teroris(me): aktor & isu global abad...

i

Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si.

TERORIS(ME): AKTOR & ISU GLOBAL

ABAD XXI

ii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

©2015, Penerbit Alfabeta, Bandung

(x + 106) 14,5 x 20,5 cm

Judul Buku : Teroris(Me) Aktor & Isu Global Abad XXI Penulis : Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si. Penerbit : ALFABETA, cv Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373 Email: [email protected] Website: www.cvalfabeta.com Cetakan Kesatu : April 2015 ISBN : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

mailto:[email protected]

iii

PENGANTAR PENULIS

Konstelasi politik internasional selalu mengalami

perubahan dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa,

tergantung dari pola, interaksi, dan tata hubungan antar

negara. Pada masa Perang Dingin, konstelasi global diwarnai

dengan perebutan pengaruh antara Blok Barat (blok

liberalisme kapitalisme, Amerika Serikat, Eropa Barat) versus

Blok Timur (blok sosialisme komunisme, Uni Soviet dan

Eropa Timur), dimana penentuan kawan atau lawan

ditentukan oleh faktor ideologi. Pasca Perang Dingin,

konstelasi politik global mengalami perubahan dimana

dinamika global diwarnai oleh isu HAM, Demokrasi dan

Lingkungan Hidup. Penentuan kawan atau lawan dalam masa

itu ditentukan oleh nilai-nilai HAM dan demokrasi.

Demokrasi dan HAM menjadi penentu siapa kawan dan siapa

lawan dalam hubungan internasional.

Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama karena

terjadi tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001, dimana

muncul isu terorisme yang mewarnai kebijakan politik antar

negara dalam konteks global. Penentuan kawan atau lawan

saat ini ditentukan oleh, apakah negara tersebut mendukung

perang global melawan terorisme atau tidak. Pola konstelasi

global dan kebijakan global sangat dipengaruhi oleh perang

global melawan terorisme yang dikumandangkan oleh

Amerika Serikat. Sebagai negara yang mengalami

iv

penyerangan oleh kaum teroris, maka Amerika Serikat

melakukan berbagai kampanye dan perang memberantas aksi,

gerakan dan organisasi teroris di seantero dunia.

Negara-negara di dunia, mau tidak mau, suka tidak

suka, harus melakukan pemihakan, apakah mendukung

Amerika Serikat melawan terorisme atau tidak. Negara-negara

yang mendukung Amerika Serikat melawan terorisme, maka

akan mendapatkan berbagai “hadiah” berupa bantuan dana

yang berlimpah dan berbagai “fasilitas” menarik lainnya dari

Amerika Serikat. Bagi negara-negara yang menolak perang

global Amerika Serikat melawan terorisme, maka Amerika

Serikat akan menjadikannya sebagai lawan yang harus

dicermati, diwaspadai, dan bahkan harus dihancurkan, seperti

yang menimpa Afghanistan (2001) dan Irak (2003), yang

hancur berkeping-keping diserang oleh tentara Amerika

Serikat.

Dinamika hubungan internasional sekarang ini terbelah

menjadi dua zona, yakni zona teroris dan zona anti teroris.

Semua negara di dunia terpengaruh oleh munculnya isu dan

aktor global abad 21, yakni teroris dan terorisme. Berbagai

organisasi internasional, seperti PBB juga setiap tahunnya

mengeluarkan daftar hitam nama-nama organisasi terorisme

internasional yang patut untuk dihancurkan. Berbagai

organisasi regional, seperti Asean dan Uni Eropanya misalnya,

mengeluarkan berbagai konvensi atau kesepakatan yang

menentang keberadaan terorisme dan melakukan langkah aksi

bersama untuk melawan terorisme.

v

Sebagai negara yang terbuka terhadap dunia luar,

Indonesia terkena imbas dari perang global melawan

terorisme. Terlebih lagi di saat hampir berdekatan dengan

tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001, Indonesia

mengalami serangan teroris dari para kaum teroris yang

diduga dilakukan oleh jaringan Jamaah Islamiyah (JI), dengan

adanya Bom Bali 1 pada bulan Oktober 2002. Disusul

kemudian dengan Bom Bali II tahun 2005, pengeboman

beberapa kedubes asing di Jakarta, obyek vital asing, hotel JW

Marriot, dan berbagai pengeboman yang terjadi secara

sporadis di beberapa wilayah Indonesia sampai dengan

sekarang ini.

Amerika Serikat, didukung oleh Australia

berkepentingan terhadap pemberantasan terorisme yang ada

di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan, mulai

dengan bantuan dana yang mengalir deras ke Indonesia untuk

membiayai pemberantasan terorisme sampai dengan

pembentukan Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88 AT)

Polri, yang sangat kental akan nuansa dan bentukan dari

Amerika Serikat dan Australia. Munculnya JCLEC yang

berpusat di Akpol Semarang sebagai tempat pendidikan,

pelatihan dan simulasi anti teror Polri dengan dukungan dan

bantuan teknis dan ahli dari Australia dan Amerika Serikat,

maka Polri sekarang ini memiliki kemampuan yang mumpuni

dan kompeten untuk menangani terorisme.

Amerika Serikat dan Barat berkepentingan terhadap

upaya pemberantasan terorisme di Indonesia mengingat

Indonesia adalah negara demokratis terbesar di Asia

vi

Tenggara, sebagian besar penduduknya beragama muslim/

Islam, dan memiliki keragaman agama, etnis, dan budaya

yang komplek sehingga Barat sangat menginginkan agar

supaya kaum teroris di Indonesia dapat ditekan ruang

geraknya dan diberantas sampai ke akar-akarnya, agar supaya

kepentingan Barat di Indonesia dapat terjamin keamanannya

dengan kondusif. Amerika Serikat menyadari bahwa jaringan

terorisme di Indonesia memiliki tautan dan relasi dengan

jaringan terorisme internasional, Al Qaeda, sehingga

penguatan Densus 88 AT menjadi prioritas bagi kepentingan

Barat. Terlebih lagi, Amerika Serikat khawatir apabila kaum

teroris berhasil merebut pemerintahan dan mengubah ideologi

Pancasila menjadi Ideologi Islam, maka sudah pasti Barat akan

ketakutan karena akan sangat membahayakan keamanan

regional dan global.

Buku ini mengulas tentang aktor dan isu global abad

XXI yang banyak mendapatkan sorotan oleh publik

internasional, yaitu terorisme. Terorisme merupakan salah

satu aktor dalam hubungan internasional dan menjadi isu

global yang mewarnai konstelasi hubungan internasional

dewasa ini. Buku ini mengulas tentang terorisme yang dilihat

dari perspektif global dan hubungan internasional. Selain itu,

dibahas pula bagaimana dinamika aksi terorisme di Indonesia

dan upaya yang dilakukan oleh Polri, dan juga TNI, dalam

melakukan pemberantasan terhadap terorisme di Indonesia.

Buku ini sebenarnya berasal dari coretan-coretan penulis

sebagai bahan kuliah dalam mengajar mata kuliah “Terorisme

Internasional”, pada mahasiswa jurusan Hubungan

vii

Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.

Sebagai hand out kuliah, maka buku ini kemudian dilakukan

perbaikan dan pengeditan sana sini sehingga berhasil menjadi

sebuah buku yang layak dibaca oleh berbagai pihak yang

berkepentingan terhadap penanganan terorisme di Indonesia,

khususnya para dosen, mahasiswa, kalangan TNI, Polri dan

pengamat terorisme. Semoga buku ini dapat menambah

khazanah pustaka tentang terorisme di Indonesia. Amin.

Cimahi, 18 April 2015

Agus Subagyo (AS)

viii

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ................................................................. iii

Daftar Isi .................................................................................. viii

BAB 1

Hubungan Internasional dan Terorisme ......................... 1

A. HAM dan Hubungan Internasional................................ 4

B. Terorisme: Kembali Ke High Politics? ............................. 5

C. HAM versus Terorisme:

“Global Antiterrorism Governance” .................................... 12

D. Konteks Domestik Indonesia .......................................... 15

BAB 2

Dunia dan Terorisme ............................................................ 19

A. Amerika Serikat dan Ideologi “Politik Realis” ............. 19

B. Terorisme: Konstelasi Baru dalam Politik

Internasional ....................................................................... 29

C. Global Antiterrorism Governance ........................................ 35

D. Aktor dan Isu Global Abad XXI ...................................... 42

BAB 3

Osama Bin Laden dan Terorisme ....................................... 49

A. Osama Bin Laden: Pahlawan atau Teroris? ................... 49

B. Osama Bin Laden: Dalang Tragedi WTC

dan Pentagon? .................................................................... 51

ix

BAB 4

Indonesia dan Terorisme .................................................... 55

A. Reformasi: Radikalisme, Terorisme dan Civil Society ... 55

B. Relasi Islam dan Negara Pasca Tragedi Bom Bali ....... 59

C. Relasi Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah ........................ 68

BAB 5

TNI dan Terorisme ............................................................... 73

A. TNI, Terorisme dan Perkembangan Lingkungan

Strategis .............................................................................. 74

B. TNI, Terorisme, dan Stabilitas Nasional ........................ 78

C. Daya Dorong TNI Terlibat Dalam Penanganan

Terorisme ........................................................................... 81

D. Peluang dan Kendala TNI ............................................... 84

BAB 6

Polri dan Terorisme .............................................................. 89

A. Polri, Densus 88 AT, dan Terorisme ............................... 89

B. Intelijen Polri dan Terorisme ........................................... 95

Daftar Pustaka ....................................................................... 101

Tentang Penulis .................................................................... 104

TERORIS(ME): AKTOR DAN ISU GLOBAL ABAD XXI 1

BAB 1

HUBUNGAN INTERNASIONAL

DAN TERORISME

“Dua burung besi akan jatuh dari angkasa di atas metropolis.

Angkasa akan terbakar panas dengan suhu empat puluh lima

derajat. Kobaran api mendekati kota baru itu. Tak lama

kemudian sebuah jilatan api raksasa yang berserakan,

membumbung ke atas. Dalam waktu beberapa bulan setelah

itu, sungai-sungai akan dibanjiri darah” (Nostradamus).1

Peristiwa Selasa, 11 September 2001, yang menewas-

kan sekitar 6.000 orang warga sipil memang sangat dahsyat.

Mungkin, inilah peristiwa terdahsyat di awal abad ke-21.

Dampaknya kepada dunia, luar biasa. Meski hanya dialami

oleh AS, tak urung tragedi WTC dan Pentagon telah menjadi

“teror” bagi seluruh dunia. Dunia yang semula “tertidur

lelap”, sontak terbangun dan kini terus menerus berada dalam

1 Nama asli Nostradamus, sang peramal kontroversial ini, adalah Michel de

Notredame, lahir pada tanggal 14 Desember 1503 di sebuah kota kecil St. Remy di Perancis. Ia meninggal tahun 1966, tepat seperti yang diramalkannya sendiri. Tentang ramalannya terhadap tragedi WTC dan Pentagon ini dikutip dari Tim Redaksi Hot Copy, Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid?, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 72 - 74

TERORIS(ME): AKTOR DAN ISU GLOBAL ABAD XI 2

deraan kekhawatiran dan kecemasan akan terjadinya

serangan serupa.

Hampir tak seorang pun meramalkan, serangan teroris

dengan modus “baru” seperti yang terjadi tanggal 11

September 2001. Sebuah pesawat langsung ditabrakkan di

menara kembar WTC, New York, pada pagi hari, di saat

jantung kota itu belum lagi berdetak. Selang beberapa menit

kemudian, sebuah pesawat ditabrakkan di gedung yang sama,

sehingga menara kembar itu benar-benar runtuh. Dan dalam

waktu yang bersamaan, sebuah pesawat dijatuhkan di

lambang kedigdayaan dan pusat kekuatan militer AS,

Pentagon. Disusul dengan satu pesawat lagi yang dijatuhkan

di Shanksville, Pensylvania. Dalam hitungan detik dan menit,

seluruh lambang kedigdayaan ekonomi dan militer AS hancur

lebur.2

Kepanikan dan ketakutan mewarnai AS. Presiden AS,

George W. Bush, segera mengumumkan kepada dunia bahwa

AS diserang teroris biadab. Dan tanpa didukung oleh data dan

fakta yang akurat, Bush menuduh Osama bin Laden dan

jaringan Al Qaeda sebagai dalang di balik tragedi kamikaze

itu. Rezim Taliban di Afghanistan yang tetap ngotot

melindungi Osama bin Laden dan kelompok Al Qaeda

dihancurkan oleh pasukan koalisi pimpinan AS,3 meskipun

tidak berhasil menangkap Osama bin laden.

2 Laporan kronologis-komprehensif mengenai tragedi serangan 11 September 2001 ini

dapat dibaca pada Adian Husaini, Jihad Osama versus Amerika, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 30 - 35 3 Dikutip dari ZA. Maulani, Perang Afghanistan: Perang Menegakkan Hegemoni

Amerika di Asia Tenggara, (Jakarta: Dalancang Seta, 2002)


Pasca tragedi Selasa kelabu dan runtuhnya rezim

Taliban oleh pasukan koalisi, AS segera mencanangkan

program perang melawan terorisme global. Tampilan politik

luar negeri AS cenderung agresif dan ofensif dalam

mengkampanyekan perburuan menghancurkan sel-sel Al

Qaeda dan jaringan terorisme global di seantero dunia.4

Prinsip-prinsip hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM)

dan kedaulatan negara, yang seharusnya dijunjung tinggi

dalam arena internasional, mulai tidak diindahkan demi

membasmi terorisme global.

Politik “bumi hangus”, yang sebenarnya telah

mengakar dalam realisme politik AS, telah menjadi ancaman

tersendiri bagi eksistensi dan implementasi HAM

internasional. Betapa tidak, dalam rangka menggelar perang

melawan terorisme global, cara atau metode yang

dipergunakan oleh AS sangat bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan dan kedaulatan negara. AS secara sembarangan

menuduh kelompok-kelompok Islam militan sebagai teroris

dan negara-negara yang sebelumnya membangkang atas

hegemoninya sebagai negara atau sarang teroris.

Tuduhan AS terhadap Irak, Iran, dan Korea Utara

sebagai poros kejahatan, dilanjutkan dengan rencana

penyerangan ke Irak, dan klaim bahwa kelompok-kelompok

pejuang Palestina sebagai teroris merupakan rangkaian

pernyataan yang sama sekali tidak menghormati prinsip hak

asasi manusia. Intervensi AS di Afghanistan, kehadiran

4 Mengenai politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan Pentagon dapat dilihat

dalam laporan Fokus Kompas, Minggu, 14 Oktober 2001, hlm. 25 – 34.


pasukan militer AS di negara-negara yang disinyalir menjadi

basis terorisme, dan embargo ekonomi bagi negara yang

dipandang mendukung terorisme global adalah contoh-

contoh bahwa AS – yang sebelumnya menggembar-

gemborkan HAM – malah dengan sendirinya melanggar

HAM dan kedaulatan negara.

