terus berinovasi untuk pembangunan … obligasi berwawasan lingkungan atau green bond pertama yang...

Terus Berinovasi

di Seluruh Negeriuntuk Pembangunan Berkelanjutan

LaPoraN TahuNaN 2018

Terus Berinovasi

di Seluruh Negeriuntuk Pembangunan Berkelanjutan

Senantiasa berinovasi, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) terus meningkatkan implementasi mandatnya sebagai katalis pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kehadiran Perseroan di berbagai sektor infrastuktur, pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan menarik minat investor, berkreasi yang tidak pernah henti mencari opsi struktur pembiayaan, serta kinerja Perseroan yang telah menjadikan PT SMI sebagai institusi pemerintah terpercaya yang mampu berkontribusi nyata menyumbang pembangunan infrastruktur.

Berbagai tonggak keberhasilan penting kembali dicapai sepanjang tahun 2018. Pencapaian Perseroan adalah cermin langkah maju Indonesia menjawab tantangan pembangunan setahap demi setahap dan dengan cara yang mempromosikan nilai keberlanjutan.

Prakarsa SDG Indonesia one, penerbitan Green Bond, dan akses ke Green Climate Fund adalah sebagian contoh inovasi Perseroan agar kegiatan pembangunan terus berjalan namun dengan perhatian lebih baik terhadap keadaan lingkungan, pembangunan yang tidak hanya ‘hijau’ namun juga berdampak terhadap beragam aspek kehidupan secara berkelanjutan.

Melalui tiga pilar bisnis kegiatan usahanya, sepanjang tahun 2018 pembiayaan PT SMI telah memberikan efek pengganda sebanyak 6,03 kali terhadap total komitmen dan 18,14 kali terhadap modal disetor. Perseroan juga terus tumbuh dengan kuat didukung produk pembiayaan yang inovatif, unik, dan fleksibel.

Dengan berbagai prestasi dan pencapaiannya, Perseroan telah mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, PT SMI bertekad terus bekerja keras menghadirkan infrastruktur ke seluruh penjuru Nusantara untuk kesejahteraan yang merata dan mendukung masyarakat berkelanjutan.

Capaian di Tahun 2018Pembiayaan Komersial

Proyek Baru23 Jalan Tol

9Ketenagalistrikan6

Transportasi7

Telekomunikasi1

Senilai Rp200,9 triliunNilai Proyek Baru

Rp465,5 miliarTotal Komitmen

Pembangkit Listrik3 (First Loss Mechanism untuk proyek PLTS Ende & Maumere)

Pembiayaan Berkelanjutan

Rp261,4 triliunTotal Nilai Proyek

Mandat13

Jasa Konsultasi

Pembiayaan DaerahOffering Letters20

Senilai

Rp1,7 triliunKomitmen Baru

Pembiayaan Syariah

Institusi Finansial Pertama dalam melakukan:

Posisi nilai komitmen

Posisi Nilai Komitmen

Step Up Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk jalan Tol Paspro

Rp1,3 triliunHedging Syariah senilai

Rp4,8 triliunTotal Nilai Proyek

Penugasan PKPBU3 Kegiatan,

Capacity Building, Sosialisasi & FGD17

Pengembangan Proyek

Rp4,4 triliun

Rp2,3 triliun

Penghargaan Internasional dari seluruh7 Penghargaan

selama 2018.16

Non-Performing Loan (Net)

0,65%Cost Efficiency Ratio (CER)

18,22%Produktifitas

Rp 161 4,65%102,77% dari RKAP

Return On Equitymiliar/ karyawan(nilai outstanding pinjaman)

#MembangunNegeriKitaBisa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 2

Peningkatan Pertumbuhan UsahaTotal Aset

Rp62,49 triliunMeningkat dari tahun 2017 sebesar

Outstanding


Laba Bersih


Komitmen

Rp77,19 triliunMeningkat dari tahun 2017 sebesar12,83%

37%

47,85%

21,32%

Dengan performa Perseroan yang sangat baik menjadi fondasi yang kuat bagi Perseroan untuk tumbuh berkelanjutan di masa mendatang.

Sustainable GrowthPertumbuhan Penyaluran Pembiayaan

37%

Pertumbuhan Aset

12,83%Nilai GCG

96,12Nilai KPI

102,53

Pertumbuhan Komitmen Pembiayaan

47,85%

Pertumbuhan Ekuitas

3,66%

Pertumbuhan Laba Bersih

21,32%

Total Kenaikan Outstanding

Rp12,6 triliun

3PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Terus Berinovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan Ke Seluruh Negeri

#MembangunNegeriKitaBisa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Laporan Tahunan 2018

IKhTISar KINerja aNalISa & PeMBahaSaN MaNajeMeNProfIl PeruSahaaNlaPoraN MaNajeMeN

4

Inovasi 2018

Fasilitas pembiayaan dimana PT SMI memiliki komitmen untuk mengambil alih sisa nilai pembiayaan dari suatu proyek yang sebelumnya didanai oleh kreditur lainya.

Skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki pricing berjenjang sesuai dengan capacity cashflow yang dimiliki nasabah.

Untuk memitigasi risiko fluktuasi pasar terhadap kegiatan usaha Syariah, PT SMI memanfaatkan fasilitas lindung nilai Syariah dari Maybank Indonesia. Transaksi ini merupakan transaksi lindung nilai Syariah yang pertama di Indonesia.

Setelah terakreditasi Green Climate Fund (GCF) pada tahun sebelumnya, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk mengakses dana PPF dari GCF untuk penyiapan transportasi berkelanjutan di kota Semarang.

Menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond pertama yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Green Bond senilai Rp 3 triliun dengan nilai emisi sebesar Rp500 miliar pada Tahap I 2018.

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk membiayai transaksi perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (‘ain) dan/atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

Beragam inovasi telah dilakukan oleh PT SMI mulai dari membuat struktur pembiayaan untuk closing the gap, hingga aktivitas perolehan pembiayaan akses ke sumber pendanaan baru, hingga membentuk platform blended finance & knowledge Management System

Syariah

Fasilitas Take Out Financing

Meluncurkan Step Up MMQ Musyaraqah Mutanaqisah

Fasilitas Hedging Syariah

Perolehan Project Preparation Facility GCF

Green Bond Emiten Korporasi Pertama

Ijarah al Maushufah fi al-Zimmah (IMFZ)



Tanggung Jawab SoSial PeruSahaan laPoran Keuangan KonSoliDaSian 2018 laPoran TaTa Kelola PeruSahaan


SDG Indonesia One (SIO) merupakan platform terintegrasi yang mencakup 4 (empat) jenis facilities yaitu : Development Facilities, De-Risking Facilities, Financing Facilities, dan Investment Facilities. Platform tersebut bertujuan untuk menghimpun pendanaan dari investor, donor dan filantropi untuk disalurkan kepada proyek-proyek di Indonesia yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Usai diperkenalkan pada Maret 2018, Aplikasi Indonesia Infrastructure Library atau Infralib terus dikembangkan oleh PT SMI. Pengembangan dimaksudkan agar selain menjadi referensi pengetahuan, Infralib juga mampu menyediakan ruang kolaborasi bagi stakeholders yang terdiri dari akademisi, praktisi infrastruktur/developer yang terhimpun dalam komunitas tertentu dalam menyusun output yang memberikan manfaat signifikan, baik berupa kajian, hasil riset, lesson learned, policy brief atau policy memo.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Proses pengembangan dimulai sejak kuartal IV-2018, dengan 3 (tiga) tahapan proses pengembangan, yaitu: 1) Pengembangan platform pengetahuan, 2) Pengembangan platform kolaborasi, dan 3) Pengembangan platform data. Platform 1 (satu) dan 2 (dua) ditargetkan selesai pada kuartal II- 2019 dan platform data ditargetkan selesai pada kuartal IV-2019.


Mandat sebagai Katalis

01

02

0304

05

06

Enabler Percepatan

Infrastruktur

Optimalisasi Penghimpunan

Dana

Mendukung SDGs dan Climate Change

Optimalisasi Kerjasama Strategis

Pembiayaan Pemda

Akselerasi Infrastruktur

Daerah

Produk Pembiayaan yang Inovatif

Fungsi enabler dari Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek

Leveraging bilateral, multilateral, pasar modal dan perbankan (konvensional dan Syariah)

SDG Indonesia One sebagai platform terintegrasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama dengan berbagai institusi

bilateral/multilateral

Percepatan pembangunan

infrastruktur di daerah

Produk inovatif dan fleksibel untuk ‘closing the gap’


Pelaksanaan Mandat PT SMI sebagai KatalisPercepatan dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

Multiplier Effect

Multiplier effect terhadap total komitmen;

6,03 kali

Multiplier effect terhadap modal disetor;

18,14 kali

Total Nilai Proyekrp553,6 triliun* total nilai proyek Pilar Pembiayaan dan Investasi

rp51,6 triliun* total nilai proyek Pilar Pengembangan Proyek

rp546,6 triliun* total nilai proyekk Pilar Jasa Konsultasi


*) terdapat proyek irisan antar pilar bisnis dengan nilai proyek sebesar rp28,5 triliun




8

Sekilas PT SMI PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Pemerintahan Negararepublik Indonesia

100%

Peraturan Menteri Keuangan No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor pembiayaan infrastruktur)

Regulasi Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional

Visi

1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel

3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik

Misi

100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

Kepemilikan

• PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

• KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Legalitas





SUMbER PENdANAAN PEMbIAyAAN & INvESTASI JASA KONSULTASI PENgEMbANgAN

PROyEK

PILAR#1 PILAR#2 PILAR#3

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pembiayaan Infrastruktur

Infrastructure Financing

Pengembangan Proyek KPbU

Pengelolaan dana Pengembangan

Infrastruktur Sektor Panas bumi

Pengembangan Proyek Energi

Terbarukan & Efisiensi Energi

Penyelenggaraan Pengembangan

Proyek Pembiayaan Pemda

Capacity Building dan Pendampingan

Financial Advisory

Investment Advisory

Financing Arranger

Financing Arranger,

Investment Advisory

& Financial Advisory (Syariah)

Cash Deficiency Support (CdS)

Pembiayaan Syariah

� Pembiayaan Investasi � Takeout Financing � Promoter Financing � Pembiayaan Modal Kerja � Dana Talangan � Subordinasi � Mezzanine � Penyertaan Modal (Equity) � Pembiayaan Pemerintah Daerah

� Jasa Arranger & Underwriter

� IMBT/Lease with option for own

� Murabahah/Installment sale with Deferred Payment

� MMQ/Dimishing Partnership

� Musyarakah/Joint Partnership

� IMFZ*/Indent Lease with option To own

� MMoB*

Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang, Sekuritisasi, green bond)

Pasar Modal Syariah (Sukuk, hedging Syariah)

bPJS/Asuransi Syariah

dana haji & Syirkah

Sovereign Wealth Fund

Pinjaman dan hibah

FOKUS SEKTOR

Infrastuktur Sosial

Ketenagalistrikan Transportasi

Jalan & JembatanAir Minum

Rolling Stock Kereta Api

Telekomunikasi Minyak & gas

Manajemen Air Limbah & Persampahan

IrigasiEfisiensi Energi

Infrastuktur Pariwisata

Infrastruktur Pendidikan

Rumah Sakit

Infrastuktur Kawasan

Infrastuktur Pemasyarakatan

Pasar

KO

Nv

ENSI

ON

AL

SyA

RIA

h


Pilar Bisnis PT SMI





10

Pilar Bisnis Pertama

Investasi Penyertaan Modal

Rp600 miliarInvestasi

Rp62,5 miliarInvestasi

Rp2,4 triliunInvestasi

Rp640,5 miliarNilai Ekuitas 2018

Rp77,3 miliarNilai Wajar 2018

Rp2,8 triliunNilai Wajar 2018

PT Indonesia Infrastruktur Finance PT Jasa Marga Pandaan Malang PT Waskita Toll Road





Pembiayaan dan Investasi

Total Pembiayaan & Investasi

komitmen pembiayaan infrastruktur

Rp77,19 triliun

Aktivitas pembiayaan dan investasi Perseroan dilakukan melalui Pembiayaan Komersial, Pembiayaan Pemda, Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Berkelanjutan dan Penyertaan Modal.

Sebaran Sektor Pembiayaan PT PLN (ex PIP) Minyak dan

Gas BumiJalan tol TransportasiKetenagalistrikan Jalan

Infrastruktur Sosial

Air MinumRolling StockTelekomunikasi Irigasi Energi Terbarukan

dengan outstanding sebesar

Rp46,71 triliun

Sampai dengan 2018, komitmen pembiayaan infrastruktur PT SMI sebesar Rp77,19 triliun

Sebagian besar komitmen dalam bentuk kredit investasi yang mencapai

Rp66,5 triliun

Perseroan juga melakukan investasi penyertaan modal di perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Jasa Marga Pandaan Malang dan PT Waskita Toll Road.


Total Nilai Proyek BaruRp205,38 triliun

*) pembiayaan atau fasilitas baru efektif di tahun 2018




12

Melalui pilar bisnis Jasa Konsultasi, PT SMI menjalankan perannya sebagai enabler percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perseroan terlibat dalam proyek strategis nasional (PSN) maupun Non PSN.

Pada tahun 2018, PT SMI memiliki 13 mandat jasa konsultasi dengan total nilai proyek sebesar Rp261,4 triliun. Ketiga belas mandat tersebut terdiri dari 4 mandat Jasa Konsultasi Investasi, 5 Mandat Jasa Konsultasi Keuangan, dan 4 Mandat Jasa Penghimpunan Dana.

Selain itu, sebanyak 6 mandat di antaranya mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II, Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (SMF) dan Proyek Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pilar Bisnis Kedua

Jasa KonsultasiPeran dan kinerja PT SMI dalam memberikan jasa konsultansi pada proyek-proyek infrastruktur.





Total Nilai Proyek yang didukung melalui Jasa Konsultasi di tahun 2018

Rp261,4 triliun dengan 13 Mandat Jasa Konsultasi, 6 diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).





14

Pilar Bisnis Ketiga





Pengembangan ProyekPT SMI memberikan dukungan dalam Penyiapan Proyek KPBU Melalui

Fasilitas Penyiapan Proyek/Project Development Facility (PDF) serta terus

melakukan dukungan kepada Pemerintah untuk proyek lainnya yang

distrukturkan sebagai pembiayaan daerah maupun model lainnya.

Proyek PDF Air minum di antaranya, SPAM Semarang Barat dan SPAM Pekanbaru dengan nilai total proyek sebesar

Rp5,0 triliun

Proyek Transportasi nilainya mencapai

untuk LRT dan BRT Kota Medan serta Bandara Hang Nadim.

Rp20,9 triliun

Rp7,75 triliun

Proyek Telekomunikasi antara lain pengerjaan Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur dengan nilai proyek sebesar

Rp1,58 triliun

PDF Rumah Sakit nilainya sebesar

Rp36,6 triliun

Total nilai proyek dalam Pilar Pengembangan Proyek selama tahun 2018 mencapai sebesar

Sepanjang tahun 2018, melalui pilar bisnis Pengembangan Proyek PT SMI menyiapkan proyek KPBU melalui fasilitas dana penyiapan proyek (Project Development Facility - PDF) pada proyek Air Minum, Telekomunikasi, Transportasi, dan Rumah Sakit.

Total Proyek didukung Pilar Pengembangan Proyek

untuk Sektor Air Minum, Telekomunikasi, Transportasi Publik dan Rumah Sakit.

Sampai dengan 2018, nilai pengembangan proyek

Rp51,6 triliun


untuk proyek RSUD Dr.Pirngadi Medan, RSUD Krian dan RSPTN Univeritas Sam Ratulangi




16

Contributions

Investor

Product

SDG PRojeCtS

Contributions:Grant, Technical Assistance

Objective:Pre-construction project development support

SDG Development FacilitiesGrant (Project Preparation, Technical Assistance, Research)

Contributions:Concessional Loan, Grant

Objective:Project de-risking (improving bankability)

SDG De-Risking FacilitiesConcessional Loan, First-Loss Facility, Interest Subsidy, Guarantee Premium Subsidy, VGF etc

Contributions:Loan, Bond, Sukuk

Objective:Construction / post-construction finance

SDG Financing FacilitiesSenior Loan, Subordinated Loan

Contributions:Equity

Objective:Investment in high impact / new frontier SDG sector

SDG Equity FacilitiesEquity, Equity-LinkedInvestment

DonoR (PhIlAnthRoPISt)

AnD ImPACt/ClImAte FunDS

DonoR, ImPACt/ClImAte FunDS AnD

DeveloPment BAnkS

CommeRCIAl BAnkS AnD InStItutIonAl

InveStoRS

InStItutIonAl InveStoRS AnD

DeveloPeRS

Sdg INdONESIA ONE (MANAgEd by PT SMI)

SDG Indonesia One Provides End-to-End Financing Support to Project Development

Dukungan Terhadap SDGs


PT SMI sebagai Implementing Agency Platform bagi SDG Indonesia One





Platform Terintegrasi

MemaksimalkanDampak

Memitigasi Risiko

MenciptakanLeverage

Pendanaan terintegrasi berasal dari beragam sumber antara lain swasta, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, serta investor.

USD2,46 miliar

Pada tahun 2018, SDG Indonesia One berhasil menghimpun komitmen pendanaan sebesar

(sekitar Rp34,5 triliun).

PT SMI mendapat mandat dari Kementerian Keuangan untuk mengelola SDG Indonesia One, platform kerja sama pendanaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).





18

Peran PT SMI dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG)

Green BondPT SMI memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian SDGs, salah satunya terhadap perubahan iklim. Komitmen dalam mengantisipasi perubahan iklim salah satunya diwujudkan melalui dengan penerbitan Green Bond sebesar

Rp500 miliar

Rp3 triliun

dan merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Green Bond senilai

pada tahap I tahun 2018

Selain itu, dukungan lain berupa program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan perkuatan peran Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Korporasi mendukung pencapaian SDG dengan membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan yang berfokus melakukan pengembangan pembiayaan bagi proyek energi terbarukan, efisiensi energi dan proyek-proyek dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

PT SMI juga terus mempertahankan konsistensi penerapan standar Environmental & Social Safeguard (ESS) yang menjadi pedoman kepatuhan terhadap kepedulian atas dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan proyek infrastruktur. Disiplin terhadap penerapan tersebut melekat dalam proses utama Perseroan yaitu pengambilan keputusan pembiayaan.

Akses Dana GCFHal ini semakin mengukuhkan komitmen terhadap pencapaian SDGS, setelah sebelumnya PT SMI mendapatkan akreditasi Green Climate Fund (GCF) pada 2017 lalu. Pada tahun 2018 diperoleh Project Preparation Facility (PPF) untuk pembangunan BRT Kota Semarang, PPF, dan penyiapan kerangka pembiayaan untuk Mitigasi Risiko Eksplorasi Pengembangan Panas Bumi (GREM).


Divisi Pembiayaan Berkelanjutan dalam Pencapaian SDG

Implementasi Environmental & Social Safeguard (ESS)




PT SMI Berperan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG)

Langkah nyata atas Climate ActionContoh aktivitas Pilar Bisnis PT SMI


Proyek PLTS Sumba

1.

Lokasi: Sumba Timur, NTT

Peran dalam ProyekPembiayaan modal kerja untuk penyelesaian proyek

Penerapan 10 Elemen Perlindungan Lingkungan dan Sosial

4.

Jasa Konsultasi

Bandara Kertajati

2.Lokasi: Majalengka, Jawa Barat

Peran dalam ProyekBerperan sebagai Mandated Lead arranger

Pengembangan Proyek

Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan

3.

Lokasi: Umbulan, Jawa Timur

Peran dalam ProyekBerperan dalam penyiapan proyek untuk proses lelang Badan usaha KPBu

Kegiatan Terkait Climate Action5.

1. akreditasi oleh Green Climate Fund (GCF)

2. Pembiayaan & pengembangan proyek-proyek di Kawasan Indonesia Tengah & Timur

3. Pembentukan Divisi Pembiayaan Berkelanjutan

4. Kerjasama pembiayaan hijau untuk proyek renewable energy dengan Bank Pembangunan Perancis (aFD)

5. Pembiayaan Panas bumi (geothermal) a. Wae Sano (Geothermal drilling) b. Jailolo (Geothermal drilling)

Pembentukan platform SDG Indonesia One

6.


Dengan 3 pilar bisnis Perseroan mendukung 17 goals dari Sustainable Development Goals (2 Goals melalui CSR)





20

Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek Yang Telah DibiayaiAkses yang Lebih Baik

Rp2,0 jutarumah tangga dengan akses air bersih (8.1 juta jiwa)

Rp3,2 jutarumah tangga dengan akses listrik (12 juta jiwa)

21 riburumah tangga dengan jaringan gas alam

14.140 I/S

Tambahan produksi air bersih

31.000 I/S

Tambahan 31.000 bpd produksi BBM

2.884 MW

Tambahan kapasitas tenaga listrik

10.000 MT

Peningkatan kapasitas persediaan gas

Peningkatan Produksi





Dukungan Mitigasi Perubahan Iklim

920 ton/tahun

Pengurangan emisi CO2

Penciptaan Lapangan Kerja

1,97 juta

Tenaga kerja selama masa konstruksi

Manfaat Sosial EkonomiPortofolio Proyek Infrastruktur

Rp553,6 triliunNilai Proyek Infrastruktur senilai

18,1 kaliterhadap modal disetor

Multiplier Effect sebesar

6,0 kaliterhadap komitmen

Multiplier Effect sebesar

Peningkatan Layanan Masyarakat

7,6 Jutapengguna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia

185 RibuPengairan lahan pertanian

2,3 JutaKapasitas layanan arus barang pelabuhan (TEUs)

37,5 Jutapenumpang bandara per tahun

1.031Penambahan fasilitas

tempat tidur baru

720pasien baru per tahun

Peningkatan Infrastruktur dan Rolling Stock

52 Ribumenara telekomunikasi

7,3 JutaPenumpang trans perkotaan per tahun

2.181 KmJalan dan jalan tol

2.700 Kmserat optik wilayah Tengah Indonesia





22

Daftar Isi

24 Ikhtisar Kinerja

26 ringkasan Kinerja 2018

30 Ikhtisar Keuangan

34 Ikhtisar obligasi

39 Peristiwa Penting 2018

02 Prestasi di Tahun 2018

04 Inovasi Produk 2018

06 Mandat sebagai Katalis

10 Pilar Bisnis Pertama

12 Pilar Bisnis Kedua

14 Pilar Bisnis Ketiga

16 PT SMI sebagai Implementing agency Platform bagi SDG Indonesia one

18 Peran PT SMI dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG)

20 Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek Yang Telah Dibiayai

88 Profil Perusahaan

91 Identitas Perusahaan

95 Makna Logo

96 Sekilas Perusahaan

99 Bidang usaha

100 Produk dan Jasa

104 Distribusi Proyek Infrastruktur

106 Jejak Langkah

108 Struktur organisasi

110 Visi, Misi, & Budaya Perusahaan

112 Profil Dewan Komisaris

117 Profil Direksi

122 Profil Dewan Pengawas Syariah

124 Kepala Divisi

126 Demografi Karyawan

128 Komposisi Pemegang Saham

129 Struktur Perusahaan

130 Daftar Entitas anak dan Entitas asosiasi

131 Kronologis Pencatatan Saham

134 Nama dan alamat Lembaga & Profesi Penunjang

136 Penghargaan & Sertifikasi

138 alamat Kantor dan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

52 Laporan Manajemen

54 Laporan Dewan Komisaris

64 Laporan Dewan Pengawas Syariah

68 Laporan Direksi

86 Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2018 oleh Dewan Komisaris dan Direksi

146 Analisis dan Pembahasan Manajemen

148 Tinjauan umum

156 Tinjauan operasional

166 Tinjauan Segmen Bisnis

169 Segmen Bisnis Pilar IPembiayaan dan Investasi

177 Pembiayaan Komersial

182 Pembiayaan Pemerintah Daerah

186 Pembiayaan Syariah

188 Pembiayaan Berkelanjutan

194 Penyertaan Modal

197 Segmen Bisnis Pilar IIJasa Konsultasi

207 Segmen Bisnis Pilar IIIPengembangan Proyek

212 Penugasan Dan Pendampingan Pengembangan Proyek

218 Manfaat Sosial dan Ekonomi dariPilar Bisnis III-Pengembangan Proyek

219 Kerjasama Strategisdan Pengembangan usaha

249 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

269 Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi

139 Informasi Pada Website Perusahaan

140 Pendidikan & Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, & audit Internal




416 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

422 Pengelolaan Lingkungan hidup

430 Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

448 Laporan Keuangan Konsolidasian 2018

274 Laporan Tata Kelola Perusahaan

278 Laporan Tata Kelola Perusahaan

286 rapat umum Pemegang Saham (ruPS)

297 Dewan Komisaris

313 Komisaris Independen

316 Dewan Pengawas Syariah

320 Direksi

328 Penilaian Penerapan GCG 2018

328 Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

334 rapat Dewan Komisaris dan Direksi

339 Informasi Pemegang Saham utama dan Pemegang Saham Pengendali

340 hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham utama dan/ atau Pengendali

342 Komite-Komite Dewan Komisaris

358 Komite-Komite Direksi

378 Sekretaris Dewan Komisaris

379 Sekretaris Perusahaan

384 Internal audit

390 Sistem Pengendalian Internal

391 akuntan Publik

394 Manajemen risiko

404 Kepatuhan

406 Perkara hukum

402 Sanksi administratif

407 akses Informasi dan Data Perseroan

408 Kode Etik dan Tata Perilaku

410 Budaya Perusahaan

410 Sistem Pelaporan Pelanggaran

412 Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

413 Penerapan Pedoman GCG

414 Pelaporan GCG usaha Syariah 2018

436 Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

444 Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Ikhtisar Kinerja

PT SMI MENcATAT PERKEMBANGAN POSITIF PADA KETIGA PILAR BISNIS yANG DIJALANKAN, SERTA BERHASIL MENGGALANG KERJASAMA MULTILATERAL UNTUK MENDUKUNG PEMBIAyAAN PROyEK-PROyEK RAMAH LINGKUNGAN DAN BERDAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN yANG SUBSTANSIAL SESUAI TUJUAN SDGs.



ANAlISA & PeMBAhASAN MANAjeMeNProfIl PeruSAhAANlAPorAN MANAjeMeN

26

IkhtIsar kInerja

Mempertahankan Peringkat Domestik AAA dan Peringkat Global BBB (setara Sovereign)

Ringkasan Kinerja 2018

Pembiayaan PT SMI selama tahun 2018 telah menimbulkan efek pengganda sebanyak

Skor GcG 96,12 penerapan GcG yang terus membaik dengan skor yang meningkat dari tahun sebelumnya

sebesar 90,10

6,03 kali

18,14 kali

NPL 0,65%

terhadap komitmen

terhadap modal disetor dan

kualitas aset tetap terjaga baik dalam kondisi bisnis yang terus bertumbuh




Sampai tahun 2018, PT SMI berhasil mencatatkan financial close dengan total akumulasi nilai proyek sebesar

Rp553,6 triliundengan total komitmen tahun 2018 mencapai Rp77,19 triliun dari realisasi outstanding pembiayaan sebesar Rp46,71 triliun.

CER 18,22% tingkat efisiensi operasional Perseroan dapat dipertahankan pada tingkat yang sangat baik.

Rp 161,5 miliar produktivitas karyawan pada tingkat yang sangat baik sangat mendukung pertumbuhan bisnis.

Kinerja perusahaan yang sangat baik memberikan gambaran mengenai fondasi Perseroan yang kuat untuk tumbuh secara berkesinambungan.




28

IkhtIsar kInerja

Kemitraan dengan project developer, lembaga pembiayaan, Lembaga Keuangan Multilateral, KPPIP, dan Instansi Pemerintah lainnya.

Pembiayaan dan dukungan untuk proyek di wilayah Tengah dan Timur.

Pengembangan produk pembiayaan baru antara lain:• Standby Financing • Bersama-sama jasa konsultasi,

mengembangkan produk pembiayaan inovatif Staple Financing & Product Guarantee

• Kerjasama dengan lembaga multilateral/bilateral dalam penciptaan produk-produk pembiayaan inovatif dan bersifat thematic financing di bidang climate change untuk adaptation dan mitigation.

• Tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip GCG

• Pengelolaan manajemen risko yang pruden: pembuatan pedoman pengelolaan risiko, Unit Risk & Compliance Manager (urCM), implementasi Environmental Social Safeguard

• Enhancement terhadap Enterprise Risk Management Governance Process (termasuk gap analysis)

• Efektivitas pegendalian internal melalui pembuatan pedoman berbagai aktivitas Perseroan, proses penilaian dan control self assessment

• Mitigasi risiko untuk menekan NPL, antara lain: perbaikan proses di front-end (revisi pedoman pembiayaan & SLa, EWS), middle-end (penguatan monitoring), back-end (restrukturisasi, pembentukan CKPN yang memadai)

• Mengembangkan fasilitas penyiapan proyek melalui & pool experts (consultant)

• Berperan sebagai garda utama dalam perumusan indikator kinerja (KPI) yang berbasis outcome based dan menghubungkannya dengan target SDG;

• Penguatan program capacity building untuk Pembiayaan Daerah & Kerjasama Pemerintah Badan

usaha (KPBu) dalam hal ini agar penanggung jawab proyek dapat bekerjasama dengan pihak swasta ke depannya.

Pembiayaan Komersial Pengembangan Proyek Manajemen Risiko & Audit

Integrity - Service Excellence -Partnerships - Resilience - Innovation - Trust

Grand Strategy




• Kesesuaian antara asset – liability• Menekan Cof (Cost of Fund) – Gapping Strategy• Diversifikasi sumber pendanaan• Optimisasi aLM• Asset re-allocation• Product Development• Mobilisasi sumber dana domestik jangka panjang

• Cross-selling produk syariah

• Dual Engine Booking• Pembiayaan sindikasi• alternatif leveraging

pendanaan Syariah• Tapping dana-dana

lembaga multilateral/bilateral

• Product development antara lain: credit guarantee, ijarah indent dan MMoB

• Bersama-sama Pembiayaan dan Investasi, mengembangkan produk pembiayaan Staple Financing, utamanya mengupayakan mitigasi resiko penyiapan proyek yang akan menjadi pipeline pembiayaan;

• Peningkatan fokus pelayanan pada sektor infrastruktur sosial;

• Pengembangan credit enhancement untuk crowding in pasar;

• Pembentukan unit manajemen investasi.

• Penyesuaian struktur organisasi untuk mendukung kebutuhan bisnis

• Program perencanaan dan pengembangan SDM (Career Path Development)

• Training & Recruitment• Reward management & retention

program• Shared KPI• Pengembangan unit sistem informasi

manajemen, otomasi, e-procurement• Scriptless business process

Usaha Syariah Jasa Konsultasi Operasional & human Capital

• Peningkatan pipeline proyek Pembiayaan Daerah dan perluasan cakupan debitur (BLu, PTNBh dan Yayasan);

• Menjaga lending rates agar tetap kompetitif utamanya melalui pemanfaatan dukungan Jaminan Pemerintah.

Pembiayaan daerah Pendanaan & Pengelolaan dana Tresuri

Integrity - Service Excellence -Partnerships - Resilience - Innovation - Trust




30

IkhtIsar kInerja

Ikhtisar Keuangan2018 2017 2016 2015 2014

Pendapatan usaha*) 3.810.445 3.032.699 2.178.715 719.355 571.412

Beban usaha 1.990.573 1.483.310 794.476 367.747 313.798

Laba (rugi) pada Pengendalian Bersama Entitas

(12.885) (24.487) 30.538 18.294 33.950

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

1.815.295 1.534.694 1.426.292 365.327 290.129

Laba Bersih 1.531.110 1.262.008 1.212.803 305.389 244.663

Laba Komprehensif 1.525.737 1.728.004 1.243.035 289.906 239.725

Pendapatan PDF 45.697 21.134 34.686 11.616 31.818

Pinjaman Diberikan - Bersih **)

45.611.115 33.323.778 32.648.418 19.708.455 6.577.242

Penyertaan Saham 3.498.777 2.759.169 690.751 662.422 644.983

Jumlah aset 62.493.191 55.385.896 44.332.137 32.714.276 9.169.501

Jumlah Liabilitas***) 26.917.301 21.064.743 13.496.427 7.281.601 4.383.332

Jumlah Ekuitas 35.575.890 34.321.153 30.835.710 25.432.674 4.786.168

arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas operasi

(10.012.815) 425.535 (11.952.395) (3.730.926) (592.725)

Dalam rp juta, kecuali rasio Keuangan




Ikhtisar Keuangan

2018 2017 2016 2015 2014

arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas Investasi

(2.222.194) (2.293.696) 3.940.347 (6.090.653) 135.909

arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas Pendanaan

4.435.961 9.176.793 10.329.406 14.108.217 1.368.538

Saldo Kas dan Setara Kas akhir Tahun

7.599.091 15.398.139 8.089.506 5.772.147 1.485.509

Rasio Keuangan

Imbal Balik atas Investasi 2,96% 2,91% 3,57% 3,01% 3,21%

Imbal Balik atas aset 2,45% 2,36% 3,01% 2,47% 2,67%

Imbal Balik atas Ekuitas****) 4,50% 4,06% 4,75% 6,40% 5,39%

Cost Efficiency ratio (CEr) 18,22% 18,65% 15,50% 32,23% 30,20%

Produktivitas (Laba Bersih / Tenaga Kerja ) - rp juta

5.354 4.835 5.117 1.829 2.845

*) Pendapatan usaha disajikan secara bersih setelah dikurangi Pajak Final.

**) Posisi dalam Laporan Posisi Keuangan, setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

***) Total Liabilitas pada 2018 termasuk Dana Syirkah Temporer - Sukuk Mudharabah sebesar rp1 Triliun.

****) Imbal balik atas ekuitas secara total berbeda perhitungan dengan imbal balik ekuitas pada KPI




32

IkhtIsar kInerja

Jumlah AsetDalam rp juta

62.493.191

55.385.896

44.332.137

32.714.276

9.169.501

2018

2017

2016

2015

2014

Laba BersihDalam rp juta

1.531.110

1.262.008

1.212.803

305.389

244.663

2018

2017

2016

2015

2014

Ikhtisar Keuangan

Pendapatan UsahaDalam rp juta

3.810.445

3.032.699

2.178.715

719.355

571.412

2018

2017

2016

2015

2014

Jumlah EkuitasDalam rp juta

35.575.890

34.321.153

30.835.710

25.432.674

4.786.168

2018

2017

2016

2015

2014




Komitmen Pembiayaan*)

Dalam rp miliar

77.187

52.205

47.583

23.322

8.065

2018

2017

2016

2015

2014

Outstanding Pembiayaan*)

Dalam rp miliar

46.706

34.092

33.060

18.599

6.697

2018

2017

2016

2015

2014

Penyertaan ModalDalam rp miliar

3.498

2.759

691

662

645

2018

2017

2016

2015

2014

*) Gross / tidak termasuk CKPN dan termasuk Pembiayaan Subordinasi

Ikhtisar SahamPT SMI bukan merupakan perusahaan tercatat sehingga sampai dengan publikasi Laporan Tahunan 2018 ini Perseroan tidak menyampaikan pelaporan Ikhtisar Saham.

Ikhtisar Keuangan




34

IkhtIsar kInerja

Ikhtisar Obligasi

Ikthisar Obligasi 2014

Uraian Obligasi Jumlah Pokok Tenor (tahun) Kupon Jatuh

TempoPeringkat Obligasi Tujuan Penerbitan

obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Seri a

rp100 miliar 3 9,60% 11 Juni 2017 idaa+ Membiayai proyek-proyek infrastruktur

obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Seri B

rp900 miliar 5 10% 11 Juni 2019 idaa+ Membiayai proyek-proyek infrastruktur

Pemegang Obligasi 5 Terbesar No. Nama %1 BPJS Ketenagakerjaan 29,0%2 PT Taspen (Persero) 17,4%3 PT Bank rakyat Indonesia (Persero)-Divisi Treasury 6,6%4 DP Bank Indonesia 4,8%5 Dana Pensiun BrI 3,6%

Pemegang Obligasi berdasarkan Jenis Investor No. Nama %1 Jamsostek 29,0%2 Pension Fund 27,7%3 Taspen 17,4%4 Bank 9,9%5 Mutual Fund 5,5%6 Insurance 5,0%7 Perusahaan Terbatas 3,0%8 Yayasan 2,4%9 Individual 0,1%

Total 100,0%

Ikthisar Obligasi 2016 Uraian Obligasi Jumlah

PokokTenor

(tahun)Kupon

Jatuh Tempo

Peringkat Obligasi

Tujuan Penerbitan

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri a

rp2.298miliar

3 7,85% 18 Nov 2019

idaaa Membiayai proyek-proyek infrastruktur

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B

rp1.328miliar

5 8,20% 18 Nov 2021





Ikthisar Obligasi 2016 Uraian Obligasi Jumlah

PokokTenor

(tahun)Kupon

Jatuh Tempo

Peringkat Obligasi

Tujuan Penerbitan

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri C

rp700 miliar

10 8,65% 18 Nov 2026


obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri D

rp674 miliar

15 8,90% 18 Nov 2031


Pemegang Obligasi 5 Terbesar No. Nama %1 PT Maybank Indonesia 22,0%2 BPJS Ketenagakerjaan 19,6%3 PT Taspen (Persero) 8,6%4 PT Bank Central asia 6,0%5 Citibank Singapore S/a Monetary authority of

Singapore5,4%

Pemegang Obligasi berdasarkan Jenis Investor No. Nama %1 Bank 40,2%2 Jamsostek 16,8%3 asing 8,8%4 Taspen 8,6%5 Mutual Fund 7,8%6 Insurance 7,2%7 Pension Fund 6,4%8 Perusahaan Terbatas 2,2%9 Pemerintah Indonesia 1,5%10 Individual 0,3%11 Koperasi 0,2%

Total 100,0%

Ikhtisar obligasi




36

IkhtIsar kInerja


Uraian ObligasiJumlah Pokok

Tenor (tahun)

KuponJatuh

TempoPeringkat Obligasi

Tujuan Penerbitan

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Seri a

rp1,2 triliun 1 6,15% 25 Nov 2018

idaaa Meningkatkan kapasitas pembiayaan infrastruktur

Nasional

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Seri B

rp4,5 triliun 3 7,40% 15 Nov 2020


Nasional

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Seri C

rp1,3 triliun 5 7,60% 15 Nov 2022


Nasional

Pemegang Obligasi 5 Terbesar No. Nama %1 BPJS Ketenagakerjaan 21.4%2 Government of Singapore 21.4%3 Eastspring Funds 5.4%4 PT Maybank Indonesia 5.0%5 PT Bank Central asia 4.3%

Pemegang Obligasi berdasarkan Jenis Investor No. Nama %1 Institusi asing 28.9%2 Bank 25.4%3 reksa Dana 13.2%4 BPJS & Taspen 12.9%5 asuransi 12.7%6 Dana Pensiun 4.3%7 Lain-lain 2.7%

Total 100,0%

Ikhtisar obligasi




Ikhtisar obligasi


Uraian ObligasiJumlah Pokok

Tenor (tahun)

KuponJatuh Tempo

Peringkat Obligasi

Tujuan Penerbitan

Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2018 Seri a

rp251,5 miliar

3 7,55% 6 Jul 2021 idaaa Membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang berwawasan lingkungan

Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2018 Seri B

rp248,5 miliar

5 7,80% 6 Jul 2023 idaaa

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2018 Seri a

rp680,0 miliar

3 7,55% 6 Jul 2021 idaaa Membiayai proyek-proyek, investasi infrastruktur berskema Syariah dan kegiatan advisory perusahaan

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2018 Seri B

rp320,0 miliar

5 7,80% 6 Jul 2023 idaaa

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 Seri a

rp846 miliar 1 8.20% 14 Dec 19 Membiayai proyek-proyek infrastruktur

obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 Seri B

rp199,25 miliar

3 8.70% 4 Dec 21




38

IkhtIsar kInerja

Pemegang Obligasi 5 TerbesarNo. Nama | Name %1 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 40%2 reksa Dana Insight Infra Development (I-Infra) 13%3 reksa Dana Mandiri Investa Dana Pendapatan

optimal 10%4 PT Bank Maybank Indonesia 7%5 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 5%

Pemegang Obligasi berdasarkan Jenis Investor No. Nama | Name %1 Pemerintah Indonesia 40.0%2 Mutual Fund 36.4%3 Bank – Domestik 9.0%4 Dana Pensiun 7.8%5 Perusahaan Penjaminan Infrastruktur 5.0%6 asuransi 1.6%7 Individual – Domestik 0.2%

Total 100,0%

Ikhtisar obligasi




Peristiwa Penting

Januari

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi rp1 Triliun Pembangunan Jalan Tol Salatiga Kartasura

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan PT Petrosea Tbk untuk proyek Offshore Supply Base di Sorong

PT SMI berpartisipasi sebagai pembicara dalam Technical Workshop Green Bond yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, WorldBank, oJK, dan SECo

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan Pemprov Lampung sebesar rp600 Miliar untuk pembangunan jalan

15 23

25 16




40

IkhtIsar kInerja

Februari

Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan antara Kementerian Keuangan dan PT SMI serta Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas antara Walikota Medan dan PT SMI Proyek KPBu rSuD dr. Pirngadi Kota Medan

Peristiwa Penting

7

Maret

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan antara PT SMI dengan Pemkab Penukal abab Lematang Ilir.

1

Peresmian Desa Bakti untuk Negeri, CSr PT SMI yang terintegrasi antara pelestarian lingkungan, revitalisasi sumber air, pembangunan sarana transportasi dan tata desa, serta penguatan ekonomi desa

23Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan PT SMI dengan Pemkab Musi Banyuasin untuk pembangunan jalan dan jembatan

13 Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBu SPaM Bandar Lampung yang bermanfaat bagi sekitar 300.000 jiwa penduduk sekitar.

14




Peristiwa Penting

Penandatanganan Mou PT SMI dengan PT Bank uoB Indonesia untuk mendukung percepatan perwujudan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia

20Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan PT SMI dengan PTPN XI untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PG assembagoes senilai rp206,506 miliar

26

Perayaan Nawabakti, 9 tahun PT SMI “Membangun Negeri Kita Bisa”

15Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan Pemkab Way Kanan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan

9




42

IkhtIsar kInerja

April

Peristiwa Penting

Konsultasi Publik Proyek KPBu Transportasi Kota Medan. Pada Proyek ini PT SMI melakukan pendampingan mulai dari Penyusunan Dokumen aMDaL, penyelenggaran Konsultasi Publik, Penjajakan Minat Pasar hingga penyelesaian Dokumen Final Business Case

5 Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan PT SMI dengan PTPN XI untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PG Djatiroto senilai rp263,791 miliar

5

Penandatanganan Dokumen registrasi I oJK Green Bond dan Sukuk PT SMI 201823Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan

Sindikasi untuk Proyek Pembangunan ruas Tol Batang - Semarang rp7,7 triliun

6




Mei

Juni

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan PT Krakatau Bandar Samudera untuk pembiayaan dermaga senilai rp217,6 miliar

PT SMI sebagai Lead Transaction advisor dalam mendampingi Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BaKTI (Badan aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk Proyek KPBu Satelit Multi Fungsi Pemerintah.

Peristiwa Penting

6

SMI Goes to School, Insan PT SMI turut aktif berbagi dan mengajar di 9 SD di Wakatobi, Sulawesi Tenggara

8 PT SMI berbagi ilmu dan berpartisipasi membangun generasi muda melalui asian Financial Leaders Program yang diadakan Pasca Sarjana uI

16

8




44

IkhtIsar kInerja

Juli

Pencatatan Efek Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dan Sukuk PT SMI

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan PT Mega hydro Energi untuk Proyek PLTMh Tunggang kapasitas 9,99MW di Kabupaten Lebong, Bengkulu

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan Pemkab ogan Komering ulu untuk pembangunan rumah sakit daerah

Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi untuk pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II (Elevated) senilai rp11,363 triliun

Peristiwa Penting

10 5

30 31




Agustus

Peristiwa Penting

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan PT Marga Sarana Jabar sebesar rp660 miliar untuk Jalan Tol Bogor ring road Seksi 2B

2

Peresmian rSuD Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggunakan fasilitas Pinjaman Daerah PT SMI, oleh Menteri Keuangan rI,Ibu Sri Mulyani Indrawati

29

Penandatanganan Perjanjian Sindikasi PLN Mudharabah rp4,4 triliun dan Fasilitas Pembiayaan Konvensional rp9 triliun

22




46

IkhtIsar kInerja

September

Peristiwa Penting

Penandatanganan Mou PT SMI dengan PT Geodipa dalam acara IIGCE 20186

Penerimaan 2 penghargaan dari Infobank award untuk Kategori BuMN dengan Predikat Kinerja Sangat Baik 2017 dan Kinerja Sangat Baik periode 2013-2017 di Jakarta

26

Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Lintas Marga Sedaya, Cipali, rp9 triliun17

Edukasi Pencegahan Korupsi, melalui Workshop Cegah Gratifikasi bersama KPK28




Oktober

Peristiwa Penting

Penerimaan 3 penghargaan dalam acara ToP CSr award 2018, untuk kategori ToP Leader on CSr Commitment, ToP CSr sektor Infrastruktur, dan ToP CSr - Program Perahu Pustaka, Jakarta

4

Penerimaan Penghargaan sebagai Asia’s Most influential Companies pada acara asia’s Corporate Excellence & Sustainability Award, Singapura

13Peluncuran SDG Indonesia one, sebagai platform pendanaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

5

Penandatangaan Perjanjian Fasilitas Kredit Konvensional dan Syariah senilai uSD100 juta dan Fasilitas Lindung Syariah antara PT SMI dan PT Bank Maybank Indonesia

3




48

IkhtIsar kInerja

Oktober

Peristiwa Penting

Penandatangan Mou antara PT SMI dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH in the Framework of SUTRI NAMA

31

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untk proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, ruas Pasuruan – Probolinggo senilai rp2,29 triliun

5

PT SMI berpartisipasi dalam Annual Meeting IMF-World Bank 201814

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi kepada PT hutama Karya senilai rp4,5 triliun dan rp14, 3 triliun untuk menunjang pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

11




Peristiwa Penting

November

Penerimaan 2 Penghargaan pada ajang BuMN Branding and Marketing award 2018, untuk kategori Brand Communication Terbaik dan Best CEo for Corporate reputation Development, Jakarta

21

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk mendukung pengembangan Bandar udara sebesar rp1,5 triliun antara PT SMI dan PT angkasa Pura II (Persero)

21

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara PT SMI dengan PT Brantas Cakrawala Energi untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sako 6 MW, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

30

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan PT Telekomunikasi Indonesia sebesar rp1 triliun untuk membiayai Satelit Merah Putih dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia

14




50

IkhtIsar kInerja

Peristiwa Penting

Desember

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan PT angkasa Pura I senilai rp2,5 triliun

18ruPS rJPP dan rKaP PT SMI 201917

Peresmian proyek SPaM Semarang Barat bersama Ibu Menteri Keuangan rI, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PuPr, Basuki hadimuljono

12 Market Sounding Proyek KPBu Bandara hang Nadim Batam

13Kick-off Meeting Penyiapan Proyek Pasar Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan melalui Fasilitas rIDF-PDF yang didanai oleh hibah Bank Dunia

3




Peristiwa Penting

Penerimaan award dari Majalah Investor sebagai Tokoh Inovatif Pembiayaan Infrastruktur 2018, Jakarta

19

Penandatangan Fasilitas Kredit Sindikasi proyek PLTu Sulut-3 2x50MW senilai uSD157,98 juta dengan PT Minahasa Cahaya Lestari

21

Penandatanganan Pembiayaan Sindikasi Pembangunan Jalan Tol ruas Balikpapan-Samarinda senilai rp6,98 triliun

21

Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Mandalika Urban & Tourism Infrastructure Project (MuTIP) senilai uSD248,4 juta dari asian Infrastructure Investment Bank (“aIIB”) untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus. Proyek ini mendapat pendampingan Jasa Financial advisor dari PT SMI untuk proses pendanaannya

31




52

Laporan Manajemen

PADA TAHUN 2018, PERSEROAN MENGAMBIL PERANAN PENTING SEBAGAI IMPLEMENTING AGENcy BAGI SDG INDONESIA ONE, PLATFORM TERINTEGRASI UNTUK MENGKOLABORASIKAN DANA DARI BERBAGAI SUMBER UNTUK MEMBIAyAI PROyEK yANG BERORIENTASI SDG DI INDONESIA, SEBAGAI MANDAT DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN.



IKhTISar KINerja aNalISa & PeMBahaSaN MaNajeMeNProfIl PeruSahaaN

54

Laporan ManajeMen

Laporan Dewan Komisaris

Perseroan semakin menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan peran katalis percepatan pembangunan infrastruktur dengan baik. Kemampuan Perseroan berinovasi untuk merancang skema pembiayaan infrastruktur menjadi bankable, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, membuat partisipasi lembaga keuangan, perbankan dan investor tertarik untuk memberikan dukungan pembiayaan yang memadai semakin meningkat. Lebih jauh lagi, Perseroan ke depan akan memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kesiapan dan kiprahnya sebagai implementing agency dari platform SDG Indonesia one.





Mahendra Siregar*

Komisaris utama merangkap Komisaris Independen

*Menjabat s.d. 4 april 2019




56

Laporan ManajeMen

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berhasil melewati tahun 2018 yang penuh tantangan dengan menorehkan berbagai catatan kinerja yang baik. Seiring dengan berakhirnya tahun buku 2018, izinkan kami menyampaikan laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan dari kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus menunjukkan eskalasi berkat semakin banyaknya lembaga pembiayaan, perbankan dan investor yang turut aktif mendukung pendanaan, menunjukkan keberhasilan PT SMI dalam bertindak sebagai fiscal tools, katalis percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Mempertimbangkan semakin banyaknya model struktur pembiayaan infrastruktur yang berhasil dikembangkan, dan kuatnya dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami memandang PT SMI telah semakin siap menjalankan peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan bangsa.

KONDISI EKONOMI DAN SEKTOR INFRASTRUKTUR TAHUN 2018Tahun 2018, kondisi perekonomian global berkembang menjadi semakin kurang kondusif dan penuh ketidakpastian serta tantangan, akibat dua sebab utama, yakni berlanjutnya program normalisasi the Fed dan perselisihan dagang antara amerika Serikat dengan Tiongkok. Dampaknya, realisasi pertumbuhan mayoritas negara utama di dunia terkoreksi dan pertumbuhan perekonomian global tidak mencapai target yang telah diprakirakan sebelumnya. Namun demikian, berkat tetap kuatnya konsumsi domestik, berlanjutnya peningkatan investasi di dalam negeri yang diantaranya berasal dari masifnya kegiatan pembangunan infrastruktur dan kokohnya kondisi makro ekonomi nasional, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan laju pertumbuhan positif.

Perekonomian Indonesia akhirnya tumbuh 5,17%, lebih baik dari 5,07%, di tahun sebelumnya dengan indikator makroekonomi lainnya tampak cukup baik, dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Tingkat inflasi tetap terkendali, di kisaran 3,13%, dari 3,61% di tahun sebelumnya, sementara suku bunga rujukan BI, BI 7-Day Reverse Repo, meningkat terukur ke kisaran 6,0% sebagai respons atas meningkatnya suku bunga the Fed. Cadangan devisa rI tetap cukup tinggi, sebesar uS$120,65 miliar, menunjukkan adanya tekanan, dibandingkan sebesar uS$130,20 miliar di akhir tahun 2017.

hal yang menggembirakan adalah, secara kualitatif kondisi investasi Indonesia tetap membaik, ditunjukkan oleh bertahannya peringkat Investment Grade utang luar negeri Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Fitch ratings, Moody’s dan Standard & Poor’s. Selain peringkat, beragam upaya perbaikan kondisi investasi yang dilakukan Pemerintah memberikan hasil perbaikan kualitatif lain berupa naiknya daya saing Indonesia di pentas global. Dalam laporan Indeks Daya Saing Global yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF) oktober 2018, Indonesia berada di peringkat ke 45, atau naik dua tingkat dari tahun sebelumnya di peringkat ke 47. Indeks daya saing disusun untuk mengetahui lanskap daya saing global, sejalan dengan revolusi Industri 4.0.

Berbagai perbaikan kondisi usaha tersebut membuat sektor infrastruktur nasional terus berkembang semakin pesat, ditambah dengan konsistensi Pemerintah dalam merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur nasional sebagaimana dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rPJMN) 2015-2019, maupun pencanangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Perpres No. 3 Tahun 2016 dan perubahannya pada Perpres No. 58 tahun 2017, dan penetapan 37 proyek dengan dampak ekonomi tinggi dikelompokkan menjadi Proyek Prioritas sesuai Permenko No. 5 Tahun 2017.





KINERJA PERSEROAN TAHUN 2018Dewan Komisaris memandang bahwa secara umum PT SMI semakin baik dalam menjalankan fungsinya sebagai katalis pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sumbangsih Perseroan dalam menginisiasi dan memfasilitasi keterlibatan lembaga keuangan lain, kalangan perbankan dan investor potensial untuk aktif terlibat dalam membangun berbagai sarana dan prasarana infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia terlihat semakin nyata. Keterlibatan para pihak tersebut kini semakin massive, sebagaimana tampak dari realisasi berbagai proyek infrastruktur yang berjalan dengan baik, walau sebelumnya sempat tertunda cukup lama karena dinilai kurang ‘bankable’.

Selain berhasil menciptakan produk-produk pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan membuat proyek-proyek infrstruktur menjadi bankable, di tahun 2018 PT SMI juga telah memasuki tahapan baru dengan tugasnya sebagai implementing agency dari inisiatif platform SDG Indonesia one.

Kinerja Sebagai Katalis Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur nasional berlangsung semakin intensif, demikian juga keterlibatan PT SMI dalam proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan lain yang semakin menggembirakan adalah, bahwa kini semakin banyak proyek infrastruktur yang berhasil direalisasikan di luar dukungan anggaran Pemerintah.

Dewan Komisaris memandang perubahan ini sebagai wujud keberhasilan PT SMI dalam menjalankan perannya sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur dengan baik. Menunjukkan peningkatan kemampuan Perseroan dalam merancang skema pembiayaan infrastruktur menjadi bankable, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan produk-produk pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan dalam menjalankan mandat katalis dengan tepat, sehingga membuat lembaga keuangan, perbankan dan investor semakin tertarik untuk memberikan dukungan pembiayaan yang memadai.

hal lain adalah keberhasilan dalam menuntaskan konektivitas Tol Trans Jawa yang membentang dari Cilegon, Merak, hingga Surabaya yang sudah operasional dan akan segera dilanjutkan ke arah Banyuwangi. Beberapa ruas tol ini juga mendapatkan dukungan pembiayaan dari PT SMI. Berbagai proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya terhenti dalam jangka waktu lama, kini juga telah dilanjutkan pembangunannya, setelah mendapatkan skema pembiayaan baru yang diinisiasi oleh PT SMI dengan mengundang partisipasi lembaga pembiayaan lain. Beberapa proyek ini juga telah diresmikan operasionalnya.

Kini PT SMI, bersama dengan Kementerian terkait, bahkan telah memasuki tahapan baru, siap bertindak sebagai implementing agency bagi penerapan kerangka SDG Indonesia one, platform kerjasama pendanaan multinasional terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. PT SMI menargetkan pencapaian 17 rumusan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka ini didukung oleh komitmen pendanaan dari berbagai lembaga multinasional, seperti Green Climate Fund (GCF), agence Française de Développement (aFD), GEF, KFW, Geothermal Energy upstream Development Project (GEuDP) dari World Bank dan sebagainya. Kerjasama dan kepercayaan berbagai lembaga pembiayaan internasional tersebut akan meningkatkan kemampuan PT SMI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, di tahun 2018 manajemen berhasil memperoleh tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencapai skor 102,53 sehingga Perseroan merupakan BuMN berkategori hijau.

Kinerja Keuangan Tahun 2018Kinerja keuangan Perseroan sangat baik pada tahun 2018, PT SMI mencatatkan laba bersih sebesar rp1,53 triliun naik 21,32% dari rp1,26 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara, total aset Perseroan pada tahun 2018 meningkat menjadi rp62,49 triliun, naik 12,83% dari rp55.39 triliun pada tahun sebelumnya.





58

Laporan ManajeMen

Di tahun 2018 Perseroan juga berhasil mencatatkan sejarah, dengan menjadi korporasi pertama yang mencatatkan kesuksesan penerbitan Green Bond senilai rp500 miliar, bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Green Bond senilai rp3 triliun dan mendapatkan peringkat Medium Green dari Center for International Climate research (Cicero) serta peringkat id aaa (Triple a) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dari sisi pendanaan ini, Perseroan juga berhasil menerbitkan Penerbitan Sukuk Mudharabah senilai rp1 triliun tahap I-2018, merupakan bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Sukuk yang direncanakan senilai rp3 triliun yang mendapatkan peringkat id aaa (Triple a) dari Pefindo.

Prestasi ini mengindikasikan bahwa strategi bisnis yang dilakukan oleh Direksi sudah tepat, termasuk dalam hal pelaksanaan tata kelola pembiayaan yang juga dijalankan dengan baik, oleh karena itu Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Perseroan di tahun 2018.

Kinerja OperasionalPada tahun 2018 Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan komitmen pembiayaan yang substansial mencapai sebesar rp77,19 triliun, meningkat 47,85% dari pencapaian tahun sebelumnya yang sebesar rp52,20 triliun. Selama tahun 2018, Perseroan telah membiayai beberapa proyek infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rPJMN), dan Proyek Prioritas Nasional, dengan jalan tol menjadi sektor yang mengambil porsi komitmen pembiayaan terbesar.

Di tahun 2018, porsi penyertaan modal termasuk investasi ventura bersama mengalami kenaikan, terutama pada investasi saham Tersedia untuk Dijual (available for Sale/aFS) di PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) naik sebesar rp33.697 juta dan pada PT Waskita Toll road (WTr) naik sebesar rp732.867 juta. Capaian penyertaan saham secara total pada tahun 2018 sebesar rp3,50 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya (2017) sebesar

rp2,76 triliun. Capaian ini membuktikan Perseroan senantiasa mengelola tantangan menjadi peluang yang akan terus dioptimalkan untuk mendorong keberlanjutan usaha di masa yang akan datang, termasuk peningkatan porsi penyertaan modal pada ekuitas dari tahun ke tahun.

Kami juga melihat Perseroan berhasil menjalankan mandat untuk mendukung percepatan pembiayaan infrastruktur melalui perannya sebagai enabler bagi terealisasinya berbagai proyek infrastruktur penugasan dari Pemerintah, utamanya proyek-proyek infrastruktur dari Pemerintah Daerah yang sebelumnya kurang diminati para investor maupun lembaga keuangan di Indonesia.

Selain itu, di tahun 2018 Perseroan juga berhasil meluncurkan beberapa produk pembiayaan infrastruktur inovative baru, mencakup: Take out Financing, Step up Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Ijarah Mausufah Fiz Zimmah (IMFZ), dan Cash Deficiency Support (CDS), yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Fasilitas berdasarkan prinsip syariah, Step Up Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), bahkan telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo.

Dewan Komisaris sependapat dengan berbagai lembaga independen nasional yang menyatakan ekonomi syariah, termasuk pembiayaan syariah memiliki prospek cerah di masa mendatang. Dengan telah mengembangkan produk-produk inovatif berbasis syariah, potensi pengembangan bisnis PT SMI mendatang akan semakin terbuka. Dewan Komisaris memberi apresiasi lebih pada pencapaian di bidang operasional ini.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHAMengacu pada pendapat Bank Indonesia, World Bank, asian Development Bank dan lembaga keuangan internasional maupun nasional, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan di tahun mendatang diprakirakan relatif tertahan, sebagai dampak masih belum terselesaikannya secara tuntas perselisihan perdagangan dan potensi berlanjutnya program normalisasi the Fed. Volume perdagangan global, dengan demikian





akan relatif tertahan. Kondisi tersebut akan memberi tekanan terhadap perkembangan perekonomian nasional, utamanya di sisi neraca perdagangan. Namun mengingat tingginya komponen konsumsi dalam negeri, kuatnya kondisi makro ekonomi dan telah lebih baiknya konektivitas antar wilayah, perekonomian Indonesia diprakirakan akan tetap tumbuh moderat di kisaran 5,20% - 5,40%.

Belanja infrastruktur Pemerintah diperkirakan tetap tinggi dengan tambahan alokasi anggaran pengembangan SDM semakin meningkat, sehingga dengan kondisi makro ekonomi yang tetap kuat dan terjaga, diharapkan tetap meningkatkan minat swasta untuk merealisasikan rencana ekspansi yang tertunda. Dengan demikan, maka kegiatan sektor infrastruktur dan kegiatan manufaktur produk substitusi impor diperkirakan tumbuh semakin baik. oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Perseroan ke depan akan semakin besar di tengah meningkatnya harapan Pemegang Saham agar Perseroan terus berkembang menjadi institusi pendukung pembangunan infrastruktur yang kredibel, tangguh dan dapat dibanggakan.

Peningkatan intensitas pembangunan infrastruktur di daerah harus semakin diantisipasi oleh Perseroan, melalui peningkatan layanan jasa penyiapan proyek yang semakin baik bagi daerah-daerah yang kurang mampu. Intensitas kegiatan penyiapan pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) juga harus diantisipasi dan menjadi arah pengembangan Perseroan di tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. hal ini mengingat telah semakin berkembangnya ekspektasi bagi peningkatan peran PT SMI yang lebih besar bagi pembangunan bangsa, berkat keberhasilan Perseroan menjalankan perannya selama ini.

Dewan Komisaris mengamanatkan agar Divisi usaha Syariah dan Divisi Pembiayaan Berkelanjutan yang telah terbentuk mampu berkiprah lebih baik lagi, sehingga Perseroan dapat menunjukkan peran yang semakin besar baik bagi berkembangnya sektor infrastruktur maupun dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs.

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENASEHATAN KEPADA DIREKSIDewan Komisaris berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap implementasi kebijakan manajemen, mekanisme kepengurusan dan operasional Perseroan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan arahan kepada Direksi dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat internal gabungan yang wajib dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi dan jajaran Komite Komisaris. Pada rapat tersebut, kami membahas perkembangan kondisi Perseroan, memberikan saran, mengeluarkan rekomendasi maupun memberikan nasehat kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memutuskan berbagai kebijakan yang berada di luar wewenang Direksi.

Di tahun 2018 Perseroan menyelenggarakan beberapa kali pertemuan gabungan untuk merespons semakin beratnya tantangan yang harus diatasi.

TATA KELOLA PERUSAHAAN yANG BAIK Dewan Komisaris mengamanatkan Direksi agar terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang akan tercermin dari penerapan seluruh prinsip dasar GCG dalam melaksanakan tugas sehari-hari. oleh karenanya, Dewan Komisaris mendukung penuh pelaksanaan berbagai program peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang dijalankan sepanjang tahun 2018, yang diantaranya mencakup: penyempurnaan berbagai pedoman pengelolaan Perusahaan, pembaharuan Pakta Integritas Karyawan dan penyusunan Risk Appetite Statement sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan dan mitigasi risiko.

Dewan Komisaris memandang peningkatan kualitas pengelolaan dan mitigasi risiko akan semakin membaik dengan telah selesainya penyusunan Risk Appetite Statement tersebut, sehingga melalui langkah mitigasi yang semakin baik pada akhirnya akan memberi benefit lain berupa terbukanya peluang usaha baru, selain manfaat utama, yakni terhindarnya Perseroan dari insiden





60

Laporan ManajeMen

risiko-risiko utama. Dalam kaitan pengelolaan risiko ini, Dewan Komisaris mendukung penuh penyelesaian beragam inisiatif peningkatan kualitas pengelolaan risiko termasuk peningkatan intensitas komunikasi dengan Risk Taking Division (rTD) demi semakin berkembangnya budaya risiko dan risk awareness yang akan lebih menjamin keberhasilan setiap upaya mitigasi risiko dalam kerangka enterprise risk management.

Dewan Komisaris juga mendukung penuh implementasi sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System), termasuk pelaksanaan sosialisasi tentang pencegahan gratifikasi dengan mengundang pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko terjadinya tindak pidana korupsi dan fraud lainnya. Dewan Komisaris memandang hal ini penting, mengingat terhentinya proyek dan rendahnya kualitas proyek pembangunan infrastruktur seringkali disebabkan oleh terjadinya tindakan tidak terpuji tersebut. Dewan Komisaris, berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan atas berjalannya mekanisme pencegahan dimaksud.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS hingga akhir tahun 2018, Dewan Komisaris memiliki dua komite, yaitu Komite audit dan Komite Pemantau risiko. Sementara fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (PoJK) No. 34 tahun 2015, dijalankan oleh Dewan Komisaris.


Dewan Komisaris selalu melakukan penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Kriteria penilaian utama yang dilakukan adalah terhadap rekomendasi yang diajukan maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa di tengah segala keterbatasannya, komite-komite telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan penuh dedikasi. Namun demikian dengan semakin meningkatnya intensitas pembangunan infrastruktur di Indonesia, Dewan Komisaris mengamanatkan peningkatan kompetensi dan kualitas dukungan dari seluruh unsur Komite Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia selaku Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (ruPSLB) pada tanggal 5 Juni 2018 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan telah berakhirnya masa tugas Langgeng Subur dan bergabungnya Dini Kusumawati.

Dengan demikian jumlah anggota Dewan Komisaris tetap 5 orang, termasuk 2 Komisaris Independen. hal ini sesuai dengan persyaratan oJK bahwa 30% anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris independen.





Komposisi Dewan Komisaris setelah ruPS Luar Biasa adalah:1. Mahendra Siregar, Komisaris utama merangkap

Komisaris Independen2. Dini Kusumawati, Komisaris3. Wahyu utomo, Komisaris4. a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Komisaris 5. Sukatmo Padmosukarso, Komisaris Independen

Sehubungan dengan perubahan tersebut, mewakili Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan sumbangsih yang telah diberikan oleh Langgeng Subur bagi pengembangan usaha Perseroan.

APRESIASIakhir kata, Dewan Komisaris, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan Perseroan melalui tahun 2018 yang dinamis penuh tantangan dengan

Mahendra Siregar*


Wahyu utomo**

Komisaris

Jakarta, Maret 2019atas Nama Dewan Komisaris

kinerja yang baik, membuatnya memiliki landasan yang semakin kokoh untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan di masa mendatang. Seluruh raihan kinerja tersebut adalah berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Direksi beserta segenap karyawan Perseroan.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari para pemegang saham, atas sumbang saran serta dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan sehingga Perseroan dapat memberikan hasil kerja yang terbaik dalam mendukung pembangunan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberikan karuniaNya untuk kita semua.

akhir kata, kepada Direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras selama tahun 2018, marilah kita senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang berdaya saing tinggi, dan secara berkelanjutan berkontribusi bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.

*Menjabat s.d. 4 april 2019**Menjabat sebagai Komisaris s.d. 4 april 2019. Kemudian diangkat sebagai Komisaris utama sejak 5 april 2019




62

Laporan ManajeMen

Dini KusumawatiKomisaris

a. Kunta Wibawa Dasa NugrahaKomisaris

Mahendra Siregar*

Komisaris utama dan Komisaris Independen




Wahyu utomo**

KomisarisSukatmo Padmosukarso

Komisaris Independen

*Menjabat s.d. 4 april 2019**Menjabat sebagai Komisaris s.d. 4 april 2019. Kemudian diangkat Komisaris utama sejak 5 april 2019




64

Laporan ManajeMen

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah PT SMI telah mengeluarkan beberapa opini Syariah, terkait dengan peluncuran 2 produk pembiayaan berbasis syariah, skema sindikasi pembiayaan berbasis syariah kepada pelaksanaan proyek jalan tol, hedging syariah dan terbitnya sukuk Mudharabah. hedging tersebut merupakan salah satu bentuk pengamanan nilai syariah terbesar di Indonesia.




Munifah Syanwanianggota Dewan Pengawas Syariah

adiwarman azwar KarimKetua Dewan Pengawas Syariah




66

Laporan ManajeMen

Assalamualaikum wr.wb Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi allah SWT, Zat yang Maha Pemberi dan Penyayang. Semoga kita semua tetap berada dalam rahmat dan lindungan-Nya. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahun 2018.

Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa terhadap kegiatan usaha syariah yang dilaksanakan oleh Perseroan telah sesuai dengan opini Dewan Pengawas Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis ulama Indonesia, dan ketentuan lainnya, termasuk prinsip syariah di pasar modal.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SyARIAH TAHUN 2018 Sesuai Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 5/PoJK.04/2015, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap kegiatan syariah PT SMI dengan melakukan: 1. Perancangan opini Syariah atas produk dan layanan

berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT SMI dengan mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MuI) dan ketentuan akuntasi syariah.

2. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah.


3. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat Gabungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.

KINERJA 2018Pada tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah PT SMI telah mengeluarkan beberapa opini Syariah, terkait dengan peluncuran 2 produk pembiayaan berbasis syariah, skema sindikasi pembiayaan berbasis syariah kepada pelaksanaan proyek jalan tol dan kelistrikan, hedging syariah dan terbitnya sukuk Mudharabah sebagai salah satu sumber pendanaan Perseroan. Hedging tersebut merupakan salah satu bentuk pengamanan nilai syariah terbesar di Indonesia.

DPS telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Syariah dan aktivitas Perseroan, melakukan pemeriksaan (shariah review), serta pemberian opini terhadap produk baru maupun aktivitas penghimpunandana dan penyaluran dana yang didasarkan pada prinsipSyariah serta tata kelola perusahaan yang baik dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.




Komposisi dewan Pengawas SyariahPada tahun 2018, susunan DPS PT SMI terdiri dari :

No Nama Jabatan

1 adiwarman azwar Karim Ketua

2 Munifah Syanwani anggota


adiwarman azwar KarimKetua Dewan Pengawas Syariah

Jakarta, Maret 2019PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)atas Nama Dewan Pengawas Syariah

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2018. Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen PT SMI untuk senantiasa menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalani bisnis berbasis syariah serta kepatuhan atas peraturan perundangundangan yang berlaku.

Wassalamualaikum Wr.Wb.




68

Laporan ManajeMen

Laporan Direksi

Sebagai enabler untuk closing the gap, Perseroan menunjukkan konsistensi kompetensinya dalam melahirkan inovasi-inovasi pembiayaan infrastruktur guna menjawab kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dengan tetap mengoptimalkan anggaran pemerintah yang tersedia, sehingga mendorong tercapainya financial close pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, sejak oktober 2018, Perseroan mengambil peranan penting sebagai implementing agency bagi SDG Indonesia one, platform terintegrasi untuk mengkolaborasikan dana dari berbagai sumber untuk membiayai proyek yang berorientasi SDG di Indonesia, sebagai mandat dari Kementerian Keuangan.

68



69PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Terus Berinovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan Ke Seluruh Negeri 69

Emma Sri MartiniDirektur utama




70

Laporan ManajeMen

Assalamualaikum Wr WbPemegang Saham dan PemangkuKepentingan yang Terhormat,

Perseroan terus melanjutkan inovasi dan menghadirkan berbagai outcomes bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di tahun 2018, Perseroan mencatatkan berbagai capaian penting sehingga semakin memantapkan fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Pencapaian tersebut antara lain dalam bentuk rp 200,9 triliun nilai proyek baru yang dibiayai sepanjang tahun 2018 dimana komitmen pembiayaan Perseroan mencapai rp 28,2 triliun. Dari jumlah tersebut terdapat 23 proyek yang didanai yang terdiri dari 9 proyek jalan tol, 6 proyek ketenagalistrikan, 7 proyek transportasi, dan 1 proyek telekomunikasi. Beberapa proyek merupakan proyek strategis nasional antara lain proyek jalan tol Trans Sumatera, jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated II, LrT Jabodebek, dan Satelit Merah Putih.

Perseroan juga telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui fasilitas pembiayaan daerah. Di tahun 2018, terdapat rp1,7 triliun komitmen pinjaman baru dengan 20 offering letters dari Pemerintah daerah. Dari 20 offering letters tersebut, 12 diantaranya untuk pembangunan jalan, 7 untuk pembangunan rumah Sakit umum Daerah (rSuD) dan 1 untuk pembangunan pasar tradisional. Seluruh dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Di tahun 2018, porsi penyertaan modal termasuk investasi ventura bersama mengalami kenaikan, terutama pada investasi saham Tersedia untuk Dijual (Available for Sale/aFS) di PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) naik sebesar rp33.697 juta dan pada PT Waskita Toll road (WTr) naik sebesar rp732.867 juta. Capaian penyertaan saham secara total pada tahun 2018 sebesar rp3,50 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya (2017) sebesar rp2,76 triliun. Capaian ini membuktikan Perseroan

senantiasa mengelola tantangan menjadi peluang yang akan terus dioptimalkan untuk mendorong keberlanjutan usaha di masa yang akan datang, termasuk peningkatan porsi penyertaan modal pada ekuitas dari tahun ke tahun.

Selain itu, dukungan kepada pencapaian pembangunanberkelanjutan dicapai melalui fasilitas pembiayaan berkelanjutan dengan total komitmen mencapai rp465,5miliar untuk 3 proyek energi terbarukan. Selain itu, Perseroan juga telah mengaplikasikan inovasi de-riskingmelalui produk first loss mechanism dalam 2 proyek energi terbarukan berbasis surya di Kawasan Timur Indonesia.

Selain itu, dukungan pencapaian pembangunan berkelanjutan semakin diperkuat oleh Perseroan melalui penerbitan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond pada pertengahan tahun 2018 lalu dimana Perseroan menjadi korporasi pertama yang menerbitkan green bond tersebut. Perseroan pun telah menerapkan standard internasional dalam penerbitan tersebut kendati penerbitan dilakukan di pasar modal Indonesia

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Perseroan dengan dukungan Kementerian Keuangan telah meluncurkan platform SDGIndonesia one. Perseroan akan berperan sebagai implementing agency dari platform tersebut yang mengolaborasikan pendanaan dari berbagai sumber (bilateral/multilateral/donor/filantropis) untuk mendukungproyek yang berorientasi SDGs di Indonesia, termasuk untuk pemulihan daerah terdampak bencana.

Selanjutnya berikut kami sampaikan ringkasan laporan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, dan rencana yang telah kami siapkanuntuk tahun buku 2019, sebagai bentuk kepatuhan dantanggung jawab kepada Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan terkait.

Laporan Direksi




TANTANGAN TAHUN 2018Kondisi ekonomi global pada tahun 2018 berkembang dinamis dan penuh tantangan, yang mengakibatkan tidaktercapainya target pertumbuhan hampir seluruh negara utama di dunia. Kebijakan perang dagang amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan suku bunga The Fed dan proses pembahasan “Brexit” di Kawasan Eropa mendorong ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian. hal ini juga berdampak pada target pertumbuhan perekonomian nasional, kendati tetap tumbuh lebih baik, yakni 5,17% dari 5,07% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, secara makro, perekonomian Indonesia tetap sangat kondusif ditandai dengan nilai tukar rupiah melemah relatif terbatas dibanding negara-negara kawasan, inflasi tetap rendah di kisaran 3,30% dari 3,61%, sementara suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo disesuaikan secara terukur menjadi sebesar 6,00% dari 4,50%, sebagai respons atas naiknya suku bunga rujukan The Fed.

realisasi berbagai pembangunan infrastruktur, yang dilakukan bersamaan dengan upaya deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha, membuat Indonesia kembali mencatatkan berbagai perbaikan indikator kualitatif, antara lain seperti ditunjukkan oleh membaiknya peringkat Indonesia, menjadi 45 dari sebelumnya 47, dalam laporan Indeks Daya Saing Global yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF) oktober 2018. Indeks daya saing disusun untuk mengetahui lanskap daya saing global, sejalan dengan revolusi Industri Keempat atau Industri 4.0. Lebih dari itu, Indonesia juga tetap memperoleh peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat dunia yakni Fitch ratings, Moodys, dan Standard & Poor’s (S&P).

Kebijakan Pemerintah yang semakin intensif mendorongperan investasi swasta dalam proyek infrastruktur salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dan badanusaha (KPBu). Selain itu kokohnya kondisi makro ekonomi, terus mendorong tumbuhnya minat investasi swasta lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam

pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang umum dijumpai di lapangan, seperti lamanya proses pembebasan lahan, keterbatasan anggaran Pemerintah, hingga kesiapan proyek yang masih rendah. Perseroan terus melakukan sinergi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait, guna mendukung perbaikan ekosistem pembiayaan infrastruktur. Selain itu, PT SMI juga terus merealisasikan inovasi struktur pembiayaan.

Dalam konteks pembiayaan KPBu kepada Pemerintah Daerah, Perseroan masih terus berupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengelolaan utang dengan berbagai kegiatan antara lain capacity building dan sosialisasi kepada Pemda. Selain itu, koordinasi antara pemangku kepentingan baik dari sisi legislatif maupun eksekutif menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui pinjaman daerah. untuk itu, Perseroan juga terus mendorong hal itu melalui dialog dan diskusi antara legislatif dan eksekutif di daerah.

Dalam bidang penghimpunan dana, seiring dengan kenaikan suku bunga yang terjadi akibat kenaikan suku bunga the Fed, Perseroan menghadapi tantangan terkait ekspektasi investor atas kupon yang tinggi dengan tenor yang panjang. hal ini menjadi tantangan tersendiri dimana sumber dana jangka panjang yang ideal bagi infrastruktur antara lain berasal dari pasar modal. untuk itu, Perseroan melakukan berbagai strategi penghimpunan dana dan tetap melakukan inovasi penghimpunan dana antara lain melalui penerbitan obligasi Green Bond pertama di Indonesia dan Sukuk korporasi dengan akad Mudharabah serta melakukan cross currency hedging syariah pertama di Indonesia serta synthetic loan dengan melibatkan perbankan asing. Meskipun berbagai tantangan tersebut harus dihadapi Perseroan di tahun 2018, Perseroan senantiasa mengelola tantangan menjadi peluang yang akan terus dioptimalkan untuk mendorong keberlanjutan usaha di masa yang akan datang.

Laporan Direksi




72

Laporan ManajeMen

KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGISPT SMI terus berupaya untuk memantapkan peran sebagai katalis pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam mendukung program-program pembangunan infrastruktur, selain menjadi enabler, baik dalam skema KPBu maupun Non-KPBu, baik dari sisi pembiayaan, maupun dari sisi pengembangan proyek penugasan dari Pemerintah. Di tahun 2018, tercatat sejumlah proyek strategis Nasional seperti Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Trans Jawa, Transportasi Perkotaan, Telekomunikasi, Energi Terbarukan dan Proyek infrastruktur sosial seperti pasar tradisional dan rumah sakit telah ditangani oleh Perseroan baik melalui fasilitas pembiayaan pun pengembangan proyek.

KEBIJAKAN STRATEGISDalam memantapkan peran sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk mengedepankan dua aspek secara bersamaan yakni memaksimumkan dampak sosial ekonomi dari setiap proyek infrastruktur yang didanai serta menjaga keberlanjutan usaha secara berkesinambungan. untuk itu, setiap proyek yang didanai tidak hanya dilihat dari sisi kelayakan finansial semata tetapi juga dilihat berdasarkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari proyek tersebut di masyarakat. Lebih jauh dari itu, setiap proyek yang akan didanai oleh Perseroan saat ini selalu dihubungkan dengan pencapaian dalam target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) sehingga mendukung pencapaian SDGs di tingkat nasional.

