kawasan perdagangan bebas dan masa depan batam-kuswan gunanto

Kawasan Perdagangan Bebas dan Masa Depan Batam: Sebuah Tinjauan Kritis – Kuswan Gunanto

(SEBUAH TINJAUAN KRITIS)


Judul Bahasan : Kawasan Perdagangan Bebas dan Masa Depan Batam (Bab 12)Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan PeluangPengarang : Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.DTahun Terbit : 2004

Batam adalah adalah salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi.

Batam juga merupakan magnet bagi pencari kerja dan migran dari berbagai daerah Indonesia. Masalahnya

yang menjadi polemik kini adalah RUU Free Trade Zone (FTZ) yang semakin menghangat dibicarakan dan

mendapat reaksi keras dari para stakeholder di Pulau Batam. Polemik ini terutama terkait masalah konsep

dan batasan wilayah yang hendak ditetapkan sebagai FTZ.

BERAWAL DARI HABIBIE

Perkembangan Pulau Batam yang pesat tidak dapat dipisahkan dari ide dasar Wilayah Pusat

Pengembangan Industri (WPPI) dan Kawasan Industri ( Industrial Estate). Menristek pada saat itu, B.J

Habibie, adalah orang yang menginginkan agar Batam menjadi pusat industri berteknologi tinggi. Dibawah

B.J. Habibie, monopoli kebijakan ekonomi dan aktivitas negara di Pulau Batam jelas terlihat dengan status

keistimewaan Badan Otorita nya. Pada tahun 1989, dibuatlah kebijakan terkait Pulau Batam, yaitu:

1. Diizinkannya kepemilikan asing di Pulau Batam hingga 100% dengan syarat dilakukan divestasi

kepada mitra Indonesia hanya sebesar 5% dalam jangka waktu 5 tahun.

2. Perlakuan istimewa diberikan kepada Badan Otorita Batam melalui berbagai peraturan yang

diturunkan sejak tahun 1971. Banyak SK Presiden, PP, SK Menpera, dan SK BPN yang mencoba

mengembangkan Batam sebagai Kawasan Berikat maupun pusat industri.

DAYA TARIK WILAYAH BATAM

Pembangunan di Pulau Batam telah berkembang tidak hanya di sektor pembangunan fisik seperti

infrastruktur, berbagai fasilitas dan juga pembangunan sektor perekonomian, seperti industri, pari wisata

dan perdagangan. Penciptaan iklim investasi yang kondusif telah dimulai dengan pemberian pelayanan

yang cepat dan bebas dari praktek suap -menyuap dan didukung oleh prosedur yang sederhana dan efisien

yang diterapkan oleh OPDIP Batam (Otorita Pengelola Daerah Industri Pulau Batam ). Berbagai insentif

dan kemudahan ditawarkan oleh Batam, antara lain: provisi bagi investor, insentif bea masuk maupun

fasilitas lahan dan bangunan, serta insentif pajak dan tax holiday.

BAB. I TINJAUAN LITERATUR


Peningkatan pelayanan juga dilakuka n dengan peningkatan kualitas pelayanan di bandara dan di

pelabuhan, pembangunan pelabuhan di Batam Center dan pembangunan sarana transportasi ke kawasan

industri dengan jalan lingkar juga dilakukan serta peningkatan sarana transportasi laut seperti penamb ahan

kapal feri maupun penambahan jam operasi pulang pergi ke Singapura.

BATAM SEBAGAI BAGIAN DARI GROWTH TRIANGLE SIJORI

Batam merupakan bagian dari kerjasama ekonomi regional yang terkenal dengan sebutan Segitiga

Pertumbuhan Sijori (Singapura -Johor-Riau). Konsep ini berangkat dari premis dasar bahwa ketika biaya

produksi di Singapura meningkat, maka perusahaan industri manufaktur akan merelokasi pabriknya dari

Singapura ke Johor (Malaysia) dan Ke Batam (Indonesia).

Pertumbuhan perekonomian Batam sebenarnya tidak berasal dari Batam sendiri , melainkan

merupan spillover effect aktivitas ekonomi Singapura, baik dilihat dari sisi impor (65%), sisi ekspor (69%),

jumlah wisman (70%), dan total investasi asing yang didominasi oleh investor dari Singapura.

PERKEMBANGAN BISNIS DAN EKONOMI BATAM

Berdasar data yang diperoleh dari BIDA (Batam Industrial Development Authority ) dan BPS,

disimpulkan bahwa Batam telah berkembang amat pesat dan terjadi boom aktivitas ekonomi. Kinerja

Batam ini sangat mencolok dibanding dae rah lain di Indonesia karena peranannya sebagai salah satu

daerah industri. Batam tergolong daerah industri terkemuka di luar Pulau Jawa dengan jumlah tenaga kerja

yang mampu diserap dan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonominya.

BATAM SEBAGAI SENTRA INDUSTRI TERKEMUKA

Bila dilihat dari struktur ekonominya, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang utama

perekonomian Batam dengan angka 66% pada tahun 1996, dan 71% pada tahun 2000. Atau bisa dikatakan

bahwa prime mover dan leading sector Pulau Batam adalah sektor industri.

