dinkopukm.slemankab.go.iddinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/... · web viewpasal...
TRANSCRIPT
1
KAJIAN PENGEMBANGAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN
DAFTAR ISI
Daftar Isi.......................................................................................................................2
Kata Pengantar..............................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................4
A. Latar Belakang ............................................................................................4
B. Perumusan Masalah.....................................................................................6
C. Tujuan Penelitian.........................................................................................7
D. Landasan Hukum.........................................................................................7
E. Tinjauan Pustaka..........................................................................................9
F. Metode Penelitian.........................................................................................22
BAB II LESSON LEARNED PENGEMBANGAN PLUT...........................................26
A. Pengembangan PLUT di Beberapa Daerah Lain.........................................26
BAB III URGENSI PLUT DI KABUPATEN SLEMAN............................................33
A. Evaluasi Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KUKM Sleman...........33
B. Pengembangan PLUT di Kabupaten Sleman...............................................36
C. Tugas Sasaran dan layanan PLUT KUKM di Kabupaten Sleman..............44
D. Indikator Kinerja Utama (IKU PLUT-KUMKM).......................................52
BAB IV MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PLUT............................56
A. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Alternatif Kelembagaan
PLUT di Sleman..........................................................................................56
B. Pilihan Kelembagaan untuk Pengembangan PLUT di Sleman.....................62
BAB V PENUTUP.......................................................................................................76
A. Kesimpulan..................................................................................................76
B. Saran............................................................................................................77
Daftar Pustaka...............................................................................................................79
Lampiran.......................................................................................................................80
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan
karunia-Nya kajian penelitian terkait pembentukan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman dapat
terselesaikan. Isi dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi baseline untuk pembentukan dan
pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman. Laporan ini disusun dari kerangka
teoritis PLUT hingga mengkaji pengembangan PLUT-KUMKM di daerah lain. Selain itu, model
dan urgensi pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman juga kami kaji yang tentunya
disesuaikan dengan data-data empiris yang ada di Kabupaten Sleman. Laporan ini diharapkan
dapat menjadi dasar akademik dalam pengembangan dan pembentukan PLUT-KUMKM di
Kabupaten Sleman.
Penelitian ini tidak dapat terlaksana jika tanpa bantuan dari pihak-pihak yang selama ini
mendukung. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Sleman yang telah menggagas adanya penelitian ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima
kasih kepada pelaku serta penggiat koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman yang banyak
memberikan masukan dalam penyusunan laporan ini. Selain itu, tidak lupa juga kepada
stakeholder terkait yang selama ini telah memberikan masukan dan mendukung penyusunan
laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini bukanlah sebuah hasil yang sempurna. Kritik dan
saran yang membangun terkait laporan penelitian ini sangat kami harapkan.
Sleman, Desember 2018
Tim Penyusun
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi
terbesar dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini juga dipandang cukup strategis karena
memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi masyarakat. Meskipun memiliki peran yang
cukup penting akan tetapi UMKM selalu dihadapkan pada berbagai permasahan klasik seperti
permodalan, pasar, teknologi dan sebagainya. Secara struktural, berbagai tantangan dan kendala
juga menghambat perkembangan sektor UMKM seperti liberalisasi perdagangan, ekspansi
jejaring toko modern. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan
akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya
saingnya.
Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi sektor
UMKM. Sektor pertanian masih menjadi unggulan di kabupaten Sleman, karena masih tingginya
masyarakat yang mengembangkan sektor pertanian. Pada tahun 2014, penyerap terbesar
pekeraan adalah sektor pertanian yakni mencapai 23, 56 persen dari jumlah penduduk Sleman
pada saat itu. Dalam RPJM daerah Kabupaten Sleman dijelaskan bahwa pembangunan sektor
peranian diarahkan pada agribisnis dengan memperkuat sektor pertanian sendiri. Di luar sektor
pertanian, potensi-potensi UMKM di Sleman bervariatif misalnya dari sektor perdagangan dan
jasa, teknologi informasi, kuliner, agrobisnis dan sebagainya. Dari berbagai sektor UMKM
tersebut, didominasi oleh sektor perdagangan. Tabel I.1 berikut ini potensi data UMKM di
Sleman.
4
Tabel I.1Potensi UKM Sleman Tahun 2018 (Di Luar Sektor Pertanian)
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Sleman
Di sektor pertanian, potensi di Kabupaten Sleman juga cukup besar. Berdasarkan data
dinas Pertanian Kabupaten Sleman, sampai dengan tahun 2017 terdapat 3457 kelompok tani
yang terbagi ke dalam beberapa kelompok produksi yakni, kelompok produksi tanaman pangan
dan hortikultura (983 kelompok), kelompok peternakan (759), kelompok perikanan (643),
kelompok kehutanan (65) dan kelompok perkebunan (159). Setiap kelompok tersebut minimal
20 orang sehingga diperkirakan jumlah petani di Sleman ada 70.000 petani.
Berbagai kebijakan pengembangan UMKM telah dilakukan oleh Kabupaten Sleman
seperti kebijkaan permodalan, fasilitasi pemasaran, revitalisasi pasar tradisional, pengembangan
rumah kreatif bisnis, bantuan teknologi dan sebagainya. Meskipun telah banyak kebijakan yang
dilakukan akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut dirasakan belum mampu menyentuh beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM khususnya sektor usaha mikro dan kecil. Sektor
usaha mikro dan kecil masih seringkali kalah daya saing dengan usaha-usaha kecil dan
5
menengah karena lemahnya akses informasi pemasaran, akses teknologi dan akses permodalan.
Proses-proses start up usaha seringkali juga mengalami kendala dikarenakan lemahnya
pendampingan atas usaha-usaha rintisan. Dalam konteks ini, peran lembaga inkubasi menjadi
sangat penting sebagai sarana pendampingan bagi pelaku UMKM.
Ada beberapa lembaga inkubasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah daerah
misalnya melalui pengembangan Rumah Kreatif BUMN (RKB) maupun Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT) yang dikembangkan oleh pemerintah Propinsi. Namun demikian, kehadiran
lembaga tersebut dirasakan belum menyentuh sektor usaha mikro dan kecil di Sleman termasuk
di dalamnya koperasi. Rumah Kreatif BUMN cenderung memberikan fasilitasi usaha untuk
usaha usaha yang sudah masuk kategori menengah dan belum memberikan pelayanan secara
komprehensif berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.
RKB ini juga dikelola oleh BUMN (BNI) yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Selain itu, keberadaan PLUT masih berada di level propinsi sehingga akan
menyulitkan pelaku-pelaku usaha mikro kecil di dalam mengakses pelayanan yang ada dalam
PLUT khususnya dari sisi intensitas pendampingan.
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman sebenarnya juga sudah memiliki wahana
untuk pendampingan bisnis yakni Pojok Konsultasi UMKM yang secara rutin sudah
melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis dan
menempati salah satu ruang di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman. Dari data yang
ada terdapat lebih dari 250 pelaku usaha yang sudah memanfaatkan jasa konsultasi tersebut.
Namun demikian, Kegiatan Pojok Konsultasi ini juga memiliki keterbatasan baik dari dukungan
sumber daya manusia, ruang, anggaran maupun dukungan sarana prasarana.
Dengan melihat keterbatasan dari lembaga-lembaga yang sudah ada tersebut, maka
keberadaan PLUTD di level kabupaten menjadi urgen untuk dikembangkan. Keberadaan PLUT
ini kabupaten ini diharapkan mampu memberikan dukungan penyediaan jasa layanan (non
financial) kepada usaha mikro dan kecil serta koperasi sehingga mereka memiliki daya saing,
produktivitas yang lebih baik. PLUT diharapkan mampu menjadi lembaga inkubasi yang
memberikan pendampingan secara intens terhadap permasalahan usaha mikro , menjadi pusat
informasi permodalan, pemasaran, teknologi dan pusat inovasi dalam pengembangan usaha
mikro.
6
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah riset ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana model pengembangan PLUT Sleman?
2. Model Kelembagaan apa yang tepat untuk mewadahi PLUT Sleman.
C. Tujuan Penelitian
1) Memberikan masukan untuk pengembangan model PLUT Sleman.
2) Merekomendasikan model kelembagaan yang tepat untuk PLUT di Sleman.
D. Landasan Hukum
Dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan, pemerintah memiliki landasan
hukum sebagai payung hukum serta panduan pelaksanaan. Landasan hukum ini bisa saja berasal
dari pusat maupun daerah. Terdapat 4 aturan yang menjadi landasan hukum bagi upaya
pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan
tersebut adalah sebagai berikut.
Landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal satu, Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 11, Urusan
Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pemerintah daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar. Dalam pasal 12, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar meliputi ssalah satunya bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
Landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dalam pasal satu dinyatakan bahwa
Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha
7
yang tangguh dan mandiri. Dalam pasal 3 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah: (a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (b) perwujudan kebijakan publik yang
transparan, akuntabel, dan berkeadilan; (c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan
berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (d)
peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan (e) penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Dalam pasal 7, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (a) pendanaan; (b) sarana dan prasarana; (c)
informasi usaha; (d) kemitraan; (e) perizinan usaha; (f) kesempatan berusaha; (g) promosi
dagang; dan (h) dukungan kelembagaan.
Landasan Hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 02 /Per/M.Kukm/ I /2016 Tentang Pendampingan
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil. Dalam pasal satu, Pendampingan adalah proses
peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMK melalui bimbingan, konsultasi dan
advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan atau Tenaga Pendamping Perorangan.
Dalam pasal 4 Ruang lingkup pendampingan Koperasi dan UMK meliputi: (a) tenaga
pendamping; (b) pelaksanaan pendampingan; (c) pengembangan pendampingan; (d) monitoring
dan evaluasi; dan (e) pelaporan. Dalam pasal 5 Lembaga Pendamping dan tenaga pendamping
perorangan ditetapkan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu. Dalam pasal 6
Penyelenggaraan Pendampingan Koperasi dan UMK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Deputi.
Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 09/Per/M.Kukm/Xii/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Tugas
Pembantuan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2014. Dalam pasal
satu, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
selanjutnya disebut PLUT - KUMKM adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi
pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. Dalam pasal 3, Ruang lingkup pedoman
pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah tahun 2014 ini, meliputi : (a) fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha
8
KUMKM; (b) melakukan mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan
pemangku kepentingan lainnya; (c) menstimulasi perkembangan usaha KUMKM; dan (d)
peningkatan kualitas KUMKM secara inovatif, kreatif & produktif.
E. Tinjauan Pustaka
1. Konsep Pengembangan Koperasi dan UMKM
Koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Koperasi menjadi salah satu
sektor potensil yang dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Pembangunan bukan
hanya pada aspek ekonomi namun juga sosial. Terdapat beberapa definisi terkait koperasi.
Menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki
nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan definisi Koperasi
menurut UU No.25 / 1992, Koperasi adalaah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.5 unsur
koperasi Indonesia yakni:
1. Koperasi adalah badan usaha
2. Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum koperasi
3. Koperasi Indonesia , koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip – prinsip koperasi
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan
Sedangkan prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai
berikut.
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing
9
4. Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha
milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga
ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
yakni :
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ra-
tus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di-
lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusa-
haan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
10
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga
kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan
19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20
orang sampai dengan 99 orang. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang
telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya
Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan
bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan
usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga,
peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.
Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi
kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset
pelaku UMKM. Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011)
mengembangkan filosofi lima jari/ Five finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai
peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara
bersamaan.
1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi
keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil
dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan
dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah
sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif
dan sebagai sumber pembiayaan.
11
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM,
termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin
kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya
usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank
dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan
pembukaan tenaga kerja.
Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial
merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi.
Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati
kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih
dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang
prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak. Dalam
pengembangan UKM di Indonesia sendiri menurut Agnes Sunartiningsih dan Hempri Suyatna
(2009: 47-88), beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
a. Melakukan pengembangan jaringan usaha dan jaringan pemasaran
b. Kemudahan akses permodalan
c. Peningkatan sumber daya manusia
d. Peningkatan dan intensifikasi penggunaan teknoogi dalam pengembangan
usaha
e. Menciptakan iklim bisnis yang kondusidf
f. Kebijakan pro UMKM seperti One Village One Product
g. Melakukan dukungan kelembagaan
h. Pembatasan terhadap komoditi impor
Perkembangan Koperasi dan UMKM sesungguhnya saling berkaitan. Keberhasilan
pengembangan Koperasi akan mengembangkan UMKM disekitarnya. Sebaliknya
perkembangan sektor UMKM sebagaimana yang terjadi saat ini yang cenderung stagnan
mengindikasikan ketidakmampuan koperasi dalam memberdayakan UMKM (Suyatna dan
12
Sunartiningsih, 2017: 182-183). Koperasi seharusnya dilandaskan pada nilai-nilai kebersamaan,
kekeluargaan dan juga gotong royong. Koperasi bukan semata-mata lembaga yang berorientasi
sepenuhnya pada akumulasi kapital. Koperasi menjadi lembaga yang dapat mendorong
pengembangan UMKM karena keberadaanya baik secara fisik maupun non fisik yang dekat
dengan masyarakat. Pengembangan Koperasi dan UMKM pada akhirnya akan membawa pada
kesejahteraan sosial melalui keberdayaan masyarakat.
2. Urgensi Lembaga Inkubasi Untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM
Beberapa tahun belakangan ini, isu lembaga inkubasi menjadi salah satu isu yang banyak
dibahas terutama dalam kaitannya dengan era perdagangan bebas yang dihadapi Indonesia.
Pengusaha lokal bukan hanya dihadapkan pada persaingan dengan sesama pengusaha lokal
namun juga internasional. Era perdagangan bebas menunut Indonesia untuk mempersiapkan
wirausahanya untuk da[at bersaing secara global. Lembaga inkubasi inilah yang menjadi salah
satu cara yang dianggap efektif untuk menganggulangi permasalahan ini guna mempersiapkan
sektor bisnis Indonesia khusunya .
Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006), Inkubasi
mrmiliki definisi “the concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces
called incubators”. Sedangkan Inkubator adalah “a dedicated workspace (building) to support
qualifying businesses with: mentorship, training, professional networking, & assistance in
finding finances until they graduate & can survive in the competitive environment”.
Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No.81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002,
Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang
dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha,
pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Sedangkan Inkubator adalah
lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik
manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan
mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat
berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam
jangka waktu tertentu.
13
Secara sederhana Inkubator bisnis merupakan lembaga yang melakukan kegiatan
inkubasi bisnis. Hal ini juga senada dengan definisi Bank Indonesia (2006) yang menyatakan
inkubator sebagai organisasi yang menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang menaikkan
nilai tambah suatu usaha. Keberadaan inkubator bukan lagi hanya sebagai sebuah pilihan namun
menjadi sebuah kebutuhan terutama untuk mempersiapkan Koperasi dan UMKM dalam
menghadapi perdagangan bebas.
Dalam konteks Negara Indonesia, Inkubator mulai dikembangkan sejak tahun 1992, atas
inisiatif pemerintah melalui Departemen Koperasi bekerjasama dengan perguruan tinggi. Upaya
itu berlanjut ketika pada tahun 1997 diselenggarakan program Pengembangan Budaya
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi, yang salah satu kegiatannya adalah Inkubator Wirausaha
Baru (INWUB). Sehingga pada tahun 1999, jumlah Inkubator telah mencapai sebanyak 29,
dimana sebagian besar merupakan program perguruan tinggi. Menurut Kemenkop dan UKM dari
ratusan Inkubator yang pernah berdiri, namun sayangnya tidak banyak yang masih secara
konsisten memberikan pendampingan kepada wirausahawan-wirausahawan lokal yang ada di
Indonesia.
Memasuki era perdagangan bebas, Koperasi dan UMKM bukan saja dihadapkan pada
peluang meluaskan pasar namun disisi lain menghadapi tantangan persaingan melawan produk-
produk luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia. Tak bisa dipungkiri produk-produk dalam
negeri masih memiliki celah yang cukup besar yang memungkinkan produk luar negeri masuk
dan menggantikan. Produk yang berasal dari luar negeri bukan saja bersifat komplementer dalam
arti melengkapi kebutuhan pasar domestik yang tidak dapat diproduksi dalam negeri seperti
telepon genggam, komputer dan beragam alat dengan teknologi canggih. Produk yang mampu
diproduksi dalam negeri juga seperti batik, buah-buahan dan ragam produk lokal lainnya juga
terancam oleh kehadiran produk luar negeri yang biasanya menjanjikan harga yang lebih
terjangkau (Batik) ataupu tampilan yang lebih baik (buah-buahan impor) sebagai contohnya.
Lembaga inkubasi menjadi salah satu jalan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
Koperasi dan UMKM di Indonesia. Kehadiran lembaga inkubasi dapat meningkatkan daya saing
yang dimiliki oleh pelaku Koperasi dan UMKM sehingga mampu bersaing dengan produk-
produk yang berasal dari luar negeri. Peningkatan daya saing bukan hanya untuk
memepertahankan pasar dalam negeri namun juga untuk memenuhi kriteria menembus pasar
global dalam bentuk ekspor. Tentunya keterlibatan kita dalam perdagangan global bukan hanya
14
sebatas untuk dijadikan sasaran pasar bagi produk luar namun harus mampu menjadikan negara
lain sebagai pasar kita. Untuk itulah mengapa inkubator bisnis menjadi sesuatu yang penting
dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM.
3. PLUT ( Pusat Layanan Usaha Terpadu)
Lembaga inkubasi atau inkubator yang ada di Indonesia mayoritas berada dibawah
naungan lembaga pendidikan tinggi sebagai salah satu wadah untuk implementasi pembelajaran
selama bangku kuliah di kehidupan nyata. Namun demikian bukan berarti pemerintah tidak
memilikinya. Mengingat pentingnya inkubator ini bagi perkembangan Koperasi dan UMKM,
pemerintah juga memiliki lembaga inkubasi melalui program PLUT KUMKM (Pusat Layanan
Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah). Program ini berada dibawah
naungan Kementerian Koperasi dan UKM. Program ini dilandasi pada upaya Kementerian
KUKM memfasilitasi pemberian jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi
pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. Lembaga ini menyediakan jasa-jasa nonfinansial
untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja kinerja KUMKM.
Dalam melaksanakan program ini, PLUT tentunya memiliki sasaran. Sasaran ini sebagai
acuan bagaimana program di implementasikan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan.
Sasaran pengembangan program PLUT-KUMKM PERATURAN DEPUTI MENTERI
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENGEMBANGAN DAN
RESTRUKTURISASI USAHA NOMOR : 02/PER/DEP.6/II/2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHATERPADU KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH pasal 3, yaitu:
a. Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM;
b. Meningkatnya nilai tambah Koperasi dan UMKM;
c. Meningkatnya kualitas kerja Koperasi dan UMKM;
d. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM;
e. Bertambahnya potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh Koperasi dan
UMKM;
f. Menguatnya jaringan layanan usaha yang dikembangkan bersama dengan lembaga
kemitraan setempat.
