udara bersih hak kita bersama

Tim Peneliti(berdasarkan abjad)

Dede Nurdin SadatFathi Hanif

Lucentezza NapitupuluMoekti H. Soejachmoen

Prayekti MurhajantiShanty M.F. Syahril

Sukanda Husin

EditorArmely Meiviana

Tata Letak dan Desain SampulOmar Sari

Foto SampulEdy Wahyudi

SubektiDonald Bason

Untuk keperluan nirlaba, diijinkan untuk memproduksi ulang, mengutip, menerjemahkandan/atau menyebarkan publikasi ini dengan menyebutkan sumbernya.

Pelangi 2003

Jl. Danau Tondano No.A4 | Jakarta, 10210Tel (+62-21) 573-5020 | Fax (+62-21) 573-2503

Email [email protected] | http://www.pelangi.or.id

Udara Bersih Hak Kita Bersama

ISBN 979-96211-7-8

iUdara Bersih Hak Kita Bersama

KKKKKaaaaattttta Pa Pa Pa Pa Pengengengengengantantantantantararararar

Udara yang kita hirup sehari-hari tidak dapat dikotak-kotakkan. Pencemaranyang terjadi di satu tempat akan dirasakan pula dampaknya di tempat lain.Pencemaran yang dihasilkan oleh satu orang akan dihirup pula oleh yanglain. Seharusnya dengan konsekuensi demikian, menjaga kualitas udara harusmenjadi perhatian dan prioritas setiap orang. Hal ini pun telah tercantum dalamUU No. 23/1997. Namun hal ini tidaklah mudah.

Hingga saat ini, UU No. 23/1997 mengenai lingkungan hidup merupakanperaturan payung bagi pengelolaan udara di Indonesia. Berbagai peraturan baikdalam bentuk PP, Keputusan Presiden, SK Menteri hingga Peraturan Daerah telahtersedia. Tapi, kualitas udara di Indonesia masih terus menurun. Tentu timbulpertanyaan, apakah perangkat hukum yang ada dapat menjamin pelaksanaanpengendalian pencemaran udara secara efektif dan efisien?

Untuk mendapatkan jawabannya, Pelangi bersama dengan Indonesian Center forEnvironmental Law (ICEL) melakukan kajian terhadap perangkat hukumpengendalian pencemaran udara di Indonesia. Kajian ini dilaksanakan dengandukungan dari the Asia Foundation (TAF) dan US-Asia Environment Partnership(US-AEP) sejak September 2002 yang lalu. Kajian dilakukan dengan melakukantinjauan literatur serta serangkaian konsultasi, panel ahli, diskusi fokus grup danlokakarya multi-stakeholders, khususnya di tingkat pusat, Jabotabek danBandung.

Beberapa temuan penting telah kami dapatkan, seperti belum diaturnyakewenangan dan kelembagaan pengendalian pencemaran udara secara spesifikdalam framework law mengenai lingkungan hidup (UU No. 23/1997). Selain itu PPNo. 41/1999 belum mengatur secara rinci peran sektor terkait ataupunpemerintah daerah. Ketidakjelasan kewenangan dan kelembagaan ini padaakhirnya mempengaruhi keefektifan penerapan peraturan yang ada.

Sementara terkait dengan isu teknis, ditemukan bahwa ternyata orientasipengendalian pencemaran udara di Indonesia masih ke arah programpenanggulangan dan pemulihan. Program pencegahan pencemaran udara di masadepan belum terakomodasi secara nyata. Selain itu, alat bantu untuk menghitungpenyebaran pencemar udara, salah satu prasyarat dalam menyusun programkerja pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien, sama sekalibelum diatur dalam PP No. 41/1999.

Udara Bersih Udara Bersih Udara Bersih Udara Bersih Udara Bersih Hak Kita Bersama

ii

Satu temuan yang tidak kalah pentingnya adalah belum terakomodasikannyasecara baik upaya membangun pemahaman dan peran serta masyarakat sebagaistrategi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaranudara yang dikeluarkan pemerintah.

Buku tipis ini merupakan versi singkat dari hasil kajian yang dilakukan. Harapankami, buku ini dapat menjadi informasi awal untuk meningkatkan kesadaran,pengetahuan dan pemahaman seluruh stakeholders, tidak hanya masyarakat tapijuga pengambil keputusan serta legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.Namun agar rekomendasi yang diberikan dapat pula mengakomodasikeanekaragaman karakteristik daerah di Indonesia, kami merencanakanserangkaian konsultasi dan diskusi pada tingkat daerah pada tahap lanjutankajian ini.

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh stakeholdersyang terlibat dalam proses kajian ini, yang semangatnya meyakinkan kami untukterus membangun komunikasi multi-stakeholders dalam upaya mewujudkan udarabersih dan sehat. Selanjutnya kepada The Asia Foundation dan US-AsiaEnvironment Partnership, atas kepercayaan dan dukungannya selama pelaksanaankajian ini.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmembantu. Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan kepada tim penelitidari Pelangi - Shanty Syahril, Kuki Soejachmoen, dan Tezza Napitupulu -, juga timpeneliti dari ICEL - Sukanda Husin, Fathi Hanif, Prayekti Murharjanti dan DedeNurdin Sadat. Tak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada Armely M. danOmar Sari yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, serta kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga kajian ini dapat membantu upaya pengelolaan udara dan perbaikankualitas udara di Indonesia. Dukungan serta kerjasama dan masukan dari semuapihak sangatlah kami harapkan untuk mewujudkannya.

Salam lestari,

Agus P. SariDirektur Eksekutif

Jakarta, 22 Juli 2003


iii

DDDDDafafafafaftttttararararar I I I I IsisisisisiKata Pengantar .............................................................. iDaftar Istilah ............................................................... ivBab 1 Pencemaran Udara, Masalah Kita Bersama............... 1Persepsi masyarakat dan media massa .................................................. 1

Dampak terhadap kesehatan manusia ................................................... 3

Dampak terhadap lingkungan ............................................................. 3

Kualitas udara Indonesia ................................................................... 4

Sumber pencemar udara ..................................................................... 6

Catatan ........................................................................................... 8

Bab 2 Udara Bersih, Hak dan Kewajiban Kita Bersama....... 9Udara bersih, hak semua orang ........................................................... 9

Udara bersih, tanggungjawab kita bersama ........................................ 11

Pihak yang terkait (stakeholders) ..................................................... 12

Catatan ......................................................................................... 14

Bab 3 Perangkat Hukum Pencemaran Udara Indonesia ..... 15Perangkat hukum pengendalian pencemaran udara .............................. 16

Pengendalian pencemaran udara di era otonomi daerah ....................... 18

Koordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran udara ............ 18

Pengaturan norma hukum internasional dalam hukum nasional ............. 21

Catatan ......................................................................................... 22

Bab 4 Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia ........ 23Mencegah, menanggulangi dan memulihkan mutu udara ...................... 23

Menghitung pengurangan emisi ....................................................... 25

Menyusun program pengendalian pencemaran udara ............................ 28

Peran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan teknis PPU ........... 29

Catatan ......................................................................................... 30

Bab 5 Langkah Bersama Mewujudkan Udara Bersih .......... 31Lampiran .................................................................... 39Peraturan-peraturan ....................................................................... 39


iv

DDDDDafafafafaftttttararararar I I I I IstststststilililililahahahahahAerosol adalah gas dengan campuran partikel padat dan cair.

Ambang batas adalah batas kadar maksimum zat atau bahan pencemar.

Ambien atau udara ambien adalah udara bebas atau udara luar

Amdal singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan.

Baku Mutu Emisi atau BME adalah batas kadar maksimum emisi yangdiperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien

Baku Mutu Udara Ambien atau BMUA adalah kadar zat yang seharus adadalam udara atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalamudara ambien.

Benzene adalah zat hidrokarbon yang tidak berwarna dan bersifatkarsinogenik.

Biaya Eksternal adalah biaya yang tidak masuk dalam harga dasar barang,contohnya polusi. Polusi adalah biaya eksternal dari produksi yang tidakdimasukkan dalam harga dasar barang yang diproduksi tersebut.

Butadiene adalah zat berbahaya yang juga bersifat karsinogenik.

CO atau karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau,dan beracun yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurnadari bahan bakar fosil.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusatkepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat diKabupaten atau Kota.

Dosis Ambang Batas atau DAB adalah batas dosis dimana pemaparansuatu jenis zat pencemar selama waktu tertentu tidak akan menimbulkandampak yang merugikan bagi kesehatan manusia.

Dosis Respon adalah dampak dari suatu jenis zat pencemar udara terhadapkesehatan manusia akibat pemaparan zat pencemar tersebut dalam dosisdan waktu tertentu.


v

Emisi adalah zat yang masuk ke dalam udara bebas yang mempunyaipotensi sebagai unsur pencemar.

ESDM singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral

Grab Sampling atau pemantauan secara acak adalah pengambilan sampeltunggal pada saat dan tempat tertentu yang hanya mewakili kondisi udarapada saat dan tempat tersebut saja.

Hujan Asam adalah hujan yang dianggap bersifat asam, menurut WorldMeteorology Organization (WMO) adalah jika rata-rata pH air hujan lebihrendah dari 5,6.

ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidakmempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien dilokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatanmanusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan atau memicu kanker.

KB singkatan dari kendaraan bermotor.

Kepmen singkatan dari Keputusan Menteri.

Kepmenperindag singkatan dari Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan.

Keppres singkatan dari Keputusan Presiden.

Model Dispersi adalah melakukan penghitungan sebaran udara dengankoefisien dari setiap udara bebas pada waktu dan keadaan tertentu.

NMHC singkatan dari non-metana hidrokarbon.

NOx atau nitrogen dioksida adalah gas yang menyebabkan gangguanpernafasan dalam kadar tinggi, terjadi akibat pembakaran pada kendaraanbermotor dan juga mesin berbagai industri.

O3 adalah ozon permukaan.


vi

Ozon Depleting Substances atau ODS adalah bahan yang menyebabkanrobekan pada lapisan stratosfir, diantaranya : CFC, HCFC, halon, metilbromida, carbon tetraklorida, dan metil kloroform.

Pencemar udara konvensional adalah pencemar udara yang umumditemukan di atmosfer dan telah diketahui dosis ambang batasnya. CO,NO2, SO2, ozon permukaan, dan PM10 digolongkan sebagai pencemar udarakonvensional.

Pemerintah adalah termasuk di dalamnya eksekutif, legislatif dan yudikatifmerupakan suatu organisasi yang dipercaya secara sah, untuk mengembantugas mengendalikan dan mengatur tindakan masyarakat sehinggakesejahteraan kolektif masyarakat dapat dipromosikan sedangkan hak-hakistimewa individu tetap dilindungi.

PM10 adalah partikel yang berukuran 10 mikron atau lebih kecil.