Kinerja ekspor dari Batam pun mengalami peningkatan yang luar biasa, yang terdiri dari barang -

barang elektronik konsumtif, komponen elektronik dan industri elektronik.

Pada tahun 1999, area industri elektronika Indonesia terbesar ada di Batam EIA (Electronic

Industrial Area) dengan jumlah total tenaga kerja sebesar 55,8% dari total tenaga kerja elektronika

Indonesia dan 53,5% untuk nilai tambah industri elektronik dari total nilai tambah elektronik Indonesia.

MASALAH PENDUDUK DAN SOSIAL

Pertumbuhan ektor industri yang cukup pesat selama dua puluh tahun terakhir ini diikuti pula

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Pulau Batam merupakan yang

tercepat (hampir empat kali lipat) dibanding ka bupaten/kota lain di Provinsi Riau.


Mengapa penduduk tertarik datang ke Batam? Jawabannya adalah peluang kerja di sektor industri

dan upah minimum pekerja sektor industri lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia. Banyak arus

pendatang ini menimbulkan beberapa masalah sosial. Maraknya perumahan liar, banyaknya penganggur

dan munculnya banyak pekerja di sektor informal . Pada tahun 2000, diperkirakan jumlah rumah liar

sekitar 30.000 – 60.000 rumah. Bahkan rumah-rumah liar ini tergabung menjadi in stitusi resmi seperti

RT/RW dan penduduknya mempunyai KTP Kota Batam.

Hal ini menjadi sangat rancu, dikarenakan pemisahan wewenang (antara Pemda dan BIDA) dalam

menangani izin mendirikan bangunan dan administrasi kependudukan. Masalah –masalah sosial ini akan

terus berkembang menjadi konflik sosial jika tidak segera diatasi.

MASA DEPAN BATAM

Masa depan Batam dipertanyakan terutama ketika RUU Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam (dikenal sebagai RUU Free Trade Zone) sedang hangat dibicarakan. Memperindag,

Rini MS Soewandi , mengusulkan pengaplingan lokasi FTZ dengan ide dasar seperti konsep enclave yang

artinya menjadikan sebagian wilayah Batam sebagai area FTZ yang eksklusif. Hal ini menimbulkan reaksi

keras dari para stakeholder di Batam.

Usulan Memperindag berangkat dari pandangan bahwa secara hukum, Batam merupakan kawasan

berikat (bonded zone). Sedangkan salah satu Bonded Zone adalah pemisahan yang tegas antara kawasan

dan pemukiman penduduk. Sedangkan kondisi sekarang ini, leta k kawasan industri, pemukiman penduduk

dan fasilitas penunjangnya bercampur aduk.

Menurut Memperindag, hal ini sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Insentif fiskal yang diperuntukkan bagi investor pun akhirnya ikut dinikmati oleh penduduk yang tidak

berhak. Ketidak adilan ini yang pada akhirnya ditakutkan oleh pemerintah RI akan menimbulkan

kecemburuan penduduk Indonesia yang ada di daerah lain. Belum lagi munculnya penyelundupan barang -

barang mewah melalui Pulau Batam.

Pada titik inilah, Memperindag, Rini MS Soewandi meyakini bahwa FTZ dengan sistem

pengaplingan adalah suatu keniscayaan bagi pulau Batam.

DAMPAK PENGGANDA FTZ

Jika semata mendasarkan pada perhitungan diatas kertas, usulan dari Memperindag diatas bisa

dimengerti. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi sedehana bila Batam dilihat secara holistik, sebagai daerah

yang mampu menjadi daya tarik investasi maupun magnet pekerja Indonesia.


Para stakeholder di Pulau Batam, meyakini bahwa jika FTZ dengan sistem kapling ( enclave) akan

mengakibatkan Batam akan menjadi tidak atraktif lagi sebagai tujuan berinvetasi. Resiko lain lain yang

dapat muncul adalah: hilangnya daya tarik Batam, pindahnya investasi asing ke luar Batam, potensi

penurunan bagi UKM/jasa pendukung dan penerima an pajak. Untuk itu, DPRD Kota Batam, Pemkot Batam

dan Badan Otorita Batam mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa FTZ berlaku untuk seluruh wilayah Kota

Batam, bukan untuk sebagian wilayah Kota Batam.

Batam telah terbukti sebagai salah satu pusat pertumbuha n di Indonesia. Batam juga dinobatkan

oleh lembaga riset terkemuka, PERC, sebagai kawasan ternyaman ketiga untuk berinvestasi.

Kinerja positif Batam juga terlihat dari sektor perpajakan. Pada tahun 2002, tax ratio Batam yang

sebesar 20% bisa digolongkan t inggi untuk ukuran Indonesia bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini

juga mencerminkan kepatuhan pajak yang tinggi dari pembayar pajak di Batam. Kenyataan ini menyangkal

pendapat Memperindag, bahwa insentif fiskal telah memicu penurunan penerimaan paja k.

Bercampurnya kawasan industri dan pemukiman yang dianggap sebagai “kesalahan” penerapan

kawasan berikat, malah mampu memberi “kemanfaatan”. Hal ini terutama terkait dengan munculnya

dampak pengganda (multiplier effect) yang bermuara pada dinamika indus tri dan perdagangan di Batam.