15
Untuk mencapai sasaran tersebut, PLUT-KUMKM memiliki standar pelayanan minimal.
Standar tersebut untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat memfasilitasi wirausahawan dalam
pengembangan bisnisnya. Standar layanan minimal PLUT-KUMKM menurut PERATURAN
DEPUTI MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA NOMOR : 02/PER/DEP.6/II/2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH pasal 7, meliputi:
a. Konsultasi Bisnis KUMKM;
b. Pendamping atau Mentor Bisnis (Business Coaching);
c. Pelatihan Bisnis dan Teknis;
d. Promosi, Pemasaran dan Transaksi Bisnis KUMKM;
e. Membantu KUMKM dalam melakukan akses ke Pembiayaan;
f. Penguatan kelembagaan dan kerja sama (Networking);
g. Memberikan layanan Pustaka Entrepreneur atau Pusat Informasi laporan ke dinas
koperasi umkm terus ke kepala daerah terus ke menteri dengan tembusan deputi
Pelaksanaan PLUT sendiri dilandasi pada aturan baik pada level pusat hingga daerah.
Regulasi mengenai PLUT dinaungi dalam dokumen kerangka pemberdayaan KUMKM dalam
RPJPN 2005-2025 (UU no. 17/2007). Misi RPJPN 2005-2025 salah satunya yaitu pemerataan
pembangunan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan misi itu maka arah kebijakan RPJPN 2005-
2025 salah satunya dengan pemberdayaan usaha mikro melalui upaya peningkatan pendapatan
masyarakat berpendapatan rendah. Usaha mikro menjadi sektor penyengga perekonomian
masyarakat kecil . Hal ini dikarenakan usaha mikro ini cenderung tersebar secara merata dalam
kehidupan masyarakat dan cenderung lebih mudah diakses karena tidak memerlukan keahlian
khusus. Pemberdayaan ini menjadi ssalah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan
dan merupakan wujud perhatian pemerintah kepada kelompok rentan berpendapatan rendah.
Selain itu juga tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
2015-2019. Didalam peraturan itu memuat tentang arah kebijakan yakni peningkatan daya saing
UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala
yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up ) dalam rangka untuk mendukung kemandirian
perekonomian nasional. Untuk mewujudkannya maka disusun strategi untuk mewujudkan arah
16
kebijakan tersebut. Menurut Dokumen Evaluasi, Pelaksanaan dan Rencana Kebijakan dan
Program Kementerian Koperasi dan UKM 2018, strategi tersebut adalah:
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
d. Penguatan kelembagaan usaha; dan
e. Peningkatan kemudahan,kepastian dan perlindungan usaha
Dari kebijakan-kebijakan diatas, program PLUT menjadi salah satu upaya pemerintah
untuk memberikan akses peningkatan daya saing bagi Koperasi dan UMKM. Hal ini semata-
mata bukan hanya demi kebaikan usaha itu sendiri namun pada gilirannya akan mendukung
perekonomian nasional. PLUT ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah agar Koperasi
dan UMKM tidak kalah bersaing dan mampu terus berkembang seiring dengan perkembangan
pasar yang ada baik pasar domestik maupun internasional. Komitmen pemerintah untuk
pengembangan PLUT ini dapat kita cermati dalam rencana kegiatan strategis tahun 2018
Kementerian Koperasi dan UKM, bidang restrukturisasi usaha yaitu
a. Sarana Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM;
b. Operasional PLUT-KUMKM;
c. Fasilitasi Penanganan Dampak Bencana Bagi KUMKM;
d. Fasilitasi Kemitraan Produksi dan Pemasaran Bagi KUMKM
Hal ini juga tercantum dalam rencana kegiatan strategis tahun 2019 Kementerian
Koperasi dan UKM bidang restrukturisasi usaha dimana aspek Sarana prasarana Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) menjadi Prioritas Nasional. Komitmen pemerintah untuk menggalakan
PLUT guna meningkatkan kualitas serta kuantitas Koperasi dan UMKM di Indonesia bukan lagi
hanya sebatas janji. Hingga saat ini terdapat 51 PLUT-KUMKM yang berlokasi 24 Provinsi dan
27 Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Harapannya angka ini akan semakin bertambah
sehingga Koperasi dan UMKM yang ada dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan
dirinya.
Secara umum untuk mendorong keberhasilan program PLUT dalam meningkatkan daya
saing Koperasi dan UMKM, Lembaga ini memberikan layanan-layanan kepada Koperasi dan
17
UMKM mitranya. Layanan ini berupaya untuk menyentuh segala aspek yang berkaitan dengan
pengembangan Koperasi dan UMKM itu sendiri. Menurut Perdep RU No.08/ Per/ Dep.4.4/ IV/
2016, bab VIII pasal 12 layanan yang diberikan adalah:
1. Bidang Kelembagaan.
2. Bidang SDM.
3. Bidang Produksi.
4. Bidang Pembiayaan.
5. Bidang Pemasaran
Melalui PLUT, Koperasi dan UMKM dapat naik kelas. definisi dari naik kelas tersebut
adalah terjadinya peningkatan kualitas maupun kuantitas dari usaha sendiri dinilai dari segi
produktivitas, daya saing, kualitas kerja serta nilai tambah (Dokumen Program dan Kegiatan
Deputi Bidang Restrukturasi Usaha Tahun 2017). Semakin banyaknya Koperasi dan UMKM
yang mampu bersaing dalam pasar maka akan memberikan implikasi pembangunan nasional
meliputi aspek tenaga kerja, pertumbuhan serta pemerataan. Jumlah Koperasi dan UMKM yang
meningkat tentunya akan menyerap tenaga kerja yang ada. Selain itu hal ini juga akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat
bawah hal ini akan membawa pemerataan bagi Indonesia dan mempersempit ketimpangan yang
saat ini masih menjadi salah satu permasalahan krusial bagi kita.
4. Alternatif Kelembagaan PLUT di Daerah
Mengingat betapa peran PLUT bukanlah sebuah peran sederhana, perlulah kiranya
pelaksanaan program ini juga dilakukann oleh daerah bukan hanya pada tingkat nasional.
Keberadaan PLUT di daerah akan mendorong tumbuhnya wirausaha dari daerah. Selain itu
pengembangannya di daerah juga akan menciptakan sebuah program yang mampu menyentuh
semua lapisan. Dengan demikian tujuan PLUT bagi perkembangan kewirausahaan di Indonesia
akan efektif. Dalam implementasi program ini terdapat beberapa alternatif kelembagaan yang
dapat diterapkan bagi pengembangan PLUT di daerah. Alternatif tersebut yakni menjadi bagian
struktur OPD, UPTD sistem BLUD, BUMD dan UPTD.
a. Bagian Struktural Organisasi Perangkat Daerah (Bidang atau Seksi)
18
Dalam penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan, pelaksanaan program serta
kegiatan pemerintah, Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh
perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organ-
isasi atau lembaga dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersangkutan. Perangkat Daerah ini
dibentuk oleh masing-masing daerah dilandaskan pada pertimbangan karakteristik, potensi, dan
juga kebutuhan daerah.
Dasar utama bagi penyusunan organisasi perangkat daerah adalah urusan-urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dilakukan dengan
membentuk sebuah organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata
didasarkan pada pertimbangan rasional dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah tersebut secara efektif dan efisen.
Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi saat ini
dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan
strategis daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi dimana pada aspek tertentu
termasuk pemerintahan, daerah memiliki otoritasnya sendiri atau yang kita kenal sebagai
otonomi daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Dalam konsideran
PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pasal 35 ayat (3) PP 18/2016
menyatakan Dinas daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten/kota. Artinya, semua urusan pemda dilaksanakan oleh OPD, khususnya Dinas. Selain
PP No. 18/2016, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi yang
bersangkutan. Alternatif pertama dari pelembagaan PLUT untuk daerah adalah dengan menjadi
bagian dari OPD ini.
b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
19
Alternatif kelembagaan lainnya untuk PLUT adalah dengan menjadi UPTD. Unit
Pelaksana UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah (Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri RI) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Perangkat
Daerah). UPTD kabupaten/kota ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
Dinas atau kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan
Pemerintahan yang diselenggarakan. Oleh karena itu UPTD tidak berarti lepas dari dinas terkait
yang menaunginya. Dalam pelaksanaannya UPTD ini dipimpin oleh seorang kepala yang akan
melakukan tanggung jawab pelaporan kepada kepala dinas/ badan yang menaunginya. Pada
UPTD kabupaten/kota yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk
memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
Hal ini dalam rangka untuk memkasimalkan kinerja dari UPTD ini sendiri. Semakin mudah
masyarakat menjangkau layanan dari pemerintah semakin mudah pula organisasi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota
dibebankan pada APBD kabupaten/kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu UPTD tidaklah berorientasi
pada keuntungan. Orientasinya ada pada pemberian layanan bagi masyarakat agar dapat
dijangkau oleh pemerintahan daerah. Secara umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas :
1. Melaksanakan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan
2. Melaksanakan urusan administrasi teknis operasional
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Fungsi :
1.Pelaksanaan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan
2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional
20
c. UPTD Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Alternatif kedua untuk pelembagaan PLUT adalah dengan menjadi BLUD. Latar
Belakang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak terlepas dari peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah. Pasal 1 angka 1 PP 23/2005 tentang Badan Layanan Umum
menyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Pasal 1 angka 1 Permendagri 61/2005 menyatakan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 pada Permendagri yang sama
menyatakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
d. Badan Usaha milik Daerah (BUMD)
Alternatif ketiga dalam pelembagaan PLUT adalah menjadi Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam Pasal 5 UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah menyatakan Perusahaan Daerah adalah
suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan
memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka
ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan
ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan
21
makmur. Perusahaan Daerah yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah
tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untuk
seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Selain UU tersebut diatas, pasal 174 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal
(investasi daerah) dan Pasal 177 UU 32/2004 menyatakan Pemerintah Daerah dapat memiliki
BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya
ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BUMD menurut PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua
bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya
dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah
adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
Sedangkan menurut pasal 3 Permendagri 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum tujuan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dan
pendapatan daerah. Selain berdasarkan tujuan organisasi, sebaiknya juga mempertimbangkan
dengan sifat dan desain organisasi dalam memberikan pelayanan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan tentunya memerlukan metode yang digunakan sebagai dasar
untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan untuk menggali pengembangan PLUT di
22
Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga mengelaborasi kelembagaan apa yang tepat
untuk PLUT di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2007:67)
pendekatan deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan
keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, masyarakat, dan lain lain) pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya. Pendekatan ini tidak terbatas sampai pada
pengumpulan dan menyusun data, tetapi juga analisa dan intrepretasi tentang arti data itu.
Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini mencoba menggali secara mendalam tentang
model pengembangan PLUT di Kabupaten Sleman serta kelembagaan yang tepat untuk
pengembangan PLUT di Kabupaten Sleman tersebut. Konsep atau teori yang sudah ada dalam
rancangan digunakan sebagai landasan awal berfikir peneliti. Jenis penelitian Kualitatif
Deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interaksi yang intens dengan informan.
Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menggali mengenai potensi pengembangan PLUT,
kelembagaan apa yang akan digunakan, serta masalah yang selama ini dialami stakeholder
terkait serta para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk
mengumpulkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Selain itu, data-data yang digali untuk disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut,
a. Wawancara
Wawancara dalam metode pengumpulan data ialah cara untuk mendapatkan informasi
dengan strategi bertanya langsung kepada informan. Tujuan dilakukannya wawancara ialah
untuk mendapatkan informasi dan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang
diwawancara dimintai pendapat serta gagasan dan ide-idenya. Wawancara yang dilakukan dalam
penelitian ini dilakukan terhadap stakeholder terkait yakni kepada Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dan staff di bawahnya yang terkait dengan
pengembangan UMKM , serta para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
23
b. Group Interview
Group interview merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan jalan
bertanya langsung kepada informan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa
informan dalam satu forum. Selanjutnya dilakukan wawancara dalam sekumpulan orang
tersebut. Penggunaan metode ini dapat dijadikan tukar pikiran secara santai dan tidak kaku.
Berdasarkan hal tersebut dengan metode ini diharapkan dapat tergali permasalahan dan potensi
yang ada di Kabupaten Sleman terkait pengembangan PLUT. Dalam konteks penelitian ini group
interview dilakukan kepada beberapa aparat birokrasi di Dinas Koperasi dan UMKM (kepala
dinas, sekreraris dinas, kepala bidang dan kepala seksi) yang mengurusi pengembangan UMKM.
c. Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan
atau topik tertentu yang menjadi fokus penelitian. FGD ini dapat dilakukan dengan
mengumpulkan stakeholder-stakeholder kunci yang berhubungan dengan fokus penelitian.
Stakeholder tersebut dapat dari pihak pemerintah yang dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, akademisi, serta pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
Tujuan diadakannya FGD ini ialah untuk menggali potensi dan permasalahan UMKM di
Kabupaten Sleman yang berhubungan dengan pengembangan PLUT secara komprehensif dari
berbagai stakeholder terkait. FGD dilakukan dua kali yakni FGD pertama di Bulan November
dengan mengundang dinas terkait, pelaku UMKM dan PLUT Propinsi. FGD kedua dilaksanakan
pada awal Desember dengan mengundang dinas terkait, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Sosial,
Bagian Hukum, Bagian perekomian Kabupaten Sleman. Selain FGD tersebut, juga dilaksanakan
diskusi diskusi dengan pelaku UMKM, koperasi, maupun dengan dinas-dinas terkait di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman.
d. Data Sekunder
Data sekundender merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mempunyai
peranan yang penting dalam penelitian. Data sekunder dapat berupa foto, gambar, literatur,
maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik ini juga merupakan pengumpulan data melalui
peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau
24
hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Denzin, 2009: 544). Data sekunder
dalam penelitian ini meliputi buku, data penelitian sebelumnya, dokumen pelaku UMKM di
Kabupaten Sleman, serta peraturan dan Undang-Undang yang berlaku terkait pembentukan
maupun pengembangan PLUT.
3. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas
dan mudah dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini meliputi,
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan
pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan dengan
pemilahan data yang terkumpul ke dalam penggolongan data, menentukan bagian-bagian yang
akan dibuang, serta mempertajam dan mengembangkannya. Data kemudian diorganisasikan
sesuai dengan pokok permasalahan penelitian yaitu metode pengembangan PLUT di Kabupaten
Sleman serta kelembagaan yang tepat terhadap PLUT yang akan dikembangkan di Kabupaten
Sleman tersebut. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang tajam tentang hasil
penelitian. Data yang direduksi juga dapat menjaga peneliti untuk tetap fokus pada data yang
dibutuhkan yang disesuaikan dengan fokus penelitian.
b. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Pengecekan ini akan memungkinkan perolehan variasi informasi yang selengkap-lengkapnya.
Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan metode.
Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau
informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode yaitu membandingkan data
yang diperoleh melalui wawancara dengan data group interview, FGD, data sekunder ataupun
sebaliknya. Melalui triangulasi ini peneliti melakukan crosscheck terhadap data yang didapatkan.
Pelaksanaan Group interview dan FGD berkali-kali diharapkan menjadi bagian dari triangulasi
sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif.
25
BAB II
LESSON LEARNED PENGEMBANGAN PLUT
1) Pengembangan PLUT di Beberapa Daerah Lain
Lesson learned dalam pengembangan PLUT di Kabupaten Sleman ini penting untuk
dilakukan. Kondisi ini agar pengembangan PLUT di Kabupaten Sleman dapat berjalan sesuai
dengan tujuan yang dirumuskan. Belajar dari pengembangan PLUT di daerah lain dapat
bermanfaat dari segi pendampingan maupun pengelolaan yang dilakukan. Kondisi ini juga
dimaksudkan untuk meminimalisir masalah dalam pengembangan PLUT di Kabupaten
Sleman. Berikut pengembangan PLUT di beberapa daerah di Indonesia,
1. PLUT-KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kabupaten
Malang, Jawa Timur
PLUT-KUMKM Kabupaten Malang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan
dukungan penyediaan jasa layanan (Non Financial) pendampingan terpadu bagi Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Hal ini dilakukan untuk mempercepat
peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah, serta kualitas kerja KUMKM yang
berada di Kabupaten Malang. PLUT-KUMKM Kabupaten Malang resmi beroperasi terhitung
mulai tanggal 30 November 2016. Pembangunan gedung PLUT-KUMKM Kabupaten Malang
sendiri menghabiskan dana sekitar 2,8 Miliar dari APBN dan sekitar 690 juta dari dana APBD
untuk melengkapi sarana dan pra sarana operasional. Peresmian gedung ini langsung
dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 30 November 2017.
Jasa layanan yang ada di PLUT-KUMKM meliputi pendampingan atau mentoring bisnis,
konsultasi bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis,
networking dan kemitraan usaha, layanan pustaka entrepreneur. Operasional pelaksanaan
pelayanan sendiri dipegang konsultan PLUT. Konsultan tersebut memiliki tugas sebagai
konsultan kelembagaan, konsultan pembiayaan, konsultan pemasaran, konsultan Sumber
Daya Manusia, dan konsultan produksi. Para konsultan tersebut saling bersinergi dalam
melakukan pendampingan pelaku usaha. PLUT-KUMKM ini secara kelembagaan struktur
26
pengelolaannya rencananya akan disatukan/disinergikan dengan UPT Pengelolaan Dana
Bergulir yang telah menjadi BLUD.
PLUT Kabupaten Malang juga melakukan inovasi untuk mengembangkan UKM dam
Koperasi di Kabupaten Malang. Inovasi yang dilakukan salah satunya ialah Klinik UKM dan
Koperasi. Kegiatan klinik ini untuk mewadahi keterlibatan para akademisi dan praktisi untuk
ikut serta melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usallha. Sinergitas
dengan akademisi misalnya ialah pelatihan dan pengembangan produk Desa 2018 yang
bekerja sama dengan Civitas Akademia Universitas Airlangga. Selain itu, untuk memperkuat
fungsi dan peran PLUT ini juga mengembangkan program Kampung UKM Digital yang
bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Tbk (Telkom). Sinergitas yang dilakukan dengan
pemerintah, swasta, serta akademisi tersebut tentunya dilakukan untuk kemajuan dan
perkembangan Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang ada di Kabupaten Malang.
2. PLUT-KUMKM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
PLUT-KUMKM Kabupaten Sukabumi merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa
non finansial. Jasa tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan menegah. Tujuannya tentunya untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja
pemasaran, akses pembiayaan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Usaha
yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut melalui peningkatan kapasitas
kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan
daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten
Sukabumi. Penyediaan jasa oleh PLUT-KUMKM Kabupaten Sukabumi secara umum bersifat
stimulus. Artinya bahwa jasa atau layanan yang diberikan oleh PLUT-KUMKM kepada
Koperasi dan UMKM untuk mendorong peningkatan kapasitas dalam kinerja produksi,
pemasaran, pembiayaan, dan pengembangan SDM.