Dari alur cerita di atas, tulisan sederhana ini ingin

mengupas eksistensi HAM dalam konteks hubungan

internasional, khususnya jika dikaitkan dan di fokuskan pada

rentetan perubahan tata politik global pasca tragedi WTC dan

Pentagon. Agar alur penulisan tulisan ini sistematis dan logis,

proses pemaparannya akan dituangkan dalam beberapa

pertanyaan berikut ini: Apa yang dimaksud dengan hak asasi

manusia dan bagaimana implementasinya dalam konteks hubungan

internasional? Bagaimana posisi dan eksistensi HAM dalam tragedi

WTC dan Pentagon yang dilanjutkan dengan perang AS melawan

terorisme global? Bagaimana pula cara ideal penanganan masalah

terorisme yang tetap berpegang teguh pada prinsip HAM? Dan

dalam konteks Indonesia, bagaimana pilihan kebijakan strategis yang

harus diambil?. Pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang akan

dicoba untuk dijawab dalam makalah ini.

A. HAM dalam Hubungan Internasional

Dalam literature Ilmu Politik, hak asasi adalah hak yang

dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya

bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam

kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu

dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama


atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus

memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan

bakat dan cita-citanya.5

Secara historis-empiris, tonggak-tonggak penting

pemikiran dan gerakan hak asasi manusia dapat dilacak

kembali pada lahirnya Magna Charta 1215, Glorius Revolution

1688, Deklarasi Kemerdekaan AS, pemikiran Trias Politika,

dan Kontrak Sosial. Isu pokoknya adalah bahwa kewenangan

negara harus mewujudkan dan sekaligus memberikan

perlindungan atas hak-hak individu, hak-hak politik, sipil

maupun hak-hak ekonomi.6

Diilhami oleh kepahitan Perang Dunia I dan Perang

Dunia II yang menginjak-injak HAM, PBB, yang dibentuk oleh

negara-negara pemenang perang, memperjuangkan apa yang

dalam piagamnya disebut sebagai penghormatan atas HAM

dan kebebasan fundamental (respect for human rights and for

fundamental freedom). Badan Dunia itu kemudian

memproklamirkan Universal Declaration of Human Rights pada

tahun 1948 yang dalam perkembangannya dijabarkan dalam

dua perjanjian: International Covenant on Civil and Political

Rights dan International Covenant on Social, Economic, and

5 Lihat Mirriam Budiadrjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 1993), hlm. 120 6 Banyak dikutip dari Edy Prasetyono, Hak Asasi Manusia dalam Hubungan

Internasional, (Jakarta: CSIS, Maret 1992), hlm. 2 – 3. Sub Bab ini banyak mengutip dari buku Edy Prasetyono sehingga penulis memohon ijin secara tertulis dalam catatan kaki ini untuk mengutipnya mengingat tulisan beliau sangat bagus sekali dan patut untuk disebarluaskan kepada khalayak dunia akademis agar supaya dapat dibaca dan dipahami oleh semua pihak tentang nilai-nilai HAM dalam konteks global.


Cultural Rights. Tonggak HAM yang lain adalah perjanjian

Helsinki (Final Act of Helsinki) 1975.7

Dalam konteks hubungan internasional, upaya

implementasi HAM mengalami benturan dan perdebatan.

Kisaran perdebatan terletak pada masalah bagaimana

interaksi antara implementasi nilai HAM yang bersifat

universal-internasional dengan kedaulatan negara.

Dimanakah domain masalah hak asasi, apakah ini merupakan

masalah domestik suatu negara yang kedaulatannya tidak

dapat diganggu gugat ataukah ia sebagai masalah yang

melampaui batas-batas kedaulatan negara.

Secara garis besar, perdebatan itu dapat dirangkum

dalam dua pandangan berikut. Pertama, Autonomy of States.

Pandangan ini menekankan pada pengakuan atas prinsip

kedaulatan negara dalam hubungan internasional. Masalah

yang muncul pada negara tertentu, termasuk masalah hak

asasi, dilihat sebagai masalah domestik. Pandangan ini

didasarkan pada prinsip tidak campur tangan (non-

intervention) urusan dalam negara lain.8

7 Edy Prasetyono, Ibid., Meskipun sejak berakhirnya Perang Dunia II, diformulasikan

hak asasi manusia yang dicetuskan melalui pernyataan hak asasi sedunia 1948, Internasional Bill of Rights 1966, dan Perjanjian Helsinki 1975, dalam implemenatsinya banyak mengalami kegagalan. Sebab umumnya adalah karena perhatian internasional terfokus pada isu high politics perang Dingin yang dalam beragam kasus telah menenggelamkan isu-isu HAM. Bahkan AS misalnya, yang menamakan dirinya sebagai pelindung HAM dan demokrasi, selama perang Dingin harus bekerjasama dengan pemerintah militer di banyak negara sebagai koordinasi globalnya menghadapi Uni Soviet. Uraian tentang ambivalensi AS dalam melaksanakan HAM dapat dibaca pada Sidik Jatmika, AS Penghambat Demokrasi, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2000) dan Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat, (Bandung: Mizan, 1995). 8 Edy Prasetyono, Ibid. Pendukung utama pandangan ini adalah Michael Walzer, Just

and Unjust Wars, (New York: Basic Books, 1977).


Pandangan Autonomy of States bersumber dari pemikiran

klasik Thomas Hobbes, yaitu bahwa dalam hubungan

internasional, masing-masing negara mempunyai kedudukan

yang sama; dalam keadaan states of nature. Karena itu,

kedaulatan negara tidak dapat disubordinasi terhadap hukum

yang lebih tinggi; suatu hukum internasional. Karena asas

kedaulatan negara, hubungan internasional harus

menghormati hak-hak menentukan nasib sendiri (the rights of

self-determination) suatu negara.9

Kedua, cospolitan perspective. Pandangan ini bertumpu

pada pengakuan HAM pada tingkat individu secara universal.

Karena itu, masalah hak asasi pada hakekatnya melampaui

bats-batas nasional negara bangsa. Dalam dunia yang

mengalami saling ketergantungan, tidak relevan membatasi

prinsip keadilan dalam batas-batas nasional yang sempit.10

Dengan kata lain, langkah intervensi politik dan

ekonomi diperlukan untuk menciptakan keadilan dunia,

termasuk di dalamnya HAM. Agak lebih ekstrem, argumen-

argumen universal-kosmopolitan mentolerir kemungkinan

intervensi militer ke negara yang dianggap melanggar HAM

9 Edy Prasetyono, Ibid. Uraian lebih lanjut tentang logika berpikir Thomas Hobbes ini

dapat dilihat dalam Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 73 – 80. dan juga dapat dilihat dalam Harwanto Dahlan, Al qur’an dan Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Fisipol UMY, 1996), hlm. 36 –37. 10

Edy Prasetyono, Ibid. Lebih jauh tentang hal ini, baca Charles Beitz, Political Theory and International Relations, (Princeton: Princeton University Press, 1979), hlm. 97 - 102


atau yang pemerintahannya tidak absah (illegitimate) atau

tidak demokratis.11

Meskipun Autonomy of States dan Cosmopolitan

Perspective saling bertolak belakang baik dilihat dari asumsi-

asumsi yang mendasari maupun pemikiran yang

dikembangkan, terdapat kesamaan yang mendasar, yakni

keduanya mengklaim HAM sebagai masalah fundamental

dari demokrasi. Ironisnya, kesamaan klaim ini tidak dapat

mencegah pertentangan seputar pengaplikasian isu HAM

secara internasional atau proses internasionalisasi HAM.12

B. Terorisme: Kembali ke High Politics?

Bagaimana posisi dan eksistensi HAM dalam konteks

politik global pasca serangan teroris, 11 September 2001?.

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kiranya dipaparkan

terlebih dahulu perubahan besar dalam konteks ekonomi

politik internasional pada masa perang Dunia II dan perang

Dingin.

Konstelasi politik internasional pasca perang Dunia II

mengalami perubahan yang besaran, luasan, dan

kedalamannya luar biasa. Munculnya AS dan US sebagai

11

Edy Prasetyono, Ibid. Lebih jauh tentang hal ini, baca Carol C. Gould, Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society, (New York: Cambridge University Press, 1988), hlm. 354 – 356. 12

Edy Prasetyono, Ibid. Perdebatan ini kemudian mengundang dua penafsiran yang berbeda tentang HAM. Pertama, bahwa isu ham adalah alat negara-negara Barat untuk mengejar kepentingan sendiri sekaligus strategi untuk melakukan intervensi ke negara lain. Kedua, bahwa isu ham adalah suatu keharusan sejarah manusia yang tak terelakkan. Lebih jauh untuk bahan bacaan tentang hal ini, baca Morton H. Halperin dan Jeane M. Woods, “Ending the Cold War at Home”, dalam Foreign Policy, No. 81 (Winter 1980-1991), hlm. 141.


negara adidaya, kemerosotan dan kebangkitan kembali Eropa

dan Jepang sebagai aktor ekonomi politik utama, peningkatan

ketegangan Utara-selatan, dan munculnya negara-negara

Dunia Ketiga yang baru saja terbebas dari belenggu

kolonialisme-imperialisme adalah rangkaian realitas

perubahan-perubahan besar itu.13 Orientasi dan isu yang

mewarnai tata politik global dan menjadi karakteristik perang

Dingin saat itu adalah high politics (ideologi, militer dan

keamanan).

Namun, berakhirnya perang Dingin, dunia mengalami

perubahan-perubahan cepat dan mendasar diberbagai bidang

yang pada gilirannya mengakibatkan berlanjutnya proses

transformasi luas pada peta politik dan ekonomi global serta

pada pola hubungan antar negara. Paling tidak terdapat

empat perubahan mendasar yang akan turut menentukan

wujud tatanan politik dunia.14

Pertama, kecenderungan ke arah perubahan dalam

konstelasi politik global dari suatu kerangka bipolar

mengarah ke kerangka multipolar. Kedua, menguatnya gejala

saling ketergantungan (interdependensi) antar negara dan

saling keterkaitan (interlink age) antar masalah global

diberbagai bidang, politik, keamanan, ekonomi, dan

13

Mengenai dinamika perubahan sistem internasional pasca perang Dunia II beserta dampak ikutannya ini dapat dilihat secara mendalam dalam Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 47 – 54 dan S.L. Roy Diplomasi, terjemahan Harwanto& Mirsawati, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 104 – 110. 14

Dikutip dari Ali Alatas, Tatanan Politik Dunia Abad XXI”, dalam Kompas, 28 Juni 2000; Mari Elka Pangestu, “Tatanan Ekonomi Dunia Abad Ke-21 dan Implikasinya bagi Indonesia”, Kompas, 28 Juni 2000, hlm. 30.


lingkungan hidup. Seiring dengan itu, semakin menguat pula

dampak globalisasi dengan segi implikasinya, baik yang

positif maupun yang negatif.

Ketiga, meningkatnya peranan-peranan aktor non

pemerintah dalam tata hubungan antar negara. Keempat,

munculnya isu baru dalam agenda internasional, seperti

masalah HAM, intervensi humaniter, demokrasi, good

governance, civil society, lingkungan hidup dan pemberantasan

korupsi.

Dengan demikian, perubahan tata politik global pasca

perang Dingin telah menggeser isu high politics menjadi low

politics. Bahkan, pada dasawarsa 1990-an, semakin menguat

gejala baru dalam tata hubungan internasional, yaitu

kecenderungan ke arah apa yang disebut dengan “intervensi

humaniter”.15 Kemelut yang terjadi di Somalia, Rwanda, Haiti,

Kosovo, dan Kongo merupakan kasus yang sangat kental

bernuansa intervensi humaniter.

Belum selesai dunia menyaksikan perubahan tata

ekonomi politik global yang mengarah pada kecenderungan

isu low politics, masyarakat internasional dikejutkan oleh

serangan teroris ke gedung WTC dan Pentagon, AS, 11

September 2001. Tragedi kemanusiaan yang meluluhlantak-

kan simbol-simbol kedigdayaan AS telah mengubah skenario

politik global.

Segera setelah itu, AS segera menghancurkan rezim

Taliban di Afghanistan yang dianggap melindungi Osama bin


Laden dan jamaah Al Qaeda. Tidak itu saja, AS secara getol

mengkampanyekan gerakan dan perang melawan terorisme

global dengan cara apapun. Sejak itu, AS mengubah politik

luar negerinya menjadi agresif, ofensif, dan represif dengan

prioritas utama membasmi terorisme global.16 Presiden Bush

pun menggalang “koalisi millenium” untuk menghukum

kelompok dan negara yang melindungi teroris.17

Ideologi politik luar negeri pasca tragedi WTC dan

Pentagon bersumber pada Doktrin Bush, yang berbunyi,

“kalau anda bukan teman saya, pastilah anda musuh saya.

Saya tidak membedakan teroris dengan negara yang

melindungi teroris”.18 Doktrin Bush inilah yang menjadi

pijakan baru bagi AS dalam memberantas terorisme global.

Dari perspektif politik global, Doktrin Bush telah

membentangkan garis demarkasi yang membelah dunia

menjadi dua: Teroris atau bukan teroris. Masyarakat

internasional seolah-olah diberi pilihan, yaitu ikut AS

mendukung pemberantasan terorisme global atau

mendukung terorisme yang berarti melawan AS. Isu terorisme

telah menjadi semacam alat bagi AS untuk menentukan siapa

kawan dan lawan. Hal ini persis dengan istilah “komunis

15

Agus Subagyo, Modernitas, Humanisme dan Krisis Kemanusiaan, Kompas, 18 Januari 2001, hlm. 4 16

Agus Subagyo, Amerika Serikat dan Ideologi Politik Realis, Radar Jogja (Group Jawa Pos), 24 Oktober 2001, hlm. 4 17

Terorisme telah menjadi isu utama di awal millennium ketiga dan teroris sebagai aktor global abad XXI. Terorisme telah menggeser isu HAM dalam politik internasional. Lihat Agus Subagyo, Teroris, Aktor Global Abad XXI, Kompas, 16 November 2001, hlm. 4 18

Lebih lanjut tentang langkah-langkah Bush pasca tragedi WTC dan Pentagon melawan terorisme global, lihat Agus Subagyo, Doktrin Bush, Terorisme, dan Anarkisme Internasional, Pikiran Rakyat, 12 Desember 2001.


versus kapitalis” dalam perang dingin dan “intervensi

humaniter” pasca perang Dingin.19

Begitu pula yang dilakukan AS saat ini. Pemikiran dan

langkah politik luar negerinya didasarkan pada ideologi

“antiterorisme”. Gerakan antiterorisme ini digelar melalui

politik “stick and carrot” yang merupakan wujud politik belah

bambunya.20 padahal, jika itu dilakukan akan cenderung

melanggar prinsip HAM internasional.

Demikianlah, tragedi WTC dan pentagon yang disusul

dengan balas dendam AS terhadap terorisme global telah

mengubah isu politik global dari low politics menjadi high

politics kembali. Isu-isu mengenai militer, persenjataan nuklir,

keamanan, dan antiterorisme semakin mengemuka kembali.

