04. kemenristekdikti_sadjuga_uu nomor 13 tahun 2016 tentang paten

HKI &

KOMERSIALISASI

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

SADJUGA

Kopertis Wilayah IV, 28 Oktober 2016

Keunggulan Kekayaaan Alam Indonesia

Sumber: MP3EI, 2013

4

Basis Ekonomi SDA

5

SDA akan habis

Upaya Membangun Daya Saing Global

Faktor Penentu Daya Saing Global

Sumber: World Economic Forum, 2016

Global Competitiveness Index WEF 2016-2017


9

Pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 63, Sub-pilar Partisipasi Pendidikan Tinggi 82,

Sub-pilar Pendidikan Matematik dan sains 53 Sub-pilar Akses Internet di sekolah 43,

Sub-pilar Pengelolaan Pendidikan 49, Sub-pilar Pelatihan Staf 34.

Partisipasi Pendidikan Tinggi, Kualitas Sistem Pendidikan Mmatematik dan Sains di Indonesia masih kurang baik.

Global Competitiveness Index Indonesia Ranking 41.

Global Competitiveness Index WEF 2016-2017


Ranking Pendidikan Tinggi

82 dari 138

Penduduk Indonesia ke-4 terbesar di dunia, dlm 20 tahun Indonesia memasuki periode “bonus demografi”, angka dependency ratio (indeks perbandingan antara usia tidak produktif dibagi usia produktif) mencapai angka minimal (di bawah 50%). Dlm periode ini terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional. India punya potensi sama, sementara Rusia dan Je-pang menurun, Bonus Demografi ini harus dimanfaatkan secara maksimal di saat negara lain menghadapi situasi “aging population”

Indonesia memiliki "Bonus Demografi"

Periode “Bonus Demografi”

• Jumlah penduduk Indonesia terbesar ke 4 di dunia. Dependency ratio menurun sejak 1970 dan akan mencapai tingkat terendah pada 2020.

• Kondisi negara lain mengalami yang sebaliknya.

Bonus Demografi Indonesia

Kesehatan & Pendidikan

yang baik SDM Unggul Bonus Demografi

Kesehatan &

Pendidikan yangBuruk SDM lemah Bencana Demografi

13

Pilar Inovasi Ranking 31, Sub-pilar Kapasitas Inovasi ranking 32,

Sub-pilar Belanja Teknologi Tinggi Pemerintah Ranking 12, Sub-pilar Paten Internasional Ranking 99.

Indonesia cukup inovatif, tapi Inovasinya dibeli dari luar.

Global Competitiveness Index Indonesia Ranking 41.

Global Competitiveness Index WEF 2016


Ranking Perolehan Paten

99 dari 138

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil dari olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu suatu proses, produk atau jasa yang berguna bagi manusia.

Pengertian KI

Pengelompokan KI

Berdasar Pemilik:

Komunal -> Pengetahuan Tradisional, GI

Individual -> 6 Rezim (M, P, PVT, DI, RD, TLSI)

Berdasar Sifat Kodifikasi:

Tacit -> Keahlian yg ada di kepala individu

Terkodifikasi -> 8 rezim (M, P, PVT, DI, RD, TLSI, GI, HC)

Berdasar Jenis Terkodifikasi:

Hak Cipta (Copyrights)

Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)‏

KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TRIP’s AGREEMENT*

*Indonesia meratifikasi WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dalam ketentuan tsb diatur aspek perdagang di bidang HKI atau TRIP’s: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS TRADEMARKS

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

INDUSTRIAL DESIGNS PATENTS LAYOUT-DESIGN (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS

PROTECTION OF UNDISCLOSED INFROMATION

CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES

Kekayaan Intelektual Komunal

Komunal vs Individual

Biasanya yang termasuk dalam lingkup Hak Cipta adalah sastra dan karya artistik, yang didalamnya termasuk tulisan (buku), musik, karya seni, dan karya-karya yang berbasis teknologi (program komputer dan basis data elektronik).

UU 19/2002 mengatur mengenai Hak Cipta.

Prinsipnya bahwa Hak Cipta baik didaftar maupun tidak, tetap dilindungi, sehingga pendaftarannya hanya merupakan pencatatan saja.

Jangka waktu pelindungannya adalah 70 thn setelah pemilik haknya meninggal dunia.

Hak Cipta (Copyrights)‏

Hak Cipta (Copyrights)‏

Musik - lagu

Film

1. Merek

2. Indikasi Geografis

3. Desain Industri

4. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu

5. Paten

6. Rahasia Dagang

7. Perlindungan Varitas Tanaman (PVT)‏

Hak Kekayaan Industri (Industrial Properti Rights)‏

02/26/09

Contoh Merek

Indikasi geografi merupakan suatu indikasi yang menunjukkan daerah asal suatu produk produk.

Indikasi geografi tercakup dalam Undang-undang Merek.

Contohnya

Jeruk Garut

Ubi Cilembu

Apel Malang

Salak Bali

Indikasi Geografis (Geographycal Indication)‏

Indikasi Geografis (Geographycal Indication)‏

Disain merupakan penampilan dari suatu produk.

Jangka waktu perlindungan untuk desain industri 10 thn dan tidak dapat diperpanjang.

Diatur dg UU 31/2000 tentang Desain Industri.

Desain Industri (Industrial Design)‏

Contoh Desain Tata Letak Sirkit Terpadu

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Diatur dg UU 30/2000 tt Rahasia Dagang.

Tidak perlu pendaftaran.

Contoh :

Formula parfum.

Formula minuman Coca Cola

Rahasia Dagang (Trade Secret)‏

3 hal penting yg hrs diperhatikan:

Varitas alami, tak ada hak eksklusive

Varitas buatan hasil rekayasa, ada hak eksklusif

Didaftarkan di Pusat PVT Deptan

Contoh: Padi Ciherang, Tomat Buah, Cabe

Perlindungan Varitas Tanaman (PVT)

Paten merupakan pelindungan terhadap olah pikir manusia yang berkaitan dengan inovasi, invensi, dan teknologi.

Paten dikelompokkan menjadi paten sederhana dan patenbiasa, dimana paten biasa akan melindungi invensi atas suatu produk, alat, atau proses yang memenuhi kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Diatur dg UU 14/2001 tt Perlindungan Paten:

paten biasa adalah 20 thn

paten sederhana 10 thn

masing-masing tidak dapat diperpanjang.

Paten (Patent)‏

02/26/09

Satu Produk, Banyak KI

Disain Industri

Paten

Hak Cipta Tata Letak Sirkit

Rahasia Dagang?

Merek Dagang

Pembajakan oleh Pihak Luar Negeri

Batik,

Tari Pendet,

Wayang,

Reog oleh luar negeri

Pembajakan oleh pihak Indonesia:

Perangkat Lunak Komputer

Film, lagu

Barang bermerek terkenal: IKEA, Cap Kaki Tiga

Kasus HKI

Kasus HKI

Prof. Shuji Nakamura

Nichia Corporation membayar Kepada Inventor RP 84 M Untuk Paten Laser Biru yang memungkinkan lampu LED berwarna putih.

The 2014 Nobel Prize for Physics "for the invention of efficient blue light-emitting diodes

Mengapa RI Mematuhi HKI?

Indonesia Negara Terbuka, Anggota:

• WTO (World Trade Organization)

• TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) th 1997

• APEC

Ratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah dari Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

ARTIKEL INDONESIA TERINDEKS SCOPUS

11.632/ 2015

23.414/ 2015

6.280/ 2015

2.091/ 2015

56 Sumber: http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerja

Tren Meningkat Jumlah Publikasi Internasional Perguruan Tinggi

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PTS 246 303 590 955 1368 1921

PTN 1395 1748 2518 3505 5097 6177

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

J u

m l

a h

Publikasi Ilmiah Internasional Perguruan Tinggi

Fasilitasi Publikasi Ilmiah

Publikasi Internasi

onal

Insentif Artikel Terbit di Jurnal Internasional (100)

Pelatihan Penulisan Artikel Internasional (400)

Penyelenggaraan Konferensi Internasional di Indonesia (19)

Mengikuti Konferensi Internasional di LN (225)

Publikasi

Nasional

50 Insentif Buku

100 Bimbingan Penulisan

Buku

300 Pelatihan Penulisan

Artikel

1 Peta Publikasi

Perguruan Tinggi

Permasalahan Jurnal Ilmiah

Country 2011 2015

Malaysia 46 79

Thailand 26 26

Philippines 13 22

Indonesia 8 20

Jurn

al T

erin

dex

Sco

pu

s

Jurnal Terindex DOAJ

TERINDEX

Scopus TERINDEX

DOAJ 20

200

0 0 0 0 0 0 0 3 16

29 45

108 113

229

0 0 0 2 3 6 9 17

42 55

70 80 78 72

0 1 2 2 4 4 4 4 5 7 10

36 36 31

0 0 0 1 1 1 5 6 10 12 16 19 16 14 0 0 0 1 1 2 3 3 7 12 15 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indonesia

Malaysia

Singapore

Thailand

Philippines

Cambodia

Brunei

Vietnam

Perubahan Paradigma Tatakelola Jurnal Ilmiah

Media Cetak Media Elektronik

Paradigma Lama Akreditasi Cetak

Paradigma Baru Akreditasi elektronik

Fasilitasi Jurnal Ilmiah

Jurnal Internasi

onal

Bantuan Internasionalisasi Jurnal Ilmiah (25)

Workshop Internasionalisasi Jurnal Ilmiah (43)

Langganan basis data e-Jurnal (4)

Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi e-Journal (900)

Jurnal

Nasional

(700) Pelatihan Penggunaan

OJS

(269) Akreditasi

Jurnal Ilmiah

(1) Perbaikan Sistem

Akreditasi

(50) Bantuan Tata Kelola

Jurmnal Internasional

Kekayaaan Intelektual Dunia Didominasi Asia

Sumber: WIPO 2012

PERMASALAHAN PATEN

a. PCT/1 juta penduduk yaitu ranking 106 dari 144.

b. Pendafaran di dirjen HKI didominasi oleh paten asing.

c. HKI yang diaplikasikan belum dinilai dampak ekonominya.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Domestik 233 285 283 388 423 500 535 614 678 762 677

Asing 4181 4426 4921 4796 4173 5097 5357 6184 7021 7937 5009

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Jmlh

Ranking Perolehan Paten

99 dari 138

Skema Program Peningkatan Paten

66

PROGRAM PATEN

Penguatan Sentra KI

Pelatihan Penulisan Draft paten

Pendaftaran Paten: Raih KI Non Per Ti

Uber KI Per Ti

Fasilitasi Konsultasi dgn Pemeriksa Paten

Valuasi Teknologi

15 Teknologi

(20)

(400)

(20) (250)

(100)

Sumber: Ristekdikti, 2016

UU 13/2016 tt Paten

UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016 (20 BAB,173 PASAL)

KETENTUAN UMUM

LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN

PERMOHONAN PATEN

PENGUMUMN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN

KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING

PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

I.

II.

III.

IV.

VI.

V.

VII.

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

PATEN SEDERHANA

DOKUMENTASI DAN PELAYANANINFORMASI PATEN

BIAYA

PENGHAPUSAN PATEN

PENYELESAIAN SENGKETA

PENETAPAN SEMENTARAPENGADILAN

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016 (20 BAB, 173 PASAL)

PENYIDIKAN

PERBUATAN YANG DILARANG

KETENTUAN PIDANA

KETENTUAN LAIN-LAIN

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016 (20 BAB, 173 PASAL)

RINGKASAN PENGATURAN

SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN

1. Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana (prinsip dasar: pelindungan bersifat teritorial)

Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru

atau pengembangan dari produk atau proses yang

telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 3 ayat (2)



2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional

Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6

(enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

c. diumumkan oleh Inventornya dalam:

1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi,

tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau

2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian

di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian

Pasal 6 ayat (1) huruf (c)



3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan

dan Royalti, dan dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

1. Pemegang Paten dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.

2. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor mendapatkan Imbalan. 3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat

melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

4. Selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga. 5. Ketentuan ini tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan

namanya dalam sertifikat paten.

(Pasal 13)



4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten

Pasal 53

1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.

2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan

fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan

pemeriksaan substantif.

3) Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.



5. Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan

substantif

Pasal 57

Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan

permohonan substantif

Pasal 124 ayat (1)

Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal

Penerimaan Permohonan

6. Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan

Tinggi dan Litbang Pemerintah,

Pasal 126 ayat (4)

pembebasan dan pengurangan biaya pemeliharaan Paten.



7. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing)

Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik

maupun non- elektronik.

Pasal 24 ayat (4)



8. Mekanisme Paralel Impor dan Bolar Provision

Pasal 167

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud

dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:

(2) produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di

Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum

berakhirnya pelindungan Paten dengan tujuan untuk

proses perizinan kemudian melakukan pemasaran

setelah pelindungan Paten tersebut berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan 72/2014

I. Tarif Imbalan Paten Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 40% sampai dengan sebesar

Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan selanjutnya

dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN

Nilai Sampai 100 jt : 40%

Nilai 100 jt – 500 jt : 30%

Nilai 500 jt – 1 M : 20%

Nilai Lebih dari 1 M :10%

Contoh Penghitungan Imbalan Atas 1 Paten, 1 Inventor

Paten Z pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20xx

sebesar Rpl.250.000.000,-. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar

80%. Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI = Rpl.250.000.000,- × 80%

= Rpl.000.000.000,-

Penghitungan Imbalan:

Lapisan DPI (Rp) Penghitungan DPI (Rp) Nilai DPI (Rp) Tarif Penghitungan

1 2 3 4 5 = 3 × 4

s.d 100.000.000,- 100.000.000,- – 0,00 100.000.000,- 40% 40.000.000,-

Lebih dari

100.000.000,- s.d.

500.000.000,-

500.000.000,- –

100.000.000,-

400.000.000,- 30% 120.000.000,-

Lebih dari

500.000.000,- s.d.

1.000.000.000,-

1.000.000.000,- –

500.000.000,-

500.000.000,- 20% 100.000.000,-

Lebih dari

1.000.000.000,-

1.000.000.000,- –

1.000.000.000,-

0 10% 0

Total l.000.000.000,- 260.000.000,-

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,-.

02/26/09

Dari Ide Ke Profit H

ak C

ipta

Hak

Pat

en

Mer

ek

Sirk

uit

Ter

pad

u

Des

ign

Rh

s D

agan

g

83

60%

22%

18% 60% 40% 8.8%

dari seluruh

projek

Kegagalan

Teknis

Berhenti karena

potensi kesuksesan

ekonominya kecil

Kegagalan

secara

ekonomis

Difusi Inovasi Invensi

Sukses

secara

ekonomis

Diperkenalkan ke pasar

Sumber: Bahan Kuliah DR. M Tasrif, ITB, 2013

Tingkat Keberhasilan Inovasi Rendah

84

Tingkat Keberhasilan Komersial Penelitian dan Pengembangan

Tingkat Keberhasilan Inovasi Rendah

Sumber: Crowd Crux, http://www.crowdcrux.com/

Kesuksesan Senyawa Calon Obat Hingga Disetujui

Sumber: Hine & Kapeleris, 2006, Innovation And Entrepreneurship In Biotechnology, An International Perspective.

5000 250

5 1

Skrining

Pengujian Praklinis

Pengujian Klinis

Disetujui Regulator

Inovasi Melewati Jalan Sulit

Catatan Penutup:

TERIMA KASIH

89

04. kemenristekdikti_sadjuga_uu nomor 13 tahun 2016 tentang paten

Documents