visi misi kemenpu

1

Visi dan Misi 2015 - 2020

ISU STRATEGIS

1. Isu Strategis Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.1. Tingginya alih fungsi lahan di kawasan-kawasan hutan dan pertanian yang

berubah menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun

permukiman;

1.2. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, tsunami, gempa bumi ,

longsor dan kekeringan, yang diperburuk dengan adanya dampak perubahan

iklim berupa kenaikan muka air laut dan siklus hidrologi yang ekstrim

1.3. Perlunya mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan akibat

pertumbuhan penduduk dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan

masyarakat

1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah di bagian barat dan timur Indonesia

serta masih banyaknya jumlah kawasan tertinggal di pulau Sumatra, Jawa,

Kalimantan, dan Sulawesi akibat belum meratanya infrastruktur

1.5. Makin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan yang belum

diimbangi dengan kualitas infrastruktur permukiman dan infrastruktur perkotaan

yang memadai yang ditandai dengan masih banyaknya kawasan kumuh

perkotaan kemacetan lalulintas dan tingginya PKL dan sektor informal

1.6. Berkurangnya luas kawasan hutan dan menurunnya proporsi RTH perkotaan di

daerah aliran sungai yang kritis;

1.7. Perlunya upaya peningkatan efektifitas implementasi rencana tata ruang dalam

proses pembangunan;

1.8. Dukungan penataan ruang dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan

dan daerah tertinggal; dan

1.9. Dukungan penataan ruang terhadap percepatan pembangunan di Papua, Papua

Barat dan NTT.

2. Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air

2.1. Pencapaian Target MDGs•

Selain tuntutan pencapaian target MDGs untuk memberikan akses air minum

aman bagi minimal 68% masyarakat Indonesia pada tahun 2015, juga menyusul

ketertinggalan dari negara-negara lain (Malaysia, misalnya), pengembangan

infrastruktur air minum harus lebih intensif dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Cipta Karya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ini merupakan tantangan

tersendiri untuk Direktorat Jenderal SDA untuk dapat mendukung penyediaan air

2


baku bagi penyediaan air minum tersebut sebelum tahun 2015, melalui

pembangunan ataupun rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia air baku.

2.2. Kapasitas Tampung

Berdasarkan data World Bank (2003), kapasitas tampung per kapita di Indonesia

masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia (52,31

m3/kapita) hanya lebih tinggi sedikit dibandingkan Ethiopia (38 m3/kapita).

Thailand, sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, sudah memiliki kapasitas

tampung per kapita yang jauh lebih tinggi (1.277 m3/kapita). Semakin

meningkatnya jumlah penduduk mengindikasikan semakin meningkatnya

kebutuhan akan air. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan dan

percepatan pembangunan waduk-waduk. Namun hal ini juga terkendala oleh

proses pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan waktu cukup lama,

ketersediaan lahan, dan kesiapan desain. Pada tahun 2010-2012, realisasi

penyelesaian waduk masih terlihat sangat kecil sehingga perlunya percepatan

pembangunan waduk.

Thailand, sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, sudah memiliki kapasitas

tampung per kapita yang jauh lebih tinggi (1.277 m3/kapita). Semakin

meningkatnya jumlah penduduk mengindikasikan semakin meningkatnya

kebutuhan akan air. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan dan

percepatan pembangunan waduk-waduk. Namun hal ini juga terkendala oleh

proses pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan waktu cukup lama,

ketersediaan lahan, dan kesiapan desain. Saat ini, Indonesia memiliki 284

bendungan besar dengan total tampungan sebesar 12,4 miliar meter kubik (±50

m3/kapita). Kementerian PU bertanggung jawab mengelola 257 bendungan

dengan total tampungan sebesar 6,1 miliar meter kubik

2.3. Ketahanan Pangan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air disamping harus lebih memfokuskan

rehabilitasi jaringan,juga melaksanakan pembangunan jaringan baru. Perbaikan

jaringan irigasi tersier lahan sawah sejak 2010-2012 baru terealisasi 808.968

hektare atau 21,3% dari total jaringan irigasi yang rusak 3,8 juta ha sesuai

dengan hasil audit pada 2010.

Berdasarkan hasil audit pada 2010, kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai

52% atau 3,8 juta ha dari total luas lahan irigasi 7,3 juta ha.

Kondisi kerusakan jaringan irigasi itu dikategorikan dalam kerusakan berat 10%,

rusak sedang 26%, dan rusak ringan 16%.

