volume 128/thn x/2020 b u l l e t i n s t a t i s t i k · 2020. 12. 18. · jasa keuangan...

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k







VOLUME 128/THN X/2020

Oktober 2020

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Ditengah pandemi covid19 hingga akhir paruh pertama tahun 2020, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Oktober 2020 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 527,3 ribu LTKL, 224,5 ribu LTKT, 5,3 ribu LTKM, serta 2,2 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 83.432.527 laporan atau meningkat sebanyak 10,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Oktober 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,7 persen. Penurunan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTPBJ, LTKL dan LTKT, yang masing-masing menurun sebesar 27,8 persen, 9,8 persen, dan 9,5 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Oktober 2020, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 48 HA, dengan 33 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 15 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 30 HA (62,5 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Oktober 2020, terdapat penambahan 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 168 HP, dengan rincian 70 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 46 HP ke Penyidik Kepolisian, 37 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 10 HP ke Penyidik BNN, 10 HP ke Penyidik DJBC, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Oktober 2020 terdapat 447 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 540 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, November 2020

DIAN EDIANA RAE Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2020: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Oktober 2020

sebanyak 83.432.527 Laporan.

A. LTKM = 558.933 Laporan, bertambah 10,9 persen dibanding posisi Desember 2019.

B. LTKT = 32.608.607 Laporan, bertambah 7,7 persen dibanding posisi Desember 2019.

C. LTPBJ = 300.419 Laporan, bertambah 9,2 persen dibanding posisi Desember 2019.

D. LPUT = 27.399 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 49.937.169 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Oktober 2020):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 8.066.793 Laporan

atau turun 14,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (c-to-c).

A. LTKM = 54.937 Laporan, turun 13,4 persen (c-to-c).

B. LTKT = 2.336.315 Laporan, turun 9,8 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 25.411 Laporan, turun 20,7 persen (c-to-c).

D. LPUT = 917 Laporan.

E. LTKL = 5.649.213 Laporan, turun 16,2 persen (c-to-c).

Oktober 2020:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 759.272 Laporan,

atau turun 9,7 persen dibandingkan September 2020 (m-to-m),

atau turun 28,6 persen dibandingkan Oktober 2019 (y-on-y).

A. LTKM = 5.319 Laporan, turun 2,0 persen (m-to-m), atau turun 37,9 persen (y-on-y).

B. LTKT = 224.491 Laporan, turun 9,5 persen (m-to-m), atau turun 27,4 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 2.179 Laporan, turun 27,8 persen (m-to-m), atau turun 48,5 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 527.283 Laporan, turun 9,8 persen (m-to-m), atau turun 28,9 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2020: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. Oktober 2020 sebanyak 5.648 HA yang terkait dengan 27.249 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.559 HA yang terkait dengan 11.124 LTKM.

- Inquiry = 3.089 HA yang terkait dengan 16.125 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 3.129 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 247 HA yang terkait dengan 881 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 168 Laporan.

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Oktober 2020):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2020 sebanyak 400 HA

yang terkait dengan 4.101 LTKM.

A. HA - Proaktif = 147 HA yang terkait dengan 1.584 LTKM.

- Inquiry = 253 HA yang terkait dengan 2.517 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 278 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 34 HA yang terkait dengan 333 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 16 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama Oktober 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.319 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 266 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 2,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan September 2020 lalu (m-to-m), atau lebih rendah 37,9 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Oktober 2019 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2020 telah mencapai sebanyak 558.933 LTKM atau bertambah 10,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Oktober 2020 tercatat sebanyak 495.009 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 530,0 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020) tercatat sebanyak 434 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 58,0 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 42,0 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (48,7 persen), Jawa Barat (10,2 persen), dan Kepulauan Riau (9,1 persen).

• Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 84,8 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020) adalah perorangan, sedangkan 15,2 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,9 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (34,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (64,3 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020), diketahui bahwa sebanyak 39,6 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 60,4 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (51,6 persen), Korupsi (14,1 persen), dan Narkotika (6,8 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau dengan mata uang

asing yang nilainya setara, yang dilakukan

baik dalam satu kali Transaksi maupun

beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)

hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang

dari profil, karakteristik, atau kebiasaan

pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang

bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa

yang patut diduga dilakukan dengan

tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau

batal dilakukan dengan menggunakan

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh

PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

karena melibatkan Harta Kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.”


Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Oktober 2020

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d. Oktober 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Oktober 2020.

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019 s.d.

Des-2019Sep-2020

Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36.309 186.991 5.412 30.926 40.206 4.388 2.900 31.836 259.033 295.342 140

Ø Bank Umum 36.022 183.987 5.376 30.337 39.537 4.371 2.874 31.577 255.101 291.123 103

¤ Bank Milik Negara 11.096 69.256 2.787 9.368 14.195 1.059 515 6.584 90.035 101.131 4

¤ Bank Swasta 12.540 95.082 2.274 18.209 21.961 3.053 2.190 22.702 139.745 152.285 53

¤ Bank Pembangunan

Daerah

8.614 11.801 182 1.407 1.810 118 73 1.129 14.740 23.354 26

¤ Bank Asing 2.615 4.612 105 1.085 1.265 115 74 959 6.836 9.451 12

¤ Bank Campuran 1.157 3.236 28 268 306 26 22 203 3.745 4.902 8

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 3.004 36 589 669 17 26 259 3.932 4.219 37

Non Bank 27.615 174.494 3.156 32.486 38.381 1.932 2.419 23.101 235.976 263.591 294

