2. persiapan pengadaan barang-jasa...

30
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Karmilasari

Upload: ngocong

Post on 02-Mar-2019

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PERSIAPANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Karmilasari

Persiapan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.2. Pembentukan Panitia/Penunjukan Pejabat Pengadaan.j j g3. Penetapan Sistem Pengadaan.4 Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan.5. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau

O ’ E ti t (OE)Owner’s Estimates (OE).6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Perencanaan1. Perencanaan

Pemaketan Pekerjaan Jadual Pelaksanaan Pekerjaanj Biaya Pengadaan P l k P d Pelaksanaan Pengadaan

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

di bi (i) h i (ii) (iii) d d k (i ) d i i i

wajib: (i) memaksimalkan PDN, (ii) perluasan kesempatan usaha kecil,(iii) mengumumkan secara luas; dilarang: (i) memecah paket, (ii) menyatukan kegiatan daerah, (iii)

menyatukan paket pekerjaan kecil, (iv) prosedur diskriminatif/tidak obyektif

Paket Pekerjaan

penyediaan biaya: (i) honorarium, (ii) pengumuman, (iii) penggandaan dokumen, (iv) administrasi lainnya

KAK: (i) tujuan dan lingkup pekerjaan, (ii) acuan dan informasi bagi penyedia, (iii) acuan dalam

Biaya Pengadaan

KAK d HPS( ) j g p p j , ( ) g p y , ( )

evaluasi-klarifikasi-kontrak-hasil; HPS: (i) menilai kewajaran harga, (ii) nilai jaminan penawaran, (iii) acuan tambahan nilai jaminan

alokasi waktu yang mencukupi: (i) penayangan pengumuman, (ii) pengambilan dokumen, (iii) l j i d k (i ) i d k

KAK dan HPS

Jadual mempelajari dokumen, (iv) penyiapan dokumen penawaran

pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, (iv) penunjukan langsung; pengadaan JK: (i) seleksi umum, (ii) seleksi terbatas, (iii) seleksi langsung;

Jadual Pengadaan

Sistem p j g g; p g ( ) , ( ) , ( ) g g;(iv) penunjukan langsung

pengadaan B/JP/JL: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) instruksi, (iv) bentuk penawaran & kontrak, (v) syarat kontrak, (vi) daftar kuantitas & harga, (vi) spesifikasi teknis; pengadaan

JK (i) (ii) d (iii) KAK (i ) RKS ( ) k k t k

Pengadaan

Dokumen Pengadaan JK: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) KAK; (iv) RKS, (v) konsep kontrakPengadaan

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

PenyusunanPenyusunan PaketPaket dandan KetentuanKetentuan PemaketanPemaketanPekerjaanPekerjaan: Penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil

termasuk koperasi kecil;Dil h k t d b /j Dilarang memecah paket pengadaan barang/jasa;

Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapakegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinyakegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinyaseharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil; serta

Dilarang menentukan kriteria dan persyaratan bagipenyedia barang/jasa yang diskriminatif.

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI

PENGU-MUMAN LL

BATAS AKHIR PEMASUKAN DOK.PQ

PENETAPAN HASIL PQ

UNDANGAN LELANG

PEMASUKAN PENAWARAN

PENGAMBILAN QPENGAMBILANDOK. PQ HR

HR HR

PENJELASAN DOK LELANG

BATAS AKHIRAMBILDOK PQ

MIN 3 HR

PENGUMUMANHASIL PQ

HR HR

PROSESMIN 3 HR PENGAMBILAN DOK LELANG

PROSES EVALUASI PQ

MIN 7 HR

HR MIN 7 HR

HR

7 HR

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

Contoh : Pelelangan Umum Dengan PrakualifikasiContoh : Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi( metoda satu sampul dan tidak terjadi sanggahan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35No Uraian Kegiatan KeteranganHari Kerja Ke-

