1-bab i pendahuluan

Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013

Pendahuluan | I - 1 Laporan Akhir

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pandangan Umum

Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam di dunia demikian

menurut United Nations International Stategy for Disaster Reduction (UNISDR; Badan PBB

untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana).Berbagai bencana alam mulai

gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan

kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia.

Bahkan untuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama

dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal

akibat bencana alam.Inilah yang memposisikanIndonesia sebagai negara dengan resiko dan

dampak bencana alam tertinggi di dunia.

Dari berbagai jenis bencana alam, United Nations International Stategy for Disaster

Reduction (UNISDR) memeringkat (ranking) jumlah korban pada 6 (enam) jenis bencana

alam yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin topan, dan

kekeringan.

Dan dari keenam jenis bencana alamtersebut, Indonesia menduduki peringkat

pertama pada dua bencana alam yakni tsunami dan tanah longsor, peringkat ketiga pada

gempa bumi, dan peringkat keenam pada banjir.Hanya di dua bencana alam yakni

kekeringan dan angin topan, Indonesia tidak pada daftar pendek pemeringkat.

Rencana Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagai usaha secara sistematis untuk

mengidentifikasi potensi bencana. Secara umum terdapat peristiwa bencana yang terjadi

berulang setiap tahun. Meskipun bencana datang secara rutin dan mudah diprediksi, namun

penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh

berbagai hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial, sektoral dan kurang

terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah dan dilakukan hanya

pada kondisi kedaruratan. Selain itu juga diakibatnya belum tersedianya informasi tentang

peta kerawanan bencana serta sistem mitigasi bencana yang jelas dan terukur.

http://alamendah.wordpress.com/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/

http://alamendah.wordpress.com/2011/08/29/indonesia-negara-paling-rawan-bencana-alam/



http://alamendah.wordpress.com/2011/02/07/banjir-mengepung-rumahku/

http://alamendah.wordpress.com/2010/09/18/4-408-kali-bencana-alam-dalam-5-tahun/



Kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non-pemerintah telah

menimbulkan perubahan mendasar pada sistem penanganan bencana. Kebijakan otonomi

daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta

mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya dan

resiko bencana yang melekat pada kebijakan ini sering dipahami hanya sebagai keleluasaan

untuk memanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secara

bertanggung jawab.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam

perlindungan rakyat oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan

penanganan bencana sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah

suatu pekerjaaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan yang

terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari

sektor pemerintah, lembaga masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.

1.2 Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak di dataran tinggi / high

land (sebagian berada di kawasan Pegunungan Meratus), dataran tengah / middle land, dan

dataran rendah / low land di kawasan pesisir. Pada dataran tinggi, terdapat kawasan potensi

bencana longsor dan erosi, sedangkan untuk kawasan dataran menengah tergantung dari

kondisi fisik dasar kawasannya, untuk kawasan permukiman masih dimungkinkan adanya

bahaya bencana, sedangkan pada kawasan dataran rendah di kawasan pesisirnya, terdapat 2

(dua) ancaman bahaya dan potensi bencana, bencana yang berasal dari hulu seperti banjir/

genangan, dan bahaya yang berasal dari lautan lepas, banjir ROB/ masuknya air laut ke

daratan dan perubahan garis pantai yang semakin masuk kedalam daratan. Keadaan seperti

itu menimbulkan ketidakseimbangan ekologi dan degradasi lingkungan permukiman.

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu

wilayah dan kurun wantu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam,

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan



masyarakat.Mitigasi Bencana adalah istilah yang digunakan untuk menujukkan pada semua

tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum

bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka

panjang.Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi

mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan United NationsInternational Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR),

bahaya ini dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu :

1) Bahaya beraspek geologi, antara lain gempabumi, tsunami, gunungapi. longsor.

2) Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara lain: banjir, kekeringan, angin topan,

gelombang pasang.

3) Bahaya beraspek biologi, antara lain : wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman.

4) Bahaya beraspek teknologi, antara lain : kecelakaan transportasi, kecelakaan industri,

kegagalan teknologi.

5) Bahaya beraspek lingkungan, antara lain : kebakaran hutan, kerusakan lingkungan,

pencemaran limbah.

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sabagai salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari

kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi.Kerentanan fisik

(infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor

bahaya (hazard) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator

sebagai berikut : penggunaan lahan; kepadatan bangunan, kemiringan lahan, jenis tanah,

geologi, curah hujan dan hidrologi

Resiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan

ancaman bahaya (hazard) yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat

tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan roman

muka bumi baik dari aspek internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah

dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin

meningkat.

Rencana Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagai usaha secara sistematis untuk

mengidentifikasi potensi bencana. Secara umum terdapat peristiwa bencana yang terjadi



berulang setiap tahun. Meskipun bencana datang secara rutin dan mudah diprediksi, namun

penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh

berbagai hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial, sektoral dan kurang

terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah dan dilakukan hanya

pada kondisi kedaruratan. Selain itu juga diakibatkan belum tersedianya informasi tentang

peta kerawanan bencana serta sistem mitigasi bencana yang jelas dan terukur.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam

perlindungan rakyat oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan

penanganan bencana sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah

suatu pekerjaaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan yang

terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari

sektor pemerintah, lembaga masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan

mitigasi (aspek - aspek mengenai antisipasi, penanganan, dan pengelolaan)

kebencanaan di daerahnya sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, dan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

2) Mengkaji indikator dalam penentuan wilayah rawan bencana (bencana geologi,

meteorologi, dan antropogenis) dan mitigasi bencana.

3) Menyusun basis data tata ruang kawasan rawan bencana dan mitigasi bencana.

