bab i pendahuluan bolmut
DESCRIPTION
ggggggTRANSCRIPT
Bab I
PendahuluanPendahuluan1.1 Latar Belakang
Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka Pemerintah
Daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di
daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi
daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan
mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga
memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka
meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam
bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan
pengembangan sumber daya manusia. Isu Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
di Indonesia tertuang dalam target 10 dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium
Development Goals). Target ke-10 yang merupakan bagian dari Tujuan (goal) ke-7 MDG’s
tersebut berbunyi “Menurunkan Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap
Sumber Air Minum Yang Aman dan Berkelanjutan Serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada tahun 2015
”. Seperti yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014. Pelayanan yang mengacu pada SPM tersebut seperti : Sumber Daya Air, Air
Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) dan
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.
Isu pembangunan air minum dan sanitasi turut disertakan mengikat fakta bahwa
penyediaan layanan sanitasi nasional yang layak sangat tergantung dengan ketersediaan air minum
yang layak pula, sementara penanganan sanitasi juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas
sumber daya air minum. Selain itu, mengingat pencapaian MDG’s air minum kita 67,78 persen di
tahun 2015 sedangkan kondisi nasional saat ini adalah 54 persen, artinya masih ada gap sebesar 12
persen yang harus ditargetkan sampai dengan tahun 2015.
Pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi dan air Minum di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara selama ini sudah berjalan cukup baik, namun pelaksanaannya masih belum
terkoordinir dengan baik dan masih dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja yang
berhubungan dengan kegiatan ini, begitu juga peran serta dari masyarakat dirasakan masih kurang.
Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan Pemerintah dalam menyingkapi
penyehatan lingkungan guna mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya
cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat
terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku
masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah
tangga tidak memenuhi syarat kesehatan, buang air besar di tepian pantai dan kebun. Apabila
keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti
meningkatnya kasus penyakit menular, diantaranya penyakit diare, typus, disentry dan penyakit
kulit serta penyakit lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup
manusia.
Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih konkrit dengan memberikan
perhatian ekstra terhadap pembangunan sektor sanitasi dan air minum. Perhatian dan prioritas
terhadap sektor sanitasi dan air Minum ini bukanlah merupakan kebijakan yang berdiri sendiri,
karena kebijakan ini selaras dengan beberapa kebijakan serupa, baik ditingkat nasional maupun
internasional. Selaras dengan kebijakan internasional karena kebijakan prioritas terhadap sektor
Sanitasi dan Air Minum yang diambil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai
dengan ratifikasi Milenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit
pada tahun 2002, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk yang
tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar pada tahun 2015.
Selaras dengan kebijakan nasional, karena kebijakan prioritas terhadap sektor sanitasi dan air
minum yang diambil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini juga sesuai dengan
amanat pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan bahwa sektor sanitasi dan air Minum merupakan salah satu urusan wajib daerah,
juga memiliki harmoni dengan RPJMN tahun 2010-2014, terutama pada Sub-Bidang Perumahan
dan Permukiman, yang secara eksplisit menyebutkan dengan jelas berbagai sasaran pembangunan
sektor sanitasi dan air Minum.
Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan
berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat dan dilakukan
melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach) .
Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-
kegiatan yang masyarakat inginkan, bersedia untuk berkontribusi dan membiayai dan dapat
mengelola dan memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap
kegiatan yang dilakukan dan mengelola secara sukarela. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha
pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan,
melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan
kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan lingkungan sekolah.
Untuk saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membentuk
Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Surat Berdasarkan
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 61 tahun 2011 dan SK Sekretaris Daerah
selaku Ketua Kelompok Kerja tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Putih sanitasi dan
Strategi sanitasi Kota (SSK).
Pokja PPSP akan bekerja untuk menyusun Buku Putih Sanitasi dan pemukiman Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih
merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun Strategi Sanitasi dan
Pemukiman Kabupaten Jangka Menengah. Buku Putih Sanitasi dan Pemukiman Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi dan pemukiman
pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masing-masing SKPD terkait
serta data primer dari hasil study yang dilakukan oleh Pokja PPSP. Untuk mendukung data
sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa survey pendukung seperti : Environmental Health Risk
Assesment (EHRA). Buku Putih Sanitasi dan Pemukiman menjadi dasar yang kuat bagi
pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi di kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai salah satu target
dalam Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum
mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan
laporan UNDP terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bangsa Indonesia berada di peringkat
ke-108 dari 177 negara. Kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa dapat diukur dengan
IPM, 3 indikator itu merupakan gabungan dari tiga variabel, yakni tingkat ekonomi, pendidikan,
dan kesehatan. Di sektor kesehatan, variabel yang digunakan dalam menghitung IPM adalah Umur
Harapan Hidup (UHH), pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dan memadai dalam
upaya meningkatkan UHH itu. Hal itu jelas tercantum dalam Perpres No : 5 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN tercantum pula
sasaran pembangunan kesehatan sampai tahun 2009 yaitu meningkatnya UHH dari 66,2 tahun
menjadi 70,6 tahun. Gambaran kondisi umum pembangunan sanitasi di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara menyangkut pembangunan pembuangan limbah, pembuangan sampah dan
drainase dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah berikut ini :
Tabel 1.1
Target RPJMN 2014, Target RPJMD Provinsi Sulut,
Target RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kondisi Umum Sanitasi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
RPJMN 2010 -
2014
Peraturan
Menteri PU No.