3


3. Isu Strategis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

3.1. Penguatan Konektivitas Nasional, pembangunan jalan lintas sebagai urat nadi

transportasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam jangka panjang.

Melalui mengintegrasikan jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar,

yaitu Lintas Timur Sumatera, Lintas Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan

Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi saat ini masih belum memadai dalam

mendukung domestic connectivity, pertumbuhan ekonomi regional dan nasional

dan 11 (sebelas) ruas strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung

pengembangan potensi wilayah;

3.2. Mempertahankan Kecepatan moda transportasi masih banyaknya titik kemacetan

lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan terutama di 8 (delapan) kota

metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,

Denpasar dan Makassar) dan kota-kota non-metropolitan. Demikian pula jalan

akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan

industri, pelabuhan laut (outlet) dan pelabuhan udara yang masih mengalami

kemacetan. Selain itu masih banyak jalan yang kondisinya substandar tidak

sesuai dengan peraturan perundangan jalan yang berlaku;

3.3. Keselamatan jalan/safety, tingginya angka kecelakaan merupakan salah satu isu

kebijakan yang cukup strategis dalam penyelenggaraan jalan. Pada saat ini

diperkirakan tidak kurang dari 36.000 fatalitas terjadi setiap tahun akibat

kecelakaan lalu-lintas yang mana merupakan jumlah yang cukup tinggi disamping

menggambarkan kematian yang sia-sia. Disadari bahwa hal ini terkait erat

dengan kualitas prasarana jalan disamping berbagai faktor lain seperti perilaku

berkendara yang buruk, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, faktor cuaca dan

lainnya. Keselamatan jalan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Ditjen.

Bina Marga, tetapi juga Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan Pemerintah

Daerah;

3.4. Pembangunan Jalan Tol masih terkendala permasalahan lahan, kesiapan

permodalan dan kondisi jalan tol dengan kategori tidak layak secara finansial

masih terhambat pelaksanaannya sehingga memerlukan peran serta aktif badan

usaha milik negara (BUMN). Selain itu Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor

Jakarta–Surabaya) dan jalan tol Trans Sumatera (koridor Lampung-Medan) yang

masih belum tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

3.5. Pembangunan Jembatan saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana dan

hasilnya sebagian besar sudah baik, namun kondisi jembatan yang ada/sudah

terbangun belum mendapatkan perhatian khusus ini menyebabkan banyak

jembatan mengalami penurunan umur rencana, untuk itu perlu perhatian khusus

4


dalam pemeliharaan secara rutin dan berkala yang lebih serius, sehingga

kondisinya dapat terjaga dan dapat beroperasi secara optimal, disisi lain kondisi

jembatan nasional yang ada saat ini usianya sudah diatas 50 tahun;

3.6. Keterlambatan pembangunan jalan tol karena hambatan penyediaan tanah dan

keterbatasan pendanaan yang memerlukan peran serta aktif badan usaha milik

negara (BUMN) khususnya untuk jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi tidak

layak secara finansial;

3.7. Kerusakan jalan akibat pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi

terutama pada lintas Pantura Jawa dan lintas Timur Sumatera;

3.8. Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur

Sumatera, Lintas Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat

Sulawesi masih belum memadai dalam mendukung domestic connectivity,

pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dan 11(sebelas) ruas strategis di

Papua masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi

wilayah;PenyelenggaraanDanaPreservasi Jalan melalui pembentukan

Kelembagaan & Struktur Pendanaan dalam rangka menerapkan performance

based contract (PBC);

3.9. Walaupun pembangunan jalan baru kinerjanya melebihi dari target Renstra, tetapi

masih diperlukan pembangunan jalan baru karena adanya kebijakan khusus serta

kebutuhan daerah akan pembangunan/peningkatan struktur jalan daerah;

3.10. Rendahnya aksesibilitas di daerah terisolasi dan terpencil, kawasan perbatasan

dan di pulau-pulau terdepan/terluar karena belum optimalnya integrasi jaringan

jalan dengan moda transportasi lainnya; dan

3.11. Belum optimalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka mendukung kinerja

pelayanan jalan daerah terkait dengan penguatan konektivitas antara jalan

nasional dan daerah.

4. Isu Strategis Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4.1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah

Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam;

Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional;

Diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 68,3% penduduk Indonesia akan

mendiami kawasan perkotaan.

4.2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi

Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi

akibat krisis finansial lokal dan global;

5


Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di

kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai

sekitar 54.000 hektar.