Pada tahun 2018, dari sisi pilar bisnis pembiayaan dan investasi, Perseroan semakin memperkuat pencapaian pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan pemda, serta pembiayaan syariah. Selain itu, Perseroan juga semakin memperkuat pilar bisnis Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek. Di sisi Jasa Konsultasi, tercatat 13 mandat yang sedang dijalankan dimana 10 mandat telah selesai dilaksanakan dan 3 sisanya masih

dalam tahap pengerjaan. Secara sektor, mandat Jasa Konsultasi Perseroan cukup bervariasi mulai dari sektor pelabuhan, jalan tol, ketenagalistrikan, telekomunikasi, pengembangan kawasan hingga industri gas dengan total nilai proyek mencapai rp 261,4 triliun.

untuk tahun 2018, beberapa produk inovasi pembiayaan yang telah diimplementasikan, meliputi: takeout financing untuk proyek jalan tol serta skema Step up-musyarakah matanaqishoh (MMQ) pada jalan tol Pasuruan-Probolinggo.

untuk Step Up MMQ, Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan Proyek pada Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo dengan komitmen senilai rp293,20 miliar Secara total, Perseroan berhasil mencatatkan komitmen pembiayaan Syariah sebesar rp2,29 triliun dan outstanding sebesar rp2,17 trilun.

Sementara dari sisi Pengembangan Proyek, Perseroan sedang melaksanakan 14 penugasan Proyek Pemerintah dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBu) dan 1 penugasan proyek Non-KPBu, selain itu Perseroan juga telah melaksanakan 9 kegiatan capacity building dan 8 kegiatan sosialisasi dan focus group discussion (FGD) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman Penanggung jawab pelaksana kegiatan (PJPK) terkait skema KPBu itu sendiri.

Dari sisi pendanaan, Perseroan juga telah melakukan berbagai inovasi sumber pendanaan melalui kerjasama strategis dengan berbagai institusi bilateral/multilateral. Bentuk inovasi tersebut antara lain melalui penerbitan instrumen Green Bond pertama di Indonesia serta pembentukan platform terintegrasi SDG Indonesia one. Sampai dengan akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 25 SDG partners telah bergabung dalam platform ini yang berasal dari lembaga donor, bilateral/multilateral, filantropis, bank komersial, asuransi, dan investor. Total komitmen yang telah berhasil dihimpun mencapai uSD2,46 miliar.

Laporan Direksi




Prinsip tata kelola yang baik serta efisiensi dalam sisi operasional terus dijaga oleh Perseroan untuk dapat memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan. rasio non-performing loan (NPL) net Perseroan di tahun 2018 tercatat sebesar 0,65% sementara cost efficienct ratio (CEr) berada di level 18,22% atau masih lebih rendah dari rata-rata lembaga keuangan dan perbankan pada umumnya. hal ini menunjukkan Perseroan sangat mengedepankan prinsip tata kelola disaat yang sama tetap dapat menjalankan peran sebagai katalis pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan pinjaman berjangka panjang dan skema yang lebih berisiko.

INISIATIF STRATEGIS Sepanjang tahun 2018, PT SMI menjalankan sejumlah inisiatif strategis yang tujuan utamanya adalah mendukung kinerja Perseroan dengan tetap memperhatikan mandat dan manfaat sosial ekonomi atas kegiatan Perseroan. Beberapa inisiatif strategis di tahun 2018 mencakup:1. Meningkatkan kemitraan dengan project developer,

lembaga pembiayaan, Lembaga Keuangan Multilateral, KPPIP, dan Instansi Pemerintah lainnya.

2. Menyediakan produk pembiayaan yang inovatif dan fleksibel untuk closing the gap dari pinjaman senior hingga penyertaan modal, melalui: shareholders loan, bridging finance, take-out financing, credit guarantee dan inisiatif lainnya.

3. Meningkatkan leveraging dengan memanfaatkan dana multilateral dan dana donor untuk mendukung pinjaman ke Pemerintah Daerah.

4. Penguatan credentials pada pengembangan Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek.

5. Cross-selling produk syariah. 6. Mengupayakan kesesuaian antara asset – liability

dan menekan cost of fund.7. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan audit,

termasuk menyelesaikan penyusunan risk appetite statement dan meningkatkan kualitas implementasi Enterprise risk Management.

8. Mendukung pencapaian tujuan SDGs dengan meluncurkan kerangka SDG Indonesia one.

9. Penyesuaian struktur organisasi untuk mendukung kebutuhan bisnis dan meningkatkan kompetensi sumber daya internal dalam rangka rencana transformasi Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

AKSI KORPORASIPada tahun 2018, PT SMI berhasil mencatatkan sejarah sebagai emiten pertama penerbitan Green Bond di Indonesia dengan nilai sebesar rp500 miliar dan mendapatkan peringkat Medium Green dari Center for International Climate research (CICEro) serta peringkat id aaa (Triple a) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Green Bond senilai rp3 triliun.

PT SMI juga menerbitkan Sukuk Mudharabah senilai rp1 triliun pada tahap I-2018, merupakan bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Sukuk yang direncanakan senilai rp 3 triliun. Peringkat Pefindo untuk Sukuk Mudharabah ini adalah id aaa (Triple a). Selain itu, dalam rangka mitigasi risiko fluktuasi pasar terhadap kegiatan usaha Syariah, Perseroan melakukan hedging syariah terhadap portofolio syariah dengan nilai sebesar uSD128 juta, bekerja sama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui penyediaan layanan Cross Currency Hedging iB atau produk lindung nilai berbasis syariah, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pada 2018 juga, PT SMI yang telah mendapatkan akreditasi dari GCF pada tahun sebelumnya (sebagai korporasi pertama di asia Tenggara) berhasil mendapatkan approval yang pertama kalinya untuk menerima dana berupa Project Preparation Facility, dengan nilai uSD788.000 terkait pengembangan proyek transportasi masal (BrT – Bus Rapid Transport) di Semarang.

KINERJA USAHA 2018Secara umum, pencapaian Kinerja yang diukur dari KPI korporasi pada tahun 2018 tetap mencatatkan capaian dengan kategori “aaa” atau hijau, dengan angka kesehatan mencapai 102.53 sesuai kategori tingkat kesehatan BuMN dari Kementerian Keuangan. Kinerja PT SMI secara umum, dapat ditinjau dari tiga kinerja utama, yakni kinerja operasional, manfaat sosial ekonomi, dan kinerja keuangan, sebagai berikut.

KINERJA OPERASIONALTotal aset Perseroan posisi per 31 Desember 2018 sebesar rp62,49 triliun, bertumbuh 12,83% dari posisi akhir tahun 2017 sebesar rp55,39 triliun. Pencapaian ini terutama ditopang dengan peningkatan outstanding

Laporan Direksi




74

Laporan ManajeMen

pembiayaan pada 2018 menjadi rp46,71 triliun atau naik 37,00% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar rp34,09 triliun. Sementara pencapaian komitmen yang bertumbuh menjadi rp77,19 triliun pada 2018 atau naik 47,85% dari periode tahun 2017 yang sebesar rp52,20 triliun. Pertumbuhan tinggi ini sekaligus menunjukkan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang besar, sehingga Perseroan sebagai fiscal tools Pemerintah terus berupaya mendorong keberlangsungan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Dalam periode 2018, Perseroan juga mencatatkan pencapaian laba bersih sebesar rp1,53 triliun atau 102,13% dari target rKaP 2018 sebesar rp1,50 triliun, yang menunjukkan keberlangsungan usaha Perseroan dengan terus menjaga pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018, PT SMI mendukung pembiayaan proyek infrastruktur ketenagalistrikan (3 proyek ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan) dengan nilai total sebesar rp7,4 triliun, selain 13 proyek infrastruktur lain, dengan nilai total rp19,4 triliun. Pada seluruh proyek besar, produk-produk inovatif PT SMI memegang peranan kunci bagi tercapainya financial close. Perseroan mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dengan memberikan pembiayaan dengan multiplier outstanding sebanyak 2 kali dari periode sebelumnya di 2017 sebesar rp1,21 triliun menjadi rp2,42 triliun dengan total fasilitas pembiayaan Pemda sebanyak 29 fasilitas. Sementara pada Pembiayaan Syariah, melalui produk baru, Step Up MMQ, Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan Proyek Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo dengan komitmen senilai rp293,20 miliar secara total, Perseroan berhasil mencatatkan komitmen Pembiayaan Syariah sebesar rp 2,29 triliun dan outstandings sebesar rp 2,17 triliun.

PT SMI melangkah lebih jauh dengan mulai bertindak sebagai implementing agency bagi platform SDG Indonesia One, platform terintegrasi untuk dukungan pembangunan proyek infrastruktur yang terintegrasi untuk dukungan berorientasi pencapaian SDG dengan nilai komitmen dukungan sebesar uS$2,46 miliar. Perseroan akan menyediakan empat jenis skema pembiayaan pada kerangka ini, yakni: SDG Development Facilities, SDG De-Risking Facilities, SDG Financing Facilities dan SDG Equity Fund. Berbagai lembaga keuangan multinasional

yang memiliki perhatian terhadap isu keberlanjutan, seperti Green Climate Fund (GCF), Climate Policy Initiative (CPI), Bank Dunia dalam Geothermal Energy Upstream Development Project (GEuDP), Bank Pembangunan Perancis (aFD) dan United Nation for Development Program (uNDP) dan lain-lain telah menunjukkan komitmen untuk mendukung implementasi platform dimaksud.

Melalui pilar bisnis Jasa Konsultasi, di tahun 2018 PT SMI menyelesaikan 13 mandat advisory dari 9 yang ditargetkan. Melalui jasa konsultasi, Perseroan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional baik secara Pembiayaan Konvensional maupun berbasis syariah. Salah satu inovasi skema yang dikeluarkan oleh Jasa Konsultasi adalah produk reksadana Penyertaan Terbatas (rDPT) Ekuitas untuk Proyek Bandara Kertajati. Selain itu, PT SMI juga menjadi Lead Transaction Advisor untuk Proyek Satelit Multifungsi senilai rp6,7 triliun, yang berhasil mengundang bidder dari kalangan internasional. Kegiatan lain yang dilaksanakan diantaranya adalah: manajemen proyek, transaksi, penyusunan struktur proyek, perencanaan keuangan, pencarian dana dan menghubungkan akses pendanaan dan peluang investasi dengan proyek-proyek infrastruktur.

Melalui Pilar Bisnis Pengembangan Proyek, PT SMI mendapatkan 4 proyek penugasan baru dari Pemerintah. Pada pilar ini Perseroan menjalankan mandat katalis sebagai ‘enabler’ percepatan pembangunan proyek dalam bentuk pengembangan kapasitas dan perbantuan lainnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan pilar bisnis III, Perseroan berhasil merealisasikan program pengembangan kapasitas dengan menginisiasi tidak kurang dari sembilan capacity building dengan para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur, dalam rangka mendukung pengembangan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.

Beberapa proyek yang difasilitasi Perseroan telah mengalami kemajuan. Proyek Palapa Ring tengah telah beroperasi, groundbreaking proyek SPaM Lampung telah dilakukan medio 2018, serta proyek SPaM Semarang Barat yang telah terpilih pemenang tendernya memasuki tahap penyiapan pemenuhan financial close pada akhir tahun 2018.

Laporan Direksi




Dari uraian ringkas tersebut, tampak jelas bahwa kehadiran Perseroan memberi dampak perkembangan yang substansial bagi bertambahnya minat swasta dan Badan usaha lainnya dalam kegiatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. uraian tersebut juga menegaskan posisi Perseroan yang semakin mantap sebagai fiscal tools Pemerintah.

KINERJA KEUANGAN 2018Berbagai indikator keuangan Perseroan menunjukkan kinerja yang baik dengan pencapaian laba bersih pada tahun 2018 sebesar rp1,53 triliun atau terealisasi 102,13% melebihi target rKaP 2018, dan mengalami peningkatan 21,32% dari laba bersih 2017 sebesar rp1,26 triliun. Peningkatan laba bersih tahun 2018 didukung oleh pencapaian tingkat produktivitas karyawan sebesar rp161,47 miliar/karyawan, atau 24,2% di atas target rKaP 2018 sebesar rp130 miliar/karyawan. Perseroan juga beroperasi dengan efisien dan efektif, terlihat dari indikator CEr sebesar 18,22% dari target yang ditetapkan sebesar 23,61%.

Penerapan tata kelola Perseroan dan manajemen risiko yang baik telah berhasil menopang pertumbuhan Perseroan dengan kualitas aset yang terjaga. hal ini terlihat pada rasio NPL Net yang rendah sebesar 0,65%, jauh lebih rendah dari Nett NPL tahun 2017 sebesar 1,19%. Pencapaian kinerja yang baik tersebut tercermin juga dalam pencapaian nilai KPI 2018 sebesar 102,53 dengan kategori hijau. Berbagai pencapaian kinerja yang baik ini menjadi fondasi yang kuat bagi Perseroan untuk dapat bertumbuh secara berkelanjutan.

Laporan Direksi

Pertumbuhan 2018 - 2017(Dalam Juta rupiah)

Keterangan Realisasi 2018 Realisasi 2017 Pertumbuhan

aset 62.493.191 55.385.898 12,83%

Liabilitas 26.917.301 21.064.743 27,78%

Ekuitas 35.575.890 34.321.153 3,66%

Pendapatan usaha *) 3.810.445 3.032.699 25,65%

Laba Bersih 1.531.110 1.262.008 21,32%

*) Net Pajak Final




76

Laporan ManajeMen

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASITarget total aset yang disusun oleh Perseroan untuk tahun 2018 adalah rp67.83 triliun, dengan realisasi sebesar rp62.49 triliun. Sementara pada sisi pembiayaan, pencapaian komitmen adalah sebesar rp77.187 miliar atau 91,92% dibandingkan target pada rKaP 2018 sebesar rp83.976 miliar, sedangkan pencapaian outstanding pembiayaan adalah sebesar rp46.71 triliun atau naik 92,42% dari target pada rKaP 2018 sebesar rp50.534 miliar, sudah termasuk pembiayaan Pemda. Per 31 Desember 2018, total nilai komitmen portofolio pembiayaan Pemda sebesar rp4.356 miliar dan outstanding senilai rp2.424 miliar. Dengan seluruh hasil tersebut, laba bersih (setelah pajak) Perseroan tahun 2018 tercatat sebesar rp1,53 triliun atau 102,13% dari target rKaP 2018 sebesar rp1,50 triliun. adapun total laba komprehensif tercatat sebesar rp1,53 triliun atau 94,29% dari target sebesar rp1,62 triliun. Pencapaian tersebut adalah hasil dari diversifikasi produk yang dijalankan Perseroan.

Pencatatan target kinerja tersebut menandakan fokus Perseroan yang lebih mendorong dampak manfaat sosialekonomi dari pembiayaan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha melalui pencapaian laba bersih dimana pencapaian pendapatan bunga bersih terealisasi sebesar rp2,40 triliun atau 104,81% dari target 2018 yang sebesar rp2,29 triliun, sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan Perseroan.

ANALISIS PROSPEK USAHA 2019Kondisi perekonomian global di tahun mendatang diprediksikan akan terus berada dalam tekanan, sebagai imbas belum tercapainya kesepakatan perdagangan bilateral antara dua raksasa ekonomi dunia, amerika Serikat dengan China. Namun demikian, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kondisi tersebut, yakni menarik pemindahan fasilitas produksi dari China, dalam rangka menghindari sanksi perdagangan amerika Serikat, melalui pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai dan aturan investasi yang semakin ramah bagi investor. hal ini, ditambah dengan kuatnya konsumsi domestik, akan membuat kebutuhan realisasi pembangunan infrastruktur tetap akan semakin meningkat, guna mendukung pergerakan barang antar wilayah dan antar negara, selain untuk mendukung pergerakan manusia seiring tumbuhnya bisnis pariwisata. Jika mampu memanfaatkan seluruh peluang tersebut, maka diperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh moderat.

untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas, guna mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dari negara-negara lain di kawasan. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi sektor prioritas pemerintah.

Laporan Direksi

Target dan Realisasi (Dalam Juta rupiah )

Keterangan Realisasi 2018 Target 2018 Pencapaian

aset 62.493.191 67.828.495 92,13%

Liabilitas 26.917.301 32.304.470 83,32%

Ekuitas 35.575.890 35.524.025 100,15%

Pendapatan usaha*) 3.810.445 4.186.019 91,03%

Laba Bersih 1.531.110 1.499.149 102,13%

*) Net Pajak Final




Selaras dengan program pengembangan industri pariwisata, Perseroan akan terus meningkatkan program pembangunan infrastruktur dasar guna menjamin terjadinya peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama wilayah-wilayah dengan potensi pariwisata yang unggul, melengkapi Pulau Bali sebagai ikon wisata Indonesia. untuk itu, Perseroan bertekad meningkatkan implementasi pengembangan ketiga pilar bisnis dan memperbanyak intensitas pengembangan pembiayaan Pemerintah Daerah, berfokus pada pengembangan konektivitas wilayah-wilayah pengembangan potensi pariwisata utama, diantaranya: area Danau Toba, raja ampat, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya.

PT SMI juga semakin meningkatkan perhatian pada pengembangan infrastruktur sanitasi, ketersediaan air, sumber energi terbarukan dan ketenagalistrikan. Dengan seluruh rencana pengembangan tersebut, Perseroan meyakini bahwa prospek industri pembiayaan infrastruktur akan semakin baik dan semakin dapat diandalkan untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

MANFAAT SOSIAL EKONOMIBerbagai kemajuan yang dicatat Perseroan menghasilkan realisasi pembangunan infrastruktur yang semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Bukan sekedar berdirinya bangunan, realisasi beragam proyek infrastruktur yang didukung Perseroan memberi dampak sosial ekonomi yang substansial.

Proyek-proyek infrastruktur yang didukung PT SMI memberikan manfaat sosial ekonomi, dengan hasil berikut:

Sektor Ketenagalistrikan

- Tambahan kapasitas tenaga listrik 2,884 MW

- Penerangan kepada 3,2 juta rumah atau 12 juta jiwa

- Penambahan 80 kereta listrik dan revitalisasi

- 438 gerbong kereta- Peningkatan kapasitas

penumpang transportasi perkotaan menjadi 7,3 juta per tahun

Transportasi Perkotaan

Air bersih dan Irigasi

- Tambahan produksi air bersih 14.140 l/s

- Kontribusi air bersih kepada 2 juta rumah atau 8,1 juta jiwa

- Jaringan gas alam untuk 21.000 rumah tangga

- Tambahan 31.000 bpd produksi BBM

- Peningkatan kapasitas persediaan gas 10.000 MT

Minyak & gas bumi

Laporan Direksi




78

Laporan ManajeMen

Jalan Tol - Jalan dan jalan tol sepanjang 2.290,6 km

- 1,97 juta tenaga kerja selama masa konstruksi

- Fasilitas kesehatan bagi 720 pasien baru/tahun

- Penambahan fasilitas 1.031 tempat tidur baru


bandara dan Pelabuhan

- Penambahan kapasitas 37,5 juta penumpang bandara per tahun

- Peningkatan arus barang pelabuhan menjadi 2,26 juta TEus per tahun

- Proyek 52 ribu menara telekomunikasi

- Jaringan serat optik 2.700 km di wilayah Indonesia Tengah

- Melayani 76 juta pengguna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia

Telekomunikasi

PEMBAGIAN DIVIDENSepanjang tahun 2018 telah dilakukan pembayaran dividen yang ditetapkan oleh ruPS untuk tahun buku 2017. Pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2018, sebagaimana tercantum dalam rKaP Perseroan tahun 2019, direncanakan sebesar 20% dari laba bersih tahun buku 2018 yang pembayarannya apabila disetujui oleh ruPS akan dilakukan pada tahun 2019. Sebagai catatan, untuk tahun buku 2017 Perseroan menetapkan pembagian dividen sebesar rp271 miliar yang dibayarkan pada periode 2018, 21,47% dari perolehan laba bersih pada tahun yang bersangkutan.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAANPT SMI menunjukkan komitmen peningkatan kualitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola, melalui pelaksanaan 5 program utama terkait GCG. Pertama, penyempurnaan pedoman-pedoman perusahaan, mencakup Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual), Pedoman CSr, Piagam audit Internal, dan beberapa Pedoman operasional lainnya. Kedua, pembaharuan Surat Pernyataan Kepatuhan atau Pakta Integritas Karyawan sebagaimana diamanahkan oleh Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku. Ketiga, penyusunan Risk Appetite Statement sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan dan mitigasi risiko. Ke-empat, sosialisasi tentang pencegahan gratifikasi dengan mengundang pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan, kelima, Pelaksanaan eQuiz GCG dalam

rangka mengetahui tingkat pemahaman seluruh Insan Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan hasil 98% jajaran insan Perseroan telah memahami butir-butir Pedoman dimaksud dengan sangat baik.

Selain penyempurnaan pada pedoman dan manajemen risiko, Perseroan juga berfokus untuk memenuhi dan melaksanakan rekomendasi (Area of Improvement) dari Penilai Independen pada Penilaian GCG di tahun 2017 sebelumnya yang mampu menghasilkan skor nilai GCG assesment tahun 2018 sebesar 96,12 (“Sangat Baik”) atau meningkat sebesar 6,02 dari skor nilai GCG assesment tahun 2017.

KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSIDalam proses pengambilan keputusan operasional strategis, Direksi dibantu oleh lima komite yang memiliki tugas dan fungsi berbeda sesuai dengan aktivitas usaha Perseroan. Komite-komite dimaksud adalah Komite risiko & Kapital, Komite Pembiayaan, Komite Penyertaan Modal, Komite Pengembangan Proyek & advisory, serta Komite Teknologi Sistem Informasi.

Kami memandang bahwa sepanjang tahun 2018, seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal. Seluruh komite telah menunjukkan peran sertanya dalam mendukung dan memberi opini kedua kepada Direksi, sebelum pengambilan keputusan kebijakan operasional terkait, sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing.

Laporan Direksi




oleh karena semakin beratnya tantangan dan tugas yang dihadapi, kini, maupun di masa mendatang, Direksi mengamanatkan agar seluruh anggota Komite meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program-program pengembangan yang telah disediakan dan mematuhi kebijakan minimum jam capacity building yang ditetapkan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSISelama tahun 2018, berdasarkan hasil ruPS Luar Biasa tanggal 3 Mei 2018 terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Efektif setelah penutupan rapat, agresius r. Kadiaman telah berakhir masa tugasnya, dan oleh karenanya mewakili jajaran Direksi, kami ucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjalankan tugas di Perseroan. Selanjutnya sejak penutupan ruPSLB sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, Sdr. Faaris Pranawa diangkat sebagai anggota Direksi yang baru.

Dengan demikian personalia Direksi tetap terdiri atas seorang Direktur utama dan empat orang Direktur, yakni: Emma Sri Martini sebagai Direktur utama, dan Edwin Syahruzad, Darwin Trisna Djajawinata, Faaris Pranawa, dan Mohammad Ghozie Indra Dalel sebagai Direktur.

PENGEMBANGAN SUMBER DAyA MANUSIA MENDORONG KREATIVITAS UNTUK TERUS BERINOVASIDi dalam Perseroan menjalankan mandat katalis sebagai “enabler” percepatan pembangunan infrastruktur, merupakan hal yang lebih penting bagi kami untuk memiliki karyawan terbaik yang kreatif dan memiliki daya tahan (resilience) guna memastikan bahwa Perseroan terus memberikan pertumbuhan dan nilai secara

berkelanjutan. untuk memastikan hal tersebut, kami menggulirkan sejumlah prakarsa di tahun 2018.

Di tahun 2018, kami meluncurkan program idea box sebagai sarana untuk menyalurkan kreatifitas dalam berpikir dan memberikan ide-ide perubahan bagi Perseroan baik secara organisasi maupun proses bisnis, Perseroan memberikan apresiasi kepada karyawan yang menyampaikan ide-ide, dan memberikan reward kepada ide-ide terbaik yang dapat diimplementasikan oleh Perseroan, hal ini juga merupakan salah satu wujud upaya Perseroan dalam memupuk penanaman nilai budaya perseroan yang ke-empat, yaitu budaya “innovation”, dalam rangka mewujudkan bisnis dan kehidupan yang berkelanjutan.

Kami juga mengidentifikasi indikator-indikator dalam peningkatan lingkungan dan budaya kerja yang ideal yang ingin kami tanamkan dalam cara kami menjalankan peran dan pekerjaan setiap harinya. Kami mulai dengan menanamkan nilai-nilai budaya i-sprint kami saat ini dan melakukan evaluasi atas penerapan strategi SDM yang telah dilakukan dengan mencari masukan dari karyawan utamanya terhadap aspirasi generasi muda Perseroan melalui penyelenggaraan engagement survey bekerjasama dengan Lembaga Survey Independen. Kami menemukan bahwa mereka menghargai kerjasama tim, penghargaan, dan semangat kepeloporan, serta pembelajaran dan pengembangan diri. Nilai-nilai inilah yang akan kami pertahankan pada strategi pengembangan SDM Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Pada saat yang sama, kami juga menemukan bahwa orang ingin bekerja dengan peningkatan yang lebih cepat dan lebih proaktif karena mereka melihat perubahan yang cepat di dunia dan pasar di sekitar mereka. Dengan alasan ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan menjadi sasaran strategis dan menjadi program kerja utama dalam pengembangan SDM Perseroan di tahun 2018. hal ini diwujudkan melalui :

Laporan Direksi




80

Laporan ManajeMen

1) Induction Program. Perseroan mengadakan pelatihan untuk karyawan baru selama satu bulan, untuk memberikan pemahaman mengenai seluruh bisnis proses dan produk perseroan, sehingga karyawan baru dapat cepat beradaptasi dan bekerja sesuai target kinerja yang diharapkan.

2) Pemberian beasiswa dan program Learning Experience dengan Kesempatan Dinas ke Luar Negeri kepada karyawan yang berprestasi dan berada pada kategori STar.

3) Kesempatan Pengembangan Bidang Pekerjaan yang Lain. untuk memenuhi jenjang karir dan aspirasi pengembangan kemampuan dan keterampilan karyawan di bidang yang lain, karyawan diperbolehkan untuk mengajukan mutasi/ rotasi ke bidang pekerjaan yang lain, sehingga dapat membuat karyawan bekerja lebih produktif sesuai passion mereka.

4) Penyempurnaan atas penerapan system penilaian kinerja berbasis “balanced scorecard” melalui proses cascading sasaran dan target Perseroan kepada seluruh karyawan, maka setiap karyawan dapat memahami kontribusinya dalam pencapaian Kinerja Perseroan. Serta penerapan penilaian kompetensi perilaku melalui feedback 360 degrees system, dimana karyawan dinilai tidak hanya oleh atasan, melainkan dinilai juga oleh bawahan dan rekan sekerjanya dengan memasukkan unsur nilai-nilai budaya i-sprint Perseroan sebagai indicator aspek-aspek perilaku yang dinilai. Sehingga budaya i-sprint dapat melekat dan tertanam dalam diri insan PT SMI di dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

5) Melakukan proses talent classification berdasarkan potential review dan performance review. Dari hasil ini Perseroan akan memperoleh kelompok-kelompok talent. hasil ini kemudian akan berlanjut dengan program Individual Development Plan (IDP) sebagai bentuk pengembangan karyawan.

Kami bertekad menciptakan lingkungan yang menginspirasi karyawan untuk mengembangkan komitmen yang lebih kuat dan lebih jelas terhadap apa yang sedang kami lakukan, dan mengapa kami melakukannya. Sebagai contoh, pada tahun 2018, sejumlah 21 orang di tingkat manajemen ke atas berpartisipasi dalam sebuah pelatihan ‘Kepemimpinan yang memiliki Tujuan’ untuk menyelaraskan tujuan pribadi mereka dengan kepentingan Perseroan sehingga memberi mereka tujuan dan motivasi yang lebih jelas guna menjadi pemimpin yang lebih baik.

Kami peduli dengan kesejahteraan karyawan kami, dan ingin memastikan bahwa setiap karyawan dapat menjaga keseimbangan dalam hidup mereka (secara fisik, emosional, mental, dan selaras dengan tujuan hidup mereka). Tidak hanya mendorong para pimpinan untuk memastikan bahwa anggota tim mereka terjaga keseimbangan hidupnya, kami juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan kerja, seperti fasilitas ruang kerja yang nyaman, bersih dan ramah lingkungan, serta didukung dengan pemanfaatan teknologi dan system informasi yang memadai, fasilitas pusat kebugaran, dan komunitas hobi yang menawarkan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan minat di luar pekerjaan mereka seperti diantaranya basket, band music, lari, diving, badminton, yoga, pilates dan futsal.

Laporan Direksi




PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASIPada aspek teknologi informasi, Perseroan merealisasikan kebijakan Transformasi TI terintegrasi berbasis digital untuk mendukung bisnis utama dan merespons perubahan dunia bisnis yang semakin cepat. Perseroan menempuh kebijakan transformasi TI berbasis digital guna mendukung bisnis utama dan merespons perubahan dunia bisnis yang semakin cepat. Transformasi dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan arah strategis Perseroan untuk memberi nilai tambah dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Berbagai inisiatif strategis di bidang TI yang dijalankan, meliputi: Modernisasi Core; efisiensi, otomasi dan streamline proses bisnis; Datawarehouse, yang meliputi, budget datawarehouse, serta pengembangan informasi dashboard untuk monitoring portfolio pembiayaan dan budget perusahaan; pengembangan aplikasi untuk mendukung mobility, termasuk didalamnya Mobile approval & alert dan mobile inquiry; implementasi infralib; Transaction Monitoring & IT Contact Centre; Penguatan IT Security; serta DRC rehearsal dan update prosedur DrP.

untuk tahun mendatang, Perseroan akan mengembangkan aplikasi eksisting maupun aplikasi baru lain sebagai Digital Factory. Perseroan akan semakin meningkatkan aplikasi digital mobile baik dari sisi software maupun hardware guna menunjang pengembangan bisnis.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSr) Perseroan difokuskan pada realisasi kegiatan yang berhubungan erat dengan program pembangunan infrastruktur. Terdapat empat aspek kegiatan yang dilaksanakan Perseroan dalam kaitan CSr ini, yakni: Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, serta Tanggung Jawab Terhadap Konsumen.

aspek Tanggung Jawab Sosial Perseroan terhadap Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dukungan pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan kegiatan operasional kerja yang mengutamakan prinsip-prinsip keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan ramah lingkungan. Kegiatan ini meliputi: pengelolaan energi listrik dan bahan bakar, pengurangan emisi, pengelolaan air, pengelolaan limbah/sampah dan penerapan kantor ramah lingkungan (green office). Pada pemenuhan aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dipenuhi Perseroan dengan memastikan penerapan sistem manajemen K3 yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan K3 yang berlalu, serta Perseroan memastikan adanya ketersediaan sarana dan prasarana K3 yang memadai, untuk terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, yang meliputi: Kebijakan dan Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan, ketersediaan sarana dan prasarana P3K, fasilitas kesehatan, sarana dan parasana keamanan dan keselamatan kerja (rambu-rambu keselamatan, jalur evakuasi, safety induction, aPD, aPar, hydrant, CCTV dan perlengkapan safety lainnya.

Sementara pada aspek Tanggung Jawab Kemasyarakatan, Perseroan menekankan pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan, meliputi pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, dan pelatihan ibu-ibu pengrajin tenun asli Flores, program beasiswa dan pembangunan sarana transportasi. Perseroan turut serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui program pemeriksaan gizi dan kesehatan masyarakat, serta turut aktif membantu korban bencana alam yang terjadi di Palu-Donggala, Situbondo, Lombok maupun di Carita-Tanjung Lesung di Banten dan Kalianda-Lampung. Perseroan juga aktif mendukung pembangunan sarana dan prasarana dasar lain di berbagai area kegiatan proyek dukungan PT SMI.

Laporan Direksi




82

Laporan ManajeMen

Sementara pada aspek Tanggung Jawab terhadap Konsumen, dipenuhi melalui penyelenggaraan hubungan kerja sama yang erat dengan para pelanggan jasa maupun mitra nasabah pembiayaan Perseroan, serta dipenuhinya hak-hak mereka.

PENGHARGAANSebagai wujud apresiasi pihak eksternal terhadap kinerja operasional, keuangan maupun kinerja aspek sosial ekonomi dari kegiatan usaha yang dijalankan, Perseroan mendapatkan 16 total penghargaan termasuk 7 penghargaan internasional, yakni:

• Penghargaan “Best Innovation in Financial Services to recognize success in financing renewable energy through “First Loss Mechanism Program”.

• BuMN dengan predikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan Tahun 2017 pada acara 9th Infobank BuMN awards Tahun 2018.

• Golden Trophy atas penghargaan Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode Tahun 2013 – 2017 pada acara 9th Infobank BuMN awards Tahun 2018.

• Penghargaan “ToP CSr 2018 pada Sektor Pembiayaan Infrastruktur” pada acara ToP CSr 2018.

• Penghargaan “Top CSr 2018 on Program Pendidikan – Perahu Pustaka” pada acara ToP CSr 2018.

• Penghargaan “ToP Leader on CSr Commitment Ibu Emma Sri Martini” pada acara ToP CSr 2018.

• Penghargaan “asia’s Most Influential Companies” pada acara asia’s Corporate Excellence & Sustabinability awards 2018”.

• Penghargaan “Brand Communication Terbaik” pada BuMN Branding and Marketing award 2018”.

• Penghargaan “The Best CEo in Corporate reputation Development” Ibu Emma Sri Martini, pada BuMN Branding and Marketing award 2018.

• Top 10 di Bloomberg League 2018 untuk Mandated Lead arranger.

• Best Inaugural Green Bond In South East asia by alpha Magazine

• Winner “Innovative Product in Financing Bakauheni Terbanggi Besar Toll road Project”, Category 4 Infrastructure Development, aDFIaP awards 2019.

• Merit award, Category 9: unit risk and Compliance Manager (urCM), aDFIaP awards 2019.

• Penghargaan “Tokoh Inovatif Pembiayaan Infrastruktur” Ibu Emma Sri Martini, pada awards Tokoh Finansial Indonesia dan BuMN Terbaik 2018 yang diadakan oleh Majalah Investor, 19 Desember 2018.

• Bronze rank”asia Sustainability reporting rating 2018, National Center for Sustainability reporting”.

• Special award “Best Sustainability report”, aDFIaP awards 2019.

APRESIASIPada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan selaku pemegang saham mewakili Pemerintah republik Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, juga kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan





Jakarta, Maret 2019atas Nama Direksi

pengarahan dan bimbingan, serta para pemangku kepentingan dan mitra kerja Perseroan atas kerjasama dan dukungannya.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Karyawan atas kerja keras, dedikasi dan karya inovasinya, serta komitmen integritas yang dijalankan dengan teguh dalam melaksanakan tugas serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa. hal tersebut telah mendukung Perseroan mewujudkan rencana kerja pada tahun 2018 yang semakin dinamis dan penuh tantangan, namun sekaligus memperkaya kompetensi Perseroan dalam

menyusun struktur pembiayaan terbaik sehingga menarik banyak badan usaha untuk aktif mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Kami semakin optimis bahwa berbagai upaya yang telah kita jalin bersama ini akan dapat meningkatkan kemampuan PT SMI dalam menjalankan mandatnya sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, menjalankan peran yang lebih luas demi mendukung pembangunan bangsa, serta turut berpartisipasi aktif mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs bersama warga seluruh dunia, demi menapaki masa depan Indonesia yang lebih baik dan semakin gemilang.




84

Laporan ManajeMen

Mohammad Ghozie Indra DalelDirektur operasional & Keuangan


Faaris PranawaDirektur Manajemen risiko

Direksi




Edwin SyahruzadDirektur Pembiayaan & Investasi

Darwin Trisna DjajawinataDirektur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi

Laporan Direksi




86

Laporan ManajeMen

Jakarta, Maret 2019

dewan Komisaris

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2018 oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Wahyu Utomo**

Komisaris

Mahendra Siregar*


Sukatmo PadmosukarsoKomisaris Independen

dini KusumawatiKomisaris

A. Kunta Wibawa dasa NugrahaKomisaris







Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung

jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2019

direksi

Mohammad ghozie Indra dalel

Direktur operasional & Keuangan



darwin Trisna djajawinataDirektur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi

Faaris PranawaDirektur Manajemen risiko


TaNgguNg jawaB SoSIal PeruSahaaN laPoraN KeuaNgaN KoNSolIDaSIaN 2018 laPoraN TaTa Kelola PeruSahaaN



IKhTISar KINerja ProfIl PeruSahaaNlaPoraN MaNajeMeN

88

AnAlisA & PembAhAsAn mAnAjemen


Profil Perusahaan

PT SMI MERUPAKAN INSTITUSI TERPERcAyA yANG MENJADI “ENABLER” BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA, MELALUI PRODUK PEMBIAyAAN yANG INOVATIF, UNIK, DAN FLEKSIBEL. PERSEROAN yANG 100% SAHAMNyA DIMILIKI OLEH PEMERINTAH INDONESIA INI, JUGA MERUPAKAN KORPORASI PERTAMA DI ASIA TENGGARA yANG TERAKREDITASI OLEH GREEN cLIMATE FUND (GcF) UNTUK MENDUKUNG PENcAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DAN PROGRAM cLIMATE cHANGE.



IKhTISar KINerja aNalISa & PeMBahaSaN MaNajeMeNlaPoraN MaNajeMeN

90

Profil Perusahaanikhtisar kinerja

Ringkasan

Kinerja handal Perseroan sepanjang 2018, mendapatkan 9 penghargaan dari institusi dan media nasional dan 7 penghargaan dari institusi internasional.

Sumber Pendanaan PT SMI berasal dari Modal Negara, Penerbitan Obligasi, dan dana dari Multilateral/bilateral termasuk donor

PT SMI menyediakan berbagai produk inovatif

ü Long Tenor Financingü Cash Deficiency Supportü Take-Out Financingü First Loss Mechanismü Interest Subsidyü Quasi-Equity Facility





1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008.

2. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/ PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiyaan Infrastruktur.

3. akta Pendirian No. 17, tanggal 26 Februari 2009, dibuat di hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, Sh, LLM di Jakarta yang memperoleh persetujuan dari Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia No. ahu 09067.ah.01.01.Tahun2009, tanggal 24 Maret 2009, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. ahu-0011180.01.09. Tahun 2009, tanggal 24 Maret 2009, diumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia No. 40, tanggal 19 Mei 2009, Tambahan No. 13273.

DASAR HUKUM PENDIRIAN

BIDANG USAHA

Pembiayaan InfrastrukturTANGGAL PENDIRIAN

26 Februari 2009

NAMA PERUSAHAAN PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Identitas Perusahaan





92


Setelah akta Pendirian, anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan yaitu:1. akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham Perusahaan Perseroan No. 20, tanggal 15 april 2011, dibuat di hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, Sh, LLM di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia dengan penerimaan pemberitahuan surat No. ahu-ah.01.10-13260, tanggal 4 Mei 2011, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. ahu 0035616.ah.01.09.Tahun2011, tanggal 4 Mei 2011.

2. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) No. 416, tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, Sh, MKn, di Kota Jakarta utara, telah mendapat persetujuan dari Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia No. ahu-17492. ah.01.02.Tahun2013, tanggal 4 april 2013, didaftarkan pada Pendaftaran Perusahaan No. ahu- 0029793.ah.01.09. Tahun 2013 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara republik Indonesia No. 72, Tambahan Berita Negara republik Indonesia No. 91063 tanggal 6 September 2013.

3. akta pernyataan keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) No. 50, tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan notaris Irma Devita Purnamasari, Sh, MKn, di Kota Jakarta utara, telah mendapat persetujuan dari Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia No. ahu-0948826. ah.01.02 Tahun 2015,

ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN

tanggal 23 Desember 2015 Tambahan Berita Negara republik Indonesia No. 5169 tanggal 5 april 2016.

4. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) No. 13, tanggal 21 Maret 2016, dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, Sh, MKn, di Kota Jakarta utara, telah diberitahukan kepada Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia dengan penerimaan pemberitahuan surat No. ahu.ah.01.03.0033252, tanggal 21 Maret 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. ahu-00035948.ah.01.11. Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016.

5. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) No. 34, tanggal 20 oktober 2016, dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, Sh, MKn, di Kota Jakarta utara, telah mendapat persetujuan dari Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia No. ahu-0019472. ah.01.02. Tahun 2016, tanggal 21 oktober 2016.

6. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) No. 44, tanggal 27 april 2017, dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, Sh, MKn, di Kota Jakarta utara, telah diberitahukan kepada Menteri hukum dan hak asasi Manusia republik Indonesia dengan penerimaan pemberitahuan No. ahu-ah.01.03-0132939, tanggal 3 Mei 2017 dan di daftarkan pada Daftar Perseroan No. ahu 0057345.ah.01.11.Tahun2017, tanggal 3 Mei 2017.







IzIN USAHA Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.010/2009, tanggal 12 Oktober 2009.

MODAL DASARRp50.000.000.000.000 (lima puluh triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUHRp30.516.600.000.000 (tiga puluh triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah).





94

ProfIl PeruSahaaNIKhTISar KINerja

100% milik Pemerintah Republik Indonesia. Kedudukan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham diwakili oleh Kementerian Keuangan

SITUS DAN E-MAIL PERUSAHAANE-mail: [email protected] Website: www.ptsmi.co.idPhone: +62 21 8082 5288Fax: +62 21 8082 5258

ALAMAT KANTOR PUSATgedung Sahid Sudirman Center,Floor 47-48 Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220 Indonesia

JENIS/BADAN HUKUM PERUSAHAAN SOcIAL MEDIA


KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Perusahaan Perseroan Terbatas

infralib.ptsmi.co.id

@ptsmi

ptsmi_id

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)




Makna Logo

biru

Merepresentasikan integritas yang tinggi untuk menjaga profesionalisme kerja dalam

menjalankan tugas.

hijau

Merepresentasikan pertumbuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan

dalam memenuhi kebutuhan akan pembiayaan proyek-proyek

infrastruktur di Indonesia.

Merah

Merepresentasikan semangat, keberanian dan ketegasan untuk

menjalankan tugas dengan sebaikbaiknya, jujur dan taat azas.

Bentuk dasar logo Perseroan merupakan cerminan jalan tol yang menghubungkan berbagai arah, mendorong pembangunan konektivitas dan akses lebih baik. Simbol yang juga menyerupai simbol kerucut terbalik yang semakin besar ke atas dengan kombinasi 3 warna, juga merepresentasikan adanya dinamika pertumbuhan, semangat dan daya dorong yang kuat disertai integritas dan profesionalisme untuk menjalankan tugas, guna mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Logo ini digunakan sejak berdirinya Perseroan pada Februari 2009 hingga sekarang.




96


Sekilas Perusahaan

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (selanjutnya disebut PT SMI atau Perseroan) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.




Sekilas Perusahaan

Perseroan didirikan dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBu). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. 100/ PMK.010/2009 terdapat 8 sektor yang dapat dibiayai Perseroan yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, ketenagalistrikan, irigasi & pengairan, serta penyediaan air minum. Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pengalihan aset dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PT SMI, dengan salah satu fungsinya adalah pembiayaan kepada pemerintah daerah dan proyek geothermal. oleh sebab itu melalui (no surat), Perseroan mendapat izin perluasan sektor dari oJK, meliputi infrastruktur sosial (rumah sakit, pasar, terminal, dan lainnya), infrastruktur kepariwisataan, dan rolling stock. Dengan 12 fokus sektor yang kini dapat dibiayai, PT SMI dapat semakin menyediakan solusi inovatif bagi pembangunan Indonesia yang turut mendorong pengentasan kemiskinan, ketersediaan akses kesehatan, pendidikan dan pencapaian tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) lainnya di nusantara.

untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan, PT SMI telah mendefinisikan 6 butir fungsi dalam pelaksanaan mandat. Pelaksanaan mandat tersebut yaitu menciptakan produk pembiayaan yang inovatif, melaksanakan program akselerasi infrastruktur daerah, optimalisasi kerjasama strategis, optimalisasi penghimpunan dana, menjadi enabler percepatan infrastruktur dan manajemen risiko

yang terukur. Butir-butir pelaksanaan mandat Perseroan tersebut bermuara pada dukungan terhadap SDGs, upaya untuk merespon perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) serta optimalisasi manfaat sosial dan ekonomi.

untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan infrastruktur nasional, Perseroan bersama dengan asian Development Bank (aDB), International Finance Corporation (IFC) dan Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh (DEG), mendirikan perusahaan patungan di bidang pembiayaan infrastruktur, yang dinamakan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF).

Diversifikasi usaha secara berkesinambungan dilakukan Perseroan dengan melakukan pengembangan Direktorat operasi menjadi Direktorat Pembiayaan dan Investasi, dan Direktorat Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi. Melalui perluasan usaha ini, Perseroan dapat menawarkan solusi yang lebih lengkap dan komprehensif untuk meningkatkan perannya dalam membangun masa depan Indonesia melalui infrastruktur.

Perseroan juga mendorong pembangunan infrastruktur yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Pembiayaan pemerintah daerah yang dilakukan lebih mengedepankan pembangunan di wilayah Timur Indonesia. Perseroan juga mengedepankan pembangunan infrastruktur berbasis keberlanjutan dengan inisiasi penerapan aspek Environmental Social Safeguard (ESS).

Perseroan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Sejak pendiriannya sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan belum pernah melakukan perubahan nama entitas.




98


BIDaNG uSaha SESuaI aNGGaraN DaSarLINE OF bUSINESS IN ACCORdANCE WITh ThE ARTICLES OF ASSOCIATION

Pengembangan usaha terus dilakukan dengan membuka unit usaha Syariah di tahun 2017 untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan dan investasi serta jasa konsultasi dengan skema syariah. Pada akhir tahun 2017, kemudian unit usaha Syariah diubah menjadi Divisi khusus yaitu Divisi usaha Syariah sejalan dengan adanya perubahan Struktur organisasi Perusahaan Tahun 2017. Perseroan juga meluncurkan produk pembiayaan berkelanjutan sekaligus membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan untuk menyalurkan pembiayaan infrastruktur khusus sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi. Pada akhir tahun 2017, Perseroan melakukan perubahan Struktur organisasi melalui Peraturan Direksi No. PD-25/ SMI/1217 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tugas Pokok & Fungsi Divisi.

Perseroan menerbitkan corporate bond pertama sebesar rp1 triliun pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016, Perseroan mengadakan kegiatan Due Diligence Meeting & Public Expose dalam rangka Penawaran umum obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016. obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur senilai total rp30 triliun dengan nilai emisi tahap I tahun 2016 sebesar rp5 triliun. Perseroan dapat mempertahankan hasil pemeringkatan idaaa (Triple a)

dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan juga menerbitkan obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 dengan nilai emisi sebesar rp7 triliun. Emisi obligasi tersebut merupakan kelanjutan dari Penawaran umum Berkelanjutan (“PuB”) Tahap I di tahun 2016 dan merupakan bagian dari Penawaran umum obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur dengan total nilai emisi sebesar rp30 triliun.

Pada tahun 2018 PT SMI memulai langkah sebagai emiten pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond. Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Green Bond senilai rp3 triliun dengan nilai emisi sebesar rp500 miliar pada Tahap I 2018. PT SMI juga melakukan Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Sukuk senilai rp3 triliun, dengan nilai penerbitan sebesar rp1 triliun pada Tahap I 2018. PT SMI juga meluncurkan SDGs Indonesia one, sebuah inisiatif Perseroan dalam bentuk platform yang mengintegrasikan baik sumber pendanaan, teknologi dan pengetahuan, serta manajemen resiko untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang menyasar 17 Sustainable Development Goals.

Sekilas Perusahaan




Bidang UsahaSecara umum, Perseroan melaksanakan mandat sebagai katalis dalam mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Pelaksanaan mandat tersebut bermuara pada dua tujuan utama yaitu mengoptimalisasi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta mitigasi perubahan iklim.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Perseroan mengejawantahkan ke dalam butir-butir pelaksanaan mandat dengan cara:• Menciptakan produk pembiayaan yang inovatif• Menjadi enabler percepatan pembangunan

infrastruktur• Mengoptimalisasi penghimpunan dana• Mengoptimalisasi kerjasama strategis, dan• Mengakselerasi infrastruktur daerah

Kesemua pelaksanaan butir mandat tersebut dilakukan dengan manajemen risiko yang terukur.

Dalam proses bisnisnya, Perseroan melakukan bisnis utama yaitu:

PEMBIAyAAN DAN INVESTASIKegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada pihak swasta, Badan usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk:a. Penyertaan modal baik secara langsung atau dalam

bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal; dan

b. Pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur.

Perseroan juga melakukan kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi:a. Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua

maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

BIDaNG uSaha SESuaI aNGGaraN DaSarLINE OF bUSINESS IN ACCORdANCE WITh ThE ARTICLES OF ASSOCIATION

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan perundangundangan.

JASA KONSULTASIPenyediaan jasa konsultasi dan pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi keuangan, strategi, proyek, maupun investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur.

PENGEMBANGAN PROyEK· Kegiatan pengembangan proyek termasuk dalam

bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek KPBu dan Non-KPBu dalam penyediaan infrastruktur.

· Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas.

Selain pelaksanaan bisnis utama Perseroan juga dapat melakukan:

KERJASAMA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN· Kerjasama dengan pihak swasta, Badan usaha Milik

Negara, Badan usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.

· Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

· Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur.

PENGELOLAAN DANA· Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana

pembiayaan infrastruktur, termasuk pengelolaan hibah dan dana donor.

· Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur.




100


Produk dan Jasa

PEMBIAyAAN DAN INVESTASIProduk-produk pembiayaan dan investasi Perseroan sebagai berikut:

1. Pembiayaan SeniorProduk pembiayaan yang memiliki tingkat prioritas pembayaran kembali oleh debitur yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan/utangutang lainnya milik debitur yang lebih junior.

Produk pembiayaan senior di Perseroan dapat berupa pembiayaan sebagai berikut:a. Pembiayaan Investasi/Berjangkab. Pembiayaan Modal Kerjac. Pembiayaan Dana Talangand. Take out Financinge. Promotor Financingf. Pembiayaan Non-Cash

2. Pembiayaan Utang SubordinasiProduk pembiayaan yang bersifat junior (memiliki prioritas yang lebih rendah) dalam hal pembayaran kembali dibandingkan dengan pembiayaan/utang senior milik debitur/kreditur.

3. Pembiayaan mezzanineProduk pembiayaan yang bersifat junior (memiliki prioritas yang lebih rendah) dalam hal pembayaran kembali, dibandingkan pembiayaan/utang senior milik debitur lainnya, serta memiliki rancangan pembayaran kembali dengan opsi konversi utang menjadi saham, kombinasi antara cash flow dan konversi utang menjadi saham atau kombinasi antara cash flow dan opsi pembelian saham.

4. Investasi Penyertaan ModalProduk aktivitas investasi dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada perusahaan yang bergerak dalam sektor/proyek infrastruktur, dimana kepemilikan saham tersebut tidak ditujukan untuk dimiliki secara permanen. Produk ini meluputi:a. Investasi penyertaan modalb. Pinjaman pemegang saham/ Shareholder Loan

Dana Talangan Tanah

5. Jasa Layanan PembiayaanProduk aktivitas jasa layanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan diluar pendapatan bunga pembiayaan. Jasa layanan pembiayaan ini meliputi:a. Jasa arrangerb. Jasa underwriter

Dari segi fungsi pembiayaan, Perseroan juga memiliki dua jenis pembiayaan infrastruktur yang unik, yaitu:

1. Pembiayaan daerah Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Fasilitas ini sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

2. Pembiayaan berkelanjutan Fasilitas pembiayaan kepada proyek-proyek

pembangunan infrastruktur yang berkontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi ancaman pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon. Fasilitas ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.




Produk dan Jasa

PEMBIAyAAN SyARIAH1. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Sewa-

MenyewaPembiayaan Ijarah muntahiyyah Bit tamlik (IMBT) Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang pada akhir atau diakhirinya masa pembiayaan. Jenis pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan senior dan pembiayaan junior.

2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual beliPembiayaan murabahah Penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan counterparty yang mewajibkan counterparty untuk melunasi kewajibannya. Jenis pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan senior dan pembiayaan junior.

3. Pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasilPembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) Pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul ‘inan (setiap pihak menyumbangkan modal), yang porsi hishshah (modal)salah satu syarik (Perseroan) berkurang disebabkan pengalihan secara bertahap (naqlul hishshah bil ‘iwadh mutanaqisah) kepada syarik yang lain. Jenis pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan senior dan pembiayaan junior.

Pembiayaan musyarakahPenyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.




102


Produk dan Jasa

JASA KONSULTASIProduk dan jasa konsultasi keuangan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing proyek infrastruktur, yang mencakup: (1) Investment advisory, (2) Financial advisory, dan (3) Financing arranger.

Investment Advisory1. Kelayakan finansial uji tuntas finansial dan dukungan keputusan investasi.2. Perencanaan bisnis Penyusunan perencanaan strategi perusahaan secara

jangka pendek, menengah dan panjang.3. Konsultan Transaksi Dukungan untuk proses lelang proyek dari sisi penjual

(saller) maupun pembeli (buyer).

Financial Advisory1. Pemodelan keuangan Model keuangan untuk tender, investasi dan skema

transaksi lainnya.2. Penentuan struktur pembiayaan analisa struktur pembiayaan untuk tujuan investasi.

3. restrukturisasi keuangan Model restrukturisasi keuangan, dukungan negosiasi

kreditur/investor.4. Merger & akuisisi Dukungan untuk aksi korporasi dalam melakukan

merger & akuisisi.

Financing Arranger1. Penggalangan dana ekuitas Penghimpunan dana menggunakan ekuitas baik

secara langsung dan maupun tidak langsung.2. Penggalangan dana pinjaman Penghimpunan dana dari sisi pinjaman baik bilateral,

club deal maupun sindikasi.

Terkait dengan kegiatan untuk financing arranger, selain berperan sebagai Mandated Lead arranger (MLa) untuk pinjaman perbankan, Perseroan juga mengembangkan struktur keuangan proyek dari sisi pemenuhan ekuitas melalui investasi ekuitas langsung dan tidak langsung.




Produk dan Jasa

PENGEMBANGAN PROyEK1. Fasilitas Pengembangan Proyek KPbU melalui

skema PenugasanFasilitas Pengembangan Proyek ini ditujukan bagi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBu) melalui mekanisme Penugasan dari Kementerian Keuangan. Penerima fasilitas pengembangan proyek ini adalah instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pemilik proyek atau Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Fasilitas ini merupakan salah satu solusi dalam menciptakan pipeline proyek yang siap untuk dibiayai. Dengan penguatan pada sisi pengembangan proyek terutama kredibilitas substansi kajian, penguatan struktur proyek, tertib administrasi, dan transparansi atas proses diharapkan akan tercipta proyek-proyek yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Beberapa output yang dapat diberikan oleh Perseroan atas fasilitas ini seperti pendampingan penyusunan atas kajian kelayakan, dokumen pendukung kelayakan proyek, dan dokumen lelang. Fasilitas lainnya termasuk pendampingan pada tahap transaksi hingga mendapatkan pembiayaan bagi proyek.

2. Fasilitas Pengembangan Proyek dan Pengelolaan dana hibah untuk Proyek EbTJenis Fasilitas Pengembangan Proyek ini ditujukan bagi proyek dengan konsep ‘berkelanjutan’ seperti pengembangan energi baru, energi terbarukan, dan EBT. Penerima fasilitas ini adalah pemilik proyek, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun institusi swasta.

Tujuan dikembangkannya fasilitas ini adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan proyek-proyek EBTKE dari sisi penyiapan dan dari sisi pembiayaan sehingga menghasilkan proyek-proyek EBTKE yang feasible dan bankable.

Beberapa output yang dapat diberikan oleh Perseroan atas fasilitas ini seperti: bantuan teknis dalam penyusunan kajian maupun dokumen pendukung, produk de-risking, serta produk pembiayaan berkelanjutan. Dalam pengelolaannya, Perseroan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang bersumber baik dari internal maupun yang berasal dari lembaga internasional atau donor.

3. Pendampingan Penyiapan Proyek dan Kerjasama Lembaga donor Perseroan dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk pendampingan maupun pelaksanaan prakajian kelayakan, kajian kelayakan, dokumen pendukung proyek, penyusunan desain rinci, dan/ atau pendampingan transaksi, serta tidak dibatasi atas proyek dengan skema tertentu. Penerima Fasilitas Pengembangan Proyek ini adalah instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pemilik proyek atau PJPK.

Tujuan dikembangkannya produk ini agar proyek yang disiapkan oleh Pemerintah dapat mengisi kekurangan dokumentasi atau kajian yang dibutuhkan dalam memperoleh pembiayaan dari sumber pendanaan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dalam kegiatannya, Perseroan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas dari Lembaga Internasional dan donor yang bekerjasama dengan Perseroan, baik berupa pendanaan maupun tenaga ahli.

4. Pelatihan dan Peningkatan KapasitasPerseroan memberikan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas dengan beberapa kurikulum antara lain: opsi pembiayaan daerah dan program pelatihan KPBu dasar-menengah-lanjut. Disamping itu, Perseroan juga dapat mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dapat dibuat spesifik terkait bahasan, aspek, dan sektor yang dibutuhkan seperti: Potensi Investasi Sektor air Minum, Investasi Sektor rumah Sakit, Project Finance, alternatif Pembiayaan Infrastruktur, dan lainnya. Peserta dapat meliputi sektor Pemerintah maupun kalangan swasta.




104


Distribusi Proyek Infrastruktur

6827

1 Medan - Binjai Toll road(Trans Sumatera Toll road)

3 Palembang - Indrajaya Toll road(Trans Sumatera)

4 Bakaheuni - Terbanggi Besar(Trans Sumatera)

5 hydro Power Plant asahanNorth Sumatera

6 Coal - Fired Power PlantSumsel 600 MW

7 hydro Power Plant, humbahasNorth Sumatera

9 Power Plant, Musi BanyuasinSouth Sumatera

10 Mini hydro Power Plant SouthSolok, West Sumatera

11 Panaran Gas - Fired Power PlantBatam

12 Gas - Fired Power PlantTanjung Lincang Batam

14 Water Treatment & SupplyCipasauran, Banten

15 Coal-Fired Power PlantLobam Bintan

16 Mini hydro Power PlantLebong, Bengkulu

13 Singkawang Water Treatment Project

2 Biogas Power Plant rakan hulu riau

8 Financial Services PortConcession Period Pekanbaru

17 Jabung Irrigation ProjectEast Lampung

LrT Jabodetabek

Water Supply Project Jakarta

18 Permata hospital Depok

Working Capital for Port operations Banten

19 Water Treatment & Supply Project Tegal Gede, Bekasi

Bogor Toll ring road West Java

21

Cikopo - Palimanan Toll roadWest Java

Citarum Drainage ProjectKarawang - Bekasi, West Java

20

Jakarta Cikampek Toll road

22 Port Container & Cigading Port Cilegon

Project Preparation for Water Supply Project, Karawang - West Java

Cinere - Jagorawi Toll road, West Java

rentang Irrigation Majalengka, West Java

23

25 Pejagan - Pematang Toll road (Trans Java Toll road) Central Java

24 Tugu Station & Pedestrian revitalization Yogyakarta

26 Palembang Light rapid Transit (LrT) Project South Sumatera

27 Bajulmati reservoir Banyuwangi

28 Mass rapid Transit Project, Surabaya

29 Floating, Storage offloading, Madura

Semarang - Solo Toll road, Central Java

30 Surabaya - Mojokerto Toll road

- BTS Tower, Shelter throughout Indonesia

- Working Capitalin Telecommunication

Bulk Port, Gresik - East Java31

Floating, Storage offloading Natuna, riau Islands

35

Soekarno hatta airport rail Link LrT Jabodebek

33

36 Ngawi - Kertosono Toll road Solo - Ngawi Toll road

New Jogja Internatinal airport Jogjakarta

37

Paselloreng Dam Project, Waja, South Sulawesi

38

PPP umbulan Water Spring, East Java

Sidoarjo regional Public hospital

32

Proyek 80Pembiayaan komersial

Proyek 10 Pengembangan Proyek

Proyek29Pembiayaan Pemda

Proyek 2 Investasi Penyertaan Modal

Proyek 2 Pembiayaan berkelanjutan

Proyek18 Jasa konsultasi

1

5

7

65

15

11

10 6

2675

9

316

12

58

4

17

14

5718

1920

21 23 36

45 37

25

3130

2934

35

5667

77

39 42

43

40

69

70

13

73 33

71

32

79

6459

2

8

41

22

6063

24

28

61

72

4462




PEMbIAyAAN KOMERSIALa. Tol Jakarta Cikampek Elevated IIB. Tol Salatiga KartasuraC. PLT Biomasa Lumajang & SitubondoD. Peningkatan offshore Supply Base SorongE. Pembangunan Dermaga Pelabuhan Cigading- CilegonF. PLTu rungan Gunung Mas Kalimantan TengahG. PLTGu Senipah 117 MW Kukar – Kaltim

Coal Gasification Power Plant, West Kutai

39

Coal - Fired Power Plant Tanah Grogot, East Kalimantan

40

Financial Services for Coal Fired Power Plant Sumsel

41

Central Palapa ring Project

Investment Planning Project at Lombok airport (Development)

44

river Kujang Drainase Project, Samarinda

42

Wind Energy Power Plant Sumba and Lebak

Container Port Project Development and Supporting Facilities at Palaran Port, East Kalimantan

43

Mandalika Special Economic Zones, Lombok, West Nusa Tenggara

Electric Train rolling Stock Project for INKa

45

Garrongkong PortSout Sulawesi46

Marisa Port, Gorontalo49

arar Port Project Sorong52

Jeneponto-Bantaeng road, South Sulawesi47

Manado-Bitung Toll road50

Wunduloko Irrigation Kotaka, Southeast Sulawesi

Lolak Dam, Bolaang Mongondow, North Sulawesi51

Power Plant, Kendari Southeast Sulawesi48

Coal-Fired Power Plant Project, Gorontalo

Bridge Wariki Project Manokwari

Bridge Project Kali api, Manokwari53

Dekai-oksibil road Project, Papua55

54 Logistic Murphy Semai oil, Fakfak

Passanger Terminal Project, Supadio airport, Pontianak, West Kalimantan56

Soekarno-hatta airport Development

Expansion Project of Tanjung Priok Port, Jakarta57

Bhaldi Timah hospital, Pangkal Pinang

Gas Pipleline Construction, Batam

58

Lavelette hospital Malang, East Java

68

Financial advisor for Kertajati airport Development West Java

63

Financial advisor Port of Kuala Tanjung

59

activity Based Costing Tanjung Perak, Surabaya, East Java

61

Penajam Port Project, East Kalimantan

72

Leasing rolling Stock Schemein Corporation with PT KaI, Jakarta

60

Case Study of Integrated railway and Kualanamu airport, North Sumatera

64

PPP Transportation Project Medan

69

Titab reservoir Project, Buleleng, Bali

63

ratiklot Dam, Belu NTT76

West Semarang Water Treatment Project

71

Waste to Energy Project Namba, West Java

Mini hydro Power Plant, Lau Gunung, North Sumatera

65

Coal-Fired Power Plant, Tenayan, riau

66

Gas-Fired Power Plant Megang, South Sumatera

75

Coal-Fired Power Plant Sumsel 300 MW South Sumatera

Coal-Fired Power Plant Kalteng 177

Entikong Borderline road, West Kalimantan

67

Jasamarga Pandaan Malang Toll road

74

Waskita Toll road

Sosok-Tayan & Tanjung Sanggau road, West Kalimantan

PPP Palapa ring Project70

Lampung City Water Treatment PPP Project73

Proyek 1 Pembiayaan Syariah

3848

4746

3476

54

5253

55

78

70

70

PEMbIAyAAN PEMdAaa. road & Bridge, Kab. MubaBB. road & Bridge, Kab. PaLICC. road, Kab. Pakpak BharatDD. road, Kab. SimalungunEE. road, Kab Tulang Bawang BaratFF. Market & road, Kab. halmahera SelatanGG. road & Bridge, Kab. Mamuju Tengah hh. regional hospital, TabananII. road & Bridge, Kab. Way KananJJ. Market, Kab. Lombok Tengah

Distribusi Proyek Infrastruktur




106


Jejak Langkah

Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) pada tanggal 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dengan mandat menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia. Pembiayaan infrastruktur pertama di sektor irigasi senilai rp284 miliar.

Pembentukan PT IIF, Entitas anak Perseroan yang dibentuk sebagai perusahaan patungan dengan aDB, IFC dan DEG serta penambahan modal Pemerintah senilai rp1 triliun.

Penugasan oleh Menteri Keuangan sebagai fasilitator penyiapan dua proyek showcase KPBu yaitu proyek Kereta api Bandara Soekarno-hatta dan proyek Sistem Penyediaan air Minum umbulan.

Peluncuran pilar bisnis ketiga Jasa Konsultasi melengkapi pilar Pembiayaan dan Pengembangan Proyek.

Pembiayaan proyek tol Cikampek-Palimanan secara sindikasi bersama 21 lembaga keuangan.

PT Fitch ratings Indonesia memberikan rating “aa (idn)” untuk Perseroan dengan outlook Stabil.

• Pefindo meningkatkan corporate rating PT SMI menjadi “aaa”

• Fitch menaikkan outlook PT SMI menjadi positive dari sebelumnya stable.

• Perseroan terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF), pertama dan satusatunya di kawasan asia Tenggara.

• aktif dalam pengembangan proyek KPBu Jaringan Serat optik Palapa ring Barat.

• Penerbitan obligasi melalui Penawaran umum obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 sebesar rp 5 triliun dari rencana komitmen sebesar rp 30 triliun

• Peluncuran inovasi produk baru cash deficiency support (CDS), diimplementasikan pada pembiayaan proyek Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya (tenor 25 tahun).

• Penandatanganan proyek-proyek KPBu pertama dengan dukungan VGF dari Pemerintah (SPaM umbulan).

• Penerapan standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

• Pembentukan unit usaha Syariah (uuS) untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan dengan skema syariah.

• Partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Syariah terbesar sektor ketenagalistrikan.

• Penandatanganan proyek KPBu pertama dengan skema availability Payment (aP) Palapa ring Paket Timur.

• Bersama dengan Kementerian Keuangan menjadi host “The 3rd IDB Member Countries Sovereign Investments Forum”.

• Penerbitan obligasi Penawaran umum obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 yang merupakan penerbitan obligasi terbesar dalam satu kali penerbitan (sebesar rp 7 triliun)

2016 2017

2010 2011 2012

• Berperan penting dalam tercapainya Financial Close pendanaan LrT Jabodebek dan mendapatkan minat cukup tinggi dari perbankan nasional dan internasional dalam sindikasi pembiayaan.

• Berperan penting dalam menarik partisipasi swasta untuk sindikasi pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar melalui fasilitas Cash Deficiency Support (CDS) sebesar rp7,5 triliun.

• PT SMI ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia melalui pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomass di Merauke.

• Berpartisipasi dalam skema Pembiayaan Investasi Non anggaran Pemerintah (PINa) dalam saham perusahaan Waskita Toll road.

2009




Memperoleh izin perluasan sektor pembiayaan dari oJK, yaitu Infrastruktur Sosial.

Pengalihan aset PIP sebesar rp 18,3 triliun memperkuat permodalan Perseroan.

Kerjasama Credit Facility dan Quasi Equity Facility dengan Bank Pembangunan Prancis (aFD) untuk pengembangan sektor energi terbarukan dan perubahan iklim.

Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Medan - Binjai dengan tenor terpanjang (25 tahun) dan grace period 15 tahun.

Peresmian Indeks Infrastruktur SMinfra18 bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Fitch ratings juga meningkatkan peringkat National Long-Term rating Perseroan menjadi ‘aa+(idn)’ dengan Outlook Stable dan memberikan peringkat international rating (BBB-/Stable).

Penghargaan “Finance Project of The Year” untuk Proyek umbulan pada 7th Global Infrastructure Leadership Forum di New York, amerika Serikat.

Penerbitan obligasi pertama Perseroan, senilai rp1,0 triliun dengan peringkat idaa+ dari Pefindo.

• Menerbitkan Obligasi berwawasan Lingkungan atau green bond, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum berkelanjutan (PUb) green bond Tahap I tahun 2018 senilai Rp3 triliun.

• Melakukan Penawaran Umum berkelanjutan (PUb) Sukuk Tahap I senilai Rp3 triliun, dengan nilai penerbitan sebesar Rp1 triliun pada tahun 2018.

• Meluncurkan produk Step Up Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki pricing berjenjang sesuai dengan capacity cash flow yang dimiliki nasabah.

• Fasilitas hedging Syariah. Untuk memitigasi risiko fluktuasi pasar terhadap kegiatan usaha Syariah, PT SMI bekerjasama dengan PT bank Maybank Indonesia, Tbk. untuk mendapatkan fasilitas lindung nilai Syariah yang pertama di Indonesia.

2018

2013 2014 2015

• Fasilitas take-out Financing. Fasilitas pembiayaan dimana PT SMI memiliki komitmen untuk mengambil alih sisa nilai pembiayaan dari suatu proyek yang sebelumnya didanai oleh kreditur lainya.

• Sdg One Indonesia




108


Struktur OrganisasiDewan Komisaris

1. Mahendra Siregar*2. Dini Kusumawati3. Wahyu utomo**4. a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha5. Sukatmo Padmosukarso

Sekretaris Dewan Komisaris

dodok dwi handoko

Pengembangan Korporasi dan Manajemen Inisiatif

Agus Imam Solihin

Komite audit

1. Sukatmo Padmosukarso2. akbar anwar3. agustinus Nicholas L. Tobing

Direktur utama

Emma Sri Martini

hukum

(Plt) Ramona harimurti** Menjabat sejak 9 juli 2018

Jasa Konsultasi

Suparno*


Adi Pranasatrya*

Pengembangan Proyek

Pradana Murti

Pusat Pengelolaan Kompetensi

victor Edward Sasdyarto*

Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi

darwin Trisna djajawinata

* Menjabat sejak 1 oktober 2018

* Menjabat sejak 1 oktober 2018

* Menjabat sejak 1 Febuari 2018

Direktur Pembiayaan & Investasi

Edwin Syahruzad

Pembiayaan & Investasi I

Rintis Sitaresmi

Pembiayaan & Investasi III

Indar barung

Pembiayaan & Investasi II

Eri Wibowo

Pembiayaan Daerah

Erdian dharmaputra

usaha Syariah

M. Adi Kusuma*

* Menjabat sejak 15 agustus 2018




Struktur organisasi

Keuangan & hubungan Investor

david Widianto

umum & Pengadaan

Cipto Adi Utomo

akuntansi & administrasi aset

Syahrial Noviananta

Teknologi Informasi

Romanus Tory Kusumantara

Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional

Aradita Priyanti


M. ghozie Indra dalel*

audit Internal

Setyo Wibowo

Sekretariat Perusahaan

Ramona harimurti

Sumber Daya Manusia

boyke T. Subekti

Dewan Pengawas Syariah

1. adiwarman azwar Karim2. Munifah Syanwani

Komite Pemantau risiko

1. Mahendra Siregar*2. Wahyu utomo3. a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha4. Edyanto rachman5. Jadi haposan Manurung

Evaluasi Pembiayaan & Investasi hanif Osman

Manajemen risiko Terintegrasi

Muhammad Oriza

Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

dadang Purnama* menjabat sejak 17 Desember 2018

Pengelolaan Pembiayaan & Investasi Khusus

Abdul hakim Supriyadi

Direktur Manajemen risiko

Faaris Pranawa** Menjabat sejak 9 Juli 2018

* Menjabat sejak 9 Juli 2018





110


Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Visi

Misi• Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah

dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. • Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel. • Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola

yang baik.

Visi, Misi, & Budaya Perusahaan

Persetujuan visi dan Misi Visi dan Misi Perseroan telah diajukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi sejak tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014-2018.




Nilai-Nilai Perusahaan

• Integrity Perseroan yang berkarakter dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan etika serta selalu mengedepankan tata kelola yang baik

•Service Excellence Pelayanan yang konsisten memenuhi ekspektasi pelanggan

• Partnership Kemitraan untuk mencapai visi dan misi Perseroan

• Resilience Berdaya tahan dan persisten dalam melaksanakan tugas

• Innovation Memberikan solusi dalam pengembangan proyek infrastruktur

• Trust Perseroan yang dapat membina kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan

untuk mencapai Visi dan Misi, Perusahaan membangun budaya perusahaan yang secara berkesinambungan melalui nilai-nilai budaya yang disosialisasikan kepada Insan Perusahaan. Nilai-nilai Perusahaan tersebut meliputi:

INTEGRITY

TRUST

SERVICE EXCELLENCE

INNOVATION

PARTNERSHIPRESILIENCE

06.

05.

04. 03.

02.

01.

i-sprint




112


Profil Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari universitas Indonesia dan menempuh Pendidikan Pasca Sarjana di bidang Ekonomi, universitas Monash, australia.

Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Staff Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Direktur Eksekutif Council of Palm oil Producing Countries (CPoPC) dan Komisaris Independen pada beberapa perusahaan lainnya. Beliau juga aktif sebagai pengajar pada Bank Indonesia Institute. Selain itu Beliau pernah memegang berbagai peranan penting di beberapa Kementerian, termasuk menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014), Wakil Menteri Keuangan (2011-2013), Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011), serta Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional (2005-2009). Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank (2009-2010) dan Komisaris utama PT Semen Indonesia (2012-2017), serta beberapa perusahaan lainnya.

Menjabat sebagai Komisaris utama merangkap Komisaris Independen PT SMI sejak tanggal 18 agustus 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.06/2017. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-04/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017.

Mahendra Siregar*Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen





Warga Negara Indonesia, 55 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Meraih gelar PhD pada tahun 2002 dan Master of Science pada tahun 1999 dalam bidang Studi Wilayah dari Cornell university, uSa. adapun gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung didapatnya pada tahun 1987.

Saat ini Beliau menjabat sebagai Deputi pada Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Infrastructure acceleration and regional Development), Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan beberapa jabatan lainnya. Sebelumnya, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian republik Indonesia beliau menjadi asisten Deputi urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerjasama Pemerintah-Swasta (2012-2014), asisten Deputi urusan Perumahan (2007-2012), Plt. asisten Deputi urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kalimantan-Sulawesi (2005-2007), Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi (2002-2005) dan sebagai Wakil Kepala Central Project Management Office Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan umum (1987-1996).

Menjabat sebagai Komisaris PT SMI sejak 23 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.43/KMK.06/2009. Kemudian beliau diangkat dan menjabat kembali sebagai Komisaris pada tanggal 8 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK.06/2014 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016. Selain sebagai Komisaris, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Pemantau risiko Perseroan sejak tanggal 14 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-07/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Wahyu Utomo**

Komisaris


**Menjabat sebagai Komisaris s.d. 4 april 2019. Kemudian diangkat sebagai Komisaris utama sejak 5 april 2019




114


Warga Negara Indonesia, 50 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha meraih gelar PhD in Public Finance dari university of Canberra, australia, pada tahun 2013, Master of art in Macroeconomics dari university of Boston, amerika Serikat, pada tahun 1999. Sementara gelar Sarjana Ekonomi diperolehnya dari universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal anggaran Kementerian Keuangan republik Indonesia sejak tahun 2014. Sebelumnya beliau dipercaya menjadi Kepala Bidang Forum Multilateral (2013-2014), Kepala Bidang analisa Kebijakan Perpajakan (2008-2009), dan Kepala Subdirektorat analisa Penerimaan Perpajakan di Kementerian Keuangan republik Indonesia (2005-2008).

Diangkat sebagai Komisaris PT SMI sejak Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016. Selain sebagai Komisaris, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Pemantau risiko Perseroan sejak tanggal 14 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-07/SMI/ DK/0917 tanggal 14 September 2017.

A. Kunta Wibawa Dasa NugrahaKomisaris





Warga Negara Indonesia, 44 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Dini Kusumawati memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di universitas Padjadjaran pada tahun 1997, memperoleh gelar Magister Ekonomi dengan menempuh pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi di universitas Indonesia, dan memperoleh gelar Doctor dengan melanjutkan applied in Economic di universitas Padjadjaran pada tahun 2004.

Diangkat sebagai Komisaris PT SMI sejak tanggal 5 Juni 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 436/KMK.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan republik Indonesia. Sebelumnya beliau dipercaya menjadi Kepala Subbagian Penyaringan di Biro Kepegawaian Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2004), Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia di Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2007), Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia di Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2009), Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2013).

Dini KusumawatiKomisaris





116


Warga Negara Indonesia, 62 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Sukatmo Padmosukarso meraih gelar Master of Business administration (MBa) dari Curtin university of Technology, Perth, australia, pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari universitas Indonesia, pada tahun 1986.

Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas sejak tahun 2009 dan sebagai Founder/Senior Partner PT asta Konsultan Indonesia sejak tahun 2016. Jabatan sebelumnya adalah sebagai President Director dan CEo PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (2014-2016), Deputy President Director PT Pos Indonesia (Persero) (2009-2013), Executive Director Indonesia Banks association/Perbanas (2009), Deputy President Director (2007-2009) dan Managing Director (2002-2007) PT Bank Internasional Indonesia (BII), Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2002), dan berbagai posisi di PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1980-1999).

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite audit Perseroan sejak tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-01/SMI/DK/0616 tanggal 15 Juni 2016.

Sukatmo PadmosukarsoKomisaris Independen





Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Emma Sri Martini meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan program pendidikan Infrastructure in a Market Economy di harvard Kennedy School of Executive Education, uSa pada tahun 2011.

Sebelumnya beliau menjabat Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja di PT Perusahaan Pengelola aset (Persero) (2004-2009), Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004-2009), Senior Vice President (2002-2004) dan Vice President (1998-2001) dari Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) dan PT Kustodian Depositori Efek Indonesia (1993-1998).

Beliau menjabat sebagai Direktur utama PT SMI sejak berdirinya Perseroan pada bulan Februari 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 42/KMK.06/2009 tanggal 23 Februari 2009. Kemudian beliau dipercaya untuk menjabat kembali sebagai Direktur utama Perseroan pada 19 agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 agustus 2014 sampai dengan saat ini.

Sebagai Direktur utama Perseroan sejak awal pendirian hingga saat ini di bawah kepemimpinan beliau, Perseroan telah bertransformasi menjadi Perusahaan yang inovatif dengan pengembangan berbagai produk pembiayaan dan pilar bisnisnya. Perseroan telah tumbuh dengan cepat dalam periode 10 tahun sejak pendiriannya dan berhasil membawa Perseroan menjadi trustworthy institution. Selain itu, di bawah kepemimpinan beliau, peran Perseroan semakin nyata dalam berpartisipasi di proyek-proyek strategis pemerintah, baik proyek yang tercantum dalam rPJMN, proyek prioritas nasional dan proyek strategis nasional. Dengan berbagai inisiatif strategis, beliau telah menjadikan Perseroan tumbuh menjadi perusahaan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh berbagai lembaga multilateral/bilateral serta mempunyai peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Perseroan mendapat berbagai penghargaan atas berbagai aspek keberhasilan, baik dari institusi nasional maupun internasional.

Emma Sri MartiniDirektur Utama




118


Warga Negara Indonesia, 50 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Edwin Syahruzad meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari universitas Indonesia pada tahun 1993.

Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 2009 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat selama 9 tahun di beberapa posisi di PT Danareksa (Persero) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur di PT Danareksa Sekuritas. Selain itu, beliau bekerja sebagai analis PT Penthasena Securities (1996-1999), PT amsteel Securities Indonesia (1995-1996), The Industrial Bank of Japan, Cabang Jakarta (1993-1995) dan sebagai anggota Komite audit, PT Timah Tbk (Persero) (2011-2012).

Beliau ditunjuk sebagai Direktur PT SMI sejak agustus 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 agustus 2014. Beliau menjabat sebagai Direktur Pembiayaan dan Investasi, bertanggung jawab mengelola dana dan investasi Perseroan, dan memantau fasilitas, serta kegiatan administratif dan kustodian.


Profil Direksi




Warga Negara Indonesia, 47 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Darwin Trisna Djajawinata meraih gelar Sarjana Teknik Sipil, universitas Katolik Parahyangan (1995), aviation Engineering, Institut Teknologi Bandung (1996), dan Master of Science dari Leeds university, Inggris (1999).

