12. sosialisasi_hibah.pdf

7/18/2019 12. Sosialisasi_Hibah.pdf

1/27

1

KEBIJAKAN HIBAH DAERAH

Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganKementerian Keuangan R.I.


2/27

DASAR HUKUM & KONSEP HIBAH


3/27

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;

UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

PP 2/2012 tentang Hibah kepada Daerah;

PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

PMK Nomor 188/PMK.07/2008 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada PemerintahDaerah

D A S A R H U K U M

3


4/27

DASAR HUKUM:PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KE DAERAH

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atausebaliknya.

UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalamUndang-undang tentang APBN.

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga

asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau

perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga

ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali (Pasal 1)

Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah dan

dituangkan dalam naskah perjanjian

4


5/27

DASAR HUKUM (lanjutan)

PP 10/2011 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri danPenerimaan HibahHibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Luar Negeri dapat diterushibahkan dan/ataudipinjamkan ke pemerintah daerah (Pasal 3)Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah (Pasal 58)

PP 2/2012 tentang Hibah Daerah

Hibah kepada pemerintah daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari:a)Penerimaan dalam negeri;b)Hibah luar negeri; danc)Pinjaman luar negeri (Pasal 4)

Hibah kepada pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah

untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah(Pasal 6)Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian(Pasal 9)Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah(Pasal 6)

5


6/27

D E F I N I S I:

6

PP 2/2012Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui

perjanjian

Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk

mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa


7/27

SKEMA PEMBERIAN / PENERUSHIBAHAN

KEPADA PEMDA DAN BUMD

B U M D

PEMERINTAH DAERAH

A P B D

PEMBERI HIBAH /

PINJAMAN LUAR NEGERI (LN)

HIBAH LN

PINJAMAN LN

PEMERINTAH PUSAT

A P B N

PENERUSHIBAHAN

PEMBERIAN HIBAH

(sumber: Penerimaan

Dalam Negeri)

Perjanjian Hibah /

Pinjaman

Perjanjian Penerusan

Hibah

Penerusan hibah sebagai:

Hibah

Pinjaman

Penyertaan Modal

7


8/27

A P B N

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAHPUSAT MELALUI K/L

RKA - KL

ANGGARAN PEMBIAYAAN DANPERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)

RA - BUN

Kantor

Pusat

(KP)

Kantor

Daerah

(KD)

Dekon-

sentrasi

(DK)

Tugas

Pemban-

tuan

(TP)

Transfer ke

Daerah

(DAU,

DAK,DBH)

Pinjaman

dan HibahSubsidi

BA. 99

Belanja

Lain-

lain

Mendanai Urusan

Daerah (APBD)Mendanai Urusan Pusat

Dilaksanakan oleh Pemda

DANA APBN KE DAERAH

8


9/27

PENERUSAN DAN PEMBERIAN HIBAH

KEPADA PEMDA

9


10/27

Penerusan Pinjaman LN sebagai Pinjaman/Hibah sesuai PP 10/2011

KemenkeuBappenas

UsulanKegiatan

Calon PPHLN

Daftar Kegiatan)

K/LHibahPemdaPinjaman

Usulan Pinjaman LN

Komitmen pembiayaanPinjamanLN

UsulanPembiayaan

PenilaianPersetujuan/penolakan 5)

Penetapan MK atas kriteria Pinjaman LN yang

akan :

- Diteruspinjamkan kepada Pemda dan

BUMN;

- Dihibahkan kepada Pemda;

- Belanja K/L.

Penyaluran Pinjaman

Negosiasi & penandatanganan NPPLN

Penetapan MK atas penggunaan alokasi tentang rincian daerah

penerima dan persyaratan penerusan pinjaman ke daerah

Proses & penandatanganan NPPP/NPPH

Penyusunan APBN/persetujuan DPR

HibahK/L

Rencana Pemanfatan PLN

Penilaian Kelayakan Kegiatan dandituangkan dalam DRPLN-JM(Blue Book)

Pemda

Pinjaman

Proses on-lending/on-granting

PertimbanganMendagri

PertimbanganMendagri

Proses Perencanaan/Pengadaan Pinjaman LN

Keterangan :

1) Pasal 12 : K/L dan Pemda menyampaikan usulan kegiatan kpd Menteri Perencanaan

2) Pasal 13 dan 14 : Penilaian kelayakan mempertimbangkan Rencana PPLN, Penilaian kriteria kesiapan kegiatan dituangkan dalam

DRPPLN

3) Pasal 15 : DRPPLN sebagai dasar penyusunan Daftar Kegiatan

4) Pasal 19 dan 20 : Usulan pembiayaan PLN yang diteruspinjamkan kepada Pemda dilakukan oleh Pemda dan usulan pembiayaan

PLN yang dihibahkan kepada Pemda dilakukan oleh K/L

5) Pasal 21 : Penilaian oleh Menteri atas usulan pembiayaan.

6) Pasal 22 : Penetapan Menteri Keuangan atas Pinjaman LN yang akan diterushibahkan/diteruspinjamkan.

