I

PENULISAN HUKUM

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SUMPAH BANYU ROTO:

KONVERGENSI NILAI ADAT DENGAN ARAH PEMBAHARUAN

PIDANA NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

keserjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Hendrik Kiawan Wirantanus

201410110311302

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2019

II

III

IV

V

Ungkapan Pribadi:

“Puncak keindahan dan kepuasan dalam tragedi adalah pelibatan Tuhan,

sedangkan Himpunan Mahasiswa Islam adalah juang faham diatas panggung

tragedi”

Motto:

Hidup sedinamis ini, tidak mungkin dapat terselesaikan dengan satu motto,

Yang pasti:

Beriman,

Berilmu

Beramal

VI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir pernulisan hukum ini saya persembahkan untuk:

Ibu terkasih Hj. Faoziah Andriani, Abah H. Asnan Mukmin,

sang penentu peradaban dunia,

serta Kakak Ragil Satriawan, Eka Susilawati dan Adik Iftitah Rizkiani.

VII

ABSTRAKSI

Nama : Hendrik Kiawan Wirantanus

NIM : 201410110311302

Judul :

Tinjauan Yuridis Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi

Nilai Adat Dengan Arah Pembaharuan Pidana Nasional Dalam

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RUU KUHP).

Pembimbing :

1. Dr. Haris, SH., M.Hum

2. Ratri Novita Erdianti, SH., MH.

Identitas hukum versi Indonesia asli, telah dikamuflase oleh hegemoni pemikirian

hukum barat yang cenderung legalistik, formalistik dan berjiwa liberal.

Masyarakat hukum dibuat terpana, dengan fenomena saat ini, yang harus

menerima hukum modern begitu saja yang jatuh dari langit. Hukum adalah

kristalisasi moral, nilai, serta identitas masyarakat. Hukum itu adalah nilai yang

lahir dari bumi yang dipijak masyarakat diatas, tidak serta merta jatuh dari langit

dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah saatnya purifikasi terhadap

identitias hukum nasional dilakukan dengan cara menempatkan hukum adat

beserta lapisan perangkatnya, sebagai nilai yang mempengaruhi isi hukum positif.

Sumpah Banyu Roto, sebagai nilai dan hukum adat yang berlaku di masyarakat

suku Tengger, adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman kehidupan sehari-

hari untuk menjaga keseimbangan masyarakat Tengger. Sejalan dengan itu,

terdapat pembaharuan pidana nasional, yang memiliki orientasi untuk menjaga

keseimbangan serta memulihkan keadaan dan ketertiban. Selain itu juga Sumpah

Banyu Roto tidak membenarkan zina dan kumpul kebo, karena dianggap

bertentangan dengan norma/ hukum yang hidup dimasyarakat sebagaimana yang

sudah diuraikan diatas. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas, pertama:

Bagaimana konvergensi antara Sumpah Banyu Roto dengan tujuan pidana yang

tercantum dalam RUU KUHP. Kedua, Bagaimana adat Suku Tengger yang

terkandung dalam Sumpah Banyu Roto terkait kriminalisasi kumpul kebo.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif.

Kata Kunci: Konvergensi, Sumpah Banyu Roto, Kriminalisasi Kumpul

Kebo, RUU KUHP.

VIII

ABSTRACT

Nama : Hendrik Kiawan Wirantanus

NIM : 201410110311302

Judul :

Tinjauan Yuridis Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi

Nilai Adat Dengan Arah Pembaharuan Pidana Nasional Dalam

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RUU KUHP).

Pembimbing :

1. Dr. Haris, SH., M.Hum

2. Ratri Novita Erdianti, SH., MH.

Indonesian version native legal identity, have kamuflase by consideration

hegemony and legalistic restrictions to western law, and liberal formalistik soul.

The law community was made, to the current, who have to accept just modern law

that fell from heaven. The law is moral crystallization, value, and community

identity. The law is the value of born of the people on earth, does not necessarily

fell out of the sky and accepted by all levels of society. It is time to identitias

verificationi national legal done by means of putting its officials with the

customary law, as the value of affecting the positive law. Sumpah Banyu Roto, as

value and the law of adat in the community the tribe of tengger, is the value of and

norma which have become guidelines daily life to keep the balance the

community of tengger. Along with that, there is the renewal of a national criminal,

having orientation to keep the balance and heal the state of and order. It is also an

Sumpah Banyu Roto and he does not justify Kumpul Kebo, because is held in

opposition to a norm / law the living so shown above. Therefore, this paper will

discuss, first: how convergence between Sumpah Banyu Roto with the criminal on

the RUU KUHP. Second, how the tribe Tengger contained in an Sumpah Banyu

Roto related to a criminal acts of Kumpul Kebo.

The scientific work was used in research methodology Yuridis-Normatif.

Keywords: Convergence, Sumpah Banyu Roto, Criminalization of Kumpul

Kebo, RUU KUHP.

IX

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh kesadaran diri dan

kerendahan hati sebagai hamba aku memuji Allah SWT, serta memohon

ampunan-Nya dari segala dosa dalam proses pengembaraan keharibaan-Nya dan

meminta pertolongan kepada-Nya yang merupakan sebab atas segala sesuatu.