Secara simultan, lapangan pekerjaan dipastikan akan meningkat tatkala FTZ diterapkan untuk seluruh

wilayah Pulau Batam dan bukan dikapling -kapling.

Berbagai dampak akan muncul jika diberlakukan FTZ si stem kapling, antara lain: ekonomi biaya

tinggi yang muncul akibat penambahan prosedur perpajakan dan kepabeanan, rumitnya dan ekses negatif

dari pemindahan penduduk, dan rumitnya pengawasan karena FTZ sistem kapling. Kajian terkait dampak

pengaplingan juga telah dilakukan oleh B PS Kota Batam dan ISEI Cabang Batam pada tahun 2003 dan

hasilnya menunjukkan bahwa berbagai dampak negatif bagi Pulau Batam.

Ada dua benang merah yang bisa ditarik. Pertama, kebutuhan negara terhadap UU FTZ hendaknya

jangan membuat penetapan status “baru” bagi Batam ini justru mengganggu iklim investasi. Kedua, terkait

dengan fakta bahwa FTZ untuk seluruh pulau lebih berpeluang memberi manfaat dibandingkan FTZ untuk

sebagian wilayah pulau. Dan best practice dari FTZ berpenduduk juga ada di berbagai negara, seperti di

Shanzhen China dan Subic Filipina. Apakah realitas yang ada dikalahkan oleh kehendak mengapling area

FTZ?


Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D adalah seorang penulis buku yang sangat produktif dengan 29 buku

yang sudah diterbitkan. Kapasitas keilmuan beliau di bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan

daerah, terungkap jelas dalam buku yang kita bahas kali ini. Buku ini menampilkan wawasan teori yang kuat

dan dilengkapi dengan data empiris yang lengkap sehingga membuat kenyamanan dalam membac a buku

ini karena tidak perlu mencari buku atau tulisan lain untuk mengecek apakah pernyataannya sesuai dengan

data yang ada.

Bahasan kami pada bab ini adalah mencoba membuat tinjauan kritis atas materi perdagangan

bebas dan masa depan Batam yang kami review d i bab sebelumnya dan mencoba mengkaitkan dengan

kondisi Batam terbaru. Dalam tulisan kami ini tidak melakukan tinjuan kritis sub -bab per sub-bab,

melainkan langsung menampilkan berbagai situasi dan kondisi Batam terkait dengan perdagangan

bebasnya dan bagaimana masa depan dari FTZ maupun Pulau Batam sendiri dalam suatu bahasan yang

terintegrasi. Terdapat delapan hal yang akan kami tampilkan, berturut -turut sebagai berikut:

2.1 BATAM: BANDAR KOTA MADANI

Mengawali bahasan bab ini adalah kita lihat Kota Batam secara lebih detail. Kota Batam sebagai

salah satu kota di Provinsi Kepri, mempunyai

letak yang strategis karena berada di jalur

perdagangan dunia dan dekat dengan

Singapura. Letak astronominya antara

0025’29“LU dan 1015’00”LU dan antara

103034’35” BT dan 104026’04” BT. Luas

wilayah Kota Batam sebesar 165 km2 atau 7,27% dari total luas Provinsi Kepri. Pulau Batam merupakan

sebuah pulau besar dengan luas 415 Km2 (41.500Ha) dan terdapat 329 pulau lain yang ada di wilayah Kota

Batam.

Sebagian besar wilayah Kota Batam merupakan daerah pemukiman dan kawasan industri, terutama

untuk wilayah Pulau Batam. Untuk pulau -pulau yang lain, sebagian besar masih berupa lahan pertanian dan

lahan tidur.

Bila kita lihat dari perspektif sejarah , penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang -orang

Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah

menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau

awal abad ke-14. Pulau Batam terkadang juga disebut Pulau Ujung.

BAB. II TINJAUAN KRITIS LITERATUR


Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau

Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana

Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas

kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana

Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan

(sekarang Pulau Bintan). Ketika Hang Nadim

meningal dunia, pulau ini berada di bawa h

kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan

abad ke 18.

Dengan hadirnya kerajaan di Riau Lingga

dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda

Riau, maka Pulau Batam beserta pulau -pulau

lainnya berada di bawah kekuasaan Yang

Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya

kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris

dan Belanda amatlah tajam dalam upaya

menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka.

Bandar Singapura yang maju dengan pesat,

menyebabkan Belanda berusaha dengan b erbagai

cara menguasai perdagangan melayu dan

perdagangan lainnya yang lewat di sana.

Hal ini mengakibatkan banyak pedagang

yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke

Singapura. Pulau Batam yang berdekatan dengan

Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang -

pedagang untuk berlindung dan gangguan patroli

Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan Raffles

dan kerajaan Inggris melakukan barter dengan

pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam

yang merupakan pulau kembar dengan Singapura

diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Bila dilihat dari struktur persentase PDRB nya pada tahun 2006-2010, sumbangan terbesarnya

adalah lapangan usaha industri pengolahan dengan nilai berturut -turut: 61,91%, 62,08%, 60,43%, 59,20%,

dan 58,80%.