Sebelumnya, sejak 2012, beliau adalah Senior Vice President, Kepala Divisi advisory Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Direktur, PT Independen research & advisory Indonesia (2008-2011), Lead advisor Kebijakan advisory unit, Kementerian Perhubungan di bawah program auSaID (2009-2011), Infrastructure Specialist, asian Development Bank (aDB), (Indonesia resident Mission) (2007- 2008), Dosen Tamu di Project Finance & Manajemen Infrastruktur, Fakultas Teknik, universitas Indonesia (2006-sekarang), Programme Officer untuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) Sekretariat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005-2006), Konsultan Bank Dunia untuk program Infrastruktur (2000-2005).

Beliau diangkat sebagai Direktur PT SMI sejak 19 agustus 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 agustus 2014. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi. Beliau bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang terkait dengan pengembangan proyek, jasa konsultasi, dan pembiayaan berkelanjutan.

Darwin Trisna DjajawinataDirektur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi

Profil Direksi




120


Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Mohammad Ghozie Indra Dalel meraih gelar Bachelor of Engineering with honours (Cum Laude) dalam Manufacturing & Engineering Management dari royal Melbourne Institute of Technology (rMIT) university, dan Master of Business di bidang Perbankan dan Keuangan dari Monash university, australia.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen risiko Perseroan (Juli 2016). Sebelum bergabung dengan PT SMI, beliau bekerja di berbagai posisi di PT IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur unit bisnis Global Technology Services (2014-2016) dan Direktur unit bisnis Cross Industry – Sales & Distribution (2012-2014). Selama masa kerja lebih dari 12 tahun di PT. IBM Indonesia, beliau meraih berbagai penghargaan sebagai karyawan berprestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Beliau diangkat sebagai Direktur PT SMI sejak 16 Juni 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016. Sebagai Direktur operasional & Keuangan, beliau bertanggung jawab dalam memimpin dan memonitor kebijakan keuangan, transaksi keuangan, pengelolaan aset, akunting, perencanaan keuangan dan pengelolaan seluruh kegiatan dukungan kerja perusahaan.

Mohammad Ghozie Indra DalelDirektur Operasional & Keuangan




Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Faaris Pranawa meraih gelar Sarjana hukum dari Fakultas hukum universitas Indonesia pada tahun 1998.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi hukum Perseroan sejak tahun 2011 dan pernah juga memegang jabatan Kepala Divisi lain yaitu Kepala Divisi hukum dan Pengembangan Perusahaan (2011-2013) dan Kepala Divisi Monitoring (2009-2011). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan Perseroan (2016-2017). Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala unit Biro Direksi, Divisi Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola aset (Persero) (Februari 2009–Juli 2009) dan berbagai posisi lainnya sejak 2004.

Beliau diangkat sebagai Direktur PT SMI sejak tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 480/KMK.06/2018 tanggal 9 Juli 2018. Sebagai Direktur Manajemen risiko, beliau bertanggung jawab dalam proses identifikasi, evaluasi, mitigasi dan monitor potensial risiko perusahaan baik dari segi operasional, investasi, pemberian kredit dan lainnya.

Faaris PranawaDirektur Manajemen Risiko




122


Warga Negara Indonesia, 55 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tanggal 30 November 2016, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 871/KMK.06/2016. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 667/KMK.06/2018 tanggal 5 oktober 2018.

Mendapat gelar Insinyur dari Institut Pertanian Bogor pada 1986, Sarjana Ekonomi dari universitas Indonesia pada 1989, Master of Business administration dari European university Belgia pada tahun 1988 dan Master Ekonomi dari Boston university amerika Serikat pada tahun 1992.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai asisten Peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (1987-1990), Staf riset dan Pengembangan Bank Muamalat (1992), Treasury officer/Forex Trade Bank Muamalat (1993), berbagai posisi di Bank Muamalat (1992-2001), Pendiri Karim Business Consulting (2001-2013) dan Pendiri Karim Consulting Indonesia (2013-sekarang).

Selain itu, beliau juga pernah tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di berbagai perusahaan, di antaranya, anggota Dewan Pengawas Syariah Prudential Life assurance (2007-2012), anggota Dewan Pengawas Syariah BNP Paribas Investment Partners (2007-2012), anggota Dewan Pengawas Syariah uFo-Multi Level Marketing Company (2006-2018), anggota Dewan Pengawas Syariah hSBC amanah Syariah Indonesia (2003-2008), anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Danamon Syariah (2002-2010), anggota Dewan Pengawas Syariah asuransi Great Eastern Syariah (2002- 2012) dan Dewan Penasihat Syariah Bank BPrS harta Insan Karimah (2002-2011), Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional (2017-sekarang).

Beliau dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana harian Dewan Syariah Nasional MuI (2010-sekarang), Dewan Pengurus Nasional Ikatan akuntan Indonesia (DSaS IaI, 2016-2020), Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IaEI, 2015-2019), anggota dari International Islamic Financial Market (IIFM) Shari’ah advisory Panel (January 2011- 2012).

Adiwarman Azwar KarimKetua Dewan Pengawas SyariahChairman of Sharia Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas Syaria




Profil Dewan Pengawas Syaria

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau menjabat anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tanggal 30 November 2016, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 871/KMK.06/2016. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Menteri Keuangan No. 667/KMK.06/2018 tanggal 5 oktober 2018.

Mendapat gelar Sarjana agama Jurusan Islamic Studies dari unida pada tahun 2000, Magister Sains dari PhI-KTTI-uI pada tahun 2004. Saat ini beliau sedang menyelesaikan Program Doktoralnya di university of Malaya Malaysia.

Dalam karir profesionalnya berbagai jabatan pernah ia jalani di antaranya, Manajer Keuangan Perguruan al-ahsan bogor (1999-2002), Direktur Keuangan Perguruan al-ahsan (2002-2007), Dosen Filsafat Dakwah universitas Djuanda Bogor (2000-2004), Dosen Manajemen Pendidikan Sekolah tinggi Islam al-Karimiah Depok (2001-2007), Dosen universitas Indonesia (2009-2013), Tenaga ahli di DPr rI (2008-2014), Komite Nominasi dan remunerasi BNI Syariah (2016).

Munifah SyanwaniAnggota Dewan Pengawas SyariahMember of Sharia Supervisory Board




124


Kepala Divisi

Direktorat Utama

Kepala divisi divisi Sekretariat Perusahaan

Plt. Kepala divisi divisi hukum

Kepala divisi divisi Audit Internal

Kepala divisi divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen Inisiatif

Kepala divisi divisi human Capital

RAMONA HARIMURTI

SETyO WIBOWO

AGUS IMAN SOLIHIN

BOyKE T SUBEKTI

Direktorat Pembiayaan & Investasi

Kepala divisi divisi Pembiayaan dan Investasi I

Kepala divisi divisi Pembiayaan dan Investasi II

Kepala divisi divisi Pembiayaan dan Investasi III

Kepala divisi divisi Pembiayaan daerah

Kepala divisi divisi Usaha Syariah

RINTIS SITARESMI

ERI WIBOWO

INDAR BARUNG

ERDIAN DHARMAPUTRA

M. ADI KUSUMA




Kepala Divisi

Direktorat Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi

Kepala divisi divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi

Kepala divisi divisi Pengembangan Proyek

Kepala divisi divisi Pembiayaan berkelanjutan

Kepala divisi divisi Jasa Konsultasi

VIcTOR EDWARD SASDIyARTO

PRADANA MURTI

ADI PRANASATRyA

SUPARNO

Direktorat Operasional & Keuangan

Kepala divisi divisi Akuntansi & Administrasi Aset

Kepala divisi divisi Umum & Pengadaan

Kepala divisi divisi Keuangan & hubungan Investor

Kepala divisi divisi Teknologi Informasi

Kepala divisi divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & Operasional

SyAHRIAL NOVIANANTA

TJIPTO ADI UTOMO

DAVID WIDIANTO

ROMANUS TORy KUSUMANTARA

ARADITA PRIyANTI

Kepala divisi divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

DADANG PURNAMA

Direktorat Manajemen Risiko

Kepala divisi divisi Manajemen Risiko Terintegrasi

Kepala divisi divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi

Kepala divisi divisi Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Khusus

MUHAMMAD ORIzA

HANIF OSMAN

ABDUL HAKIM SUPRIyADI




126


Demografi Karyawan

PT SMI mencatat sebanyak 281 karyawan per 31 Desember 2018, yang terdiri dari 278 karyawan tetap dan 3 karyawan tidak tetap (kontrak), meningkat 20 orang (10%) dari tahun 2017 yang berjumlah 261 karyawan. Berikut beberapa indikator demografi karyawan Perseroan dalam perbandingan dua tahun:

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Organisasi

Level 2017 2018

Staf/Pelaksana 17 19

Manajemen Junior 83 90

Manajemen Madya 98 115

Manajemen Senior 45 43

Manajemen Executive & Tekhnik advisor 18 19

Total 261 286

Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan | Education 2017 2018

Sekolah Menengah atas 9 9

Diploma 10 10

Sarjana 1 180 190

Pasca Sarjana 62 77

Total 261 286

Jumlah Karyawan berdasarkan Status kepegawaian

Status Kepegawaian | Employment Status 2017 2018

Tetap 258 286

Kontrak 3 0

Total 261 286

untuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perseroan secara reguler mengadakan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan Perseroan dan berdasarkan Training Need analysis (TNa) yang telah disusun. Meski demikian, setiap Divisi dapat mengajukan usulan pelatihan sesuai kebutuhan dan rKaP Perseroan.




Demografi Karyawan

Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan dituangkan dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan. Dalam Pedoman ini setiap karyawan berhak untuk memperoleh pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya.

Pada tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan pelatihan dan program pengembangan kompetensi sejumlah 110 program dengan sebanyak 37 jam/karyawan dari 30 jam/karyawan yang ditargetkan, yang meliputi 80 program public training, 28 in-house training dan 2 knowledge sharing.

Pelatihan, Jumlah Peserta dan Rata-Rata Jam Pelatihan

Kategory Pelatihan Jumlah Tema Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan Total Jam Pelatihan

In house 30 782 6.783

Knowledge Sharing 10 315 935

Public Training 127 253 5.982

grand Total 167 1.350 13.700

Dari pelatihan yang diselenggarakan, rata-rata durasi pelatihan pada level Kepala Divisi sebesar 58 jam/karyawan, Team Leader 42 jam/karyawan, dan Staf 48 jam/karyawan.

Jabatan Jumlah Peserta Pelatihan

Total Jam Pelatihan

Rata-rata durasi Pelatihan/ karyawan (dalam Jam)

Kepala Divisi 22 1.281,5 58

Team Leader 222 1.810 42

Staf 43 10.608,5 48

grand Total 286 13.700 48

BIAyA PENGEMBANGAN KOMPETENSISelama tahun 2018, Perseroan mengalokasikan anggaran biaya untuk berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mencakup pelatihan inhouse, publik, penugasan, sharing knowledge maupun beasiswa karyawan sebesar rp9,59 miliar.

PERSAMAAN KESEMPATAN UNTUK KARyAWANPersamaan Kesempatan untuk Karyawan Perseroan memberikan kesempatan yang sama untuk semua karyawan dalam mendapatkan pekerjaan, promosi serta mengembangkan diri dan kompetensi.




128


Komposisi Pemegang Saham

Perseroan adalah Badan usaha Milik Negara dimana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan republik Indonesia.

Pemerintahan Negara republik Indonesia Goverment of the republic of Indonesia

100%




Struktur Perusahaan

Pemerintahan Indonesia Indonesia Goverment

100%

Struktur PT SMI Struktur Entitas Anak Perusahaan

19.99%30.00% 19.99% 15.12%

Pemegang Saham PendiriSubsidiaries Structure

14.909%




130


Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

ENTITAS ANAK Sampai dengan 31 Desember 2018, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan, sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak Perusahaan.

Entitas Asosiasi

Nama PT Indonesia Infrastructure Finance

Penyertaan 30%

bidang Usaha Pembiayaan Infrastruktur

Status Operasi Beroperasi Penuh

Penyertaan Saham

Nama PT Waskita Toll road PT Jasamarga Pandaan Malang

Penyertaan 10,67% 5,00%

bidang Usaha holding Jalan Tol yang memiliki 18 ruas tol, yaitu Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang, Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Pasuruan – Probolinggo, Krian – Legundi – Bunder, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing, Cinere – Serpong, Depok – antasari, Bekasi – Cawang – Kampung Melayu, Bogor – Ciawi – Sukabumi, Cileunyi – Dawuan, Kayu agung – Palembang – Betung, Tebing Tinggi – Parapat, Medan – Kualanamu

Pengusahaan Jalan Tol, memiliki konsesi atas ruas Tol Pandaan – Malang

Status Operasi Sebagian besar (16) ruas tol masih dalam tahap konstruksi dan 2 ruas tol sudah beroperasi.

Tahap Konstruksi, belum beroperasi.

Sampai dengan penerbitan Laporan Tahunan ini, Perseroan belum melakukan Penawaran umum Perdana Saham di bursa manapun. Seluruh kepemilikan saham berada di bawah Pemerintah republik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada kronologi pencatatan efek, pencatatan saham dan informasi saham lainnya yang dapat disampaikan.




Kronologis Pencatatan Saham

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

2018 • Menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond, yang merupakan bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Green Bond Tahap I senilai rp 3 triliun dengan nilai emisi sebesar rp 500 miliar pada tahun 2018.

• Melakukan Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Sukuk Tahap I senilai rp3 triliun, dengan nilai penerbitan sebesar rp1 triliun pada tahun 2018.

• Melakukan Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Sukuk Tahap III senilai rp3 triliun, dengan nilaipenerbitan sebesar rp1,045 triliun pada tahun 2018.

2017 Menerbitkan obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 dengan nilai emisi sebesar rp7 triliun. Emisi obligasi tersebut merupakan kelanjutan dari Penawaran umum Berkelanjutan (“PuB”) Tahap I di tahun 2016, dan merupakan bagian dari Penawaran umum obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur dengan total nilai emisi sebesar rp30 triliun.

Penerbitan sebesar rp7 triliun dalam satu tahap penerbitan merupakan penerbitan yang terbesar sampai dengan saat ini. Pada penerbitan tahap II ini Perseroan kembali mengalami kelebihan permintaan, baik dari investor dalam negeri dan investor asing. hal ini sangat baik bagi Perseroan dan Pembangunan Infrastruktur Nasional, karena fungsi Perseroan sebagai intermediaries dapat memobilisasi dana-dana domestik (perbankan, institusi dana pensiun dan asuransi) dan dana luar negeri untuk pembangunan infrastruktur nasional. Tingginya permintaan investor terhadap obligasi Perseroan, meskipun dalam era suku bunga rendah, menunjukkan bahwa sektor Infrastruktur saat ini telah menjadi asset class bagi investor.

obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang obligasi. obligasi ini terdiri atas tiga seri yaitu:

2017 Seri a: Jumlah Pokok obligasi Seri a yang ditawarkan sebesar rp1.200.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 6,15% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri a pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 November 2018.

Seri B: Jumlah Pokok obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar rp4.455.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 7,40% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2020.

Seri C: Jumlah Pokok obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar rp1.345.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 7,60% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2022.




132



2016 Menerbitkan obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 dengan nilai emisi sebesar rp5 triliun.

obligasi ini terdiri atas empat seri yaitu:

Seri a: Jumlah Pokok obligasi Seri a yang ditawarkan sebesar rp2.298 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 7,85% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri a pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.

Seri B: Jumlah Pokok obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar rp1.328 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 8,20% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2021.

Seri C: Jumlah Pokok obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar rp700 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 8,65% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026.

Seri D: Jumlah Pokok obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar rp674 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 8,90% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.







2016 Menerbitkan Medium Term Notes uSD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 sebesar uSD100 juta dengan tenor 2 tahun yang telah jatuh tempo dan dibayar penuh pada tanggal 28 Maret 2018.

2015 Menerbitkan Medium Term Notes IDr Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 sebesar rp850 miliar dengan tenor 3 bulan yang telah jatuh tempo dan dibayar penuh pada tanggal 29 Maret 2016.

2014 Menerbitkan obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2014 dengan nilai emisi sebesar rp1 triliun.

obligasi ini terdiri atas dua seri yaitu:

Seri a: Jumlah Pokok obligasi Seri a yang ditawarkan sebesar rp100 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 9,60% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri a pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 11 Juni 2017. obligasi ini telah dibayar penuh.

Seri B: Jumlah Pokok obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar rp900 miliar dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 10% per tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 11 Juni 2019.




134


PERUSAHAAN PEMERINGKAT

Perusahaan Pemeringkat Internasional International Ratings Agency

Samuel Kwok([email protected])Fitch (Hong Kong) Limited19/F Man Yee Building68 Des Voeux Road CentralHong Kong

Perusahaan Pemeringkat NasionalNational Ratings Agency

Iwan WisaksanaPT Fitch Ratings IndonesiaDBS Bank Tower Lantai 24, Suite 2403Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5Jakarta 12940 Indonesia

Salyadi SaputraPT Pemeringkat Efek IndonesiaPanin Tower Senayan City, Lantai 17Jl. Asia Afrika Lot 19Jakarta 10270 Indonesia

Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang

AUDITOR INDEPENDEN

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia, member of RSM network)Plaza aSIa, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59Jakarta 12190 IndonesiaPhone: +62 21 5140 1340Fax: +62 21 5140 1350Contact: rudi hartono PurbaEmail: [email protected]: https://www.rsm.global/indonesia

WALI AMANAT

PT bank Mandiri (Persero) TbkPlaza Mandiri Lantai 22Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38Jakarta 12190www.bankmandiri.co.idTel. : (021) 5275370, 5245161Fax. : (021) 5268201, 5263602

AGEN PEMBAyAR

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaGedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190Tel.: (021) 5299 1099Fax.: (021) 5299 1199




Nama dan alamat Lembaga & Profesi Penunjang

KONSULTAN HUKUM DAN NOTARIS Irma Devita Purnamasari, SHNotaris di Jakarta, IndonesiaJl. Pulau Singkep Blok E3 No.6,Kel. Kec. Kelapa Gading, RT.2/RW.9, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Indonesia

Soemarjono, Herman & RekanKantor Advokat (Law Office)Jalan Sultan Agung No. 62Jakarta 12970, IndonesiaTel.: 021 - 8294960, 021 - 8303400Fax.: 021 ñ 8280530

Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SHNotaris di Jakarta, IndonesiaJl. Panglima Polim V No.11, RT.7/RW.6, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia




136


Penghargaan & Sertifikasi

“Kinerja Keuangan 2017 Kategori BuMN berpredikat ‘Sangat Bagus’, 9th Infobank BuMN awards, 2018

Best Innovation in Sustainable Financial Products and Services, The Karlsruhe Sustainable Finance awards, 2018

“Golden Trophy atas Kinerja Keuangan ‘Sangat Bagus’ selama 5 Tahun Berturut-Turut Periode Tahun 2013-2017”, 9th Infobank BuMN awards, 2018

“asia’s Most Influential Companies” dari MorS Group, Singapura

Top 10 di Bloomberg League 2018 untuk Mandated Lead arranger

“Brand Communication Terbaik”, BuMN Branding and Marketing award 2018

Best Inaugural Green Bond In South East asia by alpha Magazine

“The Best CEo BuMN Corporate reputation Development Ibu Emma Sri Martini”, BuMN Branding and Marketing award 2018

Penghargaan “Tokoh Inovatif Pembiayaan Infrastruktur” Ibu Emma Sri Martini, pada awards Tokoh Finansial Indonesia dan BuMN Terbaik 2018 yang diadakan oleh Majalah Investor, 19 Desember 2018.

Winner “Innovative Product in Financing Bakauheni Terbanggi Besar Toll road Project”, Category 4 Infrastructure Development, aDFIaP awards 2019

KINERJA & KEUANGAN

MARKETING, BRANDING AND INNOVATION

TOTAL 16 PENGHARGAAN: 9 PENGHARGAAN DOMESTIK DAN 7 PENGHARGAAN INTERNASIONAL




Penghargaan & Sertifikasi

Merit award, Category 9: unit risk and Compliance Manager (urCM), aDFIaP awards 2019

“Top CSr 2018 pada Sektor Pembiayaan Infrastruktur”, Top CSr awards 2018, Majalah BusinessNews Indonesia

“Bronze rank”, asia Sustainability Reporting Rating 2018, National Center for Sustainability reporting

“Top CSr 2018 pada Program Pendidikan-Perahu Pustaka”, Top CSr awards 2018, Majalah BusinessNews Indonesia

Special award “Best Sustainability report”, aDFIaP awards 2019

“Top Leader on CSr Commitment 2018 Ibu Emma Sri Martini”, Top CSr awards 2018, Majalah BusinessNews Indonesia

GOVERNANcE, RISK AND cOMPLIANcE

cORPORATE SOcIAL RESPONSIBILITy




138


Alamat Kantor dan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

KANTOR PUSAT

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 48Jl. Jenderal Sudirman No. 86Jakarta 10220

hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kantor cabang ataupun perwakilan.




Informasi Pada Website Perusahaan

Mengacu pada PoJK No. 8/PoJK.04/2015 tentang website emiten atau perusahaan publik, Perseroan telah memiliki situs web korporasi dengan alamat http://www.ptsmi.co.id, yang dapat diakses sejak tahun 2009. Perseroan selalu berupaya menyempurnakan situs web ini secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses.

Selama tahun 2018 Perseroan telah melengkapi website dengan beberapa informasi penting sebagai berikut:• Informasi pemegang saham• Isi Kode Etik• Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)

yang telah diaudit• Profil Dewan Komisaris dan Direksi

Website Perseroan dibuat dengan dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Secara garis besar situs web Perseroan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

@ptsmi ptsmi_id PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

1. Informasi terkait Profil Perusahaan (Tentang Kami): Profil Perusahaan, Profil Manajemen, Struktur Kepemilikan Saham, Kerangka regulasi, Struktur organisasi, Strategi Bisnis, Kilas Balik, dan Strategi Sumber Daya Manusia.

2. Informasi terkait hubungan Investor (hubungan Investor): Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Financial highlights, Instrumen Surat hutang, Peringkat Tata Kelola Perusahaan, dan SMinfra 18.

3. Informasi tentang bisnis PT SMI: Produk dan Jasa, Portofolio, dan Mitra Strategis.

4. Berita & Publikasi tentang Perseroan: Kegiatan, Press release, Berita, Publikasi, Penelitian, dan SMI Insight.

PT SMI juga menyediakan informasi-informasi terkini tentang kegiatan dan event yang diselenggarakan oleh PT SMI pada situs media sosial Perseroan yaitu sebagai berikut:





140


Pendidikan & Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, & Audit InternalPendidikan dan Pelatihan untuk dewan Komisaris Tahun 2018

Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Tempat/Wilayah

Mahendra Siregar*


1. Policy Makers’ Perspective and Indonesia africa Business Forum Financing Session

2. Blended Finance for Smallholders: addressing Global Challenges with SDG Focused Solutions

Indonesia africa Forum

Bali

Pemerintah rI, uN Environment & Tropical Landscape Finance Facility/TLFF

Bali

Wahyu utomo** Komisaris 1. Knowledge Management Capacity Building for the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) (high-level)

Korea International Cooperation agency (KoICa)

Korea Selatan

a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Komisaris 1. Designing Effective Social health Security System in asia Countries

2. australia-Indonesia Virtual Lab: a Technology and Innovation Collaboration Platform

3. Creating and Leading a Culture of Innovation, Kellog School of Management

asian Development Bank Institute

Yogyakarta

university of Sydney

Sydney

Northwestern university

Chicago

Dini Kusumawati Komisaris 1. Business IT architecture Series asia Conference 2018

aTD Learning Jakarta

2. International Conference risk Beyond 2018

Center for risk Management Studies (CrMS) Indonesia

Yogyakarta

Sukatmo Padmosukarso

Komisaris Independen 1. Pemahaman Cyber Risk Management and Financial Crime untuk Lembaga Keuangan

Bara Bali

2. Diskusi Panel: Tanggung Jawab Komite audit terhadap Fraud Laporan Keuangan

3. Diskusi Panel “Efektivitas Oversight Dewan Komisaris & Komite audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance”

Ikatan Komite audit Indonesia


Jakarta

Jakarta




Pendidikan & Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, & audit Internal

Pelatihan dewan Pengawas Syariah Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

adiwarman azwar Karim

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Workshop Pra Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2018 Bidang Pasar Modal Syariah

DSN MuI Jakarta

Munifah Syanwani

anggota Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan Assessor Kompetensi LSP EKSBISI

BNSP Bogor

Pelatihan /ujian Lembaga Sertifikasi Profesi DPS

LSP DSN MuI Jakarta

Pendidikan dan Pelatihan untuk direksi Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

Emma Sri Martini

Direktur utama 1. Leadership Dialogue on Maximizing Finance for Development

World Bank Singapura

2. how to Mobilize Private Investment for Green

Kementerian Keuangan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Bali

3. a Dialogue to unlock Investment Potential from Public and Private

Deloitte Jakarta

Edwin Syahruzad

Direktur Pembiayaan dan Investasi

1. Pengembangan Sukuk untuk Pembiayaan Infrastruktur

DJPPr Kementerian Keuangan

Jakarta

2. Financing for Gas Infrastructure Projects in Indonesia

Indonesian oil & Gas Pipeline association (IaPMIGaS)

Jakarta

Darwin Trisna Djajawinata

Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi

1. Encouraging Investment and Infrastructure for Economic Growth and Equity in Indonesia

KaDIN Jakarta

2. National Energy Policy Strategy: Growth, Modernisation and Greening

aSEaN Centre for Energy Jakarta




142



Pendidikan dan Pelatihan untuk direksi Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

Mohammad Ghozie Indra Dalel


1. Navigating risk in the Digital Era

PwC (PricewaterhouseCooper) Jakarta

2. Global associations of risk Professionals (GarP): uKMr Sertification Level V

Badan Sertifikasi Manajemen risiko (BSMr)

Jakarta

Faaris Pranawa


1. Private Class BSMr Level 1 PT GPS & Partners Jakarta

2. Leadership Building Synergy to Improve Performance

PT DBS Bali

Pendidikan dan Pelatihan untuk Komite Audit Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi


Ketua 1. Pemahaman Cyber Risk Management and Financial Crime untuk Lembaga Keuangan

Bara Bali





Jakarta

Jakarta

akbar anwar anggota Program European Confederation of IIa Conference 2018

European Confederation of Institutes of Internal

auditing

Madrid

agustinus L. Tobing

anggota Diskusi Panel “Efektivitas oversight Dewan Komisaris & Komite audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance”


Jakarta





Pendidikan dan Pelatihan untuk Komite Pemantau Risiko Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

Mahendra Siregar*

Ketua 1. Policy Makers’ Perspective and Indonesia africa Business Forum sesi Financing


Bali

2. Blended Finance for Smallholders: addressing Global Challenges with SDG Focused Solutions.

Pemerintah rI, uN Environment dan Tropical Lamdscapes Finance Facility/ TLFF

Bali

Wahyu utomo

Komisaris Knowledge Management Capacity Building for the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) (high-level)


Korea Selatan


Komisaris 1. Designing Effective Social health Security System in asia Countries,


Yogyakarta


university of Sydney Sydney


Northwestern university Chicago

*Menjabat s.d. 4 april 2019 **Menjabat sebagai Komisaris s.d. 4 april 2019. Kemudian diangkat sebagai Komisaris utama sejak 5 april 2019




144



Pendidikan dan Pelatihan untuk Komite Pemantau Risiko Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

Edyanto rachman

anggota 1. operation risk Management in Financial institutions

FitchLearning Frankfurt



Yogyakarta

Jadi haposan Manurung

anggota operation risk Management in Financial institutions

FitchLearning Frankfurt

Pendidikan dan Pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan Tahun 2018Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

ramona harimurti

Kepala DivisiSekretariat Perusahaan


2. Menghidupkan i-Sprint dalam peningkatan etos kerja pada diri SMIers : Bring i-Sprint to life in the improvement of work ethics within SMIers

3. Corporate Communication: The Role of Corporate Corporation to Build & Increase

PT DBS Bali

ary Ginanjar ESQ Jakarta

Intipesan Jakarta





Pendidikan dan Pelatihan untuk Audit Internal Tahun 2018

Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi

Setyo Wibowo

Kepala Divisiaudit Internal

1. SNIa-2018 Seminar Nasional Internal audit - Seminar Nasional Internal audit 2018: “The Auditor of The Future: Trusted & Influencing Advisor”

2. IIa Professional Auditor Forum. IA Quality : Capability, Maturity, and Assurance


4. Menghidupkan i-Sprint dalam peningkatan etos kerja pada diri SMIers

5. Konferensi Nasional III Tahun 2018 FKSPI

6. Implementasi Early Warning System (EWS)7. Program European Confederation of IIA

Conference 2018

Yayasan Pendidikan Internal auditor

Institute of Internal auditor Indonesia

PT DBS

ary Ginanjar ESQ

Forum Komunikasi Satuan Pengawas InternKIraNEuropean Confederation of Institutes of Internal auditing

Yogyakarta

Jakarta

Bali

Jakarta

Jakarta

Solo

Madrid




146


Analisa & Pembahasan Manajemen

MEMPERTEGAS PERAN PERSEROAN SEBAGAI KATALIS UNTUK MENDUKUNG PENcAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.




148



Tinjauan Umum

3,7%

5,17%

45

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Peringkat Daya Saing Indonesia

Perekonomian global tahun 2018 melambat dibandingkan tahun sebelumnya dari 3,8% (yoy) menjadi 3,7% (yoy).(sumber: Laporan Economic outlook IMF, Januari 2019).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,17% (yoy) meningkat dari 2017 yang sebesar 5,07% (yoy).(Sumber: BPS, Febuari 2019).

Daya saing Indonesia di peringkat 45, naik 2 tingkat dari tahun 2017 di peringkat ke 47.

Indonesia masuk dalam kategori Investment Grade, hasil rating dari 3 lembaga pemeringkat skala global.

Pertumbuhan ekonomi didukung oleh inflasi yang cukup rendah pada level 2,88%, posisi cadangan devisa yang berada pada level cukup tinggi sebesar USD120,075 miliar, dan defisit fiskal yang cukup terjaga.(Sumber: Bank Indonesia, 2019).





8,1%

20%

Rp553,6 triliun

Kenaikan Belanja Infrastruktur

Pertumbuhan Kredit InfrastrukturPerbankan

Total Nilai Proyek Yang Dibiayai Perseroan

Belanja infrastruktur meningkat 8,1% menjadi Rp410,4 triliun di tahun 2018, dibanding tahun 2017 Rp379,2 triliun.

Pertumbuhan kredit sektor infrastruktur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 12,45% (yoy).(sumber oJK 2019)

Merupakan total nilai proyek yang dibiayai perseroan termasuk di dalamnya RPJMN, Proyek Prioritas Nasional, dan Proyek Strategis Nasional.

18,14 Multiplier Effect

Dampak pengganda terhadap nilai proyek dari modal disetor.




150



6 Pengembangan Proyek

Perseroan mendapat 6 Pengembangan Proyek yang terdiri dari 4 proyek penugasan KPBU dan 2 penugasan geothermal.

13 Pelaksanaan Mandat Jasa Konsultasi

PT SMI memperluas layanan jasa konsultasi meliputi investment advisory, financial advisory, financing arranger, dan investment advisory syariah & financial advisory syariah.

3 Inovasi Produk Pembiayaan

PT SMI meluncurkan 3 inovasi produk pembiayaan yaitu Take out financing, IMFZ, dan Step Up MMQ.

5Penyaluran hibah dan insentif lain untuk pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

hibah & insentif tersalurkan

20Offering Letter Kepada Pemda

Meningkatnya awareness kepala daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Meningkatnya komitmen stakeholder pembiayaan daerah untuk percepatan prosedur persetujuan pembiayaan daerah.





Tinjauan umum

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONALKebijakan normalisasi moneter oleh Federal reserve yang terus berlanjut dan ketegangan hubungan dagang amerika Serikat (aS) dengan mitra dagangnya merupakan pemicu utama ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata di tingkat global sepanjang tahun 2018. rapat Federal Open Market Committee (FoMC) menaikkan suku bunga acuan Federal Fund Rate (FFr) menjadi 2-2,25%, menyusul membaiknya data ketenagakerjaan dan inflasi yang sesuai ekspektasi di aS. Kenaikan suku bunga acuan itu sudah ketiga kalinya selama tahun 2018 (September).

Ketidakpastian ekonomi global juga berdampak terhadap menurunnya volume perdagangan dunia dan rendahnya harga komoditas terutama logam dan hasil pertanian. Sejalan dengan trend ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi. Dalam laporan World Economic outlook yang terbit pada oktober 2018, International Monetary Fund (IMF) merevisi target pertumbuhan ekonomi global dari awalnya 3,8% menjadi 3,7%, atau relatif lebih rendah dengan pencapaian pada tahun 2017.

Perkembangan global berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor lebih terbatas karena melemahnya harga komoditas pertanian dan pertambangan seperti Crude Palm Oil (CPo) dan batu bara seiring dengan menurunnya permintaan pasar dan peralihaan ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Di tengah trend penurunan permintaan global, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekspor tetap positif yakni sebesar 7,52%.

Dari sisi investasi, pertumbuhannya masih tumbuh cukup tinggi yang ditopang investasi bangunan, terkait proyek infrastruktur dan properti, maupun investasi non bangunan. Di sisi pengeluaran pemerintah, berdasarkan realisasi anggaran tetap tumbuh terutama untuk belanja barang serta belanja pegawai. Sektor konsumsi rumah tangga juga tetap tumbuh karena daya beli yang terjaga serta tingginya keyakinan konsumen.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung dengan posisi cadangan devisa yang berada pada level cukup tinggi sebesar uSD114,8 miliar. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan inflasi yang rendah pada level 2,88% dan defisit fiskal yang terjaga. hal ini menunjukkan fundamental perekonomian yang cukup kokoh terhadap risiko ketidakpastian global.

Di pasar keuangan, dalam laporan World Bank East asia and Pacific Economic update edisi oktober 2018, disebutkan risiko pembiayaan utang Indonesia meningkat. Namun demikian, Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar utang karena tingkat utang luar negeri relatif rendah; kecukupan dan likuiditas modal sektor keuangan yang kuat; serta fondasi moneter dan fiskal yang cukup.

Berbagai upaya perbaikan struktural yang terus dilakukan Pemerintah berdampak terhadap naiknya daya saing Indonesia di pentas global. Dalam laporan Indeks Daya Saing Global yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF) oktober 2018, Indonesia berada di peringkat ke 45, atau naik dua tingkat dari tahun sebelumnya di peringkat ke 47.

Indeks daya saing disusun untuk mengetahui lanskap daya saing global, sejalan dengan revolusi Industri Keempat atau Industri 4.0. Komponen indeks antara lain institusi, infrastruktur, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pangsa pasar, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dinamika bisnis, hingga kapasitas inovasi.

Dengan fundamental ekonomi yang baik seperti pembahasan di atas, Indonesia memperoleh peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat dunia yakni Fitch ratings, Moodys, dan Standard & Poor’s (S&P).




152



Tinjauan umum

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAyAAN INFRASTRUKTURPemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mengembangkan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rPJMN) Tahun 2015-2019, dibutuhkan total investasi sebesar rp4.769 triliun untuk membangun infrastruktur. Sumber pendanaan berasal dari anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (aPBN) sebesar 13%, Badan usaha Milik Negara 30%, dan swasta 57%.

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2015-2019

4.796328

403

451

280507

1.000

8647144591

226233

Jala

n

Air

ber

sih

& S

anit

asi

Tran

spo

rtas

i Per

kota

an

Pela

bu

han

Tota

l

Min

yak

& g

as b

um

i

Rel

Ker

eta

Ap

i

Peru

mah

an

Ket

enag

alis

trik

an

ban

dar

a

Tekn

olo

gi I

nfo

rmas

i

Tran

spo

rtas

i dar

at

Sum

ber

day

a A

ir

untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus berupaya menaikkan anggaran infrastruktur. Dalam aPBN 2018, Pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur sebesar rp410,4 triliun, meningkat 8,1%% dari tahun 2017 sebesar rp379,7 triliun. Porsi anggaran infrastruktur sebesar 28,2% dari total belanja pemerintah pusat yang sebesar rp1.453,6 triliun.





Tinjauan umum

415,0

Anggaran Infrastruktur

Diarahkan untuk mendukung penguatan konektivitas, penyediaan perumahan, dan ketahanan pangan

2014 2015 2016 2017outlook aPBN2018 2019

410,4379,7

269,1256,1157,4

anggaran Infrastruktur Pertumbuhan anggaran Infrastruktur (%)

1,1%3,1%

41,1%

5,1%

65,6%

Triliun rupiah

Melalui Belanja Pemerintah Pusat

173,82015 : 103,0

Melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa*

*Termasuk pemanfaatan 25% untuk infrastruktur

196,22015 : 39,1

Melalui Pembiayaan

45,02015 : 34,1

Sumber : aPBN 2019

Sejalan dengan penambahan alokasi anggaran infrastruktur, Pemerintah memperluas proyek infrastruktur terutama yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan daftar PSN baru dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Daftar PSN meliputi 223 proyek dan 3 program dimana terdapat penambahan pada proyek bandara dan pendidikan serta penambahan program pemerataan ekonomi.

Pengembangan sektor infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk memunculkan skema pembiayaan yang inovatif agar tidak memberatkan anggaran negara. Terdapat tiga skema yang dikembangkan yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBu), Pembiayaan Investasi non anggaran Pemerintah (PINa), dan gabungan pendanaan dari Badan Multilateral, Pemerintah, atau Filantropi (blended finance).

Sektor-sektor yang dapat menjadi dengan skema KPBu meliputi konektivitas, perkotaan, dan infrastruktur sosial. Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan terdapat 17 proyek infrastruktur berskala besar yang telah menerapkan skema KPBu antara lain Palapa ring Paket Tengah sepanjang 2.647 kilometer, Palapa ring Paket Timur 8.454 kilometer, Tol Manado-Bitung 39,9 kilometer, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Pandaan-Malang, PLTu Batang, Sistem Penyediaan air Minum umbulan, dan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Skema PINa, yaitu merupakan skema pembiayaan infrastruktur yang fokus pada proyek-proyek yang memiliki Internal Rate of Return (Irr) di atas 13%. Proyek-proyek yang dibiayai melalui skema PINa di antaranya proyek jalan tol, bandara, energi terbarukan dan lainnya dengan total investasi sebesar uSD2,3 miliar.




154



Tinjauan umum

Jalan (km)5.229,0

2015 2016 2017 2018 2019

2.528,7 2.754,2 2.271,3 1.834,7

Jembatan (m)29.176

2015 2016 2017 2018 2019

18.352 19.875 52.449 37.177

Jalan Tol melalui LMaN (proyek)

Jalan Tol Trans Sumatera melaului PT hutama karya (km)

43 19912 40516 229

2017 20172018 20182019 2019

Perumahan untuk MBrKPr Sejahtera/ FLPP (ribu unit)

58,4 23,7 50,0 68,9

2016 2017 2018 2019

rusun (unit)

2015 2016 2017 2018 2019

7.74010.497 13.251 13.405 6.873

29 32 36 48 48

Bendungan (unit)*

*Termasuk lanjutan pembangunan2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta api (km’sp)

176,25 68,99 269,98 615,05 394,8

Penyelesaian Bandara Baru(lokasi)

2 2 3 4 4

2015 2016 2017 2018 2019

Jaringan Irigasi (pembangunan dan rehab) (ribu ha)

2015 2016 2017 2018 2019

647,3 343,7 329,4 194,7 170,4

cAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Sumber: Buku aPBN 2019.





Tinjauan umum

INOVASI PT SMI DALAM MENDUKUNG PERcEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Dalam menjalankan mandat sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional, PT SMI terus mengembangkan inovasi pembiayaan, baik pada skema maupun strukturnya. Pada tahun 2018, inovasi skema pembiayaan yang dilakukan meliputi Take Out Financing, Step up Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Ijarah Mausufah Fiz Zimmah (IMFZ), dan Cash Deficiency Support (CDS). take out Financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk mengambil alih sisa nilai pembiayaan dari suatu proyek yang sebelumnya didanai oleh kreditur lain. Produk ini sudah diaplikasikan pada Pembiayaan Proyek Tol Pekanbaru-Dumai.

Step up MMQ merupakan skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat harga berjenjang sesuai dengan kapasitas arus kas nasabah. Skema ini dirancang khusus untuk mendukung keberlangsungan proyek yang pada awal masa berlangsungnya cenderung belum memiliki arus kas yang baik. Produk ini sudah diimplementasikan pada Proyek Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo.

IMFZ merupakan produk turunan dari Ijarah dengan skema sewa yang tidak dicatat dalam laporan keuangan, dimana barang atau aset yang disewakan masih dalam konstruksi atau perakitan. Dengan sifat off balance sheet, produk pembiayaan syariah IMFZ PT SMI dapat mengatasi ketatnya persoalan likuiditas dan rasio utang yang dihadapi debitur. Sampai tahun 2018, produk IMFZ masih dalam tahap penjajakan kepada calon debitur.

greenbond PT SMI menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (Green Bond) yang pertama di Indonesia. Berbeda dengan obligasi korporasi biasa, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini harus dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek berwawasan lingkungan (green projects).

PT SMI juga masih melanjutkan implementasi CdS pada tahun 2018, sebagai fasilitas pembiayaan kepada debitur untuk memenuhi kekurangan kas yang timbul pada proyek, sampai selesainya fasilitas kredit investasi. Produk CDS sudah diaplikasikan pada Proyek Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya dan Bakauheni – Terbanggi Besar. Inovasi pembiayaan yang telah dilakukan PT SMI dapat mendorong keterlibatan pihak swasta maupun Pemda yang lebih besar lagi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.




156



Tinjauan Operasional





Ringkasan

3Proyek Pembiayaan Berkelanjutan

Dengan mandat katalis yang didukung produk Pembiayaan yang inovatif, unik, dan fleksibel untuk “closing the gap” dan menjadi produk komplementer Perbankan, PT SMI telah meberikan pembiayaan kepada 198 proyek senilai Rp553,6 Triliun.

Total nilai proyek yang dibiayai Perseroan sampai tahun 2018, (Proyek Komersial, termasuk yang telah dilunasi).

Membiayai 1 proyek pembangkit listrik tenaga minihydro di Bengkulu, dengan total nilai komitmen sebesar Rp248,7 miliar dan penugasan 2 Proyek Geothermal yaitu proyek panas bumi Waesano dengan kapasitas 30 megawatt (MW) senilai USD30,04 juta dan proyek panas bumi Jailolo 35 MW.

Rp553,6triliun 18,14kali

Efek Pengganda terhadap modal disetor Perseroan di tahun 2018.

Rp 1triliun

Rp 2,17triliun

Komitmen Take out Financing

Outstanding Pembiayaan Syariah.

32Pemda

Yang telah dibiayai oleh Perseroan dengan total nilai proyek Rp9,8 triliun.




158



ringkasan

Kerjasama Strategis dengan lembaga bilateral/multilateral untuk memperkuat kapasitas teknis dan pendanaan.

Melalui Pilar Bisnis Pengembangan Proyek, PT SMI telah mengerjakan pengembangan 15 proyek penugasan terdiri dari 14 penugasan KPBU dan 1 penugasan non-KPBU.

Penugasan 3 proyek pengembangan KPBU dan

PT SMI menjadi satu-satunya lembaga pembiayaan di Asia Tenggara yang telah mendapatkan akreditasi Green Climate Fund (GCF).

Pilar Bisnis Jasa Konsultasi menyelesaikan 13 mandat Jasa Konsultasi, meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 9 Mandat Jasa Konsultasi.

Sektor yang mendapat layanan Jasa Konsultasi semakin terdiversifikasi.

Proyek Strategis Nasional13 6

Difasilitasi PT SMI Tol Semarang-Batang, SPAM Lampung, SPAM Semarang Barat, KEK Mandalika, Satelit Multifungsi, Tol Jakarta-Cikampek elevated .

Menjalin kerja sama dengan lembaga bilateral/multilateral antara lain dengan World Bank, ADB, UNDP, CDIA, New Zealand Foreign Affairs & Trade, Climate Policy Initiative (CPI), dan Bank Pembangunan Perancis (AFD).

Kerjasama Strategis





ringkasan




Telekomunikasi

Minyak & gas


IrigasiEfisiensi Energi



Rumah Sakit Infrastuktur Kawasan


Pasar

Lingkup Sektor Yang Dibiayai PT SMI16

Perseroan telah berperan dalam 15 goals untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.




160



Tinjauan operasional

MANFAAT SOSIAL EKONOMI

Asumsi:a) 1 Rumah diterangi 900 Watt b) 1 Rumah dihuni oleh 4 Orang c) Kebutuhan dasar air bersih Per Orang di Kota Metropolitan = 150 Liter/hari d) 1 Km = 862 Tenaga Kerja Konstruksi

MANFAAT SOSIAL EKONOMI DARI PROyEK yANG TELAH DIBIAyAI

Penerangan kepada 3,2 juta rumah atau

Tambahan kapasitas tenaga listrik

tenaga kerja selama masa konstruksi

Peningkatan kapasitas persediaan gas

Tambahan produksi air bersih

Tambahan 31.000 bpd produksi BBM

Akses yang Lebih baik

Peningkatan Produksi

Penciptaan Lapangan Kerja

12 juta jiwa 8,1 juta jiwa

21.000

Kontribusi air bersih kepada 2 juta rumah atau

rumah tangga

Jaringan gas alam untuk 21.000 rumah tangga

10.000 MT

dukungan Mitigasi Perubahan Iklim

Pengurangan emisi Co2 setara 920 ton/tahun

2.884MW

1,97 juta

14.140 L/s 31.000 L/s

Data per Oktober 2018

Peningkatan kapasitas penumpang transportasi perkotaan menjadi

Penambahan 80 kereta listrik dan revitalisasi

Penambahan kapasitas

Proyek 52 ribu menara telekomunikasi

438 gerbong kereta

37,5 juta

52 ribu

Peningkatan Infrastruktur dan Rolling Stock

Peningkatan Layanan Masyarakat

Jalan dan jalan tol sepanjang 2.181 km

2.181 km

Jaringan serat optik 2.700 km di wilayah Indonesia Tengah 2.700

km

185 ribu

Melayani

pengguna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia

76 juta Fasilitas kesehatan bagi 720 pasien baru/tahun

720pasien

Penambahan fasilitas

1.031tempat tidur baru

penumpang bandara per tahun TEus per tahun

Peningkatan arus barang pelabuhan menjadi

2,26

juta

7,3Pengairan kepada 185 ribu hektar area sawah

juta per tahun






A. PENDEKATAN ANALISISPT SMI menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonometrik dan inter regional input-output (IrIo), untuk mengukur manfaat sosial ekonomi atas proyek infrastruktur yang telah dibangun.

Pendekatan EkonometrikDalam pendekatan ekonometrik, formula yang digunakan adalah metode ordinay least square (oLS). hal ini untuk mengukur dampak proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai secara ex post. Variabel-variabel yang digunakan dalam pendekatan ini, yaitu PDrB sebagai variabel dependen, nilai proyek, indek pembangunan manusia (IPM), tingkat tenaga kerja, jumlah pekerja, jumlah penduduk, pengeluaran rumah tangga, konsumsi pemerintah dan swasta, penerimaaan dan pengeluaran peemerintah, dan investasi.

Pendekatan Input OutputMetode yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisis model Io (Input output). analisis model Tabel Input Output (Tabel I-o) adalah alat yang akan digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian. Tabel Input-output adalah sebuah penjabaran statistik menggunakan tabel matriks yang berisi transaksi penggunaan barang dan jasa antar berbagai sektor perekonomian. Metode analisis Simulasi Input-Output merupakan pendekatan yang bersifat Ex-Ante.

B. MANFAAT EKONOMI PROyEK INFRASTRUKTURSeperti telah disampaikan di atas, PT SMI berfokus pada pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai PT SMI secara umum berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah setempat.

Berdasarkan pendekatan ekonometrik, pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek belum terlalu besar dampak ekonominya. hal itu wajar mengingat dampak proyek infrastruktur umumnya dapat terlihat dalam jangka menengah dan panjang.

Peningkatan ekonomi daerah (PDrB) diperoleh dari dua jalur yakni jalur tenaga kerja dan IPM. Keterlibatan tenaga kerja dalam proyek infrastruktur di daerah dapat meningkatkan daya beli pekerja yang pada akhirnya akan menaikkan sisi konsumsi di daerah setempat. Sementara dari jalur IPM, pembangunan infrastruktur telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di lokasi proyek. hal itu berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.




162




c. ANALISIS DAMPAK EKONOMI PROyEK TERPILIH

1. Pembangunan Satelit Merah Putih pada Perekonomian Nasional

PT SMI juga berkontribusi pada proyek infrastruktur yang bersifat nasional yaitu pembangunan Satelit Merah Putih. Khusus untuk proyek ini, injeksi dana diarahkan pada sektor pengangkutan dan komunikasi karena pembangunan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan sektor bangunan/konstruksi. Total dana yang digelontorkan adalah rp36,35 Triliun. akibat dana sebesar itu, diestimasikan bahwa output perekonomian nasional meningkat 0,37% atau setara dengan rp74 Triliun. angka tersebut adalah 2 kali lebih besar dibandingkan dana yang diinjeksikan. Kemudian, nilai tambah nasional diprediksi akan naik 0,36% (rp33,7 Triliun) dan pendapatan rumah tangga meningkat 0,42% atau setara dengan rp12,5 Triliun. Terakhir, adanya pembangunan proyek ini juga diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi 408.316 orang. Berdasarkan analisis ekonometrika, injeksi dana PT SMI diestimasi memiliki pengaruh peningkatan IPM nasional, yakni sebesar 0,84%.

Tujuan ke-10, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

Tujuan ke-11, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.

2. Pembangunan Proyek RSUd Konawe pada Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara

adanya rSuD Konawe mempermudah akses pasien yang tinggal di sekitar daerah Konawe, dan peningkatan potensi PaD kabupaten Konawe baik secara langsung akibat operasional rSuD yang diproyeksikan menjadi hub bagi provinsi Sulawesi tenggara serta adanya peningkatan aktivitas ekonomi masa depan baik dari setor jasa kuliner, transportasi maupun pariwisata.

adapun immediate impact yang diterima masyarakat selama proses pembangunan adalah peningkatan pendapatan para pengusaha kuliner di sekitar rSuD dalam rentang 30 hingga






300 persen yang disebabkan oleh pekerja bangunan yang mencari alternatif makanan dalam radius 100 hingga 300 meter dari proyek pembangunan, peningkatkan penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan yang terlihat dari setidaknya ada lebih dari 600 pekerja yang operasional dari mulai buruh bangunan hingga petugas kebersihan, dan peningkatan nilai tambah pada faktor produksi yang dapat dilihat dari peningkatan harga tanah sepanjang jalur utama menuju rSuD yang meningkat rata-rata dua kali lipat lebih selama pembangunan rSuD.Kemudian, expected impact yang akan diterima masyarakat adalah peningkatan alokasi pendapatan untuk ditabung yang nantinya akan dialokasikan untuk biaya sekolah anak, ekspansi usaha, dan biaya jaga-jaga ketika sakit, meningkatkan pengentasan penyakit kronis dan akut yang dapat menurunkan produktifitas dan atau menyebabkan kematian, penghematan ongkos dan waktu.

Selain memberikan dampak langsung, pembangunan rSuD Konawe berdasarkan hasil analisis biaya manfaat sosial (aBMS) dalam tabel dibawah, menunjukkan nilai bersih ekonomi positif dan Economic Internal rate of return (EIrr) lebih besar dari tingkat diskonto sosial 10%. Sehingga proyek berpotensi menghasilkan manfaat bersih yang positif terhadap ekonomi.

AbMS di proyek RSUd Konawe Sulawesi Tenggara

hasil AbMS Nilai (Rp triliun)

Nilai Tidak Terdiskonto

Total biaya ekonomi 2,68

biaya modal 0,32

- biaya operasional 1,18

- harga pokok penjualan 1,20

Total Manfaat Ekonomi 43,31

- manfaat dari tindakan/medis 15

-Nilai terminal proyek 28

Nilai terdiskonto selama 50 tahun

NPV ekonomi @10% tingkat diskonto sosial 11

EIrr 53%

rasio Manfaat dan biaya 12

Pembangunan infrastruktur rumah sakit sesuai dengan tujuan Sdgs:Tujuan ke-3, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.




164




3. Pembangunan Proyek RSUd gianyar pada Perekonomian Provinsi bali

PT SMI juga menginjeksikan dana yang sebesar rp150 miliar pada pembangunan rSuD Gianyar di Bali. Pembangunan rSuD tersebut diprediksi akan menambah output sebesar rp191,6 miliar, nilai tambah sebesar rp125,5 miliar, pendapatan rumah tangga sebesar rp46,3 miliar, lapangan pekerjaan tambahan untuk 9.012 orang serta peningkatan IPM sebesar 8,89%. Berdasarkan analisis ekonometrika, injeksi dana PT SMI terhadappembangunan rSuD Sanjiwani diestimasi memiliki pengaruh peningkatan IPM, yakni sebesar 4,7%. Peningkatan IPM ini dapat terjadi dikarenakan adanya dampak langsung dari injeksi PT SMI maupun tidak langsung melalui peningkatan signifikan tenaga kerja serta pendapatan masyarakat (PDrB).

hasil analisis ini tervalidasi melalui analisis kualitatif dengan berkunjung langsung ke lapangan. Terdapat 3 metode pengumpulan data yang dilakukan, yakni observasi nonpartisipan, wawancara dan focus group discussion. Dari analisis kualitatif, didapatkan informasi dampak yang diberikan dari Pembangunan rSuD Sanjiwani melalui 2 aspek, yakni dampak sosial dan dampak ekonomi. Dari sisi dampak sosial, Pembangunan rSuD Sanjiwani berperan dalam meningkatkan :

1. Jangkauan pasian yang dilayani, 2. Kepuasan pelayanan, 3. Kapasitas institusi rSuD Sanjiwani, 4. Kapasitas dan kualitas SDM rSuD Sanjiwani, serta 5. Program penyuluhan kepada pasien dan keluarganya.

Pembangunan infrastruktur rumah sakit sesuai dengan tujuan Sdgs:Tujuan ke-3, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.






4. Pembangunan Proyek PLTA 31 MW bengkulu pada Perekonomian Provinsi bengkulu

Pada bidang energi, PT SMI berkontribusi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tengara air (PLTa) 31 MW Bengkulu. Injeksi dana sebesar rp267,75 miliar oleh PT SMI dapat menciptakan penambahan output sebesar rp506,4 miliar (0,76%), penambahan Nilai Tambah rp176,7 miliar (0,52%), penambahan pendapatan rumah tangga sebesar rp69,1 miliar (0,58%), penambahan lapangan pekerjaan untuk 7.779 orang (0,77%) serta peningkatan IPM sebesar 7,98%.

Di belahan Pulau Sumatera lainnya, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, PT SMI juga membantu pembiayaan pembangunan pembangkit listrik. Jika di Bengkulu pembangkit listrik yang dibangun adalah PLTa, di Sumatera Barat, pembangkit listrik yang dibangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM). untuk membiayai pembangunan PLTM Sako 2x3 Mw ini, dana yang dikucurkan adalah sebesar rp186,01 miliar. alhasil berkat pembiayaan tersebut, pembangunan PLTM ini diprediksi dapat meningkatkan output sebesar rp332,3 miliar atau sebesar 0,14%, nilai tambah sebesar rp161,4 miliar atau sebesar 0,47%, pendapatan rumah tangga sebesar rp58,5 miliar atau sebesar 0,12%, dan lapangan kerja baru untuk 3.603 orang atau 0,15%. Berdasarkan analisis ekonometrika, injeksi dana PT SMI diestimasi memiliki pengaruh peningkatan IPM, yakni sebesar 1,47%. Peningkatan IPM ini dapat terjadi karena adanya dampak langsung dari injeksi PT SMI maupun tidak langsung melalui peningkatan signifikan tenaga kerja serta pendapatan masyarakat (PDrB).

Pembiayaan Infrastruktur Ketenagalistrikan ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan Sdgs:Tujuan ke-7, yaitu menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

Tujuan ke-13, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.




166



Tinjauan Segmen Bisnis





DALAM MENJALANKAN MANDATNyA, PT SMI MENyEDIAKAN SOLUSI KOMPREHENSIF PEMBIAyAAN INFRASTRUKTUR yANG MENcAKUP TIGA PILAR BISNIS PERSEROAN yAITU PEMBIAyAAN DAN INVESTASI, JASA KONSULTASI, DAN PENGEMBANGAN PROyEK.

AKTIVITAS KETIGA PILAR BISNIS PERSEROAN TERSEBUT DIDUKUNG DENGAN SUMBER PENDANAAN yANG INOVATIF DAN BERVARIASI.PENDANAAN BERSUMBER DARI PMN; PASAR MODAL KONVENSIONAL(OBLIGASI, SURAT UTANG, DAN GREEN BOND) DAN PASAR MODAL SyARIAH (SUKUK DAN HEDGING SyARIAH).

aktivitas ketiga pilar bisnis perseroan tersebut didukung dengan sumber pendanaan yang inovatif dan bervariasi. Pendanaan bersumber dari PMN; pasar modal konvensional (obligasi, surat utang, sekuritisasi, dan green bond) dan pasar modal syariah (sukuk dan hedging syariah); pinjaman dan hibah; BPJS atau asuransi syariah; dana haji dan syirkah; dan Sovereign Wealth funds (swf). PT SMI juga terus mengembangkan Inovasi pembiayaan seperti take out financing dan Ijarah al-Maushufah fi al-Zimmah (IMFZ) yang didukung dengan sumber pendanaan bervariasi. Pembiayaan Infrastruktur yang telah dilakukan turut mendukung 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).




168




SUMbER PENdANAAN FOKUS SEKTORPEMbIAyAAN & INvESTASI JASA KONSULTASI PENgEMbANgAN

PROyEK

PILAR#1 PILAR#2 PILAR#3

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pembiayaan Infrastruktur

Pengembangan Proyek KPbU

Pengelolaan dana Pengembangan

Infrastruktur Sektor Panas bumi

Pengembangan Proyek Energi

Terbarukan & Efisiensi Energi

Penyelenggaraan Pengembangan Proyek

Pembiayaan Pemda

Capacity Building dan Pendampingan

Financial Advisory

Investment Advisory

Financing Arranger

Financing Arranger,

Investment Advisory &

Financial Advisory (Syariah)

Cash deficiency Support (CdS)

Cash deficiency Support (CDS)

Pembiayaan Syariah

� Pembiayaan Investasi � takeout Financing � Promoter Financing � Pembiayaan Modal Kerja � Dana Talangan � Subordinasi � mezzanine � Penyertaan Modal (equity) � Pembiayaan Pemerintah Daerah

� Jasa Arranger & underwriter

� ImBt/lease with option for own

� murabahah/Installment sale with Deferred Payment

� mmQ/Dimishing Partnership

� musyarakah/joint Partnership

� Ijarah Indent* � mmoB*

Pasar Modal (Obligasi dan Surat Utang)

IMBT : Ijarah Muntahia BittamlikMMQ : Musyarakah MutanaqisahMMoB : mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*Dalam proses pengembangan

Pasar Modal Syariah

bPJS/Asuransi Syariah

dana haji & Syirkah

Sovereign Wealth Fund

Pinjaman dan hibah

Infrastuktur Sosial




Telekomunikasi

Minyak & gas


Irigasi

Efisiensi Energi



Rumah Sakit

Infrastuktur Kawasan


Pasar

KO

Nv

ENSI

ON

AL

SyA

RIA

h

Tiga Pilar Bisnis PT SMI

PT SMI fokus membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial. Infrastruktur dasar yang dibangun meliputi sektor ketenagalistrikan, transportasi, telekomunikasi, rolling stock kereta api, minyak dan gas, energi efisiensi, air minum, jalan dan jembatan, irigasi, dan manajemen air limbah dan persampahan. Sementara infrastruktur sosial terdiri dari rumah sakit, infrastruktur pemasyarakatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kawasan, pasar, dan infrastruktur pariwisata.






Segmen Bisnis Pilar I

Perseroan tetap fokus pada pembiayaan jangka panjang, dengan jenis portfolio terbesar adalah Kredit Investasi. Pada tahun

2018, pembiayaan kredit investasi mempunyai porsi sebesar 76%.




170



Ringkasan

Rp28,2 TriliunKomitmen Baru

23 Komitmen Proyek Baru

Sektor : • Jalan Tol• Telekomunikasi• Ketenagalistrikan• Transportasi• Pengairan

Take Out Financing pada tol Akses Tanjung Priok (Equity Portion)

CDS pada Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung

Shareholder’s Loan pertama di PT SMI - Dana Talangan Tanah proyek WTR

Jalan Tol9

Transportasi7

Ketenagalistrikan6

Telekomunikasi1

Akses Tanjung PriokKomitmen Rp3,1 triliun

Tol Pasuruan- ProbolinggoKomitmen Rp1,0 triliun

Satelit Merah Putih Komitmen Rp1,0 triliun

Tol Jakarta-Cikampek

Elevated IIKomitmen Rp1,604 triliun

bandara Angkasa Pura IIKomitmen Rp2 triliun

LRT JabodetabekKomitmen Rp1,2 triliun1

Jalan Tol

Ketenagalistrikan

Transportasi

Telekomunikasi

Irigasi

Jalan dan Irigasi

air Minum

Sosial

Minyak dan Gas

29%17%

4%

1%

4%

1%1%

43%

KOMITMENOUTSTANdINg17%

4%

4%

4%4%

4%

43%

29%





NILAI PROyEK yANG TELAH DIBIAyAIDalam Triliun rupiah

Total Nilai Proyek

s.d 2014 20162015 2017 2018

132

197,9

95,8

5077,8

553,6


CaGr komitmen (2014 sd. Desember 2018): 83%CaGr outstanding (2014 sd. Desember 2018): 74%

DIVERSIFIKASI AKTIVITAS PEMBIAyAANPer Desember 2018

CAgR komitmen

2014 2015 2016 2017 2018

5,577

23,004

Realisasi

RKAP

44,896

67,874

91,795

86,979

CAgR

83%

CAgR outstanding

Realisasi

RKAP

2014 2015 2016 2017 2018

4,262

17,157

30,44235,873

52,604CAgR

74% 49,205




172




Subordinasi

Dana Talangan

Penyertaan Modal

Pembiayaan Syariah

Kredit Investasi

Promotor Financing

KOMITMEN BERDASARKAN PRODUK

2,94%

3,27%

2,50%

2,50%

7,86%

76,0%

(dalam rp Triliun)

KreditInvestasi

Kredit ModalKerja

Subordinasi dana Talangan PenyertaanModal

PromotorFinancing

PembiayaanSyariah

66,5 5,6 7,2 3,7 3,0 1,4 2,3






Pembiayaan syariah

Promotor Financing

Penyertaan modal

Dana talangan

Kredit modal kerja

Kredit Investasi

Subordinasi

OUTSTANDING BERDASARKAN PRODUK

4% 3%

6%

5%

8%

5%

69%

(dalam rp Triliun)

KreditInvestasi

Kredit ModalKerja

Subordinasi dana talangan Penyertaanmodal

Promotorfinancing

Pembiayaansyariah

29,7 2,2 3,6 2,0 2,5 1,0 2,1




174




DIVERSIFIKASI SEKTOR DAN SEBARAN LOKASIPerseroan berkomitmen menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam menyalurkan pembiayaan infrastruktur. Diversifikasi sektor merupakan salah satu cara untuk memitigasi risiko.

lainnya

rolling Stock

Ketenagalistrikan

Jalan dan Jalan Tol

Transportasi

DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BERDASAR SEKTORKomitmen Pembiayaan

10%

1%

9%

26%

48%

Selain mendiversifikasi pembiayaan berdasarkan sektor usaha, Perseroan juga melakukan sebaran proyek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Tanah air. hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Bali, Nusa tenggara

Papua, Maluku

Kalimantan

Jawa

Sulawesi

Sumatera

SEBARAN LOKASI PROYEK INFRASTRUKTUR2%

3%

8%

4,2%

33%50%






aktivitas pembiayaan dan investasi Perseroan didukung dengan produk-produk yang inovatif, unik dan fleksibel untuk closing the gap. Keunikan produk pembiayaan dan investasi yang dimiliki antara lain fleksibilitas tenor pembiayaan (5-25 tahun), panjangnya grace period (hingga 15 tahun), inovatif, dan menimbulkan efek pengganda yang besar. Keunikan tersebut melengkapi produk perbankan dan lembaga keuangan lain dalam menyediakan skema pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, PT SMI merupakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sehingga lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan.

KEUNIKAN PRODUK PEMBIAyAAN DAN INVESTASI PT SMI

Berdasarkan Struktur Pembiayaan Proyek

Stru

ktur

Pen

dana

an P

roye

k

Menjalankan Fungsi Katalis dengan Keunikan dan Keunggulan Produk

Qua

si-E

quit

y

Subordinated Financing

Mezzanine

Convertibles

Equity

20-30% Equity

Berdasarkan Tenor Pembiayaan Proyek

70-80% Debt

�Pembiayaan Investasi/Berjangka �Take-Out Financing �Promoter Financing �Pembiayaan Modal Kerja �Pembiayaan Dana Talangan �Pembiayaan Syariah Tenor Panjang

(>5 Tahun)

Produk Pembiayaan dan Investasi �Pembiayaan Investasi/Berjangka �Take-Out Financing �Promoter Financing �Pinjaman Subordinasi �Mezzanine �Investasi Penyertaan Modal �Cash Deficiency Support (CDS)

Tenor Pendek (1-5 Tahun)

Produk Pembiayaan �Pembiayaan Modal Kerja �Pembiayaan Dana Talangan




176



PT SMI melayani pembiayaan infrastruktur konvensional dan syariah. Selain pembiayaan, Perseroan juga dapat melakukan investasi penyertaan modal pada proyek infrastruktur atau di perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan jasa arranger dan underwriter yang biasanya digunakan dalam pembiayaan sindikasi untuk nilai proyek infrastruktur yang besar. hal ini bertujuan agar lebih banyak pihak perbankan atau perusahaan jasa keuangan lainnya yang terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Sepanjang tahun 2018, total komitmen pembiayaan PT SMI sebesar rp77,19 triliun dengan efek pengganda sebanyak 6,03 kali. hal ini menandakan kemampuan Perseroan dalam menggerakkan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lain untuk membentuk ekosistem pembiayaan infrastruktur yang lebih baik. Sedangkan efek pengganda terhadap modal disetor sebanyak 18,14 kali. hal ini berarti PT SMI berhasil memberikan efek berlipat yang signifikan atas modal yang diterimanya dari pemerintah.

Dalam rp miliar

Komitmen (termasuk IIF, Exc penyetaraan) Outstanding (termasuk IIF)

Tahun Target Realisasi Pencapaian Tahun Target Realisasi Pencapaian

2018 83.976 77.187 91,92% 2018 50.534 46.706 92,42%

2017 67.585 52.205 77,24% 2017 40.393 34.092 84,40%

2016 33.437 47.583 142,31% 2016 28.054 33.060 117,85%

2015 9.702 23.322 240,39% 2015 8.285 18.599 224,50%

2014 5.570 8.065 144,80% 2014 4.082 6.697 164,06%

aktivitas pembiayaan dan investasi yang dilakukan PT SMI, antara lain:

Pembiayaan Komersial

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Pemerintah

Daerah


Penyertaan Modal






Pada tahun 2018, Perseroan telah merealisasikan komitmen

pembiayaan komersial baru sebesar Rp 28,2 triliun kepada 23 proyek baru. beberapa sektor yang menjadi objek pembiayaan adalah jalan tol, telekomunikasi, ketenagalistrikan, transportasi serta pengairan.

Sepanjang tahun 2018 beberapa inovasi produk yang dilakukan oleh Perseroan adalah Take out Financing pada tol akses Tanjung Priok (Equity Portion) dan CDS pada Tol Terbanggi Besar - Kayu agung. Perseroan juga mencatatkan shareholder’s loan pertama melalui produk Dana Talangan Tanah proyek WTr.




178




KOMITMEN & OUTSTANDING(DALAM RP MILIAR)

2013 2014 2015 2016 2017 Des-2018* termasuk pinjaman kepada Pemda, Subordinasi IIF

3,087 6,697

18,599

33,06034,092

52,205

46,706

77,187

4,477 8,065

23,322

47,583

Pembiayaan Infrastruktur Ketenagalistrikan ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan SDGs:Tujuan ke-7, yaitu menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

Outstanding

Komitmen





No Nama Proyek Sektor Nilai Proyek (Rp)Nilai Proyek

(US$)Total Plafond

1. Proyek Tol Jakarta Cikampek Elevated II

Jalan Tol 13,627,900,000,000 - 1,604,624,000,000

2. Proyek Pembangunan Tol ruas Salatiga Kartasura

Jalan Tol 2,699,074,010,000 - 250,000,000,000

3. Proyek rolling stock LrT Jabodebek

Transportasi 4,165,734,988,000 - 1,200,000,000,000

4. Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomass Pabrik Gula asembagoes, Kab. Situbondo

Ketenagalistrikan 727,730,000,000 - 206,506,000,000

5. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biomass Pabrik Gula Djatiroto, Kab. Lumajang

Ketenagalistrikan 870,000,000,000 - 263,791,000,000

6. Proyek Prasarana Kereta api ringan (LrT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek)

Transportasi 21,772,640,362,000 - 1,923,125,000,000

7. Proyek Peningkatan kapasitas (penambahan fasilitas prasarana) Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TuKS) yang terletak di wilayah Daerah Lingkungan Kerja Petrosea offshore Supply Base Sorong

Transportasi 256,634,000,000 - 187,342,820,000

8. Proyek dermaga 7.1 - 7.2 Pelabuhan Cigading, Cilegon - Banten

Transportasi 349,951,290,687 - 217,645,400,000

9. Proyek PLTu Kalteng 1 di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Ketenagalistrikan - 332,140,410 1,086,075,000,000

10. Proyek Jalan Tol Bogor ring road Seksi 2B (Kedung Badak - Simpang Yasmin) sepanjang +/- 2,65 km

Jalan Tol 926,575,000,000 - 660,000,000,000

11. Pembiayaan capex VIII untuk investasi sesuai dengan rKaP 2018 beserta revisi yang belum direalisasi (carry over) dalam rKaP 2019

Ketenagalistrikan 9,900,000,000,000 - 1,000,000,000,000





180




No Nama Proyek Sektor Nilai Proyek (Rp)Nilai Proyek

(US$)Total Plafond

12. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTGu) Senipah 117 MW di Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur

Ketenagalistrikan - 217,122,301 434,430,000,000

13. Proyek Jalan tol Cikopo Palimanan 116 Km, Jawa Barat

Jalan Tol 12,562,720,000,000 - 1,418,700,000,000

14. Proyek Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi

Jalan Tol 16,795,363,937,436 - 7,525,000,000,000

15. Proyek pengembangan bandar udara dilingkungan PT angkasa Pura II (Persero)

Transportasi 18,678,834,262,000 - 1,500,000,000,000

16. Proyek Pelabuhan (multipurpose) Kuala Tanjung Tahap I, Kab. Batubara - Sumatera utara

Transportasi 3,522,733,329,132 - 479,600,000,000

17. Proyek pengadaan satelit komunikasi (Satelit Merah Putih)

Telekomunikasi 36,349,000,000,000 - 1,000,000,000,000

18. Proyek Jalan Tol ruas Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Probolinggo sepanjang 31,3 km Seksi 1-3

Jalan Tol 2,988,707,000,000 - 1,000,000,000,000

19. Pengembangan dan investasi rutin bandar udara yang dikelola dalam wilayah kerja debitur sesuai dengan rKaP debitur tahun 2018 sampai dengan 2021

Transportasi 18,801,775,000,000 - 2,000,000,000,000

20. Proyek Jalan Tol akses Tanjung Priok

Jalan Tol - - 3,100,000,000,000

21. Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Balikpapan Samarinda sepanjang +/- 99,35 km di Kalimantan Timur

Jalan Tol 9,972,558,987,129 - 700,000,000,000

22. Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Batang - Semarang

Jalan Tol 11,045,548,000,000 - 850,000,000,000

23. Proyek Power Sumsel 5a 2x150 MW, Musi Banyuasin - Sumatera Selatan

Ketenagalistrikan - 480,422,579 861,619,500,000





Tujuan ke-13, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan ke-6, clean water and sanitation:Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan ke-9 Industri, inovasi dan infrastruktur :Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

PT SMI menyalurkan pembiayaan pemerintah daerah (Pemda) sebagai wujud pelaksanaan tugas dari Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perseroan dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Strategi PT SMI dalam menyalurkan pembiayaan Pemda adalah dengan meningkatkan leveraging melalui





182



Pembiayaan Pemerintah Daerah

PT SMI terus berkomitmen untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, komitmen Pembiayaan Pemda Perseroan sebesar Rp4,36 triliun dan outstanding Rp2,42 triliun, dengan konsentrasi pembiayaan di luar Pulau Jawa untuk pemerataan ekonomi.

pemanfaatan dana multilateral dan dana donor. Selain itu dengan jaminan pemerintah serta sinkronisasi Dana alokasi Khusus (DaK), Dana Insentif Daerah (DID) dan mekanisme insentif bagi Pemda yang mendapat pinjaman daerah untuk percepatan infrastruktur di wilayah Tengah dan Timur.

Perseroan juga terus meningkatkan ekosistem pembiayaan daerah sehingga terjadi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam hal ini, PT SMI terus berupaya melibatkan perusahaan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan dan penjaminan dalam pembiayaan infrastruktur.

Dalam penyaluran pembiayaan Pemda, Perseroan menyediakan fasilitas pengembangan proyek (Project

Development Facility/PDF) berupa hibah penyiapan studi kelayakan, detail engineering design, atau kajian lingkungan melalui dana Perseroan maupun lembaga donor.

Pada tahun 2018, komitmen PT SMI dalam pembiayaan Pemda sebanyak rp4,36 triliun dan outstanding sebesar rp2,42 triliun.





Development Facility/PDF) berupa hibah penyiapan studi kelayakan, detail engineering design, atau kajian lingkungan melalui dana Perseroan maupun lembaga donor.

Pada tahun 2018, komitmen PT SMI dalam pembiayaan Pemda sebanyak rp4,36 triliun dan outstanding sebesar rp2,42 triliun.

Papua, Maluku

Jawa

Bali Nusa Tenggara

Sumatera

Kalimantan

Sulawesi

KOMITMEN BERDASARKAN WILAYAH2% 5%

10%

8%

25%50%

Pembiayaan Daerah

• Jalanan ProvinsiLampung

• Jembatan & Jalan KabupatenMusi Banyuasin.

• Jalan KabupatenPenajam Paser Utara

• Jalan dan JembatanPALI

Higlight Aktivitas :• Persiapan untuk

pipeline RIDF (3 Pemda/4Fasilitas)

• Sosialisai Alternatif Pembiayaan

JalanRumah Sakit

Pasar

Offering Letters20 7 1

Komitmen Baru tahun 2018

Rp 1,7 triliunKomitmen sampai dengan 2018

Rp 5,1 triliun





184




Jalan & Jembatan

Pasar

rSuD

KOMITMEN BERDASARKAN SEKTOR PROYEK

4% 34%

62%

Pembangunan infrastruktur sektor pasar sesuai dengan tujuan SDGs:- Tujuan ke-8, yakni mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja

yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

- Tujuan ke-12, yakni menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.






Perseroan mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dengan memberikan pembiayaan dengan multiplier outstanding sebanyak 2 kali dari periode sebelumnya di 2017 sebesar rp1,21 triliun menjadi rp2,42 triliun dengan total fasilitas pembiayaan Pemda sebanyak 29 fasilitas.

Ke depan, PT SMI akan lebih aktif dalam menyosialisasikan konsep pembiayaan daerah, terutama untuk wilayah di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Dalam hal ini, Perseroan akan terus bekerja sama dengan asosiasi pemda seperti asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (aPKaSI) dan asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (aPEKSI).

untuk tahun 2019, Divisi Pembiayaan Pemda mempunyai rencana untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan kepada Badan Layanan umum (BLu), melihat sektor-sektor lain yang dapat menjadi objek pembiayaan Pinjaman Daerah serta fokus kepada pembiayaan Pemerintah daerah di Indonesia bagian tengah dan timur serta wilayah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur sektor Jalan dan Jembatan sesuai dengan tujuan SDGs:- Tujuan ke-8, yakni mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja


- Tujuan ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

- Tujuan ke-11, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan bekelanjutan.

Pembangunan infrastruktur sektor rumah Sakit sesuai dengan tujuan SDGs:- Tujuan ke-3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup

untuk seluruh masyarakat di segala umur.




186



Pembiayaan Syariah

Skema Step up – Musyarakah Mutanaqishoh

(MMQ) pada Jalan Tol Pasuruan Probolinggo

Ijarah Maushufah Fii al-Dzimmah (IMFZ) khusus

modal kerja sudah Go Live pada

Kuartal III 2018 Perbaikan secara terus menerus atas

Prosedur Pembiayaan

Syariah

Pengembangan Produk Syariah

diantaranya: IMFZ untuk pembiayaan

investasi

Penerbitan Sukuk Mudharabah

dengan nilai emisi sukuk sebesar

Rp1 triliun dengan tenor 3 &

5 tahun.

Inisiasi penyaluran pembiayaan

syariah ke sektor infrastruktur kesehatan

Pengembangan aplikasi sharia core system

Katalis Infrastruktur

Inovasi Produk

RP 1,3 triliun KOMITMEN BARU

RP 7 triliun

NILAI PROyEK*2 KOMITMEN PROyEK BARU

*) Nilai Proyek Jalan Tol Paspro sudah dihitung juga dalam Pembiayaan Komersial

Perseroan terus berinovasi dalam produk pembiayaan syariah. Pada tahun 2018, divisi Usaha Syariah meluncurkan 2 inovasi produk pembiayaan yaitu Step Up Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Maushufah Fi Al dzimmah IMFZ untuk lebih memberikan fleksibilitas kepada debitur.





Pembiayaan Syariah

Pada tahun 2018 divisi Usaha Syariah PT SMI menjalankan beberapa inisiatif sebagai berikut: Sindikasi Pembiayaan Syariah CaPEX VIII kepada PT PLN sebesar rp4,6 triliun (Total Sindikasi 14,4 triliun) dengan porsi DuS PT SMI sebesar rp1 trilliun. Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan Syariah terbesar di Indonesia.

Sindikasi Pembiayaan Syariah Musyarakah Mutanaqisah sebesar rp1,29 triliun kepada PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol untuk proyek pembangunan jalan tol ruas Pasuruan – Probolinggo sepanjang 31,30 km. Pada fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang diberikan oleh Bank Syariah terdapat skema dari unit usaha Syariah Perseroan yang memiliki struktur pricing berjenjang/ step up untuk mendukung keberlangsungan proyek.

Pada Triwulan I dan II 2018 unit usaha Syariah Perseroan bersama dengan Divisi Jasa Konsultasi ikut menyusun Badan Pengelola Keuangan haji (BPKh).

Pada Triwulan III tahun 2018 Perseroan menerbitkan instrumen pendanaan syariah pertama berupa Sukuk Mudharabah dengan nilai emisi sukuk sebesar rp1 triliun dengan tenor 3 dan 5 tahun. Penerbitan sukuk tersebut bersamaan dengan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond.

Program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2019enabler1. Membantu perkembangan ekosistem syariah dengan menjadi enabler dalam perkuatan struktur /

skema dan akad pembiayaan Syariah.2. Memperbanyak targeted customer pada kategori nasabah High Grade Company3. Menyalurkan pembiayaan Syariah pada sektor baru

Product AdvancementMenambah dan memperkaya skema pembiayaan dan pendanaan syariah dalam rangka akselerasi pengembangan bisnis pilar Perseroan dengan menambah produk dan inovasi baru dalam pembiayaan dan pendanaan syariah Perseroan.

