT;

(vi) Hak-hak yang berhubungan dengan likwidasi PT.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Perseroan yang baru nanti hendaknya jangan dilupakan adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minorita~. 36)

7. Pengalihan Saham •

Kapan pengalihan saham (saham) itu teIjadi dan sah, akan berbeda bila sarna (saham) itu merupakan saham atas nama dan bila saham (saham) itu merupakan saham blan­ko.

Dalam hal saham blanko, pengalih­an saham teIjadi dengan diresah­kannya saham blanko itu kepada pemilik yang baru, disertai mak­sud untuk memindahkan haknya atas saham terse but kepada si

•

penerima. Dengan demikian siapa saja yang menjadi pemegang saham blanko, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka ia dianggap seba­gai pemilik yang sah at as saham itu. Di lain pihak, untuk peng­alihan saham at as nama diperlu­kan adanya dokumen yang dapat

36). Dalam praktek selcarang seringkali terjadi bahwa oleh karena "quorum" untuk mengadakan R(Jpat Umum Pe· megang Saham (''RUPS'') sebagaima· na diminta oleh anggaran dasar PT tidak dapat terpenuhi maka peme· gang saham minoritas, yang bersang· kutan tidak akan pernah berhasil untuk meminta diselenggarakannya RUPS guna membahas masalah-mas­alah tertentu.

;: 2; $ 2 ,,; 22 ) ; 2 $

Hukum dan Pembangunan

mem buktikan bahwa pengalihan saham itu · telah benar-benar teIja­di 37), yaitu dengan dilakukannya pendaftaran adanya keragu-raguan pendapat, ketentuan-ketentuan po­kok yang menyangkut sahnya peng­alihan saham dapat dimaksukkan ke dalam Undang-undang yang baru nanti. 38)

8 _ Perubahan atas Organisasi PT

Perubahan di sini akan mencakup peru bahan atas susunan/organisasi perusahaan dan juga perubahan dari peIjanjian dasar para pemegang sa­ham, untuk sahnya perubahan ma­na diperlukan tindakan dari para pemegang saham. 39)

Perubahan itu akan meliputi antara lain (i) Penjualan atas semua atau sebagian besar kekayaan (assets) PT, (ii) Merger dan konsolidasi, (iii) Memperbesar atau memperkecil modal PT, (iv) Perubahan atas ke­tentuan-ketentuan yang dimuat da­lam anggaran dasar PT, (v) likwi­dasi. 40) Ketentuan-ketentuan mengenai merger dirasakan sangat perlu dewa­sa ini. Banyak PT-PT ingin mela­kukan merger, namun masalahnya sering terbentur kepada tiadanya peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. 41) Merger itu sendi-

37). Syarat-syarat, prosedur dan kemung­kinan adanya pembatasan-pembatas­an tertentu dalam melakukan peng­aturan saham dapat diatur dalam anggaran dasar PT.

38). Bandingkan, Sanders, op-cit, 37-38.

39). Bandingkan, Norman Latin, The Law of Corporations 570 Ond. Ed., 1971)

40). I bid. 41). Praktek yang terjadi sekarang, bila

ada perusahaan-perusahaan ingin me· lakukan merger, mereka akan meng-

• gunakan ketentuan-ketentuan "mer-ger" yang sebenarnya khusus di per­untukkan untuk bank-bank, sebagai pedoman, dengan pengawasan dari birokrasi-birokrasi yang bersangkutan.

Un dang-un dang Perseroan

harus dibedakan dari take--n overs, walu kedua-duanya sarna­sarna merupakan penggabungan atas beberapa perusahaan. Merger diang­gap teIjadi bila terdapat dua atau lebih yang kedudukannyajkeadaan­nya kurang lebih sarna .kuatjbesar bergabung menjadi satu. Take-Overs dianggap teIjadi bila ada perusahaan keeil diam bil oleh alih perusahaan yang relatif jauh lebih kuatjbesar. Pada take-overs, perusahaan-perusa­haan yang melakukan penggabung­an tadi masih adajhidup. Perusaha­an tadi akan tidak ada lagi bila terhadapnya telah dilakukan likwi­dasi, yang menurut pengarnatan se­orang ahli hal itu jarang teIjadi.42

)

9. Masalah Hukum yang berlaku

Masalah status personal bagi badan hukum PT akan menjadi relevant bila dikaitkan dengan perusahaan­perusahaan trans-nasional (Trans National Corporation-TNC) khusus­nya bila kemudian muneul TNC dari Indonesia, juga dengan diha­rapkannya kehadiran hukum per­seroan yang berlaku bagi negara­negara ASEAN. Dalarn hal ini, apakah kit a akan mengikuti pen­dapat hukum dari negara di mana PT itu didirikan, atau hukum dari negara di mana PT itu melakukan kegiatan utamanya, ataukah kombi­nasi antara kedua prinsip itu ?