Bila dilihat dari infrastrukturnya , Kota Batam telah memiliki fasilitas jalan raya yang dibangun

dengan baik dan berstandar tinggi yang menghubungkan hampir semua daerah di Kota Batam. Sistem

jaringan transportasi tersebut mengintegrasikan semua pusat kegiatan y ang ada di Pulau Batam dan

merupakan suatu kesatuan sistem jaringan transportasi yang berinteraksi satu sama lain serta saling

menghubungkan antara wilayah kota, permukiman, daerah komersial, dan rekreasi.

Sebagai wilayah kepulauan , Kota Batam sangat bergantung dengan pelabuhan laut dalam

menunjang berbagai aktivitas kegiatan penduduknya. Saat ini sarana perhubungan laut telah tersedia 14

(empat belas) pelabuhan yaitu lima pelabuhan penumpang internasional dengan tujuan Singapura dan

Malaysia, dua pelabuhan domestik, satu pelabuhan PELNI, tiga pelabuhan rakyat dan tiga pelabuhan

angkutan barang baik untuk tujuan domestik maupun internasional dengan kapasitas sandar kapal

maksimum 35.000 DWT.


2.2 ILUSI KOORDINASI DI BATAM

Koordinasi adalah kata yang mudah diucapkan, namun sulit dilakukan. Kecuali jika koordinasi hanya

dimaknai sebagai sekedar pertemuan, rapat -rapat, dan kongkow-kongkow. Koordinasi yang seperti ini bisa

dikatakan sebagai “ilusi koordinasi”.

Persoalan koordinasi juga akan terjadi di

FTZ Batam. Keberadaan BIDA (Batam Industrial

Development Authority) dan Pemkot Batam yang

mempunyai kewenangan berbeda akan

menimbulkan persoalan koordinasi yang kami

sebutkan tadi. Sebagaimana contoh yang

telah disebutkan pada kasus

pengurusan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan

kepemilikan KTP yang tidak

singkron sehingga muncul

masalah rumah-rumah liar

yang mencapai 30.000 – 60.000

rumah liar.

Pada tahun-tahun berikutnya, akan

terbayang bagaimana mereka ( BIDA dan Pemkot

Batam) berkoordinasi dalam mengatur masalah

pelabuhan-pelabuhan rakyat, pelabuhan khusus

maupun pelabuhan ekspor. Wewenang dalam

mengeluarkan izin importir juga akan berpotensi

menimbulkan masalah yang pelik.

Belum lagi bila ditinjau dari

landasan/dasar hukum BIDA maupun Free Trade

Zone (FTZ) yang akan diperlakukan di Batam, pada

saat buku ini disusun sudah menjadi perdebatan

hangat antara Memperindag, Rini MS Soewandi ,

dengan Pemkot Batam dan DPRD

Kota Batam. Belum lagi jika hal itu

sudah menyangkut kekuatan -

kekuatan politik maupun

ekonomi yang mempunyai

kepentingan dengan diterbitkannya

UU FTZ di Batam.

Bila diikuti perkembangan terbaru terkait

FTZ Batam, maka UU FTZ Batam yang diusulkan

DPR ternyata tidak ditandatangani oleh Presiden

Megawati pada tahun 2004. Hal ini akhirnya

menjadi komoditas saling serang ant ara DPR dan

pemerintah. Sampai terbitnya UU no 44 tahun

2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas, masih juga terjadi perlawanan

hukum dari beberapa anggota dewan dari PDIP.

2.3 FREE TRADE ZONE: SISTEM KAPLING ATAU SELURUH WILAYAH?

Materi utama perdebatan antara Memperindag Rini MS Soewandi dengan Pemkot Batam dan

DPRD Kota Batam adalah apakah FTZ akan memberlakukan sistem kapling ( enclave) atau FTZ berlaku untuk

seluruh wilayah Batam. Menarik untuk disimak apa yang menjadi dasar pemikiran kenapa harus sistem

kapling ataupun berlaku menyeluruh bagi wilayah Batam. Keduanya memberikan alasan yang bisa dijadikan

bahan perenungan.

Menurut kami, apapun keputusan terkait sistem apa yang dip ilih untuk FTZ Batam adalah sebuah

keputusan yang harus mempertimbangkan kemanfaatan yang optimal dan kelemahan yang harus dicari

solusinya seperti teori-teori perencanaan yang sudah dipalajari.


Bila dilihat dari buku ini, penulis buku lebih mempunyai ke cenderungan ke arah pilihan kedua

yaitu FTZ diberlakukan untuk seluruh wilayah Kota Batam . Kesimpulan kami berdasar pada pertanyaan

terakhir penulis di akhir bab 12 yang sangat menggigit yaitu: “Haruskah realitas yang demikian mampu

dikalahkan oleh kehendak mengapling area FTZ?”

Menurut kami, pilihan kebijakan FTZ ini adalah dengan memberlakukan kombinasi , yaitu untuk

Pulau Batam adalah FTZ seluruh wilayah Pulau Batam, dan sistem kapling ( enclave)untuk beberapa pulau

lain di Kota Batam yang ditunjuk.