PP singkatan dari Peraturan Pemerintah

PPU atau Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

Propenas atau Pedoman Pembangunan Nasional diatur dalam UndangUndang No. 25 Tahun 2000 merupakan upaya pemerintah untukmewujudkan tujuan pembangunan nasional seperti tertuang dalam GBHNtahun 1999-2004.

Status mutu udara ambien atau SMUA adalah keadaan mutu udara disuatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi

SO2 atau sulfur dioksida adalah gas berbau yang dapat menyebabkaniritasi pernafasan terjadi akibat pembakaran batubara, bahan bakar minyakdan bahan bakar fosil lainnya yang mengandung sulfur. Selain itu dapatjuga berasal dari sumber alami seperti gunung berapi

Stakeholders atau pihak terkait adalah mereka yang berkepentingandalam pembuatan keputusan, dapat berupa kelompok, individu atauperwakilan dari kelompok. Termasuk didalamnya adalah mereka yangmempengaruhi pembuatan keputusan (who influence a decision), merekayang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan (can influence it), danmereka yang terpengaruhi dari hasil keputusan (affected by it).


vii

THC singkatan dari Total Hidrokarbon.

Toksik adalah pencemar udara yang dapat menyebabkan kematian,gangguan kesehatan dan kerusakan janin pada makhluk hidup.

Total Suspended Particulates atau TSP adalah konsentrasi debu.

US-EPA singkatan dari United States Environmental Protection Agency

UU singkatan dari Undang-undang

VOC atau Volatile Organic Compounds adalah zat organik yang mempunyaikecenderungan untuk menguap. Ada jenis VOC yang berbahaya.

WHO singkatan dari World Health Organization.

1Udara Bersih Hak Kita BersamaBab 1Bab 1Bab 1Bab 1Bab 1PPPPPenenenenencccccemememememarararararan Uan Uan Uan Uan Udddddararararara,a,a,a,a, Ma Ma Ma Ma Masssssalalalalalah Kah Kah Kah Kah KitititititaaaaaBersamaBersamaBersamaBersamaBersama

"Aduh, makin hari nafasku makin berat.""Mau jalan-jalan keluar dengan bayiku di pagi hari pun tidak tega.

Kasihan, debu dan asap kendaraannya banyak sekali."

Persepsi masyarakat dan media massaPersepsi masyarakat dan media massaPersepsi masyarakat dan media massaPersepsi masyarakat dan media massaPersepsi masyarakat dan media massa

Ungkapan di atas semakin sering kita dengar sebagai bentuk persepsimasyarakat akan kualitas udara yang ada. Menurunnya kualitasudara ternyata telah secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Studiyang dilakukan oleh CESDA LP3ES (2001)1 di lima kota besar Indonesia -DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Makassar - menunjukkan90 persen dari jumlah total responden percaya bahwa kualitas udara sudahsangat buruk.

Studi CESDA ini juga menunjukkan bahwa 82 persen dari respondenpercaya bahwa buruknya kualitas udara memberikan dampak negatif bagikesehatan. Enam puluh tujuh persen responden berpendapat bahwa sektortransportasi merupakan penyebab utama dari pencemaran udara yangterjadi.

Cukup menarik pula bahwa sebagian besar responden survei - terdiri daripengemudi mobil dan sepeda motor - yang dilakukan bersama olehSwisscontact dan YLKI (1997)2 telah menyadari pentingnya upayapengelolaan emisi pencemar dari kendaraan bermotor. Sebagian besar - 66persen pengemudi mobil dan 80,3 persen pengemudi motor - tidakkeberatan untuk membayar biaya inspeksi dan perawatan (inspection &maintenance - I/M). Sementara lebih dari 70 persen responden setujuadanya denda bagi kendaraan dengan emisi yang melebihi standar yangtelah ditetapkan.


2

Selain itu, pemberitaan di berbagai media massa pun telah memberikangambaran bahwa kepedulian akan kualitas udara terus meningkat. Tingkatpencemaran udara yang sangat mencemaskan akibat kegiatan transportasidan perubahan tata guna lahan dilaporkan terjadi di Jakarta, Surabaya,Medan dan Bandung. Gejala serupa juga telah terjadi di Yogyakarta danBekasi.

Selain berita mengenai pencemaran udara akibat kegiatan perkotaan,berita mengenai pencemaran udara akibat kebakaran hutan semakin seringditemukan. Kabut asap akibat kebakaran hutan ini sempat melumpuhkankegiatan di kota-kota seperti Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya danbeberapa kota lain di Sumatera dan Kalimantan.

Peta (Gambar 1.1) berikut menggambarkan jenis pencemaran udara yangterjadi di Indonesia berdasarkan pemberitaan di media massa.

Gambar 1.1 Kota-kota dengan kasus pencemaran udara di Indonesia


3

Dampak terhadap kesehatan manusiaDampak terhadap kesehatan manusiaDampak terhadap kesehatan manusiaDampak terhadap kesehatan manusiaDampak terhadap kesehatan manusia

Kepedulian masyarakat dan media massa akan kualitas udara sudah tentudidasarkan atas pemahaman mereka mengenai dampak yang mungkintimbul. Telah cukup banyak studi yang dilakukan di Indonesia untukmengetahui seberapa besar dampak tersebut.

Menurut Kompas (19 Februari 2001)3, laporan Balai Teknik dan KesehatanLingkungan (BTKL) Surabaya menyatakan bahwa pada tahun 1999 kadardebu di Surabaya telah lebih dari 37 kali lipat pedoman ambang batasdebu yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World HealthOrganization - WHO). Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa lebih dari50 persen penyakit anak-anak di kota ini adalah penyakit Infeksi SaluranPernafasan Atas (ISPA).

Penelitian yang dilakukan oleh Achmadi pada tahun 19814 dan juga olehTri Tugaswati pada 19875 memberikan gambaran bahwa konsentrasitimbal, baik pada darah maupun urin, dari responden yang seringberaktivitas di tengah kota yang padat akan kendaraan bermotor, jauhlebih tinggi - bahkan hingga dua kali lipat- dibandingkan denganresponden yang sering beraktivitas di daerah yang kurang padatkendaraan bermotornya. Sudah barang tentu hal ini akan berdampak padatingkat kesehatan mereka.

Sementara studi yang dilakukan pada tahun 19896 memberikan hasilbahwa ternyata responden yang beraktivitas di daerah padat kendaraanberesiko 12,8 kali lebih besar mengalami gangguan kesehatan daripadaresponden yang beraktivitas di daerah yang jarang akan kendaraan.

Secara umum, pada tahun 1994, hasil studi yang dilakukan Ostromenunjukkan bahwa pencemaran udara di Jakarta mengakibatkanmunculnya 1.200 kasus kematian prematur, 32 juta kasus gejala penyakitpernafasan dan 464 ribu kasus penyakit asma. Kerugian finansial akibatkasus-kasus ini diperkirakan sebesar 500 milyar rupiah (World Bank,1994).7

Dampak terhadap lingkunganDampak terhadap lingkunganDampak terhadap lingkunganDampak terhadap lingkunganDampak terhadap lingkungan

Selain dampak terhadap kesehatan, kualitas udara yang buruk jugamemberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, misalnya


4

dengan terjadinya hujan asam. Sebagai contoh, pada tahun 1997 terjadibencana besar kebakaran hutan yang mengakibatkan jumlah gas dan debudi atmosfer meningkat secara drastis. Gas dan debu yang dihasilkanmengandung oksida nitrogen dan oksida belerang, akibatnya pada saatturun hujan maka oksida-oksida tersebut larut dalam air hujan danmenjadikan air hujan bersifat asam.

Hujan dianggap bersifat asam, menurut World Meteorology Organization(WMO) adalah jika rata-rata pH air hujan lebih rendah dari 5,6. Rata-ratapH air hujan di Indonesia sendiri pada tahun 1996 adalah sebesar 5,46.Sedangkan pada tahun 1997, nilai rata-rata pH air hujan adalah sebesar4,98. Penurunan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kualitasair hujan di Indonesia sudah bersifat semakin asam.8

Hujan asam pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan tumbuhan danpeningkatan keasaman tanah. Akibatnya kegiatan pertanian menjaditerganggu. Dampak yang serupa juga terjadi pada kehidupan akuatik,seperti di sungai, danau dan laut.

Kualitas udara IndonesiaKualitas udara IndonesiaKualitas udara IndonesiaKualitas udara IndonesiaKualitas udara Indonesia

Untuk mengetahui kualitas udara di Indonesia, telah dilakukanpemantauan terhadap kualitas udara ambien oleh beberapa lembaga.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah mulai melakukan pemantauansejak tahun 1950. Tiga puluh tujuh stasiun pemantauan milik BMGberfungsi untuk melakukan pengukuran konsentrasi debu. Sementarapengukuran yang lebih lengkap, meliputi konsentrasi sulfur dioksida (SO2),nitrogen dioksida (NO2), ozon permukaan (O3) dan aerosol dilakukan distasiun BMG Jakarta dan stasiun GAW Bukit Kototabang, Sumatera Barat,sebuah stasiun bagi Global Atmosphere Watch (GAW). BMG juga melakukanpengukuran keasaman air hujan di 26 stasiun yang meliputi pengukuranpH, daya hantar listrik dan komposisi kimia air hujan.9

Selain BMG, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) juga melakukanpengukuran yang berkesinambungan melalui jaringan Air QualityMonitoring System (AQMS) di 10 kota. Kota-kota yang merupakan bagiandari jaringan ini adalah Jakarta, Bandung, Denpasar, Medan, Jambi,Palangkaraya, Pekanbaru, Pontianak, Semarang dan Surabaya.


5

Data pencemar yang diukur dengan AQMS ini adalah debu yang berukuran10 mikron atau lebih kecil (PM10), karbonmonoksida (CO), SO2, NO2 danozon permukaan (O3). Data yang didapatkan dari kesepuluh stasiun iniselanjutnya diolah menjadi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). ISPUakan digunakan sebagai masukan bagi pengambilan tindakan dalam upayapengendalian pencemaran udara.

irogetaK gnatneR nasalejneP

kiaB 05-0

igabkefenakirebmemkaditgnayaradusatilauktakgniThuragneprebkaditnadnawehuataaisunamnatahesek

akitetseialinnupuatananugnab,nahubmutadap

gnadeS 001-15

adaphuragneprebkaditgnayaradusatilauktakgniThuragneprebipatetnawehnupuataaisunamnatahesek

akitetseialinnadfitisnesgnaynahubmutadap

taheSkadiT 991-101

adapnakiguremtafisrebgnayaradusatilauktakgniTuatafitisnesgnaynawehkopmoleknupuataaisunamnupuatanahubmutadapnakasureknaklubminemasib

akitetseialin

kadiTtagnaStaheS

992-002nataheseknakiguremtapadgnayaradusatilauktakgniT

rapapretgnayisalupopnemgeshalmujesadap

ayahabreB hibel-003mumuaracesgnayayahabrebaradusatilauktakgniT

isalupopadapsuiresgnaynataheseknakiguremtapad

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kualitas udara di 10 kota tersebut sudahsangat mengkhawatirkan. Di enam kota, jumlah hari dengan kualitas udarabaik tidak lebih dari 20 persen, berarti hanya 73 hari dalam setahun.Sementara di Pontianak dan Palangkaraya penduduknya harus menghirupudara yang masuk kategori berbahaya selama 88 dan 22 hari. Selayaknyahasil ISPU ini dapat ditindaklanjuti dengan beberapa upaya penanganantermasuk strategi dalam mengatasi dampak kesehatannya.