Alternative Sharia Funding1. Pemanfaatan underlying asset Syariah dan pemanfaatan instrumen lainnya untuk alternatif pendanaan

korporasi Syariah2. Penjajakan pemanfaatan pendanaan syariah dari luar negeri

human ResourcesMemperkuat sumber daya manusia yang memiliki kapasitas handal dan multi-tasking.




188




SUMBER PENDANAAN

OTHERS

PLTBM: Pembangkit Listrik Tenaga BiomassaPLTMh: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidroPLTM: Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro

PLTP: Pembangkit Listrik Tenaga Panas BumiPLTa: Pembangkit Listrik Tenaga airPLTS: Pembangkit Listrik Tenaga Surya

3 PROyEK BERJALAN 16MW KOMITMEN:

Rp465,5 miliar 5 POTENSI PROyEK

PEMBANGUNAN PROyEK PLTBN KAPASITAS 3,5 MW• NILaI: rp 60 miliar• LoKaSI: WaPEKo, MErauKE

PEMBANGUNAN PLTMH TUNGGANG 3 x 3,33 MW • NILaI: rp248 miliar• LoKaSI: LEBoNG, BENGKuLu

PEMBANGUNAN PLTM SAKO 2 x 3 MW• NILaI: uS$10,8 juta• LoKaSI: PESISIr SELaTaN, SuMaTEra BaraT

PLTP DIENG JAWA TENGAHPLTP DIENG JAWA TENGAH

PLTA LEBONG BENGKULUPLTMH PARLILITAN SUMATERA UTARA

PLTS ENDE MAUMERE

PLTM PADANG GUcI 2

INOVASI First Loss Mechanism atau Guarantee untuk pengembangan proyek energi terbarukan PLTS Ende dan Maumere 2 x 1MW

divisi Pembiayaan berkelanjutan memiliki mandat untuk meningkatkan peran Perseroan dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berorientasi ramah lingkungan.






Secara umum strategi yang digunakan Divisi Khusus Pembiayaan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:• Membangun hubungan strategis dengan klien potensial• Membangun kerjasama dengan lembaga multilateral• Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk mendorong penciptaan iklim

yang lebih kondusif untuk mengembangkan proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan• Meningkatkan kapasitas internal terhadap pembiayaan berkelanjutan

Pada 2018, realisasi outstanding pembiayaan berkelanjutan sebesar rp243,38 miliar tumbuh dengan pesat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar rp7,45 miliar. Selain itu, nilai realisasi komitmen sebesar rp465,47 miliar juga berhasil melampaui targetnya sebesar rp371,02 miliar dengan pencapaian 125,46%.

Pada aktivitas pembiayaan, Divisi ini menargetkan komitmen pembiayaan berkelanjutan (DPB) sebesar rp371,02 miliar dan outstanding pembiayaan berkelanjutan (DPB) sebesar rp305,81 miliar. Dalam upaya mencapai target tersebut, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan energi terbarukan seperti workshop dan training; memperdalam potensi atas pipeline yang ada, termasuk fasilitas eksplorasi geothermal.

Perseroan juga terus melakukan inovasi struktur pembiayaan yang memaksimalkan mekanisme de-risking (misal subsidi bunga dan first loss mechanism) yang tersedia untuk Sustainable Financing dengan melakukan kolaborasi bersama lembaga donor internasional seperti Bank Pembangunan Perancis (aFD) dan Green Climate Fund (GCF).

Pada tahun 2018, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan membiayai satu proyek yaitu proyek pembangkit listrik tenaga minihydro (PLTMh) di Bengkulu, Sumatera dengan total nilai komitmen sebesar rp248,7 miliar dan total nilai outstanding sebesar rp122 miliar. Selain itu, mendapat 2 penugasan yaitu proyek panas bumi Waesano dengan kapasitas 30 megawatt (MW) senilai uSD30,04 juta dan proyek panas bumi Jailolo 35 MW. Divisi ini juga menerima komitmen hibah dari Bank Dunia bersumber dari dana Clean Technology Fund (CTF) sebesar uSD49 juta dan Global Environment Facility (GEF) sebesar uSD6,25 juta yang dikelola Bank Dunia.

Pembiayaan infrastruktur PLTMh dan Panas bumi sesuai dengan tujuan Sdgs:- Tujuan Ke-7, yaitu Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya,

berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

- Tujuan ke-13, yaitu bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.




190




untuk aktivitas geothermal, Divisi ini menargetkan penugasan Penyediaan Data & Informasi Panas Bumi sebanyak satu penugasan dan implementasi dana hibah Geothermal Energy Upstream Development Project (GEuDP).

Pada tahun 2018, fokus atas rencana dan eksekusi untuk pelaksanaan penugasan penyediaan data dan informasi yang pertama untuk wilayah Wae Sano. Kegiatan persiapan antara lain penyampaian dokumen uKL/uPL, pengajuan perizinan-perizinan yang diperlukan baik dari pemerintah daerah maupun pusat, pengadaan kontraktor sipil infrastruktur, kontraktor drilling, maupun kontraktor jasa lainnya. Kegiatan pengeboran eksplorasi direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal-2 tahun 2019.

Terkait dengan pengelolaan fasilitas dana geothermal (Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi /Dana PISP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.08/2017 pada tanggal 15 Mei 2017, salah satu bentuk pemanfaatan fasilitas Dana PISP adalah dalam mendukung kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi yang dilakukan pemerintah dan BuMN/anak perusahaan BuMN melalui mekanisme penugasan kepada Perseroan.






Atas komitmennya terhadap pembiayaan infrastruktur yang mendukung Sdgs, Perseroan menerima penghargaan “Best Innovation in Sustainable Financial Products & Services” dalam acara The Karlsruhe Sustainable Finance Awards

2018 di Jerman.

Selain itu, Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (NZ MFaT) melalui Partnership Arrangements (Pa) yang akan memberikan hibah dalam bentuk bantuan teknis kepada Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang geothermal.

Perseroan telah menandatangani Cooperation Agreement dengan Climate Policy Initiative (CPI) pada tanggal 2 Januari 2018 terkait kerja sama pengembangan proyek – proyek energi bersih di Indonesia. untuk mendukung kerja sama tersebut, Perseroan menerima hibah sebesar uSD200.000 dalam bentuk technical assistance dari CPI yang dapat digunakan untuk assessment proyek energi bersih dan peningkatan kapasitas karyawan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) terkait pengembangan transportasi berkelanjutan.

Sebagai accredited Entity Green Climate Fund (GCF), PT SMI dapat mengajukan proposal kepada GCF baik untuk penyiapan proyek melalui Project Preparation Facility (“PPF”) maupun untuk pendanaan implementasi proyek melalui Funding Proposal (FP) untuk proyek – proyek infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim.

Pada tahun 2018, PT SMI telah menyiapkan proposal PPF terkait pengembangan proyek transportasi BrT Semarang untuk mendapatkan dukungan dari GCF dalam bentuk hibah untuk kegiatan penyiapan Proyek tersebut. adapun pada tanggal 28 November 2018 PT SMI telah memperoleh persetujuan dari GCF atas usulan proposal tersebut. GCF akan memberikan dana hibah sebesar 788.000 uSD untuk tahap penyiapan proyek.

Di samping itu, pada tanggal 29 September 2018, PT SMI telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh (GIZ) dalam kerangka “Sustainable urban Transport Programme Indonesia” (SuTrI NaMa) dan “Indonesian Bus rapid Transit Corridor Development” (INDoBuS) terkait kerja sama di bidang transportasi berkelanjutan. SuTrI NaMa – INDoBuS merupakan program kerja sama antara GIZ dan Kementerian Perhubungan. Pada tahap implementasi penyiapan Proyek, PT SMI akan bekerja sama dengan SuTrI NaMa – INDoBuS sehingga dana hibah dari GCF akan dilengkapi dengan dana hibah dari SuTrI NaMa – INDoBuS sebesar 300.000 uSD.




192




adapun kegiatan yang akan dilakukan terkait penyiapan proyek BrT Semarang tersebut antara lain: penyusunan pra-studi kelayakan, studi kelayakan, kajian hukum dan regulasi, kajian lingkungan dan sosial, kajian gender, analisis risiko, dan stakeholder management. Kegiatan – kegiatan tersebut akan dilakukan dengan koordinasi antara PT SMI , Pemerintah Kota Semarang, GIZ, dan Kementerian Perhubungan.

Salah satu aktivitas pengembangan sektor panas bumi yang dilakukan oleh Divisi Pembiayaan Berkelanjutan adalah implementasi penugasan fasilitas Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.08/2017 pada tanggal 15 Mei 2017. Penugasan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah untuk mendukung Pemerintah dalam menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi (“WKP”) agar selanjutnya dapat dilelangkan kepada investor untuk dilakukan pengembangan atau eksploitasi. Dalam kegiatannya, Perseroan bekerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional yaitu Bank Dunia dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (“NZ-MFaT”).

Kerjasama dengan Bank Dunia ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah (grant agreement) Geothermal Energy Upstream Development Project (GEuDP) sejak 2017 dimana PT SMI mendapatkan fasilitas Clean Technology Fund (CTF) sebesar uSD 49 juta dan sebesar uSD 6,25 juta yang berasal dari dana Global Environmental Facility (GEF). Dalam hal ini, PT SMI turut memberikan dana co-financing sebesar uSD 49 juta guna mendukung program GEuDP tersebut. adapun kerjasama dengan NZ-MFaT ditandai dengan penandatanganan perjanjian kemitraan (Partnership Arrangement) dimana PT SMI mendapatkan hibah berupa bantuan teknis (technical assistance) senilai NZD 2.13 juta sejak tahun yang sama.

Bantuan teknis tersebut telah dipakai untuk menyelesaikan 5 (lima) kegiatan evaluasi untuk daerah potensi panas bumi yang baru (greenfield) yaitu: Wae Sano – Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bonjol - Provinsi Sumatera Barat, Jailolo - Provinsi Maluku utara, Bittuang – Provinsi Gorontalo, serta Nage – Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keseluruhan kegiatan evaluasi tersebut dilakukan pada tahun 2018 dan laporan hasil evaluasi awal telah dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi awal tersebut, Kementerian Keuangan di tahun 2018 telah menugaskan Perseroan untuk melakukan Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi di 2 (dua) wilayah yaitu Wae Sano dan Jailolo, melebihi target Perseroan pada tahun 2018 yakni 1 (satu) penugasan.

Sampai dengan penghujung 2018, pelaksanaan penugasan Perseroan di Wae Sano menyelesaikan banyak tahapan penting yaitu: • Terselenggaranya beberapa kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik atas aspek lingkungan, sosial,

dan pemanfaatan lahan yang melibatkan masyarakat sejak tahun 2016;

Studi dan survei geosains pendalaman aspek geologi, geofisika, geokimia sejak tahun 2016 sampai dengan 2017;• Kunjungan lapangan dengan turut mengajak masyarakat sekitar ke daerah Patuha dan Kamojang di

Jawa Barat pada tahun 2017 agar dapat mengetahui lebih dekat industri pembangkitan listrik panas bumi Penyelesaian dokumen uKL/uPL pada pertengahan tahun 2018 yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;






• Penerbitan Izin Lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kementerian ESDM selaku pemrakarsa proyek pada penghujung tahun 2018 serta fasilitasi penyelesaian proses perizinan lainnya yang diperlukan oleh pemrakarsa proyek;

• Menerbitkan paket-paket pengadaan teknis seperti pengadaan kontraktor sipil dan infrastruktur, kontraktor pengeboran, maupun kontraktor barang dan jasa lainnya; serta

• Kegiatan pra-konstruksi lainnya seperti berbagai macam survei, kajian, kunjungan lapangan, pemberkasan dan pengukuran aspek-aspek keteknisan, sosial, lingkungan, serta pemanfaatan lahan;

Perseroan berharap dukungan para pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat menciptakan dan menjaga situasi sosial yang kondusif guna memperlancar penyelesaian kegiatan pra-konstruksi yang telah dimulai agar tahapan selanjutnya dapat segera dimulai. Selanjutnya terkait pelaksanaan penugasan di Jailolo, dalam kurun 2018 Perseroan tengah mempersiapkan beberapa tahapan yaitu paket-paket pengadaan terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PT SMI tengah menjajaki kerjasama dengan Bank Dunia terkait upaya pengembangan sektor panas bumi melalui proyek Geothermal Resource Risk Mitigation Project (GrEM). Proyek GrEM adalah penyediaan fasilitas pembiayan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang panas bumi baik privat (swasta) maupun publik (BuMN). Fitur utama yaitu adanya skema pembagian risiko (partial forgiveness) untuk membantu memitigasi risiko kegagalan eksplorasi. Proyek tersebut merupakan pengembangan dari Geothermal Energy Upstream Development Project yang saat ini sedang dalam tahap implementasi oleh PT SMI.

adapun fitur fasilitas adalah sebagai berikut:• Jumlah total fasilitas uSD 500 juta, terdiri dari soft loan dan hibah dari Green Climate Fund – GCF

(uSD 100 juta), pinjaman soft loan dan hibah dari Clean Technology Fund – CTF (uSD 75 juta), dan pinjaman soft loan Bank Dunia (uSD 325 juta)

• GCF (senilai uSD 100 juta) berupa concessional loan senilai uSD 7,5juta dan reimbursable grant senilai uSD 90 juta, dan hibah Ta senilai uSD 2,5 juta

• CTF (senilai uSD 75 juta) berupa soft loan concessional loan senilai uSD 40 juta, Contingent Recovery Grant (uSD 32,5juta) dan hibah Ta (uSD 2,5 juta)

• Bank Dunia (senilai uSD 325 juta) berupa soft loan. hal ini dinyatakan Bank Dunia sebagai prasyarat untuk me-leverage komitmen dana reimbursable grant GCF serta Contingent Recovery Grant dari CTF

• Bentuk dukungan GrEM atas kegitan eksplorasi panas bumi dilakukan dengan cara mengurangi risiko kegiatan eksplorasi, yaitu dengan cara penerapan risk-sharing allocation apabila hasil suatu eksplorasi geothermal tidak feasible (tidak ekonomis) untuk dilanjutkan kedalam tahapan selanjutnya. Dalam skema ini, apabila suatu proses drilling mengalami kegagalan atau tidak menunjukan hasil yang ekonomis, maka ada sebagian porsi fasilitas yang tidak dikembalikan (forgiveness).

untuk tahun 2019, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan telah menyiapkan sejumlah program kerja, yaitu:• Penyaluran pembiayaan, mekanisme de-risking dan insentif lainnya untuk pengembangan sektor

pembangunan berkelanjutan• Pelaksanaan pengelolaan dana PISP dalam mendukung sektor panas bumi• Pemanfaatan dana-dana iklim internasional seperti dana Green Climate Fund dan dana-dana lainnya




194



Penyertaan Modal

Investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal di badan usaha yang terkait infrastruktur bertujuan untuk memperkuat aspek pendanaan dalam mendukung pelaksanaan mandat.

Perseroan melakukan pembiayaan investasi untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan investasi dilakukan dalam bentuk penyertaan saham pada anak usaha eksisting, maupun penyertaan saham di badan usaha lain yang bergerak di infrastruktur. Berikut model pembiayaan investasi yang dilakukan Perseroan:

1. Penyertaan modal pada IIFPT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Pemerintah republik Indonesia. IIF didesain sebagai Institusi keuangan non-bank swasta yang berkolaborasi dengan World Bank, asian Development Bank (aDB) serta lembaga multilateral internasional.

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Saham %

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 600.000 600.000.000.000 30,00

asian Development Bank 399.800 399.800.000.000 19,99

International Finance Corporation 399.800 399.800.000.000 19,99

DEG 302.400 302.400.000.000 15,12

SMBC 298.000 298.000.000.000 14,90

Total 2.000.000 2.000.000.000.000 100,00

Highlight Capaian Equity Investment Tahun 2018

Investasi

Rp600 miliar

Investasi

Rp62,5 miliar

Investasi

Rp2,4 triliun

Nilai Ekuitas 2018

Rp640,5 miliar

Nilai Wajar 2018

Rp77,3 miliar

Nilai Wajar 2018

Rp2,8 triliun





Penyertaan Modal

Pada tahun 2018, IIF terus mengembangkan asetnya melalui produk-produk yang bernilai tambah dan mengembangkan pipeline proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, mengembangkan jasa advisory konsultasi, mengembangkan kapasitas SDM serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses internal.

2. Penyertaan Modal PT Jasa Marga Pandaan MalangPT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) merupakan perusahaan patungan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh PT SMI bersama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PP) pada tanggal 6 Juni 2016.

No Pemegang Saham PT JPM Komposisi Kepemilikan

1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 60%

2 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 35%

3 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 5%

3. Penyertaan Modal PT Waskita Toll RoadPT SMI menjadi salah satu pemegang saham PT Waskita Toll road pada bulan Februari 2017. Total nilai penyertaan modal PT SMI pada WTr saat ini telah mencapai rp2,44 triliun dengan kepemilikan saham sebesar 11,05%. WTr merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang didirikan pada Juni 2014 yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

No Pemegang Saham PT WTR Komposisi Kepemilikan

1 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 79,88%

2 PT Taspen (Persero) 9,07%

3 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 11,05%

Total 100,00%




196



MANFAAT SOSIAL EKONOMI DARI PILAR BISNIS I - PEMBIAyAAN DAN INVESTASI

Sektor Ketenagalistrikan - Tambahan kapasitas tenaga listrik 2.884 MW

- Penerangan kepada 3,1 juta rumah atau12 juta jiwa

- Penambahan 80 kereta listrik dan revitalisasi

- 438 gerbong kereta- Peningkatan kapasitas

penumpang transportasi perkotaan menjadi 7,3 juta per tahun

Transportasi Perkotaan

Air bersih dan Irigasi - Tambahan produksi air bersih 14.140 l/s

- Kontribusi air bersih ke-pada 2 juta rumah atau 8,1 juta jiwa

- Jaringan gas alam untuk 21.000 rumah tangga

- Tambahan 31.000 bpd produksi BBM

- Peningkatan kapasitas persediaan gas 10.000 MT

Minyak & gas bumi

Jalan Tol - Jalan dan jalan tol sepan-jang 2.181 km

- 1,97 juta tenaga kerja selama masa konstruksi

- Fasilitas kesehatan bagi 720 pasien baru/tahun

- Penambahan fasilitas 1.031 tempat tidur baru


bandara dan Pelabuhan - Penambahan kapasitas 37,5 juta penumpang bandara per tahun

- Peningkatan arus barang pelabuhan menjadi 2,26 juta TEus per tahun

- Proyek 52 ribu menara telekomunikasi

- Jaringan serat optik 2.700 km di wilayah In-donesia Tengah

- Melayani 76 juta peng-guna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia

Telekomunikasi





Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi perseroan menyediakan solusi komprehensif mulai dari penyiapan dokumen proyek sampai kepada pendampingan proses eksekusi pendanaan.

Segmen Bisnis Pilar II




198



Dari 13 Mandat Jasa Konsultasi, 6 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Perseroan menerima 13 mandat Jasa Konsultasi sepanjang tahun 2018. Enam di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II, Proyek Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (SMF), Proyek Pelabuhan Patimban, dan Proyek Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Inovasi Skema Pembiayaan PT SMI juga terus berinovasi untuk merancang skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif sehingga mampu mengoptimalkan penghimpunan dana dari berbagai sumber, seperti pada Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dimana PT SMI berperan sebagai penasihat keuangan ITDC terkait pembiayaan yang akan diberikan oleh lembaga multilateral, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Ringkasan

Kegiatan Jasa Konsultasi Sesuai dengan SDGs Contoh dalam proyek Bandara Kertajati di Majalengka dimana PT SMI berperan sebagai Mandated Lead Arranger yang sesuai dengan tujuan ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Jasa konsultasi

BANDARA KERTAJATI

Lokasi Majalengka, Jawa baratPeran dalam ProyekBerperan sebagai Mandated Lead arranger

RP 261,4 triliun TOTAL NILAI PROyEK DI TAHUN 2018

10 MANDAT SELESAI

3 MANDAT ON PROGRESS





Jasa Konsultasiadvisory

Pilar bisnis jasa Konsultasi berperan sebagai enabler percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jasa Konsultasi yang disediakan oleh PT SMI mencakup end-to-end services, dimulai dari tahap penyiapan dokumen proyek, pendampingan proses transaksi, hingga pendampingan proses eksekusi pendanaan demi tercapainya financial close. rincian proses yang diberikan Jasa Konsultasi sebagai berikut:

Project Transaction

Financial Close

Project DocumentationTahap

Peran DJK

Proyek

Sektor

Menyiapkan dokumentasi dan struktur proyek untuk dibawa ke fase transaksi seperti Model Keuangan, Feasibility Study, Bidding Documents, Project Info Memo, serta perencana bisnis perusahaan

• KEK Mandalika• PLTu Batu Bara Cilegon• Pelabuhan Marunda• Pelabuhan Batu ampar• Pelabuhan Penajam • Jalan Tol Trans Sumatera

Tahap II

• Telekomunikasi• Jalan Tol• Pelabuhan• Ketenagalistrikan• Kawasan• Konstruksi

• Bertindak sebagai arranger dalam penghimpunan pendanaan dari sisi hutang dan ekuitas yang melibatkan Lembaga keuangan lainnya (MDB/ Non MDB)

• Jalan Layang Jakarta - Cikampek

• PLTMh Tunggang• KEK Mandalika

• Jalan Tol• Pelabuhan• Ketenagalistrikan• Kawasan

• Mendampingi klien dalam rangka melakukan persiapan penggalangan dana baik dari sisi ekuitas maupun hutang.

• Mendampingi klien dalam melakukan proses bidding/M&A dalam mencari mitra strategis

• Satelit Multifungsi• Pelabuhan Patimban• Proyek KPBu - aP

UnsolicitedJembatan

• Telekomunikasi• Jalan Tol• Pelabuhan• Ketenagalistrikan• Kawasan• Konstruksi




200



Jasa Konsultasi

Layanan Jasa Konsultasi yang diberikan oleh PT SMI terdiri dari:• Jasa Konsultasi Investasi• Jasa Konsultasi Keuangan• Jasa Penghimpunan Dana

Dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya, Jasa Konsultasi memiliki strategi sebagai berikut:• Meningkatkan pengetahuan dan wawasan infrastruktur di sektor yang menjadi fokus yaitu

transportasi, energi dan utilitas.• Berbagi dan transfer pengetahuan tentang infrastruktur.• Meningkatkan proyek advisory services linked to financing, terutama kegiatan sindikasi• Meningkatkan kegiataan arranging pendanaan proyek melalui instrumen alternatif.• Meningkatkan kegiatan Co-Advisory dengan Perusahaan Manajemen Investasi dan/atau Perusahaan

Sekuritas.• Menjalian sinergi BuMN terutama yang terkait dengan penugasan infrastruktur.• Terlibat mengerjakan proyek yang menjadi fokus pemerintah seperti 10 Destinasi Pariwisata. • Berpartisipasi dalam proyek non-penugasan/ PDF dengan skema KPBu.

PT SMI melalui pilar bisnis Jasa Konsultasi terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur baik yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN. untuk mewujudkan rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi yang cukup besar, PT SMI juga terus berinovasi untuk merancang skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif sehingga mampu mengoptimalkan penghimpunan dana dari berbagai sumber.

Implementasi strategi terlaksana dengan baik dimana PT SMI mendapatkan beberapa mandat jasa konsultasi baru. Selama tahun 2018, PT SMI

mencatatkan 13 mandat jasa konsultasi dengan total nilai proyek yang ditangani sebesar Rp261,4 triliun.

Mandat tersebut terbagi menjadi 4 mandat Jasa Konsultasi Investasi, 5 Mandat Jasa Konsultasi Keuangan, dan 4 Mandat Jasa Penghimpunan Dana. Berikut rincian mandat jasa konsultasi:





Jasa Konsultasi

• Pendampingan transaksi Satelit

Multifungsi Pemerintah (SMF)

• Penyusunan rencana Jangka

Panjang Perusahaan PT Krakatau

Daya Listrik

• Perencanaan Keuangan

Pengembangan Pelabuhan

Batu ampar, Batam PT Pelindo I

(Persero)

• Pendampingan Tahap Penetapan

Pemrakarsa terkait inisiatif Proyek

KPBu PT adhi Karya (Persero) Tbk

• review Model Keuangan

dan Penyusunan Information

Memorandum Proyej KEK

Mandalika PT Pengembangan

Parwisata Indonesia

• Penasihat Keuangan Proyek

Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II

(Persero)

• Bid Preparation Advisory untuk

Seleksi Mitra Strategis PT Pelindo

II (Persero) Proyek Pelabuhan

Patimban

• review Model Keuangan

Low-Deck Berth Development

Plan terkait konsesi Pelabuhan

Marunda PT Pelabuhan Tegar

Indonesia

• Pemutakhiran Kajam Konsesi

Pelabuhan Penajam PT Pelabuhan

Penajam Banua Taka (astra Grup)

• Mandated Lead Arranger (MLa)

Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek

II (Elevated) PT Jasamarga Jalan

Layang Cikampek

• Financial Advisor Pendampingan

Eksekusi Proses Pendanaan

Proyek Pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

PT Pengembangan Pariwisata

Indonesia (ITDC)

• Financial Advisor Penghimpunan

Dana Proyek Pembangkit Listrik

Tenaga uap (PLTu) Batubara

1x150MW PT Krakatau Daya

Listrik

• Financing Arranger Proyek

Pembangkit Listrik Tenaga

Minihidro (PLTMh) Tunggang

3x3.33 MW PT Mega hydro

Energi

Mandat Jasa Konsultasi Keuangan Mandat Jasa Penghimpunan

dana4 Mandat Jasa Konsultasi Investasi 5 4

JUMLAH MANDAT JASA KONSULTASI TAHUN 2018BERDASARKAN SEKTOR

Telekomunikasi

Jalan & Jembatan

Ketenagalistrikan

Pelabuhan

Kawasan

1

2

3

3

4




202



Jasa Konsultasi

Kawasan

Ketenagalistrika

Jalan & Jembatan

Telekomunikasi

Pelabuhan

KOMPOSISI MANDAT JASA KONSULTASI TAHUN 2018

2,3%

88,1%

2,3%3,6%

3,7%

Dari total 13 mandat tersebut, 6 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II, Proyek Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung, Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (SMF), Proyek Pelabuhan Patimban, dan Proyek Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Berikut peran Jasa Konsultasi PT SMI dalam proyek PSN tersebut:

1. Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated Perseroan diberikan mandat oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek sebagai mandated lead arranger (MLa) untuk pendanaan Tol Jakarta Cikampek II (elevated). Proyek dengan panjang sekitar 36,4 km dengan total nilai investasi sekitar rp 16,2 triliun ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

2. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Tahap IIDalam proyek ini, Perseroan berperan sebagai





Jasa Konsultasi

penasihat keuangan PT hutama Karya untuk pembiayaan proyek dengan menggunakan skema Contractor Pre-Financing (CPF).

3. Proyek Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung Perseroan berperan sebagai penasihat keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melakukan reviu atas kajian kelayakan yang dilakukan sebelumnya.

4. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah Perseroan mendapat mandat sebagai Lead Transaction Advisor Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (SMF) yang berperan untuk mengawal pelaksanaan proyek mulai dari penyusunan Final Business Case penyiapan dokumentasi lelang sampai fase transaksi (lelang) dalam rangka mencari investor atau Badan usaha Pelaksana (BuP). Sesuai dengan perencanaan, Proyek SMF akan mulai dibangun pada pertengahan tahun 2019 dan diluncurkan pada akhir tahun 2022.

5. Proyek Pelabuhan Patimban Perseroan berperan sebagai Konsultan Pendamping Seleksi Mitra Kerjasama Pengoperasian Terminal di Pelabuhan Patimban dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II). Perseroan berperan mendampingi Manajemen Pelindo II dalam rangka menyeleksi calon mitra kerjasama yang berasal dari nasional maupun internasional untuk selanjutnya bersama-sama menawarkan proposal ke Kementerian Perhubungan.

6. Proyek Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Perseroan berperan sebagai penasihat keuangan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC terkait peninjauan model keuangan

dan pembuatan indikatif Project Information Memorandum untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

untuk tahun 2019, PT SMI melalui Jasa Konsultasi telah menetapkan sejumlah target yang akan dicapai antara lain meningkatkan kegiatan jasa konsultasi yang memiliki korelasi dengan kegiatan pembiayaan, terutama sindikasi; mengembangkan kegiatan penghimpunan dana pembiayaan proyek melalui investasi alternatif; dan meningkatkan efek pengganda dari proyek-proyek infrastruktur yang didukung Perseroan.

Dalam upaya mencapai target dan tujuan pada tahun depan tersebut, PT SMI memiliki strategi yaitu meningkatkan skill-set dan spesialisasi sektor infrastruktur utama, memperkuat inovasi produk, dan keterlibatan dalam proyek-proyek yang strategis.




204



Jasa Konsultasi

MANFAAT SOSIAL DAN EKONOMI PROyEK TERPILIH PILAR BISNIS II – JASA KONSULTASIProyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated • Mengurangi kemacetan di ruas

Jalan Tol Jakarta – Cikampek • Memperlancar arus mudik

tahun 2019 saat jalan tol ini ditargetkan dapat beroperasi fungsional dengan progress mencapai 85%-90%

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II • Menstimulasi perekonomian

Pulau Sumatera, terutama di masa konstruksi jalan tol karena pembangunan jalan tol banyak memakai sumber daya lokal

• Menyerap ±573.000 tenaga kerja per tahun dengan estimasi efek pengganda sebesar 2.32 kali

• Meningkatkan konektivitas jaringan di Pulau Sumatera yang akan berdampak pada turunnya biaya logistik

Proyek Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung • Melayani 600.000 TEus

per tahun pada fase 1 dan 13.000.000 TEus per tahun pada fase ultimate sehingga menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera

• Menangkap potensi pasar di perairan Selat Malaka yang dapat mencapai 100 juta TEus per tahun

• Menjadi hub bongkar muat barang untuk pasar domestik dari kapal-kapal bertonase besar

• Mendukung program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintah





Jasa Konsultasi

Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (SMF) • Meningkatnya konektivitas

di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) termasuk daerah yang belum dapat terlayani oleh jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa ring

• Menjangkau 149.400 titik layanan publik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

• Menghemat anggaran Pemerintah atas penyewaan transponder pihak swasta sampai dengan rp 3 triliun per tahun

• Menghemat anggaran operasional Pemerintah sampai dengan rp800 miliar per tahun melalui penerapan e-pemerintahan, e-pendidikan, dan e-kesehatan

Proyek Pelabuhan Patimban • Melayani 7.5 juta TEus kontainer

per tahun dan 600.000 kendaraan utuh (CBu).

• Meningkatkan kelancaran distribusi barang terutama untuk industri otomotif yang terletak di daerah Cikarang dan Karawang

Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika • Menyerap ± 58.000 tenaga

kerja langsung di propinsi Nusa Tenggara Barat

• Meningkatkan pendapatan daerah Nusa Tenggara Barat melalui pertumbuhan di sektor pariwisata, logistik, kesenian lokal, dan sebagainya

• Mewujudkan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan adanya sistem pengolahan air dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis dan pembangkit listrik bertenaga surya




206



Jasa Konsultasi

Pembangunan Infrastruktur Satelit (Telekomunikasi) sesuai dengan tujuan Sdgs:- Tujuan ke-8, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja


- Tujuan ke-9, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan sesuai dengan tujuan Sdgs:- Tujuan ke-8, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja


- Tujuan ke-9, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

- Tujuan ke-10, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

Pembangunan Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan tujuan Sdgs:- Tujuan ke-1, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia

- Tujuan ke-8, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

- Tujuan ke-9, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi





Pada tahun 2018, portofolio pembiayaan Perseroan berdasarkan jenis

produk pembiayaan, sebagian besar atau 72,90% berasal dari kredit investasi. Selain itu, portfolio pembiayaan terdiri dari kredit modal kerja, dana talangan, pinjaman subordinasi dan pembiayaan promotor, penyertaan modal, pembiayaan syariah.

Pada tahun 2018, portofolio pembiayaan Perseroan berdasarkan jenis produk pembiayaan, sebagian besar atau 72,90% berasal dari kredit investasi. Selain itu, portfolio pembiayaan terdiri dari kredit modal kerja, dana talangan, pinjaman subordinasi dan pembiayaan promotor, penyertaan modal, pembiayaan syariah.

Jasa KonsultasiadvisoryPengembangan Proyek

Segmen Bisnis Pilar III

Perseroan semakin dipercaya untuk penyiapan proyek KPbU di tahun 2018. Selain itu Perseroan berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk program pendampingan kepada Pemerintah daerah.

PENUGASAN PROyEK KPBU




208



Ringkasan

Pengembangan ProyekMandat:a. Penyiapan dan transaksi Proyek KPBu b. Penyiapan Proyek Non-KPBu

Proyek Strategis Nasional

Proyek Regional daerah

Proyek Energi baru Terbaru-kan

Rp35,6 triliun Nilai Proyek KPBu

11 Proyek KPBu

2 Linking to FinanceBersama CDIa 9 Kegiatan

Capacity Building

8 KegiatanSosialisasi & FGD

6 Proyek melaluirIDF-PDF

ruang Lingkup: • Pasar• Penyediaan air Minum• rumah Sakit• Transportasi

• Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU- Kereta api Bandara ShIa- Pala Paring (Barat Tengah Timur) - SPaM umbulan- SPaM Bandar Lampung- SPaM Kota Pekanbaru

SPaM Semarang Barat- rSuD Krian LrT dan BrT Kota Medan

rSuD Pirngadi Kota Medam - rS PTN universitas Sumratulangi- Bandara hang Dadim - PJu Kota Surakarta

• Linking to Finance Bersama (Cities Development Initiatives for Asia) CDIA - Pendampingan Penyiapan Proyek SPaM

Sepaku Balikpapan- Pendampingan Penyiapan Proyek SPaM

Singkawang Selatan

• Capacity Building• Sosialisasi & Focus Group Discussion

(FGD)

• Proyek melalui Regional Infrastructure Development Fund – Project Development Facility (RIDF-PDF)- Jalan Jembatan Kab. Kepahiang- rSuD Sulawesi utara - rSuD Khusus Mata Sulawesi utara - Pembangunan Pasar Tradisional Modern Kota Banjarbaru - rSuD Kabupaten Kapuas hulu- Jalan utama Kota Bengkulu





Pengembangan Proyek

Pendampingan Kementerian/Lembaga dan Daerah

Pendampingan Pemda melalui Regional Infrastructure Development Fund – (RIDF-PDF) untuk penyusunan detailed engineering design dan dokumen kajian lingkungan untuk berbagai proyek seperti RSUD Provinsi Sulawesi Utara, RS Mata Provinsi Sulawesi Utara dan Proyek Pasar Tradisional Modern. Total nilai proyek yang telah mendapatkan fasilitas ini adalah sebesar Rp800 miliar.

Pendampingan Pemda melalui kolaborasi dengan Cities Development for Asia (CDIA) untuk penyusunan prastudi kelayakan proyek SPAM di Kota Balikpapan dan di Kota Singkawang dengan nilai total kedua proyek mencapai Rp1,6 triliun.

Pendampingan instansi pemerintah pusat dilakukan pada Badan Pengatur Jalan Tol dengan memanfaatkan technical assistance dari Asian Development Bank (ADB).

Segmen bisnis Pengembangan Proyek menjadi enabler dalam percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBu). Skema ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Perpres Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Perpres disebutkan pelaksanaan KPBu dilakukan berdasarkan prinsip Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan Pengelolaan risiko, Efektif, dan Efisien. adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dalam KPBu adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial.

Skema KPBu salah satunya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta di tengah keterbatasan anggaran negara. Keterlibatan Perseroan untuk mendorong pengembangan proyek KPBu yang bankable, layak secara keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/KMK.01/2011 Tahun 2011 untuk melaksanakan fasilitas penyiapan Proyek KPBu Kereta api Bandara Soekarno hatta dan SPaM umbulan.




210



Pengembangan Proyek

Pada tahun 2018, Pengembangan Proyek terus mengalami perluasan cakupan ruang lingkup dengan semakin bertambahnya penugasan penyiapan proyek KPBu dari Kementerian Keuangan baik dari segi sektor maupun sebaran letak geografis, kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, dan semakin berkembangnya skema pendanaan untuk kegiatan capacity building. Dengan perkembangan tersebut diharapkan Perseroan dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada pemerintah agar proyek yang disiapkan lebih cepat untuk terealisir. Dalam jangka panjang, diharapkan terjadi alih pengetahuan atas good practices terkait kegiatan penyiapan proyek sehingga pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah dapat memperbaiki praktik manajemen proyek infrastruktur yang menjadi kewenangannya.

Proyek-proyek Prioritas/Strategis

Nasional

Proyek-proyek Energi Baru Terbarukan

Proyek-proyek Regional Daerah

Pengembangan ProyekProject development

Fasilitas Pengembangan Proyek

BAGAN PRODUK PENGEMBANGAN PROyEK

Produk Pengembangan Proyek sebagai “Enabler” Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Lingkup Kegiatan

Jenis Proyek

�Peningkatan kualitas paket investasi proyek infrastruktur yang akan ditawarkan/dibiayai �Koordinasi aspek keahlian dalam penyiapan proyek (project management office) �Pendampingan dalam peningkatan standar tata kelola dan eksekusi proyek �Pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan proyek (stakeholder management)





Pilar Bisnis Pengembangan Proyek mendukung Perseroan dalam menjalankan mandatnya melalui 4 sektor yaitu Penugasan proyek KPBu, penugasan proyek non KPBu, pendampingan Kementerian/Lembaga dan Daerah serta capacity building.

1. Penugasan Proyek KPbUBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.11/2016 (dan perubahannya), PT SMI melaksanakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi Proyek KPBu. Lingkup penugasannya meliputi penyusunan kajian akhir prastudi kelayakan, pendampingan pelaksanaan pengadaan Badan usaha hingga financial close. Melalui penugasan proyek KPBu, Perseroan berperan aktif untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, strategis nasional, dan daerah.

2. Penugasan Proyek Non KPbUPerseroan juga turut berperan aktif untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema non-KPBu. Pada tahun 2018, tidak ada penugasan proyek Non KPBu yang dijalankan oleh PT SMI.

3. Pendampingan Kementerian/Lembaga dan daerah Pendampingan dilakukan dengan memberikan technical assistance kepada Kementerian/ Lembaga dan Daerah dalam menyusun kebijakan terkait penerapan skema KPBu maupun penyusunan kajian studi kelayakan proyek.

4. Capacity Building Kegiatan capacity building bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan para pemangku kepentingan lain seperti Pemda, badan usaha dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Pengembangan Proyek




212



Penugasan Dan Pendampingan Pengembangan Proyek

PELAKSANAAN MANDAT SEBAGAI KATALIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPengembangan Proyek Desember 2018

Mandat Pengembangan Proyek KPbU

Capacity building

Pendampingan Pemerintah Pusat dan daerah

• SPaM Bandar Lampung• SPaM Kota Pekanbaru• SPaM Semarang Barat• rSuD Krian• LrT & BrT Kota Medan • rSuD Pirngadi Kota Medan• rSPTN universitas Sam ratulangi (2018)• Bandara hang Nadim (2018)• PJu Kota Surakarta (2018) • Pemkab Sidoarjo

• Pemkot Medan• Linking to Finance bekerjasama dengan CDIa

• rIDF – PDF• CDIa• Technical assistance dari aDB

PENUGASAN PROyEK KPBU yANG BERLANGSUNG DI TAHUN 2018 Pembahasan proyek dibawah penugasan KPBu sebagai berikut:a. Proyek KPBu SPaM Kota Bandar Lampung merupakan proyek pertama setelah terbitnya PP Nomor

122 Tahun 2015 yang bertujuan untuk menambah layanan bagi 300.000 penduduk Kota Bandar Lampung dengan tambahan kapasitas produksi sebanyak 750 liter/detik. Proyek yang pernah mengalami gagal lelang di tahun 2015 ini mulai mendapatkan keterlibatan Perseroan dalam penyiapan proyek sejak tahun 2016 dan pada tanggal 13 agustus 2018 telah mencapai tahap financial close yang kemudian dilanjutkan dengan konstruksi.

b. Proyek KPBu SPaM Kota Pekanbaru merupakan proyek SPaM pertama di Indonesia dengan menggabungkan skema bundling, yaitu Rehabilitation-Operate-Transfer (roT) dan Build-Operate-Transfer+ (BoT+). Proyek yang disiapkan oleh Perseroan sejak tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air minum untuk 48.000 sambungan rumah baru yang mencakup 240.000 jiwa pada 7 kecamatan di Kota Pekanbaru dengan kapasitas produksi yang akan ditingkatkan menjadi 750 liter/detik.

c. Proyek KPBu SPaM Kota Semarang Barat merupakan proyek yang ditujukan untuk menambah layanan untuk 350.000 penduduk Kota Semarang dengan tambahan kapasitas produksi sebanyak 1.000 liter/detik. Proyek yang mulai disiapkan oleh Perseroan sejak tahun 2017 ini telah menyelesaikan proses lelang pada pertengahan tahun 2018 dan terdapat 7 konsorsium perusahaan internasional yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Proyek ini merupakan salah satu showcase dalam IMF-World Bank annual Meeting di Bali, dan pada 23 November 2018 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian KPBu antara PT air Semarang Barat sebagai Badan usaha Pelaksana (“BuP”) dengan Pjs Direktur utama PDaM Tirta Moedal Kota Semarang dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) Proyek KPBu SPaM Semarang Barat.





d. Proyek KPBu rSuD Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan proyek KPBu sektor kesehatan pertama di Indonesia. Proyek pembangunan rSuD Tipe C ini ditujukan untuk menyediakan 191 tempat tidur (termasuk rawat intensif) dengan fasilitas pelayanan kesehatan unggulan Traumatology Center. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi proyeksi permintaan rumah sakit diantaranya 180 kunjungan rawat jalan per hari, 9.133 pasien rawat inap dan intensif. Proyek ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi penyediaan pelayanan kesehatan di wilayah Barat Sidoarjo dan diharapkan dapat meningkatkan standar rumah sakit pemerintah dalam upaya pencapaian Road Map Universal Health Coverage 2019. Proyek yang disiapkan oleh Perseroan sejak 2017 ini juga mendorong diterbitkannya regulasi tentang proyek KPBu di sektor kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018.

e. Proyek KPBu Transportasi Kota Medan merupakan proyek KPBu di sektor transportasi perkotaan pertama di Indonesia dan mendorong collaborative financing scheme antara pemerintah pusat dan daerah yang dicanangkan melalui National Urban Transport Support Program (NuTSP). Proyek ini mulai disiapkan oleh Perseroan sejak tahun 2017 dan terdiri dari Light Rail Transit (LrT) sepanjang 17,4 km dan Bus Rapid Transit (BrT) sepanjang 18,3 km yang ditargetkan dapat melayani 162 juta riderships di tahun 2054 dengan estimasi nilai proyek sebesar rp13,4 Triliun. Perseroan berperan sebagai enabler dan membantu unlocking regulasi yang dibutuhkan agar collaborative financing scheme melalui NuTSP sehingga dapat mendorong terbangunnya sistem transportasi perkotaan dengan biaya proyek yang sangat besar.

Lokasi ProyekProfil Proyek

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

PDaM Tirta Moedal Kota Semarang

Kategori Proyek Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas Nasional

Sektor Penyediaan Fasilitas air Minum

Kapasitas Air 1.000 Liter per detik

Konsumsi 10 tahun hingga mencapai konsumsi penuh. rata-rata sambungan baru per tahun yaitu +/- 7.900 sambungan (termasuk switching)

Periode Konsesi 25 Tahun

Cakupan Area Pelayanan

Tugu Ngaliyan dan Semarang Barat (dibagi dalam 5 zona pelayanan PDaM)

Sumber Air Bendugan Jatibarang (Sungai Kreo)

Indikasi Modalitas Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBu) dalam skema BoT dengan Viability Gap Fund (VGF)

Indikasi CAPEX • Total Biaya Investasi : rp1,19 triliun

• Porsi Capex Badan usaha : rp458,5 miliar

Indikasi Keterlibatan PT SMI

• Penyiapan Proyek dan Pendampingan transaksi

• Capacity Building (bersama dengan KPPIP dan PII)

gambar Profil Proyek KPbU SPAM Semarang barat




214



f. Proyek KPBu rSuD dr. Pirngadi Kota Medan merupakan merupakan proyek KPBu rSuD brownfield pertama di Indonesia yang disiapkan oleh Perseroan sejak tahun 2017 dan berkolaborasi dengan JICa. ruang lingkup JICa dalam proyek ini adalah memberikan hibah berupa konsultan untuk pemutakhiran Outline Business Case. Proyek ini ditujukan untuk menambah 117 tempat tidur dan merehabilitasi 436 tempat tidur existing agar dapat melayani 1.500 kunjungan rawat jalan per hari dan 21.400 rawat inap per tahun. Proyek ini ditujukan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan di Kota Medan dan sekitarnya dengan penyediaan layanan unggulan Pusat onkologi.

g. Proyek KPBu rSPTN universitas Sam ratulangi merupakan proyek KPBu pertama di sektor kesehatan & pendidikan tinggi di Indonesia sehingga tidak hanya memberikan fungsi pelayanan kesehatan, namun juga fungsi pendidikan terutama untuk pembelajaran praktik dan pusat riset. Proyek yang disiapkan oleh Perseroan sejak 2018 ini didesain sebagai rumah sakit tipe B yang pada masa awal operasi akan dioperasikan sebagai rumah sakit tipe C dan akan menyediakan tambahan 200 tempat. Proyek ini ditujukan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan di Kota Manado dan sekitarnya.

h. Proyek KPBu Bandara hang Nadim Batam merupakan proyek bandar udara pertama di Indonesia yang menggunakan skema KPBu. Proyek yang disiapkan oleh Perusahaan sejak tahun 2018 ini bertujuan untuk mengatasi masalah over capacity yang terjadi saat ini pada Bandara hang Nadim dan untuk mendukung konsep Logistics Aerocity dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya saing nasional yang memangkas biaya supply chain sehubungan dengan status Kawasan Free Trade Zone Batam sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Proyek ini memiliki salah satu timeline yang agresif dengan tahapan Prakualifikasi diitargetkan dapat terlaksana pada akhir Desember 2018.






i. Proyek KPBu Penerangan Jalan umum Kota Surakarta adalah proyek sektor konservasi energi pertama di Indonesia yang menggunakan skema KPBu. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan layanan penerangan jalan sesuai Standar Nasional Indonesia (“SNI”), peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi listrik perkotaan, dan efisiensi penggunaan aPBD Kota Surakarta untuk layanan penerangan jalan. ruang lingkup proyek ini mencakup pemasangan sejumlah ± 31.000 titik lampu yang hemat energi pada sepanjang ± 975 km jalan di Kota Surakarta serta pemeliharaan sistem penerangan jalan selama masa konsesi. Perseroan mendapatkan penugasan untuk pelaksanaan fasilitasi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi proyek sejak Desember 2018.

Pembangunan Infrastruktur SPAM sesuai dengan tujuan Sdgs:Tujuan ke-6, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

Pembangunan Infrastruktur RSUd sesuai dengan tujuan Sdgs:Tujuan ke-3, Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

Pembangunan Infrastruktur bandara sesuai dengan tujuan Sdgs:Tujuan ke-9, Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.





216



PENDAMPINGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

a. Pendampingan pemerintah daerah melalui Regional Infrastructure Development Fund – Project Development Facility sepanjang tahun 2018 telah dilakukan oleh Perseroan untuk penyusunan detailed engineering design dan dokumen kajian lingkungan untuk berbagai proyek seperti rSuD Provinsi Sulawesi utara dengan kapasitas 400 tempat tidur, rS Mata Provinsi Sulawesi utara dengan kapasitas 50 tempat tidur dan Proyek Pasar Tradisional Modern yang akan menampung 819 pedagang. Total nilai proyek yang telah mendapatkan fasilitas ini adalah sebesar rp800 miliar. Pelaksanaan pendampingan ini dibiayai oleh hibah dari SECo – Swiss yang dikelola oleh Bank Dunia dengan anggaran total sebanyak uSD3 juta.

b. Pendampingan pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan Cities Development for Asia (CDIa) sepanjang tahun 2018 telah dilakukan oleh Perseroan untuk penyusunan prastudi kelayakan proyek SPaM di Kota Balikpapan dengan kapasitas 390 liter/detik untuk tambahan 40.000 sambungan rumah dan di Kota Singkawang dengan kapasitas 170 liter/detik untuk tambahan 16,000 sambungan rumah dengan niali total kedua proyek mencapai rp1,6 Triliun. Kegiatan pendampingan dengan anggaran sekitar uSD500 ribu ini dibiayai oleh CDIa yang merupakan sebuah trust fund yang dikelola asian Development Bank. Kegiatan pendampingan ini juga disertai dengan capacity development yang dibiayai oleh asian Development Bank untuk para pegawai PDaM di kedua kota melalui program Water Operator Partnership yang merupakan program mentoring dengan operator air minum di Filipina.

c. Pendampingan instansi pemerintah pusat dilakukan pada Badan Pengatur Jalan Tol dengan memanfaatkan technical assistance dari asian Development Bank. ruang lingkup kegiatan ini berupa rapid assessment atas Jembatan Tol Suramadu yang menyimpulkan bahwa bahwa tidak terdapat kendala teknis yang signifikan dari sisi kualitas jembatan.






cAPAcITy BUILDING

Sosialisasi dan Pengembangan KapasitasSelama tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai acara capacity development dan tercatat tercatat lebih dari 50 pemerintah daerah dari Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur berpartisipasi dalam kegiatan ini. Beberapa kegiatan capacity development dilakukan secara khusus untuk 1 pemerintah daerah yang terkait dengan 1 proyek KPBu tertentu seperti Pemkab Sidoarjo dan Pemkot Medan.

Format lain kegiatan ini adalah dengan berupa serangkaian kegiatan yang terdiri dari project screening, project consultation, dan project selection yang disebut Linking to Finance melalui kolaborasi bersama CDIa. Dengan pola seperti ini, diharapkan peserta dari pemerintah dapat lebih fokus untuk mengeksekusi project mulai dari konsep sampai dengan tahap implementasi. Dalam kegiatan ini, Perseroan bertindak selaku implementing agency atas dana yang dititipkan oleh CDIa melalui GIZ sehingga diharapkan ke depan hal ini dapat dijadikan percontohan untuk memobilisasi dana-dana yang berasal dari lembaga internasional untuk dikelola oleh Perseroan terkait dengan pelaksanaan capacity building.

Berikut kegiatan Capacity Building yang dilakukan PT SMI sepanjang tahun 2018:• Capacity Building Proyek KPBu rSuD dr. Pirngadi Medan• Capacity Building Proyek KPBu rSuD Krian• Linking to Finance Workshop Series: Public Investment & Project Screening• Linking to Finance Workshop Series: Public Investment & Project Screening Batch I• Linking to Finance Workshop Series: Public Investment & Project Screening Batch II• Capacity Building Proyek KPBu Transportasi Medan• 3 Sesi one-on-one Linking to Finance Workshop Series• Capacity Building Financing Infrastructure Projects• Linking to Finance Workshop Series: Project Selection





218



Manfaat Sosial dan Ekonomi dariPilar Bisnis III-Pengembangan Proyek

Penugasan Pemerintah

Transportasi

Bandara

Rumah Sakit

Pendampingan Melalui Kerjasama dengan Donor (CDIA & PDF RIDF)

�Proyek KPBu SPaM Kota Bandar Lampung menambah layanan bagi 300.000 penduduk Kota Bandar Lampung dengan tambahan kapasitas produksi sebanyak 750 liter/detik. �Proyek KPBu SPaM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pelayanan air minum untuk 48.000 sambungan rumah baru yang mencakup 240.000 jiwa pada 7 kecamatan di Kota Pekanbaru dengan kapasitas produksi yang akan ditingkatkan menjadi 750 liter/detik. �Proyek KPBu SPaM Kota Semarang Barat dapat menambah layanan untuk 350.000 penduduk Kota Semarang dengan tambahan kapasitas produksi sebanyak 1.000 liter/detik.

Rumah Sakit dan Pasar Tradisional• Penyusunan detailed engineering design dan dokumen

kajian lingkungan untuk berbagai proyek seperti RSUd Provinsi Sulawesi utara dengan kapasitas 400 tempat tidur, rS Mata Provinsi Sulawesi utara dengan kapasitas 50 tempat tidur dan Proyek Pasar Tradisional Modern yang akan menampung 819 pedagang. Total nilai proyek yang telah mendapatkan fasilitas ini adalah sebesar rp800 miliar.

• Penyusunan prastudi kelayakan proyek SPaM di Kota Balikpapan dengan kapasitas 390 liter/detik untuk tambahan 40.000 sambungan rumah dan di Kota Singkawang dengan kapasitas 170 liter/detik untuk tambahan 16,000 sambungan rumah dengan niali total kedua proyek mencapai Rp1,6 triliun.

Proyek KPBu Transportasi Kota Medan yang terdiri dari Light Rail Transit (LrT) sepanjang 17,4 km dan Bus Rapid Transit (BrT) sepanjang 18,3 km yang ditargetkan dapat melayani 162 juta riderships di tahun 2054 dengan estimasi nilai proyek sebesar rp13,4 triliun.

Bandara hang Nadim Batam dapat mengatasi masalah over capacity dan untuk mendukung konsep Logistics Aerocity yang memangkas biaya supply chain.

� Proyek KPBu rSuD Krian Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat menampung 180 kunjungan rawat jalan per hari, 9.133 pasien rawat inap dan intensif.

� Proyek KPBu rSuD dr. Pirngadi Kota Medan ditujukan untuk menambah 117 tempat tidur dan merehabilitasi 436 tempat tidur existing agar dapat melayani 1.500 kunjungan rawat jalan per hari dan 21.400 rawat inap pertahun.

� Proyek KPBu rSPTN universitas Sam ratulangi didesain sebagai rumah sakit tipe B yang pada masa awal operasi akan dioperasikan sebagai rumah sakit tipe C dan akan menyediakan tambahan 200 tempat tidur.





Pada tahun 2018, portofolio pembiayaan Perseroan berdasarkan jenis

produk pembiayaan, sebagian besar atau 72,90% berasal dari kredit investasi. Selain itu, portfolio pembiayaan terdiri dari kredit modal kerja, dana talangan, pinjaman subordinasi dan pembiayaan promotor, penyertaan modal, pembiayaan syariah.

Pada tahun 2018, portofolio pembiayaan Perseroan berdasarkan jenis produk pembiayaan, sebagian besar atau 72,90% berasal dari kredit investasi. Selain itu, portfolio pembiayaan terdiri dari kredit modal kerja, dana talangan, pinjaman subordinasi dan pembiayaan promotor, penyertaan modal, pembiayaan syariah.

Jasa Konsultasiadvisory

Kerjasama strategisdan Pengembangan Usaha

Mengelola platform SDG Indonesia one dengan perolehan dukungan dana sebesar uSD2,3 miliar

Mengelola platform Sdg Indonesia One dengan

perolehan dukungan pendanaan sebesar USd2,3 miliar




220



PENGEMBANGAN BISNISPT SMI sangat mendukung agenda Pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dukungan yang diberikan Perseroan dilakukan melalui kontribusi pada sektor pendukung SDGs, antara lain energi, air, sanitasi, dan sektor energi baru dan terbarukan serta energi efisiensi.

Sejak tahun 2017, Perseroan telah meresmikan operasionalisasi Divisi Pembiayaan Berkelanjutan. Divisi ini menjalankan mandat meningkatkan peran Perseroan dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung penanganan masalah lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan dampak pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan perwujudan pembangunan rendah karbon. Lebih dari itu, sejak oktober 2018, Perseroan diberi mandat oleh Kementerian Keuangan untuk membentuk dan mengelola SDG Indonesia one.

Ringkasan

Implementing Agency bagi platform SDG Indonesia One

Kesiapan PT SMI bertransformasi menjadi LPPI

telah mendapatkan komitmen pendanaan senilai USD 2.3 miliar pada saat peluncurannya.

Peluncuran InfraLibinfralib.ptsmi.co.id





SDG INDONESIA ONESDG Indonesia one adalah platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Pendanaan yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber, antara lain privat, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor.

Platform ini menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek, fasilitas mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan, dan fasilitas investasi. Fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti mobilisasi dan koordinasi peran mitra Pemerintah; peningkatan akses ke sumber pendanaan; dan mengurangi beban fiskal Pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs.

Sementara mitra Perseroan akan mendapatkan sejumlah manfaat di antaranya memperoleh akses dalam meraih peluang pasar di Indonesia; melakukan mitigasi dan mempercepat pelaksanaan dengan kemitraan strategis bersama PT SMI; mendapat manfaat dari adanya upaya mitigasi risiko dari skema pembiayaan campuran; dan memperoleh ungkitan (leveraging) dari investasi yang dilakukan sekaligus mendapatkan manfaat sosial-ekonomi.

Selain itu, platform SDG Indonesia one dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana, seperti Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok, bersama para mitra yang memiliki kepedulian terhadap penanganan bencana.

Sdg Indonesia One akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam berbagai

proyek infrastruktur di Indonesia dengan mengkombinasikan berbagai instrumen yang tepat. Pada tahun 2018, besar dukungan pendanaan telah

mencapai lebih dari USd2,3 miliar (sekitar Rp34,5 triliun).

Kerjasama dan Pengembangan usaha




222



PROyEK-PROyEK Sdg

Kontribusi:Hibah, Technical Assistance

Tujuan:Dukungan pengembangan proyek pra-konstruksi

SDG Development FacilitiesHibah (Penyiapan Proyek, Technical Assistance, Penelitian)

Kontribusi:Concessional Loan, Grant

Tujuan:Proyek de-risking (Meningkatkan bankability)

SDG De-Risking FacilitiesPinjaman Concessional, First-Loss Facility, Subsidi Bunga, Guarantee Premium Subsidy, VGF dll

Kontribusi:Pinjaman, Obligasi, Sukuk

Tujuan:Pembiayaan saat konstruksi/pasca kontruksi

SDG Financing FacilitiesSenior Loan, Subordinated Loan

Kontribusi:EkuitasTujuan:Investasi di sektor SDG yang high impact/new frontlier

SDG Equity FundEkuitas, Equity Linked Investment

dONOR (FIlAntRoPI) dAN ImPACt/ClImAte

FunDS

dONOR, IMPACT/CLIMATE FUNdS

dAN bANK PEMbANgUNAN

bANK KOMERSIAL dAN INSTITUTIONAL

INvESTORS

INSTITUTIONAL INvESTOR dAN

dEvELOPER

Sdg INdONESIA ONE (dIKELOLA OLEh PT SMI)

Investor

Kon

tribus

iProdu

k

SDG Indonesia One Memberikan Dukungan Pembiayaan yang Menyeluruh untuk Mendukung Proyek-proyek Infrastruktur dalam Pencapaian Target SDG

Dukungan Terhadap SDGsPT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

TRANSFORMASI MENJADI LPPIPT SMI siap untuk bertransformasi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) sesuai dengan arahan dari Pemerintah. Kesiapan itu didasarkan pada tiga aspek yakni permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan rekam jejak.

dari aspek permodalan, Pemerintah telah memberikan PMN sejak tahun 2007 mencapai Rp30,5 triliun. Sementara aset Perseroan mencapai Rp58,2 triliun yang

dapat dijadikan modal awal untuk mengawali langkah menuju transformasi LPPI.







Selain itu, PT SMI memiliki SDM yang kompeten dan berpengalam dalam pembiayaan. Perseroan juga memiliki rekam jejak yang baik sehingga dipercaya oleh banyak lembaga internasional dan investor.

Kesiapan Transformasi PT SMI Menjadi LPPI

Sudah tersedianya SDM yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pembiayaan akan mempercepat proses pembentukan kelembagaan dan transisi yang lebih efisien dibanding membuat lembaga baru.

“human Capital”Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengalaman dalam pembiayaan

“Trusworthy”rekam jejak yang baik sehingga dipercaya investor dan lender

Kesuksesan dan repulasi baik PT SMI selama ini memberikan sinyal positif bahwa transformasinya menjadi LPPI akan memberikan dampak dengan depth dan jangkauan yang

lebih luas.

Pemerintah telah memberikan PMN dengan total nilai rp30,5 triliun sejak 2007. Sampai dengan September 2018, PT SMI memiliki aset senilai rp58,2 triliun” yang dapat menjadi modal awal LPPI.

“Capital”Modal eksisting PT SMI dapat menjadi awal modal LPPI

INFRASTRUcTURE LIBRARy - INFRALIBPada tahu 2018, PT SMI meluncurkan suatu layanan aplikasi berbasis mobile dan website yang bisa memberikan informasi mengenai proyek infrastruktur di Indonesia. aplikasi tersebut dinamakan Infrastructure Library atau Infralib yang memiliki beragam fitur antara lain proyek library, kajian sektoral dari masing-masing proyek, hingga kerangka hukum dalam proyek tersebut.

aplikasi ini bertujuan untuk berbagi informasi terhadap proyek-proyek infrastruktur secara transparan. aplikasi tersebut bisa diakses di smartphone dengan mengunduh Play Store atau App Store, dan selanjutnya melakukan registrasi.




224




Keunikan InfralibProses kolaborasi, partisipasi aktif dan umpan balik dari seluruh stakeholders1Dapat digunakan kapan saja dan dimana saja secara online2

Fitur unduh (download) yang user-friendly3Repositori data infrastruktur (project library, kajian sectoral kerangka hukum)4

Indonesia Infrastructure Library (Infralib) adalah platform berbasis website dan aplikasi mobile yang dapat menyimpan data dan dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai infrastruktur di Indonesia

Transparansi Informasi Infrastruktur Indonesia

Lesson kami dari pembangunan proyek-proyek infrastruktur

Informasi pembangunan infrastruktur

highlight infrastruktur

Manfaat sosial ekonomi pembangunan infrastruktur

Peran PT SMI dalam pembangunan infrastruktur

Fitur•Berbagi dokumen (sharing)•repositori data & dokumen• Fitur pencarian berdasarkan judul,

tagging, konten, penulis dan kategori•unduh dokumen•Tagging, Bookmarks, Like

Fitur•Berbagi dokumen (sharing)•repositori data & dokumen• Fitur pencarian berdasarkan judul,

tagging, konten, penulis dan kategori•unduh dokumen•Tagging, Bookmarks, Like

employee’s Brain

PaperDocument

Electronic Document

electronic knowledge

Base

- Knowledge Sharing- Access to expert/

academia

Reading material recommendation

Repository Files

Repository Files

KERJASAMA PERSEROANPerseroan terus mengembangkan kerjasama dengan mitra-mitra strategis baik lembaga bilateral maupun multilateral untuk mendukung pengembangan bisnis. Kerjasama ini meliputi pembiayaan, pendampingan (technical asssistance), dan pengembangan energi panas bumi dengan rincian sebagai berikut:





PEMBIAyAAN PT SMI menandatangani kerja sama dengan Bank Pembangunan Perancis pada 3 Desember

2015. Kerjasama itu meliputi credit facility agreement (CFa), Quasi Equity Facility (QEF), dan Technical Assistance Programme (TaP). Fasilitas CFa berupa kredit lunak sebesar uSD 100 juta yang berakhir pada 15 Maret 2018. Sedangkan QEF berupa fasilitas sebesar uSD5 juta dan berakhir pada 31 Desember 2017. Sementara TaF menyediakan fasilitas sebesar Euro400 ribu untuk proyek energi terbarukan dan energi efisiensi.

green Climate Fund (gCF)

Jalinan kerjasama PT SMI dengan Green Climate Fund (GCF) dalam bidang energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan perubahan iklim. Instrumen dalam kerja sama ini antara lain hibah, pinjaman, dan penyertaan modal. PT SMI merupakan Lembaga privat pertama di asia Tenggara yang terakreditasi oleh GCF.

Asian development bank (Adb)

Dalam kerja sama aDB dengan PT SMI, aDB menyalurkan pinjaman subordinasi ke PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebesar uSD100 juta.

Asian Infrastructure Investment bank (AIIb)

Dalam kerja sama ini, aIIB menyalurkan pinjaman regional Infrastructure Development Fund (rIDF) sebesar uSD100 juta.

PENDAMPINGAN United Nations development Programs (UNdP)

PT SMI telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan united Nations Development Programs (uNDP) untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. Dalam kerja sama ini uNDP menyiapkan dana pendampingan sebesar uSD300 ribu.

Cities development Initiative Asia (CdIA)

Kerja sama PT SMI dengan CDIa terkait dengan pengembangan infrastruktur untuk kelompok urban.

SECO PT SMI mengadakan kerja sama dengan SECo (lembaga di bawah Bank Dunia) dalam hal pengembangan infrastruktur regional daerah. SECo menyediakan hibah sebesar uSD3 juta.

Climate Policy Initiative (CPI)

Bekerja sama dengan PT SMI, CPI memberikan bantuan teknis sebesar uSD200 ribu.

Center for International Climate Research (CICERO)

Memberikan opini “Medium Green” atas penerbitan Green Bond PT SMI, sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan Green Bond tersebut.





226




PENGEMBANGAN PANAS BUMIWorld bank – Clean Technology Fund (CTF)

World Bank – CTF bekerja sama dengan PT SMI dalam pengembangan proyek panas bumi. CTF menyediakan dana hibah sebesar uSD49 juta.

World bank – global Environment Facility

Kerja sama PT SMI dengan World Bank – Global Environment Facility ini tersedia dana hibah sebesar uSD6,25 juta.

Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Selandia baru

Perjanjian kerja sama PT SMI dan Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Selandia Baru dilakukan dalam kerangkan pendampingan pengembangan energi panas bumi. Dalam kerja sama l ini, tersedia dana pendampingan sebesar NZD2,13 juta.

Schweizerische EidgenossenschaftConfederation suisseConfederatione SvizzeraConfederaziun Svizra

rIDF Loan - uSD100 Million Subordinated loan to IIF - uSD 200

million

aSIaN DEVELoPMENT BaNK aDB

Subordinated loan to IIF - uSD 100 million

aIIB rIDF Loan - uSD100 million

CTF Grand uSD49 million for

geothermal projects

GEF Grand uSD6.25 million for

geothermal projects

NZ aid ProgrammeTa - NZD2, 13 million

CDIa ”Linking Cities’ Infrastructure

Investment Projects to Finance” Capacity Building

SECo - State Secretariat for Economic affairs (SECo)

Grant uSD3 million

uNDPTechnical assistance Wind Power - uSD

300 ,000

PT SMI as the first accredited Entity in South East asia to channel Green

Climate Fund to promote and develop renewable energy and climate projects

aFDLoan uSD100 million, Grand uSD6 million, & Ta Eura400,000 for rE

& EE

PT SMI merupakan penerbit pertama Corporate Green Bond di Indonesia

(reviewed by KFW) atas bantuan World Bank

KERJASAMA STRATEGIS PT SMI DENGAN ORGANISASI MULTILATERAL/BILATERAL





Pengelolaan Dana

Ringkasan

“Untuk mengembangkan modal yang telah diberikan Pemerintah, PT SMI terus memperdalam sumber pendanaan dengan menerbitkan produk yang inovatif”

Penerbitan Green Bond senilai rp500 miliar menjadikan PT SMI sebagai pionir penerbitan Green Bond di Indonesia yang menggunakan standard global dan tersertifikasi oleh CICEro

Penerbitan Sukuk Mudharabah senilai rp1 triliun pada tahap I-2018

HEDGING SyARIAH SENILAI USD128 JUTA




228



Pengelolaan Dana

Perseroan memiliki sumber pendanaan beragam, yang berasal dari kas negara dalam bentuk penyertaanmodal negara (PMN); pasar modal melalui penerbitan surat utang seperti obligasi konvensional, obligasi berwawasan lingkungan (green bond), medium term notes (MTN) serta pinjaman dari lembaga multilateral dan hibah. Perseroan juga melakukan pendanaan berbasis syariah dari pasar modal syariah melalu ipenerbitan sukuk dan fasilitas hedging syariah serta pendanaan melalui sovereign wealth fund (SWF).

PT SMI terus mengembangkan alternatif pendanaan yang inovatif untuk mendukung pencapaian visi perusahaan. Pada tahun 2018, inovasi pendanaan yang dilakukanPerseroan adalah sebagai berikut:1. Penerbitan Green Bond, senilai rp500 miliar2. Penerbitan Sukuk Mudharabah, senilai rp1 triliun3. aktivitas hedging Syariah, senilai uSD128 juta

GREEN BONDPenerbitan Green Bond merupakan torehan bersejarah karena PT SMI merupakan emiten korporasi pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (Green Bond). Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari Penawaran umum Berkelanjutan (PuB) Green Bond senilai rp3 triliun. Dana hasil penerbitan Green Bond ini dialokasikan untuk membiayai beragam sektor seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan dan pengelolaan air bersih.

Langkah emisi green bond itu mendapat dukungan dari World bank group yang selama ini merupakan salah satu pionir Green Bond global dengan total nilai penerbitan lebih dari USd11 miliar.





Pengelolaan Dana

Grup Bank Dunia bersama dengan CICEro telah memberikan dukungan teknis kepada PT SMI dalam menyusun kerangka kerja Green Bond yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar internasional terkait green bond (Green Bond Principles) dan ASEAN Green Bonds Standards. hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama di asia Tenggara yang menerapkan kedua standar tersebut. Kerja sama ini berjalan di bawah program bantuan teknis terkait pasar modal dan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas yang didukung oleh State Secretariat for Economic affairs (SECo), Swiss, dan Global affairs Canada (GaC), Kanada.

Predikat opini “Medium Green” dari CICEro didasarkan kepada penilaian terhadap kerangka kerja dalam konteks kriteria pemilihan dan evaluasi proyek, kebijakan tata kelola, dan prosedur pelaporan dana hasil penerbitan green bond. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, PT SMI juga akan menerbitkan laporan dampak lingkungan atas penggunaan dana hasil penerbitan green bond secara berkala setiap tahunnya dan akan diaudit oleh ahli lingkungan independen.

dalam rangka penerbitan green bond ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Surat hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan predikat id AAA (Triple A).




230



Pengelolaan Dana

SUKUK MUDHARABAH

Penerbitan Sukuk Mudharabah senilai Rp1 triliun pada tahap I-2018, merupakan bagian dari Penawaran Umum berkelanjutan (PUb) Sukuk yang direncanakan senilai Rp 3 triliun.

Instrumen sukuk mudharabah yang diterbitkan PT SMI terbagi menjadi dua seri yakni Seri a dengan bagi hasil setara 7,5% bertenor tiga tahun, serta Seri B dengan bagi hasil setara 7,8% bertenor lima tahun. Sesuai prinsip syariah, sukuk memiliki underlying aset. Dalam hal ini, penerbitan sukuk PT SMI berbasis dua underlying yaitu pembiayaan syariah PT SMI kepada PT PLN (Persero) serta pembiayaan syariah kepada PT Inka Multi Solusi (IMS) yang merupakan anak usaha dari PT Industri Kereta api (Persero) atau INKa.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Surat hutang Jangka Panjang dari Pefindo dengan predikat id aaa (Triple a Syariah).





Pengelolaan Dana

HEDGING SyARIAH

Aktivitas hedging syariah yang dilakukan PT SMI senilai USd128 juta bertujuan untuk memitigasi risiko fluktuasi pasar terhadap kegiatan usaha Syariah. Pelaksanaan hedging ini bekerja sama dengan PT bank Maybank Indonesia Tbk, melalui penyediaan layanan Foreign Currency hedging ib atau produk lindung nilai berbasis syariah, pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Foreign Currency Hedging iB PT SMI diimplementasikan melalui mekanisme transaksi Cross Currency Hedging iB. Transaksi ini merupakan perjanjian antara dua pihak untuk melakukan serangkaian pertukaran dua valuta yang berbeda selama jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip Syariah al-Tahawwuth al-Murakkab atau Transaksi Lindung Nilai Kompleks al-Tahawwud al-Basith yang berarti transaksi Lindung Nilai Sederhana sesuai kompleksitas transaksinya.

Fasilitas Foreign Currency hedging iB ini merupakan terobosan yang dilakukan PT SMI bekerjasama dengan PT Maybank Indonesia Tbk dalam menambah likuiditas valas di dalam negeri dan pendalaman pasar keuangan syariah. Fasilitas hedging ini sangat relevan dalam kondisi volatilitas nilai tukar sebagai mitigasi risiko manajemen dan pengelolaan keuangan yang prudent.

PT SMI berharap transaksi hedging syariah ini dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan pembiayaan dan melakukan pengelolaan risiko nilai tukar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.




232



Tinjauan Keuangan

Pembahasan kinerja keuangan mengacu pada data keuangan dan operasional serta laporan keuangan terlampir dalam laporan tahunan 2018 ini. Laporan keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 desember 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan, dan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGANAset

realisasi jumlah aset Tahun Buku 2018 sebesar rp62,49 triliun mencapai 112,83% dibandingkan dengan jumlah aset tahun buku 2017 sebesar rp55,39 triliun. Kenaikan aset terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada Pinjaman diberikan sebesar rp12.287,34 miliar dan Penyertaan Saham dan Investasi pada Ventura Bersama sebesar rp739,61 miliar.

dalam Rp Juta

Uraian 2017 2018 ∆ RpPertumbuhan (2017-2018)

Kas dan Setara Kas 15.398.139 7.599.091 (7,799,048) -50.65%

Dana Dibatasi Penggunaannya 170.062 204.349 34.287 20.16%

Efek-Efek 2.867.639 4.501.190 1.633.551 56.97%

Pinjaman Diberikan 33.323.778 45.611.115 12.287.338 36.87%





Tinjauan Keuangan

dalam Rp Juta

Uraian 2017 2018 ∆ RpPertumbuhan (2017-2018)

Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek 12.747 15.390 2.643 20.74%

Biaya dibayar dimuka 1.693 1.992 299 17.64%

Pendapatan masih harus diterima 325.172 553.598 228.426 70.25%

Pajak dibayar muka 12.522 12.333 (189) -1.51%

Penyertaan saham 2.759.169 3.498.777 739.608 26.81%

aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan 440.600 420.379 (20.221) -4.59%

aset tak berwujud - neto 30.167 31.430 1.263 4.19%

aset pajak tangguhan 30.403 32.087 1.684 5.54%

aset lain-lain - neto 13.807 11.460 (2.347) -17.00%

Total Aset 55.385.896 62.493.191 7.107.295 12.83%

Kas dan Setara KasPosisi kas dan setara kas pada 2018 mencapai rp7,60 triliun, turun sebesar 50,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar rp15,40 triliun. hal ini terutama disebabkan oleh realisasi pinjaman yang diberikan sebagai pilar bisnis utama Perseroan tumbuh melampaui target tahunannya, sehingga kas dan setara kas awal tahun terutilisasi sebagai dana pembiayaan.

Efek-efekEfek- efek meningkat sebesar rp1,63 triliun atau 56,97% dari sebesar rp2,87 triliun menjadi rp4,50 triliun. Pos ini merupakan dana yang diperoleh dari pengembalian pokok serta pinjaman dari bank dan Lembaga keuangan dimana sebagian penempatannya dalam bentuk surat berharga dengan mempertimbangkan risiko dan imbal hasilnya, sebelum disalurkan sebagai Pembiayaan.

Pinjaman diberikanPinjaman Diberikan (bersih) sesuai laporan posisi keuangan mengalami peningkatan dari rp33,32 triliun di tahun 2017 menjadi rp45,61 triliun di tahun 2018. Peningkatan Pinjaman Diberikan terutama berasal dari peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan baik meliputi pembiayaan Konvensional, pembiayaan Syariah, maupun penerusan pinjaman kepada PT IIF.




234



Kualitas Pinjaman yang diberikan (NPL)Perseroan memperhitungan risiko kredit atas pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan Perseroan meliputi pembiayaan komersial, pembiayaan daerah dan pembiayaan syariah yang diperuntukkan bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Pinjaman ini dapat berbentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan utang subordinasi. Perseroan memiliki kebijakan yang ketat dalam mengelola risiko kredit yaitu hanya memberikan pembiayaan kepada debitur yang layak dan masuk dalam kategori peringkat investasi berdasarkan hasil pemeringkatan internal. Pembiayaan umumnya dijamin dengan agunan berupa aset tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, atau jaminan lainnya. Kebijakan ini efektif menjaga kualitas pinjaman yang diberikan Perseroan, tercermin dari tingkat kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang berada di level 0,65% (nett), membaik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,19%.

Perkembangan Kredit bermasalah

dalam Rp JutaKeterangan 2016 2017 2018

Total outstanding Kredit Performing 32.677.829 33.386.071 46.001.853

Total outstanding Kredit Non Performing 382.159 705.732 703.681

Total outstanding Kredit 33.059.988 34.091.803 46.705.534

NPL Gross 1,16% 2,07% 1,51%

NPL Nett 0,44% 1,19% 0,65%

Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan ProyekPiutang Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek meningkat rp2,64 miliar atau 20,74% dari rp12,75 miliar menjadi rp15,39 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari adanya beberapa proyek KPBu baru yang mulai terealisasi di tahun 2018.

Pendapatan Masih harus diterimaPendapatan Masih harus Diterima mengalami peningkatan sebesar rp228,43 miliar atau 70,25% dari rp325,17 miliar di tahun 2017 menjadi rp553,60 miliar di tahun 2018. Peningkatan ini terutama berasal dari akrual bunga pinjaman akibat peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan dan akrual bunga penempatan dana baik dalam deposito maupun surat berharga.

Penyertaan Saham dan Investasi Pada ventura bersamaPorsi penyertaan modal termasuk investasi ventura bersama mengalami kenaikan, terutama pada investasi saham di PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) sebesar rp27.700 miliar dan pada PT Waskita Toll road (WTr) sebesar rp690.654 miliar. Capaian penyertaan modal pada tahun 2018 sebesar rp3,50 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya (2017) sebesar rp2,76 triliun. Posisi penyertaan saham dan investasi pada ventura bersama pada 2018 meningkat sebesar 26,81% daripada posisi 2017.

Tinjauan Keuangan





Aset tetapNilai aset tetap Perseroan pada 2018 mencapai rp420,38 miliar atau turun sebesar 4,59% dari 2017 yang sebesar rp440,60 miliar. hal ini terutama disebabkan tambahan beban penyusutan tahun 2018 sebesar rp26,22 miliar yang lebih besar daripada penambahan asset sebesar rp5,99 miliar. Tidak ada pengurangan / penjualan maupun reklasifikasi aset tetap selama tahun 2018.

LIABILITAS

dalam Rp Juta

Uraian 2017 2018 ∆ Rp Pertumbuhan (2017-2018)

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 3.715.561 8.558.203 4.842.642 130,33%

utang pajak 32.257 69.393 37.136 115,12%

Beban akrual 216.367 269.781 53.414 24,69%

Pendapatan diterima dimuka 17.973 95.535 77.562 431,55%

Liabilitas derivatif 44.196 2.087 (42.111) -95,28%

Surat utang diterbitkan - neto 14.243.219 12.736.471 (1.010.444) -7,09%

Green Bond diterbitkan - neto 0 496.304

Pinjaman diterima dari pemerintah republik Indonesia 2.608.996 3.358.083 749.087 28,71%

Kewajiban imbalan kerja 70.458 77.214 6.756 9,59%

Liabilitas lain-lain 115.715 254.230 138.515 119,70%

Sub Total Liabilitas 21.064.743 25.917.301 4.852.558 23,04%

Dana Syirkah Temporer 1.000.000

Total Liabilitas 21.064.743 26.917.301 5.852.558 27,78%

realisasi Total Liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar rp26,92 triliun meningkat 27,78% dibandingkan jumlah Total Liabilitas periode sebelumnya rp21,06 triliun. Penyumbang terbesar kenaikan ini berasal dari Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang meningkat sebesar rp4,84 triliun dari rp3,72 triliun pada tahun 2017 ke rp8,56 triliun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 130,33%. Selain itu terdapat penambahan komponen pada liabilitas yakni Dana Syirkah Temporer dan Green Bond sebesar rp1,00 triliun dan rp 0,50 triliun di tahun 2018.