Ø Pasar Modal 1.088 6.357 115 1.395 1.820 70 245 1.489 9.666 10.754 44

Ø Asuransi 2.939 29.171 325 2.966 3.363 199 201 2.384 34.918 37.857 40

Ø Dana Pensiun 1 27 3 28 38 1 2 19 84 85 3

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

1.435 50.403 281 3.176 3.765 165 114 1.406 55.574 57.009 29

Ø Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing

22.122 69.182 1.936 19.155 22.455 810 1.125 10.957 102.594 124.716 113

Ø Money Remittance/KUPU 30 16.942 483 5.421 6.552 641 692 6.401 29.895 29.925 50

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 2.272 11 134 155 8 18 226 2.653 2.653 9

Ø Koperasi 0 122 1 171 172 4 1 18 312 312 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 16 1 40 58 34 21 201 275 275 5

Ø Perusahaan Modal

Ventura

0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Ø Lembaga Pembiayaan

Ekspor

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0

Total LTKM 63.924 361.485 8.568 63.412 78.587 6.320 5.319 54.937 495.009 558.933 434

Tahun 2020Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2003

s.d. Oktober-2020

Jumlah PJK

Pelapor 2020

(s.d. Oktober-

2020)Tahun

2011-2018

Tahun 2019

Jumlah

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010


9.156

14.211

1.499

695

381

400

983

3.551

9

5.652

10.433

3.040

270

32

50.340

1.387

1.568

1.077

327

145

36

136

367

0

179

2.765

4

0

0

7.991

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU

5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020

Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan

Oktober 2019 s.d. Oktober 2020

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

8.568 8.501 6.674 5.780 6.181 5.717 5.089 4.390 6.320 5.779 4.935 5.427 5.319

-0,8

-21,5

-13,4 6,9-7,5

-11,0

-13,7

44,0-8,6

-14,6

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20

2020

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

10,0 -2,0

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor

Tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)

Bank

31.836

58%

Non Bank

23.101

42%

54,937LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor

yang Menyampaikan LTKM


Bank

140

32%

Non Bank

294

68%

434PJK


Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2016 s.d. Oktober 2020

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020

302.176 358.325425.409

503.996558.933

48.668 56.149 67.084 78.587 54.937

18,6%

18,7%

18,5%

10,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

48.668

56.149

67.084

78.587

54.937

4.056 4.679 5.5906.549 5.494

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan


Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada

tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2015 s.d. Oktober 2020

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2015 s.d. Oktober 2020

48.668

56.149

67.084

78.587

54.937

25.507

31.085

32.857

40.206

31.836

23.16125.064

34.227 38.381

23.101

2016 2017 2018 2019 2020

Bank + Non Bank Bank Non Bank

4.055,7

4.679,1

5.590,3

6.548,9

5.493,7

2016

2017

2018

2019

2020


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. Oktober 2020

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan

pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai

laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu

terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap

jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif

tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 65 369 561 22 34 306 0,6 -35,3 -47,7 -17,1

Sumatera Utara 347 2.029 2.619 291 234 2.377 4,3 24,4 -32,6 17,2

Sumatera Barat 25 336 374 9 15 137 0,2 -40,0 -40,0 -59,2

Sumatera Selatan 152 1.103 1.338 166 141 1.168 2,1 17,7 -7,2 5,9

Bengkulu 4 87 105 10 10 54 0,1 0,0 150,0 -37,9

Jambi 42 314 413 23 46 353 0,6 -50,0 9,5 12,4

Riau 91 561 675 38 91 498 0,9 -58,2 0,0 -11,2

Kepulauan Riau 401 3.798 4.637 604 839 4.983 9,1 -28,0 109,2 31,2

Lampung 97 846 974 60 49 486 0,9 22,4 -49,5 -42,6

Kep Bangka Belitung 13 128 158 15 9 119 0,2 66,7 -30,8 -7,0

Banten 390 2.411 2.896 223 198 1.859 3,4 12,6 -49,2 -22,9

DKI Jakarta 3.873 31.021 37.173 2.527 2.265 26.764 48,7 11,6 -41,5 -13,7

Jawa Barat 1.280 7.980 9.439 533 505 5.630 10,2 5,5 -60,5 -29,4

Jawa Tengah 227 1.858 2.328 138 149 1.458 2,7 -7,4 -34,4 -21,5

Jawa Timur 410 4.171 5.124 314 250 2.702 4,9 25,6 -39,0 -35,2

DI Yogyakarta 94 473 573 29 26 313 0,6 11,5 -72,3 -33,8

Bali 88 724 870 40 62 620 1,1 -35,5 -29,5 -14,4

Nusa Tenggara Barat 57 275 337 10 16 140 0,3 -37,5 -71,9 -49,1

Nusa Tenggara Timur 29 102 132 4 2 58 0,1 100,0 -93,1 -43,1

Maluku 65 127 174 8 4 93 0,2 100,0 -93,8 -26,8

Maluku Utara 6 47 74 3 13 62 0,1 -76,9 116,7 31,9

Kalimantan Barat 112 742 1.161 52 38 515 0,9 36,8 -66,1 -30,6

Kalimantan Timur 162 861 1.754 98 135 1.239 2,3 -27,4 -16,7 43,9

Kalimantan Tengah 31 210 404 9 11 223 0,4 -18,2 -64,5 6,2

Kalimantan Selatan 75 377 836 38 23 516 0,9 65,2 -69,3 36,9

Kalimantan Utara 16 40 153 2 1 27 0,0 100,0 -93,8 -32,5

Sulawesi Utara 28 314 382 17 11 168 0,3 54,5 -60,7 -46,5

Sulawesi Selatan 181 1.209 1.615 58 55 987 1,8 5,5 -69,6 -18,4

Sulawesi Tengah 78 344 455 22 23 270 0,5 -4,3 -70,5 -21,5

Sulawesi Tenggara 15 155 195 15 16 336 0,6 -6,3 6,7 116,8

Sulawesi Barat 1 13 19 0 0 9 0,0 n.a. -100,0 -30,8

Gorontalo 8 49 70 1 2 57 0,1 -50,0 -75,0 16,3

Papua 77 289 465 37 41 371 0,7 -9,8 -46,8 28,4

Papua Barat 28 49 104 11 5 39 0,1 120,0 -82,1 -20,4

Total LTKM 8.568 63.412 78.587 5.427 5.319 54.937 100,0 2,0 -37,9 -13,4

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM % Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)

Perkembangan Oktober-

2020

(dalam Persen)


Ga

mb

ar

1.