Dengan segala hikmah dan pemberian cahaya dari-Nya, penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: “Tinjauan Yuridis

Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi Nilai Adat Dengan Arah

Pembaharuan Pidana Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)”.

Hamba panjatkan shawalat kepada Nabi Muhammad SAW, serta

keluarga, para sahabat, keturunan, juga pecinta dan perindunya, semoga tiada

putus-putusnya, sang revolusioner sejati. Sungguh hamba bersyukur atas

segalanya.

Selangkah perjalanan, penyelesaian Tugas Akhir ini telah mengajarkan

penulis banyak hal, antara lain nikmat hidup dalam keadaan beriman adalah salah

satu pembelajaran yang mendasar disertai bersykur dan ikhlas. Sedangkan tugas

akhir ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab selama menempuh kuliah di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tugas Akhir penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu

banyak pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaiannya. Dengan

X

kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Orang-orang terkasih Ibunda Hj. Faoziah Andriani, Abah H. Asnan Mukmin,

Kakak: Ragil Satriawan, Eka Susilawati, serta adik tercinta Iftitah Rizkiani yang

telah memberikan semangat, dorongan serta ghirah juang baik secara lahir

maupun batin kepada penulis;

2. Bapak Dr. H. Fauzan, M. Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

yang menjadi inspirasi penulis selama menimba ilmu di kampus putih jas merah

serta dengan jajarannya;

3. Bapak Dr. Tongat, SH., M. Hum selaku dekan Fakultas Hukum dan jajarannya,

Bapak Dr. Haris, SH., M. Hum selaku Wakil dekan II sekaligus Dosen

Pembimbing I, Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II.

Terimakasih telah membimbing, memberikan saran, serta motivasi dengan penuh

kesabaran untuk menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini

dengan baik;

4. Bapak-Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang, yang telah ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran

lain yang sangat berharga bagi penulis untuk melanjutkan doa panjang di dunia

ini;

5. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Koordinator

Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang Komisariat Hukum

(OmahIde’47) terkhusus Personalia Pengurus Komisariat Hukum Periode 2017-

2018 dan Personalia Pengurus Koordinator Komisariat (HMI KORKOM UMM)

XI

Periode 2018-2020, Personalia Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang (LPM Azas FH UMM) Periode 2016-2017,

Organisasi Daerah Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna Malang (MATUR-MALANG)

Periode 2017-2018, yang telah memberikan banyak pembelajaran serta semangat

juang yang luar biasa. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan maupun

kesalahan dalam proses mengemban amanah yang telah diberikan, oleh karena ini

itu penulis mengucapkan mohon maaf dan terimakasih atas kepercayaannya;

6. Teman-teman di Lombok-NTB, Alumni PonPes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo-

Situbondo, Alumni PonPes Darul ‘Ulum Jombang, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang, serta teman-teman yang lainnya. Mohon

maaf tidak bisa sebutkan satu per satu, dan terimakasih atas kebaikan kalian

semua, semoga dibalas oleh Allah SWT;

Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya-Nya bagi kita semua,

serta mampu mensyukuri atas segala nikmat-nya. Selain itu juga penulis sadar

bahwa kesempurnaah hanya milik Allah SWT, sebagus dan secemerlang apapun

buah pikiran ciptaan-Nya tidak akan mampu menandingi. Oleh sebab itu penulis

terbuka untuk kritik dan saran guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata,

semoga tugas akhir penulisan hukum ini dapat bermanfaat. Amin.

Malang, Juli 2019

Hendrik Kiawan Wirantanus.

XII

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam ..................................................................... i

Lembar Pengesahan ....................................................................................... ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ........................ iii

Ungkapan Pribadi / Motto ............................................................................ iv

Halaman Persembahan ................................................................................... v

Abstraksi /Abstract ........................................................................................ vi

Kata Pengantar .............................................................................................. viii

Daftar Isi ......................................................................................................... xi

Daftar Lampiran ............................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 10

C. Tujuan Penulisan ........................................................................................ 11

D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan ............................................................ 11

E. Metode Penelitian ....................................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan ................................................................................. 15

B II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat ....................................................... 17

B. Tinjauan Umum Tujuan Pemidanaan ........................................................ 19

C. Tinjauan Umum Kriminalisasi Kumpul Kebo .......................................... 28

D. Tinjauan Umum Asas Legalitas dalam Hukum Pidana ........................... 32

E. Tinjauan Umum Sumpah Banyu Roto ....................................................... 35

BAB III PEMBAHASAN

A. Konvergensi Sumpah Banyu Roto Dengan Tujuan Pidana Dalam

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(RUU KUHP)................................................................................................ 37

1. Ajaran Suku Tengger tentang Sumpah Banyu Roto .................................. 37

2. Konvergensi Ajaran Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pemidanaan

Integralistik.............................................................................................. 39

3. Konvergensi Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pemidanaan dalam

RUU KUHP............................................................................................. 42

B. Norma Adat Suku Tengger yang Terkandung dalam Sumpah Banyu

Roto, Terkait Kriminalisasi Kumpul Kebo ............................................... 48