Tinjauan Keuangan




236



Pinjaman diterima dari bank dan Lembaga Keuangan LainnyaPada 2018, Perseroan menerima pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain sebesar rp8,56 triliun, meningkat 130,33% dari periode sebelumnya yang sebesar rp3,72 triliun. Pinjaman ini meliputi pinjaman dari MuFG Bank sebesar rp2,95 triliun (sebesar uS$89 juta dan JPY11.060 juta), Bank uoB Indonesia rp2,37 triliun (sebesar uS$50 juta dan rp200 miliar), Bank Mandiri rp1,23 triliun (sebesar uS$35 juta dan uS$50 juta), Bank Maybank Indonesia rp579,24 miliar dan dari agence Francaise Developpement sebesar rp1,45 triliun (sebesar uS$50 juta dan uS$50 juta). Pinjaman tersebut dalam denominasi rupiah, Dolar amerika Serikat dan Yen Jepang.

Utang PajakPada 2018, Perseroan mencatatkan peningkatan utang pajak sebesar 115,12% menjadi rp69,39 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar rp32,26 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan PPh Badan Pasal 29 yang terutang sebesar rp36,42 miliar.

beban AkrualPerseroan mencatatkan beban akrual sebesar rp269,78 miliar pada 2018, meningkat 24,69% dari periode sebelumnya yang sebesar rp216,37 miliar. Peningkatan pos ini terutama berasal dari bunga surat utang termasuk green bond yang terealisasi sebesar rp125,90 miliar.

Pendapatan diterima dimukaPendapatan yang diterima dimuka oleh Perseroan pada 2018 tercatat sebesar rp95,53 miliar, melonjak 431,55% dari sebelumnya rp17,97 miliar. Kenaikan ini terutama adanya penerimaan provisi yang belum bisa diamortisasi akibat belum terjadinya penarikan pinjaman.

Liabilitas derivatifJumlah liabilitas derivatif pada akhir 2018 tercatat turun 95,28% dari rp44,20 miliar menjadi rp2,09 miliar. Pos ini merupakan usaha Perseroan dalam melindungi nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar atas pinjaman ke BTMu sebesar ekuivalen rp1,45 triliun. Surat Utang diterbitkanSurat Berharga, Green Bond dan Dana Syirkah Temporer terealisasi sebesar rp14,23 triliun yang mengalami penurunan tipis dari periode sebelumnya sebesar rp14,24 triliun. Kegiatan fund raising dengan penerbitan surat berharga disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dalam penyaluran pinjaman yang diberikan, pada periode 2018 Perseroan melakukan penerbitan obligasi sebesar rp 1,04 triliun, obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) sebesar rp496,30 miliar dan Sukuk Mudharabah sebesar rp1 triliun.

Tinjauan Keuangan





Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik IndonesiaDalam hal pembiayaan, Perseroan juga menerima pinjaman dari pemerintah republik Indonesia, dimana dananya bersumber dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan asia. Total pinjaman mencapai rp3,36 triliun, naik dari sebelumnya rp2,61 triliun. Pinjaman ini ada yang diteruskan kepada IIF sebesar rp3,02 triliun dan ada yang berupa regional Infrastructure Development Fund Project (rIDF) sebesar rp335 miliar.

Liabilitas Imbalan KerjaPerseroan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawannya sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Dengan menggunakan sejumlah asumsi yang mencakup a.l. usia normal pensiun, tingkat mortalita dan tingkat kenaikan gaji per tahun, Perseroan mengalokasikan kewajiban imbalan kerja sebesar rp77,21 miliar pada akhir 2018, naik dari rp70,46 miliar pada periode sebelumnya. realisasi pencadangan Imbalan Pasca Kerja tersebut berdasarkan perhitungan aktuaris independen. Liabilitas Lain-lainJumlah liabilitas lain-lain pada akhir 2018 melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi rp254,23 miliar dibandingkan dengan sebelumnya rp115,72 miliar. Liabilitas ini terdiri dari dana titipan debitor, dana dari agence Francaise De Developpement (aFD), dana donasi yang diterima dari Li Ka Shing (overseas) Foundation dan hutchison International limited untuk membantu korban bencana alam di Palu, dana terkait Global Environment Facility (GEF) dan Clean Technology Fund (CTF) dengan Bank Dunia, dana regional Infrastructure Development Fund (rIDF), dan dana subsidi lokal dari Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebagai bagian dari kontribusi republik Federal Jerman untuk peningkatan kualitas pegawai dari kota-kota di Indonesia.

EkuitasEkuitas Perseroan untuk per 31 Desember 2018 naik menjadi rp35,58 triliun dari periode sebelumnya rp34,32 triliun. Kenaikan terjadi karena adanya Saldo Laba telah ditentukan Penggunaannya meningkat 43,74% sebesar rp360,00 miliar, Laba Ditahan meningkat 53,66% sebesar rp641,28 miliar dan Laba Periode Berjalan meningkat 21,32% sebesar rp269,10 miliar.

Tinjauan Keuangan




238



LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNyAdalam Rp Juta

Keterangan 2017 2018 Pertumbuhan

Pendapatan usaha*) 3.032.699 3.810.445 25,65%

Beban usaha (1.483.310) (1.990.573) 34,19%

Beban pajak final (122.164) (197.618) 61,76%

Laba usaha 1.549.390 1.819.871 17,45%

Pendapatan (beban) lain-lain

Bagian laba (rugi) pada ventura bersama (24.487) (12.885) 47,38%

Laba selisih kurs 3.065 14.554 374,84%

Pendapatan lain-lain 16.292 8.148 -49,98%

Beban lain-lain (9.566) (14.394) 50,47%

Pendapatan (Beban) lain-lain (14.695) (4.576) 68,86%

Laba sebelum pajak 1.534.694 1.815.295 18,28%

Beban pajak (272.686) (284.185) 4,22%

Laba bersih periode berjalan 1.262.008 1.531.110 21,32%

Penghasilan komprehensif tahun berjalan 465.996 (5.373) -101,15%

Jumlah Laba komprehensif tahun berjalan 1.728.004 1.525.737 11,70%

Laba per saham 46.524 51.429 10,54%

*) Pendapatan usaha disajikan nett setelah dikurangin Beban Pajak Final

Sepanjang 2018 Perseroan membukukan laba bersih sebesar rp1,53 triliun, tumbuh sebesar 21,32% dibandingkan pencapaian 2017 yang sebesar rp1,26 triliun. Meningkatnya laba bersih terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan usaha sebesar 25,65% secara year on year atau naik rp0,78 triliun, mampu mengimbangi kenaikan beban usaha sebesar rp0,51 triliun, sehingga Perseroan dapat membukukan kenaikan laba usaha menjadi rp1,82 triliun dari sebelumnya rp1,55 triliun, atau meningkat sebesar 17,45%.

Tinjauan Keuangan





Pendapatan UsahaDitelisik lebih jauh, pendapatan usaha Perseroan bersih (setelah dikurangi Pajak Final) yang sebesar rp3,81 triliun mendapatkan dukungan dari pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebagai penyumbang terbesar bagi pendapatan usaha ini, naik dari rp2,45 triliun menjadi rp2,84 triliun. Disusul pendapatan atas pengelolaan dana sebesar rp905,66 miliar naik dari rp554,55 miliar pada tahun sebelumnya. Penerimaan dari penugasan fasilitasi penyiapan proyek melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi rp45,70 miliar, sedangkan pendapatan jasa konsultasi naik hampir tiga kali lipat menjadi rp15,45 miliar.

dalam Rp Juta

Pendapatan Usaha 2017 2018Pertumbuhan (2017-2018)

Pendapatan Pembiayaan 2.451.008 2.843.640 16,02%

Pendapatan Jasa Konsultasi 6.008 15.448 157,13%

Pendapatan Penyiapan Proyek (PDF) 21.134 45.697 116,23%

Pendapatan Investasi (Pengelolaan Dana)* 554.550 905.660 63,31%

Total Pendapatan Usaha 3.154.863 3.810.445 25,65%

*) Pendapatan Pengelolaan Dana disajikan nett setelah dikurangi Beban Pajak Final

beban UsahaSampai dengan Desember 2018 beban usaha tercatat mencapai rp1,99 triliun, atau naik sebesar 34,20%dibandingkan dengan 2017 yang sebesar rp1.48 triliun. Meningkatnya beban usaha dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan usaha yang dilakukan Perseroan. Sampai dengan Desember 2018, beban pembiayaan meningkat sebesar 39,12% secara year on year menjadi rp1,55 triliun. Kenaikan beban pembiayaan ini dipicu oleh meningkatnya beban bunga (72,74%) dan beban cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman (24,02%). Peningkatan juga terjadi pada beban pengembangan usaha sebesar 28,19% menjadi rp165,09 miliar karena meningkatnya aktifitas usaha yang dilakukan. Peningkatan beban umum dan administrasi dan beban usaha lainnya masing-masing mencapai 14,13% dan 23,11%.

dalam Rp Juta

beban Usaha 2017 2018Pertumbuhan (2017-2018)

Beban Pembiayaan 1.114.925 1.551.149 39,12%

Beban Pengembangan usaha 128.783 165.085 28,19%

Beban umum & administrasi 229.132 261.500 14,13%

Beban Lainnya 10.429 12.839 23,11%

Total beban Usaha 1.483.310 1.990.573 34,20%

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Tinjauan Keuangan




240



hingga akhir 2018, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar rp1,82 triliun, tumbuh 18,28% dibandingkan dengan 2017 yang sebesar rp1,53 triliun. Pertumbuhan didorong terutama oleh pendapatan dari pembiayaan yang mengalami peningkatan sebesar 16,02% dibandingkan tahun 2017.

Laba bersih Setelah Pajak PenghasilanPada 2018, laba bersih Perseroan mencapai rp1,53 triliun, atau tumbuh sebesar 21,32% dibandingkan 2017 yang sebesar rp1,26 triliun. Pada periode tersebut, beban pajak mencapai rp284,19 miliar atau meningkat 4,22% dari periode sebelumnya rp 272,69 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan pengembangan usaha yang dilakukan Perseroan sepanjang 2018.

Laba KomprehensifLaba Komprehensif tahun 2018 mencapai rp1,53 triliun atau menurun sebesar 11,71% dari tahun 2017 sebesar rp1,73 triliun. Penurunan Laba Komprehensif melalui beban komprehensif lain sebesar rp5,37 miliar, turun sebesar 101,15% dari tahun sebelumnya. hal ini terutama disebabkan karena penurunan atas kenaikan aset keuangan pada investasi ekuitas sebesar rp48,21 miliar menurun 84,49% dari tahun 2017 sebesar rp310,89 miliar dan penurunan nilai investasi jangka pendek yang merupakan kerugian belum direalisasi (unrealized loss) sebesar minus rp49,73 miliar atau menurun 231,71% dari realisasi tahun 2017 sebesar rp156,33 miliar.

ARUS KAS

Posisi kas dan setara kas pada awal tahun mencapai rp15,40 triliun. Posisi kas dan setara kas sepanjang 2018 ini disebabkan dari penggunaan arus kas dari aktifitas operasi dan arus kas dari aktifitas investasi terutama dalam mendukung peningkatan aktivitas penyaluran pembiayaan Perseroan. Penurunan bersih kas dan setara kas pada akhir 2018 mencapai rp7,80 triliun sehingga posisi kas dan setara kas pada akhir 2018 sebesar rp7,60 triliun. Jika dibandingkan 2017 yang sebesar rp15,40 triliun, penurunan bersih kas dan setara kas pada akhir 2018 tercatat lebih rendah 50,65% secara year on year.

Tinjauan Keuangan





dalam Rp Juta

Arus Kas 2017 2018Pertumbuhan (2017-2018)

arus Kas Diperoleh dari / (Digunakan untuk)

aktivitas operasi425.535 (10.012.815) -2.452,99%

arus Kas Diperoleh dari / (Digunakan untuk) untuk

aktivitas Investasi(2.293.696) (2.222.194) -3,12%

arus Kas Diperoleh dari / (Digunakan untuk) dari

aktivitas Pendanaan 9.176.793 4.435.961 -51,66%

Kenaikan / (Penurunan) bersih Kas dan Setara

Kas 7.308.633 (7.799.048) -206,71%

Arus Kas dari / (digunakan untuk) Aktivitas OperasiPosisi kas bersih dari aktifitas operasi Perseroan pada 2018 sebesar minus rp10,01 triliun yang berarti arus kas keluar dari aktifitas operasi yang digunakan untuk penyaluran Pinjaman Diberikan sebesar rp19,07 triliun serta pembayaran bunga pinjaman sebesar rp1,15 triliun, lebih besar dari penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pelunasan Pinjaman Diberikan sebesar rp7,41 triliun, serta penerimaan bunganya sebesar rp2,37 triliun.

Arus Kas dari / (digunakan untuk) Aktivitas InvestasiPosisi arus kas dari aktifitas investasi pada 2018 tercatat minus rp2,22 triliun yang disebabkan oleh tingginya arus kas keluar dari penempatan pada investasi jangka pendek sebesar rp3,32 triliun dan investasi saham sebesar rp0,72 triliun, dibandingkan arus kas masuk berasal dari pencairan investasi jangka pendek sebesar rp1,67 triliun dan penerimaan dari hasil investasi pada efek-efek sebesar rp0,16 triliun. hal tersebut dalam mendukung peningkatan aktivitas penyaluran pembiayaan Perseroan.

Arus Kas dari / (digunakan untuk) Aktivitas PendanaanPosisi arus kas dari aktifitas pendanaan sebesar rp4,44 triliun yang diperoleh dari arus kas masuk dari penerimaan Pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan sebesar rp5,64 triliun, penerimaan dari penerbitan surat utang sebesar rp1,05 triliun dan penerimaan dari penerbitan Sukuk Mudharabah sebesar rp1,00 triliun. Sementara arus kas keluar digunakan untuk pembayaran pokok surat utang sebesar rp2,57 triliun, pembayaran dividen rp0,27 triliun, pembayaran pokok pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan sebesar rp0,90 triliun, dan pembayaran emisi obligasi sebesar rp0,01 triliun.

Tinjauan Keuangan




242



KEMAMPUAN MEMBAyAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar UtangKemampuan Perseroan dalam membayar utang tercermin dari pengelolaan manajemen atas risiko likuiditas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan aset likuid, fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas serta mengelola profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perseroan juga secara berkala memantau posisi likuiditas terhadap ketentuan limit yang berlaku. Posisi likuiditas Perseroan pada sepanjang tahun 2018 masih tergolong aman. Pada periode di atas satu sampai dengan tiga tahun, Perseroan memiliki selisih kurang pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Namun selisih tersebut tergolong tidak signifikan bila dibandingkan dengan permodalan dan potensi pemupukan laba Perseroan pada periode tersebut.

Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dengan membandingkan liabilitas dengan aset Perseroan. Tingkat solvabilitas Perseroan pada 2018 sebesar 43,07% lebih tinggi dibandingkan pada 2017 yang sebesar 38,03%. Sementara rasio pinjaman terhadap modal mencapai 75,66%, naik dibandingkan 2017 yang lalu mencapai 61,38%.

Kolektibilitas PiutangPerseroan memiliki kebijakan yang ketat dalam mengelola kredit yaitu hanya memberikan pembiayaan kepada debitor yang layak dan masuk dalam kategori peringkat investasi berdasarkan hasil pemeringkatan internal. Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan saldo bank dan unit penyertaan reksadana hanya pada institusi keuangan berperingkat layak dan terpercaya.

untuk pembiayaan modal kerja dan investasi umumnya dijamin dengan agunan. Perseroan juga membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dan saat ini Perseroan menilai bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai untuk menutup potensi kerugian. Tingkat kredit bermasalah atau non performing loan Perseroan pada 2018 terjaga di level 0,65% (nett), membaik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,19% (nett).

Tinjauan Keuangan





STRUKTUR MODAL

Dalam mengelola risiko modal, Perseroan memastikan kemampuan melanjutkan kelangsungan usaha, disamping memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Manajemen secara berkala meninjau ulang struktur permodalan Perseroan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

dalam Rp JutaStruktur modal 2017 2018

Liabilitas 21.064.743 26.917.301

Ekuitas 34.321.153 35.575.890

Investasi (2.759.169) (3.498.777)

Debt to Equity Ratio 61,38% 75,66%

REALISASI INVESTASI/BELANJA BARANG MODAL

Pada tahun 2018 Perseroan mencatatkan pembelian / penambahan aset Tetap dan aset Tak Berwujud terealisasi sebesar rp14,06 miliar yang terdiri dari aset Tetap - Server sebesar rp1,18 miliar, aset Tetap – Peralatan Kantor sebesar rp3,63 miliar, aset Tetap - Perabot sebesar rp0,79 miliar, aset Tetap – Partisi sebesar rp0,11 miliar, aset Tetap – Software and Lisensi sebesar rp0,79 miliar.

TARGET DAN REALISASI 2018

Dibandingkan dengan target dalam rKaP 2018 sesuai tabel di bawah, terdapat dua indikator keuangan utama yang realisasinya mampu melampaui target 2018 yaitu pencapaian ekuitas dan laba bersih. untuk target yang tidak tercapai, faktor penyebabnya antara lain adalah terjadinya proses crowding-in dari perbankan dalam pembiayaan infrastruktur, sehingga pencapaian kinerja pembiayaan di bawah target dan dibarengi dengan penyesuaian atas aktivitas fund raising Perseroan. Namun di sisi lain, adanya crowding-in ini merupakan indikator yang baik dalam kesinambungan pembiayaan sektor infrastruktur di Indonesia.

Tinjauan Keuangan




244



Indikator Realisasi 2018 RKAP 2018

return on Equity (roE) 4,65% 4,52%

Cost Efficiency ratio (CEr) 18,22% 23,61%

Produktivitas 161 130

realisasi rasio return on Equity (roE), Cost Efficiency ratio (CEr) dan Produktivitas Tenaga Kerja (jumlah outstanding pembiayaan dibagi jumlah tenaga kerja) pada tahun 2018 berada di atas target rasio dalam rKaP 2018.

Perseroan menilai, semua pencapaian dimaksud cukup dalam mendukung keberlanjutan program yang telah di rencanakan di masa depan dan dalam menjaga kesinambungan usaha. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi beberapa indikator keuangan utama Perseroan:

PENcAPAIAN KINERJA 2018

dalam Rp Juta

Keterangan Target 2018 Realisasi 2018 Pencapaian (%)

aset 67.828.495 62.493.191 92,13%

Liabilitas 32.304.470 26.917.301 83,32%

Ekuitas 35.524.025 35.575.890 100,15%

Pendapatan usaha* 4.186.019 3.810.445 91,03%

Laba bersih 1.499.149 1.531.110 102,13%

*Pendapatan usaha Bersih adalah Pendapata usaha dikurangi Beban Pajak Final

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan hingga diterbitkannya laporan keuangan audited yang dapat berdampak terhadap kinerja dan risiko usaha Perseroan di masa mendatang.

PROSPEK USAHA

Prospek ekonomi baik global maupun domestik diprediksi akan lebih baik lagi. Salah satu pendorong perbaikan ekonomi diharapkan berasal dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Pada 2018, alokasi dana pembangunan infrastruktur diproyeksikan meningkat menjadi rp409 triliun. Dalam raPBN 2018, rincian alokasi dana pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur ekonomi sebesar rp395,1 triliun, infrastruktur sosial sebesar rp9 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar rp4,9 triliun.

Tinjauan Keuangan





Sebagai lembaga pemerintah yang memegang mandat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Perseroan melakukan berbagai upaya, diantaranya membenahi kondisi usaha dan penyediaan instrumen fiskal yang mendukung, serta mempromosikan percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui, pelonggaran aturan moneter dari Bank Indonesia dan otoritas Jasa Keuangan telah membuat perbankan mulai memperpanjang tenor pembiayaan sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan pendanaan dalam proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan minat juga muncul dari para pelaku industri syariah, khususnya dari pengelola dana-dana Timur Tengah yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan untuk menginvestasikan dananya. Dengan perkembangan yang positif ini, ditambah peningkatan dukungan dari lembaga keuangan/investor, dan juga kemampuan Perseroan dalam mendapatkan beragam sumber dana menjadikan Perseroan optimistis terhadap prospek usaha di masa mendatang.

Ke depan, Perseroan akan fokus pada pengembangan infrastruktur dasar demi menjamin konektivitas antar wilayah, terutama wilayah-wilayah dengan potensi pariwisata yang unggul. Bersamaan dengan hal tersebut, Perseroan akan secara konsisten mendukung program pengembangan empat tujuan pariwisata unggulan, termasuk area Danau Toba, raja ampat, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya.

Pada 2018, pengembangan bisnis syariah seperti pembiayaan syariah, pendanaan syariah, dan jasa konsultasi syariah akan terus dikembangkan dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional. untuk itu, Perseroan berencana memperkuat sumber dana berbasis prinsip syariah antara lain melalui penghimpunan dana-dana yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah dan juga dari Islamic Development Bank (IDB) serta optimalisasi Dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, Perseroan memandang perlunya memantapkan sistem inti untuk pembiayaan syariah dengan menambah sejumlah perluasan skema bisnis syariah melalui sinergi originasi pembiayaan antara pembiayaan konvensional yang telah dimiliki oleh Perseroan dengan pembiayaan Syariah.

ASPEK PEMASARANPerseroan menjalankan tiga pilar bisnis untuk katalis percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia yaitu pembiayaan dan investasi; jasa konsultasi; dan pengembangan proyek. Selain tiga pilar bisnis tersebut, Perseroan juga memiliki sumber dana yang kuat dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), serta pinjaman dan hibah yang didukung kemampuan mumpuni dalam menggalang dana dari pasar modal (obligasi, surat utang dan sekuritisasi). Saat ini, Perseroan juga telah membentuk unit usaha Syariah lengkap dengan produk-produk pembiayaan maupun penggalangan dana berbasis Syariah.

adapun fokus sektor infrastruktur yang dibiayai PT Sarana Multi Infrastruktur adalah infrastruktur dasar meliputi transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, minyak dan gas, rolling stock kereta api, energi efisiensi, jalan dan jembatan, air minum, irigasi, serta manajemen air limbah dan persampahan. Selain itu, Perseroan juga membiayai infrastruktur sosial, yakni rumah sakit, pasar, infrastruktur pendidikan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur pemasyarakatan, dan infrastruktur kawasan.

Pada 2017, Perseroan membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan. hal ini menunjukkan komitmen sekaligus kejelian Perseroan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Sustainable Development Goals, yang juga telah menjadi komitmen Pemerintah. Melalui divisi ini, Perseroan akan fokus menyalurkan dana-dana hasil kerjasama dengan lembaga internasional yang

Tinjauan Keuangan




246



memiliki keprihatinan tinggi terhadap upaya mitigasi lingkungan, diantaranya penanganan masalah lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan dampak pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan perwujudan pembangunan rendah karbon.

Sejalan dengan misi Perseroan untuk meningkatkan modal yang telah diberikan Pemerintah, Perseroan senantiasa melakukan inisiatif dan eksplorasi terhadap berbagai bentuk dan sumber perolehan dana. Inisiatif tersebut meliputi penerbitan Green Bond, IDr Global Bond (Komodo Bond), ataupun bentuk penghimpunan dana lainnya guna meningkatkan kapasitas pembiayaan Perseroan terhadap proyek infrastruktur.

KEBIJAKAN DIVIDENBerdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun sebagai cadangan apabila Perseroan membukukan saldo laba positif. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan disetor penuh. alokasi laba bersih untuk tahun buku 2018 akan ditetapkan melalui rapat umum Pemegang Saham Perseroan pada 2019. Sebagai catatan, untuk tahun buku 2017 Perseroan menetapkan pembagian dividen sebesar rp271 miliar, 21,50% dari perolehan laba bersih pada tahun yang bersangkutan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARyAWAN DAN MANAJEMENSebagai Badan usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Perseroan tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan.

PENGGUNAAN DANA OBLIGASIDana yang diperoleh Perseroan dari hasil penerbitan obligasi pada 2018 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya disalurkan untuk pembiayaan infrastruktur.

TRANSAKSI MATERIAL yANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGANPada 2018 tidak ditemukan adanya transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASIPerseroan memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi. rincian lengkap mengenai sifat dan transaksi berelasi dapat dilihat pada Catatan 33 Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan ini.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

Tinjauan Keuangan





INVESTASI, EKSPANSI DAN DIVESTASIPeningkatan modal disetor sebesar rp2.000.000.000.000 yang sebelumnya dicatat sebagai uang muka setoran modal, telah dituangkan dalam perubahan anggaran dasar Perusahaan yang dinyatakan dalam akta No. 29 tanggal 17 Mei 2018. Dengan demikian, modal dasar setoran pada Mei 2018 menjadi sebesar rp30,52 triliun. Sementara pada tahun 2018 sendiri, tidak ada penambahan modal disetor dari Pemegang Saham (Pemerintah republik Indonesia).

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sepanjang tahun 2018, tidak ada perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan semua standar baru dan amendemen serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar akuntansi Keuangan Ikatan akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHAPerseroan mengelola risiko modal untuk memastikan kemampuan melanjutkan kelangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Perseroan secara berkala meninjau ulang struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari peninjauan kembali ini, Perseroan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perseroan menjalankan segmen usaha yaitu pembiayaan infrastrukur dengan wilayah pembangunan berada di wilayah Indonesia. Selama tahun 2018, tidak ada hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap usaha Perseroan.

Tinjauan Keuangan




248







Pengelolaan Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

DALAM PERKEMBANGANNyA, PT SMI SENANTIASA MENGHASILKAN KARyA TERBAIK yANG DIDUKUNG OLEH SDM DENGAN SIKAP KERJA

yANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS UNTUK MENyALURKAN ENERGI POSITIF DALAM MEMBANGUN NEGERI.




250



Ringkasan

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan engagement karyawan,

PT SMI meluncurkan program idea box sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas dalam berpikir dan memberikan ide-ide perubahan bagi Perseroan baik secara organisasi maupun proses bisnis. Program ini merupakan yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2018.

1. Budaya Merit System;2. Talent classification & career Path Development;3. People Development dan Beasiswa Karyawan;4. Program Retensi Karyawan;5. Learning Experience dengan Kesempatan Dinas ke Luar Negeri; dan6. Worklife Balance.

Meluncurkan Program Strategi Pengembangan SDM untuk mendukung mandat katalis percepatan pembangunan infrastruktur:





Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PT SMI merupakan Badan usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan dan berperan sebagai katalis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, PT SMI dikenal sebagai salah satu BuMN yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan kepada beragam proyek infrastruktur berwawasan lingkungan di Indonesia yang sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia melindungi dan mempertahankan ekosistem serta kualitas lingkungan.

Dalam perkembangannya, PT SMI senantiasa menghasilkan karya terbaik yang didukung oleh SDM dengan sikap kerja yang berkualitas dan berintegritas untuk menyalurkan energi positif dalam membangun negeri. Salah satunya dengan membangun budaya organisasi yang kuat dan peningkatan etos kerja karyawan melalui i-Sprint yang merupakan corporate value PT SMI. Melalui etos kerja yang baik, diharapkan karyawan dapat meningkatkan karirnya, terus berkembang, meningkatkan aktualisasi diri, dan berguna bagi banyak orang.

Di satu sisi, Perseroan meyakini bahwa untuk merealisasikan visi menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, loyal, dan memiliki kompetensi. Mengacu pada praktik terbaik dalam pengelolaan SDM, produktivitas antara lain dipengaruhi sistem remunerasi, internalisasi corporate value dan budaya perusahaan, serta teknologi.

Mengacu pada engagement survey Perseroan tahun 2018, keterikatan atau loyalitas karyawan antara lain dipengaruhi faktor pay & benefit, kepemimpinan, kesempatan untuk berkembang, kinerja manajemen, dan proses bisnis yang ada. Sedangkan kompetensi pada umumnya sangat dipengaruhi program pendidikan dan

pelatihan yang dilakukan perusahaan. oleh karena itu, Perseroan mendesain pengelolaan dan pengembangan karyawan sesuai dengan Human Resources Master Plan (HRMP) yang memiliki 6 (enam) pilar yaitu Organization Design & Manpower Plan; Recruitment & Placement; Performance Management & Talent Classification; People Development & Talent Management; Reward Management; dan Retain & Engage.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDMuntuk mendukung target Perseroan menjadi perusahaan pembiayaan terbesar dan terdepan guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial di seluruh negeri, Perseroan berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM.

Pada tahun 2018, Perseroan menyusun sejumlah kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi diantaranya, menyusun kamus kompetensi inti, peran dan fungsional, menyusun program Individual Development Plan, yang memuat perencanaan pengembangan kapasitas dan kapabilitas Karyawan, serta perencanaan karir Karyawan. Keseluruhan program tersebut didasarkan dan mengacu pada kompetensi di masing-masing level jabatan, serta program induction & basic training.

Pengembangan karyawan dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas berbasis kompetensi. Sebagai bentuk pengembangan potensi karyawan dan sebagai perluasan jenjang karir karyawan, Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia juga melakukan proses promosi, mutasi, dan rotasi karyawan guna mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi karyawan dalam rangka mencapai target kinerja Perseroan serta mencapai visi dan misi Perseroan.




252




FOKUS 2018Dalam kerangka implementasi hrMP, pada tahun 2018 Perseroan memfokuskan pengembangan SDM pada upaya meningkatkan kompetensi dan engagement karyawan. Peningkatan kompetensi antara lain dilakukan dengan memberikan program beasiswa kepada karyawan berprestasi. Program beasiswa ini merupakan bentuk program pengembangan karyawan secara akademik diluar program-program pengembangan karyawan melalui pelatihan, seminar, maupun workshop.

Selain pelaksanaan program-program pengembangan diri Karyawan, sebagai bentuk retention Karyawan, Perseroan juga melakukan perencanaan dan pengembangan karir Karyawan melalui program Career Development yang mencakup baik promosi, mutasi, dan rotasi Karyawan, dengan didukung Performance Management System serta Leadership System yang baik, yang didukung dengan pelatihan leadership yang diikuti oleh Kepala Divisi dan Team Leader Perseroan, serta didukung pula dengan adanya pelaksanaan weekly meeting yang diikuti oleh jajaran manajemen Perseroan, yakni meeting WIG (wild important goal), serta sharing session dari berbagai nara sumber dalam rangka peningkatan kapabilitas para leader Perseroan.

Perseroan juga terus berupaya meningkatkan engagement karyawan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas, kompensasi dan benefit yang sesuai dengan market, pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan jabatan, serta pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi sebagai perluasan jenjang karir karyawan. Pada tahun 2018, Perseroan meluncurkan program idea box sebagai sarana untuk menyalurkan kreatifitas dalam berpikir dan memberikan ide-ide perubahan bagi PT SMI baik secara organisasi maupun proses bisnis. Disamping itu upaya meningkatkan engagement karyawan juga dilakukan dengan menciptakan work-life balance melalui kegiatan-kegiatan karyawan diantaranya kegiatan olahraga rutin karyawan, kegiatan pengajian rutin, program peningkatan kesehatan karyawan. Program kesehatan yang telah dilaksanakan diantaranya medical check up (MCu) karyawan, program vaksinasi dan slimdown challenge dimana karyawan yang mempunyai indeks massa tubuh di atas 27 ditantang untuk menurunkan berat badan dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada kondisi ideal dengan indeks massa tubuh 25. Program ini juga dilombakan guna

menarik banyak karyawan untuk terlibat di dalamnya. Beberapa kegiatan olah raga diantaranya kegiatan outdor futsal, bulutangkis, selam dan kegiatan indoor seperti tenis meja, muay thai, strong by zumba (SBZ) dan pound fit. Semua ditujukan demi mendukung peningkatan kesehatan karyawan. Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan produktifitas karyawan.

Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (DSDM) juga terus mengampanyekan i-Sprint, yang terdiri dari Integrity, Service Excellence, Partnerships, Resilience, Innovation dan Trust, sebagai corporate value melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan SMI Day, Outing, display TV, e-mail, dan poster. Perseroan juga melakukan kegiatan morning briefing di setiap hari Selasa dan Kamis pagi guna mendorong karyawan untuk be on time dan pemakaian seragam SMI guna meningkatkan kebanggaan akan Perseroan.

Sementara itu, Perseroan juga menilai bahwa dalam memenuhi Kebutuhan SDM salah satu komponen yang harus dianggarkan oleh Perseroan adalah ketersediaan fasiltas IT dan umumnya seperti ketersediaan work-station sehingga biaya overhead cost dan profitabilitas operasional perusahaan perlu diperhitungkan dalam pemenuhan SDM Tahun 2018.

SISTEM REKRUTMENPerseroan melakukan proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan demi mendukung pencapaian target bisnis sesuai dengan rencana Kerja anggaran Perusahaan (rKaP). Kebijakan rekrutmen karyawan baru berpedoman pada Prosedur Penerimaan Karyawan PT SMI Tahun 2009 tanggal 11 September 2009.

Informasi rekrutmen menggunakan beragam saluran distribusi seperti website Perseroan, situs pencari kerja, media sosial maupun media networking para profesional. hanya pelamar yang sesuai kualifikasi saja yang diterima untuk kemudian diseleksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSIuntuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perseroan secara reguler melaksanakan kegiatan pelatihan Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan






dan berdasarkan Training Need Analysis (TNa) yang telah disusun. Meski demikian, setiap Divisi dapat mengajukan usulan pelatihan sesuai kebutuhan dan rKaP Perseroan. Pelatihan yang dilakukan dapat berupa public training, in house training, maupun knowledge sharing.

Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan dituangkan dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan. Dalam Pedoman ini setiap karyawan berhak untuk memperoleh pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya.

Pada tahun 2018 , Perseroan telah melaksanakan pelatihan sebanyak rata-rata 48 jam/karyawan dari 30 jam/karyawan yang ditargetkan, yang meliputi program-program 127 public training, 30 in-house training dan 10 knowledge sharing.

Pelatihan, Jumlah Peserta dan Rata-Rata Jam Pelatihan

Kategory Pelatihan Jumlah Tema Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan Total Jam Pelatihan

In House 30 728 6.783

Knowledge Sharing 10 315 935

Public Training 127 253 5.982

grand Total 167 1.350 13.700

Dari pelatihan yang diselenggarakan, rata-rata durasi pelatihan pada level Kepala Divisi sebesar 58 jam/karyawan, Team Leader 42 jam/karyawan, dan Staf 48 jam/karyawan.

Jabatan Jumlah Peserta Pelatihan Total Jam Pelatihan Rata-rata durasi Pelatihan/ karyawan

(dalam Jam)

Kepala DivisiDivision head

22 1.281,5 58

Team Leader 43 1.810 42

Staf 222 10.608,5 48

grand Total 286 13.700 48

kategori training

Topik Pelatihan Jumlah Peserta

durasi Pelatihan

(dalam Jam)

In houSe aspek hukum dan Komersial Proyek Energi Terbarukan di Indonesia

24 192

Bimtek Pengisian LhKPN 2018 11 44

Corporate Rating Tools Training 19 304

Dauroh Janaiz 28 224

Disaster Emergency & Safety Plan for High-Rise Building 2018 29 232




254



kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

Diskusi hubungan Industrial 5 15

Geothermal Exploration Contracts 37 116

Greenbons sukuk 15 60

IFrS Pinjaman 6 48

Implementasi Early Warning System (EWS) 24 96

Knowledge Sharing The World Bank’s Procurement and Consultant Guidelines

21 42

leadership ”Building Synergy to Improve Performance 20 480

Menghidupkan i-Sprint dalam peningkatan etos kerja pada diri SMIers

213 1.704

Negotiations Skills 11 88

Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 21 280

Penyelesaian Permasalahan hukum di Bidang Perdata 9 72

Presentation Skills 14 224

Project rating tools S&P 14 112

Sharing Session Perlindungan Sosial pada sector panas Energi Panas Bumi

34 102

Shering Session Sektor Jalan Tol 35 140

Struktur organisasi dan aspek Legal Persyarikatan Muhammadiyah

14 42

Tantangan dan upaya Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian dan Pendanaan Terorisme

25 168

Training for Trainer 26 392

Training System Aplikasi Syariah 10 136

Visual Risk - Training Manual for Asset Liabilities Management System

5 80

Workshop DBJ&JERI from Japan 32 512

Workshop Penanganan Dini Potensi Permasalahan Pembiayaan dan akibat hukum Pembiayaan Bermasalah

39 312

Workshop Penjaminan Pemerintah 10 30

Workshop People Development Plan 13 104






kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

Workshop Proyek Penyusunan & Penetapan Batasan risiko dan Profil risiko PT SMI

18 432

JUMLAh In houSe 782 6.783

knoWleDGe ShARInG

Health Talk "How to Reduce Your Body Fat" 28 102

Ngofi - Ngobrol Tentang Gratifikasi 98 294

Running For Beginner-From Couch to 5k in a month 14 28

Sharing Session "Investasi ala Nabi Yusuf" 28 70

Sharing Session Development Bank Practices 21 63

Sharing Session Mengelola Data Dengan Ms. Excel 20 60

Sharing Session Mengenal Fungsi-Fungsi pada Ms. outlook 23 69

Sharing Session PPh 23 29 87

Sharing Session SDG Indonesia One 39 117

Sharing Session Tips & Triks Penggunaan PPT 15 45

jumlAh knoWleDGe ShARInG 315 935

Public E-Procurement: aplikasi dan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa & Resource Management

1 24

"Membedah aspek hukum Merger, akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan”

3 24

Certified Contract Management Specialist (CCMs) 1 24

Certified Strategic Procurement Specialist (CSPs) 1 24

2018 IIA Indonesia Nasional Conference 3 72

3 Day Masterclass Infrastructure Project Finance and Documentation

2 48

40th New Zealand Geothermal Workshop 1 24

7th Indonesia Corporate Communication:The Role of Corporate Corporation to Build & Increase

1 16

Accounting for Derivative and Hedging Activities 1 8

ACIIA Kuala Lumpur Conference & On Site Learning 2018 2 80

Advanced Financial Modeling 1 120

Agile Scrum Training 1 16





256



kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

ASEAN Workshop on Project Structuring and Financing 3 24

Basic Financial Risk Management 1 24

Best Practice in Internal Auditing 1 16

Business Continuity Management 5 120

Cash Management 1 16

Certified Recruitment Selection Professional (CRSP) 1 16

CFa Level 1 Training Program 1 120

Corporate Financing and Treasury Management 5 80

Corporate Governance 1 24

Corporate Valuation: Analysis & Best Practics 3 72

Creative Accounting vs Tax Planning 1 24

Creative Monitoring & Supervision 3 72

Credit Risk Management For Banking untuk Menjaga NPL & Tercapainya Target Credit

3 48

Daurah Janiz Training Public 3 18

Desain Slide Presentasi 2 32

Designing Standard Operating Procedure (SOP) 1 16

Diskusi Panel Directors & Officers Liability Insurance dan Tanggung Jawab Korporasi

1 4

Due Diligence in Renewable Energy Project Course 1 40

Ekuitas 3 72

Feasibility Analysis Technical, Economic, Commercial, & Project Financing

7 168

Finance For Non Finance 1 16

Financial Modeling 2 32

General Affair Management 1 16

Geothermal Conference. 2 64

Geothermal Project Management 2 256

Good Corporate Governance dalam rangka Meminimalisir risiko hukum dan Kepatuhan pada Industri Keuangan

3 24






kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014

1 40

Indonesia Transport Supply Chain & Logistics Program 1 24

International Seminar - Workshop Development Banking Program

1 40

Introduction to Green Bonds 2 32

ISO 31000: Implementasi Manajement Risiko di Sektor Publik 1 24

ISO/IEC 27001 Internal Auditor Training Course 4 64

Kaukus Indonesia Participant pada WUF ke-9 1 8

KPI Masterclass Training Course, 1 16

Kupas Tandas Perjanjian Kerja:Kemitraan, Klausula Jaminan dan Masalah hubungan Industrial Terpopuler

4 24

Leadership for Millenial 1 16

Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profesional (LSIP) 1 8

Management Training & Development 1 24

Managing and Presenting Business Data in Excel 2016 1 8

Managing IT Helpdesk 1 40

Manajemen Bandara 6 144

Manajemen Corporate Social responsibilitiy (CSr) dan Community Development

1 24

Manajemen umum Dana Pensiun (MuDP) 1 56

Mastering Business Analysis (BABOK-v3) - A Practical Approach

1 32

Membedah hasil Penilaian National risk assessment Terhadap TPPu dan TPPT

2 32

Modern Office Administration for Leader and Staff 2 48

National Anti Fraud Conference 2018 - Call For Paper 2 48

Next Generation Cyber Security 1 4

Pelatihan Dasar Perbankan Syariah 1 32

Pendidikan Khusus Profesi advokat (PKPa) 3 144

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 16





258



kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

Pengelolaan Dana hibah 1 16

Penyusunan Modul SME - PT SMI 23 253

Persiapan ujian PFM (Professional Financial Modeler) 2 16

Port Master Planning training Course in Indonesia 3 72

PPP Certification Program - Foundation Level 5 160

Private Equity Training 1 16

Problem Solving and Decision Making 1 24

Professional Financial Modeller (PFM) 2 96

Program ECIIA Madrid European Conference 2018 1 80

Program Training IT Audit Technique 2 32

Project Management 1 24

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 3 64

Protokoler dan Manajemen Kearsipan 1 24

Protokoler dan Manajemen Kesekretariatan 2 32

PSaK 71: Instrumen Keuangan 1 16

Public Budgeting and Fiscal Management 1 40

Public Private Partnerships 3 48

Refresher BSMR Program 1 8

Remuneration & Compensation Management 1 16

Remuneration Management 1 24

Renewable Energy Project Management 1 240

Restatement Laporan Keuangan : Sejauhmana Tanggung Jawab hukum Direksi dan Dewan Komisaris

3 9

Scolarship on Geothermal Energy Project Management 1 320

SDGs Bonds/Sukuk and Blue Bonds/Sukuk Initiative 2 32

Selling and Negotiation 3 48

Seminar Internasional Kongres XIII & huT IaI ke-61 1 16







kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

Seminar Nasional “Mempersiapkan Kawasan Industri Menghadapi Bencana”

1 5

Seminar Nasional dan Sarasehan Perpajakan BuMN 2018 2 48

Seminar Pertanggungjawaban Pemilik Manfaat Koperasi Menurut Perpres No. 13 Tahun 2018

2 16

Sertified Risk Management 1 32

Sertifikasi hCMC 1 104

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 4 64

SNIa-2018 Seminar Nasional Internal audit - seminar Nasional Internal audit 2018: “The auditor of The Future: Trusted & Influencing advisor.”

4 96

Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 1 16

Speak to Change - Batch 29 1 56

Starting a Project Management Office/PMo 1 16

Strategi Komunikasi 1 24

Study Tour aFD 6 48

Study Tour Program on Development Banking Practices 4 160

Systems Analysis and Design with uML 1 24

TaL Dasar angkatan IV 1 6

Techincal Workshop on Project Preparation for Transformational Climate Resilience Water Projects in Asia

1 16

Training Corporate Valuation 1 16

Training CaPM 1 24

Training Data Management & Analysis in Excel 2016 1 16

Training ESQ Quantum Excellent angkatan VII 1 16

Training Introduction ISo27001 6 48

Training Mastering Asset Liability Management 1 24

Training Programme on Concept Note Development for the GCF

1 80




260



kategori training


durasi Pelatihan

(dalam Jam)

Training Project Procurement 1 24

Training Purchasing Management 1 16

Training Tax In Business: How To Be A Legally Smart Tax Payer In Taxation

1 24

Training-Workshop on Grievance Redress Mechanism and Problem Solving for Executing and Implementing Agencies of ADB-Supported Projects in Indonesia

2 48

Travel Business Mangement 1 24

Treasury & Cash Management 2 48

Using Business Intelligence In Corporate Budgeting 2 32

Valuable Procurement & Cost Saving 1 16

Withholding Tax (PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dan Pasal 4 ayat (2))

2 48

Workshop akuntansi dan administrasi aset 1 16

Workshop Inovasi Pengembangan produk Syariah 4 64

Workshop on Enhancing Readiness of ADB Developing Member Countries for Scaled Up Climate Finance

2 19

Workshop PSaK Imbalan Kerja, Manfaat Purnakarya dan aspek Perpajakannya

1 24

Workshop PSaK 71: Instrumen Keuangan 2 32

World Bank Workshop: Knowledge Exchange Event on Energy Efficiency

1 24

jumlAh PuBlIC 253 5.982

gRANd TOTAL 1.350 13.700

Selain melalui pelatihan, pengembangan karyawan juga dilakukan dengan memberikan program beasiswa untuk dapat meneruskan studi lanjutan, baik jenjang Sarjana (S1), jenjang magister (S2), maupun jenjang doktoral (S3) kepada karyawan yang berprestasi berdasarkan hasil penilaian kinerja serta lolos seleksi. Program ini sebagai salah satu strategi Perseroan dalam meningkatkan serta mengembangkan Kompetensi Kerja Karyawan, khususnya terkait pengetahuan, keahlian, dan keterampilan kerja, guna mendukung tercapainya visi dan misi Perseroan.






Karyawan mendapatkan program beasiswa S1 dan S2. Total beasiswa yang diberikan sampai dengan tahun 2018 adalah sejumlah 9 beasiswa yang terdiri dari S1 4 orang dan S2 5 orang. Perseroan juga memberikan kesempatan bagi karyawan yang berprestasi untuk menambah ilmu dan wawasan melalui perjalanan dinas ke Luar Negeri atau mengikuti pelatihan di luar negeri.

BIAyA PELATIHANGuna mendukung penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mencakup pelatihan in-house, publik, penugasan, sharing knowledge maupun beasiswa karyawan, Perseroan menganggarkan biaya sebesar rp9,59 miliar untuk tahun 2018 dengan realisasi sebesar rp7,04 miliar.

PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASIPenilaian kinerja dilaksanakan sebagai bentuk pengukuran hasil kinerja atau capaian setiap individu karyawan. Masing-masing karyawan akan memperoleh penilaian akhir terkait potential review dan performance review. Dari hasil ini Perseroan akan memperoleh kelompok-kelompok talent. hasil ini kemudian akan berlanjut dengan program Individual Development Plan sebagai bentuk pengembangan karyawan.

REMUNERASI Dalam rangka memperoleh SDM terbaik dari pasar tenaga kerja, menjaga engagement karyawan, mempertahankan karyawan berkinerja tinggi dan potensial serta meningkatkan nilai lebih organisasi (employee value proposition), Perseroan telah menerapkan strategi remunerasi melalui pemberian pay dan benefit yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu, untuk menyesuaikan dengan market dan menjaga agar tetap competitive. Perseroan menetapkan kebijakan struktur remunerasi berdasarkan level kepangkatan dan job grade (tingkat pekerjaan). Komponen remunerasi terdiri dari gaji pokok, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan hari raya (Thr), Tunjangan cuti, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, asuransi rawat Inap, asuransi rawat Jalan, dan asuransi Jiwa dan kecelakaan.

Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada karyawan level staff (non struktural). Sedangkan tunjangan jabatan diberikan kepada level Team Leader dan Kepala Divisi (struktural). Benefit asuransi pemberiannya sesuai dengan grade karyawan. untuk benefit lainnya yang diberikan seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan tunjangan cuti pemberiannya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam hal status kepegawaian, Perseroan tidak membedakan fasilitas kesejahteraan bagi karyawan tetap dan tidak tetap. Fasilitas diberikan sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Perseroan juga memberikan kompensasi berupa uang makan lembur kepada karyawan bagi karyawan yang melaksanakan lembur. uang makan lembur hanya untuk level staf dan diberikan apabila waktu kerja telah mencapai 10 jam/lebih dihitung sejak jam kedatangan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan staf tersebut.





262



PENGEMBANGAN KARIR Kebijakan terkait pengembangan karir karyawan tercantum dalam Pedoman Promosi Karyawan. Pada tahapan promosi, keseluruhan proses uji kompetensi dilakukan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Assessment Center yang telah ditunjuk. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan pada proses promosi struktural karyawan dengan memerhatikan hasil penilaian kinerja dan job evaluation. Jumlah peserta untuk setiap jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Selain promosi, Perseroan juga memiliki kebijakan mutasi, rotasi, dan demosi. Berikut rinciannya:


No. Jenis Perubahan Status KaryawanJumlah

Karyawan% Perubahan Status

Karyawan/ Total karyawan

1 Promosi Struktural Karyawan 13 4.5%

2 Promosi Fungsional Karyawan 2 0.7%

3 Mutasi Karyawan 18 6.3%

4 rotasi Karyawan 4 1.4%

5 Demosi Karyawan 0 0%

Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia, melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan SDM melalui program Talent Classification, yang menjadi dasar bagi Perseroan khususnya Divisi Sumber Daya Manusia dalam menentukan program pengembangan karyawan baik pengembangan kapasitas dan kapabilitas karyawan maupun pengembangan karir karyawan. Pelaksanaan implementasi program Talent Management ini dilakukan setiap tahun oleh Divisi Sumber Daya Manusia.

Program Talent Management (Talent Classification) yang diimplementasikan di PT SMI, dilakukan dengan melakukan pemetaan karyawan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing karyawan dengan didasarkan pada kinerja karyawan serta kompetensi yang dimiliki masing-masing karyawan. Pemetaan karyawan tersebut didasarkan pada 2 (dua) dimensi Talent Classification, yaitu :

a. Performance reviewPemetaankaryawan yang didasarkan pada Performance Review, dengan melakukan pengelompokan melalui pemeringkatan nilai Performance Appraisal karyawan dimasing-masing Divisi, yang terdiri dari 5 (lima) jenjang Performance Level.

b. Potential reviewPemetaan karyawan berdasarkan Potential Review, merupakan pengelompokkan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing karyawan dengan didasarkan pada karakteristik masing-masing kelompok talent yang telah ditetapkan.





hasil dari penggabungan 2 (dua) dimensi Talent Classification tersebut akan diperoleh Telent Classification Matrix, yang terdiri dari 5 (lima) Talent Class, yang akan dijadikan dasar dalam penentuan Talent Pool karyawan, yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penentuan program pengembangan Karyawan, seperti:1. Dasar penentuan program pengembangan karyawan, baik public maupun in-house training.2. Dasar penentuan peserta program beasiswa karyawan.3. Dasar penentuan pengembangan karir karyawan baik melalui Promosi, Mutasi, maupun rotasi.4. Serta, dasar pelaksanaan program Individual Development Plan yang sedang dalam tahap proses

penyusunan program.

Mengingat pentingnya menyiapkan dan melakukan perencanaan dalam rangka persiapan successor yang akan menempati posisi-posisi penting dan critical, maka Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia mulai menyusun program pelaksanaan Individual Development Plan, yang memuat perencanaan pengembangan karyawan baik perencanaan pengembangan kapasitas maupun kompetensi karyawan serta perencanaan pengembangan karir karyawan, guna mempersiapkan successor Perseroan di masa yang akan datang.

Program Individual Development Plan tersebut terdiri dari :1. rencana pengembangan diri (Employee Development Plan)

Merupakan rencana pengembangan yang berisi perencanaan dan penentuan program pengembangan yang tepat bagi karyawan, yang didasarkan pada 5 (lima) jenis kategori pengembangan karyawan PT SMI (Five Cluster SMI Employee Development Program), yang terdiri dari : 1. Program pengembangan kompetensi2. Program pengembangan budaya Perseroan3. Program pengembangan khusus4. Program mentoring 5. Program persiapan suksesi

2. rencana pengembangan karir (Career Development Plan)Merupakan rencana pengembangan karyawan yang berisi perencanaan dan penentuan rencana karir Karyawan :• rencana karir jangka pendek (dengan jangka waktu antara 1 (satu) s.d 2 (dua) tahun)• rencana karir jangka Panjang (dengan jangka waktu antara 4 (empat) s.d 6 (enam) tahun)

Dengan disusunnya program Individual Development Plan tersebut, diharapkan dapat menjadi suatu bentuk program dalam mempersiapkan future leader Perseroan melalui proses persiapan jalur karir, program suksesi serta program pengembangan karyawan lainnya dengan disertai monitoring pencapaiannya. Diharapkan Perseroan dapat mempertahankan dan mengembangkan karyawan, khususnya karyawan yang masuk dalam kategori talent.





264



human Resource Information System

organisasi Desain & Manpower Plan

recruitment & Placement

Performance Mgt. & Talent Classification Development reward

Managementretain & Engage

Process & Tools1. organization Design2. Job analysis3. Job Evaluation4. Manning/Worldoad analysis5. Manpower Plan

Menyusun organization Design & Manpower Plan yang sesuai

dengan Corporate Strategy

Comprehensive recruitment Process & Strategic Placement

yang Efektif

Mengembangkan Performance Culture dan

Talent Classification

People Development & Talent Management

Memberikan Pay & Benefit yang sesuai

Meningkatkan Engagement SDM & Industrial relations

yang efekttif

1. assessment Center2. Comprehensive recruitment

process3. Job requirement4. right Man in the right Place

1. Balanced Scorecard2. Talent Classification3. PMS Monitoring4. Coaching & Counselling

1. Training Need analysis2. Job assignment, rotation &

Movement3. advanced Management School4. Talent Management

1. Salary Survey2. Mark to-Market3. overseas4. Training/attachment

1. Engagement Survey2. hC survey3. Effective communistion4. Culture awareness

I II III Iv v vI

• Menyelaraskan perencanaan organization Design dengan Corporate Strategy.

• Merencanakan Manpower Plan yang sesuai dengan Organization Design, Job & Manning Analysis, dan Talent Pool.

• Melakukan Comprehensive Process berdasarkan Job Requirement dan Manpower Plan yang sudah dibuat agar didapat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

• Menempatkan (placement) pegawai sesuai dengan strength yang dimiliki.

• Memonitor dan mengembangkan Performance Culture dan potensi setiap karyawan dengan penilaian kinerja setiap tahun (360 degree) serta pelaksanaan Coaching & Counselling.

• Mengelompokkkan pegawai dalam Talent Classification sebagai bagian dari Talent Management.

• melakukan observasi SDM yang berpotensi menjadi leader masa depan.

• Pengembangan SDM melalui rotasi mentorship program talent management, Job Assignment dan pelatihan berdasarkan Training Need Analysis.

• Penegembangan Talent Pool.

• Pengembangan spesialisasi.

• Melakukan Salary Survey melalui Konsultan Independen secara rutin.

• Melakukan benchmark Pay & Benefit yang sesuai dengan pasar.

• Menerapkan budaya Merit System melalui penerapan reward system berbasis performance.

• Menciptakan working environment yang dapat meningkatkan engagement SDM melalui program-program SDM yang efektif dan direview secara reguler.

• Menjadi “Employer of Choice, melalui:

ü reputasi Perusahaan dengan pengelolaan yang baik.

ü Image sebagai agent of development dengan meningkatkan peranan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SDMPerseroan menggunakan Human Capital Information System (HCIS) sebagai infrastruktur pendukung SDM. Saat ini, PT SMI sedang dalam proses penyusunan Master Plan pengembangan hCIS bekerja sama dengan Divisi TI.

INISIATIF STRATEGIS 2019Dalam rangka mendorong terlaksananya inisiatif strategis dan tercapainya target bisnis Perseroan, Divisi Human Capital telah menyusun strategi dan roadmap pengembangan SDM. Fokus dari pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kompetensi, skills dan capabilities karyawan. Berikut adalah strategi pengembangan SDM:

dEMOgRAFI KARyAWANPada 2018, jumlah karyawan Perseroan mencapai 286 karyawan, meningkat 25 karyawan dibanding tahun 2017 yang tercatat 261 karyawan. Meningkatnya jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk mendukung akselerasi pembiayaan pembangunan infrastuktur.

Pada periode tersebut, jumlah karyawan yang keluar mencapai 23 karyawan dengan berbagai alasan, diantaranya melanjutkan sekolah, pindah profesi, alasan pribadi, ataupun melanjutkan karir di perusahaan lain. adapun tingkat turn over tercatat sebesar 8% dan masih dalam ukuran normal.


Berikut adalah strategi pengembangan SDM:





Jumlah Karyawan berdasarkan Unit Usaha Keterangan Unit Usaha 2018 2017

dIREKTORAT UTAMA - dU 71 72

Dh 17 17

DaI 10 10

DSP 21 21

DPKMI 11 10

DSDM 12 14

dIREKTORAT PEMbIAyAAN & INvESTASI - dPI 45 51

DPI-1 8 9

DPI-2 10 11

DPI-3 10 10

DPD 13 15

uuS 4 6

dIREKTORAT PENgEMbANgAN PROyEK & JASA KONSULTANSI - dPPJK

39 46

DJK 10 8

DPP 14 16

DPB 8 10

DPPK 7 12

dIREKTORAT OPERASIONAL dAN KEUANgAN - dOK 75 79

Daaa 15 17

DKhI 9 9

DTI 12 13

DuP 23 23

DPPMo 16 17

dIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO - dMR 31 38

DELSJK 6 9

DMrT 14 17

DEPI 9 9

DPPIK 2 3

Total 261 286





266



Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan2016 2017 2018

PriaMale

WanitaFemale

TotalPriaMale

WanitaFemale

TotalPriaMale

WanitaFemale

Total

Sekolah Menengah atas 8 1 9 8 1 9 8 1 9

Diploma 3 1 9 10 1 9 10 1 9 10

Sarjana 1 101 63 164 111 69 180 116 74 190

Pasca sarjana 40 14 54 43 19 62 52 25 77

Total 150 87 237 163 98 261 177 109 286

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

Usiaage

2016 2017 2018

PriaMale

WanitaFemale

Total PriaMale

WanitaFemale

TotalPriaMale

WanitaFemale

Total

18-25 5 4 9 6 5 11 4 7 11

26-35 63 52 115 69 62 131 86 72 158

36-45 55 24 79 60 24 84 55 23 78

46-55 27 7 34 28 7 35 32 7 39

>55 0 0 0

Jumlah 150 87 237 163 98 261 177 109 286

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Organisasi

Keterangan 2017 2018

Staf/Pelaksana 17 19

Manajemen Junior 83 90

Manajemen Madya 98 115

Manajemen Senior 45 43

Manajemen Executive & Tekhnik advisor 18 19

Total 261 286






Jumlah Karyawan berdasarkan Status kepegawaian


Tetap 258 286

Kontrak 3 0

Total 261 286

Jumlah Karyawan berdasarkan Jabatan


Kepala Divisi 20 22

Team Leader 39 43

Staf 202 221

Total 261 286

Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja


0 <1 Thn 44 81

1 <2 Thn 80 87

<2 Thn 137 118

Total 261 286

Jumlah Karyawan berdasarkan gender


Pria 163 177

Wanita 98 109

Total 261 286





268







Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi

IMPLEMENTASI SISTEM UTAMA yANG ADAPTIF DAN FLEKSIBEL TELAH BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN BISNIS PEMBIAyAAN INFRASTRUKTUR PT SMI SELAMA TAHUN 2018. SEJALAN DENGAN TREN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI, DIGITALISASI PROSES BISNIS DAN INFORMASI TERUS DIAKSELERASI DALAM RANGKA MENGHADAPI ERA TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS DIGITAL GUNA MENDUKUNG EFEKTIVITAS DAN KUALITAS PROSES BISNIS UTAMA DAN MERESPON PERUBAHAN DUNIA BISNIS yANG SEMAKIN cEPAT.




270



Ringkasan

Meluncurkan Infralib, platform yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman

oleh pelaku & pendukung utama pembangunan di Indonesia dalam rangka mendukung percepatan infrastruktur.

Melakukan modernisasi sistem utama (core) menjadi lebih adaptif dan terintegrasi, meliputi penguatan

Loan Origination System, pengembangan fitur-fitur skema pembiayaan baru, pengembangan Document Management System, dan integrasi pembayaran dengan virtual account.


Pengembangan aplikasi untuk mendukung mobilitas, termasuk didalamnya Mobile approval & alert dan mobile inquiry

Program Transformasi Teknologi Informasi mendukung efisiensi proses bisnis, melalui implementasi proses automasi perjalanan dinas, e-procurement, reservasi kendaraan, persuratan yang terbukti telah memberikan manfaat sebagai berikut:1. Mempersingkat waktu proses pengerjaan;2. Meningkatkan efisiensi biaya operasional;3. Mengurangi penggunaan kertas;4. Meningkatkan compliance; dan5. Meminimalkan risiko operasional.

Penguatan IT Security yang meliputi Antivirus, Email Gateway, Data Loss Prevention (DLP), Firewall, dan Privilege Management





KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Perseroan menyadari dalam menjalankan peran sebagai katalis pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi (TI) yang handal, responsif dan fleksibel. untuk itu, Perseroan menempuh kebijakan transformasi TI berbasis digital guna mendukung bisnis utama dan merespons perubahan dunia bisnis yang semakin cepat. Transformasi dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya pada aspek sistem, tetapi juga prosedur, proses, dan perilaku pengguna sistem (human behavior).

Di tahun 2018, selama hampir 3 tahun perjalanan transformasi sejak tahun 2016, infrastruktur teknologi telah mampu bertransformasi dari sistem informasi legacy yang stand-alone dan tersebar (island of information) menjadi sistem yang mengadopsi best practices, terintegrasi secara end-to-end, memiliki platform yang standar (common platform), dan mendukung mobility.Dalam transformasi ini, pengembangan sistem dilakukan dengan strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis secara cepat (faster time-to-market) yaitu dengan cara meminimalkan coding (low code), menggunakan platform yang standar, serta memastikan integrasi antar aplikasi dengan protokol standar (application programming interface – aPI). Strategi ini juga terbukti telah mampu mengefisienkan biaya infrastruktur TI, dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kehandalan sistem.

Selama tahun 2018, Perseroan telah menjalankan beberapa inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem utama meliputi penguatan loan origination system, pengembangan fitur skema pembiayaan produk baru, pengembangan pengelolaan dokumen pembiyaan, implementasi sistem pembayaran virtual account, dan pengembangan Asset & Liability Management (aLM).

2. Streamline dan otomasi untuk proses bisnis yang lebih cepat, efisien, dan transparan, melalui implementasi e-Procurement.


3. Pengembangan data warehouse untuk pelaporan internal dan eksternal.

4. Pengembangan aplikasi untuk mendukung mobility untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, meliputi mobile approval & alert ,serta mobilitas inquiry.

5. Implementasi layanan Indonesia Infrastructure Library, platform yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman oleh pelaku & pendukung utama pembangunan di Indonesia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan.

6. Implementasi IT Contact Center dan system monitoring telah meningkatkan SLa layanan IT menjadi 99.32%

7. Penguatan fungsi IT Security (meliputi penguatan antivirus, email gateway, data loss prevention, firewall, dan privilege management) telah mendorong tercapainya zero security incident selama tahun 2018.

8. Simulasi pemulihan sistem jika terjadi bencana (disaster recovery rehearsal).

adapun beberapa yang secara konsisten tetap di jalankan sebagai kebijakan Perseroan diantaranya adalah: 1. Modernisasi sistem utama untuk mendukung bisnis

perusahaan, meliputi pengembangan/ implementasi sistem pembiayaan konvensional, sistem pembiayaan syariah, asset and liability management, sistem PSaK 50 – 55, fixed asset management, dan upgrade enterprise resource planning (ErP).

2. Program automasi dengan mengembangkan aplikasi digital untuk merampingkan proses bisnis dalam bentuk percepatan proses, efisiensi biaya operasional, mengurangi penggunaan kertas, serta meminimalkan risiko operasional. Program automasi yang dilakukan antara lain meliputi administrasi perjalanan dinas, nota dan disposisi, dan e-procurement.

3. Digitalisasi informasi untuk membangun kapabilitas organisasi berbasis data dan analitik. Inisiatif yang telah dilakukan antara lain meliputi:1. Pengembangan data warehouse untuk

mengonsolidasikan data dari berbagai sumber, antara lain meliputi sistem utama, general ledger, PSaK 50 - 55, data internal manajemen risiko dan data dokumen pembiayaan.




272



2. automasi penyiapan data untuk kebutuhan pelaporan baik internal maupun eksternal regulator.

3. Pengembangan analitik, antara lain meliputi distribusi pembiayaan berdasarkan sektor, rating, kualitas aset dan pengelolaan biaya operasional.

4. Pengembangan dashboard informasi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan, yang antara lain meliputi informasi mengenai kinerja bisnis perusahaan dan informasi mengenai debitur.

4. Implementasi Knowledge Management System (KMS) untuk mendorong budaya organisasi yang selalu belajar.

5. Standardisasi antarmuka dengan Application Programing Interface (aPI), memungkinkan interkoneksi secara ramping antara aplikasi-aplikasi utama, GL, dan aplikasi (front-end dan back-end) untuk mendukung operasional bisnis secara terintegrasi.

6. Implementasi aplikasi untuk approval dan alert, memungkinkan proses pemeriksaan dan persetujuan manajemen dapat dilakukan lebih cepat melalui piranti mobile.

7. Transformasi peningkatan kapabilitas TI yang meliputi: • adopsi pengembangan sistem dengan

meminimalkan coding (low-code), memungkinkan pengembangan sistem 30% - 40% lebih cepat;

• penguatan fungsi keamanan IT;• penguatan fungsi quality assurance untuk

meminimalkan kesalahan sistem (defects); dan• peningkatan kapasitas Data Center dan Disaster

Recovery Center.


PENcAPAIAN KINERJA TEKNOLOGI INFORMASIProgram Transformasi TI yang telah dijalankan Perseroan telah memberi dampak positif, terutama dalam mendukung efisiensi proses bisnis. Implementasi tiga proses automasi (perjalanan dinas, reservasi kendaraan, persuratan dan disposisi) terbukti telah memberikan manfaat sebagai berikut :1. Mempersingkat waktu proses pengerjaan sekitar

25% sampai 40%;2. Meningkatkan efisiensi biaya operasional;3. Mengurangi penggunaan kertas;4. Meningkatkan compliance; dan5. Meminimalkan risiko operasional.

Pada tahun 2018, PT SMI telah mengimplementasikan Mobile approval & Notification yang antara lain digunakan untuk approval SPPD & FPPD, human Capital Information System, eProcurement, dan notifikasi arium. Di samping itu Perseroan juga telah mengimplementasikan Knowledge Management System (KMS) – Infralib yang merupakan platform yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman oleh pelaku & pendukung utama pembangunan di Indonesia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan inftastruktur.

untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan operasional Perseroan, PT SMI juga telah melakukan investasi dalam bidang TI. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan beberapa aplikasi yang mendukung inisiatif bisnis Perseroan. adapun 2 (dua) biaya investasi terbesar dialokasikan untuk proyek Network & Security appliance dan proyek Temenos.






Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi SDM pada Divisi Teknologi Informasi, sepanjang tahun 2018 PT SMI juga telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM TI baik secara internal maupun eksternal (formal maupun informal). Pendidikan dan pelatihan yang diberikan tersebut menitikberatkan pada pengembangan keterampilan yang mendukung kegiatan bisnis Perseroan.

INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2018Perseroan memiliki inisiatif strategis Teknologi Informasi dengan tema shape agility for best run business yaitu melakukan pengembangan yang antara lain meliputi pengembangan layanan korporasi (corporate services)Dari visi dan misi tersebut, terbangun suatu inisiatif strategis untuk pembangunan kapasitas dan knowledge management hingga tercipta Infralib sebagai katalis untuk mencapai visi dan misi tersebut. Infralib merupakan platform yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman oleh pelaku & pendukung utama pembangunan di Indonesia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan diantaranya melalui:1. Mengembangkan komunitas berbagi informasi/

knowledge (community practice), 2. Pengayaan knowledge dan data untuk sektor-sektor

baru, 3. Pengembangan mekanisme analisis dampak sosio-

ekonomi proyek serta 4. Memperluas akses bagi Kementerian/Lembaga/

Pemda & pihak lain yang terkait proyek.

INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2019 Di tahun 2019, Perseroan bertekad untuk terus mengoptimalisasikan peran teknologi informasi guna mendukung operasional dan bisnis Perseroan. Inisiatif utama di tahun 2019 diantaranya meliputi :

1. Penyusunan IT Master Plan 2019 – 20232. Pengembangan sistem core untuk mendukung bisnis

utama Perseroan3. Pengembangan layanan infrastructure library untuk

mendukung ecosystem enabler4. Pengembangan mobilitas untuk proses bisnis yang

lebih agile5. Implementasi PSaK 716. Pengembangan sistem untuk project management

dan advisory

Perseroan terus mengembangkan kapabilitas Teknologi Informasi internal, yaitu dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan dan mengembangkan talenta-talenta terbaik dalam bidang Teknologi Informasi.




274

PT SMI TERUS MENJAGA DAN MENINGKATKAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN yANG BAIK (GOOD cORPORATE GOVERNANcE/GcG) SESUAI DENGAN KETENTUAN yANG BERLAKU ANTARA LAIN DENGAN MELAKUKAN PENyEMPURNAAN PEDOMAN INTERNAL SEcARA BERKALA GUNA PEMENUHAN DAN PENyESUAIAN TERHADAP KETENTUAN REGULASI TERKINI, PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN RISIKO yANG BERKESINAMBUNGAN SERTA MEMENUHI DAN MELAKSANAKAN REKOMENDASI (AREA OF IMPROVEMENT) DARI PENILAI INDEPENDEN SERTA MENINGKATKAN SKOR NILAI GcG ASSESSMENT DARI TAHUN 2017 SEBESAR 90,10 (“SANGAT BAIK”) MENJADI 96,12 DI TAHUN 2018 (“SANGAT BAIK”).

Laporan Tata Kelola Perusahaan


Tanggung Jawab SoSial PeruSahaan laPoran Keuangan KonSoliDaSian 2018


LaPoraN TaTa KeLoLa PeruSahaaN




276

Penyempurnaan dan penyesuaian pedoman-pedoman Perseroan, antara lain Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual), Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, Pedoman cSR, Piagam Audit Internal, dan beberapa Pedoman operasional lainnya.

Ringkasan

Pembaharuan Surat Pernyataan Kepatuhan atau Pakta Integritas Karyawan

sebagaimana diamanahkan oleh Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.

Mengimplementasikan Risk Appetite Statement (RAS) yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Perseroan untuk menjaga keseimbangan antara peran katalis dan keberlangsungan bisnis dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan kepada Perseroan.





Mengimplementasikan kerangka kerja profil risiko korporasi untuk mengelola risiko secara menyeluruh sehingga Perseroan dapat melakukan deteksi dini atas permasalahan atau kegiatan

yang berdampak signifikan sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pencegahan, perbaikan, pengelolaan risiko secara efektif dan efisien.

ringkasanhighlights

Implementasi Early Warning System dalam aktivitas pembiayaan.

Sosialisasi tentang pencegahan gratifikasi dengan mengundang pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembuatan infografis bertajuk “Ayo Tolak Gratifikasi”.

Pelaksanaan e-Quiz GcG dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman seluruh Karyawan dan Manajemen Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Adapun hasil dari e-Quiz tersebut, menunjukan bahwa 98% telah memahami Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan sangat baik.

KORUPSI




278


DASAR-DASAR PELAKSANAAN GcGPelaksanaan GCG Perseroan didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan berikut:

1. undang undang No. 19 tahun 2003 tentang BuMN.2. undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas.3. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009

tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.4. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.

5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBu/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik GCG Pada Badan usaha Milik Negara.

TUJUAN DAN KOMITMENDalam rangka memastikan pencapaian rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan skala global dalam konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah menjadi rujukan pembangunan negara di seluruh dunia, PT SMI berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan dari para Pemangku Kepentingan, utamanya Pemegang Saham dan para Penyandang Dana/ Investor serta Pemilik Proyek. hal ini merupakan modal utama bagi keberlangsungan usaha dan keberhasilan Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. oleh karena itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk menerapkan praktik terbaik GCG, dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar GCG pada setiap aspek operasional perusahaan.

Sasaran dan tujuan dari penerapan praktik terbaik GCG di seluruh lingkup operasional PT SMI meliputi: 1. Mengoptimalkan nilai (value) Perseroan.2. Pengambilan keputusan dilandasi oleh nilai moral

yang tinggi.3. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.4. Pengelolaan Perseroan lebih profesional, transparan,

dan efisien.5. Meningkatkan citra dan daya saing bagi Perseroan.6. Mendorong pengembangan sumber daya Perseroan.7. Meningkatkan pengelolaan risiko usaha Perseroan.8. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung

jawab sosial perusahaan.9. Mengembangkan sikap dan perilaku menuju Budaya

Perusahaan yang lebih baik.

PELAKSANAAN GcG TAHUN 2018untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, PT SMI secara berkesinambungan melakukan peninjauan berkala terhadap piranti aturan pengelolaan organisasi dan menjalankan berbagai program peningkatan kualitas penerapan praktik GCG. Pada tahun 2018, Perseroan merealisasikan berbagai program peningkatan kualitas penerapan praktik GCG, mencakup:

• Penyempurnaan dan penyesuaian pedoman-pedoman perusahaan yang meliputi Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, Pedoman CSr, Piagam audit Internal, dan Pedoman operasional lainnya.






• Pembaharuan Surat Pernyataan Kepatuhan atau Pakta Integritas Karyawan sebagaimana diamanahkan oleh Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku.

• Sosialisasi tentang pencegahan gratifikasi dengan mengundang pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembuatan infografis bertajuk “ayo Tolak Gratifikasi”.

• Pelaksanaan e-Quiz GCG dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman seluruh Insan Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. hasil e-Quiz menunjukan bahwa hampir 98% telah memahami Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan sangat baik.

• Mengimplementasikan Risk Appetite Statement (raS) yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Perseroan untuk menjaga keseimbangan antara peran katalis dan keberlangsungan bisnis dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan kepada Perseroan.

• Mengimplementasikan kerangka kerja profil risiko korporasi untuk mengelola risiko secara menyeluruh melalui benchmarking terhadap Development Financial Institution (DFI), Perbankan, dan perusahaan pembiayaan dengan karakter bisnis sesuai dengan PT SMI, serta beberapa sumber lain yang dapat mendukung karakteristik bisnis Perseroan.

• Implementasi Early Warning System dalam aktivitas pembiayaan.

PT SMI’s gCg Strategy & Focus in 2018

Selama tahun 2018, strategi dan fokus gCg PT SMI adalah tetap terus menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan gCg antara lain dengan penyempurnaan piranti pedoman untuk organisasi dan operasional, peningkatan kualitas manajemen risiko dengan mengimplementasikan Risk Appetite Statement dan Risk Profile, meningkatkan pemahaman Insan Perseroan terhadap gCg, termasuk meningkatkan nilai atau skor penilaian gCg dari tahun 2017 sebesar 90,10 (“Sangat baik”) menjadi 96,12 (“Sangat baik”) di tahun 2018”




280

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAANPerseroan telah menyusun roadmap tata kelola perusahaan dan pencapaiannya untuk tahun 2018, yang merupakan kelanjutan pelaksanaan roadmap GCG yang sudah disusun sejak Perseroan berdiri di tahun 2009.

Roadmap tata kelola perusahaan dan pencapaian selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun Roadmap Tata Kelola Perusahaan

2009-2010 • Pembentukan infrastruktur GCG mencakup Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite audit dan Komite di bawah Direksi yaitu Komite Kredit & Investasi.

• Penetapan kebijakan terkait dengan GCG antara lain anggaran Dasar Perseroan, Pedoman GCG, Board Manual, Piagam Komite audit, Piagam audit Internal, dan Pedoman Manajemen risiko.

• Pelaksanaan GCG Self Assessment.

2011-2012 • Penetapan Pedoman Etika usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct).• Pelaksanaan GCG Assessment Tahun Buku 2010 oleh Penilai Independen BPKP.

2013-2014 • Pengangkatan Komisaris Independen.• Pembentukan Direktorat Pengembangan Proyek & Advisory beserta Divisinya dilengkapi dengan

penetapan tugas pokok & fungsi.• Pembentukan Komite di bawah Direksi yaitu Komite risiko & Kapital dengan Sub Komite

yaitu Sub Komite Manajemen risiko, Sub Komite Asset & Liabilities dan Sub Komite Target & Monitoring, Komite Pengembangan Proyek & Advisory, dan Komite Teknologi Sistem Informasi.

• Penunjukan Whistleblowing System (“WBS”) Officer.• Penetapan kebijakan terkait dengan GCG antara lain Pedoman Penyusunan Kebijakan,

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS-Whistleblowing System), Pedoman Pengawasan Direksi oleh Dewan Komisaris Dalam rangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

• Pembentukan aplikasi WBS.• Standardisasi Perjanjian Pembiayaan.

2015 • Penambahan objek pembiayaan infrastruktur sosial beserta pembentukan Divisi Pembiayaan Daerah dan Instansi Pemerintahan lainnya.

• Penetapan kebijakan terkait dengan GCG antara lain Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Proyek, Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Korporasi, Pedoman Komunikasi, Sosialisasi dan Penyampaian Informasi.

• Pelaksanaan GCG Assessment Tahun Buku 2014 oleh Penilai Independen BPKP.• Pembentukan Legal Compliance Management System.








2016 • Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.• Pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Pemantau risiko.• Pembentukan Direktorat Manajemen risiko beserta Divisinya dilengkapi dengan penetapan

tugas pokok & fungsi.• Pembentukan Komite di bawah Direksi yaitu Komite Penyertaan Modal.• Pembentukan Divisi Environmental Social Safeguard & Business Continuity Management.• Pembentukan urCM (Unit Risk & Compliance Manager).• Penetapan kebijakan terkait dengan GCG antara lain Piagam Komite Pemantau risiko,

Kebijakan Manajemen risiko, Pedoman urCM (Unit Risk & Compliance Manager), Pedoman Perlindungan Konsumen, Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Multilateral, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman dan Prosedur Penerapan Program anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

• Standardisasi Perjanjian Pembiayaan Daerah.• Penyusunan dan penerbitan Buku Saku Gratifikasi.

2017 • Pembentukan Divisi Pengelolaan Pembiayaan & Investasi Khusus dilengkapi dengan penetapan tugas pokok & fungsi.

• Pembentukan Komite Pembiayaan Berkelanjutan.• Pemisahan Sub Komite Target & Monitoring menjadi 2 (dua) yaitu Sub Komite Target dan Sub

Komite Monitoring.• Penetapan kebijakan terkait dengan GCG antara lain Pedoman Prosedur Pengelolaan

Keluhan Masyarakat Terdampak dan Kelompok Pemerhati, Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Multilateral, Pedoman Penyusunan rKaP dan rJPP, Prosedur Penghimpunan Dana, Pedoman Manajemen risiko operasional, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk Kegiatan Pembiayaan Tertentu, Pembentukan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perseroan, Pedoman Penempatan Karyawan pada Perusahaan Patungan dan/atau anak Perusahaan, Pedoman Penempatan Non-Karyawan pada Perusahaan Patungan dan/atau anak Perusahaan.

• Implementasi urCM (Unit Risk & Compliance Manager).• Pelaksanaan GCG Assessment Tahun Buku 2016 oleh Penilai Independen MuC Consulting

dengan nilai skor pencapaian 84,949 (“Baik”).• Pelaksanaan Evaluasi Persepsi Pemangku Kepentingan oleh Konsultan Burson-Marsteller.• Pelaksanaan Pre-assessment dari proses manajemen mutu ISo 9001:2009.• Pelaksanaan Gap Analysis Proses Pengadaan.• Pelaksanaan Risk Management Gap Analysis oleh Konsultan EY.• Penyusunan Sustainability Report Tahun Buku 2017.• Penerimaan anugerah Juara III Kategori BuMN Listed dalam ajang Annual Report Award 2016.




282


2018 • Penyempurnaan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual), Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, Pedoman CSr, Piagam audit Internal.

