Sariman Bs & Dasril Adnin: Tinjauan Yuridis Sosiologis Batas-Batas Maritim Antara Republik IndonesiaDengan Malaysia

Jurnal Sains dan Inovasi IV(2) 102-114 (2008)

102

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGISBATAS-BATAS MARITIM ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN MALAYSIA

OlehSariman BS & Dasril Adnin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRAK

Masih banyak pulau yang terletak sebagai pulau terluar dari negara kepulauan Indonesia sesuai dengankonvensi hukum laut 198yang harus mendapat perhatian dan dijaga dalam berbagai segi. Lobi-lobi tingkat tinggimerupakan salah satu jalan untuk menyatukan konsepsi dengan negara tetangga salah satunya dengan Malaysia.Batas-batas maritim merupakan salah satu cermin perwujudan dan kewibawaan setiap negara dan merupakankomponen penting penegakkan hukum di Indonesia terutama Hukum Laut Indonesia. Keutuhan NKRI sudahmerupakan harga mati, maka batas-batas maritim Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga harusdibicarakan secara bilateral, perundingan dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip hidup bertetanggayang baik (Good Neighbur Policy)._________________________________Keywords: Yuridis, Maritim, Malaysia

PENDAHULUAN

Roda diplomasi untukmenyelesaikan selisih pandangan soalPulau Ambalat khususnya terusditempuh. Inisiatif ini ditandaidengan pertemuan Presiden RepublikIndonesia dengan Perdana MenteriMalaysia setelah itu Menteri LuarNegeri (Menlu) Indonesia denganMenlu Malaysia.

Masalah perbatasan keduanegara perlu diselesaikan denganjalan yang paling baik dan tidakmenimbulkan konfrontasi fisik.Indonesia, sebagai negara kepulauan,memiliki perairan yang langsungberbatasan dengan negara tetangga.Ada 10 negara yang perairannyaberbatasan langsung dengan RepublikIndonesia, yaitu: Malaysia,Singapura, Thailand, India, Filipina,Vietnam, Papua Nugini, Australia,Palau dan Timor Leste. Penetapan

batas-batas maritim tersebut sangatpenting dilakukan dalam rangkapenegakan kedaulatan dan hukum diwilayah yurisdiksi Indonesia di laut,pengelolaan sumber daya alam danpengembangan ekonomi kelautan.

Penetapan batas-batas maritimdengan negara-negara tetanggadilakukan berdasarkan beberapaperaturan, antara lain: Hukum LautInternasional dan pada saat inidigunakan ketentuan Konvensi PBBTentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)yang telah diratifikasi olehPemerintah Indonesia melalui UU No.17 Tahun 1985, UU No. 6 Tahun 1996dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38Tahun 2002.

Permasalahan tentang batas-batas maritim Pemerintah Indonesiadengan negara tetangga ternyatasampai saat ini masih banyak yangbelum terselesaikan. Berdasarkanhasil identifikasi, ternyata baru batas-

Sariman Bs & Dasril Adnin: Tinjauan Yuridis Sosiologis Batas-Batas Maritim Antara Republik IndonesiaDengan Malaysia

Jurnal Sains dan Inovasi IV(2) 102-114 (2008)

103

batas maritim antara Indonesiadengan Australia yang sudahdiselesaikan secara lengkap,sedangkan batas maritim dengannegara tetangga lainnya barudilakukan penetapan batas-batasDasar Laut (Landas Kontinen) dansebagian batas-batas Laut Teritorial.

Penetapan batas-batas maritimdengan negara-negara tetanggadiperlukan untuk memperolehkepastian hukum yang dapatmendukung berbagai kegiatankelautan, seperti: penegakankedaulatan dan hukum di laut,perikanan, wisata bahari, eksplorasilepas pantai (off shore), transportasilaut dan lainnya.

Uraian di atas sudahmemberikan gambaran, betapakrusialnya perbatasan antara RepublikIndonesia dan Malaysia, maka untukmembatasi ruang lingkup masalahyang dihadapi dalam penelitian iniadalah bagaimana menentukanperbatasan kedua negara secaraHukum Laut Internasional ?

METODE PENELITIANPenyaji dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan normatifdengan mengkaji dokumen-dokumen,referensi maupun doktrin-doktrinyang relevan dan didukung data yangakurat.

Berdasarkan observasi analisispeneliti saat ini Pemerintah Indonesiamerubah cara penentuan lautteritorialnya dengan mengeluarkanDeklarasi Djuanda pada tanggal 13Desembcr 1957. Deklarasi inimenentukan bahwa lebar lautteritorial Republik Indonesia adalah

12 mil laut diukur dari garis yangmenghubungkan titik-titik terluarpada pulau-pulau terluar NegaraIndonesia, serta segala perairan disekitar, di antara dan yangmenghubungkan pulau-pulauwilayah Republik Indonesia sebagaisatu kesatuan yang tidak dapatdipisah-pisahkan.

Deklarasi Djuanda sebagai-mana telah dikutip di atas merupakansaat lahirnya suatu konsepsi yangmerombak sistem hukum lamamenjadi azas negara kepulauan.Konsepsi ini terkenal dengan namakonsepsi Wawasan Nusantara dandiundangkan dalam bentuk UU No. 4Perpu Tahun 1960.

PP Pengganti Undang-Undang(Perpu) No. 4 Tahun 1960Pengaturan perairan Indonesia

yang telah ditetapkan dasar-dasarnyadalam Deklarasi Djuanda 1957ditetapkan menjadi sebuah undang-undang dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang.