Isu “intervensi humaniter” yang menggejala pad dasawarsa

1990-an telah bergeser menjadi “intervensi antiterorisme”.

Bahkan, AS telah membangun opini dunia untuk mendukung

upaya AS menyerang negara-negara yang dianggap

melindungi teroris tas nama intervensi antiterorisme. Padahal,

timbul kekhawatiran bahwa langkah itu akan menginjak-injak

dan tidak mengindahkan prinsip HAM internasional.

C. HAM versus Terorisme: “Global Antiterrorism

Governance”

Dalam konstruk teoritik, istilah HAM dan terorisme

merupakan istilah yang berlawanan. HAM sangat menjunjung

19

Agus subagyo, HAM versus Terorisme, Bernas, 9 Desember 2001, hlm. 4 20

Adian Husaini, Op cit. Dan juga dapat dibaca pada Noam Chomsky, Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?, cetakan II, (Bandung: Mizan, 2001).


tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan

perdamaian. Sedangkan terorisme seringkali disinonimkan

dengan penggunaan atau ancaman kekerasan fisik namun

berdampak psikologis tinggi karena ia menciptakan ketakutan

dan kejutan.21 singkatnya, terorisme sangat dekat dengan

anarkisme, brutalisme, dan kekerasan.

Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana cara

menangani dan mencegah tindak terorisme itu. Kesulitan

yang dihadapi adalah kenyataan bahwa kegiatan terorisme

telah melintas batas antar negara. Masalah “metode”

penanganan terhadap terorisme global inilah yang terus

menerus menimbulkan pro kontra. Substansi dari masing-

masing negara terhadap terorisme global sama, yakni harus

dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan dan

mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan

internasional. Namun, cara atau metode yang harus ditempuh

belum ada kesepakatan yang bersifat global.

Bahkan, perdebatan ini semakin memuncak ketika AS

secara sembarangan menuduh negara-negara yang dulunya

membangkang terhadap hegemoninya, dengan sebutan

teroris, poros kejahatan, dan sarang teroris.22 Rencana AS

21

Dikutip dari Encyclopedia Americana, (USA: Glorier Incorporated, 1993), hlm. 34 dan juga dapat diperiksa dalam Grant Wardlaw, Political Terrorism: Theory, Tactic, and Counter-Measures, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), hlm. 1 – 2. 22

Perburuan terorisme global tanpa mengindahkan prinsip-prinsip HAM oleh AS ini menimbulkan ketegangan-ketegangan di kawasan Asia. Di Asia Tenggara, isu kehadiran militer AS telah memancing ketegangan intra negara ASEAN. Di Timur Tengah, Irak dan Iran direncanakan untuk diserang AS dengan dalih melindungi terorisme. Di Asia Timur, ketegangan di semenanjung Korea makin menghangat karena dipicu oleh pernyataan-pernyataan kontroversial AS. Isu terorisme dan manuver-manuver Bush telah berimplikasi kritis terhadap stabilitas kawasan. Lihat Rene L. Pattiradjawane, Terorisme Global: Berdampak Kritis bagi Kerjasama Kawasan, Kompas, 24 Februari 2002, hlm. 3


menyerang negara-negara yang dianggap melindungi teroris

atas nama “intervensi antiterorisme” merupakan pemikiran

yang melanggar HAM internasional dan kedaulatan negara.

Nampaknya, AS akan menanggalkan prinsip HAM dan lebih

menonjolkan adagium “intervensi antiterorisme” dalam

memburu terorisme global.23 Kecenderungan ini semakin kuat

mengingat AS adalah komandan perang melawan terorisme

global sehingga bisa berbuat apa saja terhadap negara-negara

kecil dengan dalih intervensi antiterorisme.

Oleh karena itu, agar supaya perang melawan terorisme

global ini tidak mematikan prinsip-prinsip HAM, diperlukan

suatu kerangka konseptual, yang harus dirumuskan oleh

seluruh negara-negara di dunia, yang dapat dijadikan batu

pijakan dalam memberantas terorisme global sekaligus

sebagai pengontrol bias-bias HAM politik luar negeri AS. PBB

seharusnya merumuskan “Global Antiterrorism Governance”,

yakni suatu sistem pengelolaan dan penanganan masalah

terorisme secara global-universal.24 Jika ini disepakati oleh

masing-masing negara, upaya pemberantasan aksi terorisme

global tidak akan menimbulkan perdebatan panjang.

Di samping itu, PBB juga harus mengambil alih tongkat

komando perang melawan terorisme. Semua langkah yang

berkaitan dengan terorisme harus didiskusikan lewat forum

PBB sehingga akan tercipta sinergi positif-efektif dalam

memerangi terorisme global. Konsep “global antiterrorism

23

Agus Subagyo, Dari Intervensi Humaniter menuju Intervensi Antiterorisme, Pikiran rakyat, 6 Januari 2002, hlm. 4. 24

Agus Subagyo, “Global Antiterrorism Governance”, Radar Jogja (Group Jawa Pos), 27 Februari 2002, hlm. 6


governance” juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip

HAM baik berskala nasional maupun internasional.25 Dengan

begitu, ancaman pelanggaran HAM oleh AS dalam

memberantas terorisme dapat dicegah seminimal mungkin.

D. Konteks Domestik Indonesia

Perubahan global diawal milenium ketiga ini, tentu saja

mendorong setiap negara dan lembaga internasional, untuk

menyesuaikan diri pada konstelasi global tersebut. Dan dalam

konteks Indonesia, berbagai perubahan itu memunculkan

aneka ragam tantangan sekaligus peluang baru bagi Indonesia

di masa mendatang. Terlebih lagi, pasca tragedi WTC dan

Pentagon, Indonesia banyak mendapat sorotan dunia

internasional berkait dengan penangkapan Agus Budiman di

AS, Faturohman Al Ghozi dan Tamsil Linrung di Filipina, dan

Tuduhan Lee Kuan Yew bahwa Indonesia sebagai sarang

teroris.26

Meski dalam posisi sulit, Indonesia mendukung

Resolusi DK PBB No. 1373 untuk memberantas terorisme

global dengan cara-cara yang manusiawi dan berpegang

teguh pada prinsip HAM. Hal itu penting bagi politik luar

negeri Indonesia mengingat adanya realitas bahwa negara-

negara Barat akan memberikan bantuan dana bagi pemulihan

ekonomi apabila Indonesia mendukung perang melawan

terorisme global.

25

Ibid 26

Kompas, 21 dan 22 Maret 2002, hlm. 1 - 2


Upaya Indonesia dalam memerangi terorisme global

yang terdiri dari tiga lapis strategi terekam dalam laporan

yang disampaikan kepada komite kontra terorisme (Center

Terrorism Committee/CTC) DK PBB berikut ini.27

Pertama, dalam skala internasional, Indonesia berupaya

memperluas kerjasama dengan ASEAN, Gerakan Non Blok

(GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan negara-negara

Pasifik. Kedua, dalam skala regional, Indonesia juga terlibat

secara intensif melawan terorisme bersama Filipina,

Singapura, dan Malaysia. Bahkan, Indonesia juga menanda-

tangani sebuah Memorandum of Understanding untuk

memberantas terorisme bersama Australia. Ketiga, dalam skala

nasional, Indonesia secara intensif menggodog RUU

antiterorisme, RUU money laundering, dan memperbaiki sistem

keimigrasian.

Berkait dengan RUU antiterorisme, masih menimbulkan

perdebatan oleh berbagai kalangan. Sebagian besar kalangan

mengkritisi RUU antiterorisme sebagai anti prinsip HAM dan

nilai demokrasi.28 Pasal-pasal dalam RUU itu mengarah pada

kembalinya security approach dalam mengelola politik nasional

sebagaimana diterapkan rezim Orde baru. Oleh karena itu,

RUU itu harus memerlukan peninjauan kembali secara

mendalam.29

27

Rien Kuntari, Indonesia dan Terorisme: Upaya Indonesia, Kompas, 17 Februari 2002, hlm. 3 28

Agus Subagyo, Menyoal RUU Antiterorisme, Bernas, 9 Maret 2002, hlm. 4 29

Bambang Cipto, “Mempersoalkan Urgensi Penerapan dan Kandungan Pelanggaran HAM dalam RUU pemberantasan Terorisme”, Makalah disampaikan dalam seminar ”RUU Pemberantasan Terorisme”, yang diselenggarakan LBH Yogyakarta – PKBH UMY, 11 Maret 2002.


Demikianlah, Indonesia harus melakukan proses-proses

penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan negara-negara

lain di dunia. Para pemikir dan perumus kebijakan luar negeri

menyadari bahwa konteks global pasca serangan 11

September 2001 telah mengalami perubahan-perubahan

mendasar. Isu HAM sudah bergeser menjadi isu terorisme.

Perang melawan terorisme global yang dilakukan oleh AS

berimplikasi pada terpasungnya prinsip HAM. Oleh karena

itu, konsep “global antiterrorism governance” harus segera

dirumuskan oleh masing-masing negara melalui prosedur

organisasi internasional, yakni PBB.


BAB 2

DUNIA DAN TERORISME

A. Amerika Serikat dan Ideologi “Politik Realis”

Pasca 11 September 2001, perhatian Dunia internasional

tersedot pada isu seputar aksi terorisme. Peristiwa

penghancuran gedung World Trade Center di New York dan

gedung Pentagon, Kantor Departemen Pertahanan AS, di

Washington, oleh pesawat komersial yang diduga dibajak

kelompok terorisme pada tanggal 11 September yang lalu,

membelalakkan mata setiap orang. Dua gedung yang

merupakan “icon-icon” penting AS ini telah rata dengan tanah

dalam waktu yang relatif singkat. AS pun panik dan cemas

sembari mencari tahu siapa yang berada di belakang aksi teror

tersebut. Kemarahan AS semakin menjadi-jadi ketika melihat

kenyataan bahwa korban meninggal mencapai 5.700 orang

penduduk sipil.

Di tengah suasana kekalutan dan berkabung atas tragedi

bersejarah itu, presiden AS, George W. Bush, membuat

pernyataan kontroversial bahwa yang menjadi “dalang” atas

tragedi WTC dan Pentagon adalah Osama Bin Laden beserta


jaringan Al Qaeda yang saat ini bermarkas di Afghanistan.

Dalam perkembangannya, AS dibantu dengan Inggris mulai

melakukan serangan udara atas basis-basis militer dan

instalasi persenjataan tentara Taliban yang dianggap

melindungi Osama Bin Laden. Sebelum menyerang, Presiden

Bush menggalang dukungan internasional untuk memerangi

aksi terorisme dan mencanangkan slogan gerakan anti

terorisme. Serangan AS ke Afghanistan adalah bagian dari

gerakan anti terorisme. Serangan udara AS yang dimulai sejak

7 Oktober lalu inipun, kontan saja mengalihkan perhatian

dunia internasional dari AS ke Afghanistan.

Pengeboman bertalu-talu militer AS terhadap basis-basis

kekuatan Taliban dan Al Qaeda baik yang ada di kabul

maupun Kandahar dan Masar I Sharif menimbulkan reaksi pro

kontra dari berbagai negara di dunia. Di sebagian besar

negara-negara Islam, muncul gerakan dan aksi demonstrasi

anti Amerika yang kemudian bermuara pada isu sensitif, yaitu

jihad Islam. Di Amerika serikat pun, muncul demonstrasi

yang menolak serangan AS terhadap Afghanistan. Tapi,

berbeda dengan rakyatnya, pemerintahan Pakistan, Tajikistan,

dan Uzbekistan setuju atau mendukung serangan AS tersebut.

Bahkan, ketiga negara ini memperbolehkan wilayahnya

digunakan sebagai pangkalan militer untuk pasukan AS.

Kendati demikian, sebagian besar negara-negara di

dunia sepakat bahwa perlu suatu kesepakatan untuk mem-

bentuk suatu gerakan dalam memerangi terorisme. Semua

menyetujui bahwa gerakan terorisme adalah bertentangan

dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Semua juga


mendukung upaya AS dalam memerangi terorisme. Namun,

banyak negara yang tidak setuju cara-cara yang dilakukan AS

menghancurkan terorisme dengan menyerang Afghanistan

sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Tindakan serangan membabi buta pasukan AS yang

pada kenyataannya kerapkali salah sasaran, melukai dan

menghujami sasaran-sasaran sipil sehingga menimbulkan

korban jiwa di kalangan rakyat biasa, dinilai oleh sebagian

besar kalangan tidak memperhatikan dan mengindahkan

beberapa pertanyaan berikut: Apakah benar sudah terbukti secara

hukum bahwa Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaedanya terlibat

atas hancurnya gedung WTC dan Pentagon? Mengapa AS lebih

memilih pendekatan militer ketimbang upaya-upaya diplomasi dan

negosiasi? Apa ada motif lain, AS menyerang Afghanistan selain

menangkap dan menghukum Osama Bin Laden? Bagaimana pula

dengan perlunya mediator untuk menengahi dan mencari jalan

keluar terhadap konflik AS-Afghanistan tersebut?.

Pandangan dan tindakan AS yang positivistik dalam

menangani permasalahan-permasalahan internasional telah

mengabaikan nilai-nilai hukum dan aturan-aturan demokratis

yang selama ini ia junjung tinggi. Betapa tidak, belum ada

bukti-bukti kuat dan kongkret mengenai keterlibatan Osama

Bin Laden dalam tragedi WTC dan Pentagon, AS sudah buru-

buru mengecam, menuduh, dan menetapkan Osama Bin

Laden sebagai tersangka. Tatkala ditanya bukti-bukti

kongkret, Presiden Bush tidak pernah mau memberikan dan

membeberkan bukti-bukti atau data-data keterlibatan Osama

Bin Laden, dengan alasan informasi itu sangat rahasia (top

secret) dan bisa membahayakan cara kerja dinas intelijen AS.


Yang justru sangat berbahaya sebenarnya adalah

bagaimana kalau kelak diketahui bahwa yang menabrakkan

pesawat ke WTC dan Pentagon itu ternyata kelompok teroris

lain, bukan Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaedanya.

Banyak kalangan menilai bahwa serangan yang dilancarkan

AS ke Afghanistan tidak lebih dari tindakan balas dendam

dan ambisi pribadi presiden Bush terhadap pemerintahan atau

rezim Taliban. Sebagaimana diketahui, rezim Taliban selalu

melindungi Osama Bin Laden ketika terjadi peristiwa

pengeboman Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania

tahun 1998 lalu yang menewaskan 250 orang penduduk. Atas

hancurnya Kedutaan Besar AS tersebut, AS Menuduh dan

berusaha menangkap Osama Bin Laden, tapi berkat

perlindungan rezim Taliban, AS tidak berhasil

menghukumnya.

Sejak saat itu, AS pun melakukan “black list” terhadap

rezim Taliban dan menjadikannya sebagai sasaran gerakan

anti terorisme. Tragedi 11 September lalu kemudian dijadikan

momentum bagi AS untuk menangkap dan menghukum

Osama Bin Laden hidup atau mati. Nampaknya, Penetapan

Osama Bin laden sebagai tersangka dan dalang aksi terorisme

11 September lalu didasari oleh motivasi subyektif, tendensius

dan balas dendam, bukan atas dasar asas praduga tak

bersalah. AS lebih mengedepankan asas praduga bersalah

sehingga dapat menurunkan citranya sebagai negara yang

menjunjung tinggi aturan-aturan hukum dan demokrasi.