Pe

me

taa

n P

rop

insi

Me

nu

rut

Ka

teg

ori

Pe

rse

nta

se K

um

ula

tif LT

KM

Pe

rio

de

Ta

hu

n 2

020

(s.

d.

Ok

tob

er

202

0)

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Ca

tata

n :

Ju

mla

h L

TKM

dih

itu

ng

be

rda

sark

an

Lo

ka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TKM

tid

ak M

en

ce

rmin

ka

n T

erja

din

ya

Tin

da

k P

ida

na

.


Tabel 3


Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Oktober 2020

Tabel 4


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. Oktober 2020

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 7.707 55.947 69.509 4.549 4.338 46.612 84,8 -4,6 -43,7 -16,7

Ø Laki-Laki 5.216 36.309 45.468 2.992 2.904 30.707 65,9 -2,9 -44,3 -15,4

Ø Perempuan 2.491 19.638 24.041 1.557 1.434 15.905 34,1 -7,9 -42,4 -19,0

Perusahaan/Korporasi 861 7.465 9.078 878 981 8.325 15,2 11,7 13,9 11,5

Total LTKM 8.568 63.412 78.587 5.427 5.319 54.937 100,0 -2,0 -37,9 -13,4

Jenis Kategori Terlapor


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(dalam Persen)

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 2.493 16.869 21.295 1.495 1.401 15.776 33,8 -6,3 -43,8 -6,5

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1.981 12.070 15.831 1.008 1.035 10.064 21,6 2,7 -47,8 -16,6

Ø Ibu Rumah Tangga 459 4.145 5.004 292 303 3.284 7,0 3,8 -34,0 -20,8

Ø Pedagang 481 3.354 4.034 482 472 3.736 8,0 -2,1 -1,9 11,4

Ø PNS (termasuk pensiunan) 563 4.207 5.136 289 271 3.043 6,5 -6,2 -51,9 -27,7

Ø Pelajar/Mahasiswa 233 2.343 2.782 285 279 2.570 5,5 -2,1 19,7 9,7

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 197 1.644 1.966 96 76 1.207 2,6 -20,8 -61,4 -26,6

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)228 1.257 1.547 93 69 928 2,0 -25,8 -69,7 -26,2

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah193 1.396 1.653 62 45 744 1,6 -27,4 -76,7 -46,7

Ø Profesional dan Konsultan 143 1.030 1.258 46 50 570 1,2 8,7 -65,0 -44,7

Ø Pengajar dan Dosen 38 311 397 19 23 270 0,6 21,1 -39,5 -13,2

Ø Petani dan Nelayan 18 178 223 10 20 223 0,5 100,0 11,1 25,3

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan22 196 236 9 15 167 0,4 66,7 -31,8 -14,8

Ø Pegawai Bank 19 118 152 6 3 103 0,2 -50,0 -84,2 -12,7

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya

30 165 184 2 3 56 0,1 50,0 -90,0 -66,1

Ø Pengurus Parpol 3 33 37 5 1 33 0,1 -80,0 -66,7 0,0

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok

keagamaan

2 28 33 1 2 11 0,0 100,0 0,0 -60,7

Ø Pengurus/Pegawai

LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya

1 7 8 1 1 8 0,0 0,0 0,0 14,3

Ø Pegawai Money Changer 0 21 21 0 3 5 0,0 n.a. n.a. -76,2

Ø Pengrajin 1 1 3 0 0 1 0,0 n.a. -100,0 0,0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 602 6.574 7.709 348 266 3.813 8,2 -23,6 -55,8 -42,0

Total Terlapor Perseorangan 7.707 55.947 69.509 4.549 4.338 46.612 100,0 -4,6 -43,7 -16,7

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(dalam Persen)


Tabel 5


Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. Oktober 2020

Tabel 6


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. Oktober 2020

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1.893 13.899 17.345 1.407 1.367 14.101 30,3 -2,8 -27,8 1,5

Ø Usia 30 - 40 tahun 2.023 15.265 19.144 1.399 1.423 14.384 30,9 1,7 -29,7 -5,8

Ø Usia 40 - 50 tahun 1.884 13.339 16.599 906 842 9.608 20,6 -7,1 -55,3 -28,0

Ø Usia 50 - 60 tahun 1.286 9.245 11.239 576 487 5.963 12,8 -15,5 -62,1 -35,5

Ø Usia Diatas 60 tahun 580 3.719 4.604 254 218 2.518 5,4 -14,2 -62,4 -32,3

Ø Tidak Teridentifikasi 41 480 578 7 1 38 0,1 -85,7 -97,6 -92,1

Total Terlapor Perseorangan 7.707 55.947 69.509 4.549 4.338 46.612 100,0 -4,6 -43,7 -16,7

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(dalam Persen)

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 2.773 19.930 24.288 2.059 2.092 21.756 39,6 1,6 -24,6 9,2