1 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan

dokumen prakualifikasi9 hari

3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur

f5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur6 Masa sanggah atas hasil

prakualifikasitidak diatur

7 Undangan Lelang tidak diatur8 Pengambilan dokumen pemilihan

penyediatidak diatur lama

pengambilanpenyedia pengambilan9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak

pengumuman10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk-

kan dok penawarankan dok. penawaran12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur13 Penetapan pemenang tidak diatur14 Pengumuman pemenang surat penetapan

diterima panitia15 Masa sanggah maks 5 hr sejak gg j

pengumuman16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr

sejak pengumuman17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr

sejak SPPBJ

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN

PASCA KUALIFIKASI

L

AN

LL PENJELASAN

PEKERJAAN

AK

HIR

SU

KA

N

WA

RA

N

MIN 7 HR

MIN 7 HR

UM

UM

A

ATA

S

AEM

A

SEN

A

W

PENAYANGAN PEMASUKAN PENAWARAN

PEN

GU BA PE PPENAYANGAN

PENGUMUMAN MIN 6 HR

PENGAMBILAN DOK LELANG1 HR

PEMASUKAN PENAWARAN

P

1 HRPENGAMBILAN DOK. LELANG

1 HRPENDAFTARAN PESERTA LELANG

MIN 13 HR

?

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN

PASCA KUALIFIKASI (Lanjutan)

N SPPBJ-1SPPBJ-2

MAX

K P

NW

RN USULAN CALON

PMENANG

KOREKSI ARITMATIK J A H

MAX5 HR

KA

AN

DO

K KOREKSI ARITMATIK

EVALUASI:ADMINISTRASI GG

UNA

B/J

PT/W

LKOT

A

UMUM

AN

A SA

NGGA

H

WAB

AN

GGAH

AN

BAND

ING

PEB

BU

K • ADMINISTRASI• TEKNIS• KWAJARN HARGA

PENILAIAN KUALIFIKASI PENETAPAN

MAX 5 HR PENG

GUB/

BP

PENG

U

MASA JA

WSA

N

GGAH

AN B

PENETAPAN CALON PEMENANG

PENILAIAN KUALIFIKASI PENETAPAN PEMENANG

MAX 14 HR DLM

SANG

DLM MAX DLM 5 MAX 7 HR

MAX 14 HR5 HR

DLM 5 HR

MAX2 HR

DLM 5 HR

MAX 5 HR MAX 7 HR

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN

PASCA KUALIFIKASI (Lanjutan)

USULAN CALON PBJ-

1

NTR

AK

SPPB

J-2

MAX K

K P

NW

RN USULAN CALON

PMENANG

KOREKSI ARITMATIK /JSP

P

H

KO

NMAX5 HR SP

MK

UK

AA

N D

O

EVALUASI:• ADMINISTRASI• TEKNIS NE

TAPA

N ME

NANG

ENGG

UNA

B/

GUMU

MAN

SA S

ANGG

AH

RIK

SAA

N

RSA

MA

PEB

BU TEKNIS

• KWAJARN HARGA

PENILAIAN QUA

PEN

PEM

PE

PENG MA

S

PMER BER

JAMINAN PLAKSNAAN

PENETAPAN CALON PEMENANG

MAX 14 HR

DLM 5 HR

MAX2 HR

MIN 5 HR

PLAKSNAANADDM ?

MAX 7 HR MAX 14 HRMAX 5 HR MIN 5 HRMAX 7 HR

MAX 14 HR

By - toto kusnindar

1. Perencanaan (lanjutan)Contoh : Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi( metoda satu sampul dan tidak terjadi sanggahan)

No Uraian KegiatanHari Kerja Ke-

KeteranganNo Uraian Kegiatan Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Pengumuman lelang X X X X X X X 1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet

2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen

X X X X X X 1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhirpengambilan dokumen 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen

3 Penjelasan (Aanwijzing) X paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman

4 Pemasukan penawaran X X batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasanhari setelah penjelasan

5 Pembukaan dokumen penawaran

X hari terakhir pemasukkan dok. penawaran

6 Evaluasi dokumen penawaran

X maksimal 7 hari setelah pembukaan penawaran/

b k hpembukaan penawaran harga (dua sampul)

7 Penilaiaan dan pembuktian kualifikasi

X tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survai lap.)