Hans J. Morgenthau (1978), seorang pelopor realisme

politik internasional, mengatakan bahwa salah satu asumsi


realisme politik adalah kemampuannya mempengaruhi

negara lain melalui penggunaan kekuasaan, kekuatan, dan

kekerasan tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan etika.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik luar negeri AS

selalu bernafaskan ideologi “realisme politik”. Berbagai

tindakan AS, khususnya pada masa perang Dingin sangat

kental akan nuansa realisme politik. Dalam menyelesaikan

masalah-masalah internasional, AS cenderung senang

menggunakan kekuatan militer ketimbang negosiasi dan

diplomasi.

Inilah yang merupakan jawaban sekaligus penjelasan

atas tindakan AS melakukan pengeboman terhadap

Afghanistan. AS tidak mau melakukan negosiasi untuk

mencapai kompromi. Negosiasi dilakukan setelah upaya

penyerangan berhasil dilakukan. Dengan kata lain, AS lebih

mengedepankan diplomacy of violence. Upaya penyelesaian

masalah secara realistis, praktis, cepat dan mudah ini selalu

menjadi kebiasaan buruk militer AS sejak dahulu. Secara

historis, ini dapat dilihat mulai dari penjatuhan bom atom di

Hiroshima dan Nagasaki, Invasinya terhadap Haiti, Operasi

“carpet bombing” di Vietnam dan Kamboja, pemboman AS

terhadap Libya tahun 1998, serangan dan embargo atas Irak

sampai dengan penyerangan AS atas Afghanistan “hanya”

untuk menangkap seorang yang bernama Osama Bin Laden.

Realisme politik yang selalu ditampilkan oleh AS ini

sebenarnya tidak dapat menyelesaikan persoalan secara

komprehensif dan tuntas. Bahkan, penggunaan kekuatan dan

daya paksa semacam itu hanya akan menimbulkan resistensi


dan perlawanan yang keras dari rezim Taliban. Dan yang

dikhawatirkan lagi adalah timbulnya solidaritas dari umat

Islam di seluruh dunia yang mengancam akan melakukan

jihad Islam, meskipun hal itu bukan dalam konteks perang

agama.

AS seharusnya mulai menghapuskan realisme politik

yang selama ini di praktekkan pada negara-negara yang dia

anggap sebagai “pembangkang dan teroris”. Para pengambil

keputusan AS seyogyanya mengedepankan manajemen

konflik yang proporsional dalam mengatasi rezim Taliban dan

menangkap Osama Bin Laden. Sebagai negara yang mengaku

campiun demokrasi, AS harus memprakarsai sendiri upaya-

upaya penyelesaian konflik dengan rezim Taliban melalui

prosedur-prosedur demokratis dan mekanisme negosiasi

untuk mencapai kompromi. Semua tentu sependapat dan

yakin apabila para pemimpin Taliban diajak bernegosiasi dan

saling memberikan konsesi-konsesi, kompromi akan tercapai

dan konflik AS-Afghanistan akan cepat berakhir. Namun,

semua juga tidak tahu apa maksud lain AS menyerang

Afghanistan.

Presiden AS, George W. Bush, mengatakan bahwa

serangan dan pemboman yang dilakukan oleh Pasukan militer

AS dan dibantu dengan Inggris mempunyai tiga tujuan

utama. Pertama, untuk menangkap Osama Bin Laden sebagai

otak dari tragedi 11 September atau Selasa kelabu yang

dianggap berada di negeri “orang bersorban” ini. Kedua, untuk

menghancurkan jaringan Al Qaeda beserta jaringan-jaringan


terorismenya diseluruh dunia. Ketiga, untuk menggulingkan

rezim Taliban yang dia anggap melindungi Osama Bin Laden.

Namun, beberapa kalangan mensinyalir bahwa selain

ketiga tujuan di atas, AS mempunyai motivasi lain dalam

menyerang Afghanistan. Motivasi itu adalah motivasi

geografis dan ekonomis. Secara geografis, serangan balasan

militer AS atas Afghanistan saat ini yang dilakukan secara

sepihak, memunculkan kecurigaan akan kemungkinan adanya

ambisi AS ingin menguasai kawasan Asia Tengah dan Laut

Kaspia yang merupakan wilayah yang sangat strategis bagi

sistem pertahanan globalnya. Letak dan posisi Afghanistan

yang berada di sebelah timur Iran sangat kondusif untuk

“mematai-matai” setiap perkembangan yang terjadi di Iran,

Irak, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya.

Apabila AS dapat mendudukkan pemerintahan yang pro

Washington di Afghanistan, hegemoninya atas Asia Tengah

dan Timur Tengah akan semakin kuat dan besar.

Secara ekonomis, disinyalir bahwa kawasan Asia

Tengah dan Laut Kaspia dikenal menyimpan cadangan

minyak bumi terbesar kedua setelah kawasan Arab Teluk. Jika

AS berhasil menancapkan kukunya di Afghanistan, negara

adidaya ini akan dengan mudah menguasai sumber-sumber

ekonomi dan potensi mineral yang sangat melimpah dan

belum tergarap di kawasan ini. Selama ini, kepentingan-

kepentingan ekonomi AS di Asia Tengah hanya berfokus pada

India dan Pakistan. Kepentingan-kepentingan ekonomi AS di

Afghanistan terganggu sejak naiknya rezim Taliban

menduduki pemerintahan dengan menggulingkan presiden


Burhanudin Rabbani tahun 1996. Oleh karena itu, jika

serangan udara yang kemudian dilanjutkan dengan serangan

darat AS terhadap Afghanistan ini berhasil menggulingkan

rezim Taliban, secara otomatis hegemoni ekonomi AS di

kawasan ini akan berjalan dengan mulus tanpa tantangan.

Indikasi adanya motif geografis-ekonomis ini tentunya

membuat gerah negeri kaum Mullah, Iran. Sebagai negara

yang berpengaruh di kawasan ini dan adanya kepentingan

Iran atas Afghanistan, membuat Iran mempunyai kecurigaan

yang besar atas motivasi lain AS dibalik penyerangannya

terhadap Afghanistan. Kepentingan Iran akan terancam jika

AS hadir secara dominatif di kawasan Asia Tengah dan Laut

Kaspia. Memang, Iran bermusuhan dengan rezim Taliban

semenjak peristiwa penyanderaan dan pembunuhan 8

Diplomat Iran oleh orang-orang Taliban tahun 1998. Namun,

Iran juga tidak menginginkan adanya intervensi dan

hegemoni AS atas Afghanistan.

Serangan udara dengan membombardir basis-basis

kekuatan rezim Taliban dan instalasi militernya sejak 7

Oktober lalu yang dilakukan oleh Aliansi Internasional

pimpinan AS membuat rezim Taliban semakin terjepit.

Dikatakan demikian karena rezim Taliban juga menghadapi

serangan domestik oposisi yang tergabung dalam Aliansi

Utara. Aliansi Utara ini terdiri dari etnis minoritas Tajik dan

Uzbek. AS pun secara diam-diam juga mendukung dan

membiayai perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Utara ini

menggulingkan rezim Taliban.


Dampak destruktif dari konflik dan peperangan ini

tentunya sangat dirasakan oleh penduduk sipil Afghanistan

yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Lebih dari 2 juta

pengungsi Afghanistan membanjiri perbatasan Pakistan

dengan kondisi yang sangat menegaskan. Belum lagi yang ada

di kota-kota Afghanistan seperti Kabul, Kandahar dan Masar I

Sharif dimana mereka telah menjadi korban dari serangan

salah sasaran rudal-rudal pasukan militer AS. Kaum

perempuan, Ibu-ibu dan anak-anak kecil telah menjadi korban

dari sebuah tragedi perang yang tidak adil.

Melihat kondisi warga sipil yang terlunta-lunta menjadi

korban perang dan adanya kekhawatiran akan serangan darat

pasukan AS terhadap Afghanistan, seharusnya mendorong

setiap negara dan organisasi internasional untuk mencari jalan

keluar yang terbaik dalam mengatasi konflik AS-Afghanistan.

Diperlukan suatu mekanisme mediasi yang dapat memper-

temukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan AS

dan Afghanistan. Mekanisme militer yang dilakukan AS saat

ini tentunya tidak dapat menuntaskan permasalahan pelik ini.

Permasalahnnya, siapa dan dalam kerangka apa

mekanisme mediasi itu dilaksanakan? Jawaban atas

pertanyaan ini tentu sulit untuk dijawab dan kalaupun

dijawab tentu akan sangat beragam jawabannya. Meski begitu,

konflik AS-Afghanistan yang dipandang dari perspektif

hubungan internasional melibatkan nation state, maka

alangkah lebih baiknya jika PBB mengambil peran strategis

untuk menyelesaikan dan menghentikan serangan AS atas

Afghanistan melalui mekanisme mediasi multilateral. Resolusi


DK PBB No. 1373 yang mewajibkan negara-negara anggota

PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi teroris

merupakan resolusi yang dapat dijadikan batu pijakan untuk

menghadapi terorisme global.

Sebagai sebuah organisasi internasional dengan jumlah

anggota 189 negara, PBB harus memprakarsai dan mengambil

terobosan-terobosan guna mendudukkan pihak-pihak yang

bertikai dalam meja perundingan di bawah naungan

multilateral PBB. Pihak –pihak yang seharusnya diundang

dalam perundingan untuk mencari solusi damai itu adalah

AS, Afghanistan, Al Qaeda, dan Pakistan. Alasan melibatkan

Pakistan dalam mediasi multilateral ini adalah bahwa

Pakistan merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih

mempunyai hubungan diplomatik dengan Afghanistan.

Sekjen PBB, saat itu Kofi Annan, seyogyanya dapat

bersikap cepat, lugas, cekatan, responsif, fleksibel dan obyektif

meyakinkan AS dan Afghanistan bahwa cara-cara militer

tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin saja, cara-cara

militer dengan membombardir wilayah Afghanistan dapat

berhasil menangkap Osama Bin Laden. Tapi, dampak sosial –

ekonomisnya sangat besar bagi Afghanistan dan Asia Tengah.

Dengan terselenggaranya mekanisme mediasi multilateral

melalui wadah PBB akan tercipta suatu kesepakatan dan

kompromi yang pada akhirnya dapat melahirkan konsesi-

konsesi dan solusi komprehensif secara damai. Sampai disini,

peran PBB untuk memainkan posisi strategisnya sangat

ditunggu-tunggu.


Dengan demikian, yang patut dijadikan catatan disini

adalah semua sepakat bahwa aksi-aksi terorisme harus

dihancurkan. Tapi, cara-cara militer dengan menyerang

negara berdaulat untuk mencari tokoh dan kelompok

terorisme global patut disesalkan karena melanggar

kedaulatan sebuah negara. Cara-cara militer yang merupakan

bagian besar dari praktek-praktek ideologi “politik realis”

politik luar negeri AS sebaiknya diubah. Sebagai campiun

demokrasi, AS seharusnya menerapkan ideologi “humanisme

dan moralisme politik” dalam mempraktekkan politik luar

negerinya. Tragedi WTC dan Pentagon merupakan

momentum yang tepat untuk mentransformasi dan

mereposisinya politik luar negeri AS.

B. Terorisme: Konstelasi Baru Dalam Politik Internasional

“Kalau anda bukan teman saya, pastilah anda musuh saya.

Saya tidak membedakan terorisme dengan negara yang melindungi

terorisme”. Itulah kira-kira pemikiran yang saat ini bercokol

dibenak presiden AS kala itu, George W. Bush, dalam

menghadapi kelompok-kelompok terorisme global dan

negara-negara yang dianggap melindungi dan memberikan

fasilitas bagi praktek-praktek terorisme global. Pemikiran

yang sangat subyektif ini telah mengkristal menjadi sebuah

doktrin dan dijadikan sebagai patokan dalam upaya

memerangi aksi terorisme global.

Tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan

Pentagon memang menunjukkan perubahan yang sangat

mendasar. AS sangat represif, ofensif dan reaktif terhadap


negara-negara yang dianggap membahayakan bagi

perdamaian. Atas nama gerakan antiterorisme global, AS

kerapkali menuduh, mencap, dan menetapkan negara-negara

yang terlibat dalam jaringan terorisme global sebagai musuh

yang harus diperangi. Ini bisa dilihat dari rentetan pernyataan

Bush yang cenderung menyudutkan beberapa negara seperti

Irak, Iran dan Korea Utara yang dituduh sebagai poros

kejahatan, serta Russia, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libia dan

Suriah yang dituduh telah mengembangkan senjata pemusnah

massal.

Bukan itu saja, kampanye antiterorisme AS yang disertai

tekanan-tekanan politik telah menciptakan ketidakharmonisan

kawasan. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan AS di

Philipina, pernyataan menteri Senior Singapura, Lee Kuan

Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris, dan isu

kehadiran pasukan AS di Indonesia telah memunculkan

ketegangan-ketegangan baru masing-masing negara. Di Asia

Timur, proses reunifikasi dua Korea juga mengalami

hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang

mendiskreditkan Korea Utara. Di Timur Tengah, Rencana AS

menyerang Irak dan konflik berkepanjangan antara Israel-

Palestina telah menciptakan keresahan di kawasan paling

panas di dunia ini. Doktrin Bush telah membelah dunia

menjadi dua bagian yang terpisahkan, yakni antara ikut kubu

AS memerangi terorisme Global atau ikut mendukung

terorisme Global. Negara-negara di dunia dihadapkan pada

pilihan itu dan mau tidak mau harus memilih diantara

keduanya. Suasana politik yang demikian mengingatkan kita

pada masa perang Dingin dimana dunia terbelah menjadi dua


blok: Komunis dan Kapitalis. Batas dan ukuran suatu negara

dianggap teman atau musuh ditentukan oleh dua ideologi

tersebut. Saat ini pun, hubungan antar bangsa dikondisikan

oleh doktrin Bush pada batas-batas terorisme global. Doktrin

Bush telah membentangkan garis pembatas antara zona anti

teroris dan zona teroris.

Doktrin Bush yang memprioritaskan pada upaya

memerangi terorisme global dalam setiap langkah kebijakan

politik luar negeri AS, secepat kilat mendorong isu terorisme

menjadi isu global di awal abad ke-21 ini, mengalahkan isu-

isu yang sebelumnya mendominasi tatanan politik global

seperti demokrasi, hak asasi manusia, good governance, dan

lingkungan hidup. Isu terorisme telah mencuat ke permukaan

sehingga sangat mempengaruhi konstelasi politik dunia.

Sebagai sebuah isu global masa kini, terorisme

membawa isu-isu ikutan lainnya yang sebelumnya telah

terbenam seiring dengan berakhirnya perang Dingin. Isu-isu

ikutan itu adalah militerisme, senjata nuklir, dan perang.