• Penghargaan “Bronze Rank” pada ajang asia Sustainability Reporting Rating 2018.• Pembaharuan Surat Pernyataan Kepatuhan atau Pakta Integritas Karyawan. • Implementasi Risk Appetite Statement dan Risk Profile Perseroan.• Pelaksanaan GCG Assessment Tahun Buku 2017 oleh Penilai Independen MuC Consulting

dengan skor final 90,10 (“Sangat Baik”) dimana meningkat dibandingkan dengan skor pada GCG Assessment 2016.

• Implementasi Early Warning System aktivitas pembiayaan.• Sosialisasi tentang pencegahan gratifikasi dengan mengundang pembicara dari Komisi

Pemberantasan Korupsi. • Pelaksanaan e-Quiz GCG untuk mengetahui tingkat pemahaman seluruh Insan Perseroan

terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan hasil hampir 98% telah memahami pedoman tersebut dengan sangat baik.

• Pembentukan ErT (Emergency Response Team) PT SMI dan System Disaster Recovery Center PT SMI, terkait tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh bencana (disaster) seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami, dll.

• Peningkatan Pengelolaan risiko operasional dengan General operating and Control Environment (GoCEQ).

• Penyesuaian Komite Direksi.• Penetapan dan Penyempurnaan Kebijakan operasional untuk mendukung governance

terutama untuk aktivitas pilar bisnis utama Perseroan.

RENcANA PELAKSANAAN GcG TAHUN 2019• Menyempurnakan pedoman-pedoman perusahaan agar tetap sesuai dengan perkembangan

kondisi Perseroan khususnya dalam rangka mendukung Perseroan untuk mencapai target SDGs. • Meningkatkan nilai Penilaian Tata Kelola Perusahaan (GCG Assessment).

PENERAPAN ASAS DAN KEBIJAKAN GcGPT SMI senantiasa menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG dalam setiap aktivitas usahanya, yang disosialisasikan secara berkelanjutan ke seluruh lapisan karyawan. Berikut kelima prinsip dasar yang diterapkan:

1. Transparansi Perseroan secara transparan memaparkan informasi yang bersifat material dan relevan yang dinilai dapat memengaruhi keputusan para pemegang saham dan investor. Prinsip dasar pemaparan Informasi material ini adalah dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dipahami oleh seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

2. akuntabilitas adanya kejelasan tugas, fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab organ Perusahaan yaitu antara lain rapat umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

3. Tanggung Jawab Perseroan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan operasional serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam kegiatan operasional tersebut.







4. Kemandirian Perseroan harus menghindari dominasi dan campur tangan oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dari segala pengaruh atau tekanan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan mendapatkan informasi sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam hal penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional.

Penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG di lingkungan Perseroan didukung oleh kebijakan-kebijakan terkait GCG yang terdiri dari:

1. anggaran Dasar Perseroan

anggaran Dasar Perseroan sebagiamana sesuai dengan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pedoman GCG atas latar belakang, maksud dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Perseroan menyusun Tata Kelola sebagai Pedoman yang memberikan arahan dalam pengelolaan Perseroan. Pedoman GCG dilakukan pemeriksaan secara berkala dan revisi terakhir adalah Pedoman GCG yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018 melalui Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. PEr-01/SMI/DK/0218 No. PD-002/SMI/0218.

3. Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi (Board Manual)

Board Manual merupakan salah satu piranti GCG, sebagai penjabaran dari Pedoman GCG yang mengacu pada anggaran Dasar Perseroan. Board Manual berisi kesepakatan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang bertujuan:a. Menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien;

b. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing–masing organ Perseroan;

c. Meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan kerja antara organ; dand. Menerapkan azas-azas GCG.

Board Manual disetujui pada tahun 2009 dan dilakukan revisi I pada tanggal 15 Desember 2015 melalui Peraturan Bersama (PB) Dewan Komisaris dan Direksi No. PB-01/SMI/DK/1215 dan PD-13/SMI/1215 dan kemudian revisi terakhir pada tanggal 17 Desember 2018 melalui Peraturan Bersama Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Nomor: PEr-04/SMI/DK/1218, Nomor:PD-010/SMI/1218, Nomor: PEr-01/SMI/DPS/1218. revisi Board Manual telah memuat ketentuan terkini sebagai upaya untuk patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




284

4. Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku

Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Perseroan perlu menjabarkan lebih lanjut atas Etika dan Tata Perilaku yang sesuai dengan GCG ke dalam bentuk Pedoman. Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) terbaru disetujui tanggal 23 Februari 2018 melalui Peraturan Bersama (PB) Dewan Komisaris dan Direksi No. PEr-2/SMI/DK/0218 dan No. PD-003/SMI/0218. Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku secara berkala dikaji untuk mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan. Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku mengatur antara lain hubungan Perseroan dan insan Perseroan (Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan) dalam berperilaku dengan para pemangku kepentingan.

5. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

untuk memastikan pencapaian tujuan pelaksanaan GCG, Perseroan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Implementasi SPP diharapkan menjadi salah satu metode pendeteksian dini atas terjadinya pelanggaran di Perseroan dan diharapkan dapat mendorong upaya mewujudkan budaya perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendorong kinerja Perseroan dan melindungi para pemangku kepentingan. Kebijakan SPP tersebut dituangkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Pedoman Whistleblowing) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dinyatakan dalam Memo No. M-16/ SMI/Du/DaI/0414 tanggal 25 april 2014.

6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha dan bisnis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Perseroan menetapkan mekanisme yang mengatur tentang gratifikasi yang melibatkan insan Perseroan. Pengaturan ini dilakukan agar masing-masing insan Perseroan memiliki pemahaman yang sama tentang hal-hal terkait gratifikasi sehingga tetap dapat menjunjung tinggi dan menerapkan integritas dalam praktek kerja agar kegiatan usaha Perseroan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengaturan gratifikasi dituangkan di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah dinyatakan dalam Peraturan Direksi No. PD-3/SMI/0316 tanggal 14 Maret 2016.

7. Pedoman Perlindungan Konsumen

Guna memberikan layanan terbaik bagi konsumen yang selaras dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 1/PoJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka Perseroan membentuk Pedoman Perlindungan Konsumen sebagai kebijakan yang baku dalam memberikan pelayanan terbaik serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal. Ketentuan perlindungan konsumen termuat pada Pedoman Perlindungan Konsumen yang telah disetujui berdasarkan Peraturan Direksi No. PD-6/SMI/0416 tanggal 1 april 2016.

PEDOMAN DAN STRUKTUR GcGPerseroan telah memiliki Pedoman GCG yang ditinjau secara berkala dengan revisi terakhir adalah Pedoman GCG yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018 melalui Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. PEr-01/SMI/DK/0218 dan No. PD-002/SMI/0218.

Pedoman GCG digunakan sebagai acuan pelaksanaan aktivitas usaha oleh organ utama Perseroan dan elemen pendukung lainnya, yang merupakan struktur GCG, sebagai berikut:1. Pemegang Saham;2. Dewan Komisaris;3. Dewan Pengawas Syariah;4. Direksi;






5. organ dan/atau fungsi di bawah Dewan Komisaris yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite audit, dan Komite Pemantau risiko;

6. Komite di bawah Direksi;7. Sekretaris Perusahaan;8. audit Internal; dan9. Karyawan dan para pemangku kepentingan termasuk Pemerintah, Pemodal/Investor, Pemrakarsa

Proyek, Lembaga Keuangan Multilateral dan Lembaga Keuangan Lainnya, auditor Eksternal, dan lain-lain.


STRUKTUR GcG

Pemangku Kepentingan

Pemodal & Investor

Auditor Eksternal

Lembaga Keuangan Multilateral dan Lembaga

Keuangan Lainnya

Regulator

Lainnya

Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah

Pemrakarsa Proyek

Menteri Keuangan (Pemegang Saham)

Direksi

Komite Pemantau RisikoKomite AuditSekretaris Dewan

Komisaris

Komite - komite Direksi

Sekretaris Perusahaan Audit Internal

Karyawan Perseroan

Prinsip GcG

Keterbukaan, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan

Nilai-nilai PerusahaanIntegrity, Service Excellence, Partnership, Resilience, Innovation, Trust (I-SPRINT)

Infrastruktur GcG

Manajemen Risiko

Pengendalian Internal

Kepatuhan

Visi & Misi

Dewan Pengawas SyariahDewan Komisaris

• Petugas Whistleblowing System

• Pejabat Perlindungan Konsumen

• Pejabat anti Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

• Pejabat Etika• unit Pengendali Gratifikasi




286

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)ruPS merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menetapkan keputusan-keputusan penting dalam Perseroan dan/ atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan, terdapat 2 (dua) jenis ruPS, yakni ruPS Tahunan yang diadakan setiap tahun dan ruPS Luar Biasa yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan. ruPS diselenggarakan oleh Direksi dan dapat berdasarkan permintaan Dewan Komisaris. Pelaksanaan ruPS sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, atau sesuai kesepakatan jika dibutuhkan.

hak dan Wewenang RUPSKewenangan yang dimiliki oleh ruPS antara lain adalah:1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.3. Menyetujui perubahan anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan rKaP dan rJPP.4. Menetapkan alokasi penggunaan laba.5. Menunjuk akuntan publik dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris

dan Direksi.

Penerbitan Publikasi Informasi RUPSPerseroan tidak melakukan publikasi informasi pada umum mengenai ruPS karena Perseroan bukan merupakan Perusahaan Publik.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2018Pada tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan ruPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, dan ruPS Luar Biasa sebanyak 6 (enam) kali. Berikut rincian dari masing-masing ruPS Tahunan dan Luar Biasa.

RUPS TAhUNAN TENTANg LAPORAN TAhUNAN TAhUN bUKU 2017

Tempat & Tanggal5 Juni 2018, di (ruang rapat Direktur Jenderal Kekayaan Negara), Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta Pusat.

Tindak Lanjut & Realisasi Keseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti.





rapat umum Pemegang Saham (ruPS)

RUPS TAhUNAN TENTANg LAPORAN TAhUNAN TAhUN bUKU 2017

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang mencakup:a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan atas Tindakan Pengawasan dan Pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

KeputusanMenyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang mencakup:a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.

KeputusanMenyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 untuk dialokasikan sebagai:• Cadangan umum sebesar 28,5% dari laba bersih Perseroan dengan nilai pembulatan sebesar rp360.000.000.000;• Dividen sebesar 21,5% dari laba bersih Perseroan dengan nilai pembulatan sebesar rp271.000.000.000; dan• Sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 5/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen.

Agenda 3

Pembayaran Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Kinerja Tahun Buku 2017 serta Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2018.

KeputusanPembayaran Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan kinerja Tahun Buku 2017 serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2018 akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.

RUPS TAhUNAN TENTANg RENCANA KERJA dAN ANggARAN PERSEROAN (RKAP) TAhUN 2019

Tempat & Tanggal17 Desember 2018, di (ruang rapat Direktur Jenderal Kekayaan Negara), Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta Pusat.




288

RUPS TAhUNAN TENTANg RENCANA KERJA dAN ANggARAN PERSEROAN (RKAP) TAhUN 2019


Agenda 1

Pembahasan dan Persetujuan/Pengesahan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2019 serta Pembahasan dan Persetujuan/ Pengesahan Kontrak Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019.

KeputusanMenyetujui dan mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2019 serta menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019.

RUPS LUAR bIASA 1

Penambahan Modal dan Perubahan anggaran Dasar.

Tanggal & Waktu Perseroan melaksanakan ruPS Luar Biasa (ruPSLB) dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan rI (Keputusan Menteri) No. 369/KMK.06/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Saham dan Perubahan anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Penyelenggaraan Keputusan Menteri selaku Keputusan ruPS telah memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan telah dibuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam akta No. 29 tanggal 17 Mei 2018 oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta.

Tindak Lanjut & RealisasiKeseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti.







RUPS LUAR bIASA 1

Keputusan

1. Menyetujui penambahan penyertaan modal Negara republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan sebesar rp2.000.000.000.000 dengan setoran tunai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan.

2. Menyetujui pengeluaran/ penempatan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 2.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar rp1.000.000, sehingga berjumlah sebesar rp2.000.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara republik Indonesia.

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tersebut.

4. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tersebut.

5. Memberi Kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam Keputusan Menteri tersebut dalam bentuk otentik di hadapan Notaris yang berwenang.

6. Direksi Perseroan melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Menteri kepada Menteri Keuangan selaku rapat umum Pemegang Saham Perseroan.

7. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RUPS LUAR bIASA 2

Perubahan anggota Dewan Komisaris.

Tanggal & Waktu Perseroan melaksanakan ruPS Luar Biasa (ruPSLB) dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan rI (Keputusan Menteri) Nomor: 436/KMK.06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Penyelenggaraan Keputusan Menteri telah memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan telah dibuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 tanggal 22 Juni 2018 oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta.


Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Langgeng Subur sebagai anggota Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

2. Mengangkat Sdri. Dini Kusumawati sebagai anggota Komisaris Perseroan. 3. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai

dengan habisnya masa jabatan dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam Keputusan Menteri ini dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.

5. Keputusan Menteri tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan.




290


RUPS LUAR bIASA 2

Berkenaan dengan Keputusan Menteri tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris utama merangkap Komisaris Independen • Mahendra Siregar

Komisaris:• Wahyu utomo• Kunta Wibawa Dasa Nugraha• Dini Kusumawati

Komisaris Independen • Sukatmo Padmosukarso

RUPS LUAR bIASA 3

Perubahan anggota Direksi.

Tanggal & WaktuPerseroan melaksanakan ruPS Luar Biasa (ruPSLB) dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan rI (Keputusan Menteri) Nomor: 480/KMK.06/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi Perseroan. Penyelenggaraan Keputusan Menteri telah memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan telah dibuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 30 tanggal 19 Juli 2018 oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta.


Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. agresius r. Kadiaman sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

2. Mengangkat Sdr. Faaris Pranawa sebagai anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan.



Berkenaan dengan Keputusan Menteri tersebut maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur utama• Emma Sri Martini

Direktur:• Edwin Syahruzad• Darwin Trisna Djajawinata• M. Ghozie Indra Dalel• Faaris Pranawa






RUPS LUAR bIASA 4

Penetapan Kantor akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.

Tanggal & Waktu Perseroan melaksanakan ruPS Luar Biasa melalui Keputusan Sirkular Menteri Keuangan perihal Penetapan Kantor akuntan Publik untuk Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018 Nomor: KMK-177/KM.6/2018 tanggal 27 agustus 2018. Penyelenggaraan Keputusan Sirkuler ruPS telah memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan.


Keputusan

1. Menetapkan Kantor akuntan Publik (KaP) amir abadi Jusuf, aryanto, Mawar & rekan sebagai akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018.

2. Menyetujui untuk memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan (untuk dan atas nama Perseroan) dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan semua tindakan, dan menandatangani dan menyampaikan setiap dan semua dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan setiap dan semua Keputusan ini, termasuk menghadap notaris, dan untuk menyampaikan serta mendaftarkan setiap dan semua dokumen kepada pihak yang berwenang, dan secara umum untuk melakukan setiap dan semua hal yang diperlukan untuk proses dan penyelesaian penetapan Kantor akuntan Publik.

3. Pelaksanaan pemberian kuasa ini agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Perseroan wajib melaksanakan pelaksanaan keputusan ini kepada Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham

Perseroan.

RUPS LUAR bIASA 5

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Tanggal & Waktu Perseroan melaksanakan ruPS Luar Biasa melalui Keputusan Sirkular Menteri Keuangan perihal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Nomor: 667/KM.06/2018 tanggal 5 oktober 2018. Penyelenggaraan Keputusan Sirkuler ruPS telah memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan telah dibuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 26 oktober 2018 oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., M.Kn., Notaris di Jakarta.





292


RUPS LUAR bIASA 5

Keputusan

1. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan:a. Sdr. adiwarman azwar Karim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;b. Sdri. Munifah Syanwani sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

2. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri sampai dengan ditutupnya rapat umum Pemegang Saham Tahunan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.


4. Direksi Perseroan melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Menteri ini kepada Menteri Keuangan selaku rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan.


Dan berkenaan dengan Keputusan Menteri tersebut maka susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas Syariah:• adiwarman azwar Karim

anggota Dewan Pengawas Syariah:• Munifah Syanwani

RUPS LUAR bIASA 6

Pembahasan dan Persetujuan/Pengesahan rencana Jangka Panjang Perusahaan Perseroan Tahun 2019-2023.

Tanggal & Waktu 17 Desember 2018, di (ruang rapat Direktur), Jenderal Kekayaan Negara, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta Pusat.


Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan rencana Jangka Panjang Perusahaan Perseroan Tahun 2019-2023.






RINGKASAN REALISASI RUPS 2017Pada tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan ruPS sebanyak 6 (enam) kali baik dalam kerangka ruPS Tahunan maupun ruPS Luar Biasa dengan ringkasan sebagai berikut:

RUPS Tahunan 2017

RUPS Tanggal 18 Mei 2017 perihal Laporan Tahunan Tahun buku 2016Realisasi Keseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti. Berita acara ruPST yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta dalam akta No. 37 tanggal 18 Mei 2017.

Keputusan1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang mencakup:

a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan.

2. Dengan memerhatikan usulan penggunaan laba dan tanggapan dari Dewan Komisaris, maka rapat menyetujui penggunaan laba untuk dialokasikan sebagai cadangan umum sebesar 30%, dividen sebesar 20% dan laba ditahan sebesar 50% dari Laba Bersih Tahun Buku 2016. Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 5/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen.

3. Pembayaran Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan kinerja Tahun Buku 2016 serta penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2017 akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkular.




294


RUPS Tanggal 29 desember 2017 perihal RUPS RKAP 2018

Realisasi Keseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti. Berita acara ruPST yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta, dalam akta No. 22 tanggal 29 Desember 2017.

Keputusan1. a. Menyetujui dan mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Perseroan Tahun 2018, kecuali yang berkenaan

dengan ekspansi ruang kantor dan penambahan Direktorat baru dalam struktur organisasi Perseroan; b. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2018; dan c. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 dengan catatan harus

dilakukan penyempurnaan dan perbaikan materi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan untuk ditandatangani kembali.

2. Menyetujui pendelegasian kewenangan pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk melakukan seleksi Kantor akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

RUPS Luar biasa 2017

RUPS Luar biasa tanggal 30 Maret 2017 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran dasar

ruPS Luar Biasa dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan rI (Keputusan Menteri) No. 311/KMK.06/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Saham dan Perubahan anggaran Dasar.

Realisasi Keseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti. Keputusan Menteri selaku ruPS telah memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan telah dibuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam akta No. 44 tanggal 27 april 2017 oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta.

Keputusan1. Menyetujui penambahan penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar

rp4.160.000.000.000 dengan setoran tunai sesuai Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyetoran Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan.

2. Menyetujui pengeluaran/ penempatan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 4.160.000 lembar saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar rp1.000.000 sehingga berjumlah sebesar rp4.160.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara republik Indonesia.

3. Menyetujui penambahan pencantuman ketentuan mengenai penempatan Wakil Perseroan untuk menjadi Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Patungan dan/ atau anak Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan.

4. Menyetujui perubahan anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri tersebut.

5. Memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam Keputusan Menteri tersebut dalam bentuk otentik di hadapan Notaris yang berwenang.






RUPS Luar biasa tanggal 18 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggota dewan Komisaris

ruPS Luar Biasa (ruPSLB) dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan rI Nomor: 625/KMK.06/2017 tanggal 18 agustus 2017 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Realisasi Keseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti. Keputusan Menteri telah dibuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 8 September 2017 oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta.Keputusan1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Eko Putro adijayanto sebagai Komisaris utama merangkap Komisaris

Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.06/2016 tertanggal 16 Mei 2016 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

2. Mengangkat Bpk. Mahendra Siregar sebagai Komisaris utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan.

3. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan habisnya masa jabatan dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan anggaran Dasar Perseroan.

4. Keputusan Menteri tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan.Berkenaan dengan Keputusan Menteri tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris utama merangkap Komisaris Independen • Mahendra Siregar

Komisaris:• Langgeng Subur• a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha• Dr. Ir. Wahyu utomo

Komisaris Independen • Sukatmo Padmosukarso

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia tersebut diputuskan dengan jangka waktu mengikuti sisa jangka waktu kepengawasan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.06/2016 atau sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai tanggal 08 Juli 2019.




296


RUPS Luar biasa tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun buku 2017

ruPS Luar Biasa melalui Keputusan Sirkular Menteri Keuangan perihal Penetapan Kantor akuntan Publik untuk Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 Nomor: KMK-735/KM.6/2017 tanggal 16 oktober 2017.

Realisasi Keseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti. Keputusan1. Menetapkan Kantor akuntan Publik (KaP) Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang, & ali (BKr International) sebagai

akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017.2. Menyetujui untuk memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan (untuk dan

atas nama Perseroan) dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan semua tindakan, dan menandatangani dan menyampaikan setiap dan semua dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan setiap dan semua Keputusan ini, termasuk menghadap notaris, dan untuk menyampaikan serta mendaftarkan setiap dan semua dokumen kepada pihak yang berwenang, dan secara umum untuk melakukan setiap dan semua hal yang diperlukan untuk proses dan penyelesaian penetapan Kantor akuntan Publik.

RUPS Luar biasa tanggal 29 desember 2017 tentang Perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2014-2018

RealisasiKeseluruhan keputusan hasil ruPS telah sepenuhnya direalisasikan dan ditindaklanjuti. Berita acara ruPSLB yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.h., Mkn., Notaris di Jakarta dalam akta No. 21 tanggal 29 Desember 2017.

KeputusanMenyetujui dan mengesahkan rencana Jangka Panjang Perusahaan-Perubahan Tahun 2014-Tahun 2018 dengan memerhatikan pandangan-pandangan yang dibahas dalam rapat.





Dewan KomisarisDewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng dalam melakukan fungsi pengawasan serta memberikan arahan terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan anggaran Dasar, dan memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Landasan hukum mengenai Dewan Komisaris Perseroan termasuk penunjukan, kriteria, kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor: 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat,

cepat, dan independen;2. anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga

dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memerhatikan kepentingan semua Pemangku Kepentingan;

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara anggota Direksi.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, struktur dan komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut.

Nama Jabatan dasar Pengangkatan Masa Jabatan

Mahendra Siregar* Komisaris utama merangkap Komisaris Independen

Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.06/2017 tanggal 18 agustus 2017.

2017 - 2019

Wahyu utomo** Komisaris Periode 1: Keputusan Menteri Keuangan No.43/KMK.06/2009 tanggal 23 Februari 2009Periode 2:Keputusan Menteri Keuangan No.277/KMK.06/2014 tanggal 8 Juli 2014, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016

Periode 1:2009-2014

Periode 2:2014 - 2019


Komisaris Keputusan Menteri Keuangan No.360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016

2016 - 2019

Dini Kusumawati Komisaris Keputusan Menteri Keuangan No. 436/KMK.06/2018 tanggal 5 Juni 2018

2018 - 2020





298



Komisaris Independen Keputusan Menteri Keuangan No.360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016

2016 - 2019

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tertuang dalam anggaran Dasar dan Board Manual. Perseroan antara lain:

1. Sebagai pengawas dan penasihat Direksi dalam menjalankan Perseroan; dan 2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi kepada ruPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) dari ruPS.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARISatas ruang lingkup pengawasan yang telah disebutkan di atas maka diperlukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris Perseroan No. PEr-01/SMI/DK/0618 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pembagian Kerja Dewan Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Periode Tahun 2018-2019, pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Jabatan Tugas

Mahendra Siregar*


Mengawasi pekerjaan yang terkait dengan kebijakan secara umum, pembiayaan syariah, serta berperan sebagai Ketua Komite Pemantau risiko.

Wahyu utomo** Komisaris Mengawasi pekerjaan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan infrastruktur, baik melalui skema pembiayaan langsung maupun melalui penyiapan proyek pada penerapan skema Kerjasama Pemerintah Badan usaha (KPBu), serta berperan sebagai anggota Komite Pemantau risiko


Komisaris Mengawasi pekerjaan yang terkait dengan kegiatan pengembangan pembiayaan infrastruktur dan hubungan dengan lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri serta berperan sebagai anggota Komite Pemantau risiko.

Dini Kusumawati Komisaris Mengawasi pekerjaan yang terkait dengan industri jasa keuangan, transformasi dan hubungan kelembagaan, kegiatan tata kelola perusahaan yang baik, serta turut mendukung pelaksanaan tugas Komite audit.

Dewan Komisaris






Dewan Komisaris

Nama Jabatan Tugas


Komisaris Independen Mengawasi pekerjaan yang terkait dengan aspek keuangan kepatuhan dan audit, kegiatan pengembangan pembiayaan, serta berperan sebagai ketua Komite audit.

RENcANA KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Sasaran Tahun 2018Sasaran kerja Dewan Komisaris tahun 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sasaran perusahaan secara keseluruhan. Yang ditujukan bagi pengoptimalan fungsi dan tugas Dewan Komisaris serta dalam rangka memenuhi harapan dan target Pemegang Saham. Sasaran pokok tahun 2018 adalah sebagai berikut:a. Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris secara optimal terhadap

jalannya perusahaan.b. Meningkatkan kualitas hasil analisis dan kajian Dewan Komisaris terhadap realisasi pencapaian

kinerja perusahaan tahun buku 2018 dan rKaP tahun 2018 sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

c. Memberikan rekomendasi yang berkualitas kepada Direksi atas setiap kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan dukungan yang positif dalam pencapaian sasaran perusahaan.

d. Terlaksananya hasil penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

e. Mendapatkan auditor eksternal (KaP) yang capable untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

f. Meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris terutama yang berkaitan dengan bisnis perusahaan dan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

g. Meningkatkan pemahaman dan penerapan prisnsip-prinsip GCG Dewan Komisaris berdasarkan parameter sesuai keputusan No. SK-16/S.MBu/2013 tentang Indikator/ Parameter Penilaian Dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan usaha Milik Negara.

h. Meningkatkan nilai skor pelaksanaan prinsip-prinsip GCG khususnya aspek Dewan Komisaris dari tahun sebelumnya.

i. Mengoptimalkan peran perangkat dan organ pendukung Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2. Program Kerja 2018untuk mencapai sasaran pokok tahun 2018 tersebut di atas, rencana Kerja Dewan Komisaris beserta waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:




300

No. Rencana Kerja Waktu Pelaksanaan

1 Menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham tentang pelaksanaan mandat pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Tahunan

2 Melaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris. Bulanan

3 Melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1 kali dalam 4 bulan

4 Memberikan pendapat dan arahan, atas permintaan Direksi, terhadap pemberian pembiayaan dengan kriteria tertentu.

Sesuai kebutuhan

5 Memberikan tanggapan atau pendapat tertulis terhadap permintaan Direksi yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan, sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris.

Sesuai kebutuhan

6 Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Pemegang Saham.

Triwulanan, atau sesuai permintaan Pemegang Saham

7 Menyampaikan laporan capaian kinerja kepada Pemegang Saham. Triwulanan

8 Menyampaikan laporan pengawasan pelaksanaan rKaP kepada Pemegang Saham.

Semesteran

9 Memberikan tanggapan kepada ruPS mengenai kinerja usaha tahun buku 2017, sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2017 (audited).

Tahunan

10 Memberikan tanggapan kepada ruPS mengenai rKaP tahun buku 2019, sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk pengesahan rKaP tahun buku 2019.

Tahunan

11 Menyampaikan pendapat, arahan, dan saran kepada Direksi atas hasil monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan auditor eksternal dan auditor internal.

Sesuai kebutuhan

12 Mengikuti seminar, pelatihan, dan workshop dalam rangka pengembangan pengetahuan Dewan Komisaris dan meningkatkan kompetensi terhadap keahlian tertentu.

1 kali dalam setahun

13 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan/ rancangan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya.

Sesuai kebutuhan

14 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya.

Sesuai kebutuhan

15 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sesuai kebutuhan

Dewan Komisaris





No. Rencana Kerja Waktu Pelaksanaan

16 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Sesuai kebutuhan

17 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Sesuai kebutuhan

18 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perseroan.

Sesuai kebutuhan

19 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perseroan.

Sesuai kebutuhan

22 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan.

Sesuai kebutuhan

21 Mengajukan usulan Kantor akuntan Publik sebagai Penyedia Jasa audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Tahunan

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas hasil audit PT SMI Tahun Buku 2017 yang diaudit oleh KaP Kantor akuntan Publik (KaP) Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang, & ali (BKr International).

2. Menyampaikan Laporan realisasi Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Semester II Tahun 2017.3. Menyampaikan Laporan realisasi Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Semester I Tahun 2018.4. Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas rencana Kerja

dan anggaran Perusahaan (rKaP) PT SMI Semester II Tahun 2017.5. Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas rencana Kerja

dan anggaran Perusahaan (rKaP) PT SMI Semester I Tahun 2018.6. Menyampaikan Laporan Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam

Kegiatan usaha Perusahaan.7. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris secara

Triwulanan.8. Memberikan arahan dan pendapat kepada Direksi PT SMI terkait penyusunan rKaP Tahun 2019 dan

rJPP Periode Tahun 2019-2023 sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.9. Menyampaikan usulan kepada Pemegang Saham tentang Penunjukan KaP dalam rangka Pelaksanaan

Jasa audit umum terhadap Laporan Keuangan PT SMI tahun buku 2018.10. Memberikan persetujuan kepada Direksi sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris, antara lain

persetujuan atas penunjukan konsultan penilai independen penerapan GCG PT SMI Tahun 2017 dan Tahun 2018, dan Persetujuan atas Penyempurnaan Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik GCG Code.

11. Memberikan arahan dan pendapat terhadap pembiayaan-pembiayaan dengan kriteria tertentu, misalnya pembiayaan dengan nilai di atas rp750 miliar.

Dewan Komisaris




302

12. Pengawasan atas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan mandat dan strategi bisnis Perseroan.13. Evaluasi laporan profil risiko dan penerapan manajemen risiko Perseroan.14. Pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal

maupun auditor eksternal.15. Pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut terhadap Debitur yang dalam perhatian (watchlist

debitur).16. Pelaksanaan rapat rutin Dewan Komisaris dan rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS 2018Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan selama tahun 2018, sebagai berikut:


Mahendra Siregar*


1. Policy Makers’ Perspective and Indonesia africa Business Forum Financing Session

2. Blended Finance for Smallholders: addressing Global Challenges with SDG Focused Solutions


Bali

Pemerintah rI, uN Environment & Tropical Landscape Finance Facility/TLFF

Bali

Wahyu utomo** Komisaris Knowledge Management Capacity Building for the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) (high-level)


Korea Selatan


Komisaris 1. Designing Effective Social health Security System in asia Countries




Yogyakarta

university of Sydney

Sydney

Northwestern university

Chicago

Dewan Komisaris







Dini Kusumawati Komisaris 1. Business IT architecture Series asia Conference 2018

aTD Learning Jakarta



Yogyakarta


Komisaris Independen 1. Pemahaman Cyber Risk Management and Financial Crime untuk Lembaga Keuangan

Bara Bali





Jakarta

Jakarta

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris dapat membentuk Komite-komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan. Komite-komite tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan bertugas memberikan pendapat profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk 2 (dua) komite Perseroan, yaitu Komite audit dan Komite Pemantau risiko. Sementara fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (PoJK) No. 34 tahun 2015, dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018 Perseroan memandang bahwa kedua Komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara optimal melalui pemberian rekomendasi dan laporan kepada Dewan Komisaris yang telah ditelaah secara menyeluruh dalam rapat masing-masing komite tersebut.

Dewan Komisaris




304

Dewan Komisaris

KomiteJumlah Rapat Tahun 2018

Jumlah Rapat Tahun 2018 Rekomendasi dan Laporan Komite Kepada dewan Komisaris

Komite audit 12 rapat Monitoring pelaksanaan kegiatan DaI untuk memastikan efektivitas auditor internal

1. Komite audit memberikan rekomendasi untuk penyusunan rencana Kerja Penugasan Tahunan (rKPT) Divisi audit Internal tahun 2018 dan 2019 agar sudah berbasis risiko serta dapat meningkatkan kualitas GCG, Kode Etik, pencegahan fraud dan kompetensi serta profesionalisme auditor dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada Perusahaan.

2. Komite audit melakukan pengkajian atas perbaikan audit internal manual PT SMI yang dibantu oleh konsultan Price Water house Coopers (PwC). Komite audit mendapatkan keyakinan bahwa audit manual dan piagam internal audit yang disusun telah sesuai dengan International Professional Practice Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal auditors (IIa). Dengan adanya pembaharuan audit manual, diharapkan adanya peningkatan atas professionalisme aktivitas audit internal PT SMI.

3. Dalam tahun 2018, Komite audit telah melakukan rapat monitoring pelaksanaan tugas Divisi audit Internal (DaI) sebanyak 12 kali rapat. Dari rapat-rapat tersebut, Komite audit telah mengagendakan pembahasan laporan hasil penugasan DaI dan pemantauan tindaklanjutnya sebanyak 7 kali. Komite audit mengusulkan 3 hal untuk peningkatan yang berkelanjutan terkait temuan yang masih outstanding, proses originasi pembiayaan dan implementasi Loan Application.

Manajemen Pelaksanaan audit umum Tahun Buku 2017

Komite audit telah melaporkan hasil pelaksanaan audit umum tahun buku 2017 dan hasil evaluasi kinerja Kantor akuntan Publik, KaP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & ali (DBSa) kepada Dewan Komisaris.

Komite audit menyampaikan 4 poin hasil evaluasi dan menyimpulkan bahwa KaP DBSa telah melaksanakan penugasan dengan baik dan pernyataan pendapat yang diberikan telah didasarkan pada prosedur dan proses audit yang memadai.





Dewan Komisaris



Penunjukkan Kantor akuntan Publik untuk audit umum Tahun Buku 2018

Komite audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas 3 (tiga) KaP yang lolos seleksi untuk dapat diusulkan kepada ruPS sebagai KaP yang akan memberikan jasa audit umum dengan ruang lingkup sebagai berikut: • Laporan Keuangan.• Kepatuhan terhadap peraturan perundangan.• Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.• Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan dan kuasi ekuitas

dengan Agence Francaise de Developpment (aFD).• Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan • Laporan Evaluasi Kinerja.adapun 3 (tiga) KaP yang lolos seleksi dan telah direkomendasikan kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:1. KaP amir abadi Jusuf, aryanto, Mawar & rekan (rSM) sebagai

peringkat 1.2. KaP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & ali (BKr International)

sebagai peringkat 2.3. KaP hendrawinata, hanny, Erwin & Sumargo (Kreston) sebagai

peringkat 3.Monitoring Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan auditor Eksternal

1. Komite audit telah melakukan monitoring pelaksanaan tugas otoritas Jasa Keuangan (oJK) terhadap SMI. Laporan hasil pemeriksaan telah diterbitkan oJK pada tanggal 28 November 2018 dengan No. laporan: S-726/NB.2/2018. hasil pemeriksaan telah menyatakan bahwa secara umum PT SMI telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Komite audit telah melakukan monitoring pelaksanaan penilaian Tata Kelola Perusahaan (assessment implementasi prinsip-prisip GCG pada tata kelola perusahaan) tahun 2018 yang dilakukan oleh konsultan independen, yakni PT Multi utama Indojasa (MuC). Komite audit telah meminta kepada konsultan untuk bekerja secara profesional, independen dan obyektif, serta menggunakan tools & methodology yang memenuhi standar GCG.




306

Dewan Komisaris



Pengawasan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Komite audit telah mengevaluasi dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas:1. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara umum proses TI telah optimal, namun masih terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan dan enhancement agar memenuhi standar tata kelola TI (CoBIT).

2. Pencatatan Pembiayaan dan Laporan KeuanganKomite audit telah menyarankan kepada Divisi akuntansi untuk tetap menjaga penguatan pengendalian intern atas proses penyusunan laporan keuangan, terutama dalam adjustment entry manual harus didukung dengan data dan accountability yang baik, serta ikut menjaga kewajaran kebutuhan pencadangan, akrual biaya dan pendapatan.

3. Pengawasan anak PerusahaanBerkaitan dengan pengelolaan perusahaan anak, Komite audit telah mendorong Divisi PMo untuk melakukan pengawasan, monitoring dan aspek pengendalian lainnya menjadi lebih baik, dan secara berkala melaporkan kepada Komite/Dewan Komisaris dan meminta persetujuan Dewan untuk penempatan wakil Perusahaan dalam direksi dan dewan komisaris anak perusahaan.

4. Pengelolaan Sumber Daya ManusiaKomite audit telah menyarankan kepada Divisi hC bahwa penyusunan rencana strategi hC Management disesuaikan dengan rJPP yang sudah disetujui oleh Pemegang saham.

Monitoring Proyek Pembiayaan untuk Menyakini Penggunaan Fasilitas Sesuai Perjanjian Pembiayaan

Komite audit melakukan7 kunjungan lapangan pada proyek:1. Pembangunan 7 ruas Jalan pada Penajam Paser utara, Kalimantan

Timur.2. Jalan Tol Semarang – Solo Tahap 2, Jawa Tengah3. Produksi rolling stock LrT Jabodebek, Jawa Timur4. Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur5. Bandara Internasional Jawa Barat6. rumah Sakit umum Daerah Konawe7. Pembangkit Listrik Biomass milik PTPN XI JemberKomite audit berkesimpulan tidak terdapat ketidaksesuaian tujuan penggunaan fasilitas terhadap proyek yang dikunjungi. Komite secara umum juga menilai kewajaran kemajuan proyek dengan jumlah pembiayaan yang sudah direalisasikan, serta hambatan-hambatan yang mungkin menjadi kendala dalam masa konstruksi proyek.





Dewan Komisaris



Perencanaan KPI & rKaP

Komite audit telah melakukan monitoring atas penyusunan rKaP tahun 2019 yang akan diajukan Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Dalam proses review ini, Ka telah melakukan pendalaman atas prognosa perusahaan anak (PT IIF). Pendalaman dilakukan karena adanya perubahan sepanjang proses penyusunan rKaP, hasil pendalaman ini telah dilaporkan dan paparkan pada rapat Dewan Komisaris tanggal 27 November 2018.

Evaluasi KPI & rKaP

Ka telah menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan bulanan, dan terakhir laporan bulan oktober, November dan Desember 2018. Laporan disampaikan oleh Divisi akuntansi dengan membandingkan capaian kinerja bulanan dibandingkan dengan kinerja periode sebelumnya maupun dengan rencana rKaP untuk periode yang sama. Disamping itu, Ka juga melakukan penilaian terhadap kewajaran angka, kebenaran metode pelaporan, dan hal-hal lain untuk meyakini bahwa laporan keuangan bulanan tersebut telah mencerminkan kinerja Perusahaan sesungguhnya.

Pemenuhan Sumber Daya Komite audit

1. Komite audit telah mengusulkan kepada Dewan Komisaris tentang pengangkatan Sdr. agustinus L. Tobing sebagai pengganti Sdr. Boy Michael yang telah mengundurkan diri.

2. Komite audit juga telah melakukan pengenalan Perseroan kepada anggota baru. Ketua Komite audit memperkenalkan tim Divisi audit Internal besarta tugasnya dan memberikan paparan terkait piagam Komite audit.

3. Selama tahun 2018, Ketua dan anggota Komite audit telah mengikuti kursus dan seminar dalam bidang pengawasan, manajemen risiko, audit serta peran dan fungsi komite audit, baik sebagai peserta maupun pembicara, untuk meningkatkan dan pengembangan kompetensi dan kapasitas Komite.




308

Dewan Komisaris



Komite Pemantau risiko

2 rapat Pengawasan Pelaksanaan Manajemen risiko

• Terkait Pembiayaan Pemerintah daerah:1. Melakukan penyempurnaan/ penyesuaian kebijakan

pinjaman daerah terkait originasi, mekanisme pertemuan dan dokumentasi.

2. Melakukan penyusunan Risk Management Protocol pengelolaan Pembiayaan Daerah bersama dengan Kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan akan lebih mendukung proses perbaikan Tata Kelola/ Good Corporate Governance (GCG) yang pada gilirannya dapat membuat akselerasi proses yang lebih baik dan lebih cepat.

3. Sistem Manajemen risiko Pembiayaan Pemerintah Daerah. usulan pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dapat diproses sepanjang memenuhi kriteria pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku yakni PP Nomor 30 Tahun 2011, PMK Nomor 174 Tahun 2016 dan PD SMI Nomor 17 Tahun 2017.

Melakukan langkah-langkah mitigasi risiko Pembiayaan Pemerintah Daerah mencakup antara lain:•Pemenuhankriteriapinjamandaerah.•Penerapan BMPP Daerah sesuai dengan internal rating

Pemda.•Penerapanfour-eyes principle oleh Divisi Pembiayaan dan

Investasi selaku reviewer.•ImplementasiPerangkatrating Pemda.•Pelibatan Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi untuk

memberikan opini terkait aspek teknis.•Pelibatan Divisi Evaluasi Lingkungan dan Jasa Konsultasi

dalam kajian lingkungan dan sosial.• Monitoring portofolio secara berkala.•Pembuatanpetaprofilrisikomasing-masingPemdadengan

rujukan data Kementerian Dalam Negeri.

4. Penyusunan Risk Management Protocol (rMP) rMP bertujuan sebagai pedoman bagi PT SMI dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pemantauan dan mengambil tindakan yang diperlukan atas penganggaran dan pemenuhan kewajiban pinjaman daerah.

rMP ini mencakup hal-hal sebagai berikut:•Penganggaran Pembayaran Pembiayaan Daerah untuk

memastikan terdapat anggaran yang memadai untuk memenuhi kewajiban Pemda kepada PT SMI

•Pemenuhan Pembayaran Pembiayaan Daerah pada saatremedial Periode, untuk memastikan Pemda melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada PT SMI

untuk rMP gagal bayar telah diatur dalam:•PMK/174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan

kepada PT SMI dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

•PMK/121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara PenyelesaianTunggakan Pinjaman Pemda melalui Pemotongan Dana alokasi umum dan/atau Dana Bagi hasil.

•PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara PengelolaanDana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.





Dewan Komisaris



• Terkait hasil Penyusunan Risk Appettite Statement (Ras) Konsultan Ernst & young:Merekomendasikan penggunaan raS PT SMI dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Menetapkan raS sebagai acuan/ pedoman di dalam setiap

pembuatan kebijakan, penyusunan strategi serta rencana Kerja anggaran Perusahaan dalam rangka mendukung perkembangan bisnis Perseroan sejalan dengan prinsip kehatian-hatian dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Melakukan sosialisasi sehingga diyakini setiap karyawan PT SMI telah memahami secara baik setiap aspek yang terkandung didalam raS.

3. Melakukan pengkinian raS secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketetapan regulasi yang berlaku.

Diharapkan penerapan Risk Appetite Statement (raS) tersebut dapat meningkatkan value dan tata kelola dengan lebih baik di seluruh pilar kegiatan Perseroan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman kerja dan tata tertib yang tercantum dalam Peraturan Bersama Peraturan Bersama Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor: PEr-04/SMI/DK/1218 Nomor:PD-010/SMI/1218 Nomor: PEr-01/SMI/DPS/1218 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) yang disusun berdasarkan anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi sebagaimana Peraturan Dewan Komisaris No. PEr-01/SMI/DK/1214 tanggal 23 Desember 2014.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARISSetiap anggota Dewan Komisaris wajib bersifat independen dan terlepas dari pihak-pihak lain yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perseroan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan dari pihak manapun termasuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal penyelesaian permasalahan bisnis serta pelaksanaan aksi korporasi. Sikap profesionalisme kerja ini secara tegas diatur dan menjadi bagian dalam Board Manual.




310

KRITERIA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARISSetiap anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memiliki kriteria yang mengacu pada anggaran Dasar Perseroan dan undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

i. Cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum;ii. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dalam kondisi di bawah ini berdasarkan

keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: a. Dinyatakan Pailit. b. Menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan menjadi pailit. c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau berkaitan

dengan sektor keuangan.iii. Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya

dihormati sebagai Dewan Komisaris Badan usaha Milik Negara.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS BARUProgram Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dilaksanakan Perseroan untuk memberikan pemahaman mengenai Perseroan termasuk organ-organ dan kebijakan terkait penerapan GCG sehingga anggota Dewan Komisaris baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perseroan baik secara organisasi maupun operasional. Program pengenalan kepada anggota Komisaris baru dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi yang diperkenalkan sedikitnya meliputi: •Pelaksanaanprinsip-prinsipGCGpadaPerseroan.•GambaranmengenaiPerseroanberkaitandengantujuan,sifatdanlingkupkegiatan,kinerjakeuangan

dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

•Keteranganberkaitandengankewenanganyangdidelegasikanaudit internaldaneksternal,sistemdan kebijakan pengendalian internal termasuk komite audit, komite-komite lainnya (bila ada) dan sekretaris Dewan Komisaris.

•KeteranganberkaitandengantugasdantanggungjawabDewanKomisarissertahal-halyangtidakdiperbolehkan.

•Peraturanperundang-undanganyangterkaitdengankegiatanusahaPerseroan.

Program pengenalan kepada anggota Dewan Komisaris baru dapat berupa presentasi, pertemuan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan. Program Pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut.

Dewan Komisaris





KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham Dewan Komisaris selama 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No Nama Jabatan/ hubungan Keluarga

Kepemilikan Saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal Seluruh Saham

Nama Perseroan

Tanggal Perolehan

1 Mahendra Siregar* Komisaris utama merangkapKomisaris Independen

----- ----- ----- -----

2 Wahyu utomo** Komisaris ----- ----- ----- -----

3 a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Komisaris ----- ----- ----- -----

4 Dini Kusumawati Komisaris ----- ----- ----- -----

5 Sukatmo Padmosukarso Komisaris Independen ----- ----- ----- -----

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk memiliki rangkap jabatan. Berikut rincian rangkap jabatan Dewan Komisaris selama tahun 2018:

Nama Jabatan Jabatan di Perusahaan/ Lembaga Lain bidang/bidang Usaha

Mahendra Siregar*

Komisaris utama merangkapKomisaris Independen

Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas

Kementerian Luar Negeri

Direktur Eksekutif, Council of Palm oil Producing Countries (CPoPC)

Lembaga antar Pemerintah Negara Penghasil Kelapa Sawit

Chairman, Bank Mandiri (Europe), Ltd, London

Perbankan

Pengajar, Bank Indonesia Institute Pendidikan Perbankan

Komisaris Independen, PT Merdeka Copper Gold Tbk

Pertambangan

Komisaris Independen, PT Vale Indonesia Pertambangan

Komisaris Independen, PT unilever Indonesia

Barang Konsumsi

Komisaris, PT aKr Corporindo Perdagangan Bahan Kimia

Komisaris Independen, PT asuransi Jiwa Sequis Life

asuransi Jiwa

Dewan Komisaris





312

Nama Jabatan Jabatan di Perusahaan/ Lembaga Lain bidang/bidang Usaha

Wahyu utomo** Komisaris Deputi pada Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Lembaga Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas – KPPIP

Lembaga Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta

Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta

Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

anggota Tim Pengembang Kawasan Suramadu

Tim Pengembang Kawasan Suramadu

Sekretaris II Tim Teknis Pembangunan rumah Susun

Tim Teknis Pembangunan rumah Susun

Wakil Ketua Tim Teknis Pencadangan Tanah

Tim Teknis Pencadangan Tanah


Komisaris Direktur Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Dini Kusumawati Komisaris Kepala Biro organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan



Komisaris PT Digi asia Bios Jasa Keuangan

Senior Partner, PT asta Konsultan Indonesia

Konsultan

Dewan Komisaris







KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 33/PoJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik. 2. Cakap melakukan perbuatan hukum. 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan

selama menjabat: • Tidak pernah dinyatakan pailit. • Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

• Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: • Tidak pernah menyelenggarakan ruPS tahunan.• Pertanggungjawabannya sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh ruPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada ruPS.

• Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada otoritas Jasa Keuangan.

5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.

8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.

9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

PERNyATAAN INDEPENDENSI Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan.

Tanggung jawab pokok Komisaris Independen mencakup upaya untuk mendorong penerapan prinsip GCG di Perseroan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Komisaris Independen, yaitu Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Sukatmo Padmosukarso, jumlah mana telah melebihi 30% dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.




314


SURAT PERNyATAAN INDEPENDENSI SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini, dalam kapasitas saya sebagai Komisaris Independen di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan ini menyatakan dan mendeklarasikan bahwa:

• Saya telah dan terus menunjukkan independensi dan otonomi saya dalam menjalankan tugas pengawasan, tanggung jawab dan kewenangan dewan Komisaris secara independen.

• Saya secara terus menerus menjaga untuk selalu mematuhi kriteria independensi yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku.

• Saya menyadari bahwa saya juga bertanggungjawab untuk menginformasikan secara tepat waktu segala kondisi yang timbul selama masa jabatan yang mengurangi atau mungkin dapat mengurangi keindependensian saya.

Jakarta, Maret 2019

SUKATMO PAdMOSUKARSOKomisaris Independen






SURAT PERNyATAAN INDEPENDENSI SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini, dalam kapasitas saya sebagai Komisaris Independen di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan ini menyatakan dan mendeklarasikan bahwa:

• Saya telah dan terus menunjukkan independensi dan otonomi saya dalam menjalankan tugas pengawasan, tanggung jawab dan kewenangan dewan Komisaris secara independen.

• Saya secara terus menerus menjaga untuk selalu mematuhi kriteria independensi yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku.

• Saya menyadari bahwa saya juga bertanggungjawab untuk menginformasikan secara tepat waktu segala kondisi yang timbul selama masa jabatan yang mengurangi atau mungkin dapat mengurangi keindependensian saya.

Jakarta, Maret 2019

Mahendra Siregar*Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen





316


Sejak tahun 2016, PT SMI telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran Dasar. Dewan Pengawas Syariah telah dibentuk pada periode yang sama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 871/KMK.06/2016 yang kemudian diangkat kembali untuk periode berikutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 667/KMK.06/2018, yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan atas usaha syariah PT SMI.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SyARIAHPer 31 Desember 2018, berikut profil anggota Dewan Pengawas Syariah:

Adiwarman Azwar Karim Ketua dewan Pengawas Syariah56 TahunWarga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan Periode 1:Surat Keputusan Keputusan Menteri Keuangan No. 871/KMK.06/2016 tanggal 30 November 2016.

Periode 2:Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 667/KMK.06/2018 tanggal 5 oktober 2018.

riwayat Pendidikan Dipaparkan dalam bagian profil Dewan Pengawas Syariah pada halaman 120 Laporan Tahunan

Pengalaman Kerja Dipaparkan dalam bagian profil Dewan Pengawas Syariah pada halaman 120 Laporan Tahunan






Munifah Syanwani Anggota dewan Pengawas Syariah45 Tahun Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan Periode 1:Surat Keputusan Keputusan Menteri Keuangan No. 871/KMK.06/2016 tanggal 30 November 2016.

Periode 2:Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 667/KMK.06/2018 tanggal 5 oktober 2018.

riwayat Pendidikan Dipaparkan dalam bagian profil Dewan Pengawas Syariah pada halaman 121 Laporan Tahunan

Pengalaman Kerja Dipaparkan dalam bagian profil Dewan Pengawas Syariah pada halaman 121 Laporan Tahunan




318

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SyARIAHBerdasarkan anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat memiliki rangkap jabatan. Berikut rincian rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018:

Nama Jabatan Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain bidang/bidang Usaha


Ketua Dewan Pengawas SyariahChairman of Sharia Supervisory Board

Founding Partner Karim Consulting Indonesia

Konsultan Bisnis

Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional

Teknologi Informasi

Wakil Ketua Badan Pelaksana harian Dewan Syariah Nasional MuI

Lembaga Keagamaan

Munifah Syanwani anggota Dewan Pengawas Syariah

- -

Pelatihan dewan Pengawas SyariahNama Jabatan Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi


Ketua Dewan Pengawas Syariah

Workshop Pra Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2018 Bidang Pasar Modal Syariah

DSN MuI Jakarta

Munifah Syanwani

anggota Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan Assessor Kompetensi LSP EKSBISI

BNSP Bogor

Pelatihan /ujian Lembaga Sertifikasi Profesi DPS

LSP DSN MuI Jakarta







TUGAS DAN TANGGUNG JAWABDewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis

ulama Indonesia yang ditempatkan pada Perseroan; b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan-kegiatan usaha

syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran

kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan

d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia.

DEWAN PENGAWAS SyARIAH MEMILIKI KEWAJIBAN: a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis

ulama Indonesia; dan b. Dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh

tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SyARIAH TAHUN 2018Dewan Pengawas Syariah telah memberikan beberapa opini dan masukan terhadap kegiatan pembiayaan syariah PT SMI selama tahun 2018, sebagai berikut:1. Pemberian opini terkait rencana penyaluran

pembiayaan syariah menggunakan skema pembiayaan Ijarah al Maushufah Fi al-Zimmah.

2. Pemberian opini terkait terhadap Penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis ulama Indonesia (DSN-MuI) No.102/DSN-MuI/X/2016 untuk Pembiayaan Infrastruktur.

3. Pemberian opini terkait Kesesuaian Syariah Skema Sukuk PT SMI.

4. Pemberian opini terkait verifikasi terhadap standar Assessment Compliance Checklist Pembiayaan Syariah.

5. Pemberian opini terkait rencana Penyaluran Pembiayaan Syariah mengenai Penggunaan akad pembiayaan IMBT menggunakan skema Co-Borrower.

Selain itu, selama tahun 2018 Dewan Pengawas Syariah dan Divisi usaha Syariah juga telah melakukan rapat konsultasi baik secara tatap muka maupun secara sirkuler terkait dengan bisnis usaha syariah PT SMI.




320

Direksi

Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional sehari-hari PT SMI untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan tujuan dan target usaha, berdasarkan ketentuan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan hukum mengenai Direksi Perseroan termasuk penunjukan, kriteria, kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor: 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Guna efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Komposisi Direksi dibentuk untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan

cepat, serta dapat bertindak independen untuk kepentingan Perseroan. 2. Direksi harus berwatak baik dan profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta

kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan dan memastikan kesinambungan

Perseroan.4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Pemegang Saham dalam ruPS yang

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMPOSISI DIREKSI Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, struktur dan komposisi Direksi menjadi sebagai berikut.


Emma Sri Martini Direktur utama Periode 1:Keputusan Menteri Keuangan No. 42/KMK.06/2009 tanggal 23 Februari 2009.

Periode 2:Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.06/2014 tanggal 19 agustus 2014

Periode 1:2009-2014

Periode 2:2014 - 2019

Edwin Syahruzad Direktur Pembiayaan dan Investasi

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.06/2014 tanggal 19 agustus 2014

2014 - 2019








Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.06/2014 tanggal 19 agustus 2014

2014 - 2019



Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tanggal 16 Juni 2016

2016 - 2021

Faaris Pranawa Direktur Manajemen risiko Keputusan Menteri Keuangan No. 480/KMK.06/2018 tanggal 9 Juli 2018

2018 - 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSIFungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Direksi No. PD-26/SMI/1217 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor: PD-004/SMI/0718 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor: PD-26/SMI/1217 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Divisi sebagai berikut:

Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

Direktur utama 1. Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi dan strategi Perseroan. 2. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan persetujuan anggota

Direksi dan sesuai ketentuan anggaran Dasar Perseroan.3. Memimpin rapat Direksi dan menentukan keputusan rapat direksi, apabila dalam proses

pengambilan keputusan/voting pada rapat direksi terdapat jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dan yang tidak setuju.

4. Mengkoordinasikan pemecahan masalah Perusahaan, kebijakan penyusunan rencana Jangka Panjang Perusahaan (rJPP), rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (rKaP), pengendalian pencapaian target rJPP dan rKaP, kebijakan audit, pembentukan citra dan budaya Perseroan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

5. Memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengambil putusan sesuai kewenangannya atas Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi audit Internal, Divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen Insiatif, Divisi Sumber Daya Manusia, Program anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Divisi hukum sesuai rJPP dan rKaP.

6. Melakukan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.

7. Menyusun laporan kegiatan Direktorat dan laporan-laporan terkait kepegawaian yang diwajibkan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Menyusun laporan kegiatan Direktorat guna memenuhi kewajiban pelaporan sesuai peraturan yang berlaku.

9. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di atas.




322



1. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan dan keputusan terhadap kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar Perseroan.

2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi usaha Syariah dan Divisi Pembiayaan Daerah.

3. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Divisi Pembiayaan & Investasi, Divisi usaha Syariah, dan Divisi Pembiayaan Daerah sesuai rJPP dan rKaP.




1. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan dan keputusan terhadap kegiatan usaha utama sebagaimana diatur di dalam anggaran Dasar Perseroan.

2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas Divisi Pengembangan Proyek, Divisi Jasa Konsultasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan dan Pusat Pengelolaan Kompetensi.

3. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Divisi Pengembangan Proyek, Divisi Jasa Konsultasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan dan pusat pengelolaan kompetensi sesuai rJPP dan rKaP.



Direksi





Direksi


Direktur operasional dan Keuangan

1. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan dan keputusan terhadap kegiatan usaha utama sebagaimana diatur di dalam anggaran Dasar Perusahaan.

2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas Divisi Keuangan & hubungan Investor, Divisi akuntansi & administrasi aset, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional dan Divisi umum & Pengadaan.

3. Mengkoordinasikan penyusunan rJPP dan rKaP serta pemantauan target-target keuangan Perseroan.

4. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Divisi Keuangan & hubungan Investor, Divisi akuntansi & administrasi aset, Divisi Teknologi & Informasi, Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional dan Divisi umum & Pengadaan sesuai sesuai rJPP dan rKaP.

5. Melakukan penggalangan dana melalui perbankan, pasar modal & sumber lainnya sesuai peraturan perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku untuk tujuan penyediaan (likuiditas) dan Perseroan.

6. Melakukan pengelolaan dana dalam instrumen pasar uang, pasar modal dan instrument lainnya sesuai peraturan perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku untuk tujuan optimalisasi dana Perseroan.

7. Menyusun laporan kegiatan Direktorat dan laporan-laporan terkait keuangan dan perpajakan yang diwajibkan Peraturan Menteri Keuangan dan/ atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Direktur Manajemen rIsiko

1. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan keputusan terhadap kegiatan usaha utama sebagaimana diatur di dalam anggaran Dasar Perusahaan.

2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas Divisi Evaluasi Pembiayaan Dan Investasi, Divisi Manajemen risiko Terintegrasi, Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi dan Divisi Pengelolaan Pembiayaan & Investasi khusus sesuai dengan rJPP dan rKaP.

3. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Manajemen risiko Terintegrasi, Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi dan Divisi Pengelolaan Pembiayaan & Investasi khusus sesuai dengan rJPP dan rKaP.






324

Direksi


Emma Sri Martini

Direktur utama 1. Leadership Dialogue on Maximizing Finance for Development

World Bank Singapura

2. how to Mobilize Private Investment for Green

Kementerian Keuangan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Bali

3. a Dialogue to unlock Investment Potential from Public and Private

Deloitte Jakarta

Edwin Syahruzad


1. Pengembangan Sukuk untuk Pembiayaan Infrastruktur

DJPPr Kementerian Keuangan

Jakarta

2. Financing for Gas Infrastructure Projects in Indonesia

Indonesian oil & Gas Pipeline association (IaPMIGaS)

Jakarta



1. Encouraging Investment and Infrastructure for Economic Growth and Equity in Indonesia

KaDIN Jakarta

2. National Energy Policy Strategy: Growth, Modernisation and Greening

aSEaN Centre for Energy Jakarta



1. Navigating risk in the Digital Era

PwC (PricewaterhouseCooper) Jakarta

2. Global associations of risk Professionals (GarP): uKMr Sertification Level V

Badan Sertifikasi Manajemen risiko (BSMr)

Jakarta

PELATIHAN DIREKSI 2018anggota Direksi telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan selama tahun 2018, sebagai berikut.





Direksi

Faaris Pranawa


1. Private Class BSMr Level 1 PT GPS & Partners Jakarta


PT DBS Bali

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan lingkup dan fungsi masing-masing komite tersebut.

Komite dibawah Direksi terdiri dari:1. Komite risiko & Kapital, dengan 4 (empat) sub komite

yaitu Sub Komite Manajemen risiko, Sub Komite Asset & Liabilities, Sub Komite Target, dan Sub Komite Monitoring

2. Komite Pembiayaan1. Komite Pembiayaan Berkelanjutan3. Komite Penyertaan Modal4. Komite Pengembangan Proyek & Advisory5. Komite Teknologi Sistem Informasi

Penilaian atas kinerja seluruh Komite sepanjang tahun 2018 telah memenuhi rencana dan target Perseroan dan Direksi memandang seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien. Seluruh Komite telah memberikan rekomendasi yang ditelaah secara menyeluruh dan mendalam sebelum disampaikan kepada Direksi. Setiap anggota komite telah berkontibusi secara maksimal di dalam rapat masing-masing komite.

Penjelasan mengenai keanggotaan, fungsi dan tugas masing-masing komite dapat dilihat pada halaman 358 Laporan Tahunan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DIREKSI (BOD cHARTER)Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang diatur dalam Peraturan Bersama Dewan

Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT SMI Nomor: PEr-04/SMI/DK/1218 Nomor:PD-010/SMI/1218 Nomor: PEr-01/SMI/DPS/1218 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) dan Peraturan Direksi No. PD-26/SMI/1217 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi PT SMI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor: PD-004/SMI/0718 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor: PD-26/SMI/1217 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Divisi.

Pedoman ini merupakan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan disusun berdasarkan anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik yang terbaik. Pedoman ini ditinjau secara berkala dengan memperhatikan kondisi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERSyARATAN KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DIREKSIanggota Direksi diseleksi dan diangkat oleh ruPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan ruPS. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan dan undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi Perseroan wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum;2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya

tidak pernah dalam kondisi dibawah ini berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap:a. Dinyatakan Pailit.b. Menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan menjadi pailit.

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.




326

Direksi

3. Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi Badan usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSIBerdasarkan Pedoman GCG, proses suksesi Direksi telah diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk para Kepala Divisi dan jabatan lain dibawahnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam menjalankan strategi.

2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat dibawah Direksi harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan Perseroan, baik fungsional

maupun struktural secara transparan. 4. Dewan Komisaris memantau pengisian formasi jabatan satu tingkat di bawah Direksi dalam upaya

menjaring dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada ruPS.5. Dewan Komisaris memastikan bahwa penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan

prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditetapkan Direksi.

INDEPENDENSI DIREKSIanggota Direksi Perseroan wajib bersifat independen dalam memutuskan hal-hal terkait kepentingan Perseroan dan tidak terdapat campur tangan pihak-pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan dari pihak manapun termasuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSIBerikut adalah pelaporan kepemilikan saham Direksi selama 2018:

No NamaJabatan/hubungan Keluarga

Kepemilikan Saham

Jumlah Saham


Nama PerseroanTanggal Perolehan

1 Emma Sri Martini Direktur utama----- ----- ----- -----

2 Edwin Syahruzad Direktur----- ----- ----- -----

3 Darwin Trisna Djajawinata

Direktur----- ----- ----- -----

4 Mohammad Ghozie Indra Dalel

Direktur 1.000 rp 7.850.000 PT Bank Mandiri, Tbk 6 oktober 2010

1.000 rp 416.000 PT Krakatu Steel, Tbk 10 November 2010

480 rp 480.000.000 PT Zapfindo arzieta Perdana

9 November 2009





Direksi

No NamaJabatan/hubungan Keluarga

Kepemilikan Saham

Jumlah Saham


Nama PerseroanTanggal Perolehan

5 Faaris Pranawa Direktur----- ----- ----- -----

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSIPer akhir Desember 2018, tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap Jabatan di perusahaan atau lembaga pemerintahan.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI BARUPerseroan memberikan program orientasi bagi anggota Direksi baru, guna menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi: • Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan. • Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kenerja

keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

• Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem pengendalian internal, dan Komite audit.

• Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Masing masing anggota DIreksi Perseroan saat ini telah mendapatkan Program orientasi setelah pengangkatannya sebagai Direksi Perseroan.




328

Penilaian Penerapan GCG 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015, Perseroan melakukan Penilaian GCG tahun 2018 dengan dukungan penilai independen yaitu MuC Consulting Group.

KRITERIA PENILAIAN Penilaian GCG Tahun 2018 berdasarkan pada kriteria standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BuMN No. SK-16/S.MBu/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BuMN. Penilaian implementasi GCG pada Perseroan meliputi enam aspek pokok yaitu:

a. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;b. Pemegang Saham dan ruPS;c. Dewan Komisaris;d. Direksi;e. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;f. aspek Lain.

PENILAIAN GcG OLEH PIHAK INDEPENDEN

Penilaian GCG Tahun 2018 dilakukan oleh Penilai Independen yaitu MuC Consulting, dimana hasil final pencapaian nilai GCG Tahun 2018 Perseroan adalah 96,12 (Kategori “Sangat Baik”) yang mengalami kenaikan sebesar 6,02 poin dari penilaian GCG Tahun 2017 yang juga dilakukan oleh MuC Consulting sebesar 90,10 (Kategori “Sangat Baik”).

Peningkatan nilai GCG Tahun 2018 ini tercapai dikarenakan Area of Improvement dan peningkatan yang cukup signifikan pada aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi serta dimasukkannya aspek Lain (seperti penghargaan yang diterima oleh PT SMI selama Tahun 2018 dan PT SMI yang dijadikan tujuan benchmark untuk beberapa area oleh perusahaan lain) ke dalam perhitungan nilai GCG Tahun 2018.






aspek Lain dimasukan ke dalam penilaian dikarenakan total nilai GCG Tahun 2018 untuk aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, aspek Pemegang Saham, aspek Dewan Komisaris, aspek Direksi, dan aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah mencapai lebih dari 85,000. hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Sekretaris Menteri BuMN No. SK-16/S.MBu/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BuMN.

Berikut Matriks perbandingan antara hasil Penilaian GCG Tahun 2018 dengan Tahun 2017:

No. Aspek bobot

2017 2018

Peningkatan % CapaianSkor % Capaian Skor % Capaian

I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan

7 6,30 90,04 6,54 93,48 3,44

II Pemegang Saham dan ruPS/Pemilik Modal

9 8,74 97,12 8,91 99,04 1,92

III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

35 31,51 90,02 33,66 96,17 6,15

IV Direksi 35 33,19 94,83 34,25 97,87 3,04

V Pengungkapan & Keterbukaan Informasi

9 7,86 87,31 8,37 93,02 5,71

VI aspek Lainnya 5 2,50 50,00 4,38 87,50 37,50

100 90,10 90,10 96,12 96,12 6,02




330

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIBerdasarkan Pedoman GCG Perseroan, proses penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diatur dengan mekanisme berikut:

Direksi • Mengusulkan indikator dan target kinerja setiap tahunnya• Menerapkan tolak ukur kinerja masing-masing unit kerja dan melakukan penilaian setiap

tahun secara transparan

Dewan Komisaris • Melakukan kajian dan memberikan arahan dan urutan target kinerja Direksi untuk dilakukan perbaikan

• Mengusulkan target indikator kinerja utama Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham• Memberikan pendapat kepada Pemegang Saham atas usulan Direksi yang tertuang dalam

Kontrak Kinerja• Melakukan pengawasan atas kinerja Perseroan dan melaporkan kepada Pemegang Saham

apabila terjadi gejala kemunduran kinerja Perseroan

Pemegang Saham • Menyetujui Kontrak Kinerja yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi• Menilai Kinerja Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi melalui ruPS

KRITERIA PELAKSANAAN PENILAIAN Kriteria pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Key Personal Indicator (KPI) masing-masing.

KPI DEWAN KOMISARIS Perseroan menyampaikan usulan KPI tahun 2018 kepada Menteri Keuangan republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan melalui Surat No. S-41/SMI/DK/1017 tanggal 26 oktober 2017 dan telah disetujui oleh ruPS yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja Dewan Komisaris pada tanggal 29 Desember 2017 KPI Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

KPI Dewan Komisaris dibagi dalam 2 (dua) komponen perspektif utama, sebagai berikut:

1. Perspektif Pengawasan; dan2. Perspektif Pelaporan.







KPI DIREKSI KPI Direksi mengacu pada Indikator Kerja utama 2018 dan telah disetujui ruPS dalam Kontrak Kinerja Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 yang mencakup komponen perspektif utama sebagai berikut:

1. Perspektif Mandat dan Keuangan 2. Perspektif Stakeholders3. Perspektif Proses Bisnis4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: • Pemegang Saham menilai kinerja Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi melalui ruPS. • Dewan Komisaris menetapkan indikator dan melakukan penilaian kinerja untuk Direksi dan

menginformasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan Pemegang Saham. • Dewan Komisaris menyusun rencana kerja dan target kerja setiap awal tahun, serta melakukan

evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya. • Dewan Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala kemunduran kinerja

Perseroan. • Direksi menetapkan tolak ukur kinerja masing-masing unit kerja dan melakukan penilaian setiap

tahun secara transparan untuk mendukung kinerja Perseroan. • Dewan Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.




332

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh ruPS dengan memerhatikan tingkat kewajaran atas komponen-komponen seperti kinerja Perseroan dan tingkat inflasi.

PROSEDUR REMUNERASIProsedur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:

Direksi • usulan remunerasi, honorarium, tantiem dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris • Pertimbangan atas peningkatan motivasi, kinerja, integritas serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas Direksi

• Pertimbangan atas usulan Direksi berdasarkan kinerja dan laporan hasil audit

• Mengusulkan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham

Pemegang Saham • Memutuskan dan menetapkan remunerasi, honorarium, tantium dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris melalui ruPS

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 mengacu pada Keputusan rapat umum Pemegang Saham Perseroan No. KMK-163/KM.6/2018 tanggal 1 agustus 2018, yang terdiri dari:a. honorariumb. Tunjangan c. Tunjangan hari raya (Thr)d. Tantiem





Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sebesar rp9.231.085.067 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Jumlah yang diterima pada Tahun 2018Orang Rupiah

remunerasi (honor, Tunjangan, Thr, Tantiem) 5 9.231.085.067

Total 5 9.231.085.067

Diluar dari komponen remunerasi tersebut, tidak ada opsi saham yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSIremunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 mengacu pada Keputusan rapat umum Pemegang Saham Perseroan No. KMK-163/KM.6/2018 tanggal 1 agustus 2018, yang terdiri dari:a. Gajib. Tunjangan c. Tunjangan Perumahand. Tunjangan hari raya (Thr)e. Tantiem

Jumlah remunerasi Direksi untuk tahun 2018 adalah rp24.528.324.740 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Jumlah yang diterima pada Tahun 2018

Orang Rupiah

remunerasi (Gaji, Tunjangan, Perumahan, Thr, Tantiem) 5 24.528.324.740

Total 5 24.528.324.740

Diluar komponen remunerasi tersebut, tidak ada opsi saham yang diterima oleh anggota Direksi.




334

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

RAPAT DEWAN KOMISARISrapat Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan Peraturan oJK No. 33/PoJK.04/2014 mengenai penetapan rapat Dewan Komisaris yang diwajibkan untuk mengadakan rapat minimum satu kali dalam dua bulan. Kebijakan rapat Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Board Manual dan mengacu pada anggaran Dasar, dimana Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan. rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis Pemegang Saham.

Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan rapat 12 (dua belas) kali selama tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Rapat Agenda Rapat

Kehadiran Anggota dewan Komisaris

MS LS Wu KW DK SP

11.01.2018 a. revisi Indikator Kinerja utama Dewan Komisaris Tahun 2018

b. rencana Kerja Dewan Komisaris dan organ Tahun 2018

c. Lain-lain

20.02.2018 Laporan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham

26.03.2018 a. hasil Penilaian GCG 2017 - aspek Dewan Komisarisb. Laporan Komite auditc. Laporan Komite Pemantau risiko

16.04.2018 a. Penetapan Komite auditb. Lain-lain

30.05.2018 a. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2018

b. update Komite auditc. update Komite Pemantau risikod. Lain-lain

7.06.2018 a. Pergantian Dewan Komisarisb. Lain-lain





rapat Dewan Komisaris dan Direksi


Kehadiran Anggota dewan Komisaris

MS LS Wu KW DK SP

25.07.2018 a. Pembahasan revisi Board Manual (aspek Dewan Komisaris – tindak lanjut rekomendasi Penilaian GCG)

b. Pembahasan Penunjukan KaP – audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018

c. Laporan Dewan Komisaris Semester I 2018d. Lain-lain

27.08.2018 a. Pemaparan Progres Gap Analysis Manajemen risiko Perseroan

b. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2018

c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas rKaP PT SMI Semester I Tahun 2018

d. Lain-lain

18.09.2018 Penunjukan/Penetapan Penilai Independen untuk Penilaian Penerapan GCG PT SMI Tahun 2018

18.10.2018 a. Draft Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2019 untuk rKaP 2019

b. Finalisasi revisi Board Manualc. Lain-lain

27.11.2018 a. Laporan Komite auditb. Lain-lain

18.12.2018 a. Evaluasi Pelaksanaan Tugas BoC Tahun 2018b. Lain-lain

Total Persentase kehadiran 100 100 100 100 100 100Catatan MS: Mahendra Siregar (menjabat s.d. 4 april 2019)Wu: Wahyu utomo (menjabat sebagai Komisaris s.d. 4 april 2019 dan sebagai Komisaris utama sejak 5 april 2019)LS: Langgeng Subur (sudah tidak menjabat per 5 Juni 2018 )DK: Dini Kusumawati (menjabat sejak per 5 Juni 2018)KW: a. Kunta Wibawa Dasa NugrahaSP: Sukatmo Padmosukarso




336

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIDalam kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan oJK No. 33/PoJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan guna memelihara koordinasi, sinergi dan penyelaras antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas mencapai tujuan Perseroan. Materi pembahasan rapat meliputi isu strategis termasuk tentang kelangsungan usaha Perusahaan serta pelaporan kinerja Direksi.

Pada tahun 2018, rapat gabungan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian frekuensi dan kehadiran sebagai berikut:

Tanggal Mata Acara

20.02.2018 a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan b. Pedoman Etika usaha dan Tata Perilakuc. Pembahasan Kinerja Triwulan IV Tahun 2017

16.04.2018 a. rencana ruPS Tahunan Laporan Keuangan 2017b. usulan Penggunaan Laba Perseroan 2017c. Pembahasan Reward Kinerja Karyawan (confidential)d. Pembahasan terkait PuB Green Bond dan Sukuke. Lain-lain

26.04.2018 a. Persiapan ruPS Tahunan Laporan Keuangan 2017b. Lain-lain

07.06.2018 a. Perubahan Piagam audit Internalb. Review Teknologi Informasic. Pencapaian Target KPI sampai dengan april 2018 dan Strategi Pencapaiannya

18.09.2018 Pembahasan rJPP 2019-2023

30.10.2018 a. Pembahasan rKaP 2019b. Lain-lain

27.11.2018 a. Pembahasan usulan Perubahan anggaran Dasar Perseroanb. Pembahasan Perubahan rancangan rJPP Periode 2019-2023 dan rancangan rKaP

Tahun 2019c. Lain-lain







TanggalKehadiran

dewan Komisaris direksi

MS LS WU KW dK SP ESM ES dTd ARK FP MgId

20.02.2018

16.04.2018 -

26.04.2018 - -

07.06.2018

18.09.2018

30.10.2018

27.11.2018

Total 100 100 100 100 100 100 100 86 86 86 100 100CatatanMS: Mahendra Siregar (menjabat s.d. 4 april 2019)Wu: Wahyu utomo (menjabat sebagai Komisaris s.d. 4 april 2019 dan sebagai Komisaris utama sejak 5 april 2019)LS: Langgeng Subur (sudah tidak menjabat per 5 Juni 2018 )DK: Dini Kusumawati (menjabat sejak per 5 Juni 2018 )KW: a. Kunta Wibawa Dasa NugrahaSP: Sukatmo PadmosukarsoESM: Emma Sri MartiniES: Edwin SyahruzadDTD: Darwin TrisnadjajadinataarK: agresius r. Kadiaman (sudah tidak menjabat per 9 Juli 2018 )FP: Faaris Pranawa (menjabat sejak per 9 Juli 2018 )MGID: M. Ghozie Indra Dalel

RAPAT DIREKSIrapat Direksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan oJK No. 33/PoJK.04/2014 tentang penetapan kewajiban rapat Direksi minimum satu kali sebulan. Selain dari kewajiban tersebut, rapat Direksi juga dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dan ketika diperlukan. Kebijakan rapat Direksi Perseroan mengacu kepada ketentuan anggaran Dasar dimana Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengambil keputusan penting terkait jalannya pengelolaan Perseroan.

Selama tahun 2018, telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:




338

Tanggal Rapat Mata Acara

Kehadiran Anggota direksi ESM ES dTd ARK FP MgId

08.01.2018 Monitoring Pencapaian KPI Perusahaan minggu ke-52 Tahun 2017.

26.02.2018 Monitoring pemenuhan KPI Perusahaan sesuai rKaP 2017 dan status KPI Perusahaan minggu ke-8 tahun 2018.

27.02.2018 Pembahasan Permohonan Perubahan Terms & Conditions Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders Loan) untuk Dana Talangan Tanah (ShL DTT) kepada PT Jasamarga Pandaan Malang (PT JPM).



03.05.2018 Persetujuan Penugasan Eksplorasi Panas Bumi Waesano, Nusa Tenggara Timur.

28.05.2018 usulan Penentuan Range Kupon Green Bond dan Sukuk Perseroan.

21.06.2018 Update Perkembangan Market dan hasil Book Building.

22.06.2018 Penentuan Final Kupon Green Bond dan Sukuk Perseroan.

17.07.2018 Monitoring pemenuhan KPI Perusahaan minggu ke-28 sesuai rKaP 2018.






Total Persentase kehadiran 100 100 100 100 100 100Catatan ESM: Emma Sri MartiniES: Edwin SyahruzadDTD: Darwin TrisnadjajadinataarK: agresius r. Kadiaman (sudah tidak menjabat per 9 Juli 2018 )FP: Faaris Pranawa (menjabat sejak per 9 Juli 2018 )MGID: M. Ghozie Indra Dalel






Informasi Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham

Pengendali

Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh Negara republik Indonesia selaku Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 14 ayat (1) undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan usaha milik Negara.

2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008.




340

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan afliasi baik berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan antara satu dengan yang lainnya dan/atau Pemegang Saham yang mengarah kepada benturan kepentingan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Keterangan

hubungan Keluarga dengan hubungan Keuangan dengan

dewan Komisaris direksi Pemegang

Sahamdewan

Komisaris direksi Pemegang Saham

ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak

Mahendra Siregar*

√ √ √ √ √ √

Wahyu utomo**

√ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √

Dini Kusumawati

√ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √






hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham utama dan/ atau Pengendali

Keterangan

hubungan Keluarga dengan hubungan Keuangan dengan

dewan Komisaris direksi Pemegang

Sahamdewan

Komisaris direksi Pemegang Saham

ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak

Emma Sri Martini

√ √ √ √ √ √

Edwin Syahruzad

√ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √

Faaris Pranawa √ √ √ √ √ √




342

Komite-Komite Dewan Komisaris

Komite AuditDASAR HUKUM PEMBENTUKANDasar hukum pembentukan Komite audit Perseroan adalah:• PoJK No. 33/PoJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik.• PoJK No. 55/PoJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman

Komite audit.

Komite audit Perseroan dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIAGAM KOMITE AUDITDalam melaksanakan tugasnya, Komite audit berpedoman kepada Piagam Komite audit dengan pembaharuan terkini Piagam Komite audit pada tanggal 1 Desember 2016. Piagam tersebut mencakup komposisi keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan independensi, wewenang, tugas & tanggung jawab, tata cara dan prosedur kerja serta pelaporan.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN KOMPOSISI Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi keanggotaan Komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang dimana Ketua Komite audit merupakan Komisaris Independen sedangkan anggota berasal dari luar Perseroan.