8 Usulan calon pemenang X Paling lambat 7 hari setelah b k hpembukaan penawaran harga

9 Penetapan pemenang X tidak diatur

10 Pengumuman pemenang

X maksimal 2 hari setelah surat penetapan

11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman

12 Penunjukan pemenang (SPPBJ)

X paling lambat 6 hari sejak pengumuman

13 Penandatanganan kontrak

X paling lambat 14 hari sejakSPPBJ

1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)

BiayaBiaya PengadaanPengadaan:: Honorarium pengelola proyek. [Biaya iklan di media cetak -> di Perpres 54/2010 biaya

iklan bisa ditekan dengan memasukan pengumuman di web]web].

[Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan -> di Perpres 54/2010, biaya penggandaan dokkumen bisa p / , y p ggditekan dengan mengunduh melalui web].

Biaya untuk rapat. Biaya mencari data bagi penyusunan HPS/OE. Biaya untuk peninjauan lapangan.

2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan/ j g

Pengguna

PejabatPejabat PembuatPembuat KomitmenKomitmen (PPK)(PPK): pejabat sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan b /j MMPengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

barang/jasa. PanitiaPanitia PengadaanPengadaan: tim untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa.

MMEENNGGgg

Anggaran/Dewan

Gubernur BI/

PejabatPejabat PengadaanPengadaan: satu orang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dgn nilai s/d Rp 100 juta.

AANNGG

Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD

Unit Unit LayananLayanan PengadaanPengadaan: satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang

KKAATT

bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan14

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

II. ORGANISASI PENGADAAN

10. OrganisasiPengadaan

Organisasi belum di kelompokkan jelas

1. PA/KPA;2. PPK;3. ULP/Pejabatj j

Pengadaan;4. Panitia/Pejabat

Penerima HasilPenerima HasilPekerjaan

11. Perangkat Belum diatur a. Kepala;organisasiULP

b. Sekretariat;c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja .

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan15

/ /NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

12 Tugas dan Belum diatur • mengumumkan Rencana12. Tugas dankewenangan

Belum diaturdengan tegas

• mengumumkan RencanaUmum Pengadaan

• menetapkan Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan

13. Penetapan Pengadaan 1. Paket pengadaanpemenang/penyediaoleh PA/KPA

Barang/Jasadiatas Rp. 50M

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnyadiatas Rp. 100M

di K/L/I atau Kep.Daerah di Daerah

p2. Paket pengadaan Jasa

Konsultansi diatas Rp. 10 MDaerah M

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan16

NO TOPIK KEPPRES80/03

PERPRES 54/10 KET80/03

14. Kuasa Pengguna

Tidak diaturdengan jelas

- Dpt diangkat lebih dari 1(satu) orang sesuai beban

k j / k d liAnggaran (KPA)

pekerjaan/rentang kendali PA.- Di angkat oleh PA (tgkt Pusat)- Ditetapkan oleh Kepalap p

Daerah (tgkt Daerah)- KPA untuk dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuandan tugas pembantuandiangkat oleh PA atas usulKepala Daerah

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan17

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

B PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

15. Tugas danfungsi

- Menetapkandokumen

- menyusun dan menetapkanrencana pengadaan:

pengadaan;

- Menetapkanpemenang;

Spesifikasi teknis;

Rincian HPS

k kpemenang;

Rancangan kontrak

- tidak menetapkan pemenang

menyimpan dan menjaga- menyimpan dan menjagakeutuhan seluruh dokumenpelaksanaan pengadaan

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan18

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

16. Kewenanganlain

Belum diatur denganjelas

• dapat mengusulkan perubahanpaket dan jadwal pekerjaan kpdlain jelas paket dan jadwal pekerjaan kpdPA

• dapat menetapkan

tim pendukung

tim atau tenaga ahli pemberipenjelasan teknis (aanwijzer)

17. Persyaratanmanajerial

- Pendidikan min. D3

- Pendidikan min S1- Tidak ada persyaratan DP3

- DP3 untuk masa 3 tahun terakhirdengan nilai

i i l “B ik”minimal “Baik”.