Selain pemantauan yang sifatnya terus-menerus, beberapa kota jugamelakukan pemantauan yang sifatnya sesaat berdasarkan keperluannya.

Tabel 1.1: Definisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)


6

Misalnya pemantauan secara acak (grab sampling) yang dilakukan olehBapedalda Propinsi Bali di 27 lokasi pada tahun 2000.

atoK 2002nuhaTadaPiraHhalmuJretemaraP

sitirKnanimoD

kiaB gnadeS kadiT taheS

tagnaSkadiTtaheS

ayahabreB adakadiT atad

atrakaJ 22 322 59 4 0 22 O3

gnarameS 971 421 4 0 0 85 MP 01

ayabaruS 44 662 11 0 0 74 MP 01

gnudnaB 26 142 4 0 0 85 MP 01

nadeM 55 662 22 0 0 22 MP 01

rasapneD 391 241 0 0 0 92 MP 01

ibmaJ 22 11 0 0 0 233 MP 01

kanaitnoP 971 26 22 4 88 7 MP 01

ayarakgnalaP 432 33 51 7 22 55 MP 01

urabnakeP 15 212 73 4 0 85 MP 01

Sumber pencemar udaraSumber pencemar udaraSumber pencemar udaraSumber pencemar udaraSumber pencemar udara

Pencemaran udara terjadi akibat dilepaskannya zat pencemar dari berbagaisumber ke udara. Sumber-sumber pencemar udara dapat bersifat alamimaupun antropogenik (aktivitas manusia). Namun peraturan mengenaipengelolaan udara yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu PP No. 41/1999 mendefinisikan sumber pencemar sebagai setiap usaha dan/ataukegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkanudara tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Tabel 1.2: Kualitas Udara Ambien Tahun 200210


7

PP ini kemudian menggolongkan sumber pencemar atas lima kelompok,yaitu:

Sumber bergerak: sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap padasuatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor;

Sumber bergerak spesifik: serupa dengan sumber bergerak namunberasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraanberat lainnya;

Sumber tidak bergerak: sumber emisi yang tetap pada suatu tempat;

Sumber tidak bergerak spesifik: serupa dengan sumber tidak bergeraknamun berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah;

Sumber gangguan: sumber pencemar yang menggunakan media udaraatau padat untuk penyebarannya. Sumber ini terdiri dari kebisingan,getaran, kebauan dan gangguan lain.

Sementara WHO sendiri menggolongkan sumber pencemar atas sumbertidak bergerak, sumber bergerak dan sumber dalam ruangan.

Di kota-kota besar di Indonesia, sumber bergerak telah mendominasi emisipencemar udara. Di Jakarta misalnya, kendaraan bermotor telahmenyumbangkan 70 persen dari pencemar PM10 dan NOx di tahun 1998.

11

Untuk sebagian daerah di Kalimantan dan Sumatera, sumber tidak bergerakspesifik, dalam hal ini kebakaran hutan, telah memberikan kontribusi yangcukup tinggi dan semakin meningkat sejak tahun 1997.

Selain kedua jenis sumber ini, kendaraan bermotor dan kebakaran hutan,kegiatan industri serta pembangkitan listrik pun memberikan kontribusiyang semakin hari semakin meningkat.


8

CatatanCatatanCatatanCatatanCatatan1 Sani R.R., New Way to Combat Air Pollution to Mobile Sources: The Case Study ofMitra Emisi Bersih, Makalah dipresentasikan pada Better Quality Workshop 2002 diHongkong, 16-18 December 2002.2 Swisscontact dan YLKI. Report on Air Pollution in Jakarta, 19973 Kompas. Surabaya, Neraka bagi Anak, 19 Februari 2001.4 Achmadi, U.F. Efek Pencemaran Pb (Timah Hitam) pada Siswa Sekolah DasarTerpilih di Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 1981.5 Tri-Tugaswati, A., S. Suzuki, H. Koyama, and T. Kawada. Health Effects ofAutomotive Lead Air Pollution in Jakarta, Asia-Pacific Journal of Public Health, 1,pp. 23-27. 1987.6 Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Analisis Resiko Efek Pencemaran Udara COdan Pb terhadap Penduduk Jakarta, 1989.7 Ostro, B. Estimating the Health Effects of Air Pollutants: A Method with anApplication to Jakarta, Policy Research Working Paper No. 1301, World Bank,1994.8 Badan Meteorologi dan Geofisika. Kualitas Air Hujan di Indonesia, http://www.bmg.go.id/bmg/anklimweb/inhujan.htm (3 Juni 2003).9 Badan Meteorologi dan Geofisika. Kualitas Udara, http://www.bmg.go.id/bmg/anklimweb/inlingkungan.html (28 Maret 2003).10 Amelia Rachmatunisa dan Endang Hidayat (Subid.Pemantauan Kualitas UdaraAmbien, Asdep. Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, KementerianLingkungan Hidup), Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Dipersiapkan dalamrangka Lokakarya Terbatas PPU, Hotel Ambhara, 23 Januari 2003.11 Syahril, et. al. Study on Air Quality in Jakarta: Future Trends, Health Impacts,Economic Value and Policy Options, A Technical Report submitted to The AsianDevelopment Bank, July 2002.

9Udara Bersih Hak Kita Bersama

Udara bersih, hak semua orangUdara bersih, hak semua orangUdara bersih, hak semua orangUdara bersih, hak semua orangUdara bersih, hak semua orang

Undang-undangLingkungan Hidupmenjamin bahwasetiap warga negara bisamenikmati udara yang baik dan sehat. Setiap orang baik laki-laki maupunperempuan, dewasa maupun anak-anak, penduduk kota maupun desa,miskin maupun kaya, semua berhak atas udara yang baik dan sehat. Tapipada kenyataannya kita semua menghirup udara yang tercemar, lihat sajakota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Apalagi kalau kita lihatbahwa pada umumnyakelompok masyarakat yangterancam dampak palingparah dari pencemaran udarabukanlah kelompokmasyarakat yangmenghasilkan pencemarudara. Pada gilirannya, biayayang dikeluarkan masyarakatyang terkena dampak, tidakditanggung oleh masyarakatpenghasil emisi, dalam istilahekonomi dikenal istilah biayaeksternal. Ini membuktikanbahwa ketidakadilan terjadibegitu saja di depan mata.

Bab 2 Udara Bersih, Hak danBab 2 Udara Bersih, Hak danBab 2 Udara Bersih, Hak danBab 2 Udara Bersih, Hak danBab 2 Udara Bersih, Hak danKewajiban Kita BersamaKewajiban Kita BersamaKewajiban Kita BersamaKewajiban Kita BersamaKewajiban Kita Bersama

Boks 2.1 : Hak di bidang lingkungan

hidup berdasarkan UU No. 23 Tahun

1997Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yangsama atas lingkungan hidup yangbaik dan sehat.

(2) Setiap orang mempunyai hak atasinformasi lingkungan hidup yangberkaitan dengan peran dalampengelolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang mempunyai hak untukberperan dalam rangka pengelolaanlingkungan hidup sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku.

Setiap orang mempunyai hak yang sama ataslingkungan hidup yang baik dan sehat

UU No. 23/1997.


10

Contoh yang paling nyata adalah anak sekolah yang letak sekolahnya dipinggir jalan besar. Mereka bukanlah pengendara mobil tapi karena setiaphari berada di sekolah yang terletak di pinggir jalan, mereka terancamterkena gangguan kesehatan karena harus menghirup asap knalpot setiaphari.

Lihat juga bagaimana mereka yang mampu beli rumah di daerah hijau kotabisa menikmati udaranya baik dan sehat. Sedangkan masyarakat yangmiskin -mereka yang tidur di bedeng-bedeng pusat kota atau pedagangkaki lima yang berdagang di pinggir jalan- sehari-hari tak punya pilihanselain harus menghirup asap kendaraan. Padahal seperti dalam kutipan UUdiatas, udara bersih merupakan hak setiap orang.

Manusia memang kurang peduli akan keberadaan udara karena udaraadalah milik bersama dan bukan barang ekonomi. Karakter udara yangdemikian membuat pengelolaan udara berbeda dari barang-barang ekonomilain.

Dimana letak perbedaannya?Coba saja bandingkan udaradengan barang ekonomilainnya, misalnya makanan.Kalau ada seseorangmenghirup udara, apakahorang lain akan dirugikankarena jumlahnya berkurang,tidak bukan. Tapi coba kalauseseorang memakan sesuapnasi di piring, tentu porsinasi untuk dinikmati oranglain akan berkurang. Selainitu kita juga tidak bisa mengkapling-kaplingkan udara bukan? Miskin ataukaya, semua orang menghirup udara yang sama. Karakter inilah yangmembedakan udara dari barang ekonomi lainnya, karena itu udara seringjuga disebut sebagai barang publik (public goods).

Manusia baru peduli pada keberadaan udara ketika fungsi udara dalammenunjang kehidupan manusia mulai menurun dan terasa dampaknya.Kesadaran memang sering datang terlambat, karena setiap upayapemulihan tidak dapat langsung dirasakan hasilnya. Bisa jadi prosesnya

Boks 2.2 : Barang Publik dibedakan

berdasarkan dua karakternya, yaitu:

tidak bersaing (nonrivalry): beberapaindividu dapat mengkonsumsinyasecara bersamaan tanpa menguranginilainya,

tidak eksklusif (nonexcludability):seorang individu tidak bisadihalangi dalam mengkonsumsinya.


11

memakan waktu tidak hanya 1 atau 2 tahun, tapi bisa juga 10 tahun ataubahkan mungkin tidak bisa kembali seperti sediakala. Selama prosespemulihan tersebut, pencemaran udara masih terus terjadi danmenghasilkan dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia danlingkungan.

Mengendarai kendaraan bermotor atau memiliki rumah di daerah hijau kotamemang merupakan hak masing-masing individu. Tapi bagaimana caranyaagar terjadi kesejahteraan bersama tanpa membatasi hak masing-masingindividu?

UUUUUdddddararararara ba ba ba ba bersih,ersih,ersih,ersih,ersih, t t t t tanganganganganggggggungungungungung jajajajajawwwwwab kab kab kab kab kititititita ba ba ba ba bersersersersersamamamamamaaaaa

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkunganhidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan

UU No. 23/1997.