7) Pasal 25 : Menteri mengajukan usulan Pinjaman Kegiatan kepada calon Pemberi Pinjaman LN8) Pasal 31 dan 32 : Menteri atau pejabat yang diberikan kuasa melakukan perundingan dan penandatanganan LA

9) Pasal 34 : Pinjaman LN yang diteruspinjamankan dituangkan dalam PPPLN, yang dhibahkan dituangan dalam PHPLN

1

2

4

5

3

6

7

8

9

Belanja

K/L

Transfer RKUN ke RKUD;

Pembayaran langsung;

Rekening khusus; Letter of credit (LC);

Pembiayaan pendahuluan.10


11/27

Penerusan Hibah LN sebagai Hibah sesuai PP 10/2011

Keterangan:

1) Pasal 54; - Penilaian berpedoman pada RPJM dan memperhatikan rencana pemanfaatan Hibah

-Hasil penilaian dituangkan dalam DRKH dan disampaikan ke Menkeu untuk digunakan sebagai dasar pengajuan usulan kegiatan

kepada donor

2) Pasal 57; - Hibah LN dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah sepanjang di atur dalam Perjanjian Hibah

- Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani oleh Menkeu atau kuasanya dan Gubernur/Bupati/Walikota

3) Pasal 59; Perundingan hibah dengan calon donor dilakukan oleh Menkeu atau kuasanya dengan melibatkan unsur Kemkeu, Bappenas dan

K/L terkait.

4) Pasal 58; Hibah yang diterushibahkan/teruspinjamkan kepada Pemda wajib dicatat dalam APBN dan APBD

Pasal 66; Menkeu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dalam hal hibah diterushibahkan/diteruspinjamkan kepada Pemda

K/LTermasuk Hibah

LN yang

Diterushibahkan

Penyaluran Hibah

PENERUSAN HIBAHPenetapan MK tentang syarat dan rincian daerah

penerima

PENERIMAAN HIBAH

Penyaluran Hibah

Calon Pemberi Hibah Bappenas Kemkeu

Penilaian :-RPJM

-Rencana Pemanfaatan Hibah

Penganggaran dalam APBN

Usulan

Kegiatan

DRKH

DRKH

1Usulan Kegiatan

yang dibiayai

Hibah

Usulan Kegiatan

yang dibiayai

Hibah

Komitmen

Pemberian Hibah

2

PENGANGGARAN & PENYALURAN HIBAH

4

Proses & Penandatanganan

Perjanjian Penerusan Hibah

Belanja

K/L

Belanja

Hibah

Negosiasi & Penandatanganan

Perjanjian Hibah

3

Transfer RKUN ke RKUD;

Pembayaran langsung;

Rekening khusus; Letter of credit (LC);

Pembiayaan pendahuluan.

11


12/27

PRINSIP & KRITERIA PEMBERIAN

HIBAH KEPADA PEMDA

12


13/27

PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)

13

Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik Mekanisme APBN dan APBD

Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal

Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan

cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri

dilakukan melalui Pemerintah


14/27

KRITERIA PEMBERIAN HIBAH

14

Sumber: Hibah Luar Negeri kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau

kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar

Negeri.

Sumber: Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah

Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan

nasional

Sumber: Penerimaan Dalam Negeri kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan

peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaanaparatur Pemerintah Daerah;

kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkanpenambahan beban pada APBD;

kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan denganpenyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau

kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah


15/27

MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH

15

PENYALURAN DANA

HIBAH

PELAKSANAAN

KEGIATAN

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA MK DANKEPALA DAERAH

PENETAPAN MK:

PEMBERIAN/PENERU

SAN HIBAH KEPADAPEMDA

PENGUSULAN NILAIHIBAH DAN DAFTAR

PEMDA PENERIMAHIBAH

K/L MENKEU PEMDA

Mempertimbangkan:

a) kapasitas fiskal daerah; b)Daerah yang ditentukan oleh

Pemberi Hibah Luar

Negeri; c) Daerah yang

memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh K/L; dan/atau

d) Daerah tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah

Sumber Hibah LN:

Penetapan setelah Perjanjian

Hibah LN ditandatangani

Sumber Pinjaman LN:

setelah Pagu APBN

Sumber Penerimaan DN:

setelah Pagu APBN

Pemda sebagaiImplementing Agency

bertanggung jawab atas

penyelesaian kegiatan dan

penggunaan dana hibah

sesuai Perjanjian Hibah

dan Manual Teknis

Penyaluran dilakukan

berdasarkan kinerjayang diverifikasi K/L


16/27

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

16


17/27

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

17

Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteriatau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang

diberi kuasa.

Perjanjian paling sedikit memuat:a. tujuan;

b. jumlah;

c. sumber;

d. penerima;

e. persyaratan;

f. tata cara penyaluran;

g. tata cara pelaporan dan pemantauan;

h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan

i. sanksi.

*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,

kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.