Ø Penipuan 1.040 7.619 9.801 1.248 1.092 11.226 51,6 -12,5 5,0 47,3

Ø Korupsi 668 3.963 4.580 241 273 3.073 14,1 13,3 -59,1 -22,5

Ø Narkotika 309 894 1.257 155 126 1.471 6,8 -18,7 -59,2 64,5

Ø Di Bidang Perpajakan 113 1.319 1.481 101 127 1.287 5,9 25,7 12,4 -2,4

Ø Terorisme 60 478 660 46 129 1.000 4,6 180,4 115,0 109,2

Ø Perjudian 169 2.611 2.907 114 96 955 4,4 -15,8 -43,2 -63,4

Ø Penggelapan 90 853 959 31 44 555 2,6 41,9 -51,1 -34,9

Ø Di Bidang Perbankan 53 409 571 8 49 518 2,4 512,5 -7,5 26,7

Ø Pencurian 5 40 67 5 7 279 1,3 40,0 40,0 597,5

Ø Di Bidang Pasar Modal 4 21 52 19 30 330 1,5 57,9 650,0 1.471,4

Ø Penyuapan 98 610 686 34 48 292 1,3 41,2 -51,0 -52,1

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 29 53 71 2 2 44 0,2 0,0 -93,1 -17,0

Ø Di Bidang Kehutanan 1 19 28 1 0 18 0,1 -100,0 -100,0 -5,3

Ø Prostitusi 0 8 8 0 0 8 0,0 n.a. n.a. 0,0

Ø Di Bidang Asuransi 0 20 21 2 0 6 0,0 -100,0 n.a. -70,0

Ø Di Bidang Kelautan 0 3 3 0 0 3 0,0 n.a. n.a. 0,0

Ø Penyelundupan Barang 7 19 27 0 1 8 0,0 n.a. -85,7 -57,9

Ø Pemalsuan Uang 0 5 6 3 1 6 0,0 -66,7 n.a. 20,0

Ø Penculikan 0 2 2 0 0 1 0,0 n.a. n.a. -50,0

Ø Perdagangan Manusia 1 274 274 0 0 27 0,1 n.a. -100,0 -90,1

Ø Psikotropika 0 4 4 0 0 2 0,0 n.a. n.a. -50,0

Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 0 0 3 0,0 n.a. n.a. 200,0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0Ø Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara 4

tahun atau lebih126 701 818 49 67 644 3,0 36,7 -46,8 -8,1

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll5.795 43.482 54.299 3.368 3.227 33.181 60,4 -4,2 -44,3 -23,7

Total LTKM 8.568 63.412 78.587 5.427 5.319 54.937 100,0 -2,0 -37,9 -13,4

Dugaan Tindak Pidana Asal


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(dalam Persen)


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,

Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama

Oktober 2020 sebanyak 224.491 LTKT, dengan rata-rata

penerimaan sebanyak 11.225 laporan/hari (1 bulan =

20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,

jumlah tersebut menurun 9,5 persen (m-to-m), atau tercatat

turun 27,4 persen jika dibandingkan jumlah pada Oktober

2019 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun

2020 (s.d. September 2020) tercatat sebanyak 2,3 juta

laporan yang dilaporkan oleh 496 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2020,

PPATK mencatat telah menerima sebanyak 32,6 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT

disampaikan oleh PJK Bank (98,7 persen), utamanya PJK

Bank Umum (98,5 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami

penambahan sebesar 126,0 persen atau sebanyak 24 juta

laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. Oktober 2020

309.1

37

268.0

08

272.2

54

286.9

01

228.5

62

265.1

25

223.8

33

188.7

74

217.9

82

232.7

16

219.8

89

248.0

42

224.4

91

-13,3 1,6 5,4-20,3 16,0

-15,6

-15,7 15,56,8 -5,5

12,8 -9,5

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Oc

t-19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Fe

b-2

0

Ma

r-2

0

Ap

r-20

Ma

y-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Au

g-2

0

Se

p-2

0

Oc

t-20

2020LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan

dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.”


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


s.d. Oktober 2020

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT



- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020.

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8.620.893 18.409.580 305.467 2.564.771 3.096.589 243.950 221.308 2.305.503 23.811.672 32.432.565 354

Ø Bank Umum 8.619.074 18.369.186 305.068 2.559.264 3.091.514 243.539 220.990 2.301.639 23.762.339 32.381.413 105

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1.819 40.394 399 4.386 5.075 411 318 3.864 49.333 51.152 249

Non Bank 10.530 100.145 3.670 26.111 33.434 4.092 3.183 30.812 164.391 174.921 142

Ø Pasar Modal 44 51 0 12 14 0 3 16 81 125 4

Ø Asuransi 165 1.225 0 6 6 0 0 0 1.231 1.396 0

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

3 890 0 8 21 4 1 17 928 931 7

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9.972 88.878 2.748 20.234 24.593 2.494 2.451 21.593 135.064 145.036 104

Ø Money Remittance/KUPU 346 8.804 922 5.851 8.800 1.238 502 6.642 24.246 24.592 24

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 87 0 0 0 33 21 444 531 531 2

Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 323 205 2.100 2.307 2.307 1

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8.631.423 18.509.725 309.137 2.590.882 3.130.023 248.042 224.491 2.336.315 23.976.063 32.607.486 496

Tahun 2019 Tahun 2020

Tahun 2011-

2018

Jumlah

PJK Pelapor

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Oktober-

2020

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



21.105.13223.956.995

27.141.14830.271.171

2.757.236 2.851.863 3.184.153 3.130.023 2.336.315

13,5%

13,3%

11,5%

7,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)


LAPORAN PEMBAWAAN

UANG TUNAI

(LPUT) LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

• Selama Oktober 2020, belum terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

• Jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Oktober 2020 tercatat sebanyak 27.399 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,9 persen) dan Batam (32,2 persen).