4.3. Kota sebagaiengine of growth

Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota atau 9% dari total

jumlah daerah otonom mempunyai sumbangan 40% dari total Produk

Domestik Bruto (PDB) nasional;

Sementara kota-kota besar saja yang hanya berjumlah 14 kota atau hanya

3,4% dari total jumlah daerah otonom mampu menyumbang 30% dari total

PDB nasional.

4.4. Desentralisasi

Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa;

di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam

nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di

masing-masing daerah;

di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan

membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan

metropolitan.

4.5. Kerusakan lingkungan hidup

Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam

di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.

4.6. Daya saing kota dan demokratisasi

di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing

dengan kota-kota di dalam negeri semata;

Bentuk persaingan pun bergeser dari − comparative advantages menuju era

competitive advantages.

4.7. Perubahan iklim dan bencana alam

Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air

laut − menimbulkan bahaya banjir;

Posisi Indonesia yang berada di kawasan − ring of fire memerlukan

perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

4.8. Modal sosial

Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial;

Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan

tidak mendorong peningkatan kesejahteraan

6


4.9. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan

program pembangunan nasional.

4.10. Pemenuhan kebutuhan air minum dalam medukung MDGs•

Walaupun indikator output air minum diprediksi dapat tercapai, namun ditinjau

dari pencapaian indikator kinerja utama yaitu akses aman secara nasional

(Target MDGs 2015 Proporsi penduduk terhadap air minum layak) sebesar

68,87 %, masih terdapat gap sebesar 7,04% mengingat sampai dengan akhir

tahun 2013 cakupan pelayanan akses air minum aman nasional baru

mencapai 61,83%. Namun bila dibandingkan dengan Malaysia (95%-98%),

gap lebih signifikan lagi.

Hal ini terjadi karena dana pembangunan sistem pengembangan SPAM oleh

Pemerintah hanya sebagai stimulan di bagian hulu, sementara bagian hilir dari

SPAM harus dikembangkan dengan dana pemerintah daerah, PDAM, atau

masyarakat.

Hingga 2014, sudah ada 164 PDAM yang sehat dari 383 PDAM di seluruh

Indonesia. Menjadi tantangan untuk meningkatkan jumlah PDAM sehat.

5. Isu Strategis Pembinaan Konstruksi

5.1. Perlunya meningkatkan kompetensi SDM konstruksi Indonesia dalam skala

nasional maupun skala internasional. Kementerian Pekerjaan Umum perlu

melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar

kompetensi internasional bagi lulusan perguruan tinggi yang akan bekerja di

sektor konstruksi sehingga lulusannya memiliki kompetensi berstandar

internasional, apalagi dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean;

5.2. Mendesaknya upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa

konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi yang

berdaya saing tinggi sesuai SKKNI;

5.3. Perlunya upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelatihan yang

mengacu pada kebutuhan pelatihanberbasiskompetensi (kondisi prasarana dan

sarana pelatihan saat ini jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga);

5.4. Perlunya upaya peningkatan kualitas lembaga pelatihan dan lembaga

uji/sertifikasi dalam proses pelatihan dan sertifikasi dengan pendampingan

instruktur dan asesor yang berkualitas;

7


5.5. Meningkatnya kebutuhan penerapan konsep sustainable/green construction yang

merupakan proses konstruksi yang menggunakan metode/konsep serta bahan

bangunan yang tepat, efisien dan ramah lingkungan di bidang pembangunan

konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global;

5.6. Lemahnya akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan belum adanya

lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan

akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan risiko;

5.7. Masih berlangsungnya praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam

industri konstruksi nasional dan perilaku bisnis jasa konstruksi masih menjadi

sorotan publik sampai saat ini. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri

konstruksi belum sepenuhnya ber-dasarkan kompetensi dan profesionalisme,

tetapi lebih berdasarkan pada kemampuan negosiasi atau lobby, sehingga

menyebabkan kualitas konstruksi tidak sesuai dengan yang diharapkan;

5.8. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara

supplydan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa

konstruksi melalui penerapan kualifikasi/klasifikasi persyaratan kemampuan

dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi;

5.9. Mendesaknya upaya peningkatan kapasitas dan daya saing penyedia jasa

konstruksi, baik di pasar domestik, maupun di pasar internasional dalam

merespon liberalisasi perdagangan jasa konstruksi;

5.10. Belum mantapnya implementasi otonomi daerah dengan belum diterapkannya

kebijakan penanaman modal langsung ke daerah sebagai instrumen

desentralisasi dalam mendorong perdagangan jasa konstruksi nasional;

5.11. Masih adanya bias gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub bidang jasa

konstruksi, baik dari segiakses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya;

5.12. Belum tersosialisasinya inovasi-inovasi pola pembiayaan investasi infrastruktur,

khususnya infrastrukturpekerjaan umum;

5.13. Perlunya upaya mempertajam kebijakan dukungan Pemerintah dalam kerangka

Public Private Partnership (PPP) agar kebijakan yang ada dapat berjalan efektif;

dan

5.14. Perlunya mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan

investasi infrastrukturyang tersedia.