Komposisi dan masa jabatan Komite audit sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Piagam Komite audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Anggota Sejak berakhir PadaSukatmo Padmosukarso Ketua Juni 2016 Juli 2019akbar anwar anggota oktober 2017 oktober 2020agustinus L. Tobing anggota Mei 2018 Mei 2021






Sukatmo Padmosukarso Ketua62 TahunWarga Negara Indonesia

Masa Jabatan Juni 2016 - Juli 2019

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-01/SMI/DK/0616 tanggal 15 Juni 2016.

Riwayat Pendidikan Dipaparkan dalam bagian profil Dewan Komisaris pada halaman 116 Laporan Tahunan.

Pengalaman Kerja Dipaparkan dalam bagian profil Dewan Komisaris pada halaman 116 Laporan Tahunan.

Profil Anggota Komite Audit




344

Akbar Anwar Anggota 60 Tahun Warga Negara Indonesia

Masa Jabatan oktober 2017 - oktober 2020

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-05/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017

Riwayat Pendidikan Beliau memperoleh gelar akuntan - Diploma IV dari STaN pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI tahun 2012.Dalam hal profesi, beliau memperoleh gelar/sertifikasi:1. Chartered Accountant (Ca) tahun 2014 dari Ikatan akuntan Indonesia dan International

Federation of accountant.2. Qualified Internal Auditor (QIa) tahun 2012 dari Qualified Internal auditor Certification

Board.3. Certified Risk Management Profesional (CrMP) tahun 2015 dari Badan Nasional Sertifikasi

Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen risiko.4. Certification in Audit Committee Practices (CaCP) tahun 2017 – Indonesian Institute of

audit Committee.5. Sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2010 dari LKPP (Lembaga

Kebijakan Pengadaan Pemerintah) dan BNSP.

Selain itu, beliau juga memiliki sertifikasi sebagai ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2010 dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) dan BNSP.

Pengalaman Kerja Menjabat sebagai anggota Komite audit Perseroan sejak oktober 2017, beliau juga merupakan Sekretaris Dewan Komisaris PT MrT Jakarta sejak Mei 2017 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau menjabat berbagai posisi kunci pada PT MrT Jakarta antara lain sebagai Board of Directors Advisor (Feb 2017-apr 2017), Kepala Internal audit PT MrT (2009-Feb 2017), Sekretaris Komite audit (2011-2013) dan Ketua Satuan Tugas Manajemen risiko (2010-2012). Sebelum bergabung dengan PT MrT Jakarta, beliau bekerja di BPKP (1983-2009). Selain itu, beliau memiliki berbagai pengalaman profesional sebagai Instruktur pada Ikatan akuntan Indonesia dan Yayasan Pendidikan Internal audit. untuk pengembangan profesi dan kemampuannya beliau merupakan anggota aktif pada Ikatan akuntan Indonesia (IaI), association of Certified Fraud Examiner, The Institute of Internal auditor (IIa), Ikatan Komite audit Indonesia serta hukumonline.com dalam rangka mengikuti peraturan perundang-undangan terkini khususnya yang berkaitan dengan profesi beliau.






Agustinus L. Tobing Anggota

41 TahunWarga Negara Indonesia

Masa Jabatan

Mei 2018 - Mei 2021

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-01/SMI/DK/0518 tanggal 1 Mei 2018.

Riwayat Pendidikan Beliau telah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari universitas Indonesia pada tahun 2000, Ma in Finance dari rotterdam Business School pada tahun 2003, dan dalam tahapan PhD Candidate in Strategy dari universitas Pelita harapan, Indonesia (2017–2021).Dalam hal profesi, beliau memperoleh gelar/sertifikasi:1. Registered Accountant dari Ikatan akuntan Indonesia.2. Chartered Accountant (Ca) dari Ikatan akuntan Indonesia.3. Certified Internal Auditor (CIa) dari Institute of Internal auditor (uSa - Florida).4. Certified Fraud Examiners from Association of Certified Fraud Examiners (uSa – Texas).5. Certified Risk Management Assurance from Institute of Internal Auditor (uSa – Florida).6. Business Continuity Certified Planner from BCI Institute (Singapore).7. Certified Compliance and Risk Professional from GRC Institute (australia).

Pengalaman Kerja Saat ini juga masih aktif bekerja sebagai Vice President – Chief Compliance Officer pada PT aIa Financial Indonesia sejak 2016 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau menjabat Vice President – Group Compliance Head pada PT Sun Life Financial Indonesia (2014-2016).Beliau juga aktif menjadi pembicara Tata Kelola, Manajemen risiko dan audit Internal pada kegiatan-kegiatan konferensi. Pada 2018, agustinus sebagai pembicara pada beberapa kegiatan yakni:1. Keynote Speaker in 9th International Conference on Financial Criminology: Financial

Criminology and Financial Governance in Digital Era, 4-5 December 2018, Jakarta.1. Risk Management Guard (rMG) Workshop, Connecting The Dot between Compliance,

Business and Risk Management, Jakarta, 22 -23 November 2018.1. Risk Management Guard (rMG) Workshop, Membangun Fungsi Kepatuhan sesuai

dengan PoJK No. 73, Jakarta, 22 oktober 2018.1. Association of Certified Fraud Examiners (aCFE) Workshop, Fraud in Insurance Industry,

21-22 September 2018, Makassar – Indonesia.1. Keynote Speaker in ACAMS Regional Conference, 4th Enhanced Practical AML &

Financial Crime Tools and Techniques Seminar, 8 Mei2018, Jakarta.





346

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT Independensi Komite audit mengacu pada Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 55/PoJK.04/2015 dimana para anggota Komite audit telah memenuhi kriteria sebagai berikut:1. Bukan merupakan orang dalam Kantor akuntan

Publik, Kantor Konsultan hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan; dan

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT Komite audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap Perseroan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka Komite audit bertugas dan bertanggung jawab, antara lain: 1. Membantu Dewan Komisaris Perseroan untuk

memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;

2. lnternal Perseroan maupun auditor eksternal;3. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi

yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;

4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

5. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan dan tugas-tugas lain Dewan Komisaris Perseroan;

6. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan;

7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;

9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;

11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait kegiatan operasional Perseroan;

12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; dan

13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

WEWENANG KOMITE AUDIT Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite audit, Komite audit memiliki kewenangan untuk: 1. Melakukan seleksi kantor akuntan publik (KaP)

yang akan ditunjuk sebagai auditor Perseroan, memberikan pertimbangan besaran biaya audit, dan melakukan supervisi terhadap pekerjaan KaP tersebut;

2. Memberikan pendapat independen dalam rangka membantu penyelesaian perbedaan pandangan antara Perseroan dan KaP terkait hal-hal pelaporan keuangan;

3. Memberikan masukan atas usulan rencana kerja Divisi audit lnternal terkait dengan kegiatan audit dan kegiatan non audit, antara lain asurans, konsultasi, dan manajemen audit;

4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;

5. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari para karyawan Perseroan yang terkait dan memanggil pihak-pihak eksternal dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan;

6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.







LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT 2018Sepanjang tahun 2018, Komite audit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:a. Perspektif Pengawasan dan Konsultasi

1. Menelaah pelaksanaan kegiatan DaI untuk memastikan efektivitas auditor internal:• Telah menyetujui rencana Kerja Penugasan

Tahunan (rKPT) Divisi audit Internal tahun 2018.

• Telah memberikan masukan dan persetujuan atas Piagam Internal audit revisi II. Komite audit juga memberikan masukan atas manual audit PT SMI.

• Telah membahas laporan hasil DaI dan memantau tindaklanjut atas temuan DaI sebanyak 6 kali selama tahun 2018.

2. Memastikan keandalan & independensi Kantor akuntan Publik:• Telah memantau progress pelaksanaan

audit umum tahun buku 2017 oleh KaP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & ali.

• Telah menetapkan lingkup audit umum, menyeleksi dan menyampaikan rekomendasi calon KaP yang akan melaksanakan audit umum tahun buku 2018.

3. Memonitor efektivitas pelaksanaan kegiatan eksternal auditor:• Telah melaksanakan monitoring

pelaksanaan assessment implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance tahun buku 2017 oleh MuC Consulting Group.

• Telah melaksanakan monitoring pelaksanaan audit oleh otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2018.

• Melakukan pemantauan penyelesaian tindaklanjut atas temuan eksternal auditor.

4. Menelaah penyusunan dan monitoring rencana kerja Perusahaan:• Telah menelaah rencana Kerja dan

anggaran Perusahaan tahun 2019.• Telah menelaah rencana Jangka Panjang

Perusahaan tahun 2019 – 2023.

• Telah menelaah draft Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit.

• Telah membahas kinerja keuangan Perusahaan sebanyak 5 kali selama tahun 2018.

5. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal PerusahaanTelah mengevaluasi efektivitas pengendalian intern atas proses Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pencatatan Pembiayaan dan Laporan Keuangan, Pengawasan anak Perusahaan dan Sumber Daya Manusia selama tahun 2018.

6. Monitoring & site visit Proyek Pembiayaan untuk menyakini penggunaan fasilitas sesuai Perjanjian Pembiayaan. Selama tahun 2018, Komite audit telah melaksanakan 7 kali kunjungan terhadap proyek-proyek pembiayaan Perseroan yakni:• Pembangunan 7 ruas Jalan pada Penajam

Paser utara, Kalimantan Timur.• Jalan Tol Semarang – Solo Tahap 2, Jawa

Tengah.• Produksi Rolling stock LrT Jabodebek,

Jawa Timur.• Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur.• Bandara Internasional Jawa Barat.• rumah Sakit umum Daerah Konawe.• Pembangkit Listrik Biomass milik PTPN XI

Jember.B. Penyusunan rencana dan Evaluasi Pelaksanaan

Tugas Ka1. Telah menyusun Indikator Pencapaian Kinerja

dan rencana Kerja & anggaran Komite audit tahun 2018 sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas.

2. Telah melakukan evaluasi program kerja dan anggaran Komite audit per semester.

C. Learning & Growth1. Telah melaksanakan induksi kepada anggota

Baru yakni agustinus L. Tobing.2. Telah mengikuti 6 kali pendidikan/pelatihan

selama tahun 2018 secara kumulatif.




348


RAPAT KOMITE AUDITSesuai dengan Piagam Komite audit, Komite audit dapat mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran Dasar dan dapat menyelenggarakan rapat tambahan, bila diperlukan.

Selama tahun 2018, Komite audit melaksanakan 14 (empat belas kali) kali rapat, dengan komposisi per 31 Desember 2018 dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tanggal Rapat Agenda RapatKehadiran

SP aK aT*

16.01.2018 a. Progress kegiatan KaP audit Tahun Buku 2017.b. Update temuan dan rekomendasi BPK rI Desember 2017.c. Laporan penugasan audit DaI.d. Penyusunan pedoman dan prosedur audit internal oleh konsultan.

√ √

02.02.2018 Pembahasan laporan keuangan audited dengan KaP. √ √

06.03.2018 a. Presentasi dan sosialisasi pedoman dan audit chartered oleh PWC.b. Pembahasan rencana kerja penugasan DaI tahun 2018.

√ √

24.04.2018 a. Review laporan keuangan Triwulan I 2018.b. Persiapan pemilihan KaP untuk audit tahun buku 2018.c. Laporan kegiatan DaI dan tindak lanjut hasil temuan audit internal.d. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Human Capital (Divisi Human

Capital).

√ √

23.05.2018 a. update kegiatan Divisi Teknologi Informasi.b. update kegiatan DaI.

√ √ √

06.06.2018 a. Beauty Contest KaP. √ √ √

03.07.2018 a. Diskusi Teknis dengan PWC terkait Piagam audit Internal dan Manual Audit.

b. Induksi kepada anggota Komite audit Baru oleh Ketua Komite audit.c. Update Progress Persiapan Pemilihan KaP untuk audit Tahun Buku 2018.

√ √ √






Tanggal Rapat Agenda RapatKehadiran

SP aK aT*

20.08.2018 a. update Kinerja Keuangan PT SMI Semester I 2018 dan aktivitas Divisi akuntansi & administrasi aset s.d Juli 2018.

b. update Proses Pemilihan Kantor akuntan Publik untuk audit Tahun Buku 2018.

c. realisasi Program Kerja dan anggaran Komite audit Semester I 2018.d. update Penugasan & Progres Temuan DaI.

√ √ √

06.09.2018 a. Evaluasi Program Kerja dan anggaran Komite audit Semester Semester I 2018.

b. update Progres Pemilihan KaP untuk audit Tahun Buku 2018 (DaI).c. update audit oJK.

√ √ √

19.09.2018 Kick Off Meeting KaP rSM aaJ. √ √ -

15.10.2018 a. update Laporan Keuangan PT SMI s.d Triwulan III 2018.b. Progres Penilaian GCG oleh MuC Consulting.c. Progres audit Laporan Keuangan Tahun 2018 PT SMI oleh KaP. d. Progres audit DaI. e. Tindak lanjut temuan Eksternal dan audit Internal.

√ √ -

15.11.2018 Review Pelaksanaan monitoring anak Perusahaan. √ √ √

27.11.18 Laporan Ka kepada BoC tentang pendalaman (penelaahan) atas perubahan prognosa tahun 2018 dan rKaP 2019 Tahun 2018 PT IIF dan pengaruhnya pada rKaP PT SMI tahun 2019.

√ √ √

18.12.2018 a. update kegiatan DaI atas perkembangan audit oJK, Update penugasan DaI dan Monitoring tindak lanjut.

b. Progres penilaian GCG oleh MuC.c. organization development oleh Divisi Human Capital.

√ √ √

Total Persentase kehadiran 100 100 89SP: Sukatmo Padmosukarsoaa: akbar anwar

aT*: agustinus L Tobing (menjabat sejak tanggal 1 Mei 2018)




350

PROGRAM PELATIHAN ANGGOTA KOMITE AUDITSesuai dengan Piagam audit maka Komite audit diperkenankan untuk bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2018, program pelatihan yang di ikuti oleh anggota Komite audit adalah sebagai berikut:



Ketua 1. Pemahaman Cyber Risk Management and Financial Crime untuk Lembaga Keuangan.

Bara Bali

2. Diskusi Panel: Tanggung Jawab Komite audit terhadap Fraud Laporan Keuangan.

3. Diskusi Panel “Efektivitas Oversight Dewan Komisaris & Komite audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance”.



Jakarta

Jakarta

akbar anwar anggota Program European Confederation of IIa Conference 2018.

European Confederation of Institutes of Internal

auditing

Madrid

agustinus L. Tobing

anggota Diskusi Panel “Efektivitas oversight Dewan Komisaris & Komite audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance”.


Jakarta






Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau risiko merupakan komite yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan. Komite ini dibentuk untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus menjaga kesinambuhan usaha Perseroan.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN KOMPOSISI Komposisi keanggotaan Komite Pemantau risiko paling sedikit berjumlah 3 orang dimana Ketua Komite Pemantau risiko merupakan Komisaris Independen sedangkan anggota terdiri dari sebagian anggota komisaris dan anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan. Komite Pemantau risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Per 31 Desember 2018, komposisi Komite Pemantau risiko sebanyak 5 orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Nama Jabatan Anggota Sejak berakhir Pada

Mahendra Siregar* Ketua agustus 2017 Juli 2019Wahyu utomo anggota September 2017 Juli 2019a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha anggota September 2017 Juli 2019Edyanto rachman anggota agustus 2016 agustus 2019Jadi haposan Manurung anggota agustus 2016 agustus 2019





352


Mahendra Siregar *Ketua56 Tahun Warga Negara Indonesia

Masa Jabatan agustus 2017 - Juli 2019

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-04/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017.



Wahyu UtomoAnggota55 Tahun Warga Negara Indonesia

Masa Jabatan September 2017 - Juli 2019

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-07/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017



Profil Komite Pemantau Risiko






A. Kunta Wibawa dasa Nugraha Anggota50 Tahun Warga Negara Indonesia

Masa Jabatan September 2017 - Juli 2019

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-07/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017.



Edyanto Rachman Anggota 65 Tahun Warga Negara Indonesia

Masa Jabatan agustus 2016 - agustus 2019

dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-03/SMI/DK/0816 tanggal 5 agustus 2016.

Riwayat Pendidikan Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fisika Institut Teknologi Bandung (1973-1978) danMagister Manajemen universitas Indonesia (1989-1991).

Pengalaman Kerja Lahir di Cirebon 27 Maret 1954. Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau risiko sejak 5 agustus 2016. Memulai karir sebagai Supervisor Parts Department di PT astra Motor Sales (1978- 1983), Kepala Cabang Bank Pembangunan Indonesia BaPINDo (1996-1999), Vice President/Regional Risk Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004-2009), Komisaris PT Wahana optima Permai dan perusahaan anak Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (2009-2013), Komisaris utama PT Media Wave Interactive (2009-2010), anggota Komite Pemantau risiko PT Bank Syariah Mandiri (2010-2016).





354

Jadi haposan Manurung Anggota 45 Tahun Warga Negara Indonesia

Masa Jabatan agustus 2016 - agustus 2019dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-03/SMI/DK/0816 tanggal 5 agustus 2016

Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Phd, College of Law and Justice pada tahun 2016 dari Victoria university, Melbourne, Master Degree, Flinders Institute of Public Administration and Management pada tahun 2007 dari adelaide di South australia dan Sarjana hukum dari universitas Sumatera utara pada tahun 1996.

Pengalaman Kerja Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur analisa dan harmonisasi Kebijakan untuk Tata Kelola dan Kepatuhan aparatur Pemerintah (2016-sekarang). Selain itu, pernah juga berkarir di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1998-2012).


INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau risiko Perseroan bersifat mandiri, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau risiko Perseroan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Piagam Kerja, Komite Pemantau risiko Perseroan, memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

a. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.

b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.

c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional, sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

d. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.






e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain Dewan Komisaris.

f. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris.

g. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko.

h. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak risiko signifikan terkait dengan kegiatan Perseroan.

i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penetapan limit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam anggaran Dasar, dan yang ditetapkan oleh otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal.

j. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi. l. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan

Komisaris.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau risiko berwenang: a. Meminta laporan-laporan internal yang berkaitan

dengan pengendalian risiko di bidang asset & liability, pembiayaan, likuiditas dan operasional, antara lain menyangkut: 1. Exposure risiko.2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur

serta penetapan limit-limit. 3. realisasi pelaksanaan pengendalian risiko

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

4. Laporan berkala profil risiko Perseroan.

b. Bekerja sama dengan Komite audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang exposure risikonya memburuk.

c. Mengakses catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber dana lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

d. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari para karyawan Perseroan yang terkait serta memanggil pihak-pihak eksternal dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan.

e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO 2018Komite Pemantau risiko telah melaksanakan kegiatan selama tahun 2018 sebagai berikut:1. Melakukan pemantauan deliverable konsultan E&Y

berkenaan dengan penetapan batasan risiko (Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Limit) dan profil risiko PT SMI.

2. Melakukan penyusunan kerangka strategi penanganan debitur yang memerlukan perhatian/watchlist dan Non Performing Loan (NPL).

3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kinerja Perseroan.

4. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan.

5. Memberikan masukan melalui rapat Komite Pemantau risiko, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris terkait keputusan investasi dan pembiayaan PT SMI.

6. Mengikuti program pelatihan dan seminar yang dapat meningkatkan produktivitas dan fungsi pengawasan Komite Pemantau risiko.

7. Menyelenggarakan rapat-rapat dan peninjauan proyek.




356

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO Selama tahun 2018, Komite Pemantau risiko telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:


Kehadiran

Mahendra Siregar*

Wahyu Utomo

A. Kunta Wibawa

dasa Nugraha

Edyanto Rachman

Jadi haposan

Manurung

16.03.2018 1. Portofolio Pembiyaaan dan Debitur yang memerlukan perhatian/watchlist per 31 Januari 2018

2. Lesson Learned dari rencana pembiayaan Pemerintah Daerah Lampung Tengah dan Langkah mitigasi terkait

3. Sistem Manajemen risiko Pembiayaan Pemerintah Daerah

4. Lain-lain

1 1 1 1 1

09.07.2018 1. assessment risiko Perda vis-a-vis Kebijakan Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan bisnis PT SMI

2. Lain-lain

1 1 1 1 1

Total Persentase kehadiran 100 100 100 100 100








PROGRAM PELATIHAN ANGGOTA KOMITE Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau risiko, maka Komite Pemantau risiko diharapkan untuk meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui program pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018, anggota Komite Pemantau risiko telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan untuk Komite Pemantau risiko Tahun 2018


Mahendra Siregar*

Ketua 1. Policy Makers’ Perspective and Indonesia africa Business Forum sesi Financing.


Bali

2. Blended Finance for Smallholders: addressing Global Challenges with SDG Focused Solutions.

Pemerintah rI, uN Environment dan Tropical Lamdscapes Finance Facility/ TLFF

Bali

Wahyu utomo

Komisaris Knowledge Management Capacity Building for the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) (high-level).


Korea Selatan


Komisaris 1. Designing Effective Social health Security System in asia Countries.


Yogyakarta

2. australia-Indonesia Virtual Lab: a Technology and Innovation Collaboration Platform.

university of Sydney Sydney

3. Creating and Leading a Culture of Innovation, Kellog School of Management.

Northwestern university Chicago

Edyanto rachman

anggota 1. operation risk Management in Financial institutions.

Fitch Learning Frankfurt

2. International Conference risk Beyond 2018.


Yogyakarta

Jadi haposan Manurung

anggota operation risk Management in Financial institutions.

Fitch Learning Frankfurt





358

Komite-Komite Direksi

Komite-komite di bawah Direksi adalah Komite yang dibentuk oleh Direksi dan beranggotakan Direktur dan Manajer Senior/Eksekutif yang berfungsi sebagai Pejabat Berwenang Memutuskan (PBM) atau pemberi rekomendasi kepada Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Pembentukan Komite-Komite di bawah Direksi seiring dengan kompleksitas usaha atas penerapan 3 pilar bisnis. Tujuan pembentukan Komite di bawah Direksi sebagai berikut:

1. Peningkatan efsiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan Direksi sesuai lingkup masing-masing komite, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik;

2. Peningkatan struktur tata kelola manajemen risiko; dan3. Peningkatan efisiensi pengambilan keputusan transaksional terkait mutu dan layanan Perseroan,

khususnya pada area kegiatan utama.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI TERDIRI DARI :

Direksi

Sub Komite TargetSub Komite Asset & Liabilities Sub Komite Monitoring*)

*) Komite yang dibentuk terkait keputusan yang bersifat transaksional

Komite PengembanganProyek dan Advisory*)

Komite TeknologiSistem Informasi

Komite Risikodan Kapital

KomitePembiayaan*)

KomitePembiayaan

Berkelanjutan*)

KomitePenyertaan

Modal*)

Sub Komite ManajemenRisiko






KOMITE RISIKO & KAPITALBerdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-3/SMI/0214 tanggal 17 Februari 2014, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-9/SMI/1115 tanggal 4 November 2015, yang diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dan yang diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-10a/SMI/0817 tanggal 1 agustus 2017, yang menetapkan pembentukan Komite risiko & Kapital dengan tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Memastikan keselarasan strategi bisnis utama Perseroan dalam rangka mewujudkan misi serta terpenuhinya target-target tahunan yang tertuang dalam rKaP.

2. Memastikan bahwa risiko-risiko terkait dengan aktivitas Perseroan telah dikelola dengan efektif dan penuh kehati-hatian sesuai dengan kapital yang dimiliki serta risk appetite yang telah ditetapkan.

Komite-Komite Pendukung Komite Risiko & Kapitaluntuk mengelola risiko pada lingkup yang lebih spesifik, terdapat beberapa Sub Komite risiko & Kapital sebagai berikut:

1. Sub Komite Manajemen RisikoTugas dan kegiatan Sub Komite Manajemen risiko adalah: 1. Menetapkan kerangka pengelolaan risiko yang

sesuai dengan risiko spesifik yang dihadapi oleh Perseroan berdasarkan rKaP dan KPI Korporasi sesuai dengan Kontrak Kinerja.

2. Menetapkan kebijakan (pedoman, prosedur, limit), serta mengelola perubahannya sebagai respon terhadap usulan Risk Taking Divisions dan/ atau rekomendasi komite sesuai lingkup tugasnya.

2. Sub Komite Aset & liabilitiesTugas dan kegiatan Sub Komite Assets & Liabilities adalah: a. Merumuskan strategi tahunan Asset &

Lialibilities (aLM) yang mencakup pengelolaan eksposur risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan strategi pengelolaan dana untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan dana, dan alternatif sumber pendanaan untuk meminimalkan biaya dana dalam rangka mencapai strategi aLM berdasarkan rKaP.

b. Memberikan referensi cost of fund untuk penentuan pricing dan suku bunga pembiayaan dengan ketentuan: - Pricing yang ditetapkan bersifat mengikat

pada setiap pengambilan keputusan, antara lain bagi Komite Pembiayaan dan Komite Penyertaan Modal pada saat memberikan persetujuan pembiayaan.

- Keputusan yang tidak sesuai dengan pricing yang ditetapkan wajib mendapatkan persetujuan seluruh Direksi terlebih dahulu.

c. Memberikan rekomendasi perubahan kebijakan aLM (pedoman, prosedur, limit) dengan memerhatikan transaksi keuangan yang dilakukan, kondisi makro, dan alternatif lindung nilai yang tersedia di pasar.

3. Sub Komite targetTugas dan kegiatan Sub Komite Target yaitu merumuskan strategi tahunan terkait alokasi sumber daya perusahaan, mengevaluasi strategi, kinerja, dan kesesuaian produk terhadap market.

4. Sub Komite monitoringTugas dan kegiatan Sub Komite Monitoring yaitu memberikan keputusan terkait kualitas aset, restrukturisasi, pembiayaan, monitoring pembiayaan dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.




360


Keanggotaan Komite Risiko & Kapital dan Sub KomiteKeanggotaan dan sertifikasi/pelatihan dari masing-masing anggota Komite risiko & Kapital beserta Sub Komite adalah sebagai berikut:

Komite Risiko & Kapital Ketua

Direktur utama

Sekretaris Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi

Anggota Tetap

1. Direktur utama2. Direktur operasional & Keuangan3. Direktur Manajemen risiko4. Direktur Pembiayaan & Investasi5. Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi6. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi7. Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi8. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

Anggota Tidak Tetap -

Sub Komite Manajemen Risiko Ketua Direktur Manajemen risiko

Sekretaris Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi

Anggota Tetap

1. Direktur utama2. Direktur Manajemen risiko3. Direktur operasional & Keuangan 4. Direktur Pembiayaan & Investasi5. Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi6. Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi

Anggota Tidak Tetap Kepala Divisi yang terkait dengan risiko spesifik yang dikelola






Sub Komite Asset & liabilities Ketua Direktur operasional & Keuangan

Sekretaris Kepala Divisi Keuangan & hubungan Investor

Anggota Tetap 1. Direktur utama2. Direktur operasional & Keuangan 3. Direktur Manajemen risiko 4. Direktur Pembiayaan & Investasi5. Kepala Divisi Keuangan & hubungan Investor6. Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi7. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi

Anggota Tidak Tetap 1. Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset

2. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I3. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II4. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III5. Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional6. Kepala Divisi Pembiayaan Daerah7. Kepala Divisi usaha Syariah

Sub Komite Target Sekretaris Kepala Divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen Inisiatif

Anggota Tetap 1. Direktur utama2. Direktur Manajemen risiko3. Direktur Pembiayaan dan Investasi4. Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi5. Direktur operasional & Keuangan 6. Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 7. Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II8. Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III9. Kepala Divisi Pembiayaan Daerah10. Kepala Divisi Jasa Konsultasi 11. Kepala Divisi Pengembangan Proyek12. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan 13. Kepala Divisi usaha Syariah 14. Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional15. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi 16. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi 17. Kepala Divisi Keuangan & hubungan Investor 18. Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset

Anggota Tidak Tetap 1. Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi 2. Kepala Divisi hukum




362


Sub Komite monitoring Sekretaris Kepala Divisi Pengusul

Anggota Tetap 1. Direktur utama2. Direktur Manajemen risiko3. Direktur Pembiayaan dan Investasi4. Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi5. Direktur operasional & Keuangan6. Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I7. Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II8. Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III9. Kepala Divisi Pembiayaan Daerah10. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan11. Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional12. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi 13. Kepala Divisi usaha Syariah

Anggota Tidak Tetap

1. Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi2. Kepala Divisi hukum3. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi4. Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset

daftar Sertifikasi Kepala divisi dan direktur

Nama Jabatan Sertifikasi

Emma Sri Martini Direktur utama -Edwin Syahruzad Direktur Pembiayaan & Investasi -

Darwin Trisna Djajawinata Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi -


Direktur operasional & Keuangan BSMr V

Faaris Pranawa Direktur Manajemen risiko BSMr I

agus Iman Solihin Kepala Divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen Inisiatif

-

Setyo Wibowo Kepala Divisi audit Internal 1. Certified Internal Auditor (CIa)2. Certified Information System

Auditor (CISa)3. Certification in Risk

Management Assurance (CrMa)

4. Chartered Accountant (Ca)5. Qualified Internal Auditor (QIa)

Boyke T. Subekti Kepala Divisi Sumber Daya Manusia BSMr I

ramona harimurti Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BSMr II

rintis Sitaresmi Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I -






Nama Jabatan Sertifikasi

Eri Wibowo Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II BSMr III

Indar Barung Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III BSMr IV

Erdian Dharmaputra Kepala Divisi Pembiayaan Daerah -

M. adi Kusuma Kepala Divisi usaha Syariah 1. BSMr II2. oMEGa Credit Certification

Victor Edward Sasdiyarto Kepala Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi BSMr I

Suparno Kepala Divisi Jasa Konsultasi -

Pradana Murti Kepala Divisi Pengembangan Proyek -

adi Pranasatrya Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan BSMr II

David Widianto Kepala Divisi Keuangan & hubungan Investor -

Syahrial Noviananta Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset Chartered Accountant (Ca)

Cipto adi utomo Kepala Divisi umum & Pengadaan -

romanus Tory Kusumantara

Kepala Divisi Teknologi Informasi Bara (LSPP) III

aradita Priyanti Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional

BSMr I, Certified Information Systems Auditor

hanif osman Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi Bara (LSPP) III

Muhammad oriza Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi Plt. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

BSMr IV

abdul hakim Supriyadi Kepala Divisi Pengelolaan Pembiayaan & Investasi Khusus

Bara (LSPP) III

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung JawabSepanjang tahun 2018 Komite risiko & Kapital melaksanakan tugasnya secara efektif dan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keselarasan strategis bisnis Perseroan dan pengelolaan risiko sesuai dengan capital yang dimiliki serta risk appettite yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas juga secara efektif dan optimal telah dilaksanakan oleh Sub Komite sebagai berikut:

Komite Risiko & KapitalKomite risiko & Kapital telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Pembahasan dilakukan sesuai dengan lingkup tugasnya, terkait prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, memastikan keselarasan strategis bisnis Perseroan dan pengelolaan risiko sesuai dengan capital yang dimiliki serta risk appettite Perseroan.




364


Sub Komite Manajemen Risiko Sub Komite Manajemen risiko telah melakukan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali. Pembahasan dilakukan sesuai dengan lingkup tugasnya, yaitu terkait penetapan kerangka pengelolaan risiko dan kebijakan Perseroan.

Sub Komite Asset & liabilitiesSub Komite Asset & Liabilities telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Pembahasan dilakukan sesuai dengan lingkup tugasnya, yaitu terkait perumusan strategi tahunan aLM dan penetapan pricing range baik untuk suku bunga pinjaman maupun dana Perseroan.

Sub Komite target Sub Komite Target telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Pembahasan dilakukan sesuai dengan lingkup tugasnya, yaitu terkait alokasi sumber daya perusahaan, evaluasi strategi, kinerja, dan kesesuaian produk terhadap market.

Sub Komite Monitoring Sub Komite Monitoring telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Pembahasan dilakukan sesuai dengan lingkup tugasnya, yaitu terkait kualitas aset, restrukturisasi, pembiayaan, monitoring pembiayaan dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

rincian kehadiran rapat Komite risiko & Kapital dan Sub Komite selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Nama JabatanJumlah Rapat

Jumlah Kehadiran

Komite Risiko & Kapital 1. Emma Sri Martini Direktur utama 4 4

2. Edwin Syahruzad Direktur Pembiayaan & Investasi 4 4

3. Darwin Trisna Djajawinata

Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi 4 4

4. agresius robajanto Kadiaman

Direktur operasional & Keuangan (menjabat s.d. 8 Juli 2018)

3 3

5. Mohammad Ghozie Indra Dalel

Direktur operasional & Keuangan (menjabat sejak 9 Juli 2018)

3 3

Direktur Manajemen risiko(menjabat s.d. 8 Juli 2018 )

2 2

6. Faaris Pranawa Direktur Manajemen risiko(menjabat sejak 9 Juli 2018)

2 2

7. Muhammad oriza Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi dan Plt. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

4 4

8. hanif osman Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi 4 4






No NamaJabatan

Jumlah RapatJumlah

KehadiranSub Komite Manajemen Risiko 1. Emma Sri Martini Direktur utama 29 29




4. agresius r. Kadiaman


4 4


Direktur operasional & Keuangan (menjabat sejak 9 Juli 2018 )

25 25

Direktur Manajemen risiko (menjabat s.d. 8 Juli 2018)

4 4

6. Faaris Pranawa Direktur Manajemen risiko (menjabat sejak 9 Juli 2018)

25 25

7. Muhammad oriza Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi 29 29

No NamaJabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Sub Komite Asset & liabilities

1. Emma Sri Martini Direktur utama 4 4



Direktur operasional & Keuangan(menjabat s.d. 8 Juli 2018)

1 1


Direktur operasional & Keuangan(menjabat sejak 9 Juli 2018)

3 3

Direktur Manajemen risiko(menjabat s.d. 8 Juli 2018 )

1 1


3 3

6. David Widianto Kepala Divisi Keuangan & hubungan Investor 4 4

7. Muhammad oriza Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi 4 4

8. Syahrial Noviananta Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset 4 4(tidak wajib hadir)

9. rintis Sitaresmi Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 4 - (tidak wajib hadir)

10. Eri Wibowo Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II 4 - (tidak wajib hadir)

11. Indar Barung Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi IIIPlt. Kepala Divisi usaha Syariah(menjabat s.d. 14 agustus 2018)

4

4

- (tidak wajib hadir/

- (tidak wajib hadir)




366


No NamaJabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Sub Komite Asset & liabilities

12. aradita Priyanti Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional

4 - (tidak wajib hadir)

13. Erdian Dharmaputra Kepala Divisi Pembiayaan Daerah 4 -(tidak wajib hadir)

14. M. adi Kusuma Kepala Divisi usaha Syariah (menjabat sejak 15 agustus 2018)


No Nama Jabatan Jumlah RapatJumlah

KehadiranSub Komite Target







6 5



6 6

Direktur Manajemen risiko(menjabat s.d. 8 Juli 2018)

6 5


6 5

Kepala Divisi hukum(menjabat s.d. 8 Juli 2018)

6 5

7. agus Iman Solihin Kepala Divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen 12 12

8. rintis Sitaresmi Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 12 12

9. Eri Wibowo Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II 12 12

10. Indar Barung Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III

Plt. Kepala Divisi usaha Syariah (menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi usaha Syariah s.d. 14 agustus 2018)

12

12

10

10

11. Erdian Dharmaputra Kepala Divisi Pembiayaan Daerah 12 10

12. M. adi Kusuma Kepala Divisi usaha Syariah (menjabat sebagai sejak 15 agustus 2018)

5 5







KehadiranSub Komite Target

13. Victor Edward Sasdiyarto

Kepala Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi (menjabat sejak 1 oktober 2018)

Kepala Divisi Jasa Konsultasi (menjabat s.d. 30 September 2018)

Plt. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan (menjabat s.d. 31 Januari 2018

3

9

1

3

8

1

14. SuparnoKepala Divisi Jasa Konsultasi (menjabat sejak 1 oktober 2018)

3 3

15. adi PranasatryaKepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan (menjabat sejak 1 Februari 2018)

10 7

16. Pradana Murti Kepala Divisi Pengembangan Proyek

Plt. Kepala Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi (menjabat s.d. 30 September 2018)

12

9

10

7


12 12

18. Muhammad oriza Plt. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

12 11

Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi 12 11 (tidak wajib hadir)


20. David Widianto Kepala Divisi Keuangan & hubungan Investor 12 12

21. Syarial Noviananta Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset 12 11

22. ramona harimurti Plt. Kepala Divisi hukum (menjabat sejak 9 Juli 2018)

6 6 (tidak wajib hadir)


KehadiranSub Komite monitoring





4. agresius r. Kadiaman


2 2



3 3


2 2




368



KehadiranSub Komite monitoring


3 3

Kepala Divisi hukum (menjabat s.d. 8 Juli 2018)


7. rintis Sitaresmi Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 5 -

8. Eri Wibowo Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II 5 1


Plt. Kepala Divisi usaha Syariah (menjabat s.d. 14 agustus 2018)

5

-

-

-

10. Erdian Dharmaputra Kepala Divisi Pembiayaan Daerah 5 -


5 -


Kepala Divisi Jasa Konsultasi (menjabat sejak 30 September 2018)

Plt. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan (menjabat sejak 31 Januari 2018)

4

-

-

-

13. Suparno Kepala Divisi Jasa Konsultasi (menjabat sejak 1 oktober 2018)

- -

14. adi Pranasatrya Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan (menjabat sejak 1 Februari 2018)

5 -


5




Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi 5 2 (tidak wajib hadir)

18. ramona harimurti Plt. Kepala Divisi hukum (menjabat sejak 9 Juli 2018)


19. Syahrial Noviananta Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset 5 5 (tidak wajib hadir)






KOMITE PEMBIAYAANKomite Pembiayaan dibentuk pada tahun 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yang secara berkelanjutan ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perubahan telah dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-4/SMI/0514 tanggal 8 Mei 2014, Surat Keputusan Direksi No. SK-10/SMI/1115 tanggal 4 November 2015 dan terakhir diperbarui kembali dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-8/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 yang menetapkan:1. Pembentukan Komite Pembiayaan.2. Keanggotaan Komite Pembiayaan.3. Direksi yang duduk sebagai anggota Komite Pembiayaan bertindak sebagai Pejabat Berwenang

Memutus. 4. Tugas dan Kegiatan Komite Pembiayaan.

Tugas dan KegiatanKomite Pembiayaan memiliki tugas untuk memutuskan aktivitas terkait pembiayaan dan layanan pembiayaan, termasuk skema syariah dengan memperhatikan semua mitigasi risiko di setiap transaksi pembiayaan.

Keanggotaan

Fungsi di Komite Jabatan

Sekretaris Kepala Divisi Pengusul Pembiayaan

Anggota TetapPermanent Members

1. Direktur utama2. Direktur Pembiayaan & Investasi3. Direktur Manajemen risiko4. Direktur operasional dan Keuangan 5. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I6. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II7. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III8. Kepala Divisi Pembiayaan Daerah9. Kepala Divisi usaha Syariah10. Kepala Divisi hukum11. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi

Anggota Tidak Tetap Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi




370


Pelaksanaan Tugas dan Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2018Sepanjang tahun 2018 Komite Pembiayaan telah melaksanakan tugas terkait aktivitas pembiayaan dan jasa layanan pembiayaan yang dilakukan Perseroan dan mengadakan rapat berdasarkan usulan dari masing-masing Divisi pengusul, yaitu Divisi Pembiayaan & Investasi, Divisi Pembiayaan Daerah dan Divisi usaha Syariah dengan rincian sebagai berikut:

1. rapat Komite Pembiayaan berdasarkan usulan dari Divisi Pembiayaan & Investasi I sebanyak 10 (sepuluh) kali.

2. rapat Komite Pembiayaan berdasarkan usulan dari Divisi Pembiayaan & Investasi II sebanyak 7 (tujuh) kali.

3. rapat Komite Pembiayaan berdasarkan usulan dari Divisi Pembiayaan & Investasi III sebanyak 14 (empat belas) kali.

4. rapat Komite Pembiayaan berdasarkan usulan dari Divisi Pembiayaan Daerah sebanyak 16 (enam belas) kali.

5. rapat Komite Pembiayaan berdasarkan usulan dari Divisi usaha Syariah sebanyak 4 (empat) kali.

No Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

1. Emma Sri Martini Direktur utama 51 512. Edwin Syahruzad Direktur Pembiayaan & Investasi

51 51



19 19


32 32



19 19



33

20

33

20

6. rintis Sitaresmi Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 10 10

7. Eri Wibowo Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II5 5


Plt. Kepala Divisi usaha Syariah(menjabat s.d. 14 agustus 2018)

14

3

14

39. Erdian

DharmaputraKepala Divisi Pembiayaan Daerah 16 16


1 1

11. ramona harimurti Plt. Kepala Divisi hukum(menjabat sejak 9 Juli 2018)

30 30







12Muhammad oriza

Plt. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

51 51(tidak wajib hadir)

13 hanif osman Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi 51 51

KOMITE PEMBIAyAAN BERKELANJUTANKomite Pembiayaan Berkelanjutan dibentuk pada tahun 2017 melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-012/SMI/0917 tanggal 13 September 2017 yang menetapkan dan mengatur:

1. Pembentukan Komite Pembiayaan Berkelanjutan.2. Keanggotaan Komite Pembiayaan Berkelanjutan.3. Direksi Perseroan yang duduk sebagai anggota Komite, bertindak sebagai Pejabat Berwenang

Memutus.4. Tugas dan Kegiatan Komite Pembiayaan Berkelanjutan.

Tugas dan KegiatanTugas dan kegiatan Komite Pembiayaan Berkelanjutan meliputi pengambilan keputusan mengenai transaksi dan jasa layanan pembiayaan berkelanjutan (termasuk Syariah).

KeanggotaanFungsi di Komite Jabatan

Sekretaris Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan

Anggota Tetap 1. Direktur utama

2. Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi3. Direktur operasional dan Keuangan 4. Direktur Manajemen risiko5. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan6. Kepala Divisi hukum7. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi

Anggota Tidak Tetap

1. Kepala Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi

2. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi




372


Pelaksanaan Tugas dan Rapat Komite Pembiayaan berkelanjutan Tahun 2018Sepanjang tahun 2018 Komite Pembiayaan Berkelanjutan telah melaksanakan tugas terkait aktivitas pembiayaan dan jasa layanan pembiayaan yang dilakukan Perseroan dan mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:


Kehadiran






1 1


1 1



1 1

5. adi Pranasatrya Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan (menjabat sejak 1 Februari 2018)

2 2

6. Faaris Pranawa Direktur Manajemen risiko(menjabat s.d. 9 Juli 2018)Kepala Divisi hukum(menjabat s.d. 8 Juli 2018)

1

1

1

17. ramona harimurti Plt. Kepala Divisi hukum

(menjabat sejak 9 Juli 2018)1 1




KOMITE PENyERTAAN MODALKomite Penyertaan Modal dibentuk pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-5/SMI/0616 tanggal 1 Juni 2016 yang menetapkan dan mengatur:

1. Pembentukan Komite Penyertaan Modal.2. Keanggotaan Komite Penyertaan Modal.3. Direksi Perseroan yang duduk sebagai anggota Komite, bertindak sebagai Pejabat Berwenang

Memutus.4. Tugas dan Kegiatan Komite Penyertaan Modal.

Tugas dan KegiatanTugas Komite Penyertaan Modal mencakup pengambilan keputusan terkait aktivitas terkait penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/ perusahaan patungan termasuk pelepasan sebagian atau seluruh penyertaan modal.






Keanggotaan Fungsi di Komite Jabatan

Sekretaris Kepala Divisi Pengusul

Anggota Tetap 1. Direktur utama2. Direktur Pembiayaan & Investasi3. Direktur operasional & Keuangan4. Direktur Manajemen risiko5. Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi6. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I7. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II8. Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III9. Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & operasional10. Kepala Divisi usaha Syariah11. Kepala Divisi hukum12. Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan & Investasi

Anggota Tidak TetapKepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi

Pelaksanaan Tugas dan Rapat Komite Penyertaan Modal Tahun 2018Selama tahun 2018 Komite Penyertaan Modal telah melaksanakan tugasnya terkait aktivitas penyertaan modal yang dilakukan Perseroan dan mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:






-

1

-

1Direktur operasional & Keuangan (menjabat sejak 9 Juli 2018)



1

-

1

-






374





1 1

7. rintis Sitaresmi Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 1 - (tidak wajib hadir)

8. Eri Wibowo Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II 1 - (tidak wajib hadir)


Plt. Kepala Divisi usaha Syariah (menjabat sejak 14 agustus 2018)

1

-

- (tidak wajib hadir)

-

10. M. adi Kusuma Kepala Divisi usaha Syariah (menjabat sejak15 agustus 2018)



1 1


1 1

13. Muhammad orizaPlt. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi



KOMITE PENGEMBANGAN PROyEK & ADVISORy

Komite Pengembangan Proyek & Advisory dibentuk pada tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK-5/SMI/0514 tanggal 8 Mei 2014 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-11/SMI/1115 tanggal 4 November 2015, Surat Keputusan Direksi No. SK-9/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016, dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-14/SMI/0916 tanggal 28 September 2016 yang menetapkan dan mengatur:

1. Pembentukan Komite Pengembangan Proyek & Advisory.2. Keanggotaan Komite Pengembangan Proyek & Advisory.3. Direksi yang duduk sebagai anggota Komite Pengembangan Proyek & Advisory bertindak sebagai

Pejabat Berwenang Memutus.4. Tugas dan kegiatan.

Tugas dan KegiatanKomite Pengembangan Proyek & Advisory memiliki tugas untuk memutuskan kegiatan terkait dengan penugasan dan penyiapan proyek.






Keangotaan Fungsi di Komite Jabatan

Sekretaris Kepala Divisi Pengusul


1. Direktur utama2. Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi3. Direktur Manajemen risiko4. Kepala Divisi Jasa Konsultasi5. Kepala Divisi Pengembangan Proyek6. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan7. Kepala Divisi hukum8. Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi9. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi

Anggota Tidak Tetap

-

Pelaksanaan Tugas dan Rapat Komite Pengembangan Proyek & Advisory Tahun 2018Selama tahun 2018 Komite Pengembangan Proyek & Advisory telah melaksanakan tugasnya sehubungan dengan aktivitas kegiatan penugasan terkait aktivitas jasa konsultasi dan penyiapan proyek yang dilakukan Perseroan dan mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian sebagai berikut:


Kehadiran1. Emma Sri Martini Direktur utama 15 15


Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 15 15



5 5



10

5

10

5


Kepala Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi (menjabat sejak 1 oktober 2018)

Kepala Divisi Jasa Konsultasi (menjabat s.d. 30 September 2018)Plt. Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan(menjabat s.d. 31 Januari 2018)

3

10

-

4

10

-6. Suparno Kepala Divisi Jasa Konsultasi

(menjabat sejak 1 oktober 2018)- -




376



Kehadiran7. Pradana Murti Kepala Divisi Pengembangan Proyek

Plt. Kepala Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi(menjabat sejak30 September 2018)

15

10

15

108. adi Pranasatrya Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan

(menjabat sejak 1 Februari 2018)12 12


9 9

10. Muhammad oriza Kepala Divisi Manajemen risiko Terintegrasi dan Plt. Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi

15 15

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASIKomite Teknologi Informasi dibentuk pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0514 tanggal 8 Mei 2014 dan terakhir diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-12/SMI/1115 tanggal 4 November 2015 dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-7/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 yang menetapkan dan mengatur:

1. Pembentukan Komite Teknologi Sistem Informasi. 2. Keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi.3. Direksi yang duduk sebagai anggota Komite Teknologi Sistem Informasi bertindak sebagai Pejabat

Berwenang Memutus.4. Tugas dan kegiatan.

Tugas dan KegiatanKomite Teknologi Sistem Informasi memiliki tugas sebagai berikut: a. Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengembangan dan pengelolaan Teknologi

Sistem Informasi. b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan Teknologi Sistem Informasi

dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan teknologi dan informasi Perseroan.

Keanggotaan






Fungsi di Komite Jabatan

Ketua Direktur operasional & Keuangan

Sekretaris Kepala Divisi Teknologi Informasi


1. Direktur operasional & Keuangan2. Kepala Divisi Teknologi Informasi3. Kepala Divisi Pengendalian Penyertaan Modal

& operasional4. Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset5. Kepala Divisi Pengembangan Korporasi dan

Manajemen Inisiatif6. Kepala Divisi Manajement risiko Terintegrasi

Anggota Tidak Tetap

Kepala Divisi yang terkait dengan agenda pembahasan

Pelaksanaan Tugas dan Rapat Komite Teknologi dan Sistem Informasi Tahun 2018Komite Teknologi Sistem Informasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Pembahasan dilakukan sesuai dengan lingkup tugasnya, yaitu merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengembangan dan pengelolaan teknologi sistem informasi, memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait master plan dan rekomendasi terkait penerapan teknologi sistem informasi Perseroan serta monitoring pelaksanaan rencana kerja Teknologi Informasi.

NoNama Jabatan Jumlah Rapat

Jumlah Kehadiran



1 1



3 3

3. romanus Tory Kusumantara

Kepala Divisi Teknologi Informasi 4 4

4. aradita Priyanti Kepala Divisi Pengendalian Penyertaan Modal & operasional

4 1

5. Pradana Murti Kepala Divisi Pengembangan Proyek 4 4

6. Syahrial Noviananta Kepala Divisi akuntansi & administrasi aset 4 4

7. Muhammad oriza Kepala Divisi Manajement risiko Terintegrasi 4 4

8. agus Iman Solihin Kepala Divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen Inisiatif

4 4




378

Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas di bidang kegiatan kesekretariatan, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Komisariat.2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/ pertemuan antara Dewan Komisaris dengan

Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya serta penyediaan data informasi yang diperlukan dalam rapat.

Profil Sekretaris dewan Komisaris

dodok dwi handoko, 43 Tahun Lahir di Magetan, pada 15 agustus 1975, diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris pada tahun 2017. Memperoleh gelar Master of Science dari Graduate School of International Development and Cooperation, Hiroshima University Japan tahun 2010, dan Diploma IV Sekolah Tinggi akuntansi Negara tahun 2001.Saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Sebelumnya pernah menjabat Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite audit pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

dasar hukum Pengangkatan

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-02/SMI/DK/0617 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Dodok Dwi handoko sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan berlaku sejak tanggal 14 Juni 2017.





Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan seluruh Pemangku Kepentingan. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi komunikasi dan bertanggungjawab untuk menciptakan citra Perseroan yang baik melalui hubungan baik dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

untuk itu Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas:1. Pelaksanaan pemenuhan ketentuan keterbukaan dan kepatuhan.2. Pelaksanaan fungsi komunikasi.3. Pelaksanaan tata usaha administrasi dokumen korporasi.4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Ramona harimurti, 47 tahunWarga Negara Indonesia, dan berdomisili di Indonesia, menduduki jabatan sekretaris perusahaan sejak 3 april 2017. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas Indonesia pada tahun 1995. Beliau telah bergabung dengan PT Sarana Multi Infrastrukur (Persero) sejak tahun 2013 sebagai VP Senior Relationship Manager – Divisi Pembiayaan & Investasi sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan. Beliau telah memiliki sertifikasi Sertifikasi Manajemen risiko Level 1 dan Level 2 dari Badan Sertifikasi Manajemen risiko (BSMr), dan Global association of risk Professionals (GarP) masing-masing pada agustus 2006 dan November 2008.

dasar hukum Penunjukan ramona harimurti diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK-005/SMI/0317 tanggal 31 Maret 2017 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui surat nomor S-007/SMI/DK/0317 tertanggal 2 Maret 2017.

Periode Jabatan Periode Jabatan berlaku sampai dengan adanya pemberhentian berdasarkan keputusan Direksi.




380

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAANBerdasarkan Peraturan Direksi No. PD-25/SMI/1217, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pemenuhan Ketentuan Keterbukaan:

a. Penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perseroan kepada Pemegang Saham dan Institusi Pengawas.

b. Penyelenggaraan kegiatan korporasi seperti penyelenggaraan ruPS, rapat Direksi dan kegiatan korporasi lainnya.

c. Pelaksanaan kepatuhan GCG.

2. Fungsi Komunikasi guna menciptakan citra positif Perseroan:

a. Pemeliharaan dan pengembangan hubungan baik dengan eksternal Pemangku Kepentingan Perseroan, baik dengan Pemegang Saham dan lembaga-lembaga terkait, media massa, investor, dan masyarakat umum lainnya.

b. Pelaksanaan kegiatan komunikasi internal Perseroan, baik melalui penyampaian informasi maupun penyelenggaraan kegiatan karyawan.

3. Fungsi biro direksi dan Administrasi

a. Menyelenggarakan rapat Direksi dan rapat lainnya.b. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan.c. Pelaksanaan dukungan Direksi.

4. Corporate Social Responsibility

a. CSr PKBL.b. CSr Non PKBL.

5. Pengendalian gratifikasi

Pengelolaan pelayanan dan informasi pengendalian gratifikasi

6. Pengaduan Konsumen

Pengelolaan pengaduan konsumen

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018Selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan memimpin Divisi Sekretariat Perusahaan dan telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan ruPS baik ruPS Tahunan maupun ruPS Luar Biasa, rapat Direksi, dan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris serta rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan rapat-rapat lainnya dengan pihak internal dan pihak eksternal.

2. Penyampaian laporan rutin dan perkembangan terkini secara berkala kepada Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham dan kepada otoritas Jasa Keuangan (oJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator dalam kapasitas Perseroan sebagai emiten.







3. Memperbaharui Pedoman Etika usaha & Tata Perilaku dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

4. Memperbaharui Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

5. Melakukan sosialisasi atas Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada insan Perseroan secara berkala maupun kepada karyawan baru PT SMI melalui Induction Program.

6. Melakukan pemantauan kepatuhan atas Pedoman Etika usaha & Tata Perilaku dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

7. Melakukan survei pemahaman atas Pedoman Etika usaha & Tata Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui e-Quiz.

8. Penyampaian Buku Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk Tahun Buku 2017 kepada Pemegang Saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan sehubungan dengan pemenuhan ketentuan keterbukaan dan menayangkannya di website Perseroan.

9. Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan selama Tahun 2018 kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

10. Berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Manusia untuk melakukan pembaharuan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh insan Perseroan sebagai komitmen bahwa dalam melakukan interaksi terkait hubungan bisnis, senantiasa dilandaskan pada nilai-nilai etika dan moral sebagai bagian dari budaya kerja Perseroan.

11. Melakukan pembaharuan Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi.

12. Penyampaian hasil penilaian GCG oleh Penilai Independen kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait agar dapat ditindaklanjuti dan dilakukan pemenuhan atas Area of Improvement (aoI) yang disarankan.

13. Melakukan dukungan terhadap kegiatan Direksi termasuk namun tidak terbatas pada pengaturan jadwal Direksi dan pendampingan kepada Direksi.

14. Memfasilitasi kunjungan ke lokasi proyek-proyek yang dibiayai dan/atau diberikan jasa konsultasi oleh Perseroan.

15. Melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perusahaan.

16. Melakukan renovasi ruangan dan pengembangan sistem peminjaman mandiri pada perpustakaan Perseroan.

17. Memfasilitasi kegiatan/pertemuan koordinasi dengan berbagai direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Perhubungan, Dewan Perwakilan rakyat (DPr), serta instansi terkait lainnya.

18. Melakukan dan mengikuti pelatihan capacity building untuk meningkatkan kapasitas dan kompentensi.

19. Melakukan pemutakhiran saluran komunikasi seperti website dan media sosial dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan, terutama terkait dengan transparansi pada para Pemangku Kepentingan.

20. Secara rutin melakukan pemutakhiran informasi kinerja Perseroan kepada media massa, baik melalui siaran pers maupun fact sheet dan kunjungan kepada media.

21. Melakukan Stakeholder Engagement dengan para Pemangku Kepentingan dan media.

22. Melakukan dukungan terhadap penandatangan perjanjian-perjanjian penting dengan debitur.

23. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seperti seminar, workshop, event khusus dan sponsorship.

24. Menyelenggarakan secara triwulanan acara “Town Hall Meeting” antara Direksi Perseroan dan karyawan. Dalam Town Hall Meeting tersebut dibahas highlight target kinerja atau KPI Perseroan berikut dengan pencapaian Perseroan tahun 2018, serta follow-up akan masukan dan saran dari setiap Divisi dan arahan dari Dewan Direksi.

25. Melaksanakan kegiatan CSr yang terdiri dari CSr Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), khususnya untuk Program Bina Lingkungan (BL), dan CSr Non PKBL.




382

Pendidikan dan Pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan Tahun 2018


ramona harimurti

Kepala DivisiSekretariat Perusahaan


2. Menghidupkan i-Sprint dalam peningkatan etos kerja pada diri SMIers : Bring i-Sprint to life in the improvement of work ethics within SMIers

3. Corporate Communication: The Role of Corporate Corporation to Build & Increase

PT DBS Bali

ary Ginanjar ESQ Jakarta

Intipesan Jakarta

HUBUNGAN INVESTORSelain Divisi Sekretariat Perusahaan, Perseroan juga memiliki Divisi Keuangan dan hubungan Investor (DKhI) yang bertugas mengelola komunikasi yang terbuka dan penyampaian informasi secara wajar dan konsisten untuk membantu investor dan investor potential dalam mengambil keputusan berinvestasi. Secara proaktif, DKhI melakukan komunikasi dengan para analis dan investor yang ingin memperoleh informasi yang komprehensif tentang Perseroan.

Penyampaian informasi kepada Pemegang Saham dan investor dilakukan dengan seimbang, konsisten dan tepat waktu melalui berbagai sarana dan media komunikasi, seperti telepon, email, pertemuan dengan investor dan analis, kunjungan proyek, serta berpartisipasi dalam konferensi domestik dan internasional.

Divisi ini mendistribusikan beberapa publikasi seperti laporan tahunan yang memuat tinjauan bisnis dan laporan keuangan Perseroan, laporan keuangan kuartalan, dan siaran pers mengenai informasi terkait tindakan korporasi dan perkembangan terkini perusahaan.

Informasi mengenai Perseroan juga tersedia melalui situs www.ptsmi.co.id yang dapat diakses oleh pihak eksternal untuk mendapatkan berbagai informasi bagi investor dan calon investor, antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, publikasi kegiatan perusahaan, press release dan lain-lain.







Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan hubungan Investoradapun kegiatan hubungan investor yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagai emiten obligasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No. Tanggal dan Tempat Acara atau Kegiatan

1. 24-25 Mei 2018, Singapura

Investor meeting dengan Sentosa Capital Pte. Ltd., Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Eastspring Investments, DBS PB, dan Western asset Management Company Pte. Ltd.

2. 10 Juli 2018, Jakarta Seremonial Pencatatan PuB Green Bond dan Sukuk I Tahap I Tahun 2018 PT SMI.




384

Kepala audit Internal Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama, dengan persetujuan Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala audit Internal perlu diberitahukan kepada otoritas Jasa Keuangan. Internal audit dipimpin oleh Kepala Divisi audit Internal (DaI).

Saat ini Kepala DaI dijabat oleh Setyo Wibowo, ak. MM , Ca, CIa, CISa, CrMa, QIa. Beliau diangkat berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. S-22/SMI/ DK/0617 tanggal 8 Juni 2017 dan Surat Keputusan Direksi No. SK-270/SMI//DKD/DhC/1017 tanggal 19 oktober 2017. Pengangkatan Setyo Wibowo telah diberitahukan kepada otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-1104/SMI/ Du/1117 tanggal 8 November 2017.

Profil Kepala Audit Internal

Setyo Wibowo, Ak. MM , CA, CIA, CISA, CRMA, QIA.Memperoleh gelar akuntan setelah menyelesaikan pendidikan Diploma III (1987-1990) dan Diploma IV (1993- 1996) pada Sekolah Tinggi akuntansi Negara, di Jakarta. Sementara itu Magister Manajemen diperolehnya dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006. Saat ini sedang mengambil Program Doktoral pada pada Program Manajemen Bisnis di perguruan tinggi yang sama. Sejak 1990, Setyo menjadi aparat pengawasan fungsional pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga tahun 1998.

Setelah 6 tahun penuh bekerja sebagai auditor internal pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sejak 2004 Setyo meneruskan karyanya pada beberapa jabatan di PT Perusahaan Pengelola aset (Persero) dan perusahaan afiliasinya hingga paruh pertama tahun 2017. Saat ini Setyo adalah Kepala Divisi audit Internal (CaE/Chief audit Executive) pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 8 Juni 2017 dengan surat nomor S-22/SMI/DK/0617. Sebagai aktivis pengembangan profesi audit internal di Indonesia, Setyo aktif menjadi relawan pada IIa Indonesia dan beberapa organisasi profesi audit internal lainnya. Dalam waktu luangnya, Setyo menyempatkan diri untuk menjadi trainer dan menulis berbagai artikel terkait audit internal.

Internal Audit





Pendidikan dan Pelatihan untuk Kepala divisi Audit Internal Tahun 2018


Setyo Wibowo

Kepala Divisiaudit Internal

1. SNIa-2018 Seminar Nasional Internal audit - Seminar Nasional Internal audit 2018: “The Auditor of The Future: Trusted & Influencing Advisor”

2. IIa Professional Auditor Forum. IA Quality : Capability, Maturity, and Assurance


4. Menghidupkan i-Sprint dalam peningkatan etos kerja pada diri SMIers

5. Konferensi Nasional III Tahun 2018 FKSPI

6. Implementasi Early Warning System (EWS)7. Program European Confederation of IIA

Conference 2018

Yayasan Pendidikan Internal auditor

Institute of Internal auditor Indonesia

PT DBS

ary Ginanjar ESQ

Forum Komunikasi Satuan Pengawas InternKIraNEuropean Confederation of Institutes of Internal auditing

Yogyakarta

Jakarta

Bali

Jakarta

Jakarta

Solo

Madrid

KRITERIA AUDITOR INTERNALBerdasarkan Piagam audit Internal, para auditor paling sedikit diharuskan memiliki kualifikasi berikut:

a. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan mengenai teknis audit dan displin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

b. Integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;c. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit Internal;d. Menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangundangan atau penetapan/ putusan pengadilan; dan

e. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan risiko, tata kelola Perseroan yang baik dan pengendalian internal.

Internal audit




386

Internal audit

KUALIFIKASI/SERTIKASI PROFESI AUDIT INTERNALrincian kualifikasi/ sertifikasi yang dimiliki oleh DaI adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi Setyo Wibowo

Asep yusuf

Mamun

dimas Tejo

Purbowo

Irvan Surya

Lesmana

Jan hadi Putra

Certified Information System Auditor (CISA) √

Chartered Accountant (CA) √

Certification in Risk Management Assurance (CRMA) √

Certified Internal Auditor (CIA) √ √

Qualified Internal Auditor √

bSMR 1 √ √ √

bSMR 2 √

Certified Risk Professional √

Pelatihan Personal Audit Internal 2018 No. Topik Pelatihan Tanggal SW EW ISL RR ESF JhP AS ARA AyM dP

1. IIA Professional Auditor Forum: Ratings in Audit Reports : Lights or Lighting Roads?

18 Januari 2018 √

2. Disaster Emergency Response and Safety Plan

7 Februari 2018 √ √

3. Kepatuhan Pajak di Era Transparansi dan Konsekuensi hukumnya

21 Februari 2018

√ √

4. IIA Professional Auditor Forum: IA Quality : Capability, Maturity, and Assurance

22 Februari 2018

√ √ √ √ √ √

5. Persiapan Certified Risk Professional 26 – 29 Maret 2018

√

6. From Clearer Thinking to Compeling Presentation – PT SMI

4-5 april 2018 √

7. Capacity Building Penerbitan Green Bond/Sukuk oleh DJPPr, Kemenkeu – PT SMI

10 april 2018 √

8. Seminar Nasional Internal auditor 2018 - Yayasan Pendidikan Internal audit (“YPIa”)

18-19 april 2018

√ √ √ √

9. Workshop PSaK Terkini Konvergensi IFrS

17-20 april 2018

√

10. Implementation of The World Bank’s Procurement & Consultant Guideline on Geothermal Energy Upstream Development Project - PT SMI

18 april 2018 √

11. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018

19 april 2018 √ √





Internal audit

Pelatihan Personal Audit Internal 2018 No. Topik Pelatihan Tanggal SW EW ISL RR ESF JhP AS ARA AyM dP

12 Workshop Arium 19 - 20 april 2018

√

13 Workshop Development Bank of Japan – PT SMI

25 - 26 april 2018

√ √

14. Konsep hukum Yayasan dan Praktik di Sektor Pendidikan

26 april 2018 √ √

15. Menghidupkan i-Sprint dalam diri SMIers untuk meningkatkan etos kerja

14 Mei 2018 √ √ √ √ √ √ √ √ √

16. Ethics & Pressure 22 Mei 2018 √

17. ISO/IEC 27001 Internal Auditor Training Course

12 – 13 Juli 2018

√

18. National Anti Fraud Conference 19 – 20 Juli 2018

√ √

19. Konferensi Nasional III Tahun 2018 FKSPI di Solo

8 – 10 agustus 2018 √ √

20. 2018 National Conference The Institute of Internal Auditors Indonesia - IIA Indonesia

27 – 29 agustus 2018

√ √ √

21. The Ooutlook of Indonesia’s Logistics Business for 2019

12 – 14 September 2018

√

22. APU-PPT 25 September 2018

√ √ √

23. Ngobrol Tentang Gratifikasi (Ngofi) 28 September 2018

√ √ √ √ √ √ √ √

24. Sharing Session – Typical Geothermal Exploration Contracts

4 oktober 2018 √ √ √ √ √ √ √

25. European Confederation of IIA Conference 2018

29 September – 7 october 2018

√

26. ACIIA Conference 2018 28 oktober – 1 November 2018

√

27. Best Practice in Internal Auditing 5 – 6 Desember 2018

√

28. Pelatihan Perancangan Peraturan 12- 13 Desember 2018

√

SW = Setyo WibowoaYM = asep Yusuf MamunEW = Erwin WindrastoISL = Irvan Surya Lesmanarr = rifka rezkita ESF = Erwin Sandy FirdausyJhP = Jan hadi PutraaS = ayu Setyaningrum ara = andrei rizky anjana Putra DP = Dimas Tejo Purbowo




388

Selain itu, anggota audit Internal wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi auditor intern baik lokal maupun internasional. Tujuan keanggotaan tersebut untuk menjaga kompetensi profesional dengan menaati kode etik dan standar praktik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditor tersebut. Berikut keanggotaan organisasi yang diikuti oleh personel audit Internal selain Institute of Internal auditor Chapter Indonesia yang wajib menjadi anggota:

Keanggotaan Organisasi Setyo Wibowo

Erwin Windrasto

Jan hadi Putra

Rifka Rizkita

Erwin Sandy Firdausy

Ikatan akuntan Indonesia √ √ √

Information Systems audit and Control association

√

Forum Komunikasi SatuanPengawasan Intern

√ √ √

SUMBER DAyA Jumlah pegawai pada audit internal sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 Kepala Divisi, 1 Team Leader, 1 Quality Assurance & Internal Management Officer, 1 Counterpart & Coordination Officer dan dan 6 Staf.

Kedudukan dAI pada Struktur Organisasi Guna pelaksanaan tugas dengan baik secara independen dan objektif, maka posisi DaI berada di dalam struktur organisasi langsung di bawah Direktur utama dengan perincian sebagai berikut:

Pool of Auditors

Kepala Divisi

Sr. Specialist

Team Leader

Staff

Head of DAISetyo Wibowo

counterpart & coordinationErwin Windrasto

QA & Internal ManagementIrvan S Lesmana

Team Leader cOREAsep yusuf M.

Team Leader SUPP(vacant)

Junior auditorAyu Setyaningrum

Junior auditorAndrei RizkyAnjana Putra

Junior auditorErwin Sandy

Firdausy

Senior auditor Syariah

(Vacant)

Senior auditor WBS/FrM

(Vacant)

Senior auditorDimas Tejo

Senior auditorJan Hadi Putra

Senior auditorRifka Rizkita

Senior Auditor IT (Vacant)

TUGAS DAN FUNGSIBerdasarkan Piagam audit Internal, tugas dan tanggung jawab DaI mencakup antara lain:

1. Menyusun dan menyampaikan rencana Kerja Penugasan Tahunan (rKPT) kepada Direktur utama dan Komite audit;

2. Menyusun dan memelihara Pedoman audit Internal Perseroan untuk memastikan bahwa semua proses layanan asurans dan konsultasi dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;

Internal audit





Internal audit

3. Memberikan masukan kepada manajemen atas hal-hal terkait jalannya sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan atas ketentuan internal perusahaan maupun perundang- undangan yang berlaku;

4. Melaksanakan penugasan berdasarkan rencana kerja audit internal, pedoman audit internal yang berkaitan, serta standar profesi audit internal dan kode etik auditor internal yang berlaku umum (berdasarkan pengaturan dari konsorsium profesi auditor internal Indonesia dan The Institute of Internal auditors); dan

5. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan atas kondisi, sebab, dan/atau akibat yang ditimbulkan dari kelemahan/ defisiensi yang ditemukan dalam pelaksanaan penugasan.

PIAGAM AUDIT INTERNALPerseroan memiliki Piagam Internal audit yang menguraikan visi dan misi DaI, kebijakan umum pengendalian internal, batas kewenangan dan tanggung jawab DaI dan manajemen, kode etik, kualifikasi auditor internal, dan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut. Perseroan telah melaksanakan pembaharuan Piagam audit Internal yang ditandatangani oleh Komisaris utama dan Direktur utama pada tanggal 1 oktober 2018.

PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL TAHUN 2018Sepanjang tahun 2018, audit Internal telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

No. Program Kerja Keterangan Realisasi

1. asurans Telah menyelesaikan 12 penugasan asurans atas kegiatan yang lebih berisiko dan 3 penugasan asurans yang sedang berjalan.

2. Konsultasi Telah melaksanakan 3 program konsultasi kepada unit kerja.

3. Pendampingan Telah melaksanakan pendampingan kepada 6 pihak baik eksternal maupun internal Perseroan.

4. Manajemen Internal untuk memperkuat manajemen audit internal maka DaI telah melaksanakan:a. Perencanaan Tahunanb. Co-sourcing Managementc. Monitoring Tindak Lanjut rekomendasi atas auditor eksternal dan DaI.d. Pembaharuan Piagam audit Internale. Pembaharuan Prosedur dan Manual audit Internalf. Penyusunan Pedoman Pengendalian anti Kecurangang. Penyusunan Pedoman Sistem Pengendalian Internalh. Pengadaan audit Management System

5. WBS Melaksanakan monitoring aplikasi selama Whistleblowing System selama tahun 2018, tidak terdapat laporan yang diterima melalui WBS.




390

Sistem Pengendalian Internal

TUJUAN PENGENDALIAN INTERNALSistem Pengendalian Internal merupakan komponen penting dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun finansial serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal mencakup proses, struktur, atau sistem yang dirancang untuk memberikan reasonable assurance setelah mempertimbangkan biaya, waktu dan atau pertimbangan relevan lainnya bahwa:1. operasional perusahaan dilakukan dengan efektif,

efisien, dan ekonomis.2. Peraturan dan atau perundang-undangan yang

berlaku dipatuhi.3. Sistem informasi Perusahaan, termasuk sistem

pelaporan keuangan, dapat diandalkan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN STANDAR INTERNASIONALProses pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada kerangka kerja internasional yang dikeluarkan oleh CoSo. Terdapat 5 (lima) komponen pengendalian menurut CoSo:

1. Lingkungan pengendalian2. Penilaian risiko3. Kegiatan pengendalian4. Sistem informasi dan komunikasi5. aktivitas pemantauan

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNALEfektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang berdampak atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 telah dievaluasi oleh Kantor akuntan Publik dengan opini “Tidak ada masalah berkaitan dengan Pengendalian Internal dan operasinya”.





Akuntan Publik

akuntan Publik merupakan pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan dan menilai kewajaran terkait keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip dan standar akutansi yang berlaku di Indonesia. Prosedur penunjukkan Kantor akuntan Publik telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 13/PoJK.03/2017.

Perseroan melalui ruPSLB tanggal 27 agustus 2018 telah menetapkan Kantor akuntan Publik (KaP) amir abadi Jusuf, aryanto, Mawar & rekan sebagai akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan ketentuan bahwa Kantor akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor akuntan Publik Independen yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan.

ruPST juga memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan.

Mekanisme penetapan KaP pada Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

� Menyusun Kriteria Seleksi KaP � Melakukan pengadaan � Melakukan seleksi calon KaP dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris

� Melakukan evaluasi atas usulan Komite audit

� Mengusulkan calon KaP kepada Pemegang Saham / ruPS untuk ditetapkan

� Menetapkan KaP yang digunakan dalam audit umum atas Perseroan

Dewan Komisaris

Komite Audit Pemegang Saham/RUPS




392

PERIODE JABATAN DAN BIAyA AKUNTAN PUBLIKBerikut adalah daftar KaP yang melakukan audit keuangan Perseroan dalam 6 (enam) tahun terakhir:

Tahun Audit Akuntan Publik yang ditunjuk biaya

2018 amir abadi Jusuf, aryanto, Mawar dan rekan (rSM) rp610.000.000

2017 Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & ali (BKr International) rp563.750.000

2016 osman Bing Satrio & Enny (Deloitte) rp770.000.000




JASA LAIN yANG DIBERIKAN SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGANTidak ada jasa lain yang diberikan selain jasa audit Laporan Keuangan.

hasil Opini KAP 2014 - 2018hasil opini Kantor akuntan Publik terhadap kinerja Perseroan selama tahun 2014 - 2018 sebagai berikut:

2014 2015 2016 2017 2018

Audit atas LaporanKeuangan

Wajar TanpaPengecualian




Laporan keuangan telah wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan di Indonesia

Audit atasKepatuhan

Patuh dalam Semua hal yang Material





Audit atas SistemPengendalianIntern

Tidak ada Masalah Berkaitan denganPengendalian Intern dan operasinya





akuntan Publik





akuntan Publik

2014 2015 2016 2017 2018

Audit atas LaporanKinerja

Penyajian Laporan telah memadai dalam semua hal yang material





PKbL Wajar TanpaPengecualian




Tidak terdapat hal-hal yang membuat Laporan Keuangan tidak disajikan dengan wajar

Kepatuhan AFd Na Na Tidak terdapat kegagalan dalam pemenuhan perjanjian fasilitas kredit dengan aFD

Tidak terdapat kegagalan dalam pemenuhan perjanjian fasilitas kredit dengan aFD

Tidak terdapat kegagalan dalam pemenuhan perjanjian fasilitas kredit dengan aFD

Auditor KaP osman BingSatrio & Eny (Deloitte)

KaP osman BingSatrio & Eny (Deloitte)

KaP osman BingSatrio & Eny (Deloitte)

KaP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & ali (BKr International)

KaP amir abadi Jusuf, aryanto, Mawar dan rekan (rSM)




394

Manajemen Risiko

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKOPerseroan telah menerapkan fungsi manajemen risiko yang sejalan dengan kerangka kerja manajemen risiko dengan tujuan memastikan kegiatan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan menggunakan kerangka manajemen risiko dengan pendekatan Enterprise Risk Management, yaitu kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko penyertaan modal, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko syariah, dan risiko lingkungan dan sosial dalam upaya menyeimbangkan antara risiko (risk) dan imbal hasil (return) Perseroan.

Kerangka Penerapan Manajemen Risiko

Organisasi dan Sumber Daya

Manusia

Proses Manajemen Risiko dan

Sistem Informasi

Manajemen Risiko

Pedoman, Prosedur dan Limit

Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Penerapan Manajemen Risiko

4 Pilar Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko

Tata Kelola Risiko yang memadai Pengelolaan Risiko secara menyeluruh dan terintegrasi

Pertahanan Tiga Lapis

Produk, Kegiatan Bisnis dan Aktivitas Perseroan





KERANGKA MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN PERSEROAN MELIPUTI 4 PILAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pilar Organisasi dan Sumber daya Manusia manajemen risiko yang mendukung tata kelola risiko (risk governance) yang baik. organisasi manajemen risiko merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko pada seluruh lini perusahaan dan mendukung tata kelola risiko (risk governance) yang baik. Kerangka organisasi manajemen risiko yang dapat mewujudkan

organisasi manajemen risiko dimaksud yaitu:1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta khusus untuk bisnis syariah diperlukan

Dewan Pengawas Syariah (DPS).2. Pembentukan dan pelaksanaan Komite-Komite dibawah koordinasi Dewan Komisaris atau

Direksi.3. Pembentukan Satuan Kerja dengan fungsi manajemen risiko, kepatuhan (compliance), dan

audit internal yang independen dari Fungsi Risk Taking (Risk Taking Division) sebagai risk taker/risk owner.

2. Pilar Pedoman, Prosedur, dan Limit Manajemen Risiko yang memadai.Secara berkala dan terus-menerus, Perseroan melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk penyempurnaan penerapan manajemen risiko. Selain pedoman dan prosedur, Perseroan juga akan menetapkan dan terus mengevaluasi kebijakan limit risiko, risk appetite, dan risk tolerance yang berlaku untuk membatasi risiko yang dapat diterima oleh Perseroan, menetapkan batasan risiko dan pengendalian risiko dengan harapan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

3. Pilar Proses Pengelolaan Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang tepat dan akurat. Perseroan melakukan proses manajemen risiko, yaitu: proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh jenis-jenis risiko yang dikelola oleh Perseroan pada produk dan aktivitas Perseroan. Pelaksanaan proses manajemen risiko tersebut wajib didukung oleh Sistem Informasi Manajemen risiko yang memadai dan tepat waktu, serta laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Perseroan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko (risk exposure) Perseroan.

Manajemen risiko




396

4. Pilar Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh. Perseroan melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Perseroan. Seluruh jajaran Perseroan pada semua tingkatan organisasi wajib melakukan self-assessment terkait Code of Conduct, Good Corporate Governance, nilai – nilai perusahaan, serta kepedulian akan risiko yang mungkin terjadi. Pengendalian Internal diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin atas terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Perseroan dalam kegiatan usaha atau timbulnya praktek yang tidak sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan diharapkan mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKOPerseroan memiliki kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko yang dilaksanakan melalui prinsip Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis (Three Lines of Defense) pada seluruh tingkatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pertahanan Lapis PertamaRisk Taking Division berperan sebagai pertahanan lapis pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, memitigasi risiko, dan memastikan kecukupan kontrol internal dalam produk atau aktivitas Risk Taking Division dengan menunjuk Unit Risk & Compliance Manager (urCM).

Risk Taking Division memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko produk atau aktivitas dari hari ke hari (business as usual) dengan menerapkan kerangka manajemen risiko, termasuk pedoman, prosedur, sistem, dan tools lainnya yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap performa manajemen risiko masing-masing satuan kerja.

2. Pertahanan Lapis KeduaSatuan Kerja Manajemen risiko dan satuan kerja dengan fungsi compliance diharapkan dapat meningkatkan peran sebagai satuan kerja utama dalam memberikan pertahanan lapis kedua melalui fungsi pemantauan/ monitoring yang independen. Satuan Kerja Manajemen risiko yang independen diwajibkan untuk melakukan review dan mengusulkan limit-limit risiko untuk Risk Taking Division, dan kemudian bekerja sama dengan Risk Taking Division untuk memastikan bahwa risiko yang diambil telah teridentifikasi secara tepat, terukur dan dikelola sesuai dengan parameter yang telah disetujui dan dilaporkan kepada pihak terkait. Satuan Kerja Manajemen risiko memiliki peran memastikan penerapan kerangka manajemen risiko, termasuk pedoman, prosedur, sistem, dan tools lainnya oleh Risk Taking Division.

Satuan kerja dengan fungsi compliance mengelola risiko kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal yang mengikat Perseroan telah disosialisasikan dan dipatuhi oleh seluruh Risk Taking Division terkait pada setiap aktivitas Perseroan.