Peran militer sangat dibutuhkan untuk menumpas terorisme

global. Senjata nuklir yang sangat membahayakan

keselamatan umat manusia mulai diperbincangkan untuk

menghancurkan kelompok terorisme global dan negara yang

melindunginya. Perang mulai dikobarkan dengan legitimasi

melawan aksi terorisme global. Isu-isu seputar terorisme

global yang mengemuka akhir-akhir ini tentunya sangat

membahayakan kemanusiaan, perdamaian, dan stabilitas

internasional.


Makna yang bisa diambil dari perubahan-perubahan

besar politik dunia ini adalah terjadinya arus balik orientasi

dan isu high politics yang mencakup kajian militer, keamanan,

dan perang. Pada masa perang Dunia II dan perang Dingin,

orientasi dan isu high politics sangat menonjol. Namun,

berakhirnya perang Dingin bergeser menjadi low politics yang

mencakup ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia,

dan demokrasi. Di awal abad ke-21 ini, kembali ke high

politics. Hal ini dipicu oleh serangan teroris ke Gedung WTC

dan Pentagon, 11 September tahun lalu. Ditambah lagi dengan

doktrin Bush yang sangat kontroversial itu.

Realisme politik yang selama ini menjiwai kebijakan

politik luar negeri AS mulai mendapatkan penantangnya yang

baru. Terorisme global telah membangkitkan kembali ideologi

politik realis AS. Sebagai polisi Dunia, AS pun ingin

menunjukkan bahwa dirinya memang benar-benar sebagai

penjaga perdamaian dunia dengan menggalang koalisi

internasional memerangi terorisme global. Bahkan akhir-akhir

ini, Presiden Bush melakukan lawatan ke negara-negara Eropa

Barat dalam rangka menghadiri KTT NATO-Rusia untuk

menyampaikan pesan akan pentingnya penggalangan

dukungan untuk membasmi terorisme bersama dengan Rusia.

AS mengajak Rusia untuk menghilangkan masa lalu dan

kemudian bergandeng tangan untuk memerangi terorisme

global sebagai musuh bersama (common enemy).

Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk

membasmi basis-basis terorisme global, termasuk menyerang

negara yang dinilai memberikan fasilitas pada aksi-aksi


terorisme global sebagaimana yang telah dilakukannya pada

rezim Thaliban di Afghanistan yang melindungi Osama bin

Laden dan jaringan Al Qaeda. Tentu saja, kebijakan

kontroversial ini kerapkali memancing kemarahan negara-

negara yang merasa dipojokkan, dan menilai AS sangat

arogan karena kebijakannya itu dapat melanggar kedaulatan

negara dan mengancam nilai-nilai hak asasi manusia.

Derasnya kritikan dan kecaman terhadap langkah AS

dalam memerangi tindakan terorisme global menunjukkan

keresahan sebagian besar negara-negara di dunia. Mereka

menilai bahwa gerakan antiterorisme global yang dicanang-

kan AS sangat bias akan kepentingan nasionalnya sendiri.

Kekhawatiran terhadap langkah AS ini sangat beralasan

mengingat ada kecenderungan bahwa AS memanfaatkan

gerakan antiterorisme untuk menghajar musuh-musuh

bebuyutannya, seperti Irak, Iran, Korea Utara, dan Libia. Di

samping itu, cara-cara yang dilakukan AS menangani

terorisme sangat tidak mengindahkan nilai-nilai hak asasi

manusia dan cenderung menekankan pendekatan militer

ketimbang upaya-upaya dialog.

Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, niscaya

akan terjadi anarkisme internasional. Artinya, arogansi AS

akan menimbulkan resistensi dan radikalisasi kelompok-

kelompok massa di negara-negara yang dirugikan. Dan jika

negara-negara tersebut melakukan perlawanan, yang terjadi

kemudian hanyalah kekacauan dunia. Dalam situasi yang

serba anarkis, setiap negara adalah serigala bagi negara-

negara lain alias homo homini lupus, yang kemudian


mendorong masing-masing negara melakukan self preservation.

Upaya mempersenjatai diri inilah yang akan melahirkan

anarkisme internasional.

Gejala ini sangat jelas mewarnai perilaku negara-negara

di dunia. Beberapa negara yang anti AS telah mengembang-

kan senjata pemusnah massal dan mencoba meramu senjata

kimia dan biologi. AS pun kebingungan dan ketakutan

menghadapi hal tersebut. Karenanya, AS menuduh mereka

sebagai teroris. Padahal, definisi terorisme masih mengalami

perdebatan dan kerancuan. Sentimen anti AS pun

bermunculan dimana-mana.

Oleh karena itu, agar supaya tidak terjadi gesekan-

gesekan kepentingan masing-masing negara dalam

memberantas terorisme global, diperlukan sebuah formula

yang komprehensif. Artinya, dibutuhkan perumusan konsep

untuk menangkal terorisme global secara bersama-sama tanpa

bias kepentingan dan tidak bertentangan dengan hak asasi

manusia dan kedaulatan negara, serta berusaha menghindari

arogansi AS sebagai komandan gerakan antiterorisme.

Dengan demikian, masing-masing negara dengan

disponsori oleh PBB seharusnya mencetuskan sistem

penanganan dan pengelolaan yang dapat menangkal

terorisme global (Global Antiterrorism Governance). Setelah itu,

PBB harus mengambil alih tongkat komando dalam perang

melawan terorisme sehingga sepak terjang AS dapat dikontrol

alias dibatasi.

Selain itu, pengelolaan dan penanganan masalah

terorisme secara global harus bertumpu pada pendekatan


dialog dan kalaupun memakai cara-cara militer, harus

didiskusikan secara mendalam dalam forum PBB sehingga

tidak menimbulkan kritik dan resistensi dari berbagai pihak.

Dengan begitu, diharapkan gerakan anti terorisme global

mendapat dukungan semua negara dan pada akhirnya,

praktek-praktek terorisme global dapat dicegah sedini

mungkin.

C. Global Antiterrorism Governance

Tepat tanggal 11 September 2001, seluruh mata dunia

terbelalak melihat peristiwa maha dahsyat yang terjadi di AS.

Ketika itu, terjadi serangan teroris terhadap gedung WTC di

New York dan Pentagon di Washington DC yang menyebab-

kan kurang lebih 6000 penduduk sipil tewas mengenaskan

terbakar di kedua gedung lambang kedigdayaan ekonomi dan

militer AS. Segera setelah peristiwa itu, terjadi perubahan-

perubahan mendasar dalam konstelasi politik internasional.

Salah satu yang penting dicatat dari rentetan perubahan itu

adalah naiknya ke permukaan isu mengenai terorisme global.

Sebagai sebuah refleksi, tulisan ini akan meninjau ulang apa

saja implikasi dan konsekuensi dari peristiwa besar awal abad

ke-21 ini terhadap konteks tata hubungan antar negara serta

bagaimana formasi penyesuaian negara bangsa dalam

merespons perubahan global tersebut.

Dalam khazanah ilmu hubungan internasional,

organisasi terorisme adalah salah satu aktor atau pemain

dalam percaturan politik internasional, karena sifatnya yang

melintas batas antar negara. Namun, sebagai aktor global,


organisasi terorisme baru diakui secara luas setelah sepak

terjangnya pada masa perang dingin dan mencapai

klimaksnya ketika meletus tragedi WTC dan Pentagon, AS,

tanggal 11 September 2001 lalu. Pasca serangan bunuh diri

dengan menabrakkan pesawat komersial ke lambang

kedigdayaan ekonomi dan militer AS tersebut, telah

menyadarkan masyarakat dunia akan bahaya dan ancaman

terorisme global. Tragedi kemanusiaan yang menewaskan

lebih dari 6.000 orang ini membuat negara-negara di dunia,

terutama AS dan Inggris, merasa kesal dan geram sembari

menetapkan bahwa Osama bin Laden dan jaringan Al Qaeda

yang berbasis di Afghanistan sebagai pihak yang

bertanggungjawab atas peristiwa mengerikan tersebut.

Sejak itulah, AS selalu gencar melakukan serangkaian

persiapan untuk membasmi jaringan atau sel-sel Al Qaeda di

seluruh penjuru dunia dan melancarkan program gerakan anti

terorisme global. Setelah berhasil menaklukkan rezim Taliban

di Afghanistan yang dianggap melindungi Osama bin Laden,

AS memperluas kampanye dan operasinya ke negara-negara

Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Ketakutan

akan ancaman bayang-bayang terorisme global ini diwujud-

kan oleh langkah presiden AS, George W. Bush, dengan

membentuk pemerintahan bayangan di luar Gedung Putih,

pemberlakuan sistem keamanan dan pertahanan nasional

antiteroris, dan peningkatan anggaran guna membiayai

kampanye antiterorisme global

Disamping itu, politik luar negeri AS yang diperagakan

oleh George W. Bush cenderung mengalami arah yang bias


dan terkesan sangat ofensif. Hal ini bisa dilihat dari lontaran

pernyataannya tentang Iran, Irak dan Korea Utara yang

dianggap telah membangun poros kejahatan (Devil’s Axis)

tanpa disertai dengan bukti yang akurat. AS pun berencana

menyerang Irak dengan tujuan menurunkan kekuasaan

Sadam Husein. Berbagai persiapan untuk itu pun dilakukan

seperti melatih tentara Yaman dan Georgia, melakukan lobi

dengan negara-negara Arab untuk memperoleh dukungan,

dan mengirimkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah.

Prioritas utama terhadap gerakan antiterorisme yang

mewarnai kebijakan politik luar negeri AS ini, praktis

mendorong isu terorisme menjadi isu global di awal abad ke –

21, mengalahkan isu-isu yang sebelumnya mendominasi

tatanan politik global, seperti demokrasi, hak asasi manusia,

good governance, dan lingkungan hidup. Terorisme global

telah menjadi isu yang mencuat ke permukaan dan tidak bisa

dipungkiri lagi bahwa setiap negara berkewajiban untuk

memberantasnya karena bagaimanapun tindakan terorisme

sangat bertentangan dengan kemanusiaan, perdamaian, dan

stabilitas keamanan internasional.

Al Qaeda, organisasi terorisme pimpinan Osama bin

Laden yang melambung namanya pasca tragedi Selasa kelabu

ini, mempunyai sel-sel di banyak negara, seperti Aljazair,

Suriah, Kosovo, Lebanon, Irak, Pakistan, Uzbekistan,

Chechnya, Filipina, dan juga konon disebut pula Indonesia.

Jika diamati secara historis-kronologis, sebenarnya Al Qaeda

telah lama dikaitkan dengan berbagai serangan teroris yang


sasarannya kebetulan adalah fasilitas milik AS atau paling

tidak negara yang pro AS.

Hal ini bisa dilihat dari rentetan peristiwa di awal tahun

1990-an, sebagai berikut: Tahun 1993, pemboman WTC, New

York, AS yang menyebabkan 6 orang tewas dan ratusan

korban luka; Tahun 1994, pemboman pesawat Philipina yang

mengakibatkan seorang tewas dan 10 orang terluka; Tahun

1995, terjadinya upaya percobaan pembunuhan presiden

Mesir, Hosni Mobarak, saat berkunjung ke Ethiopia; Tahun

1996, serangan terhadap komplek perumahan militer Al

Khobar Tower di Arab Saudi yang menewaskan 19 tentara AS

dan 377 lainnya luka berat; Tahun 1998, pemboman kapal

perang AS, USS Cole, di pelabuhan Yaman yang

menyebabkan 17 pelaut tewas dan 39 terluka; dan terakhir

tahun 2001, yakni pemboman menara kembar WTC dan

Pentagon.

Selain mempunyai jaringan di banyak negara, Al Qaeda

juga membangun hubungan dengan kelompok-kelompok

pergerakan pembebasan nasional (AS menyebutnya sebagai

organisasi teroris) seperti Abu Sayyaf di Pilipina, kelompok

Islam Bersenjata (GIA) di Aljazair, Al Jihad di Mesir, Islamic

Movement of Uzbekistan di Uzbekistan, Asbat Al Ansar di

Lebanon, Kelompok Perjuangan Islam di Libia, Al Ijtihad al

Islamiyah di Somalia, dan Tentara Islam Aden di Yaman.

Jaringannya yang luas dan melintas batas antar negara inilah

yang membuat Al Qaeda menjadi sangat ditakuti dan

menjadikan fobia bagi dunia Barat.


Dalam melakukan langkah-langkah operasionalisasi, Al

Qaeda didukung oleh dana yang besar baik dana yang berasal

dari individu-individu maupun organisasi-organisasi amal.

Individu yang menyumbang dana terbesar adalah Osama bin

Laden, Moehammad Atef, Syaf al Adi, Shaikh Said, Abu Hafs,

dan Ibn Al Sahykh al libi. Sedangkan orgaisasi amal meliputi

Makhtab Al Khidamat, Wafa Humanitarian Organization, Al

Rashid Trust, dan Makmon Barkanzai Import. Di samping itu,

Al Qaeda juga memperoleh sumbangan dana dari individu

dan organisasi lain yang sifatnya rahasia.

Trauma psikologis yang amat mendalam terhadap

tragedi 11 September 2001 dan phobia sosial akan datangnya

peristiwa serupa mendorong masyarakat internasional untuk

menaruh perhatian yang besar tentang bagaimana upaya-

upaya yang harus dilakukan dalam mencegah praktek-

praktek terorisme global. PBB melalui Dewan Keamanannya

merumuskan Resolusi No.1373 yang mewajibkan negara-

negara anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau

mengekstradisi teroris yang ditemukan di wilayahnya. Di

tambah lagi dengan keharusan negara-negara untuk saling

tukar-menukar informasi mengenai jaringan teroris dan

membekukan aset maupun memblokade aliran dana. Di

samping itu, resolusi ini juga bersepakat untuk membentuk

sebuah komite, terdiri dari 15 anggota Dewan Keamanan

untuk mengawasi pelaksanaan aturan-aturan tersebut.

Semangat untuk memerangi terorisme ini juga terlihat

pada KTT Uni Eropa di Brussel, Belgia, 21 September 2001 dan

pertemuan menteri-menteri Luar Negeri OKI di Doha, Qatar,


10 Oktober 2001. Setiap negara pun berkecenderungan untuk

membentuk undang-undang nasional yang berkait dengan

penanganan masalah terorisme global. Tampaknya, ada

semangat bersama diantara komponen masyarakat

internasional bahwa terorisme global merupakan ancaman

bersama dan karena sifatnya yang melintas batas antar negara,

maka diperlukan kerjasama antar negara untuk memerangi-

nya. Suatu kemustahilan apabila terorisme global dapat

diperangi oleh suatu negara secara sendirian. Tanpa bantuan

dan kerjasama dengan negara-negara lain niscaya upaya

memerangi terorisme tidak akan pernah berhasil.