18/27

PENGANGGARAN HIBAH

18


19/27

PENGANGGARAN HIBAH

PENGANGGARAN DI PUSAT

Hibah dari Pemerintah kepada PemerintahDaerah dianggarkan dalam APBN sebagai

Bagian Anggaran Bendahara UmumNegarasesuai ketentuan perundang-undangan

Dalam hal APBN telah ditetapkan:penerushibahan kepada PemerintahDaerah yang bersumber dari hibah luarnegeri dapat dilaksanakan untukkemudian dianggarkan dalam perubahanAPBN

Setelah APBN Perubahan ditetapkan:penerushibahan kepada Pemerintah dapatdilaksanakan untuk kemudian dilaporkandalam Laporan Keuangan PemerintahPusat.

PENGANGGARAN DI DAERAH

Penerimaan hibah oleh PemerintahDaerah dianggarkan dalam Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sahsebagaijenis pendapatan hibah

Penggunaan dana hibah dianggarkansebagai belanja dan/atau pengeluaranpembiayaan

Dalam hal APBD telah ditetapkan:penggunaan dana hibah dapat

dilaksanakan untuk kemudiandianggarkan dalam Perubahan APBD

Dalam hal Perubahan APBD telahditetapkan: penggunaan dana hibahdapat dilaksanakan untuk kemudiandilaporkan dalam Laporan KeuanganPemerintah Daerah.

19


20/27

PENYALURAN DANA HIBAH

20


21/27

HUBUNGAN FUNGSI:

PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH

21

KEMENTERIAN KEUANGAN

KPA - HPD

KEMENTERIAN PU

(EXECUTING AGENCY)

PEMERINTAH DAERAH

(IMPLEMENTING AGENCY)

Verifikasi


22/27

PENYALURAN HIBAH [PMK 169/2008]

PEMDA K/L KEMENKEU

Pihak ketiga

Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi

Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi3

Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD4

2

1Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah

5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3

22


23/27

PENYALURAN HIBAHPP 2/2012

23

Penyaluran hibah berdasarkan permintaanpenyaluran dana dari Pemerintah

Daerah

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan

capaian kinerja.

5 Mekanisme penyaluran:

a.pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;

b.pembayaran langsung;

c.rekening khusus;

d.letter of credit (L/C); atau

e.pembiayaan pendahuluan.


24/27

PROGRAM DAN OUTPUT

24


25/27

No KegiatanWaktu

PelaksanaanTotal Alokasi

Daerah

PenerimaOutput

1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55

Miliar

35 Terpasangnya 77.000 Sambungan

Rumah (SR) Air Minum (berfungsi

telah diverifikasi KemPU)

2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan

Air Limbah (berfungsi verifikasi

KemPU)

3 Infrastructure Enhancement

Grant (IEG) - Sanitasi

2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan

dan air limbah di 21 kab/kota

(berfungsi telah diverifikasi KemPU)

4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan

untuk mendukung pengoperasian

Bus Rapid Transit

5. Local Basic Education Capacity

(L-BEC)

2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan

peningkatan kapasitas di bidang

pendidikan di 50 kab/kota6. Water and SanitationSub

Program D (WASAP-D)

2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi

berbasis masyarakat dan berbasis

institusi (verifikasi KemPU)

HIBAH DAERAH T.A. 20102012: PROGRAM& OUTPUT

25

PROGRAM & TARGET OUTPUT 2013 2015


26/27

N

OKEGIATAN SUMBER

WAKTU

PELAKSANAANNILAI HIBAH

DAERAH

PENERIMATARGET OUTPUT

1. Mass Rapid Transit

(MRT)

Pinjaman JICA 2009 - 2019 Rp 5,6 T 1 Pemda Terbangunnya prasarana

MRT untuk koridor lebak

bulus-dukuh atas

2. Hibah Air Minum II Hibah AusAID 2012 2015 Rp 569,85 M

(proses)

100 Pemda Terpasangnya 300.000

Sambungan Rumah (SR) Air

Minum bagi MBR

3. Water Resources and

Irrigation System

Management Project APL 2 (WISMP-2)

Pinjaman

World Bank

2012 2016 Rp 575 M 101 Kab/Kota

14 Provinsi

Desain Irigasi, fisik irigasi

dan pelatihan kelompok

petani

4. Development of

Seulawah Agam

Geothermal in NAD

Province

Hibah dari

Pemerintah

Jerman (KfW)

2012 2014 Rp 61,2 M 1 Pemda Terlaksananya pengeboran

wilayah kerja panas bumi

5. Hibah Air Limbah II Hibah AusAID 2012 2015 Rp 45 M 4 Pemda Terpasangnya 9000

Sambungan Rumah (SR)Pengelolaan Air Limbah bagi

MBR

6. Sanitation-Australia

Indonesia Infrastructure

Grant (SAIIG)

Hibah AusAID 2012 - 2015 Rp 209 M

(proses)

39 Pemda Pembangunan sarana

persampahan dan air limbah

7. Provincial Road

Improvement &

Maintenance

Hibah AusAID 2012 - 2015 Rp 122 M

(proses)

1 Pemda Pemiliharaan Rutin,

Pemeliharaan Berkala,

Rehabilitasi dan Peningkatan

Jalan, Rekonstruksi

PROGRAM& TARGETOUTPUT: 2013 - 2015


27/27

TERIMA KASIH

27

12. sosialisasi_hibah.pdf

Documents