4) Penyusunan peta kawasan rawan bencana berdasarkan Sistem Informasi

Geografis (GIS) yang mendukung proses perencanaan, penataan, monitoring,

dan evaluasi tata ruang kawasan rawan bencana.

5) Menyusun kebijakan dan strategi mitigasi termasuk penataan kelembagaan

managemen bencana dan rancangan program serta strategi penanganan

bencana secara terpadu dan berkesinambungan.



b. Tujuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi

Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu

adalah teridentifikasinya kejadian dan potensi bencana. Tujuannya antara lain:

1) Mengantisipasi kejadian bencana yang disebabkan oleh semakin pesatnya

pemanfaatan ruang dan faktor alam.

2) Mengidentifikasi kejadian dan potensi yang selama ini yang sudah dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

3) Meningkatkan mutu lingkungan hidup dan mendukung keseimbangan

ekosistem

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Kerangka Acuan Kerja ini meliputi sasaran

fungsional, sasaran operasional dan sasaran lokasi.

Sasaran Fungsional adalah:

1) Teridentifikasinya kejadian dan potensi bencana sebagai masukan teknis bagi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk rincian penanganan dan

pengelolaan.

2) Tersedianya data yang akurat dan lengkap mengenai kebencanaan.

3) Tersedianya peta lokasi-lokasi bencana

4) Tersedianyapeta rawan bencana yang representatif dan bermanfaat bagi

perencanaan pembangunan

Sasaran Operasional adalah terlaksananya kegiatan sesuai dengan pekerjaan yang

tertuang dalam DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daeran Kabupaten

Tanah Bumbu.

Sasaran Lokasi yaitu 10 kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4 Dasar Hukum

Beberapa peraturan terkait dapat dipakai sebagai referensi:

1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang -Undang ini membuat terobosan sangat mendasar dengan menyatakan

dalam konsideran “menimbang” bahwa penataan ruang seharusnya berbasis

mitigasi bencana. Amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan



Ruang menekankan bahwa secara garis besar dalam penyelenggaraan penataan

ruang diharapkan :

a) Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna

serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

b) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;

c) Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dengan demikian tentunya Penataan Ruang dalam mempertimbangkan potensi,

kondisi, permasalahan, prospek suatu daerah dan berbagai tantangan yang

dihadapi termasuk pula memperhatikan daerah rawan bencana sebagai basis

dalam mengembangkan dan mengelola suatu daerah.

2) Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam undang-undang ini selain definisi bencana yang disebutkan lebih

komprehensif juga diatur pengelolaan dan kelembagaan di tingkat pusat sampai

daerah beserta pembagian tanggung jawabnya.Termasuk dalam komponen

utama di dalam rencana aksi dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana

yaitu, melakukan identifikasi, asesmen, dan pemantauan terhadap resiko

bencana dan pemantauan terhadap berbagai resiko benacna dan meningkatkan

kemampuan deteksi dini.Salah satu fokus dalam dalam penanggulangan bencana

yang dicantumkan dalam undang-undang ini adalah penguatan Penataan

Ruang.Dalam hal ini berarti bahwa domain pengelolaan dampak bencana

sesungguhnya tidak hanya bergerak pada segi penaggulangan saja (ex post),

melainkan harus pula memasukkan segi antisipasi (ex ante).

3) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

a) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya untuk

mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan

fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

b) Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan

Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan



mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

c) Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan

Pulau–Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib

memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan

wilayahnya (Pasal 56).

4) Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 33 Tahun 2006 Tentang Mitigasi

Bencana

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu :

a) Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana;

b) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam

menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana;

c) Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara

penyelamatan diri jika bencana timbul, dan

d) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untukmengurangi ancaman

bencana.

Berbagai potensi bencana diuraikan dalam pedoman ini :

a) Bencana Banjir

b) Bencana Longsor

c) Bencana letusan Gunung Api

d) Bencana Gempa Bumi

e) Bencana Tsunami

f) Bencana Kebakaran

g) Bencana Kekeringan

h) Bencana Angin Siklon Tropis

i) Bencana Wabah Penyakit

j) Bencana Kegagalan Teknologi

k) Bencana Konflik

Dalam hal Identifikasi Kawasan Rawan Bencana dikhususkan pada Kawasan Rawan

Bencana Geologi. Untuk itu beberapa Pedoman dapat dipakai sebagai literatur yaitu:



a) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan

Rawan Gempa Bumi

b) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor

c) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir

d) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Tsunami

Pedoman-pedoman ini diatur dengan Peraturan Menteri pekerjaan Umum No.21, 22,

23 dan 24 Tahun 2007

5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011

tentang Standarisasi Data Kebencanaan.

Peraturan ini menjelaskan tentang standarisasi data kebencanaan yang

dikelompokkan kedalam 3 (tiga) tahap yaitu :

a) Data pra bencana, merupakan basis data yang dapat digunakan apabila

diperlukan. Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi geografis, geologis,

iklim, ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Ketersediaan data tersebut

akan membantu sebagai informasi awal dalam penanganan bencana.

b) Data tanggap darurat, merupakan rekapitulasi kejadian bencana mulai dari

tempat kejadian, korban sampai dengan dampak yang ditimbulkan. Formulir ini

diisi oleh BPBD/OPD yang menangani bencana yang bersumber dari OPD yang

mengelola data terkait dengan tanggap darurat dengan petunjuk pengisiannya.

c) Data pasca bencana, adalah data yang dikompilasi setalah terjadi bencana. Data

yang dibutuhkan adalah data kerusakan aset yang mencakup lima sektor:

pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor. Kerusakan

dimaksud meliputi : tingkat kriteria kerusakan rusak berat, rusak sedang dan

rusak ringan.

1-bab i pendahuluan

Documents