Pembiayaan PLUT-KUMKM Kabupaten Sukabumi sendiri berasal dari APBN dan
APBD yang dumanfaatkan untuk membangun sarana fisik dan operasional pelayanan. PLUT-
KUMKM Kabupaten Sukabumi juga memiliki beberapa program strategis yang meliputi
sinergitas program dengan stakeholders dan leading sektor PLUT-KUMKM, pengembangan
usaha PLUT-KUMKM, hingga peningkatan kapasitas PLUT-KUMKM dengan pengusaha
besar. Selain itu, juga dibangun sinergitas program dengan CSR perusahaan atau pengusaha
27
besar seperti sarana kuliner bagi KUMKM (paket gerobak dorong), sarana jaringan internet,
dan sarana perpustakaan yang meliputi komputer. Keaktifan PLUT-KUMKM Kabupaten
Sukabumi ini juga terlihat dengan pencapaiannya dalam penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil
(IUMK) yang berjumlah seribu lebih. Selain itu, PLUT ini juga aktif dalam memberikan
advokasi, konsultasi tentang pembiayaan, pemasaran, dan manajemen serta pelatihan IT/e-
commerce.
PLUT-KUMKM Kabupaten Sukabumi ini dalam menjalankan pelayanan terhadap
Koperasi dan UMKM tidak terlepas dari kendala. Kendala tersebut meliputi kendala internal
dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi ialah infrastruktur khususnya akses jalan,
sarana promosi atau galeri yang belum optimal, sarana Pujasera yang belum dimanfaatkan
secara maksimal, dan sarana mobilitas yang belum tercukupi. Selain itu, kendala yang tidak
kalah penting ialah belum terbentuknya kelembagaan PLUT-KUMKM secara permanen pada
awal pembentukannya. Meskipun demikian, PLUT ini berkembang dengan terbentuknya
kelembagaan UPTD bagi PLUT-KUMKM ini. Selanjutnya kendala dari sisi eksternal sendiri
meliputi terbatasnya kuantitas SDM serta belum maksimalnya publikasi mengenai layanan
PLUT bagi KUMKM di empat puluh tujuh Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
3. PLUT-KUMKM Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
PLUT-KUKM Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu PLUT yang ada di
Provinsi Jawa Timur. Gedung PLUT-KUMKM Kabupaten Tulungagung diresmikan pada
tanggal 9 Desember 2016 oleh Menteri Koperasi dan UKM. PLUT-KUMKM Kabupaten
Tulungagung ini juga seperti daerah-daerah lain dimana terdapat konsultan untuk melakukan
pelayanan. Konsultan pendamping PLUT-KUMKM Kabupaten Tulungagung sendiri terbagai
dalam beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi Bidang Kelembagaan, Bidang
Sumber Daya Manusia, Bidang Pembiayaan, Bidang Pemasaran, dan Bidang Produksi.
Konsultan tersebut akan melakukan pendampingan dan mentoring bisnis bagi pelaku UMKM
di Kabupaten Tulungagung.
Strategi setiap bidang kerja memiliki cara yang berbeda dengan bidang-bidang lainnya
untuk mengembangkan KUMKM di Kabupaten Tulungagung. Strategi yang dilakukan oleh
Bidang Kelembagaan dalam meningkatkan kualitas produk dengan menfasilitasi perizinan
usaha seperti P-IRT, IUMK, Hak Merk, Hak Paten, label halal, melakukan sosialisasi disetiap
28
acara yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, serta kerja sama dengan instansi lain
baik negeri maupun swasta. Kondisi yang berbeda terdapat dalam Bidang SDM dimana
strategi yang dilakukan ialah pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM, adanya
kelas bisnis, serta kunjungan produksi atau pendampingan bisnis. Sedangkan strategi yang
dilakukan oleh Bidang Produksi dalam meningkatkan kualitas produksi meliputi fasilitasi
akses bahan baku serta melakukan pelatihan tentang pengemasan produk, serta melakukan
pendampingan ke tempat produksi. Bidang pembiayaan juga memiliki peranan yang penting
dalam peningkatan kualitas produksi dimana strategi yang dilakukan ialah bimbingan teknis
penyusunan rencana bisnis, pembuatan proposal usaha serta fasilitasi akses permodalan dan
pembiayaan. Selanjutnya untuk bidang pemasaran melakukan bantuan pemasaran melaui cara
konvensional maupun modern. PLUT-KUMKM Kabupaten Tulungagung ini juga memiliki
galeri sebagai tempat display produk UMKM.
4. PLUT-KUMKM Kabupaten Subang, Jawa Barat
PLUT-KUMKM Kabupaten Subang merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa
non finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan UMKM untuk
meningkatkan kinerjanya. Penyediaan jasa oleh PLUT-KUMKM bersifat stimulus. Stimulus
tersebut untuk mendorong Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan
kinerjanya serta menyelesaikan masalah yang ada secara mandiri. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan daya saing KUMKM yang berada di Kabupaten Subang.
Layanan yang diberikan oleh PLUT-KUMKM Kabupaten Subang kepada koperasi dan
UMKM yang ada meliputi pelayanan kelembagaan, pemasaran, pembiayaan, produksi dan
SDM. Pelayanan dalam bidang kelembagaan khususnya mengenai perijinan. Hal ini karena
koperasi dan UMKM sering belum mengetahui prosedur untuk mengurus perijinan. Sehingga
PLUT-KUMKM Kabupaten Subang ini menyediakan konsultan dalam bidang kelembagaan.
Layanan pemasaran yang ada di PLUT-KUMKM Kabupaten Subang sendiri meliputi
informasi pasar, pengetahuan promosi online serta kelompok jaringan pemasaran online. Hal
ini sangat penting karena dengan pemasaran ini merupakan salah satu jalan untuk
meningkatkan daya saing bagi UMKM.
Pelayanan selanjutnya yang ada di PLUT-KUMKM Kabupaten Subang ialah
pembiayaan. PLUT-KUMKM Kabupaten Subang tidak memberikan pinjaman modal secara
29
langsung. Meskipun demikian, konsultan akan siap membantu menfasilitasi untuk
mendapatkan akses pembiayaan dari Bank maupun Non-Bank. PLUT-KUMKM juga
membantu dalam membenahi pembukuan atau pencatatan keuangan dari hasil usaha. Selain
itu, layanan produksi juga terdapat di PLUT-KUMKM Kabupaten Subang. Layanan produksi
tersebut berupa layanan akses bahan baku, kualitas produk, legalitas usaha dan produk, serta
teknologi tepat guna yang dibutuhkan. Layanan terakhir yang ada di PLUT-KUMKM
Kabupaten Subang ialah layanan SDM. Layanan ini khususnya untuk meningkatkan kapasitas
para pelaku usaha. Strategi yang dilakukan ialah dengan melakukan pelatihan serta diklat
untuk menunjang kemajuan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Subang. PLUT-KUMKM
Kabupaten Subang ini juga sering menjadi tujuan studi banding dari daerah lain.
Bedasarkan lesson learned di PLUT-KUMKM di beberapa wilayah tersebut, tentunya
dapat diambil pembelajaran untuk pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman.
Pembelajaran tersebut bisa dari segi dan jenis pelayanan hingga strategi-strategi yang
dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Pelayanan yang dilakukan
dalam PLUT-KUMKM di beberapaa wilayah tersebut umumnya memiliki kesamaan yaitu
melakukan pelayanan dalam bidang produksi, pemasaran, pengembangan SDM, pembiayaan,
serta kelembagaan. Meskipun demikian, strategi yang dilakukan di beberapa daerah memiliki
variasi untuk mewujudkan layanan tersebut. Berikut merupakan tabel pelayanan dan strategi
pelayanan di beberapa daerah,
Tabel 2.1 Layanan PLUT-KUMKM di Beberapa Wilayah
No. Nama Kelem
bagaan
Jumlah
UMKM
Penda
mping
Jenis
Layanan
Strategi Pelayanan
1. PLUT-
KUMKM
Kabupaten
Malang
UPTD ±418.000
UMKM (800
UKM),
Koperasi ±137
unit
50
orang
3. Kelemba-
gaan
4. Pembiayaan
5. Pemasaran
6. SDM
7. Produksi
Mentoring bisnis,
Konsultasi bisnis,
fasilitasi akses
pembiayaan, promosi
dan pemasaran
produk, kemitraan
usaha, pustaka
entrepreneur.
30
No. Nama Kelem
bagaan
Jumlah
UMKM
Penda
mping
Jenis
Layanan
Strategi Pelayanan
2. PLUT-
KUMKM
Kabupaten
Sukabumi
UPTD ±27.000
UMKM
(±6.600
Binaan PLUT)
Koperasi ±438
Unit
50
orang
Produksi
Pemasaran
Pembi-
ayaan
SDM
Kelemba-
gaan
Sinergitas program
dengan stakeholder,
sarana internet,
perijinan IUMK,
advokasi, konsultasi
pembiayaan dan
pemasaran,
manajemen dan
pelatihan IT, sarana
pemasaran produk.
3. PLUT-
KUMKM
Kabupaten
Tulungagu
ng
UPTD ±300 UMKM
(Binaan
PLUT)
Koperasi ±900
unit
50
orang
Kelemba-
gaan
SDM
Pembi-
ayaan
Pemasaran
Produksi
Fasilitasi perijinan
usaha, sosialisasi
setiap acara Dinas,
sinergitas dengan
pemerintah dan
swasta, kelas bisnis,
kunjungan produksi,
pelatihan pengemasan
produk, proposal
usaha, fasilitasi akses
permodalan.
4. PLUT-
KUMKM
Kabupaten
Subang
UPTD ±22.000
UMKM
Koperasi ±12
(Binaan
PLUT)
50
orang
Kelemba-
gaan
Pemasaran
Pembi-
ayaan
Produksi
SDM
Fasilitasi perijinan,
promosi online,
kelompok jaringan
pemasaran online,
akses permodalan,
pembukuan hasil
usaha, fasilitasi bahan
baku, legalitas usaha,
31
No. Nama Kelem
bagaan
Jumlah
UMKM
Penda
mping
Jenis
Layanan
Strategi Pelayanan
teknologi tepat guna.
Pelatihan dan diklat
usaha.
Sumber: Olah Data Dokumentasi Penelitian, 2018.
Berdasarkan paparan pengembangan PLUT-KUMKM diberbagai wilayah tersebut
banyak pelajaran atau pengalaman yang dapat diambil. Hal-hal tersebut seperti proses
pembentukan PLUT-KUMKM, layanan PLUT-KUMKM, hingga strategi yang digunakan
untuk melayani para pelaku UMKM. Selain itu, jumlah konsultan, pendamping, hingga
anggaran yang digunakan bisa dijadikan lesson learned untuk pembentukan PLUT-KUMKM
di Kabupaten Sleman. Permasaalahan yang menimpa pada setiap PLUT-KUMKM juga dapat
digunakan sebagai antisipasi preventif dalam pembentukan PLUT-KUMKM Sleman.
Sehingga, lesson learned tersebut dapat dijadikan salah satu pengalaman atau acuan dalam
pembentukan serta pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman. Hal tersebut
tentunya agar pembentukan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman dapat benar-benar
dirasakan kebermanfaatannya bagi para pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman.
32
BAB III
URGENSI PLUT DI KABUPATEN SLEMAN
A. Evaluasi Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KUKM Sleman
Koperasi dan UMKM menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Sleman. Posisinya yang strategis menjadikan sektor
Koperasi dan UMKM haruslah dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan
kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Tatakelola sektor ini pada Kabupaten Sleman berada pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas KUKM). Hal ini berdasarkan pada Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepada Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas KUKM memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Selain itu Dinas KUKM
Sleman memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah.
c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahaan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah.
e. pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
33
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah pada
akhir bulan Juli 2018 didukung oleh 32 orang yang terdiri dari pria 17 orang (53,12%) dan
wanita 15 orang (46,88%). Jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV = 5
orang (15,15%), Golongan III = 17 orang (54,83%), Golongan II = 9 orang (27,27%) dan
Golongan I = 0 orang ( 0%). Jumlah pegawai menurut golongan pada bulan Maret 2018 secara
lebih terperinci adalah sebagai berikut:
Tabel.2.1 Jumlah Pegawai Menurut GolonganDinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sumber: Laporan Semester 1 Tahun 2018 Dinas KUKM
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki maka jumlah pegawai yang
berpendidikan S2 4 orang (12,90%), S1 12 orang (36,36%), DIII 1 orang (3,03%), dan SLTA 14
orang (45,16%). Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan secara lebih terperinci
adalah sebagai berikut:
Tabel.2.2Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber: Laporan Semester 1 Tahun 2018 Dinas KUKM
Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas KUKM Sleman ini kemudian terbagi dalam
sistem koordinasi hierarkis untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam
bagan struktur organisasi Dinas KUKM. Struktur organisasinya Dinas KUKM terdiri dari
Kepala, Sekretariat (terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian
34
Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi), Bidang Koperasi (terdiri dari Seksi Kelembagaan
Koperasi, Seksi Pembinaan Usaha Koperasi serta Seksi Pengawasan Koperasi), Bidang Usaha
Mikro (terdiri dari Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan,
Seksi Fasilitas Layanan dan Pembiayaan), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelompok Jabatan
Fungsional. Selanjutnya struktur organisasi tertuang dalam bagan sebagai berikut:
BAGAN STRUKTUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sumber: Laporan Semester 1 Tahun 2018 Dinas KUKM
Untuk melaksankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi , Usaha kecil dan Menengah sesuai
dengan Peraturan daerah kabupaten Sleman No. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
35
Susunan Organisasi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten, diperlukan SDM yang memadai baik
aspek kuantitas dan kulitas. Keberadaan SDM ASN yang yang terdapat di Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah yang ada saat ini baik secara kuantitas dan kualitas masih jauh dari
memadai. Secara kuantitas jumlah SDM ASN jabatan Fungsional Umum (staf) hanya berjumlah
20 orang. Dari Jumlah tersebut 10 orang adalah staf seketariat yang mengurusi perencanaan,
keuangan dan umum kepegawaian. Dengan demikian terdapat 9 orang yang menjadi staf dari 6
kepala seksi di Bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah. Bahkan terdapat 1 ASN Jabatan
Fungsional umum yang kondisi kesehatan sakit stroke, sehingga tersisa 9 orang. Dengan
demikian hanya 1 seksi yang memiliki 3 staff , 2 Kepala Seksi memiliki 2 ASN jabatan
fungsional umum dan 6 Kepala Seksi memiliki 1 ASN Jabatan Fungsional umum. Padahal
potensi yang harus dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai data awal
tahun 2018 mencakup 515 Koperasi dan 31. 224 UMKM.
Secara kompetensi 20 ASN jabatan Fungsional umum di Dinas Koperasi tergambarkan
sebagai berikut, yang berlatar pendidikan SLTA sebanyak 14 Orang (70%) dan S1 sebanyak 6
orang (30%). Dengan kondisi ini, maka tergambarkan bahwa SDM ASN jabatan Fungsional
Umum didominasi oleh SDM yang hanya memiliki kemampuan pengadministrasian. Padahal
sebagai dinas teknis memerlukan dukungan kemampuan di bidang penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Untuk tenaga Non
PNS, jumlah tersebut sudah cukup untuk penanganan kebersihan dan keamanan. Posisi tenaga
kebersihan PHL akan dimasukan menjadi tenaga Outsourching.
B. Pengembangan PLUT di Kabupaten Sleman
Dalam pengembangan PLUT Sleman, perlu kiranya kita juga memahami tugas pokok dan
fungsi yang sudah dilakukan oleh Dinas KUKM. Hal ini berkaitan dengan sektor Koperasi dan
UMKM yang memang menjadi tanggung jawab dari dinas KUKM Sleman. Sebagaimana
paparan diatas bahwa dinas ini terdiri dari beberapa seksi untuk menjalankan tugas dan
fungsinya. Beberapa seksi Dinas KUKM yang terkait dengan tugas dan fungsi PLUT adalah
sebagai berikut.
a. Bidang Koperasi
36
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Pemerintah Kabuaten Sleman, dan Peraturan
Bupati Sleman no. 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Bidang Koperasi dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi,
Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi,
usaha koperasi dan pengawasan koperasi.
Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi,
Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi,
Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi dan
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Koperasi.
Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas dalam melakukan pelayanan dan
fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM masih jauh dari ideal. Secara riil potensi Koperasi dan
UMKM yang harus dibina tergambarkan sebagai berikut :
Potensi koperasi pada tahun 2018
No Jenis Koperasi
Status
Keaktifan Jumlahanggota
Jumlah pengelola
JumlahPengurus
Jumlahpengawas
Vol usaha
Tdk Aktif
Aktif
1 Konsumen 14 193 70.127 2.647 788 484 1.299.803.240.067
2 Simpan Pinajm
10 177 141.829 74 655 504 529.811.998.944
3 Produsen 5 11 79.317 268 119 69 81.271.261.246
4 Jasa 2 31 714 24 54 38 1.413.015.500
5 Pemasaran 0 1 21 5 3 25.450.600
Total 31 413 292.008 3.013 1.631 1.098 1.912.324.966.357
Sumber: Laporan Evaluasi Pelayanan Dinas KUKM
37
Koperasi aktif sebanyak 413 koperasi dan yang tidak aktif sebesar 7,5%, merupakan
potensi yang cukup besar yang perlu ditangani oleh Dinas koperai, UMKM. Terlebih keberadaan
koperasi aktif di Kabupaten Sleman telah memberikan volume usaha sebesar 1,9 Trilyun.
b. Bidang Usaha Mikro.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Pemerintah Kabuaten Sleman, dan Peraturan
Bupati Sleman no. 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan organisasi, Tugas dan fungsi
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Usaha Mikro dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Usaha mikro
2) Perumusan kebijakan tenis pengembangan usaha mikro, jaringan usaha dan kemitraan
serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro.
3) Pelaksanaaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro
4) Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro.
5) Pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja pengembanga usaha mikro
Pertumbuhan UKM merata di seluruh wilayah kabupaten Sleman. Di semua kecamatan dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah UKM di Sleman sebanyak 36.653
dengan perincian 97% (35.682) adalah UKM dengan skala usaha mikro, 2,57% (942) adalah UKM
dengan skala usaha kecil, dan usaha menengah sebanyak 0,08% (29 UKM). Jumlah sebaran terbesar
UKM terutama mikro terdapat di kecamatan Kalasan, Tempel dan Ngaglik.