Kewajiban melakukanpencegahan danpenanggulangan pencemaranudara guna mewujudkanudara yang bersih dan sehatadalah tugas kita bersama.Tidak bisa hanya pemerintahsaja, karena yang akan diaturdalam kebijakan adalahmasyarakat luas. Tidak bisamasyarakat saja, karenamasyarakat tidak berwenangmengatur sumber pencemarudara seperti kendaraanbermotor atau industri. Tidakbisa juga hanya pihakswasta, karena penanggulangan yang dilakukan mungkin tidak sesuaiharapan jika tidak ada pengawasan.

Hidup dalam udara bersih, bebas polusi, tanpa ada pihak manapun yangharus berkorban untuk mewujudkannya, tentu merupakan impian semuaorang. Namun impian tersebut secara utuh tampaknya tak mungkin

Boks 2.3: Kewajiban di bidang lingkungan

hidup berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997

Pasal 6

(1) Setiap orang berkewajiban memeliharakelestarian fungsi lingkungan hidupserta mencegah dan menanggulangipencemaran dan perusakan.

(2) Setiap orang yang melakukan usahadan/atau kegiatan berkewajibanmemberikan informasi yang benardan akurat mengenai pengelolaanlingkungan hidup


12

terwujud. Walaupun mewujudkan udara yang bersih dan sehat adalahkewajiban kita bersama, namun setiap orang mempunyai beban tanggungjawab dan pengorbanan yang berbeda yang harus dilakukan. Untuk ituperlu diupayakan cara agar udara bersih yang tidak merugikan kesehatandan kesejahteraan manusia dapat terwujud dengan pengorbanan dan biayayang sesuai dan adil bagi setiap individu yang menghasilkan emisi.

Pihak yang terkait (Pihak yang terkait (Pihak yang terkait (Pihak yang terkait (Pihak yang terkait (stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders)))))

Stakeholders are those who have an interest in a particular decision,either as individuals or representatives of a group. This includes peoplewho influence a decision, or can influence it, as well as those affected byit - Earth Summit 2002.1

Lalu siapa saja pihak-pihak yang terkait (stakeholders) dalam pengendalianpencemaran udara?

Pemerintah,termasuk didalamnya eksekutif,legislatifdan yudikatif, merupakansuatu organisasi yangdipercaya secara sah, untukmengemban tugasmengendalikan dan mengaturtindakan masyarakat sehinggakesejahteraan kolektifmasyarakat dapatdipromosikan sedangkan hak-hak istimewa individu tetapdilindungi.

Dalam menjalankan tugasnya,Pemerintah membuat, mengeluarkandan menyebarluaskan berbagaikebijakan guna menciptakan dan membangun kondisi yang perlu untukmendukung pelaksanaan strategi pengendalian pencemaran udara. Selainitu petunjuk tersebut juga memberikan kepastian kepada unsur-unsurdunia usaha, masyarakat luas, dan penyelenggara pemerintahan; tentangarah, ruang lingkup dan keleluasaan masing-masing di dalam memilihupaya yang berkaitan dengan strategi tersebut.

Gambar 2.1: Stakeholders pengendalianpencemaran udara

The state shall seek toguarantee the citizens right


13

Selain pemerintah, masyarakat sipil3 juga merupakan stakeholders yangsangat merasakan dampak pencemaran udara, karena bagaimana punmasyarakatlah yang menghirup udara. Namun di sisi lain, masyarakat jugamerupakan pihak yang dalam aktivitasnya menyebabkan timbulnyapencemaran udara. Masyarakat sipil di dalam kesehariannya memilikikepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agarsekelompok masyarakat dapat terus beraktivitas untuk memenuhikepentingan dankebutuhannyamasing-masing tanpamemberikan dampakyang merugikan padakelompok lainnyamaka masyarakatharus bersediamengatur dirinyasendiri ataupundiatur di dalamkebijakan mengenaipengendalianpencemaran udarayang dikeluarkan oleh pemerintah.

Stakeholder lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pihak swasta sebagaipelaku bisnis yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan masyarakatsipil. Aktivitas mereka berorientasi pada keuntungan, sehingga seringkalimereka kurang peduli terhadap dampak pencemaran udara yangditimbulkan akibat aktivitas mereka. Sebagai pihak yang kegiatannyabanyak mengeluarkan emisi zat pencemar, pihak ini perlu diatur di dalamkebijakan pengendalian pencemaran udara. Namun di sisi lain, pihakswasta mempunyai kepentingan agar kebijakan yang dikeluarkan tidakmenghalangi mereka untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu perlu juga

dilakukan pengawasan terhadappihak swasta dalammengimplementasikanperaturan pengendalianpencemaran udara demitercapainya hasil yangdiinginkan.

Gambar 2.2 Peran dan fungsi Pemerintah2

Environmental issues are besthandled with the participation ofall concerned citizens, at therelevant levelDeklarasi Rio, 1992.


14

CatatanCatatanCatatanCatatanCatatan1 Earth Summit 2002. A definitions, http://www.earthsummit2002.org/ic/process/stakeholders.htm (17 Juli 2003)2 Tasrif, Muhammad. Teknologi Informasi dalam Peran dan Kebijakan Pemerintah,Dipresentasikan dalam Pendidikan Eksekutif Smart Government through Knowledgeand IT Optimalization, Bandung, 31 Agustus- 1 September 20013 Kata masyarakat saja pada beberapa definisi mengacu kepada masyarakat sipiljuga swasta. Untuk itu dalam booklet ini, istilah masyarakat sipil digunakan untukmembedakannya dengan masyarakat swasta yang disebut swasta.

15


Perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) adalahinstrumen kebijakan yang mendukung agar suatu

kebijakan dapat dilaksanakan (Boks 3.1).

Tidak kurang dari 75 perangkat hukum (terlampir) di Indonesia yangdiidentifikasikan terkait dengan kebijakan PPU, baik secara langsungmaupun tidak langsung. Perangkat hukum tersebut merupakancerminan dari strategi, kebijakan dan program Pengendalian PencemaranUdara (PPU) yang dirumuskan pemerintah.

Bab 3Bab 3Bab 3Bab 3Bab 3PPPPPerererererangangangangangkkkkkaaaaattttt H H H H Hukum Pukum Pukum Pukum Pukum PenenenenencccccemememememarararararanananananUdara IndonesiaUdara IndonesiaUdara IndonesiaUdara IndonesiaUdara Indonesia

Boks 3.1: Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program1

Hubungan antara strategi, kebijakan dan program digambarkan secara sistematispada Gambar 3.1. Tujuan merupakan benang merah yang menyelaraskan strategi,kebijakan dan program. Seringkali strategi, kebijakan dan program dianggap samadan disebut sebagai kebijakan.

Gambar 3.1 Hubungan tujuan, strategi, kebijakan dan program


16

Rapor merah kualitas udara ambien Indonesia menimbulkan dugaan bahwaperangkat hukum yang ada masih belum berjalan dengan semestinya.Selanjutnya tentu timbul pertanyaan mengapa perangkat hukum tidakberjalan sebagaimana mestinya? Untuk menemukan penyebabnya,perangkat hukum PPU yang ada di Indonesia ditelaah dari aspek hukumsecara normatif dan teknis. Hasil kajian dari aspek hukum diuraikan padaBab ini sementara untuk aspek teknis diuraikan pada Bab 4.

Perangkat hukum pengendalian pencemaran udaraPerangkat hukum pengendalian pencemaran udaraPerangkat hukum pengendalian pencemaran udaraPerangkat hukum pengendalian pencemaran udaraPerangkat hukum pengendalian pencemaran udara

Suatu kebijakan di bidang lingkungan sejatinya bertujuan untukmewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungandan berbasiskan kepentingan mayoritas rakyat. Sehingga secara substansisuatu perangkat hukum dalam bidang lingkungan harus memenuhi kaidahgood norm dan good process (Boks 3.2).

Hukum lingkungan modern telah mulai dikembangkan di Indonesiasemenjak awal tahun 1980-an, yakni dengan diundangkannya UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Boks 3.1 (sambungan)

Perlu disadari, lingkup tujuan yang ditetapkan penyelenggara pemerintahantergantung dengan tugas pokoknya. Misalnya seorang Presiden bertugas untukmensejahterakan rakyat, lalu salah satu strateginya adalah dengan menyediakanudara yang bersih dan sehat bagi seluruh warga negara. Untuk mendukungstrategi Presiden tersebut, misalnya Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) akan melakukan perbaikan kualitas bahan bakar. Perbaikan kualitas bahanbakar ini merupakan tujuan dari Departemen ESDM. Terlihat bahwa apa yangmenjadi strategi pada instansi yang lebih tinggi hirarkinya, merupakan tujuandari instansi dibawahnya.Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan, maka perlu disiapkan pendukungkebijakan (policy measures) sebagai berikut:

bentuk, rumuskan serta keluarkan pula instrumen kebijakan yang dapatberbentuk hukum, peraturan maupun petunjuk-petunjuk;

bentuk dan dirikan badan-badan administratif dan prosedur-prosedur untukmencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakanserta

alokasikan sumberdaya (dana, manusia, fasilitas) untuk mendukung badanadministratif di atas.


17

Hidup, yang merupakan ketentuan payung (umbrella provisions) bagiperlindungan lingkungan1. Namun UU No. 4/1982 terbukti tidak efektifmencegah pencemaran dan perusakan lingkungan2. Untuk mengatasi halini, Pemerintah mengeluarkan UU No. 23/19973 ketimbang membuatperaturan pelaksana yang dibutuhkan atau mengamandemen(memperbaiki) pasal-pasal yang lemah.

Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara khusus mengaturtentang pencemaran udara, tetapi ada beberapa undang-undang yangdapat digunakan sebagai dasar pengaturannya seperti UU No. 5/1984, UUNo. 14/1992, UU No. 24/1992, UU No. 23/1997 dan UU No. 41/1999.Sementara di tingkat peraturan pemerintah, telah ada beberapa peraturanyang secara khusus mengatur pencemaran udara di Indonesia, diantaranyaadalah PP No. 41/1999 dan PP No. 4/2001.

Selain itu ada pula beberapa perangkat hukum yang dikeluarkan sebagaiupaya pemenuhan kewajiban internasional Indonesia terhadap beberapaKonvensi Internasional yang mengatur tentang PPU, diantaranya adalahKonvensi Penipisan Lapisan Ozon 1985 (Keppres No. 23/1992), ProtokolMontreal 1987 beserta beberapa Amendemennya (Keppres No. 92/1998),dan Konvensi Perubahan Iklim 1992 (UU No. 6/1994).

Beberapa perangkat hukum yang menjadidasar PPU ditampilkan secarasistematis pada Gambar 3.2.

Pada pelaksanaannya,ternyata kuantitasperangkat hukum sajatidak dapat menjadiparameter darikesungguhan upayamewujudkan udarabersih dan sehat. Suatuperangkat hukum dalambidang lingkungan yangbaik harus memenuhiprasyarat yang ditampilkandalam Boks 3.2.

