bulan juni - surajis.files.wordpress.comkpk ingin menginventarisasi proses perizinan di wilayah...

Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan Juni

Bulan Juni


1. Rapat Pembahasan Persiapan Updating Program Kegiatan Direktorat PRL Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 di RR Tengah Lantai 9 Direktorat PRL. Dipimpin oleh Kepala Seksi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan dihadiri oleh internal Subdit KS. Tujuan Menyusun bahan laporan progres kegiatan Direktorat PRL (Khusus kegiatan Subdit Kawasan Strategis) Sasaran Tersusunnya bahan laporan progres kegiatan Direktorat PRL (Khusus kegiatan Subdit Kawasan Strategis) Hasil Kegiatan

Kegiatan updating program kegiatan direktorat PRL akan dilaksanakan di Bogor

Updating kegiatan akan di asistensi oleh Direktur PRL beserta arahan dari Dirjen PRL

Progres kegiatan masing-masing subdit akan dipresentasikan pada kegiatanupdating

di Bogor

Dokumentasi


2. Rapat Harmonisasi Rperpres RTR KSN Jabodetabekpunjur

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 di RR Legiprudensi Kemenkumham, dihadiri oleh Kementerian ART/BPN, Kementerian Kumham, Setneg, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tujuan Mengharmonisasikan Rperpres RTR KSN Jabodetabekpunjur Sasaran Terharmonisasinya Rperpres RTR KSN Jabodetabekpunjur Hasil Kegiatan

Secara umum, masukan KKP untuk Rperpres RTR KSN Jabodetabekpunjur yaitu:

a. Ranperpres RTR Jabodetabekpunjur hanya mengatur wilayah daratan,

sedangkan wilayah perairan (laut) diatur oleh Ranperpres RZ Jabodetabekpunjur

b. Wilayah perairan (laut) tidak diberikan notasi (tidak A, B, L, atau notasi apapun)

pada Batang Tubuh Ranperpres, Lampiran Peta Rencana Struktur Ruang, dan

Lampiran Rencana Pola Ruang

Masukan secara khusus dari KKP untuk Rperpres RTR KSN Jabodetabekpunjur telah

disusun dalam matriks dan bersurat resmi ke Kementerian Hukum dan HAM

Dokumentasi


3. Laporan Rapat Sosialisasi KepmenKP Nomor 54/Kepmen-KP/SJ/2019 Tahun 2019

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Instalasi Penyakit Ikan BPPIH Depok Tujuan Sosialisasi KepmenKP Nomor 54/Kepmen-KP/SJ/2019 Tahun 2019 Sasaran Tersosialisasinya KepmenKP Nomor 54/Kepmen-KP/SJ/2019 Tahun 2019 Hasil Kegiatan

Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi kegiatan yang bersember dari dana

hibah langsung luar negeri ODA Jepang yang disampaikan oleh Kepala Biro

Perencanaan. Dalam paparan tersebut, disampaikan bahwa ODA Jepang telah

memberikan bantuan hibah kepada 6 lokasi SKPT yaitu SKPT Sabang, Natuna,

Morotai, Moa, Saumlaki dan Biak.

Persiapan pelaksanaan PBJ Kegiatan yang bersumber dari dana hibah langsung luar

negeri ODA Jepang yang disampaikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro

Umum Dan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam paparan tersebut disampaikan bahwa

pada saat ini 4 lokasi SKPT telah melaksanakan tender untuk memperoleh konsultan

perencana guna menyusun DED pembangunan SKPT. Keempat lokasi SKPT tersebut

adalah SKPT Sabang, Morotai, Moa dan Biak.

Sosialisasi KepmenKP Nomor 54/Kepmen-KP/SJ/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana Hibah Langsung Luar

Negeri ODA Jepang pada Lokasi SKPT. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bagian

Perbendaharaan,Biro Keuangan.