• Selain menerima LPUT, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dan pembawaan uang tunai mencurigakan dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Oktober 2020, tercatat terjadi 486 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 23 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 49,6 persen atau sebanyak 241 pelanggaran. Selain pelaporan pelanggaran, PPATK juga menerima 21 laporan pembawaan uang tunai mencurigakan yang terjadi di Soekarno Hatta.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. Oktober 2020


- Terdapat update atas statistik sebelumnya berdasarkan pelaporan DJBC yang diterima PPATK per Oktober 2020

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2.683 4.987 68 353 1.009 0 0 159 6.155 8.838

Ø Soekarno Hatta 2.866 10.641 338 1.510 2.492 0 0 682 13.815 16.681

Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14

Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53

Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 827 39 230 464 0 0 66 1.357 1.407

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 1 3 10

Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7

Ø Balikpapan 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø Pontianak 0 17 0 4 6 0 0 2 25 25

Ø Pekanbaru 0 17 0 1 1 0 0 0 18 18

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 13 0 1 7 0 0 0 20 20

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø Yogyakarta 0 8 0 0 1 0 0 1 10 10

Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13

Ø Entikong 0 19 2 5 11 0 0 2 32 32

Ø Kuala Namu 0 41 0 5 8 0 0 0 49 49

Ø Juanda 0 28 0 8 15 0 0 4 47 47

Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Atambua 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Kupang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Nunukan 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Makassar 0 1 0 2 2 0 0 0 3 3

Ø Sintete 0 6 0 8 8 0 0 0 14 14

Ø Banda Aceh 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Bengkalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LPUT 5.711 16.747 447 2.127 4.024 0 0 917 21.688 27.399

Lokasi Pelaporan



Jumlah Jan 2006

s.d. Oktober-2020Tahun

2011-2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2019

Jumlah

Tahun 2020

UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”


Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT



- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020.

8.83816.681

1453116

1.4075102772518201271013324947131331410

0 5.000 10.000 15.000 20.000

BatamSoekarno Hatta

BandungTanjung Balai Karimun

Tj. PinangNgurah Rai Denpasar

DumaiTeluk Bayur

Teluk NibungMedan

BalikpapanPontianak

PekanbaruSemarang (Tj. Emas)

LombokPalembangYogyakarta

MataramEntikong

Kuala NamuJuandaTarakan

AtambuaKupang

NunukanMakassar

SinteteBanda Aceh

Bengkalis

14.837

22.141 22.458

26.482 27.399

917 7.304 317 4.024 917

49,2%

1,4%17,9%

3,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 241 49,6%

Soekarno Hatta 60 12,3%

Batam 49 10,1%

Kuala Namu 66 13,6%

Pekan Baru 15 3,1%

Pontianak 8 1,6%

Medan 6 1,2%

Tarakan 4 0,8%

Dumai 3 0,6%

Bandung 3 0,6%

Tj. Pinang 2 0,4%

Teluk Bayur 4 0,8%

Tj. Balai Karimun 3 0,6%

Halim Perdana Kusumah 1 0,2%

Teluk Nibung 1 0,2%

Juanda 1 0,2%

Mataram 1 0,2%

Palembang 2 0,4%

Atambua 5 1,0%

Bengkalis 2 0,4%

Tj. Emas 1 0,2%

Sintete 1 0,2%

Entikong 7 1,4%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai486 100,0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Oktober-

2020

241

60

49

66

15

8

6

4

3

3

2

4

3

1

1

1

1

2

5

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang

Atambua


LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA

BARANG DAN JASA

(LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat

(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei

2012.

• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan

kepada PPATK selama Oktober 2020 tercatat bertambah

sebanyak 2.179 Laporan, atau menurun sebesar 27,8 persen

(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau

lebih rendah 48,5 persen dibandingkan jumlah pada Oktober

2019 (y-on-y).

• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan

sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga

Oktober 2020 telah mencapai 300.419 laporan yang berasal dari

962 PBJ.

• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.

Oktober 2020, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan

berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 167.379

laporan atau 55,7 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan

Bermotor sebanyak 118.329 laporan atau 39,4 persen,

Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 10.592 laporan

atau 3,5 persen, Balai Lelang sebanyak 4.053 laporan atau 1,3

persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan

atau 0,0 persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. Oktober 2020

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Sep-20Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 141.050 2.035 14.150 16.436 1.190 1.028 9.893 167.379 607

Ø Pedagang Kendaraan

Bermotor88.290 1.650 14.851 18.593 1.334 732 11.446 118.329 265

Ø Pedagang Perhiasan/logam

mulia4.647 403 2.396 3.114 367 310 2.831 10.592 13

Ø Balai Lelang 1.837 140 650 975 129 109 1.241 4.053 73

Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 235.890 4.228 32.047 39.118 3.020 2.179 25.411 300.419 962

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d.

Oktober-2020

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

(PBJ)

Tahun

2012-2018

Tahun 2019Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

Oktober-2020

Tahun 2020

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga

keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia

jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat

pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak

di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.”


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor

Mei 2012 s.d. Oktober 2020

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ


607

265

13

73

4

167.379

118.329

10.592

4.053

4

Perusahaan Properti

Pedagang

Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam

mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Perusahaan

Properti

9.893

39%

Pedagang

Kendaraan

Bermotor

11.446

45%

Perhiasan /

logam mulia

129

5%

Balai Lelang

1.241

5%

Barang Seni /

Antik

0

0%


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN

TRANSFER DANA

DARI/KE LUAR NEGERI

(LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

• Hingga akhir Oktober 2020 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.

• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (41 persen), diikuti LTKL KUPU (31 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (28 persen).

• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Oktober 2020 sebanyak 49,9 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 609,0 ribu laporan atau sebanyak 30,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 32,9 juta Laporan atau 65,8 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 17,1 juta Laporan atau 34,2 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.682 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp935 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer

dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-

12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata

Cara Penyampaian LTKL bagi

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar

Negeri adalah rangkaian kegiatan

yang dimulai dengan perintah dari

Pengirim Asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah Dana dari

dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan

dalam Perintah Transfer Dana

sampai dengan diterimanya Dana

oleh Penerima.

