prosedur penyusunan dipa dan pencairan dana apbn balitfo...
TRANSCRIPT
Prosedur Penyusunan
DIPA dan Pencairan Dana
APBN Balitfo,
Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Nama : Erlin Muliana
NPM : 41209431
Pembimbing : Emmy Indrayani, Dr
BAB I PENDAHULUAN
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu Instansi
Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan mencakup sebagai
berikut yaitu Neraca , Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Laporan DIPA dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan
Informasi ini disusun sebagai informasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi
. Maksudnya, memberikan informasi keuangan tahun yang bersangkutan
meliputi jumlah anggaran, perencanaan pencairan anggaran, realisasi
anggaran dan permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban serta
penyusunan laporan keuangan.
Tujuan dan Manfaat Tujuan :
Untuk mengetahui, mengerti dan memahami tentang
Prosedur Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) sampai dengan pencairan dana APBN .
Manfaat :
Memperdalam pemahaman penulisan berkaitan dengan
Penyusunan DIPA dan pencairan dana APBN di
lingkungan Balitfo
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK
Pada tanggal 22 Februari 2001, Departemen Tenaga Kerja dan
Departemen Transmigrasi bergabung kembali dengan melakukan
usaha penataan organisasi sesuai kepada Keputusan Presiden RI
Nomor 47 Tahun 2001.
Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi (Balitfo)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program
2) Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan sistem
informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
3) Pelaksanaan administrasi badan
4) Evaluasi pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil
5) Pelaksanaan administrasi badan
BAB III METODE PRAKTEK
Beberapa metode digunakan dalam rangka mengumpulkan
data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan kerja
praktek ini, antara lain :
1. Studi Lapangan
2. Wawancara
3. Studi Pustaka
4. Observasi
BAB IV PEMBAHASAN
Prosedur Penyusunan DIPA( Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran)
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguan Anggaran dan
disahkan oleh Direktur Jendral Pembendaharaan atau
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Pembendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN).
BAB IV Pembahasan DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Bahan penyusunan DIPA adalah RKA-KL yang dibuat
oleh penguasa anggaran ( sub bag PEP). RKA-KL
tersebut selanjutkan akan diajukan dan diperiksa oleh
DJA dan disahkan oleh DJA untuk dihasilkannya
dokumen DIPA sebagai bahan dasar untuk proses
pencairan dana APBN.
BAB IV Pembahasan
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
POK adalah dokumen penunjang yang dibuat olehbagian
keuangan satker sebagai pelengkap dari dokumen DIPA yang
telah diterbitkan , isinya memuat uraian-uraian lengkap dana apa
saja yang akan digunakan dalam pencairan dana APBN.
BAB V PENUTUP
Kesimpulan
1. Proses penyusunan DIPA dimulai dengan menyusun RKA-KL
dalam pagu sementara yang selanjutnya diperiksa dan disahkan
oleh DJA. Output DIPA adalah hasil jumlah nominal global
yang telah disetujui oleh DJA dan rincian jelasnya terdapat pada
dokumen POK .
2. Prosedur pencairan dana berhubungan dengan rincian anggaran
APBN dan DIPA yang telah dikeluarkan oleh DJA, Dipa
tersebut sebagai bahan dasar untuk proses pencairan dana
selanjutnya.
3. Dalam dokumen DIPA sudah tercantum dana-dana yang
diperlukan selama jangka waktu 1 tahun, Jika dalam 1 tahun
dana tersebut masih ada sisa, maka sisa dana tersebut wajib
dikembalikan kepada kas negara
Saran
Dalam menyelesaikan proses pencairan dana APBN pada satker
sudah baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah .
Dana APBN yang sudah dicairkan di gunakan hanya untuk dana
yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional dan tetapkan jumlah
dana tersebut sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh
pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana
karena penggunaan dana APBN tersebut harus dilaporkan dan
dipertanggung jawabkan kepada Negara sebagai alat pengambilan
keputusan dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan rakyat
dan Negara
BAB V
PENUTUP