Ketentuan pokok dari konsepsinegara kepulauan yang diundangkandalam bentuk UU No. 4 Perpu Tahun1960, yaitu :Perairan Indonesia ialah laut wilayahIndonesia beserta perairan pedalamanIndonesia.1. Laut wilayah Indonesia ialah lajur

laut selebar dua belas mil lautyang garis luarnya diukur tegaklurus atas garis pangkal atau titikpada garis pangkal yang terdiridari garis-garis lurus yangmenghubungkan titik-titik terluarpada garis air rendah daripadapulau-pulau atau bagian pulau-

Sariman Bs & Dasril Adnin: Tinjauan Yuridis Sosiologis Batas-Batas Maritim Antara Republik IndonesiaDengan Malaysia

Jurnal Sains dan Inovasi IV(2) 102-114 (2008)

104

pulau yang terluar dalam wilayahIndonesia.

2. Perairan pedalaman Indonesiaialah semua perairan yang terletakpada sisi darat dari garis pangkal.

3. Hak lintas damai kendaraan asingmelaui perairan pedalamandijamin selama tidak merugikankepentingan negara danmengganggukeamanan/ketertiban.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996Undang-Undang No. 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesiadikeluarkan sebagai pengganti PerpuNo. 4 tahun 1960 yang sudah tidaksesuai lagi dengan UNCLOS 1982.

Dalam UU No. 6 tahun 1996tentang Perairan Indonesia, Bab IKetentuan Umum pada Pasal 1 telahdiberikan berbagai pengertianmengenai hal-hal yang terkait dengankegiatan penentuan batas wilayahlaut, seperti pengertian mengenai:negara kepulauan, pulau, kepulauan,garis air rendah. teluk, dan alur laut.

Pasal 10 ayat 1 mengaturpenetapan batas laut teritorial apabilaterdapat pantai Indonesia yangletaknya berhadapan atauberdampingan dengan negara lain,maka garis batas dengan negaratersebut adalah garis tengah yangtitik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal. Ayat2 menyatakan ketentuan pada ayat 1,tidak berlaku apabila terdapat alasanhak historis atau keadaan khusus lainyang menyebabkan perlunyamenetapkan batas laut menurut carayang berbeda dengan ketentuantersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP)tentang daftar koordinat geografistitik-titik garis pangkal kepulauanIndonesia diperlukan untukmenggambarkan batas-batas wilayahperairan Indonesia. Dalam PP No. 38ini, untuk menentukan koordinatgeografis dari titik-titik terluar garispangkal guna menetapkan lebar lautteritorial didasarkan pada ketentuanPasal 3, 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia danMalaysia dalam berbagai pertemuansaling mempertegas komitmen bahwamasalah Ambalat harus diselesaikandengan persuasif dan damai.Statement kedua belah pihak dapatditinjau dari beberapa sudut pandangantara lain ;

Hukum Laut InternasionalHukum Laut Internasional

bertujuan untuk menciptakan suatusistem hukum yang teratur mengenaihubungan internasional antaranegara-negara yang didasarkanprinsip keadilan dan dijalankan secarauniversal.

a. Klaim Batas Laut Bangsa EropaKlaim batas laut bangsa Eropabermula dari jatuhnya Konstantinopel(Istambul) ke tangan Turki 1453,memaksa bangsa-bangsa Eropamenemukan jalan lain ke Timurmisalnya Portugis sampai dikepulauan Maluku melalui Samudera

Sariman Bs & Dasril Adnin: Tinjauan Yuridis Sosiologis Batas-Batas Maritim Antara Republik IndonesiaDengan Malaysia

Jurnal Sains dan Inovasi IV(2) 102-114 (2008)

105

Atlantik, Tanjung Harapan dan Indiayang mengklaim seluruh samuderayang dilaluinya sebagai miliknya.Demikian pula Spanyol yang jugasampai ke Maluku, melalui SamuderaPasifik menuntut samudera itumiliknya. Klaim Portugis dan Spanyolitu disetujui oleh Paus Alexander VItahun 1493 dan dikukuhkan denganperjanjian Tordesillas 1494(Kusumaatmadja 1986, dalamPUSPICS 2001).

Sementara itu negara-negaraEropa lainnya seperti Denmark danInggris juga menuntut laut di sekitarnegaranya sebagai miliknya, klaimdomini moris oleh Denmark atas lautBaltik dan laut Utara Norwegia danInggris atas wilayah di sekitarnya(mare anglicanum). Klaim tersebutmemancing reaksi keras Belanda.

b. Konvensi PBB Tentang HukumLaut Tahun 1982

Konferensi PerserikatanBangsa-Bangsa telah berhasilmewujudkan hukum lautinternasional melalui United NationsConvention on the Law of the Sea(UNCLOS 1982) yang telahditandatangani oleh 117 negarapeserta termasuk Indonesia diMontego Bay, Jamaica pada tanggal 10Desember 1982 dan telah diratifikasioleh Republik Indonesia dengan UUNo. 17 tahun 1985.

Dibandingkan dengan KonvensiJenewa 1958, UNCLOS 1982 mengaturrezim-rezim hukum laut lengkap dansatu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, antara lain: Laut Teritorial(Territorial Sea), Zona Tambahan(Contiguous Zone),Zona Ekonomi

Eksklusif (Exclusive Economic Zone),Laut Lepas (High Seas) dan LandasKontinen (Continental Shelf).

Implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentangHukum Laut (UNCLOS 1982) yangbertalian ketentuan-ketentuanpenarikan garis pangkal (base line)untuk menentukan batas maritimantara lain :a. Garis Pangkal Normal (Normal

Baseline)