Oleh karena itu, semangat dan perhatian besar dari

masyarakat internasional untuk memerangi terorisme global

ini harus digelar dan diwujudkan dalam tiga lapis. Pertama,

lapisan internasional yang dikoordinir oleh PBB sebagai

organisasi Dunia. Kedua, Lapisan regional yang tentunya

melibatkan organisasi–organisasi regional-kawasan. Ketiga,

lapisan nasional yang dikomandani oleh para pemimpin dari

masing-masing negara. Dengan begitu, implementasi dari

berbagai rumusan yang diputuskan oleh masyarakat

internasional tentang perlawanan terhadap terorisme global

akan menuai hasil yang konstruktif.

Terlepas dari suasana dan norma yang berkembang saat

ini, kita semua tentu melihat kondisi obyektif dan realitas

yang sekarang ini terjadi, dimana upaya untuk memerangi

terorisme global ini kerapkali disalahartikan oleh AS guna

mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya sendiri.

Sebagai komandan perang melawan terorisme global, AS


cenderung tidak mengindahkan kedaulatan setiap negara dan

mendahulukan cara-cara represif militer ketimbang upaya-

upaya dialog. Di samping itu, nilai-nilai hak asasi manusia

juga kurang mendapat perhatian dikalahkan oleh rasa balas

dendam yang membara.

Melihat kenyataan ini, perlu diupayakan suatu konsep

yang netral berkait dengan penyelesaian masalah terorisme.

Semua pihak sepakat bahwa terorisme global memang harus

dihancurkan, namun upaya untuk itu harus dilakukan dengan

cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan internasional. Karena itu, PBB seharusnya

merumuskan suatu pengelolaan dan penanganan terorisme

secara global (global antiterrorism governance). Setelah itu, PBB

harus mengambil alih tongkat komando dalam perang

melawan terorisme sehingga sepak terjang AS dapat dibatasi

alias dikontrol.

Di samping itu, pengelolaan dan penanganan masalah

terorisme secara global ini harus bertumpu pada pendekatan

dialog dan kalaupun memakai cara-cara militer harus

didiskusikan secara mendalam dalam forum PBB, sehingga

tidak menimbulkan kritik dan resistensi dari berbagai pihak.

Dengan begitu, diharapkan gerakan antiterorisme mendapat

dukungan semua negara. Dan pada akhirnya, praktek–

praktek terorisme global dapat dicegah sedini mungkin.

Nampaknya, terorisme Global akan menjadi isu sentral

dunia dan menjadikan teroris sebagai aktor global yang

mendominasi tatanan politik dunia abad XI. Hampir dapat

dipastikan, semua tindakan setiap negara dalam percaturan


politik internasional akan banyak dipengaruhi oleh dinamika

perkembangan terorisme global. Penentuan siapa lawan dan

kawan akan sangat digariskan secara tegas oleh demarkasi

terorisme global. Dengan demikian, terorisme global akan

terus menjadi wacana yang kembali mengubah mainstream

politik internasional dari yang sebelumnya “from high politics

to low politics” menjadi “from low politics to high politics”.

D. Aktor dan Isu Global Abad XXI

Awal abad ke-21 sekarang ini, dunia masih terus

menyaksikan rentetan perubahan cepat dan mendasar yang

pada gilirannya mempengaruhi proses transformasi pada

konfigurasi politik dan ekonomi global. Secara politik, muncul

gelombang demokrasi yang sarat akan nilai-nilai kebebasan

dan persamaan. Secara ekonomi, timbul gejala globalisasi

ekonomi pasar yang kental akan nuansa kapitalisme global

dan perdagangan bebas. Perubahan politik dan ekonomi

global tersebut telah memampatkan negara-bangsa pada pola

hubungan saling ketergantungan (inter-dependensi) dan saling

keterkaitan (inter-linkage).

Bersamaan dengan dinamika perubahan global ini, telah

lahir pula isu baru yang sangat besar pengaruhnya terhadap

tatanan politik ekonomi global saat ini. Isu baru ini adalah isu

seputar masalah terorisme. Meskipun isu mengenai terorisme

telah ada secara dominatif pada masa Perang Dingin dan

sesudahnya, namun klimaks dari menguatnya gejala ini

adalah meletusnya tragedi WTC dan Pentagon, AS, pada

tanggal 11 September 2001 lalu. Tragedi kemanusiaan yang


memakan korban ribuan orang ini telah menjadi titik tolak

lahirnya isu terorisme menjadi isu global masa kini. Isu

terorisme telah mampu menyamai – dan mungkin juga

menggeser – isu-isu dalam agenda internasional sebelumnya,

seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter,

demokratisasi, good governance, dan lingkungan hidup.

Konsekuensi dari mencuatnya isu terorisme ke

permukaan ini adalah lahirnya teroris sebagai aktor yang

sangat diperhitungkan di atas pentas internasional. Hal ini

sejalan dengan kecenderungan dalam hubungan internasional

bahwa aktor politik global tidak lagi terbatas pada pemerintah

(nation state), melainkan juga meliputi unsur-unsur non

pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Perusahaan Multinasional (PMN), Media Massa, dan

Organisasi Terorisme Internasional. Terorisme dan teroris

telah hadir secara nyata dalam kehidupan antar bangsa. Saat

ini, setiap negara, terutama AS dan negara-negara Eropa Barat

disibukkan oleh ulah para teroris yang siap mengancam

kehidupan umat manusia di dunia.

Dalam konteks ini, dunia telah terbelah menjadi dua

bagian yang terpisahkan, yakni antara ikut kubu AS

memerangi terorisme global atau ikut mendukung terorisme

Global. Negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan itu

dan mau tidak mau harus memilih diantara keduanya.

Suasana politik yang demikian mengingatkan kita pada masa

Perang Dingin dimana dunia terbelah menjadi dua blok:

Komunis dan Kapitalis. Batas dan ukuran suatu negara

dianggap teman atau musuh ditentukan oleh dua ideologi


tersebut. Saat ini pun, hubungan antar bangsa dikondisikan

pada batas-batas terorisme global. Hubungan internasional

telah dipetakan dalam bentangan garis pembatas antara zona

anti teroris dan zona teroris.

Makna yang bisa diambil dari perubahan-perubahan

besar politik dunia ini adalah terjadinya arus balik orientasi

dan isu high politics, yang mencakup kajian militer, keamanan,

dan perang. Pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin,

orientasi dan isu high politics sangat menonjol. Namun,

berakhirnya Perang Dingin bergeser menjadi low politics yang

mencakup ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia,

dan demokrasi. Di awal abad ke-21 ini, kembali ke high politics.

Hal ini dipicu oleh serangan teroris ke Gedung WTC dan

Pentagon, AS.

Isu terorisme global yang menggema di hampir seluruh

penjuru dunia telah menimbulkan stabilitas keamanan

regional menjadi kacau dan tidak harmonis. Hal ini diperkuat

lagi dengan tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi

WTC dan Pentagon yang sangat represif, ofensif dan reaktif

terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi

perdamaian. Atas nama gerakan antiterorisme global, AS

kerapkali menuduh, mencap, dan menetapkan negara-negara,

yang diduga secara sepihak, terlibat dalam jaringan terorisme

global sebagai musuh yang harus diperangi. Ini bisa dilihat

dari rentetan pernyataan Bush yang cenderung menyudutkan

beberapa negara seperti Irak, Iran dan Korea Utara yang

dituduh sebagai poros kejahatan, serta Russia, Cina, Korea


Utara, Irak, Iran, Libia dan Suriah yang dituduh telah

mengembangkan senjata pemusnah massal.

Akibat dari kampanye antiterorisme AS yang disertai

tekanan-tekanan politik itu telah menciptakan ketidak-

harmonisan kawasan. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan

AS di Philipina, pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee

Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris,

dan isu kehadiran pasukan AS di Indonesia telah

memunculkan ketegangan-ketegangan baru di masing-masing

negara. Di Asia Timur, proses reunifikasi dua Korea juga

mengalami hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang

mendiskreditkan Korea Utara. Di Asia Selatan, penghancuran

AS terhadap rezim Taliban di Afghanistan dan perubahan

politik luar negerinya terhadap Pakistan dan India juga ikut

meresahkan kawasan ini. Di Timur Tengah, aksi AS

menyerang Irak dan konflik berkepanjangan antara Israel-

Palestina telah menciptakan keresahan di kawasan paling

panas di dunia ini.

Pendek kata, konfigurasi politik kawasan telah

mengalami kegoncangan yang amat membahayakan. Masing-

masing negara dalam kawasan saling curiga dan menuduh

satu sama lain meskipun tidak ada bukti yang akurat.

Soliditas dan solidaritas telah terkoyak oleh isu terorisme

global dan kampanye perang AS melawan terorisme global.

Untuk merespons konteks global yang berubah tersebut,

masing-masing negara di dunia sebagai entitas politik yang

otonom melakukan proses-proses penyesuaian. Hal ini bisa

dilihat dalam kebijakan domestik masing-masing negara yang


terkesan hanya menanggapi dinamika eksternal yang terjadi.

Sebagai contoh adalah Indonesia yang mengeluarkan Perpu

Anti Terorisme dan penggodokan UU Antiterorisme. Hal

yang sama dilakukan oleh Australia yang mengeluarkan UU

Antiterorisme.

Selain itu, secara bersamaan ada semacam kesadaran

dari masing-masing negara untuk meningkatkan kerjasama

intelijen dan melakukan perjanjian ekstradisi. Latihan

kemiliteran gabungan yang bertujuan untuk menangkal

praktek-praktek terorisme global serta dan fenomena bantuan

militer dan peralatan teknis lainnya juga semakin merebak

mewarnai dinamika internal masing-masing negara di dunia.

Dalam kasus Indonesia, isu terorisme juga telah

merenggangkan hubungan antara pemerintah dengan

kelompok-kelompok Islam. Hal ini dipicu oleh tragedi bom di

Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu. Fenomena

yang demikian tentunya sangat memprihatinkan seluruh

elemen bangsa. Kekhawatiran selanjutnya adalah indikasi

menguatnya peranan militer dalam kancah politik nasional

sebagai sarana untuk menghancurkan kelompok-kelompok

terorisme global.

Logikanya, dalam memerangi terorisme global tentunya

pemerintah memerlukan kekuatan militer, khususnya

intelijen. Kondisi yang demikian tentu saja sangat riskan akan

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim penguasa

untuk menjadikan militer sebagai alat kepentingannya sendiri.

Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Perpu Antiterorisme


yang dipandang oleh berbagai kalangan sebagai pisau

bermata dua.

Melihat berbagai fenomena di atas, dapat dikatakan

bahwa formasi negara dalam interaksi domestik dan inter-

nasional mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian.

Proses penyesuaian ini sebenarnya hanya sekadar merespons

dinamika eksternal yang berkembang, khususnya

menanggapi kepentingan AS yang secara gencar

menggembar-gemborkan perang melawan terorisme global.

Oleh karena itu, kita semua harus mewaspadai kepentingan

asing yang sebenarnya ingin memecah persatuan bangsa.


BAB 3

OSAMA BIN LADEN

DAN TERORISME

A. Osama Bin Laden: Pahlawan atau Teroris?

Dalam khazanah ilmu hubungan internasional, istilah

terorisme adalah sebuah isu dan wacana yang menarik dan

selalu diperdebatkan oleh berbagai ilmuwan. Hingga saat ini,

belum ada kesepakatan yang baku tentang apa definisi

terorisme. Masing-masing ilmuwan hubungan internasional

berbeda pendapat akan istilah terorisme. Kekaburan akan

istilah terorisme ini semakin mempersulit untuk meng-

identifikasi perbedaan antara terorisme dan gerakan

perjuangan kemerdekaan. Padahal, aksi-aksi terorisme

semakin merebak diawal abad ke-21 ini.

Tragedi WTC dan Pentagon yang terjadi pada 11

September 2001 yang menelan korban lebih dari 6.000 orang

disinyalir oleh sebagian besar pihak dilakukan oleh gerakan

terorisme. Presiden AS, George W Bush, tanpa didukung data

yang akurat menuding Osama Bin Laden dan Jamaah Al-

Qaeda sebagai pelakunya. Meskipun Osama Bin Laden

membantah tudingan itu, AS terus menggalang pembentukan


opini internasional dalam rangka gerakan anti terorisme.

Serangan pasukan militer AS ke Afghanistan dianggap

sebagai bagian dari gerakan anti terorisme tersebut.

Siapa sebenarnya dalang dibalik tragedi WTC dan

Pentagon? Apakah benar Osama Bin Laden pelakunya atau ia

hanya korban yang dikambinghitamkan? Apakah ada sebuah

grand opinion design atau hasil rekayasa licik AS-Israel dibalik

tragedi WTC dan Pentagon tersebut? Opini publik yang

berkembang di AS menunjukkan bahwa Osama Bin Laden

dan Jaringan Al-Qaeda-nyalah yang melakukan perbuatan

biadab tersebut. Hal itu didasarkan pada informasi dan

penemuan-penemuan yang dikembangkan oleh pemerintah

AS, diperkuat dengan berbagai kesaksian, seperti senator dari

Utah, Orrin Hatch, Badan Intelijen AS, CIA, dan penuturan

beberapa penumpang pesawat Boeing 757, seperti Jeremy

Glik, warga New Jersey.

Pernyataan AS yang spontan menuduh Osama Bin

Laden itu langsung dibantah oleh Osama. Menurut Osama,

teroris yang melakukan penyerangan itu dari kelompok

orang-orang AS sendiri. Ia sama sekali tidak memiliki apapun

untuk melakukan serangan dahsyat itu. Meski demikian,

Osama menyatakan bersyukur atas tragedi WTC dan

Pentagon sembari mengajak umat Islam untuk memperguna-

kan seluruh kemampuan mempertahankan invasi dari

pasukan perang salib AS di Pakistan dan Afghanistan.

Spekulasi-spekulasi bermunculan seperti teori

konspirasi bahwa pelaku utama dari tragedi WTC dan

Pentagon adalah Israel dan rakyat AS sendiri. Bukti dari


argumentasi itu adalah adanya laporan dari jaringan televisi

Al Mannar di Lebanon dan harian Al Wathon di Yordania

yang mengungkapkan bahwa saat tragedi 11 September

terjadi, 4.000 karyawan berkebangsaan Israel yang berkantor

di WTC tidak masuk kerja.

Menguatnya petunjuk keterlibatan jaringan Israel itu

juga dapat diketahui dari berita koran Israel, Yadiot Aharonot,

yang mengungkapkan bahwa Shabak mencegah Perdana

Menteri Israel, Ariel Sharon, berkunjung ke New York. Di

samping itu, Koran Israel lainnya, Haaretz, melaporkan

bahwa Biro Penyelidik Federal Amerika (FBI) menangkap

lima orang Israel yang sedang riang gembira setelah serangan

terhadap WTC dan Pentagon terjadi.

Kendati demikian, AS menafikkan indikasi-indikasi

tersebut dan selalu mengkampanyekan tuduhan bahwa

Osama, Al Qaeda, dan jaringan Taliban adalah pihak-pihak

yang bertanggungjawab atas tragedi WTC dan Pentagon, dan

sudah sepatutnyalah diberi hukuman dengan serangan

pasukan militer AS ke basis-basis pertahanan Afghanistan.