Gambar 3.2 Perangkat hukum dasarpengendalian pencemaran udara di Indonesia


18

PengendalianPengendalianPengendalianPengendalianPengendalianpencemaran udara di erapencemaran udara di erapencemaran udara di erapencemaran udara di erapencemaran udara di eraotonomi daerahotonomi daerahotonomi daerahotonomi daerahotonomi daerah

Era otonomi daerah diIndonesia ditandai denganditetapkannya UU no. 22/1999tentang Pemerintah Daerahserta PP No. 25/2000 tentangKewenangan Pemerintah Pusatdan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom. Keduaperaturan tersebut mengubahstruktur pembagian wewenangdalam bidang lingkunganhidup, termasuk didalamnyapengendalian pencemaran udaraantara Pemerintah Pusat,Propinsi dan Kabupaten atauKota (Tabel 3.1).

Daerah kini memegang peran kunci dalam pelaksanaan dan penegakankebijakan Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam kerangka otonomidaerahlah, kajian kewenangan dan kelembagaan perangkat hukum PPUdiletakkan.

Distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupatenatau Kota dalam PP No. 41/1999, perangkat hukum paling tinggihirarkinya yang secara khusus mengatur PPU, perlu diharmonisasi denganperangkat hukum otonomi daerah untuk memperjelas kewenangan danmenghindari tumpang tindih.

Koordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaranKoordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaranKoordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaranKoordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaranKoordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaranudaraudaraudaraudaraudara

Emisi yang memperburuk kualitas udara dapat saja dikurangi denganmenurunkan aktivitas manusia, namun pada kenyataannya manusia adalahmakhluk serba ingin. Di satu pihak, manusia tidak ingin aktivitasnyamenurun karena dianggap identik dengan tingkat kehidupan sosial-

Boks 3.2: Prasyarat hukum lingkungan

yang baik2

Good norm diartikan bahwa setiapperangkat hukum lingkungan harusmemiliki pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang memenuhi kriteria:

kejelasan mandat dan kewenangan susunan kelembagaan daya penegakkan (enforceability) demokrasi lingkungan yang

memiliki tiga pilar (akses terhadapinformasi, partisipasi publik danakses terhadap keadilan)

Good process bermakna bahwa setiapperangkat hukum lingkungan disusundengan melibatkan stakeholders secarahakiki.


19

ekonominya, namun di lain pihak juga tidak ingin pencemaran udarameningkat akibat aktivitas mereka. Munculnya faktor keinginan manusiainilah yang menyebabkan upaya PPU menjadi kompleks.

Lalu, strategi apa yang tepat untuk mengendalikan pencemaran udaratanpa membatasi aktivitas manusia? Misalnya diputuskan mengeluarkankebijakan untuk menggunaan teknologi bersih. Apakah kebijakan inimerupakan jalan keluar untuk permasalahan pencemaran udara?

Ada yang mungkin lupa kita sadari, untuk kondisi Indonesia yang geliatekonominya masih ditandai oleh pertumbuhan impor bahan baku danbarang modal4, penggunaan teknologi bersih akan membawa implikasipada meningkatnya impor. Dalam kondisi perekonomian Indonesia yangserba sulit saat ini, utang luar negeri merupakan sumber devisa untuk

atoK/netapubaK isniporP tasuPhatniremeP

)11&7.sP,9991/22.oNUU( )9.sP,9991/22.oNUU( )3.sP,0002/52.oNPP(

nagnanewekhurulesikilimeM,pudihnagnukgnilgnadibmaladrutaidgnaynagnanewekilaucek

9991/22.oNUUadaptujnalhibelnad)isniporPnagnanewek(9lasaP

3tayA,2lasaP,0002/52.oNPP.)tasuPhatniremePnagnanewek(

maladnagnanewekikilimeMgnaypudihnagnukgnilgnadib

nadnetapubaKsatniltafisreb.atoK

nagnukgnilgnadibsatagnanewreBtapadmulebuatakaditgnaypudih

netapubaKhareaDnakanaskalid.atoKhareaDnad

nakhapmilidgnaynagnaneweKrunrebuGadapektasuPhatniremePuatanadhatniremeplikawiagabes

iauseshareaDidtasuptakgnarep.isartnesnokedsasanagned

nailadnegnepnamodepnapatenePnairatselepnadmalaayadrebmus

.nagnukgnilisgnuf

naalolegnepnarutagnePnataafnamepmaladnagnukgnil

aud(21raulidtualayadrebmus.lim)saleb

ianegnemsisilananaialineP-nataigekigabnagnukgnilkapmad

laisnetopgnaynataigekadapfitagenkapmadrebuata/nadsaultakaraysam

nadnanahatreptukgnaynemitupilemaynisakolgnay,nanamaek

,isniporPhayaliwutasiradhibelhayaliwidisakolrebgnaynataigek

id,nialarageNnagnedatekgnesaud(21hawabidtualhayaliw

satnilidisakolrebnadlim)saleb.aragensatab

nagnukgnilutumukabnapatenePnamodepnapatenepnadpudihnagnukgnilnaramecnepgnatnet

namodepnapateneP.pudihayadrebmusisavresnokgnatnet

.mala

Tabel 3.1: Struktur kewenangan dalam bidang lingkungan hidup


20

pembayaran impor. Saat tiba jatuh tempo, sesak lagi nafas kita. Belumlepas dari jebakan utang warisan 30 tahun lalu, sudah harus membayarutang baru. Jebakan utang pun pada gilirannya menurunkan aktivitasmanusia. Ternyata kebijakan penggunaan teknologi bersih memang dapatmenurunkan pencemaran udara, namun tidak dapat mempertahankantingkat aktivitas manusia.

Ilustrasi di atas mencerminkan betapa masalah pencemaran udara takubahnya lingkaran setan, setiap upaya pemecahan ternyata menimbulkanmasalah baru. Pencemaran udara tidak dapat diselesaikan secara responsifdan intuitif semata. Diperlukan strategi PPU perlu dirumuskan dengan sisipandang yang multidimensi dan terintegrasi.

Gambar 3.3 Permasalahan Terkait dengan Strategi PPU yang Terintegrasi


21

Strategi PPU yang multidimensi dan terintegrasi pada gilirannya tidakdapat dipisahkan oleh sektor lain. Setidaknya ada empat komponen bahan bakar/bahan baku, teknologi, riset, tata praja (governance) - yangsaling terkait dalam merumuskan strategi PPU yang efektif guna mencapaitujuan PPU (Gambar 3.3). Pada Gambar 3.2 ditampilkan pula secarasistematis berbagai kendala untuk masing-masing komponen yang berhasildiidentifikasi oleh para stakeholders5.

Pengaturan norma hukum internasional dalam hukumPengaturan norma hukum internasional dalam hukumPengaturan norma hukum internasional dalam hukumPengaturan norma hukum internasional dalam hukumPengaturan norma hukum internasional dalam hukumnasionalnasionalnasionalnasionalnasional

Indonesia telah meratifikasi hukum internasional terkait denganpelarangan pemakaian ozon depleting substances (ODS) berdasarkan KeppresNo. 23/1992 dan No. 92/1998. Upaya pengaturan pelarangan pemakaianODS di Indonesia juga telah yang diatur secara lebih rinci denganKepmenperindag No. 110/1998 dan No. 410/1998. Namun upayapelarangan pemakaian ODS ini dikhawatirkan tidak akan berhasil karenakelemahan perangkat hukumnya.

Secara hukum keputusan presiden (keppres) hanya mengikat negara dankeputusan menteri (kepmen) merupakan secondary legislation yangpengaturannya hanya bersifat sektoral. Akibatnya perangkat hukum inihanya mengikat sektor perindustrian dan perdagangan. Selain itupengaturan dalam bentuk keppres dan kepmen tidak banyak diketahuipublik sehingga peran serta masyarakat terutama dalam melakukanpemantauan kinerja Pemerintah kurang bisa diharapkan.

Untuk itu pengaturan tentang penerapan norma hukum internasionalsebaiknya dimuat secara umum dalam framework legislation, dalam hal iniUndang-undang, sehingga memiliki daya mengikat yang lebih luas secarahukum, baik terhadap negara maupun warga negara. Sedangkan untukpengaturan secara rinci, sebaiknya berbentuk Peraturan Pemerintah, agardaya ikatnya lebih luas dibandingkan kepmen serta dapat mewadahi peranserta masyarakat untuk melakukan pengawasan.


22

CatatanCatatanCatatanCatatanCatatan1 Tasrif, Muhammad. Teknologi Informasi dalam Peran dan KebijakanPemerintah. Dipresentasikan dalam Pendidikan Eksekutif Smart Governmentthrough Knowledge and IT Optimalization. Bandung. 31 Agustus- 1 September20012 Santosa, Mas Ahmad. Dalam Fokus Grup Diskusi Pengendalian PencemaranUdara, yang diselenggarakan oleh ICEL. Jakarta. 11 April 2003.3 Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Indonesia jugatelah mengundangkan beberapa undang-undang yang terkait dengan lingkungan,seperti, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang-UndangNo. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, danbeberapa Undang-Undang buatan kolonial. Semua undang-undang tersebutbersifat use-oriented dan oleh karena itu mereka dianggap sebagai hukumlingkungan klasik.4 Husin, Sukanda. Perubahan Mendasar dalam RUU Lingkungan Hidup (SuatuStudi Komparatif). 6 Jurnal Hukum Yustisia (1997), 21-31. Lihat juga MasAchmad Santosa. Penegakan Hukum Lingkungan: Kajian Praktek dan GagasanPembaruan. 1 Jurnal Hukum Lingkungan (1994) 60-75, Hal. 68-72.5 Uraian lengkap tentang alasan Pemerintah Republik Indonesia untuk menggantiUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997dapat ditemukan dalam Sukanda Husin, ibid. dan dalam Mas Achmad Santosa,ibid.6 Basri, Faisal. Pendulum Perekonomian Menjelang Pemilu. Kompas. 5 Mei 20037 Hasil diskusi kelompok 1 pada Lokakarya Terbatas mengenai PengendalianPencemaran Udara: Identifikasi Permasalahan dan Perumusan AgendaPenyelesaiannya. Jakarta. 23 Januari 2003.

23


PP No. 41/1999, perangkat hukum paling tinggi hirarkinya yangsecara khusus mengatur Pengendalian Pencemaran Udara (PPU),telah mengatur kebijakan teknis PPU dan peran serta masyarakatdalam upaya mewujudkan udara bersih dan sehat. Setelah melakukan kajianmenyeluruh terhadap kebijakan teknis PPU dan peran serta masyarakatdalam PP No. 41/1999 diidentifikasikan bahwa ada beberapa kelemahanteknis dan aturan peran serta masyarakat yang diduga dapat menghambatpenerapan kebijakan PPU secara efektif dan efisien.

Mencegah, menanggulangi dan memulihkan mutu udaraMencegah, menanggulangi dan memulihkan mutu udaraMencegah, menanggulangi dan memulihkan mutu udaraMencegah, menanggulangi dan memulihkan mutu udaraMencegah, menanggulangi dan memulihkan mutu udara

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan danpenanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara

PP No. 41/1999, Ps. 16.