REKAPITULASI DATA UMKM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
NO KECAMATANTENAGA KERJA TOTAL SKALA USAHA
L P ASET OMSET MIKRO KECIL MENENGAH
1 MOYUDAN 1448 2392 83.055.992.005 206.072.600.060 2208 63 3
2 GAMPING 2216 2082 85.736.084.500 233.638.375.252 1965 101 2
3 SLEMAN 2795 2614 49.898.635.700 420.646.219.456 2663 65 4
4 TEMPEL 3034 3030 108.621.369.002 433.818.516.000 3108 49 4
5 TURI 957 1247 23.330.978.406 124.723.020.000 1198 20 0
38
6 SEYEGAN 1503 1878 39.107.644.500 258.542.260.000 2028 48 3
7 GODEAN 2266 1838 36.859.661.014 176.809.467.470 1753 29 0
8 MLATI 2150 2188 49.219.511.000 207.828.511.800 2035 51 0
9 KALASAN 3473 3349 107.678.820.000 443.445.365.000 3569 85 0
10 NGEMPLAK 1604 1467 29.279.220.850 174.943.732.004 1637 50 1
11 CANGKRINGAN 894 1613 45.309.371.000 102.176.891.000 1501 39 1
12 MINGGIR 1835 1931 34.178.867.500 42.592.421.300 1866 7 0
13 DEPOK 2065 2315 102.146.803.500 376.579.406.000 2142 170 0
14 BERBAH 1814 1654 38.599.818.003 140.737.753.600 2122 20 0
15 PRAMBANAN 1429 1579 58.892.522.500 168.385.324.507 1509 23 2
16 NGAGLIK 3449 3312 110.832.819.000 502.567.120.000 3015 62 5
17 PAKEM 1231 1391 81.526.221.400 217.233.276.036 1363 60 4
Jumlah 34163 35880 1.084.274.339.880 4.230.740.259.485 35682 942 29
Sumber: Laporan Evaluasi Pelayanan Dinas KUKM
Keberadaan UKM di Kabupaten Sleman mampu menyerap tenaga kerja 70.043 0rang,
dengan jumalah tenaga kerja lakilaki 48,77% dan 51,33% tenaga kerja wanita. Dinamika
kegiatan usaha UKM tersebut mampu menghasilkan omset Rp 4,2T dengan asset sebesar Rp
1,08 T. Melihat strategisnya keberadaan UMKM dan Koperasi sebagai pondasi pengembangan
perekonomian masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, maka keberadaan UMKM harus
terus ditingkatkan kemandiriannya.
Dalam menghadapi perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi dan juga perubahan
perilaku pasar, usaha mikro dan mikro menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Disatu
sisi Profil UMKM di Sleman yang sebagaian besar berusia 45 tahun keatas dengan pengelolaan
usaha secara tradisional yakni pengelolaan seadanya yang sering menyatu dengan manajemen
keluarga menuntut pendampingan usaha baik dalam pengelolaan administrasi usaha,
permodalan, pemasaran, daya saing dan produktivitas. Demikian juga disisi lain semakin
terbatasnya lapangan kerja formal, pengembangan usaha ekonomi produktif menjadi salah satu
yang harus ditanamkan sejak dini, yang mau tidak mau menuntut Dinas koperasi Ukm untuk
memiliki tugas untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan pemuda.
Dari paparan diatas dapat kita amati bahwa beberapa fungsi yang dilakukan PLUT telah
dilakukan oleh Dinas KUKM Kabupaten Sleman. Beberapa fungsi dari PLUT Sleman yang akan
didirikan adalah sebagai berikut :
39
1) Fungsi Pelatihan dan Pendampingan
2) Fungsi Pemasaran (Online dan Offline)
3) Fungsi Pusat Inovasi Kreatif
4) Fungsi Sertifikasi Produk
5) Fungsi Workshop Kerja
Namun demikian apa yang dilakukan oleh Dinas KUKM Sleman sendiri belumlah
maksimal dan dan menyeluruh. Sebagai contoh adalah program pojok layanan yang dilakukan.
Dalam melakukan layanannya Dinas KUKM mengalami kendala dan juga permasalahan. Dalam
program pojok layanan ini diadakan kelas-kelas pembinaan dan juga binaan akan diberikan
fasilitasi terkait aspek yang dapat dikembangkan dalam usaha mereka. Namun demikian
konsultasi usaha hanya dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Itupun dengan konsultan yang
berganti-ganti dengan keahlian yang berbeda-beda sehingga jika konsultan yang bertugas adalah
konsultan marketing maka masyarakat tidak dapat konsultasi terkait produksi, sebagai contoh.
Selain itu pojok layanan hanya menempati sudut kantor Dinas KUKM yang tidak terlalu luas
sehingga tentunya akan menganggu pelayanan yang diberikan karena keterbatsan kapasitas yang
dimilikinya. Hingga saat ini bentuk pendampingan mengharuskan binaan untuk mengunjungi
kantor Dinas KUKM dan belum secara aktif dilakukan oleh Dinas KUKM Sleman.
Kendala utama yang dihadapi terutama terkait dengan ketimpangan antara jumlah yang
harus dibina dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Kendala sumber daya yang dimaksud
ini adalah kualitas maupun kuantitas dari pendampingan. Saat ini pendampingan tidak dapat
dilakukan setiap hari. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari konsultan yang memberikan
pendampingan. Belum lagi ketersediaan pendamping yang sangat timpang dengan jumlah
Koperasi dan UMK yang ada di Sleman. Ketimpangan ini mengakibatkan Dinas KUKM tidak
Dapat secara aktif melakukan pendampingan ke lokasi-lokasi usaha mengingat jumlah Koperasi
dan UMK di Sleman yang sangat besar. Beban yang dimiliki oleh Dinas KUKM Sleman saat ini
apabila juga turut melaksanakan tugas PLUT menjadi sangat berlebih.
Jumlah SDM di Bidang Koperasi yang hanya 9 orang termasuk 4 orang pejabat
structural, tidak sepadan dengan jumlah koperasi yang ada yang harus dibina dan diberdayakan
oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Dari analisis beban kerja Bidang Koperasi1
agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dibutuhkan sebanyak 17 personil. Sedangkan
1 Dokumen ABK terlampir
40
kondisi eksisting yang ada baru mencapai 9 personil sehingga masih ada kekurangan personil 8
orang. Sedangakan apabila dilihat dari nama jabatan yang ada belum bisa menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh gerakan koperasi. Tugas Pokok Fungsi dapat dilaksanakan
namun belum optimal dan merata, bahkan untuk melakukan pendampingan secara intensif
dalam melakukan pembinaan langsung, konsultatif belum dapat dilaksanakan. Untuk SDM
bidang Pengembangan Usaha Mikro juga sangat terbatas, yakni 9 orang termasuk didalamnya 4
pejabat struktural. Pelaksanaan tusi telah dilakukan tetapi belum optimal, bahkan upaya
pendampingan dan pembinaan secara langsung tidak dapat dilaksanakan sendiri tetapi dengan
bekerja sama konsultan PLUT DIY. Padahal dalam pemberdayaan dan pembinaan UKM
diperlukan intensitas yang intensif dan berkesinambungan.
Selain itu Dinas KUKM juga mengalami kendala terkait ketersediaan sarana prasarana
bagi pengembangan PLUT saat ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan yang tersedia sebagai
tempat untuk melakukan layanan pembinaan. Mengingat PLUT sendiri memberikan layanan
yang komprehensif terkait pengembangan usaha dari hulu ke hilir maka PLUT ini membutuhkan
tempat tersendiri. Apabila menyatu dengan Dinas KUKM layanan yang dapat dilakukan
sangatlah terbatas. Beberapa kegiatan layanan yang seharusnya dilakukan PLUT bahkan tidak
memungkinkan untuk dilakukan seperti layanan pemasaran produk karena tidak adanya lahan
yang mencukupi. Dengan mempersiapkan gedung PLUT tersendiri maka layanan dapat
dilakukan dengan komprehensif, optimal dan tentunya memudahkan bagi para binaan untuk
mengakses seluruh layanan yang ada di PLUT kelak.
Dengan memperhatikan keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM di Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Sleman baik di Bidang Koperasi dan juga Bidang Pengembangan Usaha
Mikro, maka diperlukan dukungan SDM yang memiliki kapasitas teknis dan pengalaman dalam
melakukan pembinaan dan pendampingan pada lembaga dan pelaku Koperasi serta UKM.
Ketugasan SDM yang dimaksud dilakukan dengan pemberian pembinaan langsung,
pendampingan dan konsultatif yang lebih fokus terkait dengan pengembangan usaha sehingga
tujuan untuk menciptakan Koperasi dan UKM yang “naik kelas” dapat tercapai. Selain itu
ketugasan sebagaimana yang dimaksudkan tidak dapat dilakukan oleh Staf fungsional ASN yang
secara praktis tidak memiliki kompetensi dan juga pengalaman dalam pengembangan usaha.
41
Operasional pembinaan, pendampingan dan layanan konsultatif tersebut, sangat ideal
apabila dilaksanakan oleh sebuah lembaga tersendiri yakni Pelayanan layanan usaha terpadu
(PLUT) baik untuk Koperasi maupun UKM. Sementara keberadaan Bidang koperasi dan
Pengembangan Usaha dapat lebih intensif dalam menyusun kebijakan teknis, fasilitasi
peningkatan kapasitas dan permodalan, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pengembangan
kemitraan dan jaringan pasar.
PLUT merupakan Program Kementerian Koperasi dan UKM yang menyediakan jasa-
jasa non-finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah dalam upaya meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses pembiayaan,
pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan,
teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing
Koperasi dan UMKM.
Dengan memperhatikan tugas dan fungsi PLUT serta mempelajari berbagai best practice
yang telah dilaksanakan di berbagai kabupaten kota yang telah memanfaat keberadaan PLUT,
ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang belum terakomodir oleh pemerintah daerah dalam
rangka pembinaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman.
a. Layanan Yang Menyuluruh dan Terintegrasi
Saat ini pembinaan UMKM di Kabupaten Sleman tersebar di beberapa SKPD.
Paling tidak terdapat 11 SKPD yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap
UMKM. Pelaksanaan pembinaan tersebut belumlah terintegrasi dengan baik. Hal ini
tidak hanya menyebabkan kurang efektifnya fungsi pelaksanaan pembinaan tetapi juga
terkait dalam pengalokasian anggaran. Belum ada sinergi yang membuat program
yang berkesinambungan terkait pengembangan UMKM.
b. Centre for Problem Solving
Pelaksanaan fungsi pendampingan dan pembinaan yang dapat memberikan solusi
terintegrasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah.
b. Centre of Referral
42
c. Kebutuhan akan adanya mediator dan sumber informasi yang dapat memberi
rujukan yang tepat pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk
mendapatkan solusi yang spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
d. Centre for Best Practice
Kebutuhan akan adanya semacam etalase yang dapat menjadi sumber inspirasi yang
menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan koperasi dan pengusaha
mikro, kecil, dan menengah.
Tujuan dari PLUT sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dari koperasi dan
UMKM. Hal ini sesuai dengan cita-cita pemerintah agar Koperasi dan UMKM naik kelas.
Namun demikian dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh dinas KUKM Sleman,
nampaknya cita-cita tersebut akan sulit terwujud. Berdasarkan analisa beban kerja Seksi
Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas KUKM Kabupaten Sleman menunjukan angka 14.884 jam kerja efektif per tahun.2 Jelas
angka ini dapat menjadi rujukan dalam arah kelembagaan PLUT kedepannya. Dalam rangka
menaik-kelas-kan Koperasi dan UMKM juga bukan hanya sekedar membutuhkan program
namun harus dapat dieksekusi dan dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Jangan
sampai program ini hanya menjadi seperti program lainnya yang hanya manis dimulut tanpa
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendampingan menjadi sesuatu yang krusial dan
dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan juga koperasi. Pendampingan yang dibutuhkan dalam
rangka mencapai cita-citaa tersebut bukan hanya pendampingan yang sifatnya dilakukan secara
bersama-sama namun juga personal karena kendala yang dialami setiap orang tentunya berbeda.
Selain itu pendampingan juga mencakup konsultasi yang dapat diakses dengan mudah oleh
binaan pelaku usaha sehingga kendala yang dihadapinya dapat segera ditangani. Oleh karena itu
PLUT Sleman menjadi sesuatu yang krusial dan penting untuk dilakukan. Kehadiran PLUT
nantinya bukanlah menggantikan tugas dan fungsi Dinas KUKM Sleman namun justru
melengkapi kekurangan yang dimiliki dinas sehingga layanan yang diberikan khususnya bagi
koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sleman dapat dilakukan secara optimal dan
mendapatkan hasil yang diinginkan.
2 Dokumen Analisa Beban Kerja Terlampir
43
C. Tugas, Sasaran dan Layanan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman
Pengembangan PLUT untuk KUMKM memegang peranan yang penting dalam
mendorong Koperasi dan UMKM untuk naik kelas. Kondisi ini karena dengan adanya PLUT
dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memajukan dan mengembangkan usahanya.
PLUT-KUMKM juga mempunyai tugas dan juga sasaran strategis yang tentunya untuk
pengembangan serta kemajuan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman.
1) Tugas PLUT-KUMKM
PLUT-KUMKM yang akan dikembangkan di Kabupaten Sleman tentunya mempunyai
tugas sebagai pusat pelayanan untuk masyarakat. Tugas tersebut tentunya demi kemajuan dan
pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman. Tugas tersebut juga tentunya
dapat bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman.
1. Membantu dan memperkuat Peran Pemda dalam Pengembangan Koperasi dan
UMKM
Tugas Pemerintah Daerah selama ini dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
memegang peranan yang penting. Pemerintah Derah melalui satuan dinasnya mempunyai
kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, tidak terkecuali pelaku usaha.
PLUT-KUMKM yang dikembangkan diharapkan mampu membantu kinerja Pemerintah
Daerah serta Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Sleman untuk melakukan pelayanan
kepada pelaku usaha. Salah satu tugas PLUT-KUMKM ini dapat berjalan dengan baik dengan
syarat ada kerjasama antara PLUT-KUMKM dengan berbagai instansi terkait. PLUT-
KUMKM dapat menjadi sinergitas antar dinas yang selama ini sering terjadi tumpang tindih
tugas dalam pengelolaan koperasi dan UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut dengan adanya
PLUT-KUMKM Kabupaten Sleman, dapat memperkuat dan membantu peran Pemerintah
Daerah Sleman untuk mengembangkan serta memajukan Koperasi dan UMKM, khususnya
jenis usaha mikro.
2. Menjadi pusat layanan bagi Koperasi dan UMKM
PLUT-KUMKM harus dapat menjadi tempat sharing atau berdiskusi bagi para pelaku
usaha. PLUT-KUMKM dapat menjadi solusi permasalahan yang dialami oleh para pelaku
usaha. Hadirnya PLUT-KUMKM diharapkan dapat menjadi wadah atau pelayanan satu atap
bagi pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan konsultasi atau
44
pengembangan usaha. Kondisi ini sebenarnya didukung dengan sudah adanya pojok
konsultasi bagi pelaku UMKM pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Sleman. Pelaku
usaha serta koperasi akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan usahanya dengan
hadirnya PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman. Pusat layanan ini juga dapat mendorong
persentase koperasi yang aktif di Sleman, selain itu juga dapat mendorong untuk
menumbuhkan wirausaha baru di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, melalui PLUT ini
diharapkan akan menjadi wahana penyemaian wirausaha-wirausaha baru di Kabupaten
Sleman.
3. Mendorong Kemajuan Koperasi dan UMKM
Tugas selanjutnya yang dimiliki oleh PLUT-KUMKM ialah mendorong kemajuan
UMKM. Hal ini sangat penting karena kondisi tersebut akan mendorong para pelaku UMKM
menjadi lebih mandiri. PLUT-KUMKM dapat melakukan tugas ini dengan memberikan jasa-
jasa layanan non finansial kepada para pelaku Koperasi dan UMKM. Jasa-jasa non finansial
tersebut merupakan stimulus bagi pelaku usaha. Stimulus tersebut diharapkan dapat
mendorong pengembangan dan kemandirian pagi para pelaku UMKM. Stimulus tersebut
salah satunya dapat berwujud peningkatan kapasitas dari proses produksi hingga pemasaran
bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Kondisi ini tentunya dapat meningkatkan
aksesibilitas dari UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu, dengan adanya PLUT-
KUMKM dapat mendorong terbentuknya koperasi serta memperkuat kelembagaan koperasi
yang telah ada.
2) Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan hal yang penting dalam pengembangan PLUT-KUMKM. Hal
ini karena sasaran dapat menjadi tolak ukur PLUT-KUMKM untuk mencapai tujuan yang
telah dirumuskan. Tujuan tersebut tentunya untuk kemajuan dan perkembangan Koperasi dan
UMKM di Kabupaten Sleman. Sasaran strategis dalam pengembangan PLUT-KUMKM di
Kabupaten Sleman ialah sebagai berikut,
Meningkatnya keberdayaan lembaga koperasi
Koperasi merupakan institusi perekonomian yang dekat dengan masyarakat. PLUT-
KUMKM yang dikembangkan diharapkan mampu menghidupkan serta mengembangkan
koperasi yang ada di Kabupaten Sleman. Koperasi menjadi sasaran agar lebih berdaya dalam
45
mengahadapi persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini bisa didorong dan dicapai
dengan layanan-layanan yang diberikan oleh PLUT-KUMKM Kabupaten Sleman. PLUT-
KUMKM dapat menjadi tempat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi koperasi maupun
mencari inovasi baru untuk mengembangkan koperasi. Keberdayaan koperasi di Kabupaten
Sleman dapat dilihat dari jumlah koperasi setiap tahunnya serta persentase jumlah koperasi
yang aktif di Kabupaten Sleman. Keberdayaan koperasi di Kabupaten Sleman ini sangat
penting agar koperasi yang ada benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Meningkatnya keberdayaan UMKM kualitas kelembagaan
Peningkatan kapasitas keberdayaan UMKM merupakan hal yang penting untuk dicapai.
Keberdayaan UMKM ini dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas serta kualitas kerja
para pelaku usaha. Selain itu, nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan juga sangat
penting dalam pengembangan UMKM. Keberdayaan UMKM juga dapat dicapai dengan
meningkatkan aksesibilitas pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Aksesibilitas tersebut dapat
didapatkan melalui layanan yang diberikan oleh PLUT-KUMKM Sleman. Selain peningkatan
aksesibilitas, PLUT-KUMKM juga dapat membantu pelaku UMKM dalam penguatan
kelembagaan. Selain itu, munculnya wirausaha baru juga dapat dijadikan indikator dalam
keberdayaan dan perkembangan UMKM. Hal ini mengingat potensi yang ada di Kabupaten
Sleman seperti banyaknya institusi pendidikan yang ada di Sleman. Hadirnya PLUT-
KUMKM diharapkan menjadi tempat belajar bagi kaum muda dan masyarakat. Konsultasi,
penyelesaian masalah, hingga mencari inovasi bisa didapatkan di PLUT-KUMKM Kabupaten
Sleman. Munculnya wirausaha baru ini dapat mendorong terciptanya keberdayaan UMKM di
Kabupaten Sleman. Keberdayaan UMKM ini menjadi sasaran yang sangat penting untuk
memajukan serta mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sleman.