6. Isu strategis Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

6.1. Mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi

pelaksana yang telahbekerja dengan baik dan benar;

8


6.2. Peningkatan kualitas hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan

umum danpermukiman agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang telah ditetapkan;

6.3. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrasruktur bidang

pekerjaan umum dan permukiman pada masing-masing unit kerja di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum; dan

6.4. Peningkatan sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja.

7. Isu strategis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

7.1. Isu Strategis Aspek Manajemen

7.1.1. Diperlukan suatu sistem perencanaan dan pemograman berkelanjutan

dengan memperhatikan isu-isu strategis nasional seperti global warming;

7.1.2. Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai public servant yang berpengaruh

terhadap kualitas institusi melalui penempatan pegawai berbasis kinerja yang

didukung dengan implementasi pemberian reward and punishment sebagai

bentuk upaya pembentukan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;

7.1.3. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

7.1.4. Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai

perubahan lingkungan strategis (seperti tuntutan pengarusutamaan gender,

pembangunan berkelanjutan, pemanasan global dan perubahan iklim)

membawa kompleksitas permasalahan dalam bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, sehingga diperlukan kecepatan antisipasi, kemampuan

respon serta kompetensi yang memadai dari SDM aparatur;

7.1.5. Diperlukan ketersediaan informasi yang cepat dan akurat melalui penerapan

dan penggunaan tata naskah dinas elektronik (TNDE) dan sistem kearsipan

elektronik (SKE) sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta perlunya

peningkatan penatausahaan dan pengamanan fisik aset Sekretariat Jenderal;

7.1.6. Masih terdapat peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

PU yang belum disesuaikandengan tugas dan fungsi;

7.1.7. Tata kelola infrastruktur jaringan komunikasi data dan informasi serta tata

kelola sistem sistem informasiperlu diatur dalam bentuk kebijakan/regulasi

(Kepmen, Permen dan lainnya);

7.1.8. Diperlukan upaya untuk melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan

BMN secara akurat, sertapengamanan dan pengelolaannya secara tertib;

9


7.1.9. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar Satminkal yang lebih baik dalam

penyampaian informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan citra positif

Kementerian PU; dan

7.1.10. Diperlukan penguatan peran fasiltasi dan koordinasi dalam tugas

perencanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

pengembangan investasi dan kebijakan khusus serta optimalisasi produk-

produk kajian untuk pimpinan Kementerian yang sifatnya early

warning/pemecahan masalah yang mendesak.

7.2. Isu strategis aspek kelembagaan dan SDM

7.2.1. Peningkatan fleksibilitas penyelenggaraan ke-PU-an dengan kapasitas inovasi

dan kreativitas yangmasih terbatas;

7.2.2. Perlunya perhatian pada aspek pemanfaatan dan pengembangan aset dalam

kegiatan pengelolaan infrastruktur, selain pada aspek pembangunan; dan

7.2.3. Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan

pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan

infrastruktur di daerah.

10


VISI DAN MISI

Visi Jokowi-JK “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” dapat diuraikan melalui Visi

Kementerian Pekerjaan Umum yaitu “Tersedianya Prasarana Sarana Dasar ke-PU-an

Yang menunjang Kedaulatan, Kemandirian, dan Kepribadian Untuk Mencapai

Masyarakat Sejahtera 2019”.

Yang dimaksud dengan PSD-PU adalah Prasarana dan Sarana Dasar PU Bidang Sumber

Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Upaya untuk mewujudkan Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT,

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” itu akan

ditempuh melalui MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan mengacu pada Misi tersebut maka disusunlah Misi Kemterian Pekerjaan Umum

sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan ruang yang mampu menunjang terjaganya kedaulatan

wilayah, kemandirian ekonomi, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA yang mampu mendukung kedaulatan pangan,

keberlanjutan pemanfaatan SDA, serta mengurangi resiko daya rusak air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam rangka mendukung pemerataan

pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang

andal, terpadu dan berkelanjutan.