Grafik 17

Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

52,1%

NON

BANK

UMUM

47,9%

Grafik 16

Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

96

51%

NON BANK

UMUM

94

49%


Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2020

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


SWIFT28%

NON SWIFT41%

KUPU31%

Outgoing17.080.778

34%Incoming

32.856.391 66%

Outgoing28.729.531.662.582.300

48%

Incoming30.721.510.349.733.500

52%


Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)

Periode Oktober 2019 s.d. Oktober 2020

Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank


Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank


255

194

243 238

197 197

67

158

206217 208 219

192

486

361

479463

441

481

134

411 402 399

319

365

335


Outgoing Incoming

404

287

460

363

317

338

146

284

339339

285

334

303

382

316

475

367 341399

155

350378

388

340

393

315


Outgoing Incoming

1.583

1.476

1.895

1.5231.608

1.716

2.196

1.801

1.641 1.564

1.3691.528

1.573

785

874991

791 773 829

1.160

852941 973

1.066 1.075939


Outgoing Incoming


LAPORAN

PENUNDAAN TRANSAKSI

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini

perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Oktober 2020.

• Selama Oktober 2020, terdapat pelaporan 6 LPT oleh PJK

kepada PPATK.

• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah

keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013

hingga Oktober 2020 tercatat tetap sebanyak 3.088 laporan.

• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2020 (s.d.

Oktober 2020) dilakukan oleh PJK Bank (86,5 persen),

terutama Bank Swasta (63,5 persen) dan Bank Campuran

(17,3 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa

Transfer (30,8 persen) dan Tarik/Setor Tunai (25 persen). Dilihat

dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan

(90,4 persen) dengan profesi utama sebagai

Pengusaha/Wiraswasta (40,4 persen) dan Pegawai Swasta

(36,5 persen).

• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi

yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020) bernilai

dibawah Rp100 juta (82,7 persen). Sejalan dengan hal

tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian

besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 78,8

persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum

memenuhi aspek materil.

• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas

dari transaksi yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. Oktober

2020) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (82,7 persen), Banten

(13,5 persen), dan Jawa Timur (1,9 persen).

• Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa

terdapat 17,3 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum

teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi

pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU

TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah

teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya,

sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

(53,8 persen).

UU TPPU

Pasal 26

Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak

penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal

Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang

patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang

berasal dari hasil tindak

pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

b. memiliki rekening untuk

menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut

diduga menggunakan

Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan

Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam berita acara penundaan

Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan

memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi

kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK

dengan melampirkan berita

acara penundaan Transaksi

dalam waktu paling lama 24

(dua puluh empat) jam

terhitung sejak waktu

penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan

penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) PPATK wajib

memastikan pelaksanaan

penundaan Transaksi dilakukan

sesuai dengan Undang-Undang

ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi

telah dilakukan sampai dengan

hari kerja kelima, penyedia jasa

keuangan harus memutuskan

akan melaksanakan Transaksi

atau menolak Transaksi

tersebut.


Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Oktober 2019 s.d. Oktober 2020

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK


s.d. Oktober 2020

Tabel 12


Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. Oktober 2020

Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24

jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

8

1

6

4 4

0

5

0

5 5

10

13

6


Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 7 63 67 12 5 45 86,5 -58,3 -28,6 -28,6

Ø Bank Negara 0 13 14 0 1 3 5,8 n.a. n.a. -76,9

Ø Bank Swasta 5 40 40 12 2 33 63,5 -83,3 -60,0 -17,5

Ø BPD 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Bank Asing 1 1 1 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Ø Bank Campuran 1 6 9 0 2 9 17,3 n.a. 100,0 50,0

Non Bank 1 9 12 1 1 7 13,5 0,0 0,0 -22,2

Ø Asuransi 1 9 12 0 1 5 9,6 n.a. 0,0 -44,4

Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 1 1,9 n.a. n.a. n.a.

Ø E-money 0 0 0 1 0 1 1,9 -100,0 n.a. n.a.

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8


2020

(Dalam Persen)Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT % Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi1 4 6 1 2 7 13,5 100,0 100,0 75,0

Aspek Formil terpenuhi, namun

Aspek Materil tidak terpenuhi7 64 69 12 3 41 78,8 -75,0 -57,1 -35,9

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 1 1 1,9 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil

tidak terpenuhi0 4 4 0 0 3 5,8 n.a. n.a. -25,0

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(Dalam Persen)


Tabel 13


Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. Oktober 2020

Tabel 14


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. Oktober 2020

Tabel 15


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. Oktober 2020

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 1 10 11 6 0 16 30,8 -100,0 -100,0 60,0

Tarik/Setor Tunai 5 39 42 4 2 13 25,0 -50,0 -60,0 -66,7

Internet Banking 0 0 0 0 0 2 3,8 n.a. n.a. n.a.

Polis Asuransi 1 5 7 0 0 2 3,8 n.a. -100,0 -60,0

Saham 0 0 0 0 0 1 1,9 n.a. n.a. n.a.

Remittance 1 2 2 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

SMS/Mobile Banking 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Incoming 0 0 1 0 3 7 13,5 n.a. n.a. n.a.