3. Pertahanan Lapis Ketigaaudit Internal terus menerus ditingkatkan perannya sebagai pertahanan lapis ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko dan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen.

audit Internal memastikan keefektifan dari proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Risk Taking Division, ketepatan proses pada Risk Taking Division untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya dan mematuhi pedoman, prosedur, sistem, dan tools yang telah ditetapkan oleh Direksi. audit Internal juga secara independen mengkaji kualitas portofolio dari setiap lini bisnis.

Manajemen risiko





Manajemen risiko

Transactional Policy Assurance

Risk Taking Division Risk MangementDivision Internal Audit Division

dewan Komisaris

direksi

Komite-Komite dewan Komisaris

Komite-Komite direksi

divisi

� Pemantauan, Pengawasan & Pengarahan � Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen risiko (Risk Appetite dan Limit)

� Komite audit � Komite Pemantau risiko

Pelaksanaan proses manajemen risiko

Kerangka Manajemen risiko, Kebijakan dan Metodologi, Fasilitator

audit dan Review secara independen

� Perumusan Kebijakan � Kepatuhan Pelaksanaan � Sistem Pengendalian Internal � Penetapan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab

� Komite Pembiayaan � Komite Pembiayaan Berkelanjutan Komite Penyertaan Modal

� Komite Pengembangan Proyek & Advisory

� Komite Teknologi Sistem Informasi

� Komite risiko & Kapital � Sub Komite Manajemen risiko

� Sub Komite Asset & Liabilities � Sub Komite Target � Sub Komite Monitoring

1st line of defense 2nd line of defense 3rd line of defense

Dewan Komisaris melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengarahan terhadap organisasi dibantu oleh Komite terkait Manajemen risiko. Sementara untuk merumuskan kebijakan, memastikan kepatuhan pelaksanaan, sistem pengendalian internal dan menetapkan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab dilakukan oleh Direksi melalui Komite-Komite di Bawah Direksi. Sebagai Second Line of Defence, Manajemen risiko di samping bertanggung jawab menjalankan fungsi tata kelola manajemen risiko secara independen juga bekerja sama dan bermitra dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung dalam rangka membangun proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Salah satu penerapan kerangka pengelolaan risiko melalui implementasi Unit Risk and Compliance Manager (urCM). urCM merupakan key person pada setiap Divisi yang bertugas sebagai single point of contact dalam penerapan Manajemen risiko, pemenuhan aspek Kepatuhan, Governance, dan follow up audit. Keberadaan urCM di setiap Divisi diharapkan dapat membantu perbaikan internal control terutama dalam menghadapi kompleksitas bisnis Perseroan yang semakin meningkat. Sejak tahun 2017, forum urCM rutin dilakukan setiap tahunnya yang hasilnya dilaporkan kepada Direksi.




398

Manajemen risiko

1st line of defense

URCM(dSP)

URCM(dSdM)

URCM(dPd)

URCM(dAI)

URCM(dPI-2)

URCM(dUS)

URCM(dPKM)

URCM(dPI-1)

URCM(dJK)

URCM(dh)

URCM(dPI-3)

URCM(dPP)

URCM(dAA)

URCM(dEPI)

URCM(dPPK)

URCM(dTI)

URCM(dMRT)

URCM(dPb)

URCM(dUP)

URCM(dELJ)

URCM(dKhI)

URCM(dPMO)

URCM(dPPI)

Internal Audit

Risk Management

Compliance

2nd & 3rd line of defense

“URCM will be on each Division/Function”

RISIKO-RISIKO yANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Jenis-Jenis Risiko Perseroan1. risiko Kredit

risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko Pembiayaan akibat kegagalan Counterparty atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian/ akad yang disepakati, risiko konsentrasi, counterparty financing risk, dan settlement risk.

2. risiko Penyertaan Modalrisiko Penyertaan Modal adalah risiko yang timbul akibat dari penanaman dana Perseroan dalam bentuk saham pada perusahaan.

3. risiko operasionalrisiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

4. risiko Pasarrisiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, dan termasuk akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

5. risiko Likuiditasrisiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.





Manajemen risiko

6. risiko hukumrisiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.

7. risiko Strategikrisiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. risiko Kepatuhanrisiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk penerapan Prinsip Syariah.

9. risiko reputasirisiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

10. risiko Syariahrisiko Syariah adalah risiko kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan usaha syariah Perseroan, termasuk pembiayaan dan pendanaan syariah.

11. risiko Lingkungan dan Sosialrisiko Lingkungan Dan Sosial adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan pemerintah Indonesia atau internasional mengenai lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Perseroan.

UPAyA UNTUK MENGELOLA RISIKOKesinambungan Proses Pengelolaan Risiko Perkembangan kompleksitas kegiatan/ transaksi yang dijalankan dan maturity level Perseroan menuntut Direktorat Manajemen risiko melakukan penyempurnaan metodologi dan/ atau proses pengelolaan risiko. upaya Direktorat Manajemen risiko untuk meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih baik di tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan Risk Appetite Statement (raS) yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Perseroan untuk menjaga keseimbangan antara peran katalis dan keberlangsungan bisnis dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan kepada Perseroan. raS merupakan tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil oleh Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, raS dikembangkan melalui pendekatan top down dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi serta bottom up dengan melibatkan seluruh divisi Perseroan dan didukung dengan benchmarking terhadap Development Financial Institution (DFI), Perbankan, dan perusahaan pembiayaan dengan karakter bisnis sesuai dengan Perseroan, serta melibatkan stakeholder terpilih, sehingga menghasilkan raS yang dapat mendorong Perseroan meningkatkan perannya sebagai DFI di Indonesia.

2. Melakukan penyelarasan Risk Appetite Statement (raS) dengan rencana Jangka Panjang Perseroan (rJPP) tahun 2019-2023 sebagai acuan dan memberikan kejelasan bagi Perseroan dalam menjalankan strategi utama yang menitikberatkan pada peran Perseroan menjadi LPPI. raS diharapkan dapat membantu LPPI menghadapi isu-isu yang dihadapi Perseroan dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional di masa kini dan di masa yang akan datang.

3. Mengembangkan kerangka kerja profil risiko korporasi untuk mengelola risiko secara menyeluruh melalui benchmarking terhadap Development Financial Institution, Perbankan, dan perusahaan pembiayaan dengan karakter bisnis sesuai dengan Perseroan, serta beberapa sumber lain yang dapat mendukung karakteristik bisnis Perseroan. Dengan adanya profil risiko korporasi, Perseroan dapat melakukan deteksi dini atas permasalahan atau kegiatan yang berdampak signifikan sehingga dapat segera mengambil langkahlangkah pencegahan, perbaikan, pengelolaan risiko secara efektif dan efisien.




400

4. Mengembangkan kajian yang disebabkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan suku bunga terhadap Portofolio Perseroan yang diprediksi akan masih berlanjut di masa yang akan datang. Kajian dilakukan untuk mengetahui kapasitas Perseroan terhadap kondisi makro yang diskenariokan mengalami tekanan keuangan (financial stress) yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. hasil kajian juga telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Jenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan rI.

5. Menerapkan metodologi pengelolaan risiko operasional melalui General Operating and Control Environment Questionnaire (GoCEQ) yang bertujuan untuk mengidentifikasi eksposur risiko operasional pada bulan berjalan untuk semakin meningkatkan efektivitas urCM Perseroan.

6. Melaksanakan pengujian Disaster Recovery Plan (DrP) yang merupakan bagian dari Business Continuity Plan (BCP). BCP merupakan proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional Perseroan yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir, bertujuan untuk meminimalisir risiko dan menangani dampak gangguan/ bencana serta proses pemulihan agar kegiatan operasional Perseroan tetap dapat berjalan. Pelaksanaannya melibatkan Divisi Teknologi Informasi (TI) dan sumber daya manusia yang mendukung fungsi bisnis dan kegiatan operasional yang kritikal bagi Perseroan. DrP lebih menekankan pada aspek teknologi dengan fokus pada data recovery atau restoration plan dan berfungsinya sistem aplikasi dan infrastruktur TSI yang kritikal.

7. Mendukung pengembangan pembiayaan syariah, DMr ikut serta dalam proses untuk mendapatkan ijin dari oJK terkait pelaksanaan skema Ijarah al- Maushufah Fi al-Dzimmah (IMFZ) sebagai syarat penerbitan produk pembiayaan syariah IMFZ.

8. Perseroan berhasil menerbitkan Green Bond Korporasi pertama di Indonesia. Dana hasil penerbitan Green Bond yang penggunaan dananya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan maupun proyek yang dikategorikan sebagai kegiatan atau proyek yang ramah lingkungan (green eligible projects).

9. Pengembangan secara berkelanjutan terhadap metodologi Corporate rating Tools dengan melibatkan Moody’s analytics dan Project Rating Tools dengan melibatkan S&P Global serta Municipal rating tools PT SMI. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui penyempurnaan kebijakan Pembiayaan Daerah melalui pembentukan Risk Management Protocol (rMP) Pembiayaan Daerah dengan stakeholders Kementrian terkait.

10. Melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam kategori Non Performing Loan (NPL) debitur Divisi Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Khusus (DPIK) untuk memperbaiki kualitas aset Perseroan.

11. Capacity building tentang Penanganan Dini Potensi Permasalahan Pembiayaan dan akibat hukum Pembiayaan Bermasalah dalam upaya mencapai pembiayaan yang sehat seiring dengan misi dan visi PT SMI selaku katalis pembangunan infrastruktur.

12. Melakukan peningkatan tata kelola risiko melalui Penyesuaian Komite-Komite di bawah Direksi sejalan dengan perkembangan bisnis Perseroan dan efektifitas pelaksanaan Komite.

13. Melakukan inisiatif pengelolaan risiko secara berkesinambungan, secara bertahap, dan terus menerus untuk meningkatkan tata kelola risiko Perseroan yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas risiko Perseroan.

Sepanjang tahun 2018, Direktorat Manajemen risiko telah menyelesaikan 43 (empat puluh tiga) inisiatif peningkatan pengelolaan risiko antara lain sebagai

Manajemen risiko





Manajemen risiko

berikut:– Framework Risk Appetite Statement dan Risk

Profile Perseroan.– Implementasi Early Warning System aktivitas

pembiayaan.– Penyesuaian Pedoman dan Prosedur dengan

perubahan struktur organisasi Perseroan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.

– Penguatan aktivitas Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan risiko Pasar dan Pengelolaan risiko Likuiditas.

– Pengembangan pengelolaan portofolio dan Laporan Pengelolaan risiko Perseroan.

14. Beberapa upaya peningkatan dari penerapan Perlindungan Lingkungan dan Sosial atau Enviromental and Social Safeguard (ESS) Perseroan di tahun 2018 antara lain:– Pembuatan Manual implementasi ESS pada

Pembiayaan untuk sektor Jalan dan Jembatan, Infrastruktur Kesehatan, Energi Terbarukan Minihidro, dan Bendungan.

– Capacity Building atas implementasi ESS melalui beberapa workshop yang melibatkan debitur, Kementerian dan Lembaga serta karyawan Perseroan.

– Pembuatan Pedoman Penanganan Keluhan.– Peningkatan kualitas ESDD dengan

penambahan analisis spatial plan dan geografi melalui software Geographic Information System (GIS).

– Pengembangan mekanisme database pemantauan CaP.

– Penguatan institusional (pedoman, prosedur, manual) terkait ESS: final review pedoman ESS level korporasi (ESMF) oleh Manajemen (Direktur Manajemen risiko), penyusunan pedoman/kebijakan Gender Perseroan, penyelesaian Instruksi Kerja penggunaan GIS, penyelesaian penyusunan manual ESS Sektor (4 sektor) dan Buku Good Practice Sektor jembatan dan pasar tradisional.

15. Pada semester II 2018, DELJ dan DSP telah menyelesaikan program Desa Bakti untuk Negeri (DBuN). DBuN merupakan wujud dari kepedulian Perseroan pada pengelolaan lingkungan dengan melalui partisipasi masyarakat. Program DBuN

dilaksanakan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang yang dilalui oleh segmen Jalan Tol Bawen – Salatiga. Desa Sukoharjo dipilih karena proyek pembangunan jalan tol telah memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan dengan rusaknya beberapa komponen lingkungan penting, seperti sumber air untuk desa dan polusi debu maupun suara yang bisa memengaruhi keberlanjutan ekonomi dan jasa lingkungan di desa tersebut.

16. Penyusunan Sustainability report untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam mengelola kesinambungan usahanya, sekaligus berupaya menyeimbangkan aspek-aspek ekonomi lingkungan dan sosial.

17. Penyelesaian Pedoman Jasa Konsultasi dan Pedoman Pengembangan Proyek untuk mendukung peningkatan tata kelola aktivitas Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi.

Perseroan menggangap bahwa penerapan ESS yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini adalah penerapan yang berdasarkan kepatutan, rasional, didukung pihak-pihak terkait dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi di lapangan.

INISIATIF PENGELOLAAN RISIKO Inisiatif pengelolaan Manajemen risiko merupakan aktivitas yang berkesinambungan, dan juga mengacu kepada rekomendasi hasil kajian penerapan Enterprise Risk Management yang telah disusun oleh Perseroan. Inisiatif tersebut berlanjut pada tahun 2019 dan tahun-tahun setelahnya hingga Perseroan dapat menerapkan pengelolaan risiko yang paling sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Inisiatif strategis tersebut mendukung penyelesaian inisiatif Perseroan, yaitu:

1. Mengimplementasikan Risk Appetite Statement (raS) yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Perseroan untuk menjaga keseimbangan antara peran katalis dan keberlangsungan bisnis dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan kepada Perseroan.




402

2. Implementasi kerangka kerja profil risiko korporasi untuk mengelola risiko secara menyeluruh sehingga Perseroan dapat melakukan deteksi dini atas permasalahan atau kegiatan yang berdampak signifikan sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pencegahan, perbaikan, pengelolaan risiko secara efektif dan efisien.

3. Inisiatif pengelolaan Manajemen risiko yang merupakan aktivitas yang berkesinambungan, dan juga mengacu kepada rekomendasi hasil kajian rekomendasi penerapan ErM di Perseroan oleh konsultan. Inisiatif tersebut berlanjut pada tahun 2019 dan tahun – tahun setelahnya hingga Perseroan dapat menerapkan pengelolaan risiko yang paling sesuai dengan kebutuhan Perseroan, yaitu antara lain:

- Peningkatan secara berkesinambungan terhadap kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Perseroan.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait Manajemen risiko.

- Penguatan budaya risiko bagi seluruh insan Perseroan.

- Peningkatan manajemen risiko yang kuat melalui penyusunan kebijakan & prosedur, akuntabilitas dan pengembangan teknologi.

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.- Peningkatan sistem untuk mendukung kinerja.- Menjalin komunikasi intensif dengan seluruh

pihak terkait dalam pengelolaan risiko.- Meningkatkan pemahaman dan kerja sama

internal berkenaan dengan penerapan Environmental and Social Safeguards.

- Meningkatkan pemahaman debitur dan calon debitur berkenaan dengan penerapan Environmental and Social Safeguards.

- Memperkuat dokumen Environmental and Social Management Framework dan penerapannya serta sinkronisasi dengan kebijakan Perseroan.

- Menjalin kerja sama dengan lembaga dan instansi pemerintah lainnya.

- Membantu proses monitoring serta memberikan advice untuk aset-aset pembiayaan yang masuk dalam kategori watchlist.

- Mengelola dan melakukan monitoring atas aset-aset dalam kategori Non Performing Loan.

- Melakukan upaya penyelamatan atas aset dalam kategori watchlist dan Non Performing Loan untuk meningkatkan kualitas aset pembiayaan.

4. Melakukan fundamental review terhadap struktur organisasi pengelolaan risiko, komite – komite Perseroan, framework pengelolaan risiko existing, risk appetite, proses pengawasan pengelolaan risiko, kecukupan kebijakan, proses, metodologi, dan sistem informasi risiko, serta sistem pengendalian internal sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan sebagai respon atas transformasi PT SMI.

5. Mengembangkan inisiatif baru pengelolaan risiko secara berkesinambungan, bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola risiko Perseroan yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pengelolaan risiko Perseroan.

6. Senantiasa melakukan komunikasi dengan risk Taking Division (rTD) untuk terus mengembangkan budaya risiko (risk culture) dan meningkatkan risk awareness serta kepatuhan rTD kepada Kebijakan Perseroan yang telah disetujui oleh Direksi, mengingat pengelolaan risiko harus diimplementasikan oleh setiap personil Perseroan, dari jenjang yang paling bawah sampai dengan jenjang yang paling tinggi.

7. Pengelolaan proses bisnis (business process analysis) secara berkelanjutan seiring dengan peningkatan kompleksitas aktivitas Perseroan melalui pembuatan dan penerapan Pedoman/Prosedur, baik yang diinisiasi oleh Direktorat Manajemen risiko, DaI, dan/atau rTD untuk meningkatkan pengelolaan risiko, termasuk identifikasi terhadap perubahan kebijakan atas aktivitas yang sudah ada dan aktivitas – aktivitas baru yang dilakukan Perseroan.

Manajemen risiko





Manajemen risiko

8. Kajian berkesinambungan atas penerapan ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial (environmental and social safeguards) yang paling sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sepanjang dapat diimplementasikan berdasarkan kepatutan, rasional, dan kondisi nyata yang dihadapi di Indonesia.

PEMANTAUAN RISIKO

hasil Reviu atas Sistem Manajemen Risiko pada Tahun 2018Pemantauan risiko dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan risiko untuk memantau dan meninjau perkembangan serta perubahan risiko, efektivitas strategi dan pelaksanaan perlakuan serta pengendalian risiko. Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan oleh rTD selaku risk owner dan secara periodik oleh Direktorat Manajemen risiko.

hasil pemantauan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Manajemen risiko berkala kepada Direksi, antara lain:

• Laporan Pengelolaan risiko, laporan yang menjelaskan pengelolaan risiko yang berdasarkan kerangka manajemen risiko Perseroan dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ErM) yang mengelola 11 (sebelas) risiko yang dihadapi Perseroan, dalam upaya menyeimbangkan antara risiko dan imbal hasil Perseroan.

• Laporan Portofolio Pembiayaan, Investasi, Treasury, Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Perseroan, laporan yang menjelaskan informasi portofolio & risk concern dari kegiatan pembiayaan, investasi, treasury pengembangan proyek & jasa konsultasi dan pembiayaan berkelanjutan secara update, efisien, dan konsisten.

• Laporan Market & Liquidity, laporan yang menjelaskan compliance check atas aktifitas treasury dan pengelolan risiko market & liquidity terhadap aktifitas treasury.

• hasil pelaksanaan Forum urCM yang dilaporkan kepada Direksi Perseroan.

• Laporan Manajemen risiko operasional kepada Direksi secara triwulanan, laporan yang menjelaskan pengelolaan risiko operasional dengan perangkat yang meliputi Risk Event Reporting (rEr), Risk Control Self Assessment (rCSa), dan General Operating Control Environment Questionnaire (GoCEQ). Pelaporan ini sebagai bentuk eskalasi terkait adanya suatu risk event dan tindak lanjut perbaikan pada setiap masing-masing Risk Taking Division (rTD).

• Selain laporan kepada Direksi, Direktorat Manajemen risiko juga menyampaikan laporan portofolio pembiayaan dan investasi kepada Komite Pemantau risiko secara berkala.

Laporan-Laporan tersebut ditujukan untuk memberikan pandangan dari sisi yang berbeda kepada Manajemen Perseroan terhadap kondisi Perseroan terkini dan diharapkan dapat menambah pertimbangan atas keputusan yang akan diambil.




404

Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan melekat pada Divisi hukum yang berada di bawah pengawasan Direktur utama. Tugas Pokok fungsi kepatuhan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-25/SMI/1217 tanggal 29 Desember 2017 antara lain:

1. Menyusun pedoman dan prosedur penerapan program anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Mengelola aspek kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Selama tahun 2018, untuk melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, telah disusun perangkat (compliance check list) atas kewajiban Perseroan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Checklist dimaksud telah dilakukan pengujian penerapannya pada Perseroan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, selanjutnya dijadikan dasar untuk audit kepatuhan Perseroan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kantor akuntan Publik (KaP).

Peraturan perundangan-undangan yang dijadikan rujukan dalam audit kepatuhan terhadap perundang-undangan, meliputi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagai berikut:1. undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas; 2. undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan

usaha Milik Negara;3. undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan; 4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BuMN;

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan rencana Jangka Panjang dan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

9. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT SMI;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBu dalam Penyediaan Infrastruktur;

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 200 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;





Kepatuhan

14. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 3/PoJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

15. Keputusan Ketua Bapepam LK No. 712//BL/2012 Tahun 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat utang dan/atau Sukuk;

16. Keputusan Ketua Bapepam LK No. 346/BL/2011 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;

17. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 1/PoJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

18. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 33/ PoJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

19. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 35/PoJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

20. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 31/ PoJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

21. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 29/PoJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

22. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 55/PoJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite audit;

23. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.12/PoJK.01/2017 tentang Penerapan Program anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

24. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 15/PoJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

25. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 18/PoJK.04/2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;

26. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 34/PoJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

27. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 56/PoJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam unit audit Internal;

28. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 29/PoJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

29. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 7/PoJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam rangkat Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat utang, dan/atau Sukuk;

30. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Ni. 60/PoJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek BErsifat utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond);

31. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 3/PoJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 18/PoJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk; dan

32. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 18/PoJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan Laporan akuntan Independen Nomor: r/007.aaT/rhp/2019 tanggal 18 Febuari 2019 disimpulkan bahwa Perseroan telah patuh dalam semua hal yang material.

PELAKSANAAN KEGIATANPada tahun 2018 Divisi hukum sebagai pelaksana fungsi kepatuhan telah melaksanakan insitiatif penting yaitu Penyempurnaan Pedoman dan Prosedur Penerapan Program anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan proses pelaksanaannya.




406

Perkara HukumPerseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, perburuhan, tata usaha negara, ataupun perkara yang terdaftar/ tercatat dalam Badan arbitrase Nasional Indonesia dan Badan arbitrase Pasar Modal Indonesia ataupun perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana Perseroan berkedudukan.

Sampai dengan posisi akhir tahun 2018, tidak ada gugatan atau perkara yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan

Sanksi AdministratifSepanjang tahun 2018, Perseroan tidak menerima sanksi administratif dalam bentuk apa pun dan dari manapun.





Akses Informasi Dan Data Perseroan

Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan kesetaraan informasi bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, maka informasi terkait Perseroan dan data data terkait Perseroan dalam bentuk bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dapat diakses melalui media sebagai berikut:

1. Situs Web Perseroan (www.ptsmi.co.id).2. Dokumen-dokumen tertulis yang dapat diunduh melalui Laman Perseroan antara lain Laporan

Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan dan Siaran Pers.3. Pertemuan Pemegang Saham diadakan oleh DSP (Divisi Sekretariat Perusahaan) dan pertemuan

dengan investor dilakukan oleh DKhI (Divisi Keuangan & hubungan Investor).

Informasi lebih lanjut berkenaan dengan Perseroan dapat diperoleh dengan menghubungi:

Sekretaris PerusahaanPT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sahid Sudirman Center 48th Floor Jl. Jend Sudirman No. 86Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Ph. (62-21-8082 5288Fax (62-21-8082 5258

Email: [email protected]




408

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan penyempurnaan pada Kode Etik dan Tata Perilaku melalui Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku PT SMI sebagaimana Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. PEr-02/SMI/DK/0218 – PEr-003/SMI/0218 yang telah disetujui pada tanggal 23 Februari 2018.

adapun penyempurnaan dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini dan kondisi terkini Perseroan serta dalam rangka memenuhi rekomendasi Area of Improvement dari Penilai Independen untuk Penilaian Tata Kelola Perusahaan (GCG Assessment).

Etika usaha adalah Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perseroan sebagai acuan Perseroan dan karyawan Perseroan untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Tata Perilaku adalah Sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh insan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.

Kode Etik dan Tata Perilaku

POKOK-POKOK KODE ETIK DAN TATA PERILAKUPokok-pokok dan ruang lingkup Kode Etik atau Etika usaha mencakup:1. Etika Perseroan dengan Pemerintah.2. Etika Perseroan dengan Karyawan.3. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham.4. Etika Perseroan dengan Kreditur/Investor.5. Etika Perseroan dengan Debitur.6. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa.7. Etika Perseroan dengan Mitra Kerja.8. Etika Perseroan dengan Masyarakat.9. Etika Perseroan dengan Lembaga Keuangan Lainnya.10. Etika Perseroan dengan Media.

Sementara itu, pokok-pokok dan ruang lingkup Tata Perilaku adalah sebagai berikut:1. Interaksi Kerja Sesama Karyawan.2. Kepatuhan Terhadap hukum, Ketentuan dan

Peraturan Lain.3. Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan

Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL).4. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan.5. Perlindungan dan Penggunaan aset Secara layak.6. Pengungkapan Informasi Keuangan.7. Menghindari Benturan Kepentingan.8. Kolaborasi Yang Sehat Dengan Lembaga Keuangan

Lainnya.





Kode Etik dan Tata Perilaku

9. Tidak Melakukan KKN dan Larangan Memberi dan Menerima Suap.

10. hadiah.11. Donasi/ Sumbangan.12. Kontribusi dan aktivitas Politik.

PEMBERLAKUKAN KODE ETIK DAN TATA PERILAKUKode Etik dan Tata Perilaku berlaku bagi seluruh lapisan Perseroan. Setiap pelanggaran yang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan yang berlaku.

PENyEBARLUASAN DAN PEMANTAUAN KODE ETIK DAN TATA PERILAKUPerseroan memastikan Kode Etik dan Perilaku dipahami dengan baik di seluruh lapisan karyawan. untuk mencapai tujuan tersebut, Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) melaksanakan pemantauan atas pemberlakuan Pedoman Etika usaha dan Tata Perilaku. adapun hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara triwulanan kepada Direktur utama melalui Laporan Kegiatan Divisi Sekretariat Perusahaan.

PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN TATA PERILAKUSebagai realisasi upaya penegakan kode etik, pada dasarnya Perseroan telah menyediakan media pelaporan pelanggaran dengan adanya whistleblowing system Perseroan dan menyarankan pelaporan melalui media tersebut. rinciannya telah dijelaskan pada bab “Sistem Pelaporan Pelanggaran” pada Laporan Tahunan ini.

Setiap pelanggaran yang terbukti dikenakan saksi sesuai dengan berat/ ringan, sifat dan seringnya pelanggaran dilakukan. Pemberian sanksi mengacu pada anggaran Dasar, peraturan perseroan atau Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perseroan.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN TATA PERILAKU TAHUN 2018Sepanjang tahun 2018 tidak ada pelanggaran kode etik dan tata perilaku di lingkungan Perseroan. hal ini menunjukan bahwa penerapan kode etik yang senantiasa disosialisasikan dan dipantau, telah dilaksanakan oleh seluruh organ Perseroan.




410

Budaya PerusahaanMelalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan dan membangun corporate culture dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut:a. Meyakini bahwa hasil dapat dikendalikan.b. Meyakini bahwa segala sesuatu dapat dibuat lebih baik.c. Memiliki kemampuan, kesanggupan dan kemampuan.d. Memiliki keterbukaan dan kemampuan bekerja sama.e. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan.f. Mampu berprestasi dan bersaing dengan penuh rasa tanggung jawab.g. Mampu mengembangkan diri, memupuk kreativitas dan melakukan inovasi.h. Mampu memilih tindakan dengan risiko yang diperhitungkan.i. Mampu memanfaatkan umpan balik untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Sistem Pelaporan PelanggaranPedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) telah ditetapkan oleh Perseroan sejak tahun 2014. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, sistem aplikasi berbasis web telah dikembangkan. Sistem ini menjadi salah satu mekanisme pelaporan pelanggaran untuk memastikan efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Melalui SPP, pelapor dapat berpartisipasi untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau pejabat Perseroan atas Pedoman Etika dan Tata Perilaku serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini bertujuan untuk:1. Mendorong setiap insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan/

melaporkan kepada pihak internal Perseroan yang berwenang tentang pelanggaran dan/ atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur operasi, kebijakan manajemen dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan dan/ atau membahayakan Perseroan.

2. Meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perseroan.3. Meningkatkan keyakinan kepada setiap insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya

mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai.

4. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas.5. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan kinerja

pegawai maupun organisasi.





PENyAMPAIAN LAPORAN PELANGGARANuntuk melaporkan pelanggaran, pelapor dapat menggunakan situs internet yang disediakan untuk SPP ataupun melalui media lain seperti:

Faksimili: 62-21-8082-5258Telepon: 62-21-8082-5288 (hunting)

Email: [email protected]

Surat: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 Jl. Jend Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

ditujukan kepada: Direktur utama atau Kepala DaI (dalam hal terlapor selain Direksi atau Komite audit) atau Komisaris

utama (dalam hal Terlapor adalah Direksi atau Komite audit).

Perlindungan bagi WhistleblowerPerseroan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor yang meliputi:1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun

tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.4. akan dikenakan tindakan displin dan termasuk pemberhentian kerja bagi karyawan yang melakukan

tindakan balas dendam terhadap pelapor.

Penanganan PengaduanPenanganan laporan yang masuk akan dikelola oleh petugas Pengelola SPP. Pengelola SPP ini nantinya mempunyai kewajiban melakukan pelaporan hasil pengelolaan SPP yang telah memenuhi syarat secara periodik minimal 1 (satu) bulan sekali dan menyampaikannya kepada penanggung jawab tindak lanjut dengan kriteria sebagai berikut:1. apabila pengaduan terkait anggota Komite audit atau Direksi, maka akan diteruskan kepada

Dewan Komisaris.2. apabila pengaduan terkait dengan proses pelaporan keuangan atau hal-hal yang harus ditindaklanjuti

oleh Dewan Komisaris, maka akan diteruskan kepada Komite audit.3. apabila pengaduan selain kriteria tersebut di atas, disampaikan kepada Direktur utama.

Pihak yang Mengelola PengaduanSesuai Surat Keputusan Direksi No. SK-12/SMI/1214 tentang Penunjukan Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP), Perseroan menetapkan Divisi audit Internal sebagai pengelola SPP.

Jumlah Pengaduan dan ProsesSampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat adanya pengaduan pelanggaran ataupun proses penanganan pengaduan.

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yangTelah Selesai diprosesTidak terdapat adanya pengaduan pelanggaran ataupun proses penanganan pengaduan.




412

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan belum memiliki kebijakan tertulis ataupun pedoman mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Pada prinsipnya, Perseroan mengutamakan kualitas dan kompetensi individu dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dapat mendukung kinerja Perseroan.

Saat ini, pendidikan dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah memiliki keragaman yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sehingga memperkaya masukan bagi Direksi dan Dewan Komsiaris dalam mengambil keputusan.





Penerapan Pedoman GCG

Pada tahun 2018, Perseroan juga telah melakukan penyempurnaan pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT SMI yang terbaru yang telah disetujui pada tanggal 23 Februari 2018 melalui Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. PEr-01/SMI/DK/0218 – PEr-002/SMI/0218.

adapun penyempurnaan dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan kondisi terkini Perseroan serta dalam rangka memenuhi rekomendasi Area of Improvement dari Penilai Independen untuk Penilaian Tata Kelola Perusahaan (GCG Assessment).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah mencakup pengaturan bagi:1. organ Perseroan (ruPS, Dewan Komisaris, dan

Direksi).2. Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah

Direksi, Sekretariat Perusahaan, auditor Internal dan auditor Eksternal.

3. Pemangku Kepentingan yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Legislatif dan Yudikatif, Media Masa, Kreditur/Investor, Debitur, Karyawan, Penyedia Barang dan Jasa, Masyarakat dan Lingkungan hidup, dan Mitra Kerja.

Pokok-pokok Pedoman Pelakanaan Tata Kelola Perusahaan:1. Integritas Bisnis.2. Sistem Pengendalian.3. Program Pengenalan dan Pengembangan bagi

Dewan Komisaris dan Direksi.4. rJPP dan rKaP.5. Benturan Kepentingan.6. Manajemen risiko.7. Pengambilan Keputusan.8. Media Komunikasi dan Informasi.9. Pendelegasian Wewenang.10. Pengelolaan Keuangan.11. Pengadaan Barang dan Jasa.12. Pengisian Formasi Karyawan.13. Suksesi Manajemen.14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.15. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan

Lingkungan (K3LL).16. Pengendalian Internal.17. Manajemen Mutu.18. Pelaporan.19. ruPS, rapat Lainnya dan risalah rapat.20. Penilaian Kinerja.21. Proses Penunjukan dan Peran auditor Eksternal.22. Mekanisme Kerja Komite audit, Divisi audit Internal,

dan auditor Eksternal.23. Etika usaha dan Tata Perilaku.24. Pemantauan Ketaatan GCG.




414

Pelaporan GCG Usaha Syariah 2018

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-7a/SMI/0317 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur organisasi Divisi usaha Syariah, tujuan dibentuknya unit usaha Syariah Perseroan yang kemudian ditegaskan dalam bentuk Divisi usaha Syariah yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan beragam skema pembiayaan syariah dan untuk mengembangkan potensi dana syariah baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam rangka mengemban amanah tersebut, Divisi usaha Syariah Perseroan dalam melakukan eksekusi program kerja dan kegiatannya senantiasa memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2018, untuk memastikan bahwa usaha Syariah Perseroan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan sebagaimana diatur di dalam anggaran Dasar Perseroan, ruPS Perseroan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 667/SKMK.06/2018 tanggal 5 oktober 2018 telah menetapkan kembali Bapak adiwarman azwar Karim sebagai Ketua Pembiayaan dan Pendanaan Syariah dan Ibu Munifah Syanwani sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan sampai dengan ruPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2019.

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan kewajiban seperti aktif dalam pemberian rekomendasi dan opini terkait pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha pembiayaan dan pendanaan syariah perseroan dan mengadakan pertemuan/ rapat dengan Divisi usaha Syariah dan/atau Direksi. DPS Perseroan telah terlibat aktif dalam fungsinya melakukan pengawasan yaitu antara lain dengan memberikan opini baik dalam bidang pembiayaan maupun pendanaan syariah, diantaranya: pemberian opini terkait rencana penyaluran pembiayaan syariah menggunakan skema pembiayaan IMFZ, pemberian opini terkait Kesesuaian Syariah Skema Sukuk Perseroan dan lain-lain. Selain itu apabila diperlukan, DPS melakukan rapat dengan Divisi usaha Syariah untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan aspek syariah bisnis Perseroan.





Penerapan Pedoman GCG

Dalam rangka pengembangan produk pembiayaan syariah, Perseroan telah mendapatkan ijin produk pembiayaan Ijarah al Maushufah fi al-Zimmah (IMFZ) atau pembiayaan sewa inden dari otoritas Jasa Keuangan (oJK) melalui surat oJK No.S-668/NB.223/2018 tanggal 24 Mei 2018. Produk tersebut sudah terakomodir dalam Product Library Syariah Perseroan sehingga sudah dapat dipergunakan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan Perseroan melalui skema syariah, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dimana barang / asetnya masih inden.

Secara keseluruhan Divisi usaha Syariah Perseroan telah mendapatkan ijin 5 (lima) produk pembiayaan syariah dari oJK yaitu pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan pembiayaan Ijarah al Maushufah fi al-Zimmah (IMFZ). Dalam hal Pendanaan Syariah, DPS telah mengeluarkan opini Kesesuaian Syariah Skema Sukuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) No. S-309/SMI/DPI/0418 tanggal 17 april 2018.

Dalam rangka memenuhi kewajiban kepada regulator, Perseroan pun juga telah menyampaikan Laporan Bulanan unit usaha Syariah secara rutin tiap bulannya kepada otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




416



“PERSEROAN MERANcANG DAN MEREALISASIKAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN MELIBATKAN MASyARAKAT SEKITAR UNTUK MEMENUHI HARAPAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN, BERPARTISIPASI PADA UPAyA PELESTARIAN LINGKUNGAN SERTA MENDUKUNG PENcAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SKALA GLOBAL, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) ”

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan


LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2018 LAPORAN TATA KELOLA PERUSAhAAN


TaNgguNg JawaB SoSIal PeruSahaaN




418

Perseroan telah menyusun kebijakan internal dan telah membentuk struktur organisasi yang khusus menangani pengelolaan Program Corporate Social Responsibilty (CSR).

Perseroan menekankan pelaksanaan kegiatan CSR yang berhubungan dengan pembangunan sarana pendukung infrastruktur.

Pada Aspek Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan, Perseroan menekankan pelaksanaan program terkait pendidikan dan

pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Pada aspek K-3, Perseroan berusaha memastikan pemenuhan aspek K3 dengan meningkatkan kinerja K3 Perseroan melalui penerapan budaya K3 di tempat kerja dan penerapan sistem

manajemen K3 yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku.

Perseroan mulai merealisasikan Program Pembiayaan Berkelanjutan, yakni membiayai pembangunan minihidro di Sumatera, selain merealisasikan program bantuan teknis dan menyalurkan hibah pembangunan terkait.

Pada bidang lingkungan, selain melakukan penghematan listrik dan bahan bakar, Perseroan konsisten menerapkan program “Kantor Ramah Lingkungan”

Ringkasan






Bagi PT SMI, menjalankan kegiatan usaha yang baik berarti juga menjalankan tanggung jawab dan kepedulian terhadap para pemangku kepentingan utama, khususnya masyarakat di sekitar lingkup kegiatan operasional, maupun di wilayah lain di seluruh Indonesia. Untuk itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk menyelaraskan pencapaian kinerja usaha dengan upaya pemberian manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.




420

Komitmen ini dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSr). Fokusnya adalah memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan melalui realisasi beragam program dengan tujuan menyeimbangkan pencapaian kinerja aspek ekonomi dengan kinerja aspek sosial kemasyarakatan dan aspek keberlanjutan lingkungan. Di mana hal ini disebut juga pemenuhan terhadap konsep tripple bottom line, termasuk didalamnya pengembangan karyawan dan perlindungan konsumen.

KOMITMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Perseroan telah menyusun kebijakan internal dan telah membentuk struktur organisasi yang khusus menangani pengelolaan Program CSr. Perseroan mengukur keberhasilan realisasi Program CSr yang dijalankan melalui pelaksanaan evaluasi berkala, dan dengan memerhatikan parameter-parameter standar pada aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk merealisasikan komitmen pencapaian berbagai tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), PT SMI mewujudkan pembangunan berbagai infrastruktur dasar di berbagai sektor, mencakup energi, air, sanitasi, dan sektor energi baru dan terbarukan. Pelaksanaan agenda SDGs menjadi langkah strategis pertama pembangunan nasional, dan bagi Indonesia. SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Perseroan telah membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan guna melakukan pengembangan kemitraan dengan lembaga internasional baik multilateral maupun bilateral. Kemitraan difokuskan pada penyaluran hibah dan insentif lain untuk membantu pengembangan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi ancaman pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon.

Pelaksanaan CSr yang dijalankan Perseroan disampaikan dalam empat sub-bab, yakni: Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, serta Tanggung Jawab Terhadap Konsumen.






ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM cSR PT SMITim CSr dipimpin oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan/ Sekretariat Perusahaan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur utama. Dalam pelaksanaan CSr, Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) menyusun rencana kerja dan strategi.

Khusus untuk bantuan CSr Bina Lingkungan (CSr BL), Tim CSr melakukan verifikasi atas data dan/ atau melakukan survei langsung ke lokasi penerima bantuan. Sedang untuk bantuan korban bencana alam, Tim CSr dapat mengajukan usulan tanpa harus melakukan survei ke lokasi, mengingat bantuan bencana alam yang diusulkan akan sejalan dengan program penanggulangan bencana alam nasional yang telah ditetapkan Pemerintah.

Guna mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan komitmennya pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, PT SMI melalui Divisi Pembiayaan Berkelanjutan Perseroan mulai aktif menyalurkan pembiayaan kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi ancaman pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon.





422

Pengelolaan Lingkungan Hidup





Perseroan menunjukkan komitmen penuh untuk berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan bersama-sama warga dunia lainnya, agar gejala perubahan iklim dan cuaca ekstrem skala global dapat diatasi.

Mengingat kegiatan pembangunan infrastruktur dasar dilaksanakan di lapangan terbuka, dan bersinggungan langsung dengan area publik yang juga menjadi area masyarakat beraktifitas, maka kegiatan pembangunan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko baik kepada lingkungan, pelaksana maupun kepada masyarakat sekitar. oleh karenanya Perseroan berkomitmen penuh untuk menetapkan kebijakan operasional yang memadai serta berkontribusi pada upaya melestarikan lingkungan bersama-sama warga dunia lainnya, agar gejala perubahan iklim dan cuaca ekstrem skala global dapat diatasi.

KEBIJAKAN LINGKUNGANuntuk memitigasi dampak kegiatan pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan PT SMI, Perseroan telah menyusun 3 kebijakan dasar di bidang perlindungan lingkungan. Dua kebijakan perlindungan lingkungan diantaranya menyinggung pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta aspek sosial, sementara satu kebijakan khusus mengatur mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat dan para pemerhati.

Pengelolaan Lingkungan hidup

Kebijakan Perseroan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Direksi, sebagai berikut:

• Pedoman environmental and Social management System (ESMS) KorporasiPernyataan Kebijakan ESMS Korporasi yang didasarkan pada Peraturan Direksi No. PD-7/SMI/0615 dan Peraturan Direksi No. PD-4/SMI/0115 tentang “Pedoman Environmental and Social Management System Proyek”, menegaskan bahwa Perseroan berkomitmen untuk mengelola Korporasi dengan:a. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja

karyawan dan tamu di kantor Perseroan.b. Memastikan pengendalian dampak lingkungan

dari operasional Perseroan.c. Memastikan pengendalian isu sosial di dalam

operasional Perseroan.d. Memenuhi peraturan perundangan dan

persyaratan lain yang berlaku terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial.

e. Melakukan perbaikan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial yang baik di kantor Perseroan.




424


• Pedoman environmental and Social management System (ESMS) ProyekPernyataan Kebijakan ESMS Proyek yang mengacu pada PD-4/SMI/0115 tentang “Pedoman Environmental and Social Management System (ESMS) Proyek” menegaskan komitmen Perseroan untuk mengelola aktivitas bisnisnya untuk senantiasa berwawasan lingkungan dan sosial. Perseroan mengatur aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian jasa konsultasi telah mematuhi seluruh regulasi terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosial.

• Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (environmental and Social Safeguards - ESS) Proyek MultilateralPernyataan Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Perseroan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi No. PD-19/SMI/0916 ini menegaskan bahwa PT SMI sebagai Badan usaha Milik Negara yang melaksanakan aktivitas pembiayaan dan investasi, pengernbangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi pada sektor infrastruktur berkomitmen untuk: a. Mengembangkan dan menerapkan sistem

perlindungan lingkungan dan sosial yang mengacu pada peraturan perundangan dan standar yang berlaku.

b. Mengutamakan pembiayaan pembangunan yang memiliki dampak negatif yang minimal bagi lingkungan dan sosial.

c. Mendukung konservasi sumber daya alam dan energi secara optimal.

d. Memiliki, melaksanakan dan memenuhi ketentuan dokumen lingkungan dan sosial dalam setiap kegiatan operasional.

e. Mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko lingkungan dan sosial

f. Melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial.

Dalam rangka mendukung ESS, Perseroan menetapkan sepuluh Elemen Perlindungan Lingkungan dan Sosial, yakni:1. Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan

dan Sosial.2. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja.3. Pencegahan dan Pengurangan Polusi.4. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan.5. Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk6. Konservasi Keanekaragaman hayati dan

Pengelolaan Sumber Daya alam.7. Masyarakat adat dan Masyarakat Tempatan.8. Warisan Budaya.9. Konservasi Energi dan Penggunaan Energi

ramah Lingkungan.10. Konsultasi dan Penanganan Keluhan.

• Pedoman dan Prosedur Pengelolaan Keluhan Masyarakat Terdampak dan Kelompok PemerhatiPedoman ini rnengatur pengelolaan Keluhan, tanggapan dan pendapat terkait lingkungan dan sosial dari Masyarakat Terdampak dan kelompok Pemerhati yang disampaikan kepada Perseroan dan diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.

Penyelesaian keluhan akan dipandu oleh Grievance Panel, bila diperlukan, yakni tim yang beranggotakan pihak eksternal Perseroan. Tim ini dibentuk melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk membantu Perseroan dalam menyelesaikan permasalahan Keluhan (grievance) terkait lingkungan dan sosial.






TARGET KEGIATAN LINGKUNGANBeberapa target kinerja bidang lingkungan yang ditetapkan untuk tahun 2017, diantaranya:• Menunjukkan partisipasi pada upaya konservasi

energi, konservasi air dan reduksi emisi gas rumah kaca.

• Meningkatnya efisiensi operasional sebagai hasil positif dari penerapan program green office.

• Turut mencegah dan memitigasi terjadinya pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan lainnya di seluruh proyek yang melibatkan peran serta Perseroan.

• Mendukung upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 dan Non-B3 serta perlindungan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan pemilik proyek.

PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN LINGKUNGANBerbagai program terkait lingkungan yang dapat dilaksanakan Perseroan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain, adalah:

• Penerapan Kebijakan Pembiayaan berkelanjutan Perseroan menerapkan berbagai ketentuan pembiayaan ramah lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguards-ESS).

Melalui Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Perseroan mulai aktif mengembangkan Program Pembiayaan Berkelanjutan, yakni pembiayaan yang khusus ditujukan untuk mendukung kegiatan bisnis di tiga bidang usaha yang ramah lingkungan. hal

ini mencakup proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi ancaman pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon. Beberapa contoh proyek yang dapat didukung melalui Program Pembiayaan Berkelanjutan, mencakup: ü Energi Baru dan Terbarukan ü Konservasi Energi ü Pengelolaan Limbah

Perseroan telah mengembangkan skema pembiayaan yang bersumber dari “Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi” (Dana PISP) yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa dana PISP dapat digunakan untuk: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penyertaan Modal; dan 3) Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi. Dalam Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi, pada tahun 2018 PT SMI telah mendapat dua penugasan khusus Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi pada prospek Wilayah Terbuka di Wae Sano (Nusa Tenggara Timur) dan Jailolo (Maluku utara). Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, PT SMI mendapat dukungan dari Bank Dunia serta Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Selandia Baru melalui dukungan hibah pembiayaan kegiatan eksplorasi sebesar uSD 49 juta (berasal dari dana Clean Technology Fund - CTF), sebesar uSD 6.25 juta (berasal dari dana Global Environment Faicility - GEF) dan dalam bentuk technical assistance dari Pemerintah Selandia Baru sebesar NZD 2.13 juta untuk fase I dan diperkirakan sebesar NZD 900 ribu untuk fase II. Dalam hal ini, dana PISP digunakan sebagai co-financing dari pendanaan hibah dimaksud dengan alokasi sebesar uSD 49 juta.




426


Di tahun 2018 Perseroan mulai merealisasikan penyaluran pendanaan berdasarkan skema Pembiayaan Berkelanjutan pada beberapa proyek, sebagai berikut:ü 1 proyek yaitu proyek pembangkit listrik tenaga minihidro di Bengkulu, Sumatera. Total nilai

komitmen sebesar rp248,73 miliar dan total nilai outstanding sebesar rp122 miliar. Kapasitas pembangkitan adalah 9,99 MW.

ü Penyaluran dana bantuan teknis (Ta) dan hibah untuk 5 proyek, yakni: (1) KEITI untuk project Danau Toba (2) GIZ untuk BrT Semarang (3) CPI untuk 2 (dua) proyek rE/EE (4) Kerjasama GGGI untuk rE PLN di Indonesia Timur).

• Pengelolaan Konsumsi Energi hanya terdapat 2 jenis energi yang digunakan Perseroan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, yakni: pemakaian energi listrik di kantor dan konsumsi BBM untuk transportasi.

untuk mengurangi konsumsi listrik, Perseroan menerapkan kebijakan penghematan dengan memberlakukan waktu penerangan, penggunaan fasilitas pendukung dan pengaturan pendingin ruangan. untuk mengelola penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan terkini yang hemat bahan bakar, selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.






realisasi konsumsi energi Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jenis Energi Satuan 2016 2017 2018

BBM Bensin liter 75.891,10 74.289,18 50,658

Listrik KWh n.a 1.012.181 1,008,976

• Pengurangan Emisi CO2

untuk mengurangi emisi Co2, Perseroan melakukan penghematan pemakaian energi dan mendukung penuh pengembangan potensi energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangunan pembangkit panas bumi, pembangkit tenaga air dan pembangkit tenaga baru. Perseroan juga berpartisipasi aktif pada gerakan penghijauan, agar sebagian emisi Co2 diserap oleh tanaman melalui proses fotosintesis.

Berdasarkan realisasi konsumsi energi, maka perkiraan emisi Co2 yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Energi Satuan Konversi Emisi CO2 Emisi CO2 2016 2017 2018

BBM Bensin liter 5,117 Kg eq Co2 176.145 172.427 117,579

Listrik KWh 1,515 Kg eq Co2 n.a 695.559 693.356 Catatan : Indeks Konversi menurut EIa.

• Pengelolaan Konsumsi AirPengelolaan konsumsi air, terutama untuk keperluan MCK dilakukan melalui penerapan kebijakan penghematan air, mencakup penggunaan kran yang dapat membatasi konsumsi air, dan pemasangan banner/himbauan untuk menghemat air.

adapun gambaran konsumsi air Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Energi Satuan 2016 2017 2018

air Konsumsi liter 113.313 94.742 29,173

air MCK M3 n.a 1.412 1,482

• Penerapan Program Operasional Kantor Ramah Lingkungan (Green office)Beberapa inisiatif yang dijalankan mencakup:o Melakukan pengendalian penggunaan Air Contidioner (aC) ruangan kantor dengan

menggunakan perangkat Intelligent Touch Manager (ITM) yang berfungsi untuk menerima ataupun melakukan pengaturan sistem pendinginan secara otomatis dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Melalui instalasi perangkat ITM ini dapat mengurangi penggunaan energi listrik untuk aC sebesar ±30%.




428


o Menjalankan program waste management dengan melakukan pemilahan sampah berdasarkan kategori sampah yaitu organik dan anorganik, dan mengajak pihak pengelola gedung untuk melibatkan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh tenant yang berada di Gedung untuk bersama-sama menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu, sehingga limbah sampah yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

o Menerapkan sistem Management Print Service (MPS), yaitu Sistem Integrasi Mesin Printer & Fotocopy yang bertujuan untuk mengurangi pengunaan kertas dengan target reduce sebesar 20%. Melalui sistem ini penggunaan kertas dari setiap karyawan dapat dimonitor dan otorisasi, serta kontrol atas penggunaan tinta printer dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan.

o Menerapkan sistem pengelolaan peralatan penunjang operasional kantor yang memerhatikan aspek efektivitas dan efisiensi energi (energy saving), yang diwujudkan salah satunya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), yaitu dengan melakukan penggantian desktop PC yang telah memiliki nilai buku 0 dan masa pakai 5 tahun digantikan dengan laptop sebagai sarana kerja karyawan dan direksi PT SMI dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Dengan penggunaan laptop dapat mengurangi penggunaan energi listrik sebesar 7% dan menghemat rata-rata biaya listrik perbulan sebesar 14%.






SERTIFIKASI LINGKUNGAN Perseroan belum mendapatkan sertifikasi internasional untuk program-program pengelolaan lingkungan. Namun demikian aktivitas CSr dalam rangka pelestarian lingkungan dilakukan. Sepanjang 2018, PT SMI mengalokasikan dana CSr untuk upaya pelestarian lingkungan sebesar rp595.480.000 untuk revitalisasi Kali CIliwung, Kali Brantas dan pelatihan konservasi air di Pasuruan, Jawa Timur.




430

Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)






Aspek K-3, Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi salah satu aspek penting bagi Perseroan di dalam menjalankan operasional dan bisnis. Kesiapsiagaan darurat yang efektif memerlukan tim tanggap darurat yang efektif dan terstruktur. Untuk itu, di tahun 2018 PT SMI melalui Divisi Umum dan Pengadaan (DUP) membentuk Emergency Response Team (ERT) yang merupakan tim kerja strategis untuk mengembangkan dan mempraktikkan strategi dalam memberikan bantuan darurat (Emergency Support) kepada insan SMI pada saat mengalami kondisi darurat bencana, baik yang berada di dalam lingkungan kantor, maupun di luar lingkungan kantor.

PT SMI merupakan BuMN yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, di mana proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai berada tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia, seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran/ ledakan, wabah penyakit, demonstrasi massal, ancaman bom/ teroris/ sabotase.

atas kondisi sebagaimana tersebut, maka kemampuan PT SMI untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dalam melakukan upaya-upaya penyelamatan baik penyelamatan jiwa insan PT SMI maupun penyelamatan aset-aset penting PT SMI yang juga merupakan aset negara adalah hal yang sangat penting.

Kesiapsiagaan darurat yang efektif memerlukan tim tanggap darurat yang efektif dan terstruktur. untuk itu, di tahun 2018 PT SMI melalui Divisi umum dan Pengadaan (DuP) membentuk Emergency Response Team (ErT) yang merupakan tim kerja strategis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi tanggap darurat dalam memberikan bantuan darurat (emergency support) kepada insan SMI pada saat mengalami kondisi darurat bencana, baik yang berada di dalam lingkungan kantor, maupun diluar lingkungan kantor.

Selanjutnya, untuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terhadap pemenuhan aspek K3, dilaksanakan berdasarkan kebijakan, tujuan dan program-program kerja K3 sesuai norma-norma dan ketentuan dan peraturan terkait K3 yang berlaku saat ini.




432


KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)Perseroan berkomitmen untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja karyawan di tempat kerja dan berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan terkait K3 yang berlaku, serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3 perseroan guna meningkatkan budaya K3 yang baik di tempat kerja. Komitmen perseroan di wujudkan melalui :1. Membangun dan memelihara sistem manajemen

kesehatan dan keselamatan kerja berkelanjutan serta sumber daya yang revelan.

2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3.

3. Menyediakan sarana dan prasarana K3 yang memadai.

4. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait K3 kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kinerja K3 Perseroan.

PEDOMAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURATDi tahun 2018 Perseroan menyusun Pedoman Penanganan Keadaan Darurat dengan tujuan, antara lain :a. acuan bagi penjabat/ pelaksana di lingkungan

Perseroan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan program untuk menanggapi situasi keadaan darurat yang diperkirakan akan terjadi, termasuk mengindentifikasi keadaan tersebut dan membuat skenario serta rencana yang tepat untuk mempersiapkan dan menanggapinya secara efektif dalam lingkup Perseroan.

b. Memberikan arahan agar pelaksanaan penanganan keadaan darurat sesuai dengan prinsip dasar dan etika penanganan keadaan darurat yang baik dan efektif.

c. Memberikan tata cara pelaksanaan dan tahapan dalam proses penanganan bencana.

d. Menentukan organisasi manajemen krisis dalam proses penanganan bencana.

TARGET KEGIATAN TERKAIT ASPEK KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)a. Peningkatan Kinerja Keamanan dan Keselamatan

Kerja• Memastikan capaian zero accident pada

operasional kerja di dalam lingkungan kantor Perseroan.

• Tidak adanya hari kerja hilang akibat kecelakaan kerja.

• Berkurangnya turnover pekerja dengan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

• Emergency Response Team (ErT) Perseroan yang andal dan efektif dalam upaya melakukan pencegahan dan tindakan penanggulangan darurat bencana melalui pelatihan K3 terpadu.

• Terciptanya kesadaran K3 kepada seluruh karyawan maupun kepada stakeholders Perseroan, melalui kegiatan kampanye K3 menggunakan media infografis, TV, Poster, Video Safety Induction, pelatihan-pelatihan dan sertifikasi K3.

• Penerapan Sistem Manajemen K3 yang baik dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku.

B. Peningkatan Kinerja Kesehatan• Berkurangnya insiden sakit karena bekerja.• Berkurangnya jumlah absen akibat kurang

sehatnya para karyawan.• Melindungi karyawan dari cedera, serta

penyakit-penyakit akibat pekerjaan dan bahaya yang ada dalam menjalankan proses pekerjaan.






SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)Dalam mewujudkan komitmen tanggung jawab sosial terhadap pemenuhan aspek K3, Perseroan melalui Divisi umum dan Pengadaan memastikan adanya ketersediaan sarana dan prasarana K3 yang memadai, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat. Sarana dan Prasarana K3 yang disediakan oleh Perseroan antara lain :1. ruang Kesehatan dan peralatan digital check-

up untuk pengecekan kesehatan (Pengecekan Gula Darah, Tekanan Darah, Tingkat Kolesterol, Pengukuran Suhu Badan, Timbangan, dll).

2. ruang dan Peralatan Kebugaran/ Fitnes.3. ruang Laktasi.4. Peralatan, Perlengkapan dan obat P3K (Tandu, Kursi

roda, Tabung oksigen, dan obat P3K).5. Peralatan Keamanan dan Penanggulangan Keadaan

Darurat (aPar, Hydrant, Sprinkle, Paging System, Jalur Evakuasi, CCTV).

6. Kampanye K3 (melalui : Infografis, Poster, Signs K3, TV, Video Safety Induction, Pelatihan dan Sertifikasi K3).

7. aPD (alat Pelindung Diri) untuk karyawan yang melakukan visit ke proyek-proyek insfrastruktur yang dibiayai oleh Perseroan.




434

8. Pengukuran suhu ruangan.9. Peralatan dan perlengkapan sanitasi yang memadai.10. Sarana dan Prasarana Klub olahraga (Basket, Sepak

bola, Badminton, Yoga, Zumba, Pilates, Diving, Lari dan olahraga lainnya).

TIM TANGGAP DARURAT (EMERGENcy RESPONSE TEAM)untuk kesiapsiagaan Perseroan dalam menghadapi segala risiko bencana yang bisa terjadi kapan saja, maka di tahun 2018 Perseroan membentuk tim penanggulangan darurat dan bencana yang disebut Emergency Response Team (ErT). Tim yang sudah terdaftar sebagai anggota ErT adalah sebanyak 47 karyawan yang merupakan perwakilan dari setiap Divisi. Peran dan fungsi tim tanggap darurat terdiri dari tim floor warden, tim P3K dan tim evakuasi. Personel Tim Tanggap Darurat ini terdiri dari perwakilan setiap Divisi yang dibekali dengan pelatihan K3 terpadu di dalam menghadapi berbagai kemungkinan skenario, termasuk simulasi tumpahan, kebakaran, ledakan, bencana alam, dan insiden keamanan.

PROGRAM-PROGRAM TERKAIT ASPEK KEAMANAN, KESEHATAN DAN KEcELAKAAN KERJA (K3)a. Melakukan pengecekan berkala kondisi sarana dan

prasarana K3 yang ada untuk memastikan senantiasa dalam kondisi yang baik dan memadai.

b. Pemeriksaan rutin kesehatan sebagai deteksi dini dari risiko penyakit menular maupun sakit akibat kerja.

c. Pelaksanaan program pelatihan mitigasi bencana, terutama resiko bahaya kebakaran dan gempa bumi untuk seluruh karyawan.

d. Pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana yang diberikan kepada seluruh anggota Emergency Response Team.

e. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan K3 awareness kepada seluruh karyawan.

TINGKAT KEcELAKAAN KERJASelama tahun 2018, tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja.

TINGKAT TURNOVER KARyAWANPada tahun 2018, perseroan telah menambah jumlah karyawan sebanyak 25 orang. Namun demikian, terdapat 23 karyawan yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, diantaranya melanjutkan sekolah, pindah profesi, alasan pribadi, ataupun melanjutkan karier di perusahaan lain. Total karyawan per akhir 2018 tercatat sebanyak 286 orang, naik 25 orang dari 261 karyawan di tahun 2017.





436

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan





Perseroan menyusun rangkaian program cSR dan melaksanakannya agar tepat guna dan tepat sasaran, sehingga keberadaannya dapat membawa dampak positif yang berkesinambungan, langsung maupun tidak langsung, bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Perseroan melaksanakan program cSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam pelaksanaannya kegiatan cSR Perseroan telah diatur dalam Pedoman Pengelolaan cSR yang mengacu pada standar internasional ISO 26000 tentang Panduan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial.


Landasan hukum pelaksanaan PKBL adalah sebagai berikut: • undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.• undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang

Badan usaha Milik Negara.• Surat Edaran Kementerian Negara Badan usaha

Milik Negara No. SE-07/MBu/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

• Surat Edaran Kementerian Negara Badan usaha Milik Negara No. SE-14/MBu/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang optimalisasi Dana Program Kemitraan melalui Kerja Sama Penyaluran.

• Surat dari Kementerian BuMN No. S-92/D5.MBu/2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

• Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PEr-09/MBu/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan usaha Milik Negara.

TARGET PROGRAM PENGEMBANGAN SOSIAL & KEMASyARAKATANTarget dan manfaat positif yang diharapkan dari pelaksanaan program-program CSr di tahun pelaporan, meliputi:• Naiknya parameter Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) wilayah setempat. • Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai.• Meningkatnya kompetensi masyarakat setempat di

bidang kewirausahaan.• Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat.• Meningkatnya kehidupan ekonomi dan sosial

masyarakat.




438


ANGGARAN cSRuntuk tahun 2018, Perseroan mengalokasikan dana untuk kegiatan CSr sebesar rp14 miliar. adapun fokus kegiatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:1. Menyediakan infrastruktur skala mikro yang dapat

membuka konektivitas. 2. Menjaga ketahanan air. 3. Mendukung peningkatan kualitas pendidikan.4. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. 5. Menyediakan sumber energi yang berwawasan

lingkungan (green energy).

REALISASI KEGIATAN Perseroan merealisasikan berbagai kegiatan program pengembangan sosial & kemasyarakatan, yang mencakup bantuan bagi korban bencana alam, pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan fasilitas umum, bantuan sarana ibadah, serta kegiatan bakti sosial Non-CSr melalui “SMI Berbagi”.

bantuan Korban bencana Alam Perseroan memberikan bantuan untuk meringankan masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh terjadinya bencana alam di berbagai daerah. Pada tahun 2018 bantuan diberikan bagi mereka yang terdampak gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat, Palu-Dongga Sulawesi Tengah, dan Situbondo Jawa Timur, dengan jumlah penerima bantuan 3.300 orang.Jumlah bantuan untuk korban bencana alam pada 2018 sebanyak rp988.000.000.

bantuan Pendidikan dan PelatihanPerseroan memberikan tiga paket bantuan pendidikan. Diantaranya pelatihan dan permodalan untuk meningkatkan kapasitas para ibu pengrajin tenun asli Flores di alor, Nusa Tenggara Timur. hasil pelatihan ini diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada para ibu pengrajin untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna menghidupi keluarganya. Pada tahun 2018 bantuan pendidikan dan pelatihan yang disalurkan PT SMI sebesar rp1.719.158.268.

bantuan Peningkatan Kesehatan MasyarakatPerseroan melaksanakan tiga kegiatan bidang kesehatan, yang mencakup:• Bantuan pengadaan ambulans cuma-cuma untuk

melayani warga tidak mampu, tersebar di 18 (delapan belas) wilayah di Indonesia Barat dan Timur untuk dimanfaatkan oleh 54.000 warga.

• Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada Veteran Perang di wilayah Bogor untuk dimanfaatkan oleh 150 orang.

• Jumlah bantuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat tahun 2018 mencapai rp2.906.000.000.

Program Pelestarian Alam/ Pemeliharaan LingkunganDukungan diberikan kepada aktivis lingkungan di Surabaya, Ecoton (Ecological observation and Wetlands Conservation). Lembaga ini memperjuangkan hak-hak warga untuk menikmati kualitas air sungai yang baik. Kenyataan adanya polusi merkuri yang amat tinggi di dalam kandungan kali Surabaya, dan mengakibatkan

lainnya

rolling Stock

Ketenagalistrikan

Jalan dan Jalan Tol

Transportasi

DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BERDASAR SEKTORKomitmen Pembiayaan

10%

1%

9%

26%

48%

Bali, Nusa tenggara

Papua, Maluku

Kalimantan

Jawa

Sulawesi

Sumatera

SEBARAN LOKASI PROYEK INFRASTRUKTUR2%

3%

8%

4,2%

33%50%






berbagai penyakit bagi warga. Ecoton melakukan penelitian-penelitian untuk mengungkapkan potensi keanekaragaman hayati dan ancaman kerusakan dan sumber pencemaran di Kali Brantas dan Kali Surabaya. untuk pelestarian alam pada tahun 2018 PT SMI menyalurkan sebesar rp595.480.000.

Pengembangan Sarana dan Prasarana UmumPerseroan melaksanakan 39 program pengembangan sarana dan prasarana umum, sebagai berikut:• Bantuan pembangunan, renovasi dan perlengkapan

pendidikan untuk 10 lembaga pendidikan (PauD, SD, SMP, SMa dan sederajat serta Perguruan Tinggi) tersebar di Indonesia dengan penerima manfaat 11.000 siswa.

• Pembangunan 19 sarana prasarana dengan penerima manfaat 38.000 warga.

• Pembuatan penyeberangan orang dan kendaraan kecil di 3 lokasi, yaitu Pekanbaru dan Banten, penerima manfaat 7.800 warga.

• Betonisasi jalan desa di Kabupaten Bogor, Kabupaten Semarang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lampung Timur. Penerima manfaat 7.200 warga.

• Bantuan pengembangan dan pemulihan sarana umum dalam Proyek Desa Bakti untuk Negeri di Waesano, Nusa Tenggara Timur untuk 10.000 warga penerima manfaat.

• Bantuan pembangunan jalan untuk warga yang membuka akses masyarakat pada sarana pendidikan di Dharmasraya, Sumatera Barat, penerima manfaat 1.100 warga.

• Bantuan unit kendaraan tanggap bencana di Palembang, Sumatera Selatan dan Tulungagung, Jawa Timur untuk mendukung mobilitas 26.000 warga.

• untuk bantuan sarana dan prasarana umum, PT SMI sepanjang tahun 2018 telah merealisasikan bantuan sebesar rp7.258.861.732.

Selain melalui program CSr, Perseroan membangun berbagai sarana prasarana umum, baik berupa jalan, bendungan, pembangkit tenaga listrik, sarana air bersih dan sebagainya melalui kegiatan pembiayaan langsung, jasa konsultasi maupun melalui penyaluran dana syariah.




440

hujan deras yang turun sepanjang siang itu, baru saja reda di kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sebuah taman yang masih basah, rayhan Pratama dan tiga temannya sudah asik bermain. Berbagai peralatan olahraga tidak bergerak atau statis, mereka jajal. Tawa mereka lepas, hati mereka riang. “Saya sering ke sini karena selain bisa bermain, bisa berolahraga juga,” kata rayhan sambil terus berolahraga.

Siswa kelas tiga SMP Negeri 46 Palembang, penyuka sepak bola dan lari ini, mengatakan, ”Kalau bisa ditambah alat olahraganya lagi yaitu sepeda statis, tapi yang penting alat yang sudah ada dijaga supaya tidak rusak,” katanya.

rayhan sedang menikmati Taman Dharma Wanita, di Kelurahan Loro Pajo, Ilir Barat 1, Palembang, bersama tiga teman sebayanya. Taman yang baru saja dipugar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(“PT SMI”) tersebut kini menjadi favorit warga sekitar. Berada di lokasi strategis, yaitu pinggir jalan raya PoM 9, Kampus, Taman asri ini, kini tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, tapi juga tempat berolahraga futsal, basket, lari, dan dua olahraga statis, yaitu jalan dan lari di tempat.

Ketua rT 30/rW 09 Kelurahan Loro Pajo, Safril mengatakan taman tersebut dibangun Pemerintah Kota Palembang, lima tahun lalu. Belakangan, taman tersebut rusak sehingga warga tidak nyaman bermain dan berolahraga di tempat tersebut. “Semennya sudah pecah-pecah”, katanya.

Sampai kemudian, PT SMI merenovasi dan menambah alat olahraga di taman tersebut. September lalu, menjelang ditutupnya asian Games 2018. Taman dengan wajah baru tersebut diresmikan. Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang, ahmad Zazuli mengatakan renovasi tersebut sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat sekitar kampus karena selama ini taman tersebut tidak terawat, bahkan sudah tidak bisa digunakan lagi.


Menjaga Semangat Setelah PestaKota Palembang, Sumatera SelatanMenjaga Semangat Setelah Pesta - Kota Palembang, Sumatera Selatan

“Kami tak ingin hanya berhasil menjadi penyelenggara pesta olahraga, baik nasional dan internasional, tapi juga bisa menghasilkan bibit-bibit olahragawan. Untuk itu, fasilitas olahraga yang bisa diakses masyarakat dengan mudah, harus diperbanyak.”






Sejak diperbaiki, taman hidup kembali. Masyarakat, terutama remaja mulai memanfaatkan taman tersebut. Walaupun taman tidak berada di lingkungan perkampungan, tapi lingkungan elit, tapi masyarakat di sekitarnya sudah mempunyai tempat untuk kembali berolahraga. “Warga yang senang berolahraga, kini mempunyai akses langsung terhadap sarana dan prasarana olahraga setiap harinya.”

Ini sangat membantu visi dan misi Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang yang ingin mencetak bibit-bibit olaragawan hebat. “Kami tak ingin hanya berhasil menjadi penyelenggara olahraga nasional dan internasional, tapi juga bisa menghasilkan bibit-bibit olahragawan. untuk itu fasilitas olahraga yang bisa diakses masyarakat dengan mudah harus diperbanyak,” katanya.

Saat ini, Palembang mempunyai komplek olahraga yang bagus, bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia, tapi tempat tersebut tidak mudah diakses masyarakat. Tempat olahraga yang bisa diakses masyarakat di Palembang, justru masih minim, terutama ruang terbuka hijau. Yang ada terbatas untuk jogging track, belum untuk kegiatan olahraga yang sifatnya free style seperti futsal dan three on three.

Palembang yang sering disebut Bumi Sriwijaya memang terus bersolek. Kesuksesan menyelenggarakan berbagai pesta olahraga mulai dari nasional sampai internasional membuat kota ini makin dikenal sebagai kota olahraga. Yang terakhir adalah asian Games 2018, di mana Palembang dipercaya memegang 10 cabang olahraga.

Semarak asian Games di Jakarta dan juga di Palembang inilah yang memicu PT SMI untuk menularkan energi positif asian Games di Bumi Sriwijaya. Meski sudah sering menjadi penyelenggara pesta olahraga besar, provinsi dengan luas 40 ribu hektar dan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa ini, ternyata masih sangat minim sarana prasarana olahraga yang terbuka untuk umum.

Tak hanya merenovasi dan menambah sarana olahraga di Taman Dharma Wanita, PT SMI juga memperbaiki sarana olahraga di SD Negeri 23 dan SD Negeri 33, Palembang. Di SDN 23, SMI membangun lapangan futsal, yang juga bisa digunakan untuk bola basket, dan kegiatan lainnya seperti upacara sekolah dan kegiatan anak-anak lainnya yang membutuhkan halaman luas seperti kegiatan mendongeng dan permainan congklak.

Kepala Sekolah SD Negeri 23 Palembang Kecamatan Ilir Barat 1 Kelurahan Blok Bajo, Palembang, Cik Ijah mengatakan lapangan futsal yang dibangun PT SMI sangat membantu sekolah dalam melakukan banyak kegiatan, terutama olahraga. “Tadinya tidak bagus seperti ini, kalau hujan lebat tergenang,” katanya.

Kini, anak-anak bisa bermain futsal dan bola basket dengan baik. “Ini bisa meningkatkan motivasi dan juga prestasi anak-anak. Terbukti waktu kami mengikuti lomba dari sebuah perusahaan, kami dapat juara 3,” kata Cik Ijah.

Sekolah dasar ini mempunyai 700 murid dengan 3 guru olahraga. Lapangan baru membuat pelajaran olahraga bisa dilakukan pada waktu yang sama. “ada yang main di sana, main disini. ada yang belajar teknik main volli, lari, yang lain bisa main futsal. Jadi manfaatnya double, bisa digunakan tiga guru sekaligus karena lapangannya sangat besar.”

Di SDN 33, PT SMI juga merenovasi lapangan untuk olahraga futsal, sepak bola, dan basket. Kepala Sekolah SD Negeri 33 Kecamatan Magarayu, Palembang, hartiningsih, mengatakan bantuan PT SMI sangat bermanfaat bagi siswanya. Pengenalan dasar olahraga bagi siswa sekolah dasar dimulai dari bermain futsal, basket, lalu bola kaki. “Dengan mengenal, mereka mencintai olahraga. Bantuan PT SMI membuat mereka tambah semangat berolahraga.” Menurutnya, Palembang memang seharusnya tak berhenti hanya menjadi pelaksana pesta olahraga semata, tapi melahirkan atlet-atlet nasional dan internasional.




442


bantuan Sarana IbadahPerseroan juga merealisasikan bantuan perbaikan maupun pembangunan 6 sarana ibadah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, untuk dapat dimanfaatkan oleh 10.800 warga sekitar.

adapun total biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan CSr Non PKBL PT SMI di tahun 2018 adalah sebesar rp200 juta.

Testimoni Kisah Penerima Manfaat PKBL PT SMI

Saya senang sekali sekarang punya tempat olahraga yang bagus. Sebelumnya ado (sudah) retak-retak karena lapangannya banyak yang tebok (rusak). Mainnya jadi susah hendak olahraga, jadi diperbaiki biar olahraga bisa berjalan dengan lancar. Saya suka sepak bola karena saya ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat.

Saya berterima kasih karena sekarang lapangan sepak bola sudah diperbaiki sehingga bisa bermain sepak bola, dan bisa bermain semua olahraga lainnya. Permainan bola saya sekarang lumayan karena sering latihan. Minimum dua hari sekali dengan teman-teman di lapangan ini. untuk basket, saya masih kurang, perlu latihan lebih banyak.

Dulu, sebelum lapangan ini diperbaiki, kalau hujan kami tidak bisa bermain bola karena sesudah hujan berhenti, lapangannya becek. Kami sangat terganggu, kalau tetap bermain di lapangan yang becek, sering terpeleset. Sekarang sudah tidak lagi.

M. Rasya Siswa kelas 6 SdN 23, Palembang






Taman bermain ini dibangun Pemerintah Kota Palembang sekitar lima tahun lalu. Kondisi terakhirnya agak memprihatinkan, lapangan untuk futsal dan basket sudah pecah-pecah semennya, tapi tetap digunakan anak-anak meski kurang nyaman untuk berolahraga.

PT SMI kemudian berinisiatif untuk memperbaiki. Mungkin pertimbangannya karena lokasi yang strategis dan kondisi lapangan memang sudah tidak bagus lagi. Dengan renovasi tersebut, memperbaiki lapangan yang sudah rusak dan menambah alat olahraga berjalan statis atau lari statis, lapangan ini kembali menjadi idola anak-anak di sekitar ini. Manfaatnya sangat besar, menjadi tempat berolahraga, tempat bermain baik anak-anak, dan refreshing juga bagi orang tua dan keluarga.

atas nama warga Kelurahan Loro Pajo, Palembang, kami mengucapkan terima kasih untuk PT SMI yang telah merenovasi Taman Dharma Wanita. Perbaikan membuat warga senang dan anak-anak kembali berolahraga. Setelah itu, saya mengamati semakin banyak anak-anak warga sekitar dan warga dari perumahan sebelah, mungkin dari kecamatan dan kelurahan lain, yang datang ke sini.

Safril Ketua RT 30/RW 09, Perumahan Kampus Kelurahan Loro Pajo Kecamatan Ilir barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan.




444

Tanggung Jawab Kepada Konsumen





KEBIJAKAN Pelaksanaan program tanggung jawab terhadap konsumen, baik klien penyaluran pinjaman dan sekuritisasi maupun investor, dilakukan dengan menyediakan ragam produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

TARGET • Terselesaikannya seluruh keluhan pelanggan. • Terpenuhinya harapan konsumen terhadap

lengkapnya layanan jasa pembiayaan dan konsultansi di sektor infrastruktur.

• Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan dalam survei kepuasan pelanggan.

PELAKSANAAN KEGIATANPada tahun 2018, Perseroan melakukan 6 kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi pada pelanggan dan calon pelanggan mengenai infrastruktur pada umumnya dan mengenai produk-produk pembiayaan yang disediakan oleh Perseroan. Beberapa ikhtisar kegiatan di antaranya:1. Sosialisasi tentang alternatif Pembiayaan

Infrastruktur Daerah di beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Maluku, Kalimantan Selatan, dan lain-lain.


2. Partisipasi dalam acara infrastruktur terbesar di Indonesia - Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2018 di Jakarta.

INFORMASI PRODUKuntuk menginformasikan ragam produk dan layanan secara lengkap Perseroan melakukan antara lain:1. Pengembangan website Perseroan, yaitu www.

ptsmi.co.id, di mana seluruh informasi produk dan layanan terus diperbaharui secara rutin.

2. Publikasi mengenai produk dalam media cetak dan media elektronik.

3. Kunjungan secara langsung kepada konsumen untuk menerangkan tentang Perseroan dan produk produknya.

4. Pameran-pameran yang diikuti oleh Perseroan. 5. Sepanjang tahun 2018 PT SMI merealisasikan dana

sosialisasi sebesar rp11.404.149.188.

SARANA, JUMLAH DAN PENANGGULANGAN ATAS PENGADUAN KONSUMEN Sebagai bagian dari upaya Perlindungan Konsumen, Perseroan telah menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Sekretariat Perusahaan, yaitu melalui alamat pengaduan ke kantor.




446


SURVEI PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGANuntuk mendapatkan umpan balik terhadap keberadaan dan kegiatan Perseroan, PT SMI kembali melakukan survei persepsi pemangku kepentingan. Melalui survei tersebut, Perseroan berupaya menggali persepsi para pemangku kepentingan mengenai beberapa isu utama, yakni: penilaian Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan yang disediakan oleh PT SMI dan tingkat kepuasan Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan hasil survei, maka diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut: 1. Pemangku kepentingan mengenal dan mengetahui produk yang disediakan oleh PT SMI

sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang mencakup produk pembiayaan & investasi, pengembangan proyek dan jasa konsultasi.

2. Pemangku kepentingan berpendapat bahwa PT SMI adalah mitra kerja yang mudah diajak bekerja sama, komunikatif, dan cepat tanggap dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, PT SMI memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi teknis khusus yang dibutuhkan dalam pembiayaan infrastruktur.

KEPUASAN KESELURUHANBase: Semua Responden User PT SMI 2018 (n=71)

82,07 79,4183,64 82,6586,38 86,84 86,73 81,08

97,74

78,3980,44 79,98 82,5778,68

94,62

83,70 82,53 82,98 81,21

98,58

74,12

Keseluruhan (n=71)

GCa (n=32) Multilateral (n=8) Debitur/Pelaksana Proyek (n=17)

Pemerintah Lokal(n=10)

Co-Financier (n=5)

2015 (n : 50) 2017 (n : 70)2016 (n : 73) 2018 (n : 71)






PT SMISahid Sudirman Center, Lantai 48 Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220, IndonesiaPhone: (+62-21) 8082 5288 Fax: (+62-21) 8082 5258 Email: [email protected]

Selain itu Perseroan juga menyediakan layanan pengaduan online yang diberi nama dengan Whistle Blower System. Melalui aplikasi berbasis website ini, masyarakat termasuk pelanggan dapat menyampaikan pengaduan, terutama untuk pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen PT SMI. aplikasi pengaduan ini dapat diakses melalui situs PT SMI: www.ptsmi.co.id.

Selama tahun 2018 terdapat nihil (0) pengaduan yang diterima oleh Perseroan. Perseroan bertekad menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh pengaduan yang ada.




448




Laporan Keuangan

Konsolidasian 2018




452 #MembangunNegeriKitaBisa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 452

457

459

460

461

462


Tanggung Jawab SoSial PeruSahaanlaPoran TaTa Kelola PeruSahaan


LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2018



Sahid Sudirman Center, 48th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Phone : (+62-21) 8082 5288 (hunting),

Fax. : (+62-21) 8082 5258

www.ptsmi.co.id


@ptsmi ptsmi_id

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