1. Asas legalitas materil dalam KUHP dan RUU KUHP .............................. 48

2. Tindak Pidana Zina dalam KUHP ............................................................. 49

3. Tindah Pidana Zina dalam RUU KUHP .................................................... 51

4. Norma Adat Suku Tengger yang terkandung dalam Sumpah Banyu

Roto Terkait Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam RUU KUHP .............. 53

XIII

BAB IV: PENUNUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 58 1. Konvergensi Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pidana dalam

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RUU KUHP) ....................................................................... 58

2. Norma Adat Suku Tengger yang Terkandung dalam Sumpah

Banyu Roto, Terkait Kriminalisasi Kumpul Kebo ........................... 59

B. Saran .......................................................................................................... 60

Daftar Pustaka ................................................................................................ xiv

Lampiran .........................................................................................................

XIV

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Tugas Akhir

Lampiran II: Kartu Kendali

Lampiran III: Berita Acara Seminar Proposal

XV

DAFTAR PUSTAKA

BUKU: Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan PenelitianHukum. Bandung. Penerbit

PT. Citra AdityaBakti.

Andi Hamzah, 1993. Sitem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia, Jakarta:

Pradnya Paramita.

____________, 2017. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

____________, 2007. Delik Kesusilaan Pornografi Pornoaksi (Cyberporn

Cybersex). Semarang: Pustaka Magister.

I Dewa Made Suartha, 2015. Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan

Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Jimly Asshidqie. 2015. Konstitusionalisme dalam Pemikiran Soepomo.

Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

J. E. Sahetapy. 1981. Dilema dalam Pidana dan Pemidanaan, Laporan Hasil

Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Dalam Dalam Buku Hukum Sanksi

Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Malang: Setara Press.

J. M. van Bemmelen. 1984, Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Hasnan. Dalam

Buku Hukum Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,

Malang: Setara Press.

Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali

Pers, Jakarta.

Marsillam Simandjuntak, 2003. Pandangan Negara Integralistik; Sumber, Unsur,

dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta: grafiti.

Mochtar Kusumaatmadja, 2012. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan,

Bandung: Penerbit Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana.

Bandung: Alumni.

Muladi, 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: alumni.

XVI

Muhammad abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti.

Peter Mahmud M, 2008. Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana.

Roeslan Saleh, 1987. Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.

Rudy, 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme

Indonesia, Bandar Lampung: Indepth.

Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2010. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan

Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soelman Biasane Taneko, 2015. Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum

Adat . Dalam buku: Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan

Hukum Pidana, Malang: Setara Press.

Sudikno Mertokusumo, 2006. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta:

Liberty.

Syukron Salam. 2015. Hukum Adat dan Perjuangan Hukum Lokal. Yogyakarta:

Thafa Media.

Tongat, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif

Pembaharuan, UMMPress.

Utrecht. 1986. Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat

Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum.

Bandung: Pustaka Tinta Mas.

Wirjono Prodjodikoro, 1980. Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,

Jakarta: P.T Eresco.

ARTIKEL/ JURNAL: Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar, Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2

Desember 2017.

Elly Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,

Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

XVII

Nyoman Serikat P. J, Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum

Pidana Nasional, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, edisi

April 2016.

Leony Wijaya, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam

Perspektif Aliran Filsafat Hukum Pragmatic Legal Realism (Realisme

Hukum), https://anastasyaleony.com, diakses tanggal 17 Juni 2019.

Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas,

Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan,

volume 2 No. 2,edisi 2013.

___________, Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan di Negara.

Dalam buku: Pendulum Antinomi Hukum. Antologi 70 Tahun Valerine

J. L Kriekhoff.

INTERNET:

Air Langga Dwi Gustian, Sosial Budaya Masyarakat Suku Tengger,

https://airlanggadwigustian.wordpress.com, diakses tanggal 22 Mei

2019.

A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam

Rancangan KUHP, http://download.portalgaruda.org/, diakses tanggal

17 Juni 2019.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

http://www.bphn.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2019.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Pengertian Kumpul Kebo ,

http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 25 April

2019.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana

dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan),

http//www.bphn.go.id, diakses tanggal 27 April 2019.

XVIII

Eko Soponyono. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembanguna

Hukum Pidana Indonesia. http//www.ejournal.undip.ac.id, diakses

tanggal 25 April 2019.

I. Sriyanto, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional

(Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional),

http/www.jhp.ui.ac.id, diakses tanggal 25 April 2019.

Supriyadi Widodo Eddyono, Masalah Tindak Pidana Kumpul Kebo

(Cohabitation) dalam RKUHP, (artikel online: dipost tanggal 1 bulan

November 2016), diakses tanggal 27 Mei 2019.

LAIN-LAIN:

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dukun adat tengger, yakni Bapak Munali.

Wawancara dilakukan pada hari Jumaat, tanggal 21 Desember 2018, di

desa Tosari.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dukun adat (Bapak Munali) dan beberapa

Masyrakat Tengger, pada tanggal 22 Mei 2019.