Inti dari suatu upaya pengendalian pencemaran udara adalah mencegahsebelum terjadi pencemaran udara serta melakukan penanggulangan danpemulihan setelah terjadi pencemaran udara. Prosedur pendekatan PPUyang diatur dalam PP No. 41/1999 ditampilkan secara sistematis padaGambar 4.1.

Penetapan baku mutu udara ambien (BMUA) nasional merupakan prasyaratsebelum dapat mulai melangkah dengan tahapan-tahapan pada Gambar4.1. Baru setelahnya dapat dimulai dengan tahapan pertama, yaitupengukuran kualitas udara ambien, dan seterusnya.

Bab 4Bab 4Bab 4Bab 4Bab 4PPPPPengengengengengenenenenendddddalian Palian Palian Palian Palian Penenenenencccccemememememarararararan Uan Uan Uan Uan Udddddarararararaaaaadi Indonesiadi Indonesiadi Indonesiadi Indonesiadi Indonesia


24

Ada tiga kemungkinan hasil pengukuran kualitas udara ambien suatudaerah, yaitu (i) melampaui BMUA nasional, (ii) sesuai dengan BMUAnasional, (iii) di bawah BMUA nasional. Adanya perbedaan kualitas udaraambien di suatu daerah diakibatkan oleh adanya perbedaan sumberpencemar serta kondisi atmosfir dan topografi suatu daerah.

Berdasarkan prosedur pada PP No. 41/1999, apabila kualitas udara ambiendaerah melampaui BMUA nasional, maka udara di daerah tersebutditetapkan sebagai tercemar, oleh karena itu daerah tersebut wajibmenyusun dan melaksanakan program penanggulangan dan pemulihan. Disisi lain, apabila udara di suatu daerah tidak tercemar, maka daerahtersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan program PPU.

Gambar 4.1: Prosedur Pengendalian Pencemaran Udara


25

Dampak dari pencemar udara terhadap kesehatan manusia ditentukan oleh dosisyang diterima oleh seseorang. Dosis merupakan fungsi dari konsentrasi pencemardi udara yang dihirup manusia dalam waktu tertentu.

Dosis pencemaran udara yang diterima oleh manusia bisa terjadi dalam bentuk (i)konsentrasi rendah dalam jangka waktu pemaparan yang panjang (biasanyamenimbulkan dampak yang kronis) ataupun (ii) konsentrasi tinggi dalam jangkawaktu pemaparan yang singkat (biasanya menimbulkan dampak yang akut).Bentuk yang ke-(ii) biasanya terjadi pada kasus kecelakaan industri.

Berdasarkan studi dosis respon dapat ditentukan dosis yang berbahaya bagikesehatan manusia akibat terpapar suatu jenis polutan selama waktu tertentu ataudikenal juga dengan istilah dosis ambang batas (DAB). Selama pemaparan tidakmelebihi DAB maka pencemaran udara tidak akan menimbulkan dampak yangmerugikan bagi kesehatan manusia. Berdasarkan DAB inilah ditetapkan baku mutuudara ambien (BMUA).

WHO dan US-EPA adalah dua lembaga yang secara sistematis melakukan studi dosisrespon terhadap berbagai pencemar udara. Berdasarkan hasil studi dosis respontersebut, WHO telah mengeluarkan panduan BMUA (ambient air quality guidelines)dan US-EPA menetapkan BMUA nasional Amerika Serikat untuk parameter SO2, CO,NO2, O3, PM10 atau dikenal dengan istilah pencemar udara konvensional.

Pada kenyataannya banyak jenis polutan yang tidak dapat ditentukan DAB ataukalaupun ada sedemikian rendahnya sehingga tidak ada batas yang aman terhadapkesehatan. Umumnya jenis pencemar ini bersifat karsinogenik ataupun toksik. US-EPA mengidentifikasi tak kurang dari 188 zat pencemar udara yang bersifat toksik.

Padahal sejalan dengan meningkatnya aktivitas manusia, potensi emisidari berbagai sumber pencemar diperkirakan akan meningkat. Untukmengantisipasi agar kualitas udara ambien daerah yang udaranya tidaktercemar tidak melampaui BMUA nasional di masa depan, maka disarankanagar PP No. 41/1999 juga mengatur prosedur pencegahan sebagaimanayang digambarkan pula dalam Gambar 4.1.

Menghitung pengurangan emisiMenghitung pengurangan emisiMenghitung pengurangan emisiMenghitung pengurangan emisiMenghitung pengurangan emisi

Apabila udara di suatu daerah dinyatakan tercemar maka daerah tersebutwajib menyusun dan melaksanakan program pengurangan emisi (Boks 4.2).Program baru dapat disusun setelah besarnya emisi yang harus dikurangidiketahui. Misalnya NOx melampaui baku mutu ambien nasional di suatudaerah sehingga harus dikurangi sebesar 30% agar BMUA nasional dapatterpenuhi. Diketahui pula 60% NOx di kota tersebut berasal dari gas buangkendaraan bermotor, 25% dari industri dan 5% dari kegiatan rumah

Boks 4.1: Menetapkan baku mutu udara ambien


26

tangga. Lalu bagaimana menghitung besarnya pengurangan emisi darimasing-masing sumber, baik kendaraan bermotor, industri atau rumahtangga agar kualitas udara ambien daerah memenuhi BMUA nasional?

Untuk menjawab pertanyaan diatas perlu diketahui pola penyebaran emisipencemar udara di udara ambien. Pola penyebaran ini dipengaruhi antaralain oleh lokasi sumber pencemar, kondisi meteorologi serta topografidaerah. Misalnya pencemar udara yang dikeluarkan sumber yang berada didaerah kota Bandung yang berbentuk mangkuk akan sukar menyebarkarena terhalang oleh bukit-bukit yang mengelilinginya.

Untuk membantu memperkirakan pola penyebaran ini biasanya digunakanalat bantu model dispersi pencemar udara. Dari hasil simulasi denganmodel dispersi pencemar udara ternyata misalnya diketahui bahwa denganmengurangi emisi kendaraan bermotor sebesar 45% dari kondisi saat ini

Termasuk diantaranya beberapa jenis VOC (Volatile Organic Compound), sepertibenzene dan butadiene.

Untuk Indonesia, hingga saat ini hasil studi dosis respon pencemaran udaraterhadap kesehatan populasi penduduk di Indonesia masih sangat terbatas,sehingga belum memadai sebagai dasar penetapan BMUA. Selain itu PP No. 41/1999 secara normatif pun tidak memuat dasar penetapan BMUA nasional. Tapianehnya Indonesia telah memiliki BMUA nasional untuk pencemar udarakonvensional dalam Lampiran PP No. 41/1999. Upaya menelusuri dasar penetapanBMUA nasional pun tidak dapat dilakukan, karena tidak ditemukan dokumentasikajian akademik terkait dengan proses pengambilan keputusan tersebut.

Tentu menjadi pertanyaan apa dasar penetapan BMUA nasional Indonesia? ApakahBMUA nasional Indonesia dapat melindungi kesehatan penduduk Indonesia daridampak pencemaran udara? Untuk itu disarankan agar PP No. 41/1999mencantumkan norma dasar penetapan BMUA nasional.

Apabila dibandingkan dengan panduan BMUA yang dikeluarkan WHO ataupunBMUA nasional Amerika Serikat, terlihat bahwa besaran nilai BMUA nasionalIndonesia untuk pencemar udara konvensional tidak jauh berbeda. Sekalipundemikian perlu dicatat bahwa dampak pencemaran udara terhadap kesehatanpopulasi masyarakat Indonesia belum tentu sama dengan masyarakat AS ataupunEropa, bisa jadi lebih ringan, sama ataupun lebih parah. Karakteristik populasi,seperti ras dan status gizi diduga dapat menjadi faktor yang menyebabkan dampakyang berbeda akibat pencemaran udara. Sehingga untuk menjamin bahwa BMUAnasional dapat melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, Indonesia perlumemandatkan studi dosis respon ini dalam PP no. 41/1999.

Boks 4.1: Menetapkan baku mutu udara ambien


27

dan tanpa harus melakukan pengurangan untuk sumber lainnya, makakualitas udara ambien diperkirakan akan memenuhi BMUA nasional. Barulahsetelahnya dapat disusun program-program untuk mengurangi 45% emisikendaraan bermotor tersebut.

Tanpa bantuan model dispersi pencemar udara, besarnya emisi yang harusdikurangi dapat saja ditetapkan secara uji-coba. Hanya jangan dilupakanbahwa setiap pelaksanaan program membutuhkan alokasi sumberdaya.Misalnya secara uji-coba ditetapkan bahwa emisi kendaraan akan dikurangisebesar 35% dari kondisi saat ini. Efektifitas program baru akan diketahuisetelah program dilaksanakan dan pengukuran kualitas udara ambiendilakukan. Pada saat tersebut baru diketahui bahwa ternyata denganmengurangi emisi kendaraan bermotor sebesar 35%, BMUA nasional masihterlampaui, karena sebenarnya yang harus dikurangi adalah sebesar 45%.

Selanjutnya untuk memenuhi BMUA nasional, uji-coba perlu dilakukankembali. Semakin banyak uji-coba yang dilakukan maka semakin banyakalokasi sumberdaya yang diperlukan dan semakin lama proses pemulihanmutu udara yang terjadi. Di lain pihak, pencemaran udara terus terjadi danmenghasilkan dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia danlingkungan.

Sadar arti penting model dispersi pencemar udara, maka disarankan untukmengatur tentang pengembangan model dispersi pencemar udara ini dalamPP No. 41/1999.

Boks 4.2 Menetapkan status mutu udara ambien

Hasil pemantauan ISPU tahun 2002 (Bab 1) menunjukkan bahwa 9 kota yangtergabung dalam jaringan AQMS pernah mengalami kualitas udara tidak sehat diIndonesia. Namun sampai saat ini belum pernah terdengar ada Gubernur yangmenetapkan dan menyatakan udara di daerahnya tercemar.

Apabila ditelusuri, pedoman teknis penetapan udara daerah tercemar memangbelum tersedia. Bahkan pedoman teknis inventarisasi kualitas udara ambien punbelum tersedia, sekalipun keduanya sudah diamanatkan dalam PP No. 41/1999.Kedua pedoman teknis ini perlu segera disusun mengingat arti pentingnya dalammengambil keputusan dalam PPU.