3) Jumlah Sasaran
Sasaran yang dituju dengan dikembangkannya PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman
tentunya meliputi koperasi dan UMKM di Sleman. Selain itu, PLUT-KUMKM ini bisa juga
di fokuskan dalam bidang UKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Sleman, jumlah UMKM pada Tahun 2017 sendiri berjumlah 31224 UMKM yang terdiri dari
berbagai bidang usaha. Jumlah tersebut di luar pertanian dan pasar. Selain itu, jumlah UMKM
tersebut juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Terdapat
juga koperasi yang aktif di Kabupaten Sleman yang jumlahnya mencapai 515 koperasi.
46
4) Layanan PLUT-KUMKM Kabupaten Sleman
PLUT-KUMKM mempunyai berbagai fungsi atau pelayanan yang dapat dimanfaatkan
oleh para pelaku usaha khususnya UMKM. Keberadaan layanan atau fungsi tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang dapat mendorong kemajuan
UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Model layanan yang dapat dikembangkan di PLUT-
KUMKM Kabupaten Sleman seperti pelatihan, pendampingan, pemasaran, workshop, dan
lain sebagainya.
1. Layanan Pelatihan dan Pendampingan
Perkembangan dan kemajuan usaha khususnya Koperasi dan UMKM tentunya menjadi
prioritas para pelaku usaha. Peran dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mendorong kemajuan
Koperasi dan UMKM di suatu wilayah tak terkecuali di Kabupaten Sleman. Stakeholder
terkait seperti pemerintah yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM juga mempunyai
tanggung jawab tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan ialah melakukan
pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Sleman. Pelatihan dan
pendampingan dari pemerintah tersebut dapat dilakukan melalui PLUT-KUMKM yang akan
dikembangkan di Kabupaten Sleman. Layanan pelatihan dan pendampingan ini menjadi salah
satu layanan yang penting dalam PLUT-KUMKM untuk mengembangkan UMKM yang ada.
Tujuan utama dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini ialah untuk meningkatkan
produktifitas dan daya saing koperasi serta UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha
yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau naik kelas. Kondisi ini sangat penting
karena potensi UMKM yang ada di Kabupaten Sleman sendiri cukup baik. Usaha makanan,
kuliner, souvenir, jasa, hingga kerajinan terdapat di Kabupaten Sleman. Hal ini tentunya
menjadi modal atau potensi bagi Kabupaten Sleman untuk mendorong UMKM tersebut
menjadi naik kelas. Terlebih lagi Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu tujuan wisata
di DIY. Sehingga pelatihan dan pendampingan dapat dijadikan salah satu strategi dari PLUT-
KUMKM untuk mendorong perkembangan potensi UMKM tersebut.
Pembentukan PLUT-KUMKM sendiri jika dicermati seperti fungsi pelatihan dan
pendampingan. Sehingga layanan ini memang melekat pada PLUT-KUMKM. PLUT-
KUMKM bisa melakukan pelatihan dan pendampingan melalui konsultan-konsultannya.
Konsultan pendamping PLUT sendiri merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian
yang berkompeten di bidang perkoperasian dan kewirausahaan khususnya UMKM. Keahlian
47
konsultan PLUT tersebut diaharapkan dapat melakukan mediasi, fasilitasi, advokasi, dan
edukasi terhadap pembinaan dan pengembangan KUMKM di Kabupaten Sleman. Peran
konsultan PLUT untuk melakukan pelatihan dan pendampingan ini bisa dikatakan sangat
menentukan keberhasilan UMKM untuk naik kelas. Kondisi ini karena pendamping dapat
sebagai motivator, melakukan konsultasi bisnis, hingga mempromosikan produk-produk, dan
lain sebagainya. Pelatihan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas
pelaku UMKM melalui pelatihan bisnis, skill manajerial, hingga peningkatan jaringan
pemasaran. Kondisi inilah yang menyebabkan fungsi pelatihan dan pendampingan memegang
peranan yang sangat penting dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.
Layanan pelatihan dan pendampingan ini dalam prosesnya juga dapat menggandeng
pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini bisa berasal dari akademisi dan praktisi. Kondisi ini
karena banyak akses di Kabupaten Sleman untuk mendapatkan praktisi maupun akademisi.
Melalui pelatihan dan pendampingan ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas para pelaku
UMKM. Hal ini karena pada dasarnya kegiatan pelatihan dan pendampingan merupakan
penyebarluasan informasi dan pemahaman perkoperasian serta kewirausahaan melalui
berbagai strategi untuk mewujudkan tata kelola koperasi dan UMKM yang profesional.
Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para
pelaku UMKM dan penggiat koperasi di Kabupaten Sleman.
2.Layanan Pemasaran (Online dan Offline)
Pemasaran merupakan hal yang penting bagi kemajuan dan perkembangan UMKM.
Melalui pemasaran ini produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat dikenal luas.
Fungsi pemasaran merupakan salah satu yang dapat dilakukan oleh PLUT untuk melakukan
pelayanan terhadap UMKM. Pemasaran sendiri bisa dengan menggunakan dua jenis yaitu
pemasaran offline dan online. Melalui kedua jenis pemasaran ini diharapkan UMKM di
Kabupaten Sleman dapat berkembang dengan baik.
Layanan pemasaran offline dalam PLUT-KUMKM dapat dilakukan dengan berbagai
strategi. Strategi pemasaran offline dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan media
promosi. Media promosi tersebut dapat berupa leaflet, booklet, hingga katalog. Hal-hal
tersebut dapat mencantumkan produk-produk UMKM di Kabupaten Sleman seperti batik,
kuliner, hingga kerajinan. Konsultan PLUT-KUMKM diharapkan dapat memberikan
pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemasaran secara offline
48
tersebut. Pemasaran secara offline juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai event-event
yang diadakan oleh dinas maupun pihak swasta. Event-event seperti pameran maupun event
wisata dapat dijadikan jalan untuk melakukan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan
oleh pelaku usaha di Kabupaten Sleman.
Pemasaran produk bagi pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Sleman juga bisa dilakukan
PLUT melalui pemasaran online. Pemasaran produk yang memanfaatkan jaringan internet
saat ini mulai berkembang. Kemampuan pendampingan yang dilakukan oleh konsultan dalam
pemasaran online ini memegang peranan yang penting. Transfer ilmu dari konsultan PLUT-
KUMKM kepada pelaku usaha sangat dibutuhkan. Salah satu manfaat dari pemasaran online
ini dapat memperluas jaringan pasar. Hal ini karena persebarannya yang tidak terbatas oleh
jarak dan memungkinkan produk UMKM dikenal lebih banyak orang. Pemasaran Online atau
E-commerce dapat mendukung pemotongan rantai distribusi, sehingga konsumen dapat
memperoleh suatu produk dengan harga murah. Pemasaran produk dengan online memiliki
beberapa manfaat antara lain, murah dan efisien, memiliki akses tanpa batas, dan
memperpendek jarak distribusi produk.
Layanan pemasaran ini dapat dilakukan konsultan PLUT dengan menggandeng berbagai
pihak. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM serta pihak swasta dapat diajak bekerja
sama untuk melakukan pemasaran terhadap produk-produk UMKM Kabupaten Sleman.
Konsultan juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pendampingan agar
pelaku usaha dapat melakukan pemasaran yang efektif, menarik, dan inovatif. Kerjasama dari
berbagai stakeholder ini juga dibutuhkan untuk melakukan pemasaran agar dapat berkembang
dengan baik yang pada akhirnya produk-produk pelaku usaha dapat dikenal dan diminati
berbagai pihak.
3.Layanan Pusat Inovasi Kreatif
Layanan pusat inovasi kreatif memegang peranan penting dalam pengembangan dan
kemajuan UMKM. PLUT-KUMKM sebagai motor pengembangan UMKM tidak bisa
dilepaskan dari fungsi tersebut. Inovasi dan kreatifitas sangat dibutuhkan dalam
pengembangan produk. Hal ini karena persaingan produk-produk dari UMKM saat ini sangat
bervariasi. PLUT-KUMKM melalui konsultan-konsultannya dapat mendorong para pelaku
usaha di Kabupaten Sleman untuk selalu melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas.
49
Pusat inovasi kreatif ini juga bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi yang bisa
dilakukan ialah menjadikan PLUT-KUMKM sebagai tempat belajar yang nyaman dari pelaku
usaha. Belajar disini bisa melalui pelatihan maupun dengan seminar-seminar kewirausahaan
yang kreatif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk
mengembangkan produknya agar lebih berinovasi. Inovasi dan kreatifitas ini sangat penting
untuk menarik konsumen agar lebih tertarik terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh
para pelaku usaha di Kabupaten Sleman.
PLUT-KUMKM melalui pusat inovasi kreatif ini juga bisa memberikan layanan seperti
layanan teknologi, pengembangan SDM, intermediasi bisnis, inkubasi bisnis, akses informasi
bisnis, serta fasilitasi akses pembiayaan bisnis atau usaha. Hal ini sangat penting karena untuk
mengikuti perubahan yang berkembang, pelaku usaha perlu untuk terus menjalani proses
pembelajaran. Melalui pusat inovasi kreatif dalam PLUT-KUMKM ini juga diharapkan
diversifikasi produk dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman menjadi lebih beranekaragam.
Kondisi seperti ini secara jangka panjang dapat mendorong dan menumbuhkembangkan
UMKM yang inovatif serta suistainable.
4. Layanan Sertifikasi Produk
PLUT-KUMKM dalam melayani para pelaku UMKM juga diharapkan memiliki layanan
sertifikasi produk. PLUT-KUMKM dapat mendampingi dan mendorong para pelaku usaha
UMKM di Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan produk-produk yang dihasilkannya.
Sertifikasi produk ini dapat berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), BPOM, hingga
sertifikat halal. Hal tersebut sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha
sering mengeluhkan biaya yang mahal serta proses dan syarat yang dirasa sulit. Berdasarkan
hal tersebut PLUT-KUMKM memiliki peran yang penting untuk mendorong serta
mendampingi para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman untuk memiliki sertifikasi produk
yang dihasilkan.
Layanan sertifikasi produk ini sangat penting bagi para pelaku UMKM. Salah satu
manfaatnya ialah menjaga kualitas produk. Hal ini karena ketika pelaku usaha sudah
melakukan sertifikasi, pastinya produk dari pelaku UMKM sudah melewati berbagai ujicoba
dalam penggunaannya. Selain itu, dengan dimilikinya sertifikasi produk juga akan menjaga
keamanan merek produk. Kondisi ini karena jika pelaku usaha telah melakukan sertifikasi,
secara otomatis produk yang merek didaftarkan akan terjaga dan tercatat dengan baik.
50
Manfaat lainnya dari fungsi sertifikasi produk ini ialah meningkatkan daya saing produk,
efisiensi proses produksi, hingga perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan
manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan berbagai hal yang telah disebutkan, sertifikasi produk ini memang sangat
penting bagi para pelaku usaha UMKM. Mengingat pentingnya layanan ini, PLUT-KUMKM
diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman untuk
mendapatkan sertifikasi produk. PLUT-KUMKM dengan bekerja sama dengan berbagai
stakeholder dapat menfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi
produknya. Pendampingan, pelatihan, hingga penumbuhan kesadaran bagi pelaku usaha untuk
mendapatkan sertifikasi menjadi sangat penting dilakukan. Berdasarkan hal tersebut PLUT-
KUMKM diharapkan dapat menjadi “teman” dan “rumah” bagi pelaku UMKM di Kabupaten
Sleman untuk memperoleh sertifikasi produk.
5.Layanan Workshop Kerja
Kemajuan dan perkembangan UMKM tidak bisa dilepaskan dari kemampuan serta
pengetahuan dari pelaku UMKM. Seminar dan pelatihan produksi, kewirausahaan, dan lain
sebagainya menjadi penting dilakukan untuk pelaku UMKM. PLUT-KUMKM sebagai
perpanjangan tangan dari pemerintah dapat menjadi tempat workshop kerja bagi para pelaku
UMKM dan masyarakat secara luas. Fungsi workshop kerja ini secara luas untuk
meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, dengan
adanya workshop kerja ini juga dapat mendorong terciptanya wirausaha baru di Kabupaten
Sleman.
PLUT-KUMKM dapat mengisi kegiatan atau fungsi workshop kerja dengan
menyediakan tempat belajar. Tempat belajar tersebut bisa dilakukan di gedung PLUT-
KUMKM. Tempat belajar bisa disertai dengan penyediaan alat-alat produksi. Fasilitas
tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bekerja dan belajar bagi para pelaku UMKM serta
masyarakat umum. Workshop kerja tersebut tentunya didampingi oleh konsultan yang
dimiliki PLUT-KUMKM. PLUT juga bisa bekerja sama dengan pihak lain seperti praktisi
yang kompeten untuk mengisi kegiatan tersebut. Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat
memiliki kualitas SDM yang baik serta memiliki kualifikasi produk yang mumpuni. Hal
tersebut tentunya dapat juga meningkatkan daya saing UMKM terhadap pengusaha-
pengusaha besar. Ilmu-ilmu yang didapatkan dari layanan ini juga dapat mendorong
51
masyarakat untuk menjadi wirausaha. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat memunculkan
wirausaha-wirausaha baru di Kabupaten Sleman.
Pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman berdasarkan uraian tersebut
meliputi IKU, tugas, sasaran strategis PLUT-KUMKM, jumlah sasaran serta fungsi layanan.
Berbagai hal tersebut disusun untuk kemajuan dan perkembangan koperasi dan UMKM di
Kabupaten Sleman. Demi tercapainya tujuan dalam pengembangan PLUT-KUMKM di
Kabupaten Sleman tentunya diperlukan kerjasama dalam semua stakeholder terkait.
Pelayanan dan sasaran serta tugas dari PLUT-KUMKM yang telah dipaparkan pada sub-
bab sebelumnya tentunya tidak bisa semuanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sleman. Hal tersebut tentunya salah satunya karena terbatasnya jumlah pegawai
atau ASN. Jumlah pegawai yang ada tentunya tidak sebanding dengan banyaknya jumlah
UMKM di Kabupaten Sleman yang mencapai sekitar 36 ribu UMKM. Padahal, disisi lain
UMKM tersebut membutuhkan pendampingan yang intens. Meskipun demikian, memang
selama ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sudah membuka pojok konsultasi
setiap hari senin dan kamis. Layanan itu ternyata masih dirasa kurang oleh para pelaku
UMKM. Jumlah waktu dan konsultan yang terbatas merupakan salah satu penyebab hal
tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan adanya PLUT-KUMKM di Kabupaten
Sleman untuk melayani pelaku koperasi dan UMKM. Layanan dan pendampingan diharapkan
bisa fokus dan intens kepada pelaku usaha. Hal ini karena selama ini beberapa pelaku UMKM
di Sleman juga terkendala jarak untuk mengakses pelayanan PLUT-KUMKM tingkat Provinsi
DIY. PLUT-KUMKM yang akan dikembangkan di Sleman ini diharapkan bisa menjadi
jawaban atas permasalahan dan kendala yang dialami pelaku UMKM dan stakeholder terkait.
Selain itu, dengan adanya PLUT-KUMKM di Sleman juga dapat menjadi pusat atau media
belajar dari siswa maupun mahasiswa yang ada di Sleman. Kondisi ini karena di Sleman juga
terdapat sekitar empat puluh Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, PLUT-KUMKM
bisa mencetak wirausahawan baru yang dapat mendorong Koperasi dan UMKM naik kelas.
D. Indikator Kinerja Utama (IKU PLUT-KUMKM)Indikator Kinerja Utama dalam pembentukan PLUT-KUKM di Kabupaten Sleman
merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan dengan
IKU, dapat terlihat bagaimana kebermanfaatan PLUT-KUMKM bagi Koperasi dan UMKM di
52
Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut, maka IKU PLUT-KUMKM Kabupaten Sleman
dapat dirumuskan sebagai berikut,
1) Koperasi yang terbentuk per tahun
IKU yang pertama dalam pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman ialah
jumlah koperasi yang terbentuk per tahun. PLUT-KUMKM diharapkan dapat menjadi
penggerak untuk terbentuknya koperasi-koperasi baru di Kabupaten Sleman. Selain itu,
dengan adanya PLUT-KUMKM dapat meningkatkan jumlah koperasi yang ada di tengah-
tengah masyarakat. Kondisi ini sangat penting karena dengan adanya koperasi-koperasi baru
yang lahir, akan semakin menambah pilihan masyarakat untuk mengakses kebutuhan ekonomi
di Sleman. Target terbentuknya koperasi dengan adanya PLUT-KUMKM ialah 15 koperasi.
2) Persentase koperasi aktif
Koperasi saat ini menjadi salah satu lembaga yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat.
Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan dan hambatan dihadapi
koperasi. Hal ini tentunya dapat menyebabkan koperasi yang ada menjadi vakum jika tidak
bisa menghadapi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut sehingga dengan
dibentuknya PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman dapat menjadi tempat bagi koperasi
untuk mencari solusi dan mengembangkan koperasi yang ada. Sehingga diharapkan dengan
adanya PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman ini, dapat terus meningkatkan persentase
koperasi yang aktif di Sleman. Hal ini karena peran koperasi yang penting dalam
perekonomian masyarakat. Target persentase koperasi aktif dengan adanya PLUT-KUMKM
di Kabupaten Sleman ialah 95,00%.
3) Peningkatan aksesibilitas UMKM
Aksesibiltas merupakan hal yang penting dalam pengembangan UMKM. Aksesibiltas
tersebut dapat dapat berupa akses stimulus modal usaha, pemasaran hingga akses peningkatan
kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Berdirinya PLUT-KUMKM di Kabupaten
Sleman diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas tersebut bagi pelaku UMKM. Sehingga
peningkatan aksesibilitas bagi UMKM menjadi salah satu indikator dalam mengukur
kebermanfaatan PLUT-KUMKM pada masyarakat. Peningkatan aksesibilitas ini tentunya
juga berkaitan dengan peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Sleman yang menerima
layanan. Target indikator peningkatan aksesibilitas UMKM ini dengan adanya PLUT-
KUMKM di Kabupaten Sleman ialah 130 UMKM.