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan19

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

18. Kewajiban Dalam masa transisi, a. PPK pada K/L/I bersertifikatbersertifikat sebelum memiliki

sertifikat, seseorangyang telah diangkat

j di PPK h

sejak Perpres ini berlaku;

b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana

menjadi PPK harusmengikuti pelatihan.

Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan

c. PPK pada PemerintahProp/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.J

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan20

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

C. ULP/PEJABAT PENGADAAN

19. KewenanganPembentukan ULP

Belum diatur Menteri/pimpinanLembaga/KepalaDaerah/pimpinan Institusi.

20. Fungsi ULP Sama denganpanitia, utkpengadaan

/j

• PengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya

jBarang/jasa > Rp.50 jt

Rp. 100 jt

• Pengadaan JasaKonsultansi Rp.50 jt

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan21

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

21. Kelompok Sama dengan • Berjumlah gasal minimal 3 pkerja ULP

gpanitia, berjumlahgasal, min 3 (tiga) orang sesuai

j g(tiga) orang

• Dapat ditambah sesuai dg kompleksitas pekerjaan.

besaran nilaipekerjaan

p p j• Dapat dibantu aanwijzer

22. Pejabat Melaksanakan • melaksanakan PengadaanjPengadaan Penunjukan

Langsung utkpengadaan

gLangsung

• Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya ≤g

Barang/jasa ≤ 50 jtJ y

Rp. 100 jt• Pengadaan Jasa Konsultansi≤Rp.50 jt≤ p j

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan22

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

23. Tugas,wewenang dan

- menyusun Dok. Pengadaan;

- menetapkan Dok. Pengadaan;menetapkan pemenang utkwewenang dan

tanggungjawab ULP

Pengadaan;- mengusulkan

pemenang

- menetapkan pemenang utk Pengadaan

Barang/Pek.Konstruksi/JasaLainnya ≤ Rp 100 M;Lainnya ≤ Rp.100 M;

Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp. 10 M

j b h- menjawab sanggahan

24. Kewenangan Belum diatur Dapat mengusulkan kpd PPK:lain dengan jelas • perubahan HPS;

• Perubahan spesifikasi.

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan23

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

25 l di i k l h A/ A25. Ketentuanumum

Belum diatur - Ditetapkan oleh PA/KPA

- Dapat dibantu oleh tim/tenagaahli yg ditetapkan PA/KPA

26. Tugas danfungsi

Belum diatur - Memeriksa hasil pekerjaan

M i h il k jfungsi - Menerima hasil pekerjaan

- Membuat dan menandatanganiBerita Acara serah terima

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan24

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

E. PENYEDIA BARANG/JASA

27 Persyaratan KD diberlakukan untuk KD untuk pengadaan27. Persyaratan - KD diberlakukan untuksemua jenis pengadaan

- SKP untuk pengadaan JasaP b

- KD untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi danJasa Lainnya

SKP t k dPemborongan - SKP untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi danJasa Lainnya