Ruang lingkup KepmenKP No 54 tahun 2019 meliputi 9 tahapan kegiatan yang terkait

dengan mekanisme penganggaran yang bersumber dari hibah ODA Jepang dalam

kegiatan SKPT, yaitu: Pengajuan Nomor Registrasi Hibah, Pengajuan Persetujuan

Pembukaan Rekening Hibah, Alokasi dan Revisi DIPA, Pengelolaan Dana Hibah,

Pengesahan Hibah dalam Bentuk Uang ke KPPN, Perlakuan Sisa Dana Hibah dalam

Bentuk Uang, Akuntansi/Pencatatan Hibah, Pengendalian dan Pengawasan Internal,

Pelaporan Keuangan

Dokumentasi


4. Laporan Rapat Kordinasi Persiapan Pelaksanaan Monev Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Moa oleh Kemenkomaritim

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 di RR Biro Perencanaan, GMB 1 lantai 3A. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut dan dihadiri oleh Biro Perencanaan dan perwakilan Tim Teknis dari 13 lokasi SKPT Tujuan Menyusun persiapan monev SKPT dengan Kemenkomaritim Sasaran Tersusunnya persiapan monev SKPT dengan Kemenkomaritim Hasil Kegiatan Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:

Tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman direncanakan akan mengunjungi 8

lokasi SKPT, yaitu 1) Biak, 2) Mimika, 3) Rote Ndao, 4) Sumba Timur, 5) Saumlaki, 6)

Moa, 7) Talaud dan 8) Morotai sebagaimana agenda terlampir.

Kunjungan ke lokasi SKPT direncanakan akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2019.

Tim Teknis diharapkan dapat memfasilitasi untuk memastikan ketersediaan

transportasi termasuk tiket pesawat untuk keberangkatan dan kepulangan,

transportasi darat serta akomodasi selama di dilapangan.

Dokumentasi


5. Rapat Pembahasan Harmonisasi Rperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada hari Rabu (19 Juni 2019) di RR Lantai 5 Ditjen PP Kemenkumham. Dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang SDM, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkumham, Kemenkomaritim, Kemendagri, Kemenhub, KKP, Setkab, BIG, dan Mabes TNI. Tujuan Harmonisasi Rperpres RZ KSN Gerbangkertosusila Sasaran Terharmonisasinya Rperpes RZ KSN Gerbangkertosusila Hasil Kegiatan

Mabes TNI menyarankan untuk mengundang TNI AL terkait pembahasan indikasi

program;

BIG memberi masukan bahwa Penggunaan garis pantai mengikuti KSP atau RZWP-3-

K Prov. Jatim karena terkait dengan wilayah di Teluk Lamong yakni adanya

penggambaran dermaga namun secara eksisting belum ada (akan dibahas lebih

lanjut);

Setkab memberikan beberapa saran, diantaranya:

a. Agar penggunaan garis pantai diselaraskan dgn RTR KSN GKS; b. Agar tujuan dalam RZ KSN GKS saling mendukung dgn RTR KSN GKS; c. Lebih lanjut, akan memberikan masukan tertulis.

Ditjen Bangda, Kemendagri memberi masukan, yakni:

a. Menambahkan UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah dalam bagian mengingat Ranperpres RZ KSN.

b. Klarifikasi: bahwa berdasarkan UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan PerUUan, bagian mengingat hanya memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan dan peraturan yg memerintahkan pembentukan RZ, sehingga tidak perlu lagi mencantumkan UU 23/2014 dalam bagian mengingat.

c. Rumusan kalimat terkait dengan kegiatan yang tidak mengganggu zona... dalam aturan pemanfaatan ruang.

d. Klarifikasi: bahwa rumusan tsb dibuat secara umum agar kegiatan tidak terkunci dalam daftar listing.

e. Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk RZWP-3-K perlu diatur dalam batang tubuh dengan menambahkan pasal baru.

f. Klarifikasi: bahwa aturan tersebut mengikuti aturan dalam Perda RZWP-3-K dan sudah diakomodir dalam batang tubuh Ranperpres.