53
4) Jumlah wirausaha baru
IKU dari PLUT-KUMKM yang keempat ialah jumlah wirausaha baru. Wirausaha saat ini
menjadi salah satu pilihan sebagai mata pencaharian masyarakat. PLUT-KUMKM yang
dikembangkan di Kabupaten Sleman diharapkan mampu untuk menciptakan wirausaha-
wirausaha baru di Sleman. Kondisi ini agar masyarakat tidak selalu tergantung pada pilihan
pekerjaan tertentu. PLUT-KUMKM bisa dijadikan tempat untuk berkonsultasi, sharing
masalah, hingga mencari inovasi untuk membuka usaha baru yang akan dikembangkan. Hal-
hal tersebut bisa diakses siapapun termasuk mahasiswa yang ada di Sleman. Kondisi ini
karena memang jumlah mahasiswa dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sleman
begitu besar. Hal tersebut bisa menjadi potensi untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru
di Kabupaten Sleman. Adanya wirausaha baru diharapkan bisa mengurangi pengangangguran
serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Jumlah yang ditargetkan dalam indikator ini
ialah 200 wirausahawan baru.
IKU yang telah disusun dalam pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman
tentunya bertujuan untuk kemajuan Koperasi dan UMKM di Sleman. Sasaran dan target
dalam IKU juga didasarkan pada kepentingan masyarakat khususnya koperasi dan pelaku
UMKM. Target yang telah disusun juga dalam rangka melakukan pelayanan kepada
masyarakat. Hal-hal yang telah disusun tersebut tentunya untuk menaikan koperasi dan
UMKM di Kabupaten Sleman agar naik kelas dan berdaya saing. Pada akhirnya PLUT-
KUMKM di Kabupaten Sleman dikembangkan untuk melayani masyarakat agar dapat
memajukan koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Berikut tabel IKU
pengembangan PLUT-KUMKM di Kabupaten Sleman,
Tabel.3.1 IKU PLUT-KUMKM Kabupaten Sleman
No
.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target 2017 Realisasi Target Setelah
ada PLUT 2019
1. Meningkatnya
keberdayaan
lembaga
koperasi
Koperasi
yang
terbentuk per
tahun
10 koperasi 11 koperasi 15 koperasi
Persentase 92,5% 93,00% 95,00%
54
koperasi aktif
2. Meningkatnya
keberdayaan
UMKM kualitas
kelembagaan
Peningkatan
aksesibilitas
UMKM
58 UMKM 80 UMKM 130 UMKM
Jumlah
wirausaha
baru
115
wirausahawa
n baru
140
wirausahawa
n baru
200
wirausahawan
baru
Sumber: Olah data dokumentasi penelitian, 2018.
55
BAB IV
MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PLUT
A. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Alternatif Kelembagaan PLUT Sleman
Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran
besar dalam pengembangan Koperasi dan UMKM daerah. Hingga saat ini Kabupaten Sleman
belum memiliki PLUT. Upaya pengembangan koperasi dan UMKM masih dilakukan oleh PLUT
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mengingat jumlah Koperasi dan UMKM-nya,
sudah seharusnya Kabupaten Sleman memiliki PLUT-nya sendiri. Hal ini dikarenakan besarnnya
cakupan PLUT Provinsi DIY sehingga tidak semua Koperasi dan UMKM yang ada di
Kabupaten Sleman dapat terlayani sehingga upaya pengembangan tidak berjalan dengan efektif
sesuai dengan yang diharapkan. Dalam upaya pengembangan PLUT Kabupaten Sleman terdapat
beberapa alternatif dengan kelebihan dan juga kekurangannya sebagaimana yang akan
dipaparkan dalam tabel dibawah ini:
Tabel IV.1 Penjelasan Alternatif Model Kelembagaan PLUT Sleman
No. Model Kelembagaan
Landasan Hukum Kelebihan Kekurangan
1 Bagian Struktural Organisasi Perangkat Daerah (Bidang atau Seksi)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah
PLUT lebih mudah dan lebih cepat dapat diimpementasikan karena formasi yang sudah ada
Tidak berorientasi pada keuntungan sehingga sesuai dengan tujuan
Beban bagi struktural yang ditugasi membawahi PLUT sehingga menimbulkan beban kerja berlebih.
56
Sudah terdapat SDM untuk menjalankan kegiatan
2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah
Secara mandiri dapat mengembangkan PLUT
Tidak menambah beban struktural yang sudah ada pada OPD
Tidak berorientasi pada keuntungan
Membutuhkan waktu dalam pembentukannya
Membutuhkan tambahan SDM karena.membentuk organisasi baru
Menambah beban APBD
3 UPTD Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Meringankan beban APBD karena sumber pembiayaan bisa diperoleh secara mandiri melalui layanan yang diberikannya (Quasi Public Goods)
Mendorong pelayanan yang profesional
BLUD merupakan sistem tata kelola keuangan dimana harus terdapat strukturnya terlebih dahulu baru kemudian menerapkan sistem ini
Merubah tata kelola kelembagaan yang sudah ada
57
4 Badan Usaha Milik Daerah
UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Orientasinya pada bisnis memungkinkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas layanan yang efektif dan efisien karena keharusan untuk memperoleh keuntungan
Meringankan APBD karena tidak menggunakan APBD untuk operasionalnya
lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan sehingga berpotensi membatasi akses layanan bagi kelompok masyarakat marjinal
Membutuhkan raperda baru yang menghambat proses implementasi PLUT
Sumber: Olah Data Peneliti, 2018
Tabel diatas menyajikan kelebihan dan kekurangan dari alternatif kelembagaan yang tersedia
bagi pengembangan PLUT Kabupaten Sleman. Alternatif-alternatif tersebut tidak lepas dari
kelebihan dan juga kekurangannya. Bentuk lembaga yang diimplementasikan akan sangat
mempengaruhi efisiensi dan efektifitas dari program yang dilaksanakan. Kelembagaan yang
dibentuk bagi PLUT nantinya harus disesuaikan dengan realitas yang ada diapangan.
Alternatif pengembangan kelembagaan yang pertama bagi PLUT Sleman adalah menjadi
bagian struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Sleman. OPD yang
dimaksud adalah Dinas Koperasi dan UKM (Dinas KUKM). Dinas KUKM Kabupaten Sleman
merupakan OPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengembangan bidang Koperasi dan
58
UKM yang terdapat di Kabupaten Sleman. Hal ini tentunya menjadi relevan dengan PLUT
Sleman yang memiliki tujuan untuk pengembangan Koperasi dan UKM. Organisasi Dinas
KUKM terdiri dari kepala, sekertariat, bidang koperasi dan bidang usaha mikro. Apabila menjadi
bagian structural dinas ini maka kemungkinan akan terintegrasi pada tugas pokok dan fungsi
dalam bidang usaha mikro.
Apabila kelembagaan PLUT Sleman menjadi bagian struktural OPD Dinas KUKM Sleman
memiliki beberapa keuntungan. Salah satu keuntungan tersebut adalah kemungkinan
implementasi yang lebih mudah ketimbang ketiga model lainnya. Hal ini berkaitan dengan sudah
tersedianya OPD sebagai wadah kelembagaan bagi PLUT Sleman. Dengan model kelembagaan
ini, program PLUT dapat dilaksanakan sesegara mungkin. Selain lembaga yang sudah ada,
dengan model ini sudah tersedia SDM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa wewenang dari PLUT sendiri telah dilaksanakan oleh Dinas KUKM Sleman namun
masih berada dibawah wewenang bidang usaha mikro seperti pelayanan dan juga kegiatan
peningkatan kapasiatas.
Namun apabila kelembagaan PLUT Sleman menggunakan model ini, kemungkinan akan
terjadi beban kerja berlebih bagi bagian yang diberikan tanggung jawab pengembangan PLUT.
Meskipun hingga saat ini beberapa tugas dan wewenang PLUT sudah dilaksanakan namun
sebagian lagi belum dapat terakomodir pada tugas kelembagaan bidang usaha mikro. Tipologi
organisasi Dinas KUKM yang memiliki tipologi C tidak memungkinkan adanya pertambahan
bidang baru bagi PLUT dikarenakan akan berbenturan dengan peraturan organisasi yang ada.
Alternatif kelembagaan yang kedua adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah(UPTD). UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD ini berbentuk
sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD namun tidak lepas dari OPD yang
menaunginya. Dalam Alternatif kelembagan PLUT Sleman, OPD yang dimaksud adalah Dinas
KUKM Kabupaten Sleman.
Bentuk kelembagaan PLUT Sleman sebagai UPTD memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan
tersebut antara lain adalah kemudahan yang dalam pengembangan PLUT Sleman kedepannya.
Hal ini dikarenakan dengan membentuk UPTD pelayanan yang dapat diberikan kepada
masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu bentuk ini juga memungkinkan ruang
gerak yang lebih bebas bagi PLUT dalam memberikan layanan guna mendorong pengembangan
59
usaha dan koperasi yang ada di Sleman khususnya usaha mikro. Bentuk UPTD ini juga tidak
akan membebani OPD yang dinaunginya karena tugas dan wewenang yang telah didelegasikan
tidak seperti pada alternative kelembagaan sebelumnya. Selain itu bentuk ini juga tidak
berkewajiban memperoleh keuntungan sehingga pelayanan dapat diberikan secara menyeluruh.
Namun bentuk kelembagaan PLUT sebagai UPTD juga memiliki kelemahan didalamnya.
Kelemahan yang paling utama adalah karena UPTD merupakan lembaga baru sehingga
membutuhkan struktur yang baru disertai fasilitas penunjang yang mendukung. Untuk memenuhi
maka pemerintah perlu mengeluarkan dana dan juga waktu sehingga bentuk ini tidak dapat
langsung diwujudkan. Selain itu dengan bentuk kelembagaan seperti ini, dalam operasionalnya
menggunakan anggaran dari APBD sehingga akan meningkatkan beban APBD Sleman sendiri.
Selain itu dengan membentuk UPTD maka dibutuhkan tenaga kerja baru karena tidak
memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan SDM hanya dari SDM yang sudah ada.
Alternatif pengembangan PLUT Sleman selanjutnya adalah UPTD Sistem Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD sendiri bukanlah sebuah bentuk lembaga namun
tatakelola keuangan lembaga. BLUD bukanlah sebuah bentuk lembaga yang dibentuk dari awal
pembentukan namun lebih kepada mentransformasikan tatakelola keuangan lembaga yang sudah
ada.
BLUD ini sebagaimana 2 alternatif lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
dari PLUT Sleman apabila dengan system BLUD adalah memberikan kemungkinan
pengembangan yang sama besarnya dengan PLUT namun berkemungkinan untuk mengurangi
beban APBD. Hal ini dikarenakan pada BLUD ini, meskipun memperoleh keuntungan bukanlah
tujuan utama dari lembaga, namun lembaga diperkenankan untuk berupaya memperolehnya yang
dapat dipergunakan sebagai modal operasional. Sehingga BLUD ini dapat berjalan dengan
sumber pendanaan APBD dan juga keuntungan yang diperolehnya. Bentuk ini akan mendorong
PLUT untuk lebih profesional karena sifatnya yang juga mendorong competitiveness lembaga itu
sendiri. Hal ini dikarenakan sumber anggaran untuk operasionalnya berasal dari APBD dan juga
dipenuhi secara mandiri melalui penjuaan produk maupun jasa. Namun kelemahan dari system
BLUD dalam pengembangan PLUT Sleman adalah belum adanya lembaga PLUT Sleman
60
sendiri sehingga BLUD ini belum dapat diterapkan. Selain itu PLUT dengan system BLUD juga
akan merubah tata kelola yang sudah ada. Hal ini akan menyulitkan terutama apabila waktu yang
dimiliki tidak banyak. Berbeda jika tersedia waktu yang cukup untuk beradaptasi sehingga tidak
terjadi disfungsi kelembagaan akibat perubahan tatakelola yang terjadi.
Alternatif kelembagaan yang keempat bagi pengembangan PLUT Sleman adalah dengan
menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Perusahaan Daerah atau BUMD adalah suatu
kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan
memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka
ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan
ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan
makmur. BUMD merupakan lembaga yang memiliki orientasi mencari profit selayaknya entitas
bisnis lainnya. Operasional lembaga sendiri berasal dari barang dan jasa yangd iperoleh sehingga
profit menjadi sesuatu yang diprioritaskan.
Alternatif kelembagaan PLUT Sleman dengan model BUMD memiliki kelebihan yakni
memastikan bahwa PLUT akan dijalankan dengan prinsip efektif dan efisien. Lembaga dengan
model pasar seperti ini akan memiliki kompetitiveness yang baik dan senantiasa berupaya untuk
menjadi lebih baik. Pengembangan yang ebih baik ini juga bukan hanya tentang pelayanan yang
kelak diberikan namun juga terkait inovasi-inovasi kelembagaan yang hadir sebagai upaya untuk
beradaptasi dan tentunya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena pembiayaan
operasionalnya berasal dari produk barang dan jasa yang dihasilkan maka PLUT tidak akan
membebani APBD.
Namun demikian apabila kita kaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan PLUT
Sleman, kelembagaan model ini menjadi model yang paling tidak disarankan. Hal ini
dikarenakan model BUMD ini sifatnya terlalu berorientasi bisnis. Hal ini memungkinkan
terciptanya barikade bagi mereka yang tidak memiliki modal untuk mengakses layanan yang
diberikan. Sehingga dengan model ini tujuan dari hadirnya PLUT sebagai upaya untuk menaik-
kelaskan Koperasi dan UMKM tidak akan terwujud dikarenakan mereka yang mampu
mengakses layanan yang diberikan hanya orang-orang tertentu yang memiliki modal. Selain itu
bentuk BUMD ini mengharuskan adanya Raperda baru yang mana hal ini akan semakin
mempersulit implementasi bagi PLUT Sleman.
61
Dari beragam alternatif yang dipaparkan diatas, bentuk PLUT Sleman yang sesuai adalah
dengan menjadi UPTD dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Hal ini
dilandaskan pada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model kelembagaan serta
kemungkinan bagi pengembangan PLUT kedepannya agar mampu meningkatkan kualitas
maupun kuantitas Koperasi dan UMKM khususnya yang berada di Kabupaten Sleman.
Meskipun demikian mode kelembagaan ini dapat diinovasikan dan dikembangkan lebih lanjut
yang akan dijelaskan pada sub topik bahasan selanjutnya.
B. Pilihan kelembagaan untuk pengembangan PLUT di Sleman
Pengembangan PLUT untuk Kabupaten Sleman merupakan sebuah kebutuhan karena
banyaknya jumlah UMKM dan Koperasi yang ada di wilayah ini. PLUT di Provinsi DIY dirasa
kurang dapat secara menyeluruh menjawab kebutuhan UMKM dan Koperasi yang ada di
Sleman. Selain itu Dinas KUKM Kabupaten Sleman sendiri sudah memiliki embrio bagi
pengembangan PLUT melalui tugas dan wewenang yang terdapat pada bidang usaha mikro.
Pada bidang usaha mikro yang ini terdapat Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Seksi Jaringan
Usaha dan Kemitraan dan Seksi Fasilitas Layanan dan Pembiayaan. Selain itu Dinas KUKM
juga memiliki pojok layanan untuk memfasilitasi pengembangan usaha. Dalam melakukan
layanannya dinas menggunakan sistem kelas bagi usaha binaannya. Pertemuan dengan binaan
juga dilakukan secara rutin setiap minggunya.
Namun demikian untuk memastikan tujuan “naik kelas” bagi UMKM dan Koperasi, layanan
yang telah ada belumlah cukup. Pemerintah mengatur standar layanan yang diberikan oleh
PLUT. Menurut Perdep RU No.08/ Per/ Dep.4.4/ IV/ 2016, bab VIII pasal 12 layanan yang
diberikan adalah:
1. Bidang Kelembagaan.
2. Bidang SDM.
3. Bidang Produksi.
4. Bidang Pembiayaan.
5. Bidang Pemasaran
62
Dari kriteria diatas, sampai saat ini yang sudah dilakukan oleh Dinas KUKM Sleman
barulah pada beberapa bidang. Pelayanan yang dilakukan pun belumlah maksimal karena
keterbatasan anggaran maupun SDM yang dimiliki. Secara kompetensi 20 ASN jabatan
Fungsional umum di Dinas Koperasi tergambarkan sebagai berikut, yang berlatar pendidikan
SLTA sebanyak 14 Orang (70%) dan S1 sebanyak 6 orang (30%). Dengan kondisi ini, maka
tergambarkan bahwa SDM ASN jabatan Fungsional Umum didominasi oleh SDM yang hanya
memiliki kemampuan pengadministrasian. Padahal sebagai dinas teknis memerlukan dukungan
kemampuan di bidang penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang
koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Selain itu pojok layanan yang menjadi tempat layanan secara
rutin diberikan juga hanya menempati sudut kecil di kantor Dinas KUKM. Hal ini tentunya
menyulitkan dalam memberikan pelayan yang optimal bagi usaha binaan.
Jumlah SDM di Bidang Koperasi yang hanya 9 orang termasuk 4 orang pejabat
structural, tidak sepadan dengan jumlah koperasi yang ada yang harus dibina dan diberdayakan
oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Tugas Pokok Fungsi dapat dilaksanakan
namun belum optimal dan merata, bahkan untuk melakukan pendampingan secara intensif
dalam melakukan pembinaan langsung, konsultatif belum dapat dilaksanakan. Sebagaimana
bidag Koperasi, SDM bidang Pengembangan Usaha Mikro juga sangat terbatas, yakni 9 orang
termasuk didalamnya 4 pejabat struktural. Pelaksanaan tusi telah dilakukan tetapi belum optimal,
bahkan upaya pendampingan dan pembinaan secara langsung tidak dapat dilaksanakan sendiri
tetapi dengan bekerja sama konsultan PLUT DIY. Padahal dalam pemberdayaan dan pembinaan
UKM diperlukan intensitas yang intensif dan berkesinambungan. Oleh karena itu pengembangan
PLUT Sleman menjadi semakin penting. Sasaran utama bagi PLUT Sleman sendiri adalah sektor
mikro yang seringkali tenggelam dibandingkan sektor kecil maupun menengah. Selain itu sektor
mikro ini memiliki jumlah yang paling besar dibadningkan 2 sektor lainnya sehingga tepat
kiranya untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Sleman.
Untuk pengembangan PLUT Sleman yang mampu menjawab tantangan yang ada bagi
sektor memang tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Langkah yang saat ini dapat dilakukan
oleh Dinas KUKM Sleman adalah dengan menoptimalkan struktur yang ada untuk menjalankan
fungsi PLUT sampai struktur mandiri PLUT Sleman terbentuk. Layanan konsultasi pada pojok
konsultasi dapat dimanfaatkan sebagai titik awal bagi pengembangan PLUT Sleman kedepannya.
63
Model ini dilaksanakan sementara sampai UPTD sebagai bentuk yang paling rasional bagi PLUT
Sleman terbentuk. Harapannya UPTD PLUT Sleman dapat terbentuk pada awal tahun 2019.