11


4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, layak huni dan produktif

melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang

terpadu, andal dan berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya

keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang

baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

6. Mengembangkan partisipasi masyarakat perdesaan dalam sektor jasa konstruksi

melalui program-program pemberdayaan.

7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang

akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance.

8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU

dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

12


RENCANA PROGRAM

Misi sebagaimana tersebut pada halaman terdahulu akan diselenggarakan dalam program

dan kegiatan 2015 – 2020 berikut ini:

1. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum

secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan ruang terpadu;

2. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga terkait

pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak;

3. Inventarisasi lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

4. Kajian Pembangunan Pusat Pemerintahan RI;

5. Program legislasi perencanaan pembangunan berbasis ruang;

6. Promosi compact city sebagai salah satu pendekatan perencanaan kota yang

berkelanjutan;

7. Promosi green city sebagai upaya penciptaan kota-kota yang layak huni dan

berkelanjutan;

8. Pembangunan waduk-waduk baru untuk menunjang konservasi dan ketersediaan air

baku;

9. Pengelolaan dan konservasi mata air/sungai/danau;

10. Pemanfaatan Lahan Gambut;

11. Fasilitasi Penanggulangan dan Pencegahan Banjir di DKI Jakarta dan kawasan di

sekitarnya, serta kawasan lain di P. Jawa, P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi

(terutama Sulawesi Selatan), sebagian Timor dan Papua.

12. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengembangan

terpadu aliran sungai-sungai lintas provinsi;

13. Pembangunan/rehabilitasi/OP prasarana sumber daya air untuk melayani daerah

sentra produksipertanian;

14. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sesuai amanat UU No.

7/2004 dan PP No. 20/2006

15. Preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas, sehingga 98%

jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap;

16. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menuju kondisi mantap 80%,

peningkatan dukungan penyelenggaraan jalan nasional, peningkatan penggunaan

jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55 milyar kendaraan kilometer/tahun,

pelaksanaan peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang 20.638 km dan

pembangunan jalan baru sepanjang 3.714 km;

17. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan;

18. Penyelenggaraan pembangunan jalan bebas hambatan yang secara

finansial/komersial masih marginal; dan

19. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan

(Kalimantan, Timor dan Papua) serta memfasilitasi pembangunan jalan daerah

untukmemberi akses transportasi di daerah tertinggal terdepan, terluar dan pasca-

konflik;

20. Preservasi jaringan jalan tol sepanjang 1.710 km dilaksanakan melalui dana APBN

dan Swasta;

21. Pembangunan Jalan Tol untuk ruas-ruas: JORR 2 (Jalan Tol Bandara Soekarno

Hatta-Kunciran, Jalan Tol Kunciran-Serpong, Jalan Tol Serpong-Cinere), Jalan Tol

Cimanggis-Cibitung, Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Dalam Kota Bandung

13


(Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR)), Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya, Jalan Tol

Sukabumi-Ciranjang, Jalan Tol Ciranjang-Padalarang, Jalan Tol Pejagan-Pemalang,

Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Manado-Bitung,

Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Samarinda-

Balikpapan, Jalan Tol Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura,Jalan Tol Pontianak-

Singkawang, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Jalan Tol Indralaya-Palembang, Jalan Tol

Serpong-Balaraja;

22. Menggalakan pembangunan infrastruktur dan kelembagaannya berskala regional

(SPAM Regional, IPAL Regional, TPA Regional);

23. Dukungan infrastruktur permukiman sebanyak 240 kawasan permukiman, MBR

26.700 unit hunian rusunawa dan infrastruktur pendukungnya;

24. Promosi Waste To Energy;

25. Memberikan program-program terkait mitigasi bencana untuk 15 kawasan, 8.803

desa di daerah tertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman dan 102

kawasan perbatasan dan pulaukecil mendapatkan dukungan infrastruktur

permukiman;

26. Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal, program

penanggulangan kemiskinan perkotaan di 9956 kelurahan/desa, program air minum

(4.650 desa) dan sanitasi masyarakat (220 kawasan) dan program pengembangan

infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan;

27. Fasilitasi terhadap PDAM untuk meningkatkan PDAM sehat dari 164 (2004) dari 383

PDAM di seluruh Indonesia, menjadi 300 PDAM (80%)

28. Peningkatan kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di 32 provinsi dengan

total peningkatan 20.000 liter/detik, dengan menekan idle capacity yang sekarang

mencapai 39.710 liter/detik air minum atau 23,53%;

visi misi kemenpu

Business