Akan tetapi terdapat konsekuensi dalam pilihan ini, adalah pengawasan yang ketat dalam keluar

masuk barang dan jasa dari Pulau Batam ke Singapura dan pulau -pulau lain di wilayah Indonesia. Hal ini

adalah untuk menghindari konflik sosial karena harus memindahkan penduduk yang sudah terlanjur

bermukim di Pulau Batam.

2.4 SEGITIGA PERTUMBUHAN SIJORI: Siapa Menunggangi Siapa?

Letak Batam yang sangat strategis ( bahkan dalam sejarah yang kami

ulas pada sub bahasan 2.1, Pulau Batam dibilang sebagai Pulau kembar

dengan Singapura) membuat Indonesia memanfaatkannya sebagai pusat

pertumbuhan baru. Segala keunggulan yang dimiliki oleh Batam ini

mengasumsikan bahwa Batam menyediakan pola ketersediaan lahan dan

tenaga kerja yang murah di banding Singapura. Maka ketika terjad i biaya

produksi yang meningkat di Singapura, diharapkan Batam mampu menjadi

tempat relokasi perusahaan yang sebelumnya ada di Singapura.

Jadi letak geografis Batam adalah satu -satunya keunggulan Batam dalam menciptakan

pertumbuhan ekonominya. Karena Bata m sendiri tidak mempunyai Sumber Daya Alam untuk menopang

perekonomiannya. Dengan hubungan kerjasama ekonomi seperti diatas diharapkan Batam akan menikmati

spillover effect aktivitas ekonomi di Singapura.

Hal inipun telah disadari oleh penulis buku , dengan menampilkan fakta-fakta bahwa Batam dari

berbagai sisi (impor, ekspor, investasi dan wisatawan) memang sangat tergantung kepada Singapura. Dan

penulis buku mengajak Pemerintah Indonesia untuk tetap memberikan insentif yang lebih menarik minat

investor.

Beberapa tahun terakhir, ada beberapa pihak yang menghembuskan pendapat bahwa “Batam

adalah pihak yang diperalat Singapura ” dan dijadikan ajang bagi Singapura mencari tenaga kerja dan lahan

yang murah. Kemudian isu-isu nasionalisme ditambahkan maka tercip talah opini bahwa “Singapura

menunggangi Indonesia dalam kasus Batam” . Sebagai respon dari opini tersebut, kami melihat bahwa

mulai ada keinginan dari pemerintah daerah, baik Provinsi Kepri maupun Pemkot Batam, untuk menyaingi

Singapura. Menurut kami, hal ini adalah sangat terburu-buru dan melupakan aspek dasar kenapa Batam ini

didirikan yaitu sebagai FTZ yang sebelumnya adalah Bonded Zone (Kawasan Berikat).


“bukan sektor industriyang tumbuh pesat diBatam, tetapi bisnisproperti dan ruko

yang terlihat sangatmencolok tumbuh

subur di PulauBatam.”

Kebijakan yang perlu pemerintah Indonesia , melalui kepanjangan

tangannya yaitu BIDA (sekarang B P Batam) dan Pemkot Batam , lakukan

adalah mencoba merayu pengusaha -pengusaha Singapura agar mau

menjadikan Batam sebagai “rumah produksi” bagi usaha mereka. Ketika

Batam menjadi “rumah produksi” maka kapasi tas ekspor Batam meningkat

yang pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja Indonesia. Dengan berkurangnya pengangguran di

Indonesia maka program pemerintahan SBY yang Pro-Job dapat terpenuhi.

Jadi tidak beralasan kalau segitiga pertumbuhan Sijori diterpa isu: siapa menunggangi siapa?

2.5 PERKEMBANGAN BATAM: MASIH ON THE TRACK?

Pertanyaan menggelitik muncul takkala membaca sub bahasan diatas. Apakah perkembangan

Batam saat ini masih on the track?

Banyak pihak yang menyayangkan perkembangan Batam dewasa

ini yang sudah jauh menyimpang dari tujuan awal ditetapkan sebagai

kawasan berikat. Kawasan berikat mengamanatkan bahwa Batam adalah

kawasan industri. Hal ini tentunya akan di dasarkan pada sumbangan

sektor industri kepada nilai tambah yang muncul dari kegiatan ekonomi

yang ada di Kota Batam.

Untuk menjawab hal tersebut maka perlu didukung data.

Menurut publikasi PDRB 2010 BPS Kota Batam, sumbangan sektor Industri Pengolahan menempati urutan

pertama dalam sumbangannya terhadap PDRB Kota Batam, yaitu: sebesar 58,80%. Melihat dari fakta

diatas, dapat kami simpulkan bahwa Batam masih merupakan kawasan industri sesuai dengan pemikiran

awal pengembangan Batam.

Tapi apakah perkembangan Batam dewasa ini masih dalam

jalur yang benar (on the track)? Untuk menjawab itu, kita harus

melihat bagaimana laju pertumbuhan dari sektor Industri ini dibanding

laju pertumbuhan sektor lainnya? Sekali lagi merujuk kepada data BPS

Kota Batam, maka diketahui bahwa laju tertinggi pertumbuhan

ekonomi kota Batam pada tahun 2009 dan 2010 adalah sektor bangunan (22,46% dan 15,95%) diikuti

dengan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (7,05% dan 9,01%), sedangkan sektor industri

pengolahan sendiri hanya 3,73% pada tahun 2009 dan 7,40% pada tahun 2010 .