Pembentukan UPTD Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas
Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pada pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa Pada Dinas atau
Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Hal ini guna menunjang
pelayanan yang diberikan bagi masyarakat sehingga tujuan yag dimaksud dapat tercapai. Selain
itu dalam pasal 20 ayat 2 dinyatakan persyarakatan guna membentuk sebuah UPTD. Melihat dari
urgensinya, UPTD PPLUT sendiri sudah memenuhi persyaratan tersebut baik dari aspek
kebermanfaatan,kebutuhan maupun keterbatasan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah
Kabupaten Sleman. Selain itu pembentukan PLUT ini juga mengacu pada analisa beban kerja
Seksi Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Dinas KUKM Kabupaten Sleman menunjukan angka 14.884 jam kerja efektif per
tahun.3 Dengan jam kerja efektif yang melebihi 10.000 maka UPTD menjadi bentuk yang paling
rasional.
Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat koperasi aktif sebanyak 413 koperasi dan yang
tidak aktif sebesar 7,5%, merupakan potensi yang cukup besar yang perlu ditangani oleh Dinas
koperai, UMKM. Terlebih keberadaan koperasi aktif di Kabupaten Sleman telah memberikan
volume usaha sebesar 1,9 Trilyun. Untuk pertumbuhan UKM sendiri merata di seluruh wilayah
kabupaten Sleman. Di semua kecamatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada
tahun 2018 jumlah UKM di Sleman sebanyak 36.653 dengan perincian 97% (35.682) adalah
UKM dengan skala usaha mikro, 2,57% (942) adalah UKM dengan skala usaha kecil, dan usaha
menengah sebanyak 0,08% (29 UKM). Jumlah sebaran terbesar UKM terutama mikro terdapat di
kecamatan Kalasan, Tempel dan Ngaglik. Keberadaan UKM di Kabupaten Sleman mampu
menyerap tenaga kerja 70.043 0rang, dengan jumalah tenaga kerja lakilaki 48,77% dan 51,33%
tenaga kerja wanita. Dinamika kegiatan usaha UKM tersebut mampu menghasilkan omset Rp
4,2T dengan asset sebesar Rp 1,08 T. Melihat strategisnya keberadaan UMKM dan Koperasi
sebagai pondasi pengembangan perekonomian masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,
maka keberadaan UMKM harus terus ditingkatkan kemandiriannya. Dalam menghadapi
3 Dokumen ABK Terlampir
64
perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi dan juga perubahan perilaku pasar, usaha mikro
dan mikro menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Disatu sisi Profil UMKM di Sleman
yang sebagaian besar berusia 45 tahun keatas dengan pengelolaan usaha secara tradisional yakni
pengelolaan seadanya yang sering menyatu dengan manajemen keluarga menuntut
pendampingan usaha baik dalam pengelolaan administrasi usaha, permodalan, pemasaran, daya
saing dan produktivitas. Demikian juga disisi lain semakin terbatasnya lapangan kerja formal,
pengembangan usaha ekonomi produktif menjadi salah satu yang harus ditanamkan sejak dini,
yang mau tidak mau menuntut Dinas koperasi Ukm untuk memiliki tugas untuk menumbuhkan
kewirausahaan di kalangan pemuda. Potensi yang besar ini sayangnya belum dapat dioptimalkan
dikarenakan keterbatasan dari Dinas KUKM Sleman khususnya Bidang Koperasi4. Wilayah yang
luas serta keterbatasan SDM baik secara kualitas (kapasitas) maupun kuantitas (jumlah personil)
tidak memungkinkan untuk memaksimalkan potensi pengembangan yang seharusnya dapat
dilakukan di UMKM Kabupaten Sleman.
Dari analisis beban kerja tersebut di atas sebesar 17 personil, tetapi kondisi eksisting yang
ada baru mencapai 9 personil sehingga masih ada kekurangan personil 8 orang. Sedangkan
apabila dilihat dari nama jabatan yang ada belum bisa menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh gerakan koperasi. Koperasi merupakan sebuah entitas badan usaha yang berbadan
hukum, sehingga masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dari aspek kelembagaan
(organisasi), aspek usaha maupun dari aspek keuangan. Dalam pengurusan koperasi, adanya
periodisasi jabatan pengurus dan pengawas mengharuskan bidang Koperasi untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan SDM koperasi yang baru tersebut. Hal ini karenakan restrukturasi
ini seringkali memunculkan wajah baru yang tidak selalu memiliki kapasitas dalam melakukan
tata kelola kelembagaan koperasi yang baik. Dengan adanya kondisi yang demikian perlu
dilakukan pendampingan/mentoring atau konsultan yang dapat menyelesaikan permasalah
tersebut.
Pergantian SDM koperasi ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan usaha maupun
administrasi keuangan, sehingga apabila koperasi dituntut untuk meningkatkan volume usaha
dalam rangka mensejahterakan anggotanya maka diperlukan SDM koperasi yang memahami
persoalan-persoalan kelembagaan, usaha dan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM
koperasi tersebut masih diperlukan lembaga konsultan atau mentoring bisnis semacam PLUT.
4 Dokumen ABK Terlampir
65
UPTD PLUT Sleman nantinya berada dibawah Dinas KUKM Sleman. Bentuk ini
memang bukanlah tanpa kekurangan. Namun demikian menjadi bentuk yang paling ideal bagi
PLUT Sleman. UPTD ini tidak sepenuhnya terlepas dari Dinas yang menaunginya namun
demikian memiliki strukturnya sendiri. Hal ini memungkinkan PLUT Sleman untuk memberikan
pelayanan yang optimal bagi usaha yang dibinanya. Alternatif struktur bagi pengembangan
PLUT Sleman adalah sebagai berikut:
Gambar Struktur Organisasi UPTD PLUT Sleman
Sumber: Dokumentasi Riset PLUT Sleman, 2018
Pimpinan PLUT KUMKM nantinya sebagai kepala kantor yang mengepalai organisasi.
Pimpinan PLUT ini bertanggungjawab kepada kepala dinas KUKM Kabupaten Sleman.
Pimpinan PLUT nantinya dibantu oleh seorang sekretaris, seorang admin, seorang penjaga galeri
dan juga seorang pemberi dukungan layanan teknis untuk membantu operasional kantor PLUT
nantinya. Sedangkan untuk fungsi konsultasi PLUT dapat bekerjasama dengan konsultan
independen untuk masing-masing bidang layanan. Beberapa fungsi layanan yang dapat
dilakukan oleh PLUT Sleman antara lain adalah sebagai berikut:
66
1) Bidang Kelembagaan: Memfasilitasi binaan dalam pengurusan perizinan usaha seperti
P-IRT, IUMK, Hak Merek, Hak Paten, Label Halal. Selian itu pada bidang kelembagaan
ini juga melaksanakan fungsi sosialisasi disetiap acara atau momen yang diadakan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, serta menjalin kerjasama dengan instansi lain baik negeri
atau swasta terkait dengan perizinan.
2) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM): Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas
SDM para pelaku UMKM, menyelenggarakan kelas bisnis, membentuk peer group bagi
kelompok dengan usaha sejenis sehingga bisa menciptakan lingkungan yang saling
mendukung, mengadakan kunjungan produksi atau melakukan pendampingan bisnis.
3) Bidang Produksi: Memfasilitasi dan mengupayakan akses mudah pada bahan baku
serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk seperti tentang
pengemasan produk, serta melakukan pendampingan ke tempat produksi produk untuk
menjaga kualitas produk.
4) Bidang Pembiayaan: Memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan rencana bisnis
dan proposal, fasilitasi akses permodalan bagi binaan melalui berbagai skema bantuan
yang tersedia seperti dana hibah dari Kementrian Koperasi RI, akses pembiayaan bagi
PKL (Pedagang Kaki Lima dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten,
akses pembiayaan BRI, BNI, BPR, Bank Daerah serta Koperasi.
5) Bidang Pemasaran: Membantu memasarkan produk UMKM binaan PLUT-KUMKM
baik secara konvensional yaitu melalui promosi maupun pameran ditingkat Kabupaten,
Provinsi, Nasional, serta pemasaran secara modern baik melalui media sosial atau e-
commerce
Dalam melakukan kegiatannya PLUT Sleman ini terdiri dari organisasi struktural yang akan melaksanakn tugas dan fungsinya. Berikut adalah rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari struktur organisasi PLUT Sleman:
1. Pimpinan
Tugas
67
Memimpin PLUT-KUMKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sleman
Fungsi
Menyusun Rencana Kerja berdasarkan rencana strategis Dinas;
Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan organisasi;
Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja;
Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja;
Melaksanakan koordinasi dengan bawahan atau KUMKM;
Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja;
Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Admin
Tugas
Melakukan fungsi Administrasi PLUT-KUMKM.
Fungsi
Menyiapkan formulir layanan;
Membantu menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
68
Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
Membantu menyiapkan bahan perhitungan, penyusunan rencana dan usulan perubahan anggaran dalam bentuk rencana kerja anggaran (RKA);
Membantu melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
Menyiapkan kebutuhan rapat internal di lingkungan organisasi; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
3. Penjaga Galeri
Tugas
Melakukan fungsi Galeri PLUT-KUMKM
Fungsi
Mentabulasi data dan informasi pelaku usaha dan produk KUMKM;
Menyiapkan data promosi dan publikasi produk KUMKM;
Menyiapkan bentuk desain publikasi kegiatan;
Mengelola galeri produk KUMKM;
Menyiapkan format dan bentuk pemasaran produk KUMKM;
Mengumpulkan informasi dan mengelola www.plut.acehprov.go.id (Website & Email);
Menyiapkan draft publikasi media cetak dan elektronik kegiatan;
Melakukan koordinasi pelaksanaan event/ kegiatan dengan pihak terkait;
Mendokumentasikan dan mencetak kegiatan internal organisasi;
Melakukan input data KUMKM pada http://www.manajemen.cis-nasional.id;
Membantu pelaksanaan event pameran;
Menyiapkan narasi berita untuk media cetak dan elektronik pelaksanaan event/ kegiatan;
Membantu menghimpun, mengelola, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja;
69
Membantu mengelola surat menyurat, dokumentasi, dan informasi hukum; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
4. Pelaksana Dukungan Layanan Teknis
Tugas
Melakukan fungsi Dukungan Layanan Teknis PLUT-KUMKM
Fungsi
Mengelola perpustakaan entrepreneur;
Mengorganisasikan permohonan dari pengguna jasa/KUMKM;
Melakukan diagnosa, preskripsi, dan perlakuan awal permohonan dan/atau permasalahan pengguna jasa KUMKM;
Membuat rujukan dan rekomendasi bagi KUMKM;
Membantu mengelola peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan;
Membantu menyiapkan bahan usulan permohonan izin dan surat tugas;
Membantu mengelola penilaian kinerja pegawai;
Membantu mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
Membantu menyediaan bahan penilaian kerja bawahan secara periodik; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
5. Konsultan Bidang Kelembagaan
Tugas
Melakukan fungsi Administrasi PLUT-KUMKM.
Fungsi
Fasilitasi legalitas kelembagaan KUMKM;
70
Penguatan sentra/ klaster/ kawasan UMKM;
Melakukan advokasi dan perlindungan bagi KUMKM;
Memberikan layanan pendampingan;
Memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga dan stakeholder;
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
6. Konsultan Bidang Pembiayaan
Tugas
Melakukan fungsi Administrasi PLUT-KUMKM.
Fungsi
Fasilitasi KUMKM ke lembaga Bank dan Non-Bank;
Fasilitasi/ supervisi pengelolaan keuangan;
Membantu KUMKM dalam menyusun rencana bisnis (business plan) dan proposal usaha;
Memberikan layanan pendampingan;
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
7. Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Tugas
Melaksanakan Fungsi Layanan PLUT-KUMKM di Bidang Sumber Daya Manusia
Fungsi
Memfasilitasi KUMKM untuk mengakses pendidikan & pelatihan;
Memfasilitasi KUMKM untuk mengakses peningkatan kapasitas/ magang;
Menumbuhkembangkan minat kewirausahaan;
71
Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan teknis dan penerapan teknologi tepat guna;
Memberikan layanan pendampingan;
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
8. Konsultan Bidang Produksi
Tugas
Melaksanakan Fungsi Layanan PLUT-KUMKM di Bidang Produksi.
Fungsi
Memfasilitasi KUMKM untuk pengembangan produk (Kualitas, Desain, Merk & Kemasan);
Memfasilitasi peningkatan produk yang dihasilkan dan diversifikasi produk turunannya;
Memfasilitasi standarisasi & sertifikasi produk;
Memberikan layanan pendampingan;
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan
9. Konsultan Bidang Pemasaran
Tugas
Melaksanakan Fungsi Layanan PLUT-KUMKM di Bidang Pemasaran
Fungsi
Memfasilitasi akses pasar;
Melakukan promosi produk KUMKM;
Memfasilitasi jaringan pemasaran bagi pelaku usaha KUMKM;
72
Memberikan layanan pendampingan;
Melakukan temu bisnis dengan KUMKM dibidang pemasaran;
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
Dalam pengembangan UPTD PLUT Sleman ini juga dibutuhkan infrastruktur untuk
menunjang operasional PLUT sendiri agar dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Infrastruktur yang dimaksud adalah kantor yang beridiri secara mandiri dan tidak tergabung
dengan instansi lainnya. Kantor yang dibangun ini bukan setidaknya bukan hanya memiliki
ruangan untuk urusan administratif namun juga memiliki ruang rapat yang dapat difungsikan
sebagai ruang kelas. Hal ini untuk memfasilitasi kelas-kelas pembinaan ataupun sebagai sarana
untuk melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan lainnya. Selain itu UPTD PLUT harus
memiliki ruang konsultasi yang sesuai sehingga proses layanan bukan hanya dapat memberikan
informasi bagi binaan namun juga memberikan kenyamanan selama melakukan konsultasi.
Gallery juga menjadi salah satu unsur yang harus dimiliki gedung PLUT Sleman nantinya.
Gallery ini sebagai etalase bagi produk-produk binaan PLUT Sleman. Selain memiliki fungsi
representasi serta promosi, keberadaan gallery ini juga dapat meberikan motivasi bagi binaan
untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat dipajang disana karena produk yang dipajang
adalah produk-produk yang sudah memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk SDM PLUT Sleman sendiri akan terdiri dari unsur PNS serta tenaga honorer.
Untuk posisi Pimpinan, Sekretaris serta Admin berasal dari unsur PNS. Hal ini dikarenakan
posisinya yang bukan hanya dapat memahami urusan operasional PLUT namun juga harus dapat
memahami urusan administrasi birokrasi yang berlaku. Untuk tenaga dukungan layanan teknis
serta penjaga gallery dapat berasal dari unsur tenaga kontrak dengan upah minimum sesuai
dengan upah minimum regional Kabupaten Sleman. Sedangkan bagi tenaga konsultan setidaknya
PLUT Sleman dapat menganggarakan Rp. 3.000.000,00 sebagai honorarium atas jasa konsultasi
yang diberikan mereka. Berikut adalah estimasi anggaran PLUT Sleman untuk satu tahun :
Estimasi Operasional UPTD PLUT Kabupaten Sleman
73
No Item Anggaran Total Anggaran
1 Gaji Pimpinan 12 bulan x 1 orang x Rp. 3.500.000,00
Rp. 42.000.000,00
2 Gaji Admin 12 bulan x 1 orang x Rp 1.800.000,00
Rp. 21.600.000,00
3 Gaji Penjaga Galeri 12 bulan x 1 orang x Rp 1.800.000,00
Rp. 21.600.000,00
4 Gaji Tenaga Dukungan Layanan Teknis
12 bulan x 5 orang x Rp 3.000.000,00
Rp. 21.600.000,00
5 Gaji Pendamping 12 bulan x 2 orang x Rp 3.000.000,00
Rp. 72.000.000,00
6 Fasilitasi Pelatihan dan bantuan promosi/pameran
Pelatihan 30 sesi x Rp 1.000.000
Bantuan promosi/pemasaran Rp 30.000.000
Rp. 60.000.000,00
7 Pembuatan Website dan pengelolaan Website PLUT
Rp 10.000.000 Rp 10.000.000,00
8 Operasional Kantor (ATK )
12 x Rp 1.000.000 Rp 12.000.000,00
Total Rp 239.200.000,00
Apabila UPTD Sleman yang terbentuk sudah mapan dalam 3-5 tahun kedepan dapat
mengadopsi sistem BLUD. BLUD sendiri menerapkan pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya. Dengan mengadopsi sistem BLUD, PLUT dapat
mengkomersialisasikan produk jasa yang dimilikinya kelak seperti pelatihan pemasaran,
pengemasan dan lain sebagainya. Jasa-jasa yang dikomersilkan tersebut dapat menjadi sumber
pemasukan bagi PLUT Sleman. Keuntungan yang diperoleh ini nantinya dapat dimanfaatkan
74
untuk operasional dan pengembangan PLUT Sleman disamping menggunakan APBD. Penerapan
sistem BLUD ini juga akan berimplikasi pada profesionalitas dari pelayanan yang diberikan
sehingga layanan yang diberikan dapat menjawab tantangan yang dihadapi binaan kedepannya.
BAB V
75
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengingat pentingnya lembaga ini bagi perkembangan sektor Koperasi dan
UMKM sudah seharusnya Kabupaten Sleman memiliki PLUT sendiri dan tidak lagi
hanya mengandalkan PLUT DIY dan Rumah Kreatif BUMN (RKN). Wilayah binaan
PLUT DIY sendiri mencakup Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon
Progo dan Sleman. Hal ini menyebabkan belum tersentuhnya banyak UMKM dan
Koperasi di wilayah Sleman yang letaknya berjauhan dengan kantor PLUT DIY. Jumlah
UMKM dan Koperasi yang besar yang ada di Sleman juga seharusnya dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan Sleman sendiri.
Sasaran dari RKB juga merupakan usaha yang sudah menengah sehingga keberadaan
inkubasi untuk usaha mikro sangat urgen diperlukan.
Pada pembahasan diatas telah dipaparkan pilihan kelembagaan untuk
pengembangan kelembagaan PLUT Sleman. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan serta
tujuan dari PLUT itu sendiri maka pilihan kelembagaan bagi PLUT Sleman adalah
dengan berbentuk UPTD PLUT Sleman. UPTD ini akan dibawah Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Sleman. Bentuk UPTD ini memungkinkan PLUT untuk berkembang
dan memberikan pelayanan yang optimal bagi usaha binaan sehingga tujuan naik
kelasnya koperasi dan UMKM dapat tercipta dan tentunya akan berkontribusi bagi
perkembangan Kabupaten Sleman kedepannya.
PLUT ini diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih optimal bagi pelaku
koperasi dan UMKM di Sleman. UPTD ini akan berfungsi memberikan layanan guna
mendorong kuantitas maupun kualitas dari sektor Koperasi dan UMKM yang ada di
Sleman. Layanan yang diberikan ini sifatnya komprehensif meliputi pelayanan dan
pendampingan baik dalam bidang kelembagaan, bidang Sumber Daya Manusia (SDM),
bidang produksi, bidang pembiayaan, bidang pemasaran. PLUT ini juga dapat dijadikan
etalase bagi produk-produk koperasi dan UMKM sehingga dapat menjadi salah saqtu
sarana yang tepat untuk mempromosikan Kabupaten Sleman.