g. Pembahasan mengenai pemberian perizinan dalam RZ KSN, apakah semua izin diberikan oleh gubernur (menteri memberikan rekomendasi) atau menteri jg dapat mengeluarkan izin (terkait hal ini akan dibahas lebih lanjut)

Perlu mengundang kembali Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara serta

Ditjen Administrasi Kewilayahan, Kemendagri untuk pembahasan terfokus mengenai

kewenangan. 19 Juni 2019


Dokumentasi


6. Rapat Pembahasan RZWP3K Kepri dan KSN BBK dengan KPK Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 di Ruang Kantor BP Batam, dihadiri oleh SKPD Provinsi Riau, KKP, dan KPK Tujuan

menginventarisasi proses perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan

Batam, Bintan dan Karimun (BBK) agar proses investasi dapat berjalan fair dan mempunyai

kepastian hukum;

Sasaran

Terinventarisasinya proses perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan

Batam, Bintan dan Karimun (BBK) agar proses investasi dapat berjalan fair dan mempunyai

kepastian hukum;

Hasil Kegiatan

KPK ingin menginventarisasi proses perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) agar proses investasi dapat berjalan

fair dan mempunyai kepastian hukum;

Kejelasan mengenai perizinan pemanfaatan ruang eksisting di wilayah BBK terkait

dengan proses penyusunan RZWP3K dan RZ KSN BBK;

BBK merupakan salah satu kawasan yang dianggap penting dan strategis bagi negara

oleh KPK terkait dengan potensi kelautan dan pulau-pulau kecil yang beraneka ragam,

berada di wilayah perbatasan negara dan tingginya permasalahan pemanfaatan ruang

serta perizinan pengembangan pembangunan yang terkait dengan perizinan dan

tumpeng tindih kewenangan;

Hingga saat ini Dit. PRL KKP bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Kepulauan Riau telah berkoordinasi dan membuat kesepakatan dalam pasal-pasal

yang terkait kewenangan dan perizinan di Draft Ranperpres RZ KSN BBK dan Draft

RZWP3K Provinsi Kepualuan Riau serta alokasi ruang di peta Draft pola ruang di

dalamnya;

Dit. PRL KKP menyarankan terkait kepemilikan lahan di pulau – pulau kecil agar

dalam bentuk izin dan bukan hak, dimana diharapkan unsur keberadaan negara tetap

ada serta hak-hak ulayat masyarakat tetap terlindungi;

Saat ini proses penyusunan dan legalisasi Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau

masih menunggu pembahasan di Pansus, setelah sebelumnya ada rapat pembahasan

dengan BP Batam dimana telah menghasilkan berita acara yang ditandatangani

Pemprov Kepulauan Riau, Pemko Batam dan BP Batam;

Dasar pemberian izin dan dasar pemberian alokasi ruang oleh BP Batam adalah

Perpres 87 Tahun 2011, dimana dalam Perpres ini mencakup juga kawasan Batam,

Bintan dan Karimun. Masterplan BBK sendiri telah disusun sebelum Perpres ini

disahkan yang dimana merupakan gambaran umum mengenai pengembangan

wilayah di BBK.

Dengan adanya PP 46 yang baru, kewenangan BP Batam dalam memberikan alokasi

lahan hanya mencakup 8 pulau (Pulau Baram, Pulau Tonton, Pulau Nipah selatan,

Pulau Setoko, Pulau Galang, Pulau Rempang, Pulau Walangbaru, dan Pulau Janda

Berhias beserta gugusannya)


BP Batam akan memberikan data PL kepada KKP, Pemprov Kepulauan Riau dan

Pemko Batam, dengan detail informasi berupa luasan dan tahun diberikan PL; dimana

diharapkan surat permohonan data tersebut dapat disampaikan kepada BP Batam.

Terkait dengan detail nama pemegang PL tidak dapat diberikan oleh BP Batam

dikarenakan adanya perjanjian antara keduanya;

Sebelum tahun 2012, lahan-lahan tersebut sudah dilakukan kegiatan reklamasi

dengan dasar Perpres 87/2011 tersebut, dimana izin reklamasinya masuk ke dalam

izin kami (izin pemanfaatan lahan) karena di dalam perpres ini termasuk lahan yang

bisa ditimbu;

Saat ini, investor yang sudah mendapatkan PL sebelum 2012 menjadi objek

penegakan hokum dikarenakan belum terdapatnya kepastian secara tertulis dari Ditjen

PRL KKP, yang dimana mengakibatkan semua kegiatan reklamasi dan sejenisnya

yang sebelum dan sesudah 2012 dihentikan;

Diperlukannya informasi, kejelasan landasan hukum serta pedoman dari instansi

Pusat kepada BP Batam terkait dengan HPL di pulau-pulau yang direklamasi, yang

dimana dapat tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh BP Batam selama ini;

KPK akan menjadi pintu bagi kegiatan surat menyurat antara KKP, BP Batam,

Pemprov Kepri dan Pemko Batam terkait penyusunan RZ KSN BBK, RZWP3K

Provinsi Kepri dan rencana-rencana pengembangan BP Batam yang perlu

diharmonisasi dengan penyusunan kedua RZ tersebut (disampaikan/ditembuskan)

Terkait penggambaran PL sebelum tahun 2012 yang tidak memiliki data dukung

reklamasi di dalam peta alokasi ruang RZWP3K yang mengharuskan adanya data

dukung (geoteknik, teknik, sosial-ekonomi untuk dapat digambarkan dalam peta

alokasi ruang, BP Batam mengharapkan adanya kepastian dan arahan dari Subdit

Zonasi Daerah.

a. PL sebelum 2012 yang tidak ada data dukung, belum ada kepastian b. PL setelah 2012 tidak ada data dukung sudah pasti tidak bisa dimasukkan

RZWP3K KKP akan mensinkronkan data antara BP Batam, DKP, dan Pemko Batam untuk

mengirimkan surat balasan kepada BP Batam setelah pertemuan yang dilakukan di

kantor KKP pada bulan Oktober 2019

Dokumentasi


7. Rapat Harmonisasi tentang RZ KSNT Pulau Raya dan Pulau Rusa, RZ KSNT Klaster Anambas, dan RZ KSNT Pulau Berhala

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di Ruang Yudishtira, Hotel Santika-Depok, pukul 09.00 sd selesai. Rapat dipimpin oleh Direktur PRL, dan dihadiri oleh Kemenkopolhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan Harmonisasi Rpermen RZ KSNT Pulau Raya dan Pulau Rusa, RZ KSNT Klaster Anambas, dan RZ KSNT Pulau Berhala Sasaran Terharmonisasinya Rpermen RZ KSNT Pulau Raya dan Pulau Rusa, RZ KSNT Klaster Anambas, dan RZ KSNT Pulau Berhala Hasil Kegiatan

Sesuai dengan Permen Hukum dan HAM No 23 tahun 2018, setiap rancangan

peraturan perundangan-undangan wajib dilakukan harmonisasi oleh perancang

Secara substansi, materi dan muatan pada Rpermen RZ KSNT ini disetujui, namun

perlu ada integrasi dan harmonisasi terutama yang berkaitan dengan program masing-

masing K/L

Untuk percepatan proses harmonisasi dan legislasi RPermen KSNT ini,

Kemenkumham menyarankan alternatif untuk KKP agar melakukan harmonisasi lebih

lanjut atau mengirimkan surat permintaan tanggapan saran tentang indikasi program

kepada K/L lain, yaitu:

a. Apabila dilaksanakan forum harmonisasi kembali, maka perwakilan yang

diundang dari K/L adalah orang yang dapat memberikan keputusan

b. Apabila dilakukan pengiriman surat permintaan tanggapan saran, maka

tanggapan saran tersebut diminta kepada K/L yang belum memberikan masukan

pada saat PAK. Proses tanggapan saran tersebut ditentukan dengan tenggat

waktu

Beberapa perencanaan ruang terkait PPKT di Aceh dan Sumut, ATR telah menyusun

RTR Kawasan Perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Perpres No 49 Tahun 2018)

dan RTR tentang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi

Kepulauan Riau (dalam tahap harmonisasi). Maka, terkait pola ruang di darat, apabila

peraturan ruang darat pada RPermen KSNT dan Perpres RTR terdapat perbedaan,

maka harus ada kesepakatan lebih lanjut ditaraf pimpinan

Dokumentasi


8. Pembekalan dan Focus Group Discussion antara Person in Charge (PIC) SKPT dengan Peserta KKN-PPM UGM

Waktu Pelaksanaan

dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, bertempat di Auditorium Gedung C Lt.

3 Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengabdian Kepada

Masyarakat UGM serta sambutan dari Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Biro

Perencanaan KKP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dosen Pembimbing dan

Masasiswa peserta KKN-PPM di lokasi SKPT.

Tujuan

Pembekalan Peserta KKN-PPM UGM

Sasaran

Terlaksananya Pembekalan Peserta KKN-PPM UGM

Hasil Kegiatan

Pembekalan peserta KKN-PPM UGM dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Kuliah

Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) oleh Mahasiswa

UGM melalui sinergi dengan program Sentra kelautan dan Perikanan Terpadu

(SKPT). Dalam pembekalan tersebut disampaikan profil pada 5 lokasi SKPT yang

akan menjadi lokasi pelaksanaan KKN-PPM UGM oleh masing-masing perwakilan PIC

SKPT. Lima lokasi SKPT tersebut adalah SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT

Nunukan, SKPT Moa dan SKPT Biak.

Selain pembekalan kepada peserta KKN-PPM UGM, dalam kegiatan tersebut

dilaksanakan juga FGD antara Person in Charge (PIC) SKPT dengan Peserta KKN-

PPM UGM untuk menyusun rencana kegiatan KKN_PPM UGM pada lokasi SKPT

sebagai bahan masukan dalam penyusunan lampiran Perjanjian Kerja Sama antara

KKP dengan UGM sebagimana draft terlampir.

Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 akan dilakukan pelepasan Mahasiswa Peserta

KKN-PPM yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dokumentasi


9. Rapat Pembahasan PKS dan Rencana Aksi KKP-UGM

Waktu Pelaksanaan

dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Rustami

Djajadireja, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur,

Bogor. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Biro Perencanaan

KKP dan dihadiri oleh perwakilan dari Setditjen PRL, Setditjen Perikanan Budidaya,

Setditjen PDSPKP serta perwakilan penanggung jawab SKPT di lima lokasi yang akan

menjadi lokasi pelaksanaan KKN UGM, yaitu SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Nunukan,

SKPT Moa dan SKPT Biak.

Tujuan

Menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan UGM tentang pelaksanaan

Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) oleh Mahasiswa

UGM melalui sinergi dengan program Sentra kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sasaran

Tersusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan UGM tentang pelaksanaan

Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) oleh Mahasiswa

UGM melalui sinergi dengan program Sentra kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Hasil Kegiatan

PKS direncanakan akan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KKP (sebagai pihak

pertama) dan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

UGM pada saat acara pelepasan Mahasiswa KKN-PPM pada tanggal 28 Juni 2019 di

Yogyakarta.

Ruang lingkup dari PKS ini meliputi:

1) Pemetaan potensi kelautan dan perikanan;

2) Pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif;

3) Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

4) Pemanfaatan SIG untuk kelautan dan perikanan;

5) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal, dan

6) Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam draft PKS tersebut antara lain:

1) Hak Pihak Kesatu

a) Merima seluruh laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan

b) Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan yang

dilaksanakan Pihak Kedua.

2) Kewajiban Pihak Kesatu

a) Memfasilitasi koordinasi kegiatan di lokasi yang sepakati Para Pihak, dan

b) Memberikan data, informasi, akses dan hal-hal lainnya yang relevan dan

diperlukan kepada Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang

diatur dalam perjanjian.

3) Hak Pihak Kedua

a) Memperoleh fasilitasi dalam rangka koordinasi kegiatan di lokasi yang

sepakati Para Pihak, dan

b) Memperoleh data, informasi, akses dan hal-hal lainnya yang relevan dan

diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam

perjanjian.

4) Kewajiban Pihak Kedua


c) Memberikan seluruh laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan

d) Memberikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan yang

dilaksanakan Pihak Kedua.

Draft PKS tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Biro Hukum KKP untuk

dilakukan reviu dan kemudian akan dikirimkan ke pihak UGM untuk mendapatkan

masukan dari Pihak Kedua.

Dokumentasi


10. Rapat Pembahasan Pedum RZ KSNT

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 di Depok, dipimpin oleh Direktur PRL, dihadiri oleh

Kasi KSNT dan internal Subdit KS.

Tujuan

Menyempurnakan substansi pedoman umum RZ KSNT

Sasaran

Menyempurnakan substansi pedoman umum RZ KSNT

Hasil Kegiatan

Rencana struktur ruang di darat: pusat kegiatan di PPKT tidak dapat disamakan

dengan pusat2 kegiatan dalam RTRW Kab/Kota, karena lingkup kegiatannya terlalu

kecil, serta pusat2 kegiatan dalam RTRW biasanya belum sesuai kondisi factual di

lapangan

Rencana pola ruang di darat: kalau memang mau mengatur, nomenklaturnya bikin

sendiri aja ga usah mengikuti pedoman ATR, misalnya pola ruang darat pada skala

1:50.000 diatur menjadi Kawasan hankam Kawasan kesejahteraan masyarakat,

Kawasan pengendalian lingkungan, yang kemudian dibagi2 lagi kedalam zona2 pada

skala 1:10.000

Rencana alokasi ruang di laut: mirip dengan RZWP3K

Kawasan Konservasi yang belum ditetapkan akan digambarkan dalam peta rencana

alokasi ruang laut dgn kode KK

Alur pipa kabel: digambarkan garis alurnya plus kanan-kiri masin2 500 m untuk daerah

terlarang

Perpres2 perbatasan yang dibuat oleh ATR kadang tidak mencakup semua PPKT

Perlu dibuat pendekatan berdasarkan tipologi dan klaster PPKT

Perencanaan di daratan PPKT tdk bs dipisahkan dari perencanaan ruang laut

PKSN itu cakupan wilayahnya lebih luas, yang merupakan sub-sistem dari Kawasan

perbatasan

Untuk merencanakan PPKT, harus diidentifikasi dulu karakter dan potensinya apa

Kedepannya, penetapan Kawasan konservasi oleh KKHL harus mengikuti usulan

Kawasan konservasi dari RZ yang kita buat

Di RZ KAW Selat Malaka, agar dicek apakah sudah mengatur perairan di sekitar

Pulau Berhala. Perpres Kawasan perbatasan mengatur perairan di sekitar Pulau

Berhala sebagai Kawasan konservasi perairan, padahal di peta lautnya disana ada

daerah pembuangan amunisi aktif

Struktur dan pola ruang itu merupakan satu kesatuan yang harus saling sinergis. Jadi

pedoman ini agar mengatur rencana struktur dan pola ruang di daratan dan laut. Jadi

pada Permen RZ KSNT PPKT nanti munculnya adalah arahan untuk daratannya dan

rencana alokasi ruang untuk lautnya


Dokumentasi


11. Rapat Persiapan Survey Sertifikasi Lahan SKPT Moa

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 di RR Tengah Direktorat PRL, dipimpin oleh Kasi