28. Kemampu-an Dasar (KD)

- Utk Jasa PemboronganKD=2 NPt

- Utk Barang/Jasa Lainnya,

- Utk Pek. Konstruksi, KD = 3 NPt

- Utk Jasa Lainnya KD = g J y ,KD= 5 NPt

- Utk Jasa KonsultansiKD=3NPt

J y5 NPt

- NPt utk 10 tahunterakhir

- NPt utk 7 tahun terakhir

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan25

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

29. Nilai KD Tidak tegas batasan sama dengan nilai total HPSminimum minimum nilai KD

30. SisaKemampuan

Persyaratan PenyediaJasa Pemborongan

Tidak diwajibkan lagiadanya SKKKemampuan

Keuangan (SKK) Jasa Pemborongan adanya SKK

31. Dukungan • 10 % untuk jasa Minimal 10 % dari nilaiKeuangan dariBank

pemborongan

• 5% untuk selainjasa pemborongan

paket untuk pekerjaankonstruksi

j g

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan26

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

32. SisaK

. Hanyadib l k k

- Pekerjaan konstruksid J L i

Tercantumdi LampiranKemampuan

Paketdiberlakukanuntuk JasaPemborongan

dan Jasa Lainnya

- Usaha kecil KP =5

- Usaha non kecil

di Lampiran

- Nilai SKP tidakdisebutkan

Usaha non kecil KP = 6 atau 1,2 N

- N = Jumlah paketk j b kpekerjaan terbanyak

yang dapat ditanganipada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

B/PK/JL JKP j b t P d 0 100 J t 0 50 J t

JENIS PENGADAANPERSONIL PENGADAAN

Pejabat Pengadaan 0 - 100 Juta 0 - 50 Juta

Panitia Min 3 Orang > gasal >100 Juta > 50 Juta

Unit Layanan

Pengadaan g g

3. Penetapan Sistem Pengadaan3. Penetapan Sistem Pengadaan

M dM d P ilihP ilih BB P k j K k i P k j K k i dd JJ L iL i MetodeMetode PemilihanPemilihan BarangBarang, , Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi dandan JasaJasa LainnyaLainnya(B/P(B/PKK/JL) /JL) sertaserta JasaJasa KonsultasiKonsultasi (JK)(JK): disesuaikan dengan jenis, sifat, nilaibarang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyediabarang/jasa yang ada/mampu melaksanakan pekerjaan yang diadakan.

●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan B/JLB/JL: (i) pelelangan umum/sederhana; (ii)pp p gp g ( ) p g ; ( )penunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv)kontes/sayembara.

●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan PPKK (i) pelelangan umum; (ii) pelelangan●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan PPKK (i) pelelangan umum; (ii) pelelanganterbatas; (iii) pemilihan langsung; dan (iv) pengadaan langsung

●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan JKJK: (i) seleksi umum/sederhana; (ii)penunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv) sayembarapenunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv) sayembara.

3. Penetapan Sistem Pengadaan (lanjutan)

P k lifik i il i k t i d Prakualifikasi: proses penilaian kompetensi dankemampuan usaha serta pemenuhan persyaratanlainnya dari penyedia barang/jasa sebelummemasukan penawaran.

Pascakualifikasi: proses penilaian kompetensi danp p pkemampuan usaha serta pemenuhan persyaratanlainnya dari penyedia barang/jasa setelahlainnya dari penyedia barang/jasa setelahmemasukan penawaran.

3. Penetapan Sistem Pengadaan (lanjutan)N M t d P ilih K l k it P k jNo. Metoda Pemilihan Kompleksitas Pekerjaan

Kompleks Tidak Kompleks

PengadaanPengadaan BarangBarang//JasaJasa LainnyaLainnyaPengadaanPengadaan BarangBarang//JasaJasa LainnyaLainnya

1 Pelelanganumum/sederhana

Pascakualifikasi/Prakualifikasi Pascakualifikasi

2 Pelelangan terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi

3 Pemilihan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi

4 Penunjukan langsung Prakualifikasi -4 Penunjukan langsung Prakualifikasi -

PengadaanPengadaan JasaJasa KonsultansiKonsultansi

1 Seleksi umum Prakualifikasi Prakualifikasi

2 Seleksi terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi

3 Seleksi langsung Prakualifikasi Prakualifikasi

4 Penunjukan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi