01 2013_1 rsbi pasca-putusan mk (faridah alawiyah)

7/30/2019 01 2013_1 Rsbi Pasca-putusan Mk (Faridah Alawiyah)

1/4

KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 9 -

Vol. V, No. 01/I/P3DI/Januari/2013

Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Inormasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

RSBI PASCA-

PUTUSAN MKFaridah Alawiyah*)

Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah penyelenggaraan RintisanSekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan RSBItelah menimbulkan pro dan kontra hingga akhirnya diajukan untuk dilakukannya ujimateri oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan gugatan tersebut dan labelRSBI sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, penyusunan regulasi serta formulabaru bagi eks RSBI harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan amanah konstitusi.

A. Pendahuluan

Sebagaimana amanat UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, sistempendidikan nasional harus mampu menjaminpemerataan kesempatan pendidikan, peningkatanmutu serta relevansi dan efsiensi manajemenuntuk menghadapi tantangan sesuai dengantuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,dan global sehingga perlu dilakukan pembaruanpendidikan secara terencana, terarah, danberkesinambungan. Dalam perwujudannya,Pemerintah merumuskan pendidikan bertarainternasional yang tertuang dalam Pasal 50 ayat(3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional.

Berdasarkan undang-undang tersebut,Pemerintah kemudian menyusun program dalambentuk Rintisan Sekolah Bertara Internasional

(RSBI) yang diarahkan untuk menjadi SekolahBertara Internasional (SBI). Pengaturan

mengenai RSBI kemudian dijabarkan dalamPermendiknas No. 78 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Sekolah Bertara Internasionalpada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SBI merupakan bentuk perwujudansekolah yang telah memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP) yang kemudian diperkayadengan keunggulan mutu tertentu dari negaraanggota Organisation for Economic Cooperationand Development (OECD) dan beberapa negaramaju lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas

pendidikan serta meningkatkan daya saingbangsa.

Namun, penyelenggaraan RSBI kemudianmenimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.Hingga akhirnya penyelenggaraan RSBI pundigugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

*) Peneliti bidang Studi Pendidikan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data danInormasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]


2/4

- 10 -

Akhirnya, pada Selasa 8 Januari 2013 lalu, MKmengabulkan permohonan uji materi terhadapPasal 50 Ayat 3 UU Sisdiknas mengenai SekolahBertara Internasional. Dengan begitu RSBIkemudian dinyatakan bubar oleh MK.

B. Persoalan RSBI

Dalam penyelenggaraannya, RSBImemiliki konsep pendidikan yang ideal. Namunkemudian, berbagai persoalan serta kritikmengenai kenyataan di lapangan mulai muncul.Berbagai persoalan terkait RSBI antara lain:1. Penyelenggaraan RSBI akan melahirkan

konsep pendidikan yang diskriminatidan eksklusi di mana RSBI hanya

diperuntukkan bagi siswa yang memilikikemampuan/kecerdasan yang unggul melaluiproses seleksi yang sangat ketat. Padahalpendidikan bermutu merupakan hak semuapeserta didik tanpa terkecuali. Selain itu,pembedaan antara RSBI-SBI dan non-RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasipendidikan.

2. Penyelenggaraan RSBI berpotensi adanyakomersialisasi. Meski sudah menerimapembiayaan dari pemerintah, namun

RSBI masih seringkali memungut biayayang sangat tinggi dari orang tua siswa.Seperti kita ketahui bahwa, banyak orangtua yang harus membayar sampai puluhan

juta rupiah untuk bisa masuk ke sekolahRSBI dengan alasan biaya pengembangan.Hal ini mengindikasikan bahwa RSBIhanya diperuntukkan bagi anak orangkaya. Bahkan banyak ungkapan bahwa SBImerupakan Sekolah Bertari Internasional.Kondisi ini jelas bertentangan dengankonsep pendidikan untuk semua (education

for all) dari UNESCO, di mana kesempatanbelajar untuk masyarakat yang mampumaupun masyarakat yang tidak mampusama besarnya. Tidak ada diskriminasi antarasi kaya dan si miskin, semua itu demipemerataan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia seluruhnya.

3. Konsep RSBI cenderung lebih menekankanpada pembangunan dan pemenuhan

inrastruktur gedung dan berbagaiperlengkapan lainnya daripada prosespembelajarannya itu sendiri. Indikasi ininampak ketika penyelenggaraan RSBI lebih

mementingkan alat/media pembelajaranyang canggih, bilingual, berstandarinternasional, daripada proses penanamannilai pada peserta didik.

4. Bahasa Indonesia seharusnya menjadi bahasapengantar dalam pembelajaran, sebagaimana

tertuang dalam UUD 1945 serta UUNo. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan. Pada kenyataannya sekolahRSBI mengutamakan penggunaan bahasaInggris dalam kegiatan belajar mengajar.Selain itu bahasa daerah, yang seharusnyamenjadi unggulan, ikut menjadi terabaikan.Hal ini memicu anggapan bahwa anak yangmemiliki kemampuan berbahasa Inggrisyang baik lebih pintar dibandingkan dengan

anak yang memiliki bahasa Indonesia danbahasa daerah yang baik. Penggunaan bahasaInggris sebagai bahasa pengantar dalam tiapmata pelajaran di sekolah RSBI-SBI jugadianggap dapat mengikis jati diri bangsa danmelunturkan kebanggaan generasi mudaterhadap penggunaan dan pelestarian bahasaIndonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

C. RSBI Tidak Sesuai Konstitusi

Berdasarkan alasan di atas, maka MKmengabulkan permohonan gugatan terhadapPasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Dalampembacaan amar putusan, MK menyebutkanPasal 50 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangandengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat. Putusan ini dikeluarkanoleh MK setelah menimbang bahwa keberadaanRSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yangada. RSBI dinilai bertentangan dengan UUDNegara Republik Indonesia 1945. Beberapaalasan pembubaran RSBI berdasarkan ringkasanpermohonan perkara tentang pelaksanaanprogram RSBI dan sekolah bertara internasionaldapat mengesampingkan sistem pendidikannasional antara lain:1. Bahwa para Pemohon menyatakan dana

untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI berasaldari APBN berpotensi untuk terjadinya

penyimpangan atau penyalahgunaan dantidak sebanding dengan manaat yangdidapatkan, karena terdapat sekolahyang tidak menggunakan dana ini untuk


3/4


4/4

- 12 -

eks RSBI harus jelas. Jangan sampai sekolah eksRSBI hanya akan berubah nama namun masihmenggunakan sistem yang sama.

DPR-RI melalui Komisi X yangmembidangi pendidikan melalui ungsipengawasan dan anggarannya harus terus

melakukan koordinasi dengan Pemerintahterhadap putusan MK tersebut yang selanjutnyamengawal regulasi serta ormula yang disiapkanuntuk sekolah eks RSBI sehingga praktik-praktikyang berpotensi liberalisasi, komersialisasi,diskriminasi, kastanisasi, tidak terjadi lagi didunia pendidikan.

Rujukan:1. Permendiknas RI No. 7 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Sekolah BertaraInternasional pada Jenjang Pendidikan Dasardan Menengah.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/

PUU-X/2012.3. Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi

Nomor 5/PUU-X/2012 tentang PelaksanaanProgram Rintisan Sekolah BertaraInternasional (RSBI) dan Sekolah BertaraInternasional dapat MengesampingkanSistem Pendidikan Nasional.

4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional.

5. Kebijakan Pemerintah tentang RSBI/SBI,http://gurupembaharu.com, diakses 14

Januari 2013.6. Kemendikbud-MK Sepakati Transisi RSBI,

http://www.jambi-independent.co.id, diakses14 Januari 2013.

7. MK: RSBI Tidak Sesuai Konstitusi, http://edukasi.kompas.com, diakses 14 Januari2013.

8. Pasca Putusan RSBI Kemdikbud AkanBicara dengan MK, http://edukasi.kompas.com, diakses 14 Januari 2013.

9. RSBI Bubar Kemendikbud Rintis Sekolah

Berkualitas, http://www.metrotvnews.com,diakses 14 Januari 2013.

10. Sisi Positi RSBI Harus Terus Dilanjutkan,http://edukasi.kompas.com, diakses 14

Januari 2013.11. Sekolah Bekas RSBI Mungkin Jadi Sekolah

Mandiri, http://edukasi.kompas.com,diakses 10 Januari 2013.

01 2013_1 rsbi pasca-putusan mk (faridah alawiyah)

Documents