Data diatas semakin memberikan bukti kepada kita bahwa be berapa kalangan yang mengeluhkan

perkembangan Batam sudah melenceng dari pemikiran awal dibangunnya Batam sebagai Kawasan Berikat

maupun FTZ memang tidak boleh dianggap angin lalu. Mereka berargumen bahwa bukan sektor industri

yang tumbuh pesat di Batam, t etapi bisnis properti dan ruko yang terlihat sangat mencolok tumbuh subur

di Pulau Batam.


Fenomena apakah ini? Apakah hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan kota Batam sudah

keluar dari jalur? Hanya waktu yang mampu menjawabnya.

2.6 MASALAH KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL

Permasalahan kependudukan dan sosial di Batam sudah muncul lama bahkan sebelum tahun 2000.

Fenomena munculnya rumah-rumah liar yang berjumlah 30.000 – 60.000 rumah adalah suatu

permasalahan yang sangat serius. Hal ini membutuhkan effort yang tinggi dari BIDA maupun Pemkot Batam

untuk segera menanganinya.

Pendapat penulis buku yang sepertinya lebih cenderung ke FTZ untuk seluruh Pulau Batam karena

pertimbangan holistik dan sebagainya, ternyata akan semakin mengerucut kepada satu kesimpulan bahwa

Batam gagal sebagai kawasan industri tetapi berhasil sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di

Indonesia.

Perkembangan penduduk di Kota Batam sa ngat pesat, yaitu penduduk di Batam berjumlah 527.157

jiwa pada tahun 2001 berlipat menjadi 1.006.063 jiwa pada tahun 2010. Ini merupakan pertumbuhan yang

sangat pesat. Hal ini pulalah yang menyimpulkan bahwa Batam masih menarik bagi pencari kerja di

Indonesia.

Selain dampak positif yang muncul akibat kedatangan pencari

kerja ke Batam ini, maka bisa juga dilihat dari negatifnya. Kedatangan

penduduk yang sangat banyak ini bisa berpotensi menjadi masalah bila

yang datang adalah tenaga kerja tidak terampil. Dengan keterbatasan

kemampuan yang dimilikinya mengakibatkan banyak tenaga kerja

yang tidak terserap di sektor -sektor industri dan akhirnya muncullah

pengangguran dan pekerja sektor informal .

Bila dilihat data BPS Kota Batam, maka diperoleh fakta bahwa

jumlah pengangguran secara absolut berjumlah 41.541 jiwa pada tahun 2011. Angka Tingkat

Pengangguran Terbuka sebesar 8,57% yang berarti terdapat 8,57% pencari kerja yang tidak memperoleh

pekerjaan dan menjadi penganggur . Jumlah penganggur yang mencapai 41 .541 jiwa ini akan menjadi

masalah yang sangat pelik jika tidak segera diselesaikan.

Masalah perumahan liar, degradasi lingkungan sampai kejahatan

pun akan muncul ke permukaan masyarakat jika penduduk sudah terlalu

padat. Berbagai masalah tadi pada akhir nya menimbulkan situasi dan

kondisi berinvestasi menjadi tidak nyaman. Dan bila kenyaman

berinvestasi tidak ada lagi, ma ka tunggulah saatnya investor akan

angkat kaki dari Pulau Batam ini.


2.7 MASALAH EKONOMI: DILEMA PELABUHAN TIKUS DAN IMPORTIR BODONG

Masalah lain yang muncul jika FTZ ditetapkan berlaku untuk seluruh wilayah Pulau Batam adalah

masalah penyelundupan barang ilegal. Bahkan beberapa pihak menyindir dengan menyebut Batam

bukanlah sebagai Free Trade Zone tetapi Free Smuggling Zone atau Zona Bebas Penyelundupan.

Menjadi rahasia bersama bahwa untuk mendapatkan

barang mewah dengan harga yang murah adalah membeli barang

penyelundupan dari Batam. Kami sendiri ( tinggal di Kota Jambi)

beberapa kali kesempatan mendapat tawaran barang -barang dari

Batam, mulai dari Blackberry sampai televisi layar lebar. Barang-

barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga resmi

karena barang-barang tersebut terbebas dari pajak dan bea masuk

barang dari luar negeri.

Menarik untuk disimak kenapa penyelundupan ini bisa terjadi dikawasan FTZ yang diawasi?

Ternyata semua ini berawal dari masih

beroperasinya pelabuhan rakyat (pelra) dan

pelabuhan tikus. Pengelola Batam (dulu BIDA

sekarang BP Batam) dan Bea Cukai Batam hanya

mengawasi di pelabuhan-pelabuhan utama.

Mereka enggan bergesekan dengan Pemkot

Batam dengan mempermasalahkan pelabuhan

tikus dan pelabuhan rakyat ini karena

keberadaannya didukung oleh Pemkot Batam.