Outgoing 0 2 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 0 9 9 2 1 6 11,5 -50,0 n.a. -33,3

Tidak Terisi 0 5 5 1 0 5 9,6 -100,0 n.a. 0,0

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 8 69 76 13 6 47 90,4 -53,8 -25,0 -31,9

Ø Pegawai Swasta 0 15 16 3 3 19 36,5 0,0 n.a. 26,7

Ø Pengusaha/Wiraswasta 5 32 35 8 1 21 40,4 -87,5 -80,0 -34,4

Ø Pedagang 0 5 5 0 1 2 3,8 n.a. n.a. -60,0

Ø PNS 1 3 5 0 0 1 1,9 n.a. -100,0 -66,7

Ø Ibu Rumahtangga 0 7 7 0 1 1 1,9 n.a. n.a. -85,7

Ø Profesional 1 1 1 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Ø PEPS 0 1 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Buruh 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø TNI/POLRI (Termasuk

Pensiunan)0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Pelajar/Mahasiswa 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 1 0 2 3,8 -100,0 n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi 1 4 4 1 0 1 1,9 -100,0 -100,0 -75,0

Korporasi 0 3 3 0 0 5 9,6 n.a. n.a. 66,7

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


2020

(Dalam Persen)

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 6 59 62 12 3 43 82,7 -75,0 -50,0 -27,1

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 1 9 11 1 1 5 9,6 0,0 0,0 -44,4

Ø Diatas Rp1 miliar 1 4 6 0 2 4 7,7 n.a. 100,0 0,0

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8


2020

(Dalam Persen)

% Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)

Kategori Nominal Transaksi

Jumlah LPT


Tabel 16


Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. Oktober 2020

Tabel 17


Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. Oktober 2020

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 8 65 70 10 4 43 82,7 -60,0 -50,0 -33,8

BANTEN 0 1 2 3 1 7 13,5 -66,7 n.a. 600,0

JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 1 1,9 n.a. n.a. n.a.

DIY 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SUMBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

JAMBI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULTRA 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

JAWA BARAT 0 4 4 0 1 1 1,9 n.a. n.a. -75,0

SUMUT 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

NTB 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALTENG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SUMSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALTIM 0 2 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

NTT 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KEPRI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 0 4 4 0 0 3 5,8 n.a. n.a. -25,0

Pertimbangan (1) dan (3) 1 1 1 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (1) saja 0 11 13 0 1 6 11,5 n.a. n.a. -45,5

Pertimbangan (2) saja 5 43 44 6 3 28 53,8 -50,0 -40,0 -34,9

Pertimbangan (3) saja 0 0 3 6 0 6 11,5 -100,0 n.a. n.a.

Pertimbangan (1)/(2)/(3) 2 13 14 1 2 9 17,3 100,0 0,0 -30,8

Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8

Alasan Penundaan Transaksi


Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(Dalam Persen)


HASIL ANALISIS

(HA) • Selama Oktober 2020, PPATK telah menyampaikan kepada

Penyidik sebanyak 48 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 380 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 15 HA (31,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 139 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 33 HA (68,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 241 laporan.

• Selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 400 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.101 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 147 HA (36,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.584 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 253 HA (63,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.517 laporan.

• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Oktober 2020, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 4.217 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 24.139 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 1.387 HA (32,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.273 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.830 HA (67,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 15.866 laporan.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2020, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 5.648 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 27.249 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.559 HA (45,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11.124 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 3.089 HA (54,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16.125 laporan.

• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 166 HA (62,5 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut turun 19,4 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 206 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 19,4 persen.

• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2003 s.d. Oktober 2020, jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 3.129 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ditjen Pajak, yaitu masing-masing sebanyak 708 IHA (22,6 persen) dan 416 IHA (13,3 persen).

ANALISIS &

PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan

informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan

informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau

pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

d. berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK;

e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

f. berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar

negeri;

g. meneruskan informasi dan/atau hasil

analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun di luar negeri;

h. menerima laporan dan/atau informasi dari

i. masyarakat mengenai adanya dugaan

tindak pidana Pencucian Uang;

j. meminta keterangan kepada Pihak

Pelapor dan pihak lain yang terkait

dengan dugaan tindak pidana Pencucian

Uang;

k. merekomendasikan kepada instansi

penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan

atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. meminta penyedia jasa keuangan untuk

m. menghentikan sementara seluruh atau

sebagian Transaksi yang diketahui atau

dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

n. meminta informasi perkembangan

penyelidikan dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

dan tindak pidana Pencucian Uang;

o. mengadakan kegiatan administratif lain

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan

p. meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.”


Tabel 18

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA

Januari 2003 s.d. Okober 2020

Keterangan:

- Cut off data per 31 Oktober 2020.

- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.

- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak

diperhitungkan sebagai HA.

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1.172 1.044 18 151 196 6 15 147 1.387 2.559

Ø LTKM Terkait 2.851 4.808 188 1.614 1.881 173 139 1.584 8.273 11.124

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 2.141 33 316 436 23 33 253 2.830 3.089

Ø LTKM Terkait 259 9.309 443 3.057 4.040 517 241 2.517 15.866 16.125

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1.431 3.185 51 467 632 29 48 400 4.217 5.648

Ø LTKM Terkait 3.110 14.117 631 4.671 5.921 690 380 4.101 24.139 27.249

Tahun 2011-

2018

Tahun 2019

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)



Jumlah Jan

2003 s.d.

Oktober-2020

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2020

Grafik 25

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA


435414

498

632

400

103130

164196

147

332284

334

436

253

2016 2017 2018 2019 2020

HA per-Tahun Proaktif Inquiry


Tabel 19

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 1.214 13 189 259 18 15 146 1.619 1.619

Ø KEJAKSAAN SAJA 104 517 7 46 52 1 19 69 638 742

Ø KPK SAJA 0 847 18 125 159 3 7 87 1.093 1.093

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99

Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1.327 52 0 0 0 0 0 0 52 1.379

Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø DITJEN PAJAK 0 324 5 72 113 6 4 86 523 523

Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 33 5 20 29 1 1 7 69 69

Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 83 3 15 20 0 2 5 108 108

JUMLAH HA 1.431 3.185 51 467 632 29 48 400 4.217 5.648

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



Jumlah Jan

2003 s.d.