14 Tahun 2010
RPJMD
Provinsi Sulut
RPJMD
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
Kondisi
sanitasi saat
ini di Kab.
Bolaang
Mongondow
Utara
Stop BABs pada
akhir tahun 2014,
perluasan
layanan air
limbah
meningkat dari
20 % di 16 kota
(5 diantaranya
system baru)
Tersedia-nya
akses terhadap
sitem
pengelolaan off
site bagi 10 %
total penduduk,
baik melalui
Tersedianya sistem
air Limbah
setempat yang
memadai 60% dari
seluruh luas Kota
sampai dengan
Tahun 2014
Seluruh sentra
ekonomi
memiliki
akses
transportasi
yang lancar,
listrik, air
bersih, irigasi
dan sanitasi
yang handal.
Seluruh
kawasan
pemukiman
memiliki
akses
Kondisi
umum
penanganan
limbah cair
rumah tangga
di Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
sebagian
sudah
menggunakan
sarana
pengolahan
limbah
(SPAL)
RPJMN 2010 -
2014
Peraturan
Menteri PU No.
14 Tahun 2010
RPJMD
Provinsi Sulut
RPJMD
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
Kondisi
sanitasi saat
ini di Kab.
Bolaang
Mongondow
Utara
system sekala
kota 5 % dan
skala komunal 5
%, serta
penyediaan akses
dan peningkatan
kualitas ter-
hadap system air
limbah setempat
(on site) yang
layak bagi 90 %
total penduduk
transportasi
yang lancar,
listrik, air
bersih, fasum
dan sanitasi
yang handal.
- Persentase
rumah tidak
layak huni
yang
direhabilitas
- Persentase
kawasan
pemukiman
yang bebas
banjir
Pembenahan
infrastruktur
disebabkan
karena
infrastruktur
belum
tersedia atau
sudah
tersedia, tetapi
tidak
memadai
meliputi
prasarana
transportasi,
air bersih,
perkantoran,
sederhana
berupa saluran
limbah yang
disalurkan ke
got/saluran
air, dan
sebagian kecil
pengolahan
limbah
dialirkan ke
septic
tank/cubluk
khusus
Meningkatnya
sam-pah yang
terangkut hingga
80% rumah
tangga di daerah
perkotaan
Timbulan sampah
yang berkurang ke
TPA adalah 20 %
untuk 2014.
Pengangkutan
Sampah 70% untuk
2014
Percepatan
penanganan
kawasan
lingkungan
perumahan serta
penciptaan
lingkungan yang
sehat dan
produktif.
Penanganan
sampah di
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
khususnya
untuk kota
boroko saat
ini berada di
bawah kendali
Pemerintah
Kabupaten
melalui Badan
Lingkungan
Hidup. Pola
pengelolaan
sampah yang
dilakukan
RPJMN 2010 -
2014
Peraturan
Menteri PU No.
14 Tahun 2010
RPJMD
Provinsi Sulut
RPJMD
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
Kondisi
sanitasi saat
ini di Kab.
Bolaang
Mongondow
Utara
perumahan
penduduk
miskin, listrik,
telekomunikas
i,
kebersihan/pe
rsampahan,
irigasi dan
drainase,
prasarana
dibidang
perikanan,
pasar
tradisional,
dan lain-lain.
Persentase
usaha yang
menerapkan
manajemen
IPAL
(Instalasi
Pengolahan
Air Limbah)
secara benar.
Pengembanga
n Kinerja
Pengelolaan
Air Minum
dan Air
Limbah.
Presentase
penurunan
sudah
menganut
paradigma
“kumpul-
angkut-
buang”.
Tempat
pembuangan
akhir sampah
(TPA) berada
di desa
Komus
berjarak 7 km
dari pusat
kota Boroko.
Luas areal
yang
disiapkan
untuk TPA ini
seluas 8
hektar dan
telah
dimanfaatkan
seluas 4 ha.
Pengelolaan
TPA
menggunakan
sistem
controllandfill
dan
pengomposan
dengan
RPJMN 2010 -
2014
Peraturan
Menteri PU No.
14 Tahun 2010
RPJMD
Provinsi Sulut
RPJMD
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
Kondisi
sanitasi saat
ini di Kab.
Bolaang
Mongondow
Utara
Limbah
Industri.
Timbunan
sampah yang
ada di TPA
Komus pada
tahun 2010
sebanyak 9
m3/hari
Berkurangnya
wilayah
genangan
permanen dan
temporer hingga
22.500 Ha di 100
kawasan strategis
perkotaan
SPM tingkat
pelayanan adalah
60% pada tahun
2014
SPM Ketersediaan
sistem jaringan dan
pengolahan air
limbah adalah 5%
pada tahun 2014
Pembangunan
infrastruktur
pendukung
seperti jalan dan
jembatan yang
menghubungkan
antar kabupaten,
telekomunikasi
dan informasi,
dermaga,
bandara, air
bersih (PDAM),
energi listrik
(PLN) dan pasar.
Secara umum
kondisi
drainase di
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara cukup
baik, terlebih
saat ini Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Bolmut terus
membangun
saluran
drainase baik
untuk jalan
maupun untuk
pemukiman.
Sumber : RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Sulut 2007-2011 dan RPJMD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara 2008-2013
Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di
Bidang Sanitasi telah menetapkan 3 (tiga) target, sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1
yang sekaligus menggambarkan kondisi umum sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara yang masih cukup jauh dari target RPJMN Bidang Sanitasi tersebut.
Program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman juga
diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam hal meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) terutama meningkatkan IPM kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan IPM Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara dan IPM Nasional pada tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2.
Perbandingan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulut dan IPM
Nasional
I P M
KABUPATEN
BOLAANG
MONGONDOW
UTARA
PROVINSI
SULAWESI
UTARA
NASIONAL
I P M 72.63 76.09 72,27
Sumber : RPJMN 2010-2014, BPS Bolaang Mongondow Utara dan BPS Provinsi Sulut
1.2 Pengertian Dasar Sanitasi
Pegertian sanitasi dari beberapa sumber adalah sebagai berikut :
Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia
yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan
fisik, kesehatan dan kelangsungn hidupnya (WHO).
Sedangkan pengertian sanitasi menurut panduan TTPS Sanitasi juga diartikan sebagai
usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah, dan sampah
secara higienis yang akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang
sehat baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya.
Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut:
1. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.
2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari
kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga
(domestik) dengan sistem :
1. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam
penanganan limbah rumah tangga.
2. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara
terpusat.
3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan
oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain
sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan
Akhir (TPA).
4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor
air kota dan memutuskan air permukaan.
5. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah untuk menyediakan air bersih bagi
masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air
permukaan maupun air tanah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Buku Putih Sanitasi dan pemukiman ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi pemukiman
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi
(sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang
penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting).
Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang
tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk
Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara yang menangani secara langsung pembangunan dan
pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan pemikiman ini adalah :
1. Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan
kebijakan dalam sektor sanitasi dan air minum.
2. Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku
(stakeholder) sektor sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan
pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.
1.4 Pendekatan dan Metodologi
Penyusunan buku putih sanitasi dan pemukiman ini dilaksanakan secara
partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan, transaparan dan akuntabel.
Pendekatan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi dan pemukiman adalah sebagai
berikut :
a. Fasilitasi, bukan menggantikan. Tugas POKJA untuk menyusun buku putih dan SSK
dan MPS didampingi oleh dua orang tenaga fasilitator dalam bidang social budaya
dan tehnik. Dengan demikian kesenjangan pengalaman dan keahlian dari POKJA
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyusun Buku putih dapat
dijembatani.
b. Pemberdayaan POKJA melalui pertemuan untuk saling menukar pengalaman dan
memperoleh solusi terhadap kendala yang dialami dari setiap POKJA, maupun
pertemuan tematik tertentu.
c. Pelatihan dan atau pembekalan dalam berbagai bentuk sesuai dengan peluang yang
diciptakan agar proses berlatih diri – melatih dapat tercapai tanpa mengganggu
kegiatan tugas pekerjaan POKJA atau CF.
Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara bertumpu pada:
- Pendekatan partisipatif (participatory approach) dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan di kabupaten
- Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach)
- pendekatan berbasis fakta (evidence based approach)
Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan
pemukiman secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan
aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Sumber Data
a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/
badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa
data statistik, Tabulasi, Sapatial, proposal, laporan, dan foto.
b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas
dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan
tokoh masyarakat.
Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait
dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA),
survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei
keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survey priority
setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat.
Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/
badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa
data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam
posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ badan/ kantor terkait untuk klarifikasi data-
data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain :
Desk Study (kajian Literature, data sekunder)
Field Research (Observasi, wawancara responden, wawancara semi struktural)
FGD dan in-depth interview
Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian
dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program
yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang
erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.
3. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
a. Data yang dibutuhkan antara lain :
Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil
dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi.
Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan Dinas Pertambangan
Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Data sosial ekonomi yang diambil dari data PDRB Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
Data institusi/kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang
berkaitan dengan sanitasi.
Data RTRW dan RPJMD bersumber dari Bappeda Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
Data RPIJMD bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
b. Teknik pengumpulan data :
Desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll).
Field Research (Observasi, wawancara responden, wawancara semi
struktural).
FGD dan indepth interview.
c. Teknik analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif .
d. Tatap muka antara POKJA , PF dan CF melalui pertemuan terpusat, regional atau
kunjungan.
e. Pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan komunikasi yang dimungkinkan:
telepon dan e-mail. Penyajian modul, hand out dan atau sheet, bahan template dan
suplemen.
1.5 Posisi Buku Putih
Buku Putih Sanitasi dan pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
2012 ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis bagi penyusunan strategi sanitasi
(SSK) dan tingkat Kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan
atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi dan pemukiman.
Gambar 1.1
Posisi Buku Putih dalam Tahapan PPSP
1.6 Sumber Data
Data Primer dalam buku putih sanitasi dan pemukiman Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara menyajikan data-data yang diperoleh secara langsung dari SKPD terkait
dan survey study EHRA yang telah dilaksanakan oleh Pokja AMPL Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Data primer dilengkapi dengan kuosioner pada survey study EHRA
yang menjadi dasar untuk menggali data.
Substansi Data sekuder dalam buku putih sanitasi dan pemukiman Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti
dokumen-dokumen Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain Kepadatan
penduduk, Penduduk Miskin, Cakupan Air Minum MDG’s, Cakupan Cubluk, Cakupan
Tangki Septik, Cakupan saluran terbuka/got dan Timbulan Sampah yang dibakar.
1.7 Peraturan Perundangan
Dalam penentuan kebijakan daerah pembangunan sektor sanitasi dan pemukiman
di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan rencana operasionalisasi kebijakan
Sektor Sanitasi. Target yang akan dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki
lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Untuk
mencapai sasaran ini telah direncanakan: (i) alokasi anggaran pembangunan
Sanitasi/AMPL dalam APBD akan terus meningkat; (ii) pembangunan Sanitasi/AMPL
secara terintegrasi; (iii) adanya desa percontohan di masing-masing Kecamatan; (iv)
kemitraan dengan pihak ketiga dan pihak swasta lainnya; (v) diseminasi Renstra secara
rutin berkala; dan (vi) advokasi Sanitasi/AMPL melalui media cetak dan elektronik
Penyusunan Program Strategi Pembangunan Sanitasi dan pemukiman di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum
yang meliputi :
PENYUSUNAN BPS + SSK
A. Undang-undang:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolang
Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman.
B. Peraturan Pemerintah :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang
Sungai.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2014.
D. Peraturan Menteri Republik Indonesia :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang
Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan
Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis
Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
4. Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
E. Keputusan Menteri :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata
Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang
Persyaratan Kesehatan Perumahan.
6. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Permukiman.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001
tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004
tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman
Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi
Kecil.
11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan persampahan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008
tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
F. Peraturan Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara
1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang APBD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012.
1.8. SISTEMATKA PEMBAHASAN LAPORAN
Sistematika penulisan Buku Putih Sanitasi dan pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ini terdiri dari 6 bab yang meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, pengertian dasar sanitasi, maksud dan tujuan metode yang
digunakan dalam penyusunan, kedudukan buku putih, peraturan perundangan yang
dipakai, dan sistematika penulisan yang digunakan.
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Berisikan Geografis, Topografis dan Geohidrologi, Administratif, Kependudukan,
Pendidikan, Kesehatan, Sosial Masyarakat, Perekonomian, Visi dan Misi Kota, Institusi
dan Organisasi Pemda, serta Tata Ruang Wilayah.
BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Berisikan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengelolaan
Limbah Cair, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Drainase, Penyediaan Air Minum,
Komponen Sanitasi Lainnya, dan Pembiayaan Sanitasi kabupaten/Kota.
BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI BERJALAN
Berisikan Visi Misi Sanitasi Kota, Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten, Rencana
Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah,
Rencana peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan, Rencana
Pembangunan Penyediaan Air Minum, Rencana Peningkatan Kampane PHBS.
BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI
Berisikan Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya, Kajian dan Opsi
Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas, Komunikasi untuk Peningkatan
keperdulian Sanitasi, Keterlibatan Sektor Swasta dalam Layanan Sanitasi.
BAB VI PENUTUP
Memuat harapan dan langkah langkah tindak lanjut (opsi pengembangan yang dapat
dipertimbangkan dalam penyusunan SSK.