Legitimasi yang dipegang AS adalah resolusi DK PBB No.

1373 mengenai terorisme.

B. Osama Bin Laden: Dalang Tragedi WTC dan Pentagon?

Pada tanggal 11 September 2001, sebuah peristiwa

dahsyat diawal abad ke-21 terjadi. Tragedi hancurnya menara

kembar WTC di New York dan gedung Pentagon, Kantor

Departemen Pertahanan AS di Washington DC oleh pesawat

komersial yang diduga dibajak oleh kelompok teroris telah


mengubah skenario tatanan politik global. Kejadian dramatis

yang menewaskan lebih dari 6.000 ribu penduduk sipil ini

membuat Presiden AS, George W. Bush, menuding Osama bin

Laden dan Jamaah Al Qaeda sebagai pelakunya.

Tuduhan yang tanpa didukung data memadai dan

akurat ini dibantah secara keras oleh Osama bin Laden

sembari mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah

orang-orang Amerika sendiri. Tidak peduli dengan bantahan

tersebut, AS secara tiba-tiba melakukan serangan militer

terhadap basis-basis pertahanan Taliban di Afghanistan yang

dianggap telah melindungi Osama bin Laden beserta jaringan

Al Qaeda. AS menetapkan Osama sebagai the most wanted man,

dead or alive. Kepalanya disayembarakan dan dihargai jutaan

dollar bagi siapapun yang dapat menangkapnya.

Tragedi yang melambungkan nama Osama bin Laden

ini menimbulkan pertanyaan: Siapa sebenarnya Osama bin Laden

ini? Bagaimana dia mengoperasikan aksinya dari pedalaman

Afghanistan? Darimana dia mendapatkan dana? Mengapa Pentagon

tidak berkutik? Dan apakah serangan AS ke Afghanistan akan

menyelesaikan masalah terorisme?

Osama bin Laden yang bernama asli Usamah bin

Muhammad Awad bin Laden, adalah anak ke-17 dari 50

bersaudara. Dia lahir di Riyadh tahun 1957, saat ayahnya,

Moehammad bin laden telah sukses menjadi konglomerat

Arab Saudi yang berkecukupan dalam segi ekonomi dan kasih

sayang.

Waktu Osama berusia 13 tahun, ayahnya meninggal

dunia. Kemudian, pada usia 17 tahun dia menikahi seorang


gadis Suriah yang masih famili dari pihak ibunya. Pendidikan

dasar sampai perguruan tinggi diperoleh Osama di Jeddah.

Tahun 1979, ia lulus dari fakultas Teknik Sipil Universitas

King Abdul Aziz Jeddah. Semasa bersekolah, Osama aktif

dalam gerakan Persaudaraan Islam (Ikhwanul Muslimin) dan

banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh terkenal seperti

Abdullah Azam dan Moehammad Quttub.

Hampir seluruh hidup Osama bin Laden diabdikan bagi

perjuangan melawan kejahatan dan kebhatilan. Perjuangan-

nya dimulai ketika ia berada di Afghanistan tahun1979 dan

langsung menyerukan jihad atas invasi tentara Soviet. Setelah

itu, pada tahun 1989, Osama kembali ke Arab Saudi, Pakistan,

dan Sudan. Pada tahun 1996, Osama kembali ke Afghanistan

dan bertemu dengan Mullah Omar untuk selanjutnya

membantu Taliban berperang melawan tentara Mujahidin.

Nama Osama mulai mencuat sejak keterlibatan Osama

dalam berbagai aksi terorisme anti Amerika, yang mencuatkan

namanya sejajar dengan pemimpin negara adikuasa dunia,

mulai dari peristiwa pemboman kedubes AS di Kenya dan

Tanzania tahun 1998, Peledakan Kapal Perang AS USS Cole di

pelabuhan Yaman tahun 2000, sampai dengan tuduhan atas

hancurnya menara kembar WTC dan gedung Pentagon, 11

September 2001.

Meskipun pihak pemerintah AS telah membekukan aset

dan aliran dana Osama yang ditaksir sekitar U$$ 300 juta itu,

ia tidak akan kekurangan dana untuk operasionalisasi

kegiatannya. Jauh sebelumnya, Osama telah mengadopsi

suatu sistem pengelolaan khusus untuk masalah keuangan-


nya. Disamping hanya melakukan investasi di negara-negara

Islam, yang menguntungkan Osama adalah sistem keuangan

keluarga yang menerapkan hukum Islam sehingga

memungkinkan dirinya mendapat warisan dari perusahaan

ayahnya di Arab Saudi. Sumber keuangan lainnya adalah

berupa sumbangan dari para donatur yang bersimpati dengan

perjuangannya.

Tragedi WTC dan Pentagon sempat menimbulkan

pertanyaan dan keraguan akan kemampuan sistem

pertahanan rudal nasional AS yang menelan biaya sekitar U$$

60 Milyar itu. AS yang dapat menguasai semua titik rawan di

seluruh dunia ternyata kecolongan di dalam negeri sendiri.

Ibarat pepatah, musuh diseberang lautan nampak, teroris di

pelupuk mata tidak terlihat. Mungkin kejadian ini dapat

menjadi shock therapy bagi AS untuk membenahi diri dan

mawas diri.


BAB 4

INDONESIA DAN TERORISME

A. Reformasi: Radikalisme, Terorisme, dan Civil Society

Pada masa awal-awal reformasi, radikalisme dan

militansi yang merebak di Indonesia adalah radikalisme etnik.

Hal ini ditandai dengan berbagai kekerasan kolektif dan

kerusuhan sosial di Sampit, Poso, dan Ambon. Selanjutnya,

radikalisme etnik ini kemudian menjalar pada radikalisme

kesukuan, golongan, dan agama. Akhirnya, gejala disintegrasi

bangsa menjadi fenomena penting yang mendapat perhatian

serius waktu itu. Bentuk-bentuk radikalisme etnik ini telah

menelan korban ratusan, dan bahkan ribuan nyawa melayang.

Saat ini, radikalisme etnik untuk sementara waktu

meredup digeser oleh radikalisme teroris. Menguatnya

radikalisme teroris ini dalam konteks Indonesia telah ada

secara dominatif sejak terjadinya rentetan peristiwa

pengeboman di berbagai Gereja pada malam Natal, peledakan

bom di Atrium Senin, pengeboman Masjid Istiqlal, dan bom di

Kedubes Filipina di Jakarta. Puncak dari rangkaian aksi

pengeboman ini adalah tragedi bom di Legian, Kuta, Bali, I2


Oktober 2002 lalu yang menewaskan lebih dari I80 orang

tewas dan 300 orang luka berat ringan.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan

dan keberagaman, sudah sepatutnya jika kita semua

mengutuk berbagai aksi radikalisme teroris yang selama ini

menghantui bangsa Indonesia. Biar bagaimanapun juga,

dampak dari radikalisme teroris yang menjangkiti berbagai

kelompok dan gerakan sosial sangat bertentangan dengan

nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma keagamaan.

Meskipun tujuan dari kelompok-kelompok radikalisme teroris

ini ingin menegakkan hukum dan keadilan Tuhan, tapi cara-

cara yang mereka pergunakan telah melanggar hukum dan

keadilan Tuhan itu sendiri.

Disamping itu, yang perlu dipegang teguh adalah

bahwa terorisme dan segala bentuknya jangan disangkut-

pautkan dengan agama. Kecenderungan radikalisme teroris

terletak pada individu atau personel masing-masing. Bahkan

secara lugas dapat dikatakan bahwa para pelaku tindak teroris

itu adalah manusia-manusia yang tidak beragama dan tidak

bertuhan. Sebab, manusia yang beragama tidak akan

melakukan perbuatan biadab seperti itu.

Semakin menguatnya gejala radikalisme teroris di

Indonesia saat ini tentunya akan berdampak pada terjadinya

benturan-benturan antar berbagai kelompok masyarakat

dengan pemerintah. Di samping itu, isu-isu terorisme telah

mempengaruhi proses penciptaan dan pengembangan

pluralitas budaya dan manusia. Tatanan sosial masyarakat,

yang ketika meletup reformasi bercerai-berai dan ingin


ditransformasi dalam wadah multikulturalisme, akan

mengalami hambatan serius apabila isu terorisme semakin

mempengaruhi struktur sosial masyarakat.

Konsepsi multikulturalisme yang intinya menekankan

pada pengakuan dan penghormatan terhadap kebhinekaan

dan perbedaan yang selama ini akan dikembangkan dalam

konteks kebangsaan Indonesia akan berhadapan secara tajam

dengan isu-isu terorisme yang berkembang akhir-akhir ini.

Dikatakan demikian karena radikalisme teroris yang disinyalir

menghinggapi sebagian kelompok-kelompok dan gerakan-

gerakan sosial masyarakat tidak mengenal akan perbedaan

dan kebhinekaan.

Perspektif terorisme tidak mengedepankan pada

kebersamaan dan pluralisme, melainkan hanya menekankan

pada uniformitas yang monolitik. Selain itu, terorisme tidak

memprioritaskan pada upaya-upaya dialog, melainkan

langsung pada tindak kekerasan yang membahayakan. Hal ini

sangat bertentangan dengan perspektif multikulturalisme

yang mendasarkan diri pada saluran dialog, kebersamaan,

kemanusiaan, penghormatan antar manusia, dan pengakuan

akan perbedaan.

Bagaimanapun juga, kita semua tidak menginginkan

bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki cap “Republik

Teror”. Oleh karena itu, tragedi bom Bali harus dijadikan

momentum yang tepat untuk menyadarkan kepada bangsa

Indonesia bahwa isu-isu terorisme akan sangat membahaya-

kan semangat multikulturalisme di tengah-tengah kehidupan


sosial masyarakat. Terorisme adalah musuh baru

multikulturalisme.

Melihat betapa bahayanya permasalahan terorisme di

Indonesia ini terhadap persatuan bangsa dan pengembangan

multikulturalisme yang sedang dibangun, maka perlu

diupayakan sebuah strategi untuk menangkalnya secepat

mungkin. Salah satu cara yang efektif untuk itu adalah

langkah penguatan masyarakat sipil (civil society) yang ada

dalam masyarakat Indonesia. Seluruh komponen masyarakat

sipil mulai dari partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat,

Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Komunitas

Intelektual Kampus, Masyarakat Pers dan komponen

masyarakat lainnya harus senantiasa bersatu padu, saling

berdialog, tukar informasi dan merapatkan barisan demi

cegah tangkal praktek terorisme.

Konsolidasi masyarakat sipil ini sangat penting

mengingat saat ini negara sebagai unit politik formal tidak

mampu lagi memberikan rasa aman dan kedamaian pada

rakyatnya dari ancaman terorisme. Struktur negara seperti

Eksekutif (Birokrasi dan aparat penegak hukum: Polri,

Kejaksaan, TNI), Legislatif (MPR/DPR) dan Yudikatif

(Lembaga Peradilan) telah gagal dalam menciptakan tertib

sosial masyarakat. Padahal, tujuan utama dibentuknya negara

adalah kontrak sosial dari seluruh elemen masyarakat untuk

secara bersama mendelegasikan kekuasaan kepada negara

untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi interaksi hak

dan kewajiban antar individu dalam masyarakat.


Merebaknya aksi-aksi terorisme telah mengganggu dan

merampas hak hidup dan hak untuk aman dari rakyat. Sudah

selayaknya bagi rakyat menuntut rezim penguasa berkait

dengan terganggunya hak-hak mereka. Tidak berhenti di situ

saja, segenap elemen masyarakat harus mengonsolidasi diri

demi keamanan masing-masing dari ancaman terorisme.

Penguatan masyarakat sipil bisa dilakukan secara nyata

dengan saling tukar informasi, saling dialog, saling

bekerjasama sehingga akan tercapai suatu kesepakatan dan

gerakan moral sosial yang kuat sehingga persatuan dan

kesatuan bangsa bisa terjaga. Selain itu, dengan

ditumbuhkembangkan budaya dialog, diskusi, dan tukar

informasi masing-masing komponen masyarakat akan

mendorong percepatan timbulnya budaya multikulturalisme

yang selama ini ingin dikembangkan secara bersama.

B. Relasi Islam dan Negara Pasca Tragedi Bom Bali

Sebagai reaksi atas tragedi bom di Legian, Kuta, Bali

pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menelan korban tewas

lebih dari 180 orang dan tidak kurang dari 300 mengalami

luka berat maupun ringan, pemerintah Indonesia melalui

Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra,

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) Anti Terorisme. Pemerintah berharap dengan

terbitnya Perpu Anti Terorisme tersebut dapat dijadikan dasar

legitimasi dan payung hukum bagi aparat hukum untuk

melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap

merebaknya praktek-praktek terorisme di Indonesia,


khususnya dalam menyelidiki dan mengusut dalang dan

pelaku peristiwa bom Bali.

Sementara itu, reaksi yang tak kalah hebatnya juga

ditampilkan oleh negara-negara yang selama ini sangat

berkepentingan dalam mengobarkan perang melawan

terorisme global, seperti AS dan Australia. Melalui loby-loby

di PBB, AS berhasil mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB

untuk mengeluarkan Resolusi yang intinya mengutuk keras

para pelaku teror dibalik peristiwa bom Bali. Australia yang

dalam tragedi Bali paling banyak warganya yang menjadi

korban merasa terpukul dan segera menawarkan bantuan

intelijen untuk membantu pemerintah Indonesia mengatasi

persoalan terorisme. Bahkan, Menlu dan Perdana Menteri

Australia secara tidak bersamaan menyisihkan waktu untuk

mengunjungi lokasi kejadian.

Secara umum, masyarakat pasca tragedi bom Bali turut

prihatin atas peristiwa bom Bali yang menurut berbagai

kalangan merupakan aksi teror paling besar kedua di dunia

setelah tragedi WTC dan Pentagon di AS; dan juga merupakan

aksi teror paling besar dalam lembar sejarah terorisme di

Indonesia. Selain itu, diterbitkannya Perpu Antiterorisme oleh

pemerintah Indonesia menyusul tragedi bom Bali juga banyak

dipuji dan didukung oleh masyarakat internasional. Paling

tidak, hal ini tercermin dalam rangkaian pernyataan para

kepala negara dan pemerintahan di sidang APEC beberapa

waktu yang lalu.

Meskipun mendapat dukungan dari negara-negara di

dunia, khususnya AS dan sekutunya, Perpu Antiterorisme


dipandang secara bervariasi oleh publik domestik. Publik

menilai bahwa dikeluarkannya Perpu Antiterorisme telah

diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, Perpu

Antiterorisme memiliki urgensi positif dalam menangani

persoalan terorisme. Namun, di sisi lain, Perpu Antiterorisme

dikhawatirkan oleh publik akan disalahgunakan oleh

pemerintah dalam memberangus lawan-lawan politik atau

kelompok oposan.

Dalam konteks inilah, sebenarnya terdapat pro dan

kontra dalam masyarakat menyikapi Perpu Antiterorisme.