KSNT, dihadiri oleh Ahli Pengelola Produksi Perikanan dan internal subdit KS

Tujuan

Menyusun rangkaian kegiatan survey Sertifikasi Lahan SKPT Moa

Sasaran

Tersusunnya rangkaian kegiatan survey Sertifikasi Lahan SKPT Moa

Hasil Kegiatan

Akan dilakukan proses clean and clear terkait lahan yang akan digunakan pada

SKPT Moa dengan melibatkan SKPD daerah terkait dan kepala adat dan desa

setempat

Proses clean and clear akan dilakukan di kantor BPN dan serah terima lahan dengan

proses adat (siri pinang) yang direncanakan dianggarkan dalam APBD

Terkait pengurusan aset lahan SKPT Moa yang masih sengketa akan bekerjasama

dengan SKPD terkait dan melibatkan kepala desa dan kepala adat

Proses sertifikasi akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala

desa dan kepala adat dan akan di

Dokumentasi


12. Rapat Harmonisasi Rperpres RTR KSN Komodo

Waktu Pelaksanaan

dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 di R.R Legiprudensi Kementerian Hukum dan

HAM, dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang SDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ATR/BPN,

Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Tujuan

Harmonisasi Rperpres RTR KSN Komodo

Tujuan

Terharmonisasinya Rperpres RTR KSN Komodo

Hasil Kegiatan

Ketentuan sempadan pantai diperbaiki dan merujuk pada Perpres 51 tahun 2016

tentang Batas Sempadan Pantai dan Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2018 Tentang

Tata Cara Perhitungan Luasan Sempadan Pantai;

Pasal 5 mengenai cakupan wilayah yang direvisi dan dirumuskan kembali dengan

pasal-pasal yang menjelaskan cakupan antara kawasan inti dan penyangga serta

wilayah daratan dan laut sesuai format yang telah disetujui di dalam RTR

Jabodetabekpunjur;

Zona B.4 yang berada wilayah perairan (laut) dihapus dan akan diatur dalam RZ KSN

Kawasan TN Komodo;

Zona L 3.3 (KKP3K) dan L.3.4 (KKP) yang berada di wilayah perairan (laut) dihapus

dan akan diatur dalam RZ KSN Kawasan TN Komodoterdapat 2 alternatif sebagai

berikut:

a. Alternatif a yaitu tidak digambarkan batas laut hanya batas daratnya sesuai

dengan format penyebutan pulau-pulau di Kepulauan Seribu dalam RTR

Jabodetabekpunjur;

b. Alternatif b yaitu zona tersebut tetap disebutkan dalam batang tubuh dan

digambar dalam lampiran, namun dengan catatan ada penambahan pasal 6

yang berbunyi: “ Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan’

c. Perlu dicek kembali perbedaan garis pantai pada perda NTT dan NTB dengan

KSP 2018 untuk sepakati lebih lanjut.

d. Menghapus jalur trayek penyeberangan pada Peta Rencana Struktur Ruang dan

disesuaikan dengan alur masuk pelabuhan yang terlah ditetapkan oleh

Kemenhub.

Hal yang disebutkan pada poin 2b hingga 2f belum terdapat keputusan dan akan

dibahas kembali pada rapat tim keci selanjutnya


Dokumentasi


14. Rapat Rencana Kegiatan Subdit Kawasan Strategis pada Bulan Juli

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 di RR tengah Direktorat PRL, dipimpin oleh

Kasubdit Kawasan Strategis dan dihadiri oleh seluruh staf Subdit Kawasan Strategis

Tujuan

Menyusun rencana kegiatan Subdit Kawasan Strategis pada bulan Juli

Sasaran

Tersusunnya rencana kegiatan Subdit Kawasan Strategis pada bulan Juli

Hasil Kegiatan

Beberapa rencana kegiatan Subdit Kawasan Strategis pada bulan Juli diantaranya adalah:

Survei Lapang dengan TIM JICA untuk SKPT Moa

Konsultasi Publik RZ KSN Selat Sunda

Konsultasi Publik RZ KSN Biak

Konsultasi Publik RZ KSN Sasamba

Konsultasi Publik RZ KSN Manado-Bitung

Survey dan FGD RZ KSNT Pulau Fani dan Budd

Survey dan FGD RZ KSNT Pulau Rote dan Ndana

Pembahasan dan Diskusi Pakar tentang RZ KSN/KSNT

Dokumentasi

bulan juni - surajis.files.wordpress.comkpk ingin menginventarisasi proses perizinan di wilayah...

Documents