Walaupun pelra-pelra ini yang disinyalir sebagai

“jalur tikus” untuk penyelundupan barang

ilegal dari Singapura dan keluar pulau Batam.

Pemkot Batam berargumen bahwa

dengan jumlah pulau yang sangat banyak di Kota

Batam ini maka keberadaan Pelra (Pelabuhan

Rakyat) masih sangat dibutuhkan untuk

kelancaran arus distribusi barang dari dan ke

pulau-pulau kecil disekitar Pulau Batam.

Selain dikarenakan pelra-pelra yang

digunakan sebagai jalur tikus, maka

penyelundupan ini juga lahir dari adanya

importir-importir bodong di Batam. Hal ini

diketahui tatkala diadakan registrasi ulang

importir, terdapat banyak importir bodong yang

tidak ketahuan dimana rimbanya. Dahulu untuk

mengurus proses izin impor banyak melalui jasa -

jasa pihak ketiga (biro jasa).

Importir-importir bodong ini

menggunakan jasa forwarder-forwarder atau jasa

ekspedisi yang bolak-balik Batam-Singapura yang

hanya berjarak 20 km untuk menyelundupkan

barang dari Singapura.

Maka bisa ditarik kesimpulan sementara:karena Pulau Batam ini adalah FTZ dengancampuran penduduk didalamnya makapermasalahan penyelundupan barang ini akan

selalu menjadi dilema.


2.8 FTZ-PHOPIA: MENAKSIR MASA DEPAN PULAU BATAM

Masa depan Pulau Batam banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Banyak yang optimis namun

tidak kurang yang pesimis akan masa depan Pulau Batam. Pulau Batam dianggap sebagai contoh FTZ yang

gagal. Kenapa disebut contoh yang gagal? Atau masih sebatas tidak optimal?

Banyak pihak yang menyayangkan kondisi maupun situasi yang ada di Pulau Batam dewasa ini. Bila

dirinci, situasi dan kondisi yang ada di Pulau Batam adalah sebagai berikut:

a. KONDISI INFRASTRUKTUR YANG ADA DI PULAU B ATAM TIDAK BANYAK MENGALAMI

KEMAJUAN SETELAH OTONOMI DAERAH INI.

Banyak jalan berlubang yang dikeluhkan oleh para pelaku investasi. Kenyamanan

bertransportasi ini terganggu dengan pengelolaan transportasi yang rancu antara kewenangan

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Batam.

b. PERMASALAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN IMPOR DAN EKSPOR.

Ternyata dalam urusan pemberian izin impor , di Batam sekarang ada dua tempat yaitu

BP Batam dan Pemkot Batam. Ada sebagian barang yang diurus di BP Batam dan sebagian

barang di Pemkot Batam. Hal ini akan mengurangi kualitas jasa pelayanan untuk berusaha di

Batam. Kenapa tidak digabung saja? Ternyata terdapat ketakutan dari Pemkot Batam kalau

semua kewenangan diserahkan ke BP Batam, maka Pemkot hanya mengurusi masalah

administratif dan masalah lainnnya.

c. PROFESIONALISME PENGELOLA.

Pengelola FTZ Batam, baik BP Batam maupun Pemkot Batam ,

tidak mempunyai kapasitas profesionalisme yang mumpuni untuk

mengatasi permasalahan secara cepat. Ini terlihat dari kekacauan

pelaksanaan FTZ pada hari pertama yaitu 1 April 2008. Banyak

kontainer yang terpaksa ditahan karena dokumen yang tidak lengkap.

Menurut pihak pengusaha, hal ini dikarenakan oleh ketidaksiapan personil pengelola dalam

menyambut aturan baru. Kekacauan terjadi terutama tidak adanya sosialisasi peraturan baru

kepada pengusaha (importir dan eksportir). Berbagai keruwetan di lapangan memicu

munculnya oknum - oknum yang memanfaatkan celah tersebut yang akhirnya membuat high

cost economy dan pungutan liar.

d. KELEMBAGAAN YANG TIDAK EFISIEN DAN EFEKTIF.

Sebagai institusi yang mengurusi masalah vital, kelembagaan FTZ diurus oleh BP Batam

(Badan Pengelolaan Batam) yang berada dalam kekuasaan DK Batam (Dewan Kawasan Batam).

akan tetapi siapakah yang menjadi dewan Kawasan Batam? Dari SK yang diterbitkan, ternyata

yang mengisi jabatan di DK Batam adalah orang -orang yang menjadi birokrat dan pejabat .


Susunan Dewan Kawasan Batam sesuai SK Keppres No. 9 tahun 2008 tentang Dewan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas Batam yang disahkan tangal 7 Mei 2008

adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Gubernur KepriWakil Ketua merangkap anggota : Walikota BatamAnggota:1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau;2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Provinsi Kepulauan Riau;3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau;4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;7. Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;9. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA;10. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam

Bila dilihat dari aturan diatas timbul pertanyaan “bagaimana mungkin pejabat -pejabat diatas

mampu fokus memikirkan masa depan Batam diantara kesibukan lain yang juga tidak kalah

penting?”

e. MUNCULNYA SAINGAN DARI NEGARA LAIN DALAM PELAYANAN INVESTASI.