28

Menyusun program pengendalian pencemaran udaraMenyusun program pengendalian pencemaran udaraMenyusun program pengendalian pencemaran udaraMenyusun program pengendalian pencemaran udaraMenyusun program pengendalian pencemaran udara

Kembali menggunakan contoh pada bagian sebelumnya, misalnya berbagaiprogram akan disusun untuk mengurangi 45% emisi kendaraan bermotor.Ada berbagai program yang mungkin disusun oleh suatu daerah dan dalampenyusunannya perlu diperhatikan kaidah sebagai berikut:

Spesifik berarti program PPU di tiap daerah bersifat spesifik sesuaidengan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Sederhana berarti mudah dipahami oleh multipihak serta sebaiknyadisertai panduan pelaksanaan yang jelas. Selain itu mudah pulauntuk dimonitor oleh masyarakat terhadap pencapaiannya.

Terukur berarti secara kualitas ataupun kuantitas dapat terukurpencapaian yang dihasilkan. Sehingga dapat dimonitor olehmultipihak pencapaiannya.

Diterima multipihak berarti perlu mengakomodasikan kepentinganlintas sektor dan daerah serta masyarakat.

Boks 4.3 Aliran informasi dari pemerintah ke masyarakat

Informasi ISPU diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sehinggadapat turut aktif melakukan pengawasan sosial dan memberikan saran sertapendapat kepada pemerintah. Lebih jauh masyarakat diharapkan dapat mengubahperilakunya sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi. Perangkathukum terkait dengan ISPU hingga pedoman teknis pelaporan danperhitungannya telah tersedia lengkap.

Setelah hampir enam tahun diatur dengan perangkat hukum yang lengkap,pelaporan ISPU melalui media massa dan elektronika sama sekali belumdilakukan. Sejauh ini baru terbatas pada papan peraga, itupun banyak yangmengalami kerusakan baik di Jakarta maupun di daerah. Hasil pengamatan secaraacak Pelangi terhadap masyarakat umum menunjukkan bahwa ISPU tidak dipahamioleh masyarakat, bahkan tidak juga oleh akademisi dan pegiat lingkungan.

Berbagai kendala dalam penyampaian ISPU yang berhasil diidentifikasikan terkaitdengan kurangnya komitmen dan dukungan multi-stakheholders sertaketerbatasan sumber daya baik dana maupun manusia. Kenyataan merupakancontoh nyata bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan perlu dipersiapkankomponen pendukung yang dijelaskan pada Boks 3.1.


29

Relevan berarti mengindikasikan fungsi dasar lingkungan, terkaitdengan aspek lingkungan yang penting, terkait dengan kebijakanlingkungan daerah atau nasional serta tujuan-tujuan manajemen;relevansi dengan perjanjian tatacara pelaporan internasional

Periode waktu berarti program memiliki target waktu pelaksanaannyasehingga dapat terukur pencapaiannya.

Peran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan teknisPeran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan teknisPeran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan teknisPeran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan teknisPeran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan teknisPPUPPUPPUPPUPPU

Untuk menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam hal ini terkaitdengan PPU, pemerintah memerlukan informasi dari masyarakat. Informasitersebut bermanfaat dalam proses perumusan tujuan, strategi, programdan kebijakan. Pada hakikatnya aliran informasi tersebut tidak hanya satuarah dari masyarakat ke pemerintah, tapi juga sebaliknya (Gambar 4.2).Arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat merupakan upaya untukmembangun pemahaman masyarakat yang pada akhirnya mengubahperilaku. Sedangkan arus informasi dari masyarakat kepada pemerintahmenyediakan masukan untuk pembuatan keputusan. Contoh aliraninformasi dari pemerintah ke masyarakat dalam PPU yang diatur dalam PPNo. 41/1999 dapat dilihat pada Boks 4.3 dan 4.4

Pemahaman masyarakat dipercaya tidak hanya efektif dalam meningkatkankepedulian, namun juga berpengaruh positif terhadap perilaku,penerimaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang

Gambar 4.2 Aliran informasi antara pemerintahdan masyarakat1


30

Boks 4.4 Aliran informasi dari masyarakat ke pemerintah

Bentuk peran masyarakat dalam kegiatan PPU diatur dalam PP No.41/1999 berupawewenang bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan independen terhadapmutu udara ambien. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat dapatdisampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam PPU, instansi teknis,dan instansi terkait lainnya.

Namun hingga saat ini masyarakat masih menemui kendala dalam menyampaikaninformasi tersebut akibat belum adanya mekanisme pengaduan yang dapatmenjamin informasi dari masyarakat akan sampai kepada pihak yang tepat untukditindaklanjuti dalam waktu dan proses yang jelas.

dihasilkan pemerintah. USAID merupakan salah satu badan yang telahmemulai upaya nyata dalam mengintegrasikan pemahaman dan peran sertamasyarakat sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan kebijakanpada sektor energi di Indonesia2.

CatatanCatatanCatatanCatatanCatatan1 Tasrif, Muhammad. Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan: PartisipasiKonsumer? Dipresentasikan pada Seminar Restrukturisasi SektorKetenagalistrikan: Sudahkah Memikirkan Kepentingan Rakyat. Jakarta: Indonesia.(23 Juli 2002.).2 _______.. Energy Market Research in Indonesia: A Research Audit of SecondaryResearch From 1998 to 2002. Final Report. Submitted to Academy for EducationalDevelopment by Pelangi. 2002.

31


Kajian perangkat hukum PPU ini hanya merupakah langkah awal dariayunan langkah kita dalam mewujudkan udara bersih yang sehat.Bab terakhir ini menampilkan matriks ringkasan hasil temuan yangsebagian telah diuraikan pada Bab 3 dan 4 serta rekomendasi yangdiharapkan dapat menjadi masukan dari masyarakat kepada para penyusunkebijakan di Indonesia guna melengkapi dan meningkatkan efektifitasperangkat hukum PPU yang telah ada.

Bab 5Bab 5Bab 5Bab 5Bab 5LLLLLangangangangangkkkkkah Bah Bah Bah Bah Bersersersersersamamamamama Mea Mea Mea Mea MewwwwwuuuuujujujujujudddddkkkkkanananananUdara BersihUdara BersihUdara BersihUdara BersihUdara Bersih

Isu

Kewenangan dan kelembagaan

Temuan Rekomendasi

Dasar pengaturanpencemaran udaradalam UU

Koordinasi lintas sektor

UU No. 23/1997,framework lawlingkungan hidup diIndonesia, tidak secaraspesifik mengaturtentang PPU

PP No. 41/1999 tidakmemuat secara rincikewenangan dantanggungjawab sektoryang terkait denganPPU sehinggamenyulitkan KLHsebagai lembaga yangbertanggungjawabmelakukan koordinasi.

PPU perlu diatur dalambab tersendiri dalam UUno. 23/1997, yangdidalamnya diaturkewenangan dankelembagaan penegakanhukum serta sanksi

PP No. 41/1999 perlumengatur secara rincikewenangan dantanggungjawab sektoryang terkait denganPPU


32

KewenanganKabupaten/Kota,Propinsi, PemerintahPusat

Pengaturan normahukum internasionaldalam hukum nasional

Strategi penaatanhukum

Distribusi kewenanganPPU dalam PP No. 41/1999 belum sesuaidengan kewenangandalam perangkat hukumotonomi daerah.

Ratifikasi konvensi danprotokol pelaranganpemakaian ODSmenggunakan Keppres,sehingga tidak punyadaya ikat terhadapwarga negara

Peraturan pelaksananyadiatur denganKepmenperindag,sehingga hayamempunyai daya ikatterhadap sektorperindustrian danperdagangan

Penaatan hukum dalamUU No. 23/1997 danPP No. 41/1999menggunakanpendekatan atur danawasi (command andcontrol) dan belum

Perlu dilakukanharmonisasi distribusikewenangan antaraKabupaten/Kota,Propinsi, danPemerintah Pusat dalamPP No. 41/199 denganperangkat hukumotonomi daerah. Untukitu perlu dilakukankonsultasi denganKabupaten/Kota,Propinsi danPemerintah Pusat dalammelakukan harmonisasi

Ratifikasi hukuminternasional sebaiknyadilakukan denganundang-undang

Peraturan pelaksananyasebaiknya ditetapkandalam bentuk peraturanpemerintah

Pendekatan commandand control perludikombinasi denganpendekatan ekonomisehingga kepentinganekonomi danlingkungan bisa sejalan


33

Ruang lingkup sumberpencemar dalam PP No.41/1999

Prosedur pengendalianpencemaran udara(PPU)

efektif untukmendorong penaatanTeknis

PP No. 41/1999 barumengatur secara rinciPPU untuk kegiatansumber bergerak dansumber tidak bergerak,padahal Ps. 2menyatakan PPUmeliputi pengendaliankegiatan sumberbergerak, sumberbergerak spesifik,sumber tidak bergerakdan sumber tidakbergerak spesifik

Prosedur PPU dalam PPNo. 41/1999 barumengatur langkah-langkah untukmempersiapkan programkerja penanggulangandan pemulihan mutuudara sekiranya kualitasudara ambienmelampaui BMUA.Apabila BMUA tidakterlampaui, tidak adakewajiban untukmempersiapkan programkerja pencegahan

yang akhirnyamendorong voluntarycompliance

Perlu diatur dalam PPNo. 41/1999 langkah-langkah untukmempersiapkan programkerja pencegahanpenurunan mutu udara

Teknis


34

Parameter pencemarudara sudah diaturdalam BMUA nasional.Tapi PP No. 41/1999tidak memuat dasarpenetapan BMUAnasional.

PP No. 41/1999 belummengatur parameterpencemar udara yangbersifat toksik.

BMUA nasionalIndonesia untukpencemar udarakonvensional relatifsama dengan WHOambient air qualityguidelines atau BMUAnasional AS.

Hasil studi dosis responpencemaran udaraterhadap kesehatan diIndonesia masih sangatterbatas, sehinggabelum memadai sebagaidasar penetapan BMUA.

Tidak ditemukandokumen kajianakademik penetapanBMUA nasionalIndonesia.

BMUA nasionalIndonesia untukparameter hidrokarbontidak menjelaskan

PP No. 41/1999 perlumemuat dasarpenetapan BMUAnasional, yaitumelindungi kesehatanmasyarakat kesehatanmanusia.

PP No. 41/1999 perlumengatur pencemarudara yang bersifattoksik.

PP No. 41/1999 perlumengatur penelitiandampak pencemaranudara terhadapkesehatan, khususnyastudi dosis responsebagai dasar ilmiahdalam penetapan BMUAnasional Indonesiaserta mengidentifikasijenis pencemar baruyang bersifat toksik.

Perlu diatur prosedurpendokumentasianproses pengambilankeputusan

Jenis hidrokarbon yangdiatur dalam PP No.41/1999 harusdilengkapi penjelasan

Parameter pencemarudara yang diaturdalam PP No. 41/1999


35

apakah yang dimaksudadalah totalhidrokarbon (THC) ataunon-metanahidrokarbon (NMHC),sehingga menimbulkanmasalah dalampenegakannya.