10. Ket entuan Peralihan

Oleh karen a pembaharuan Hukum Perseroan hanyalah merupakan ba­gian dari rene ana pembaharuan Hukum Nasional, maka selarna pembaharuan Hukum Nasional tadi belum dapat dilaksanakan seeara menyeluruh, kita masih membutuh-

42). Pembahasan mengenai hal ini, lihat antara lain Sanders, op-cit, 239-265.

393

kan adanya ketentuan-ketentuan peralihan.

Ini terutarna untuk menarnpung ketentuan-ketentuan peraturan per­undang-undangan lain yang ada, dan terhadapnya hukum dilakukan pembaharuan, dapat diterapkan de­ngan praktek kegiatan PT, dike­mudian hari.

Penutup Dari uraian di atas dapat dilihat bah­wa problem yang dihadapi PT, ter­utama karena tiadanya ketentuan per­undang-undangan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh KUHD yang sudah

•

lanjut, dan kurang tertarnpungnya pe-mecahan masalah-masalah baru oleh yurisprudensi yang ada.

Ditambah lagi dengan muneulnya eko­nom-ekonom didikan Amerika, yang melemparkan konsep-konsep yang ber­asal dari dunia hukum Anglo-Ameri­ka 43), arah perkembangan hukum persoan kita juga terpengaruh oleh perkembangan itu. Untuk mengatasi, ada 2 eara: 1. Piece meal, yaitu dengan cara mem­

berikan pemecahan atas suatu mas­alah yang timbul, dan memberikan pemecahan atas masalah lain yang kemudian muncul, sedikit demi se­dikit. Contoh-<:ontoh; one share one vote, going public, "penerbitan o bligasi".

2 . . Secara overall, tuntas. Untuk bi­dang perseroan, usaha-usaha ke arah ini sudah dilakukan sejak I970-an, ternyata masih mengalarnikesulitan.

Sesuatu itu akan selalu susah kalau yang ingin kita capai itu harus meme­nuhi berbagai tujuan, harus sempurna dan harus tuntas. Mengapa? Karena

43). K onsep-konsep 'going pu blic ", trust, underwritting agreement merupakan contoh-contoh pengaruh dari konsep hukum "Anglo-America" tadi.

.

September 1983

394

sesuatu yang dibebani terlalu banyak tujuan, akhirnya tidak mencapai satu tujuanpun; karena sesuatu yang diha­rapkan sempurna harus dilaksanakan

•

oleh masyarakat yang belum sempur-na, dan karena sesuatu yang dinamis tidak bisa dituntaskan. Cara piece meal itu bisa dimantapkan, bila (Bapepam misaInya) tidak dibiar­kan bertepuk sebelah tangan. Apabila eksekuti! nekad ambil langkah biasa­nya legislati! dan yudikatif akan menyertai di belakangnya. Seharusnya, paling tidak yudikatif harus lebih berinisiatif menampung masaIah-masaIah praktek yang timbul

Hukum dan Pembangunan

di perbagai bidang. Namun demikian, bila dunia hukum Indonesia kurang sependapat dengan cara piece meal dan ingin serba tuntas, sempurna, dan menyelurnh, maka su­paya ada kejelasan arah hendaknya di­perhatikan 2 pedoman, yaitu (i) konsep-konsep hukum yang kita sudah kenaI, dan (ii) praktek. Hukum Perse­roan yang barn hendaknya juga meng­arah ke sana. Diusahakan pula adanya interaksi yang seimbang antara hukum dan perkembangan ekonomi.

Demikianlah makalah singkat ini guna memperoleh pengembangan lebih lanjut.

TURUT BERDUKA eITA

Seluruh staf majalah Hukum dan Pembangunan menyatakan tu­rut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ayahanda Bpk. Mardjono Reksodiputro, S.H. MA. (anggota Dewan Re­daksi Hukum dan Pembangunan) :

Bpk. Mr. SOEMITRO REKSODIPUTRO •

Semoga arwah alm~rhum diterima di sisi Allah, Swt. dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuat­an iman. Amin.