Oktober-2020Tahun 2011-

2018

Tahun 2019

Jumlah

Tahun 2020

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 1.602 28 206 253 9 30 166 2.021 2.601

Ø Penyuapan; 40 78 0 0 0 0 1 6 84 124

Ø Narkotika; 47 171 6 30 57 1 4 17 245 292

Ø Di bidang perbankan; 46 50 0 6 9 1 0 7 66 112

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 2 2 0 0 0 2 3

Ø Kepabeanan dan Cukai; 9 39 4 19 28 1 1 9 76 85

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 119 0 43 59 5 2 34 212 231

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 87 1 13 14 2 1 20 121 163

Ø Penipuan; 419 392 5 49 68 2 4 39 499 918

Ø Pemalsuan; 5 13 0 3 3 1 0 4 20 25

Ø Perjudian; 17 44 1 8 9 1 0 1 54 71

Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 307 5 72 113 6 4 86 506 513

Ø Di bidang kehutanan; 6 10 0 0 0 0 0 0 10 16

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 3 0 1 1 0 0 0 4 4

Ø Perdagangan orang; 0 24 0 3 3 0 1 2 29 29

Ø Di bidang lingkungan hidup; 0 1 0 4 5 0 0 2 8 8

Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 44 1 8 8 0 0 3 55 55

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 193 0 0 0 0 0 3 196 381

JUMLAH HA 1.431 3.185 51 467 632 29 48 400 4.217 5.648

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



Jumlah Jan

2003 s.d.

Oktober-2020

Tahun 2019Dugaan Tindak Pidana Asal

JumlahTahun 2011-

2018

Tahun 2020


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar

serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)

dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2015 292 568

2016 - -

2017 - -

2018 - -

2019 - -

2020

(Oktober-2020) - -

Jumlah 292 568

845 1.506 Jumlah 2003 - 2020

Tahun

Setelah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

435414

498

632

400

0 0 0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020

HA ke Penyidik HA Database


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

Oktober-

2019

Kumulatif s.d.

Oktober-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

September-

2020

Oktober-

2020

Kumulatif s.d.

Oktober-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 195 3 78 87 0 3 48 330 708

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 16 0 1 1 0 0 0 17 26

Ø Komisi Yudisial 5 30 0 0 0 0 0 0 30 35

Ø Bank Indonesia 8 33 0 2 4 0 1 2 39 47

Ø Ditjen Pajak 47 207 2 89 107 3 1 55 369 416

Ø Kementerian Luar Negeri 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 36 3 26 29 0 0 5 70 83

Ø Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan

6 6 1 2 3 0 1 2 11 17

Ø Kementerian Keuangan 39 173 4 12 14 0 8 13 200 239

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 8 0 1 1 0 0 0 9 10

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 3 0 1 2 0 0 0 5 6

Ø Badan Narkotika Nasional 12 12 0 3 4 0 0 0 16 28

Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 24 1 1 2 0 0 1 27 28

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 32 0 10 11 0 1 8 51 51

Ø Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI

0 14 1 12 14 0 0 1 29 29

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 20 0 1 1 0 0 0 21 21

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 13 0 2 2 0 0 0 15 15

Ø Kementerian Agama RI 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 30 3 6 6 0 0 1 37 37

Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8

Ø Bappenas 0 6 0 2 2 0 0 0 8 8

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 9 0 0 0 0 0 0 9 9

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Kesehatan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

Nasional

0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Badan Intelijen Negara 0 16 0 11 12 0 3 29 57 57

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 1 0 0 2 0 0 2 5 5

Ø Kementerian Perhubungan 0 4 0 1 1 0 0 1 6 6

Tahun 2020

Tahun 2011-

2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



Jumlah Jan

2003 s.d.

Oktober-2020

Tahun 2019Instansi

Jumlah

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

0 10 0 2 2 0 0 0 12 12

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 64 1 20 21 0 0 0 85 85

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 2 1 1 1 0 0 0 3 3

Ø SKK Migas 0 2 0 1 1 0 0 1 4 4

Ø Kementerian Pemuda dan

Olahraga

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Mahkamah Agung 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3

Ø LKPP 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø BAPPEBTI 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Sosial 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø BNPT 0 0 0 0 1 0 1 18 19 19

Ø Badan Pusat Statistik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Lainnya 6 705 18 180 229 0 8 90 1.024 1.030

JUMLAH IHA 563 1.725 38 468 563 3 27 278 2.566 3.129


KARAKTERISTIK TERLAPOR

BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)

• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2020

(s.d. Oktober 2020) yang berjumlah sebanyak 147 HA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan

(73,5 persen atau sebanyak 108 HA).

• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)

bernominal di bawah Rp1 Miliar, yakni sebesar 49 persen

atau sebanyak 72 HA.

• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta (38,8 persen atau 57 HA) dan Jawa

Barat (12,9 persen atau 19 HA).

Tabel 23

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Oktober 2020

Grafik 27

Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA


Oktober-

2019

Tahun 2019

(s.d. Oktober-

2019)

Jan-2019 s.d.

Des-2019

September-

2020Oktober-2020

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 15 136 172 6 9 108 73,5 50,0 -40,0 -20,6

Ø Laki-Laki 10 108 140 6 8 89 60,5 33,3 -20,0 -17,6

Ø Perempuan 5 28 32 0 1 19 12,9 n.a. -80,0 -32,1

Non Perorangan/Korporasi 3 15 24 0 6 39 26,5 n.a. 100,0 160,0

Total HA Proaktif 18 151 196 6 15 147 100,0 150,0 -16,7 -2,6

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Oktober-

2020)


2020

(Dalam Persen)

Dibawah

Rp1 Miliar

49,0

66%

Rp1 Miliar -

Rp2 Miliar

2,0

3%

Rp2 Miliar -

Rp3 Miliar

0,7

1%

Rp3 Miliar -

Rp4 Miliar

0,7

1%

Rp4 Miliar -

Rp5 Miliar

0,7

1%

Di atas

Rp5 Miliar

20,4

28

volume 128/thn x/2020 b u l l e t i n s t a t i s t i k · 2020. 12. 18. · jasa keuangan...

Documents