B. Saran
76
Untuk mewujudkan PLUT yang mampu mendorong kemajuan Koperasi dan
UMKM, pengembangannya perlu mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Untuk
melakukannya langkah yang saat ini dapat dilakukan oleh Dinas KUKM Sleman adalah
dengan mengoptimalkan struktur yang ada untuk menjalankan fungsi PLUT sampai
struktur mandiri PLUT Sleman terbentuk. Pada tahun 2019 PLUT dapat membentuk
UPTD dibawah Dinas KUKM Sleman. Dengan dibentuknya PLUT maka fungsi layanan
untuk mengembangkan koperasi dan UMKM dapat dilaksanakan secara optimal oleh
pemerintah. Setelah 5 tahun atau hingga PLUT dirasa sudah mampu menghasilkan
pengusaha yang mandiri dan berhasil, maka UPTD PLUT Sleman dapat mengadopsi
sistem BLUD sehingga pendanaan PLUT bukan hanya sebatas dari APBD namun juga
dari hasil kegiatan usaha yang dilakukannya. Penerapan sistem BLUD ini akan
mendorong peningkatan kualitas layanan dari PLUT dan juga meringankan beban daerah.
Gambar. 5.1. Bagan Kelembagaan PLUT Sleman
Sumber: Olah Data Penelitian PLUT Sleman, 2018
Dalam pengembangan PLUT ini, bentuk kelembagaan bukan hanya menjadi
tantangan. Perlu adanya kelengkapan-kelengkapan yang dipenuhi agar PLUT Sleman
dapat menjalankan fungsinya sehingga dapat mendorong kemajuan Koperasi dan
UMKM. Dalam pengembangan PLUT Sleman ini diperlukan SDM baik secara kuantitas
maupun kualitas sehingga dapat memberikan layanan kepada binaan secara optimal.
Perangkat kelembagaan sebagai bagian dari pemerintahan juga perlu diatur untuk
menjalankan organisasi UPTD PLUT Sleman ini. UPTD PLUT ini dapat merekrut orang-
orang profesional dan tenaga-tenaga pendukung lainnya untuk kepentingan admisi, dan
dukungan teknis lainnya sehingga aktivitas dan kegiatan pendampingan yang dilakukan
dapat dilakukan secara intens dan benar-benar menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi oleh pelaku koperasi dan usaha mikro.
77
Selain itu, ke depan PLUT Sleman juga membutuhkan tempat tersendiri sehingga
dapat memberikan layanan yang memadai. Kondisi pojok layanan saat ini hanya
menempati ruang kecil di dinas KUKM Sleman sehingga tidak akan memadai. Kantor
PLUT Sleman sendiri nantinya bukan hanya sebagai tempat konsultasi namun juga
etalase bagi produk-produk Koperasi dan UMKM khususnya usaha mikro di Kabupaten
Sleman.
78
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, Kajian Lembaga Indikator Bisnis Dalam Rangka Pengembangan UMKM, 2006.
Denzin, Norman K. 2009. Handbook of Qualitatif Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dinas Koperasi dan UMK. 2018. Data Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman 2017. Yogyakarta: Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Sleman.
Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana Kebijakan dan Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018.
Dokumen Program dan Kegiatan Deputi Bidang Restrukturasi Usaha Tahun 2017
Hadari, Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hewick, Laurence, 2006. “Canadian Business Incubator”, paper on seminar International Best Practices For Increasing Incubator Efficiencies, Jakarta.
Karimah,Mariatul, 2018. (skripsi) Penerapan Strategi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung, Tulungagung: Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994.
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2018. Evaluasi, Pelaksanaan dan Rencana Kebijakan dan Program Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomer 02/Per/Dep.6/II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Sunartiningsih, Agnes dan Hempri Suyatna, 2009, Ekonomi Rakyat dalam Pusaran Pasar Bebas, Yogyakarta, Media Wacana.
Suyatna, Hempri dan Agnes Sunartiningsih, 2017, Dinamika dan Kebijakan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta, Penerbit Tiara Wacana.
79
LAMPIRAN
1. Analisis Beban Kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas KUKM Kabupaten Sleman
NAMA JABATAN : Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan MenengahORGANISASI : Seksi Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
No Uraian Tugas Satuan Hasil
Waktu Penyelesa
ianWaktu Kerja Efektif
Beban
Kerja
Pegawai yang
dibutuhkan
1 2 3 4 5 6 7 abc menit
setiap satuan
/hari/minggu/bulan/tahun
jumlah
hasil kerja
abc (3)
(4x6):5
1 Rapat koordinasi perencanaan dan evaluasi
72000 0.000
a Membuat surat undangan undangan
15 menit 72000 35 0.007
b Mendistribusikan undangan undangan
30 menit 72000 350 0.146
c Membuat daftar hadir dan administrasi lainnya
daftar hadir
10 menit 72000 35 0.005
d Mengikuti rapat rapat 90 menit 72000 35 0.044 e Membuat notulen rapat notulen 20 menit 72000 35 0.010 2 Menyusun rencana anggaran
seksi 72000 0.000
a menyusun RPK Prog/keg
900 menit 72000 10 0.125
b menyusun rencana anggaran dalam PPAS
Prog/keg
120 menit 72000 10 0.017
c mengikuti pembahasan PPAS Prog/keg
300 menit 72000 10 0.042
d melakukan konsultasi PPAS dengan pimpinan
Prog/keg
60 menit 72000 10 0.008
e menyusun perbaikan / revisi RPK
Prog/keg
180 menit 72000 10 0.025
f menyusun perubahan PPAS Prog/ 60 menit 72000 10 0.008
80
keg g menyusun rancangan akhir
PPASProg/
keg60 menit 72000 10 0.008
h menyusun DPA Prog/keg
900 menit 72000 10 0.125
i mengikuti pembahasan DPA Prog/keg
300 menit 72000 10 0.042
j melakukan konsultasi DPA dengan pimpinan
Prog/keg
60 menit 72000 10 0.008
k menyusun perbaikan / revisi DPA
Prog/keg
180 menit 72000 10 0.025
l menyusun rancangan akhir DPA
Prog/keg
60 menit 72000 10 0.008
m menyusun anggaran APBD perubahan
Prog/keg
300 menit 72000 4 0.017
n mengikuti pembahasan anggaran APBD perubahan
Prog/keg
300 menit 72000 4 0.017
o melakukan konsultasi anggaran APBD perubahan kepada pimpinan
Prog/keg
60 menit 72000 4 0.003
p melakukan perbaikan / revisi anggaran APBD perubahan
Prog/keg
180 menit 72000 4 0.010
r menyusun rancangan akhir anggaran APBD perubahan
Prog/keg
60 menit 72000 4 0.003
3 Perumusan kebijakan teknis
pelayanan usaha mikro kecil dan menengah
72000 0.000
a mengumpulkan referensi peraturan perundangan
peraturan
30 menit 72000 15 0.006
b mempelajari peraturan perundangan
peraturan
60 menit 72000 15 0.013
c melakukan telaahan naskah 60 menit 72000 15 0.013 d mendokumentasikan
peraturan perundanganperatur
an20 menit 72000 15 0.004
e menyusun standar operasional prosedur
SOP 180 menit 72000 6 0.015
f menyusun standar pelayanan SP 180 menit 72000 6 0.015 g menyusun rancangan
kebijakan teknis (perbup, keputusan, nota dinas, surat edaran)
peraturan
30 menit 72000 10 0.004
h menyusun tim pelaksana
kegiatanSK
180 menit72000
30.008
4 Fasilitasi Penyelesaian
Masalah UMKM
81
a identifikasi permasalahan UMKM
UMKM 10 menit 72000 10 0.001
b menyusun jadwal fasilitasi dan konsultasi
UMKM 20 menit 72000 10 0.003
c melakukan konsultasi dan pendampingan
UMKM 180 menit 72000 10 0.025
d melakukan konsultasi dengan pimpinan
UMKM 20 menit 72000 10 0.003
e membuat rekomdasi UMKM 20 menit 72000 10 0.003 f membuat laporan UMKM 20 menit 72000 10 0.003 5 Pelatihan / Bimbingan Teknis a melaksanakan tugas sebagai
instrukturUMKM 120 menit 72000 50 0.083
b membuat laporan UMKM 20 menit 72000 50 0.014 6 Analisis UMKM a menyusun analisis pelayanan
bagi UMKMUMKM 240 menit 72000 145 0.483
b menyusun analisis perkembangan dan pertumbuhan UMKM
UMKM 240 menit 72000 20 0.067
c menyusun analisis produktifitas UMKM
UMKM 240 menit 72000 20 0.067
4 Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pengembangan usaha mikro
72000
a menyusun evaluasi kegiatan Prog/
keg 180 menit72000
100.025
b menyusun laporan kegiatan Prog/
keg 60 menit72000
100.008
c menyusun rencana tindak
lanjutProg/
keg 60 menit72000
100.008
d menyusun realisasi keuangan
dan fisikProg/
keg 30 menit72000
100.004
1.577
NAMA JABATAN : Pengelola Data Kreatifitas dan InovasiORGANISASI : Seksi Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan MenengahNo Uraian Tugas Satuan Waktu Waktu Kerja Efektif Beba Pegawai
82
Hasil Penyelesaian
n Kerja
yang dibutuh
kan1 2 3 4 5 6 7 abc menit
setiap satuan
/hari/minggu/bulan/tahun
jumlah
hasil kerja
abc (3)
(4x6):5
1 Menerima Laporan Data 72000 0.000 a menerima laporan data surat 5 menit 72000 250 0.017 b menghimpun laporan surat 5 menit 72000 250 0.017 2 Rapat Koordinasi a Mengikuti rapat undang
an90 menit 72000 50 0.063
b Membuat notulen rapat undangan
30 menit 72000 50 0.021
3 Pendataan dan input data
online 72000 0.000
a input data utama umkm 20 menit 72000 650 0.181 b input data dinamis umkm 20 menit 72000 650 0.181 c input data usaha umkm 20 menit 72000 650 0.181 d input data kinerja dan
produktifitasumkm 20 menit 72000 650 0.181
e cetak data umkm 5 menit 72000 650 0.045 f cetak data IUMK umkm 10 menit 72000 650 0.090 g pendataan laporan bulanan umkm 10 menit 72000 650 0.090 h updating dan pengolahan data
UMKMumkm 5 menit 72000 650 0.045
4 Buku Informasi Koperasi a convert data online ke excel data 120 menit 72000 4 0.007 b analisis data data 120 menit 72000 515 0.858 c penyusunan buku buku 120 menit 72000 100 0.167 5 Monitoring Laporan a Identifikasi dan inventarisasi
laporandata 5 menit 72000 215 0.015
b melaporkan ke pimpinan data 5 menit 72000 100 0.007 c membuat rekapitulasi
perubahan datasurat 10 menit 72000 100 0.014
d monitoring perkembangan dan data 10 menit 72000 10 0.001
83
pertumbuhan UMKM (online : sistemsatudataUMKM)
2.180
NAMA JABATAN : Fasilitator KewirausahaanORGANISASI : Seksi Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
No Uraian Tugas Satuan Hasil
Waktu Penyelesa
ianWaktu Kerja Efektif
Beban
Kerja
Pegawai yang
dibutuhkan
1 2 3 4 5 6 7 abc menit
setiap satuan
/hari/minggu/bulan/tahun
jumlah
hasil kerja
abc (3)
(4x6):5
1 Menerima Permohonan Pelatihan / Pendampingan
72000 0.000
a Menerima Permohonan Pelatihan / Pendampingan
surat 5 menit 72000 950 0.066
b Menentukan sasaran Pelatihan / Pendampingan
surat 20 menit 72000 950 0.264
c Mengagenda Pelatihan / Pendampingan
surat 5 menit 72000 950 0.066
2 Rapat Koordinasi a Mengikuti rapat undang
an90 menit 72000 50 0.063
b Membuat notulen rapat undangan
30 menit 72000 50 0.021
3 Pelaksanaan Pelatihan /
Pendampingan 72000 0.000
a menyiapkan sarana dan prasarana
kelompok
20 menit 72000 950 0.264
b menyiapkan bahan pelatihan / pendampingan
materi 20 menit 72000 950 0.264
c mengandakan materi materi 20 menit 72000 950 0.264 d Pelaksanaan Pelatihan /
Pendampingankelomp
ok180 menit 72000 950 2.375
e menyusun laporan pelatihan / kelomp 30 menit 72000 950 0.396
84
pendampingan ok 4 Pelaksanaan Pelatihan a menyiapkan sarana dan
prasaranapelatih
an20 menit 72000 60 0.017
b menyiapkan kurikulum pelatihan
pelatihan
20 menit 72000 60 0.017
c membuat jadwal pelatihan pelatihan
20 menit 72000 60 0.017
d menyiapkan tempat pelatihan pelatihan
20 menit 72000 60 0.017
e pelaksanaan pelatihan pelatihan
900 menit 72000 60 0.750
f menyusun laporan pelatihan pelatihan
30 menit 72000 60 0.025
5 Pembinaan Pengembangan
Usaha
a mencatat permohonan pelatihan/pendampingan/konsultasi
umkm 5 menit 72000 700 0.049
b menghadiri pelatihan/pendapingan/diskusi usaha
umkm 60 menit 72000 515 0.429
c menghadiri pembinaan pengembangan usaha
umkm 60 menit 72000 100 0.083
d membuat laporan umkm 20 menit 72000 515 0.143 6 Pelaksanaan Bimbingan Usaha 72000 0.000 a menyiapkan sarana dan
prasaranaumkm 20 menit 72000 150 0.042
b menyiapkan bahan materi umkm 20 menit 72000 150 0.042 c mengandakan materi umkm 20 menit 72000 150 0.042 d Pelaksanaan Bimbingan Usaha umkm 180 menit 72000 150 0.375 e menyusun laporan umkm 30 menit 72000 150 0.063 7 Monitoring UMKM a identifikasi UMKM umkm 10 menit 72000 650 0.090 b menyusun jadwal monitoring umkm 20 menit 72000 650 0.181 c membuat surat monitoring umkm 10 menit 72000 650 0.090 d melakukan konsultasi dengan
pimpinanumkm 5 menit 72000 650 0.045
e membuat rekomendasi umkm 10 menit 72000 650 0.090 f membuat laporan umkm 20 menit 72000 650 0.181
85
8 Memberikan konsultasi dan pendampingan
a memberikan konsultasi umkm 60 menit 72000 450 0.375 b memberikan pendampingan umkm 120 menit 72000 450 0.750 c membuat laporan umkm 20 menit 72000 200 0.056 8.008
NAMA JABATAN : Penyusunan Rencana Sarana Pengembangan UsahaORGANISASI : Seksi Pengembangan Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
No Uraian Tugas Satuan Hasil
Waktu Penyelesai
anWaktu Kerja Efektif
Beban
Kerja
Pegawai yang
dibutuhkan
1 2 3 4 5 6 7 abc menit
setiap satuan
/hari/minggu/bulan/tahun
jumlah
hasil kerja
abc (3)
(4x6):5
1 Rapat Koordinasi a Mengikuti rapat undang
an90 menit 72000 75 0.094
b Membuat notulen rapat undangan
30 menit 72000 75 0.031
2 Perumusan Mekanisme
Promosi Produk UMKM 72000 0.000
a merumuskan kriteria identifikasi produk
UMKM 30 menit 72000 75 0.031
b menyiapkan administrasi UMKM 30 menit 72000 75 0.031 c melaksanakan tinjauan lokasi UMKM 60 menit 72000 75 0.063 d menyusun kriteria kurasi
produk UMKMUMKM 120 menit 72000 75 0.125
e melakukan koordinasi dengan event organiser
UMKM 20 menit 72000 75 0.021
f merumuskan metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
UMKM 120 menit 72000 75 0.125
g menyusun standard UMKM 120 menit 72000 75 0.125
86
kebutuhan penyediaan stand h menyusun mekanisme
pengiriman barangUMKM 30 menit 72000 75 0.031
i menyusun program promosi kali 900 menit 72000 4 0.050 j menyusun laporan UMKM 30 menit 72000 75 0.031 3 Perumusan kebijakan teknis
pelayanan usaha mikro kecil dan menengah
72000 0.000
a mengumpulkan referensi peraturan perundangan
peraturan
30 menit 72000 25 0.010
b mempelajari peraturan perundangan
peraturan
60 menit 72000 25 0.021
c melakukan telaahan naskah 60 menit 72000 25 0.021 d mendokumentasikan
peraturan perundanganperatur
an20 menit 72000 25 0.007
e menyusun standar operasional prosedur
SOP 180 menit 72000 6 0.015
f menyusun standar pelayanan SP 180 menit 72000 6 0.015 g menyusun rancangan
kebijakan teknis (perbup, keputusan, nota dinas, surat edaran)
peraturan
30 menit 72000 10 0.004
h menyusun tim pelaksana
kegiatanSK
180 menit72000
30.008
4 Analisis UMKM a menyusun analisis pelayanan
bagi UMKMUMKM 240 menit 72000 550 1.833
b menyusun analisis perkembangan dan pertumbuhan UMKM
UMKM 240 menit 72000 20 0.067
c menyusun analisis produktifitas UMKM
UMKM 240 menit 72000 20 0.067
5 Perumusan Pameran,
Kemitraan, dan Forum Komunikasi
a melakukan identifikasi peserta
UMKM 30 menit 72000 120 0.050
b menyiapkan tempat UMKM 30 menit 72000 120 0.050 c menyusun materi UMKM 30 menit 72000 120 0.050 d menghubungi narasumber UMKM 20 menit 72000 120 0.033 e menyiapkan administrasi UMKM 30 menit 72000 120 0.050 f mengikuti workshop / FGD kali 180 menit 72000 4 0.010 g membuat laporan UMKM 30 menit 72000 120 0.050
87
3.119
2. Analisis Beban Kerja Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas
KUKM Kabupaten Sleman
No Nama Jabatan ABK Riil Kurang1 Kepala Bidang Koperasi 1 1 02 Kepala Seksi Kelembagaan 1 1 03 Pengadministrasi Umum 1 0 14 Pengadministrasi Izin Usaha 1 1 05 Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi 2 0 26 Penyuluh Koperasi 3 1 27 Kepala Seksi Usaha 1 1 08 Analisis Bimbingan Usaha 1 0 19 Pengadministrasi Sarana Pengembangan
Usaha1 1 0
10 Pengelola Permodalan Koperasi dan UKM
1 1 0
11 Kepala Seksi Pengawasan 1 1 012 Analisis Koperasi 2 1 113 Pranata Koperasi 1 0 1
Jumlah 17 9 8
88