Untuk melindungikesehatan masyarakatdaerah tidak diperlukanBMUA daerah, karenaBMUA nasionalseharusnya sudahditetapkan untukmelindungi kesehatanseluruh masyarakatIndonesia

BMUA daerah dapatditetapkan untukmelindungi kualitasudara daerah yangmasih baik

BMUA daerah dapatditetapkan untukmelindungi kekayaankhas suatu daerahseperti flora, fauna dansitus bersejarah

PP No. 41/1999 tidakmemuat ketentuandaerah yang dikenakankewajiban menetapkanBMUA daerah, sehinggadiasumsikan berlakuuntuk semua daerah.

PP No. 41/1999 perludilengkapi penjelasandaerah yang wajibmenetapkan BMUAdaerah

Perlu disusun pedomanteknis penetapan BMUAdaerah

Baku mutu udaraambien (BMUA) daerah


36

PP No. 41/1999 sudahmemandatkanpenyusunan pedomanteknis penetapan BMUAdaerah, namun hinggakini pedoman tersebutbelum ada

PP No. 41/1999 sudahmemandatkanpenyusunan pedomanteknis inventarisasikualitas udara ambien,namun hingga kinipedoman tersebutbelum ada. Padahalhasil inventarisasimerupakan informasidasar yang dibutuhkanuntuk menyusunprogram kerja PPU

PP No. 41/1999 sudahmemandatkanpenetapan SMUA. Tapibelum pernah adadaerah yangmenetapkan udaranyatercemar, padahalbeberapa daerah yangtelah memiliki jaringanpemantauan kualitasudara ambien terbuktimelampaui BMUAnasional

PP No. 41/1999 sudahmemandatkanpenyusunan pedomanteknis penetapan

Inventarisasi yangmeliputi kualitas udaraambien, potensi sumberpencemar, kondisimeteorologis, geografisdan tata guna tanah

Perlu disusun pedomanteknis inventarisasikualitas udara ambien,potensi sumberpencemar, kondisimeteorologis, geografisdan tata guna tanah


37

SMUA, namun hinggakini pedoman tersebutbelum ada

Belum ada pengaturantentang pengembanganmodel dispersipencemar udara,padahal model dispersidiperlukan untukmemperkirakan besarnyapengurangan/pencegahan emisi yangperlu dilakukan dalammenyusun programkerja PPU yang efektif

BME di Indonesiaditetapkan denganmempertimbangkanparameter dominan dankritis, kualitas bahanbakar dan bahan bakuserta teknologi yangada. Untuk itu sangatdibutuhkan dataperkembangan kualitasbahan bakar dan bahanbaku serta teknologi.

Tidak ditemukandokumen kajianakademik penetapanBME yang telah ada

Penetapan status mutuudara ambien (SMUA)daerah

Model dispersipencemar udara

Baku mutu emisi (BME)

Perlu disusun pedomanteknis penetapan SMUA

PP No. 41/1999 perlumengatur tentangmodel dispersipencemaran udarasebagai alat bantuuntuk menyusunprogram kerja PPU

PP No. 41/1999 perlumengatur koordinasilintas sektor

Perlu diatur prosedurpendokumentasianproses pengambilankeputusan


38

Proses tahapanperumusan kebijakanPPU, mulai dariidentifikasi masalah,perumusan kebijakanhingga pelaksanaan danpengawasan kebijakanperlu melibatkan multi-stakeholders.

PP No. 41/1999 danturunannyamemandatkan agarpemerintah melaporkanhasil pemantauan ISPUkepada masyarakatmelalui media massa,namun hal ini belumdilakukan.

PP No. 41/1999memberikan wewenangbagi masyarakat untukmelakukan pemantauanindependen terhadapmutu udara ambien.Namun mekanismepengaduan hasilpemantauan belumdiatur.

Perlu diatur mekanismepartisipasi masyarakatdalam tiap tahapanperumusan kebijakanPPU

Perlu diatur sanksiterhadap pelanggaranatas hak informasimasyarakat sipil.

Perlu diatur mekanismepengaduan masyarakatyang dapat menjamininformasi darimasyarakat akan sampaikepada pihak yangtepat untukditindaklanjuti dalamwaktu dan proses yangjelas.

Peran Serta Masyarakat

Akses partisipasi

Akses informasi

Akses keadilan

39

LLLLLampirampirampirampirampirananananan

Peraturan-peraturanPeraturan-peraturanPeraturan-peraturanPeraturan-peraturanPeraturan-peraturan

Undang Undang No.1 Tahun 1970

Undang Undang No. 5 Tahun 1984










Peraturan Pemerintah RI No. 42Tahun 1993


Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perindustrian

Konservasi sumber daya hayati danekosistem

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kesehatan

Penataan Ruang

Pengesahan United NationsFramework Convention on ClimateChange (Konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa mengenai PerubahanIklim)

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Daerah

Kehutanan

Propenas tahun 2000-2004

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor diJalan

Kendaraan dan Pengemudi

40












Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun

Analisa Mengenai DampakLingkungan

Pengendalian Pencemaran Udara

Perubahan atas Peraturanpemerintah 18/1999

Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi SebagaiDaerah Otonom

Pengendalian Kerusakan dan atauPencemaran Lingkungan Hidup yangBerkaitan dengan Kebakaran Hutandan atau Lahan

Pengelolaan Bahan Berbahaya danBeracun

Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Tarif atas Penerimaan Negara bukanPajak yang Berlaku pada KantorMenteri Negara Lingkungan Hidupdi bidang Pengendalian DampakLingkungan

Hutan Kota

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

41

Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun1992


Keputusan Presiden RI Tahun 1996



Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup No. Kep-35/MENLH/10/1993




Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup No. Kep-13/Menlh/3/1995

Pengesahan Vienna Convention forthe Ozone Layer dan MontrealProtocol on substances that Depletethe Ozone Layer as Adjusted andAmanded by the Second Meeting ofthe Parties

Ratifkasi Konvensi Basel tentangLalu lintas B3

Kawasan Industri

Pengesahan Protokol Montreal

Perubahan atas Keputusan PresidenNo. 101 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Menteri Negara

Ambang Batas Emisi Gas BuangKendaraan Bermotor

Pedoman Umum UKL dan UPL

Pedoman Umum RKL dan RPL

Pedoman Umum Pelaksanaan AuditLingkungan

Baku Mutu Emisi Sumber TidakBergerak

42






Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup No. Kep-17/MENLH/ /2001




Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.187 Tahun 1999

Program Langit Biru

Penetapan Prioritas Propinsi DaerahTingkat I Program Langit Biru

Baku Tingkat Kebisingan

Baku Tingkat Getaran

Baku Tingkat Kebauan

Jenis Rencana Usaha Dan/AtauKegiatan Yang Wajib DilengkapiDengan Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup

Indeks Standar Pencemar Udara

Jenis Usaha dan atau Kegiatan YangWajib Dilengkapi Analisis MengenaiDampak Lingkungan

Pedoman Pelaksanaan AuditLingkungan Hidup yang Diwajibkan

Pengendalian Bahan KimiaBerbahaya di Tempat Kerja

43

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika diTempat Kerja

Sistem Manajemen Kesehatan danKeselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan KerjaPemakaian Asbes

Nilai Ambang Batas Faktor Kimia diUdara Lingkungan Kerja

Pedoman Teknis PenyusunanPengendalian Dampak Lingkunganpada Sektor Industri

Larangan Memproduksi danMemperdagangkan Bahan PerusakLapisan Ozon serta Memproduksidan Memperdagangkan Barang Baruyang Menggunakan Bahan PerusakLapisan Ozon (Ozone DepletingSubstances)

Perubahan atas Kep. Menperindag110/1998

Klasifikasi Bengkel Umum KendaraanBermotor

Pengawasan Pelaksanaan RKL-RPL dibidang Industri dan Energi

Pencegahan dan PenanggulanganPerusakan dan PencemaranLingkungan pada KegiatanPertambangan Umum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.51 Tahun 1999

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05 Tahun 1996

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03 Tahun 1985

Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaNo. 01 Tahun 1997

Keputusan Menteri PerindustrianNo. 250 Tahun 1994

Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan No. 110 Tahun1998

Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan No. 410/1998

Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan No. 551/1999

Keputusan Menteri Pertambangandan Energi No. 103.K/008/M.PE/1989

Keputusan Menteri Pertambangandan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995

44

Kriteria Pemasaran Premium danDiesel di Indonesia

Persyaratan Ambang Batas LayakJalan Kendaraan Bermotor, KeretaGandengan, Kereta Tempelan,Rumah-rumah, Bak Muatan danKomponen-komponennya

Pengujian Berkala KendaraanBermotor

Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Kesehatan RI

Standar Operasional Pengambilandan Pengukuran Sampel UdaraRuang Rumah Sakit

Persyaratan Kesehatan LingkunganKerja Perkantoran dan Industri

Standar Pemeriksaan Kadar TimahHitam pada Spesimen BiomarkerManusia

Pedoman Pengendalian DampakPencemaran Udara

Prosedur Pengendalian DampakPencemaran Udara Akibat KebakaranHutan tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral No. 1585Tahun 1999

Keputusan Menteri PerhubunganNo. 63/1993




Keputusan Menteri Kesehatan No.1277/2001






45

Permendagri No. 2/1987

Inmendagri No. 14/1988

Keputusan Kepala Bapedal No.Kep.205/Bapedal/07/1996

Keputusan Kepala Bapedal No.Kep.107/Bapedal/ /1997

Keputusan Kepala Bapedal No. Kep.01/Bapedal/05/1995

Keputusan Direktur JenderalIndustri Logam, Mesin, Elektronika,dan Aneka 002/2002

Peraturan Daerah Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 12 Tahun1971

Keputusan Gubernur Propinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta No. 670/2000




Rencana Tata Ruang Kota

Ruang Terbuka Hijau di WilayahPerkotaan

Pedoman Teknis PengendalianPencemaran Udara

Pedoman Teknis Perhitungan,Pelaporan, dan Informasi IndeksStandar Pencemar Udara

Tatacara teknis pengelolaan LimbahB3

Ketentuan dan Tata Cara Uji PublikKendaraaan Bermotor Beroda Dua

Larangan Pengotoran Udara, Air,dan Lepas Pantau dalam WilayahDaerah Khusus Ibukota Jakarta

Penetapan Baku Mutu Emisi SumberTidak Bergerak Propinsi DKI Jakarta

Ambang Batas Emisi Gas BuangKendaraan Bermotor di Propinsi DKIJakarta

Penetapan Baku Mutu Udara Ambiendan Baku Tingkat Kebisingan diPropinsi DKI Jakarta

Perawatan dan Pengujian KendaraanBermotor di DKI Jakarta

Kata PengantarDaftar IsiDaftar IstilahBab 1 - Pencemaran Udara, Masalah Kita BersamaBab 2 - Udara Bersih, Hak dan Kewajiban Kita BersamaBab 3 - Perangkat Hukum Pencemaran Udara IndonesiaBab 4 - Pengendalian Pencemaran Udara di IndonesiaBab 5 - Langkah Bersama Mewujudkan Udara BersihLampiran - Peraturan-peraturan

udara bersih hak kita bersama

Documents