Kita tidak boleh hanya berbangga diri dan menutup mata akan adanya persaingan dari

negara lain dalam pelayanan investasi. Terkait dengan masalah Batam, negara Malaysia

merupakan negara terkuat dalam persainga n memperebutkan investasi dari Singapura dan

negara investor lain.

Pada saat ini, Pemerintah Malaysia telah

mendirikan IDR (Iskandar Development Region) dengan

investasi yang sangat luar biasa mencapai Rp. 50 Trilliun.

IDR ini diperuntukkan sebagai pusat jasa layanan keuangan,

kawan industri dan kawasan jasa hiburan. IDR ini

menawarkan insentif investasi yang luar biasa, memberikan

pelayanan infrastruktur kelas dunia, bahkan sampai

menyediakan hotline untuk melaporkan jika ada jalan

berlubang di Iskandar Development Region ini.

Bagaimana dengan di Batam? Jalan rusak didepan kantor Pemkot Batam sendiri saja

tidak segera diperbaiki oleh pihak terkait. Kami mengkhawatirkan jika kondisi ini tidak dibenahi

maka Batam akan semakin tenggelam dan kalah dibandingkan dengan Iskandar

Development Region di Malaysia.


f. HENGKANGNYA PMA DARI FTZ BATAM.

Pada awal tahun 2012,

pemberitaan di beberapa surat kabar

di Batam dan Nasional dihebohkan

oleh rencana tutupnya PT Exas

Batam Indonesia , satu PMA yang

bergerak di bidang perakitan

elektronik di Kawasan Industri

Batamindo.

BP Batam juga mengakui bahwa ada tiga PMA lain yang sudah mengajukan

pencabutan izin penanaman modal atau menghentikan operasi karena berbagai faktor,

seperti order yang mulai berkurang dan dampak dari krisis ekonomi global.

Berbagai pihak telah menanggapi hal ini dan menganggap ini merupakan hal lumrah

ketika perusahaan menutup usaha di suatu tempat. Akan tetapi, apakah ini menjadi wajar

apabila suatu PMA menutup usahany a di Batam dan membuka usaha yang lebih besar di

Malaysia?

Melihat kondisi dan situasi diatas, apakah bisa dikatakan FTZ Batam telah gagal? Perlu diingat

bahwa sebagai sebuah kawasan FTZ, tentu saja tolak ukur keberhasilan sebuah kawasan perdagangan

bebas adalah berapa besar investasi asing berhasil masuk, berapa besar lapangan kerja yang tersedia,

berapa besar ekspor, dan berapa besar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bila indikator tersebut

tidak menunjukkan angka positif di Batam , maka kita bisa mengatakan bahwa Batam sebagai kawasan

FTZ telah gagal atau sekedar belum optimal? .


Prof. Mudrajad Kuncoro telah menampilkan sebuah literatur mengenai Perdagangan Bebas dan

Masa Depan Batam dalam gaya penulisan yang runtut dan dilengkapi data -data terbaru (dalam konteks

tahun penerbitan) di bab 12 dalam bukunya yang berjudul “Otonomi dan Pembangunan Daerah:

Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang .”

FTZ adalah status terakhir yang diberikan pemerintah pusat melalui UU No. 44/2007 tentang FTZ

Batam setelah sebelumnya Batam berstatus bonded zone, bonded island, dan bonded zone plus.

Dua kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Batam saat ini, yaitu tidak optimal, akan tetapi

banyak pula yang menyebutnya sebagai kegagalan . Status FTZ yang dimilikinya belum dapat memacu

investasi asing untuk masuk dalam jumlah yang masif. Birokrasi perizinan juga belum sepenuhnya baik, dan

infrastruktur yang dimiliki terutama pelabuhan masih jauh dari layak. Tanpa adanya gebrakan dan inovasi

dari pemerintah berupa pemberian insentif, perizinan yang mudah, menghapus pungli, dan infras truktur

yang layak, maka jangan berharap terlalu tinggi iklim investasi akan semakin membaik.

Jika pemerintah tidak segera bergerak cepat membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi

dalam pengembangan pulau ini maka bukan tidak mungkin akan semakin banya k lagi perusahaan yang

berhenti beroperasi. Tentunya ini menjadi tugas semua pihak , baik pemerintah pusat, daerah, pengelola

FTZ, masyarakat, dan tentu saja media massa untuk memberikan pemahaman dan informasi yang

berimbang mengenai kondisi riil di Batam. Kita iri melihat pemerintah di negara lain sangat serius mengurus

daerah FTZ nya sehingga bisa menjadi lokomotif pembangunan.

Kalau tidak, Batam tidak bisa lagi berbangga hati dengan slogan “The Best Investment

Destination In The Region” . Apa lagi yang bisa dibanggakan di pulau ini?

Judul Bahasan : Kawasan Perdagangan Bebas dan Masa Depan Batam (Bab 12)Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan PeluangPengarang : Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.DTahun Terbit : 2004

BAB. III KESIMPULAN

kawasan perdagangan bebas dan masa depan batam-kuswan gunanto

Documents