Bagi publik yang mendukung pemberlakuan Perpu

Antiterorisme, perangkat hukum berwujud Perpu ini sangat

penting baik secara hukum maupun secara politik. Secara

hukum, Perpu Antiterorisme dapat dijadikan payung hukum

bagi pemerintah dalam mengusut aksi-aksi terorisme. Perpu

Antiterorisme telah mengisi ruang kosong perundang-

undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme.

Kemudian secara politis, lahirnya Perpu Antiterorisme dinilai

telah menciptakan citra Indonesia di mata dunia internasional

bahwa Indonesia serius dalam menangani persoalan-

persoalan terorisme, khususnya dalam mencari pelaku aksi

bom Bali.

Sementara itu, bagi publik yang menolak Perpu

Antiterorisme berargumentasi bahwa proses lahirnya Perpu

Antiterorisme sarat dengan muatan kepentingan negara asing,

yakni AS. Artinya, dalam pandangan ini, Perpu Antiterorisme

merupakan sebuah produk hukum yang dibuat atas dasar

“pesanan” dari AS. Karena itu, Perpu Antiterorisme ini dinilai


hanya digunakan sebagai alat atau sarana bagi AS untuk

menjerat kelompok-kelompok Islam yang dianggapnya

sebagai kelompok teroris atau paling tidak mempunyai kaitan

dengan Al Qaeda. Di samping itu, sebagian besar publik

mencemaskan Perpu Antiterorisme akan diselewengkan oleh

rezim penguasa untuk merepresi rakyat sebagaimana UU

Subversi pada masa rezim Orde Baru.

Berbeda dengan AS yang bersatu padu merapatkan

barisan dalam satu komando memerangi terorisme global

setelah peristiwa 11 September 2001 lalu, Indonesia pasca

tragedi bom Bali menunjukkan kenyataan yang sebaliknya.

Teror bom Bali telah menciptakan benturan-benturan

membahayakan antara pemerintah dengan kelompok-

kelompok Islam, khususnya kelompok Islam garis keras dan

radikal. Benturan ini dipicu oleh langkah pemerintah

menangkap dan menetapkan status tersangka terhadap ketua

Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba’asyir. Tuduhan

aparat kepolisian bahwa Ba’asyir terkait dengan teror bom

Natal, peledakan Atrium Senin, dan peristiwa Istiqlal disusul

dengan penangkapannya, yang dilakukan secara paksa di

RSU PKU Muhammadiyah Solo telah melukai hati kelompok-

kelompok Islam.

Padahal, sebenarnya jika dilihat jauh ke belakang,

benturan antara pemerintah dengan kelompok Islam radikal

ini telah ada bibit-bibitnya sebelum teror bom Bali terjadi. Hal

ini bisa dilihat dari penangkapan Panglima Laskar Jihad, Jafar

Umar Thalib, atas kasus Ambon dan ketua Front Pembela

Islam, Habib Rizieq. Mereka semua dianggap sebagai para


pemimpin kelompok Islam radikal yang membahayakan

pemerintah dan bangsa.

Langkah penangkapan terhadap tokoh-tokoh Islam oleh

pemerintah ini sebenarnya disebabkan karena upaya dari

tokoh-tokoh Islam tersebut untuk mengubah bentuk negara

dari (menurut mereka) sekuler menjadi negara agama (Islam)

dengan menjalankan syariat Islam secara konsisten. Bagi

mereka, negara Islam sangat cocok bagi Indonesia karena

mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam dianggap

sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan

bangsa. Namun, pemerintah melihat hal ini secara berbeda.

Bagi pemerintah, Indonesia sangat heterogen dan plural

apabila ditinjau dari aspek etnik. Karenanya, Pancasila adalah

konsep yang tepat untuk mewadahi kemajemukan tersebut.

Pemerintah juga sangat “alergi” dengan cara-cara yang

ditampilkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang

cenderung radikal dalam menegakkan syariat Islam,

meskipun tujuannya sangat baik.

Berkaitan dengan tragedi bom Bali, masih diperdebat-

kan apakah penangkapan yang dilakukan oleh aparat

keamanan terhadap aktivis-aktivis gerakan Islam ini sebagai

bentuk dan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk

memperoleh simpati dan dukungan dari AS, atau murni

penegakan hukum. Bahkan, spekulasi publik yang ber-

kembang sampai saat ini adalah bahwa langkah pemerintah

mulai dari penerbitan Perpu Anti Terorisme sampai dengan

penangkapan aktivis-aktivis gerakan Islam dianggap hanya

sebagai “pesanan” dari pemerintah AS yang notabene memang


memusuhi dunia Islam, walaupun dengan berbagai

propagandanya akhir-akhir ini pemerintah AS menunjukkan

kepada dunia bahwa AS tidak memusuhi Islam dengan

mempertontonkan masyarakat Islam yang hidup dengan

bebas dan dapat melaksanakan syariat Islam secara bebas di

AS. Sungguhpun begitu, saat ini umat Islam di Indonesia

berada pada posisi terjepit karena berdasarkan hasil

penyelidikan Tim Investigasi Tragedi Bom Bali terdapat

berbagai indikator yang mengarah pada lembaga dan

individu berlabel Islam, seperti Amrozi, Hambali, Amrozi,

Imam Samudera, dan lain-lain.

Nampaknya, rentetan ketegangan yang mempengaruhi

relasi Islam-negara ini harus dipahami sebagai mata rantai

yang saling berkaitan sehingga memerlukan perhatian yang

serius. Teror Bom Bali, keluarnya Perpu Antiterorisme dan

penangkapan Ba’asyir mempunyai keterkaitan yang sangat

erat. Pertanyaan kritis yang muncul kemudian adalah apakah

penangkapan Ba’asyir ini akan disusul dengan penangkapan

tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis gerakan Islam radikal lainnya?

Kemudian apa dampaknya terhadap relasi Islam-negara di era

reformasi saat ini.

Jawaban sederhana tapi pasti adalah bahwa kemung-

kinan terjadi proses penangkapan besar-besaran terhadap

tokoh dan aktivis gerakan Islam radikal yang tentunya hal ini

akan menciptakan keretakan hubungan antara pemerintah

dengan kelompok Islam. Hal ini bisa dilihat secara jelas dari

perkembangan penyelidikan Tim Investigasi bom Bali yang

mempunyai kecenderungan mengarah pada “label” Islam,


seperti Pondok Pesantren dan aktivis-aktivisnya. Data dan

bukti yang ditampilkan oleh Tim Investigasi Bom Bali

memang sangat terkait dengan simbol-simbol Islam sehingga

umat Islam secara keseluruhan merasa berada pada posisi

dilematis.

Di satu sisi, umat Islam selalu menepis bahwa Islam

bukan teroris. Tapi, kenyataan menunjukkan bahwa orang-

orang yang disangka menjadi teroris adalah orang-orang atau

oknum-oknum yang terkait dengan lembaga-lembaga Islam.

Di sisi lain, berkembang analisis bahwa isu terorisme dan

berbagai teror bom di tanah air merupakan hasil dari skenario

pihak Barat, khususnya AS agar supaya pemerintah

membersihkan dan menghancurkan gerakan-gerakan Islam

yang dianggapnya akan membahayakan kepentingan-

kepentingan AS di Indonesia. Melihat dua sisi dilematis ini,

hendaknya kita secara arief dapat membedakan bahwa Islam

sebagai ajaran tidak mungkin membenarkan aksi-aksi teror

dan kekerasan. Kalaupun ada orang-orang yang beragama

Islam terkait dengan praktek-praktek teror, maka jangan

dilihat Islamnya, tapi harus dilihat pada personel atau

individunya.

Maraknya pembentukan Satuan Tugas (Satgas)

Antiterorisme oleh aparat pemerintah baik di pusat maupun

di daerah banyak dipahami sebagai pengimbang dari laskar-

laskar yang terdapat dalam Partai-partai Politik maupun

kelompok Islam. Dapat diprediksikan pula dengan mudah

bahwa jika ini berlarut-larut, maka akan terjadi konflik-konflik

dan benturan-benturan tajam yang membahayakan antara


kedua pihak yang tentunya hal ini akan melebar pada konflik

antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam.

Makna yang dapat diambil dari rangkaian peristiwa ini

adalah bahwa teror bom Bali menjadi klimaks ketegangan

yang sebelumnya terselubung antara pemerintah dan

kelompok-kelompok Islam radikal. Padahal, apabila benturan

ini semakin memuncak dapat dipastikan bahwa proses

transisi menuju demokrasi yang saat ini tengah berlangsung

akan mengalami ancaman serius, karena kelompok Islam di

Indonesia adalah mayoritas. Meskipun dalam Islam sendiri

terdapat pluralitas antara kelompok Islam radikal maupun

kelompok Islam moderat, namun sedikit banyak akan

mempengaruhi stabilitas politik-keamanan yang pada

gilirannya akan berimbas pada upaya perbaikan ekonomi

yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipaparkan disini

sebagai argumentasi bahwa relasi non harmonis antara

kelompok-kelompok Islam dengan pemerintah akan mempe-

ngaruhi dan mengancam proses demokratisasi Indonesia.

Pertama, isu terorisme yang menjadi penyebab ketidak-

harmonisan relasi Islam-negara. Perang global melawan

terorisme global yang dikumandangkan oleh AS dan

persepsinya bahwa kelompok Islam radikal di Indonesia

sebagai teroris telah mempengaruhi kebijakan pemerintah

Indonesia terhadap kelompok-kelompok Islam radikal. Untuk

kepentingan ini, AS tidak menginginkan Indonesia

demokratis dulu demi mendukung perang melawan terorisme

global.


Kedua, pemberlakuan Perpu Antiterorisme yang

terkesan diterbitkan secara terburu-buru dan tidak memung-

kinkan pemberian ruang publik bagi partisipasi publik

maupun public complain. Miskinnya partisipasi publik dalam

proses lahirnya Perpu Antiterorisme telah menciptakan suatu

perangkat hukum yang bias dan menimbulkan pro kontra

ditingkat publik sehingga mempengaruhi proses transisi

menuju demokrasi. Ketiga, pembentukan Satgas Antiterorisme

telah menciptakan kekhawatiran akan fungsinya yang dapat

diselewengkan oleh penguasa sebagaimana Kopkamtib di

masa rezim Soeharto. Kalau ini terjadi, maka akan berakibat

pada terancamnya proses transisi menuju demokrasi.

Oleh karena itu, melihat berbagai peristiwa secara

mendalam, perlu diciptakan wahana dialog antara berbagai

kelompok dan stake holders yang terkait dalam upaya

mendamaikan dan mengharmoniskan relasi Islam-negara.

Perlu kiranya diciptakan sarana mediasi untuk menjembatani

antara berbagai persepsi dan kepentingan masing-masing

pihak sehingga tercipta keharmonisan hubungan masing-

masing pihak. Kita semua tentu menginginkan sebuah

kerjasama dari seluruh komponen bangsa dalam memberantas

terorisme, termasuk kerjasama antara pemerintah dengan

kelompok Islam garis keras yang selama ini dituduh sebagai

kelompok teroris. Jika pemerintah berhasil menggandeng

kelompok-kelompok Islam ini, niscaya akan dapat dijadikan

modal yang kuat dalam mencegah praktek-praktek terorisme

tanpa mengganggu proses demokratisasi yang sedang

berlangsung dalam usaha membentuk tata pemerintahan

Indonesia baru. Dengan kata lain, pemerintah harus


kooperatif dan persuasif terhadap kelompok Islam, bukan

agresif sebagaimana yang selama ini dipertontonkan.

C. Relasi Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah

Tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001, telah

menjadikan terorisme sebagai isu global dan menempatkan Al

Qaeda sebagai organisasi terorisme global yang harus

diberantas serta Osama Bin Laden sebagai pimpinan Al Qaeda

yang paling dicari oleh AS dan negara-negara Barat lainnya.

Kampanye perang melawan terorisme global yang

dikumandangkan oleh PBB dengan sponsor AS telah

mempengaruhi stabilitas keamanan internasional (Noam

Chomsky, 2002)

Sebagai negara yang terbuka terhadap perkembangan

lingkungan strategis, Indonesia sangat terpengaruh oleh isu

terorisme global. Keamanan dalam negeri Indonesia sangat

terancam oleh aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah

Indonesia, mulai dari Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Kuningan,

Bom JW Marriot, Bom Poso, Bom Atrium Senin, dan lain-lain

(Laporan Menkopolhulkam, 2006).

Berdasarkan data di lapangan, berbagai aksi terorisme

yang terjadi di Indonesia sangat terkait dengan jaringan

Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Baasyir yang

mempunyai keterkaitan dengan jaringan Al Qaeda pimpinan

Osama Bin Laden. Keterkaitan antara Jamaah Islamiyah

dengan Al Qaeda merupakan sesuatu yang membahayakan

dan perlu diwaspadai mengingat adanya tokoh

penghubungan antar kedua organisasi ini, yakni Hambali.


Al Qaeda adalah organisasi teroris internasional

pimpinan Osama Bin Laden yang berbasis di Afghanistan. Al

Qaeda memiliki sel-sel dan jaringan di seluruh wilayah dunia.

Al Qaeda mendukung dan mendanai setiap gerakan radikal

yang menentang hegemoni AS. Al Qaeda dituding oleh AS

sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam tragedi WTC

dan Pentagon, 11 September 2001 (Paparan Kadensus 88 AT

Mabes Polri).

Jamaah Islamiyah atau sering disebut pula dengan Al

Jamaah Al Islamiyah (JI) adalah organisasi keagamaan radikal

yang didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir

pada tahun 1993. Organisasi ini beroperasi di Malaysia,

Singapura, Indonesia, Philipina dan Thailand. Pada tahun

2001, JI di masukkan dalam daftar 10 organisasi teroris oleh

PBB atas desakan AS.

Terdapat keterkaitan antara Al Qaeda dan JI dalam

kasus-kasus aksi terorisme yang merebak di Indonesia setelah

era reformasi sehingga mengancam keamanan dalam negeri.

Keterkaitan Al Qaeda – JI adalah dalam hal: penyebaran

ideologi, pelatihan kemiliteran, dana operasi, senjata dan

amunisi, personil, dan pelatih. Hambali adalah tokoh yang

menjadi penghubung (liaison officer) antara Al Qaeda dan JI.

Dalam aspek ideologi, Al Qaeda merupakan sumber

inspirasi dan referensi religius JI, khusunya ideologi dalam

memerangi negara-negara Barat. Dalam aspek pelatihan

kemiliteran, banyak tokoh-tokoh JI yang dilatih oleh Al Qaeda

di kamp latihan militer Afghanistan. Dalam pendanaan,

operasi terorisme yang dilakukan oleh JI di wilayah Indonesia


didanai oleh Al Qaeda. Dalam aspek persenjataan dan

amunisi, Al Qaeda memasok senjata mutakhir beserta

amunisinya kepada tokoh-tokoh JI untuk mendukung

operasinya. Dalam aspek personil dan pelatih, sebagian besar

tokoh JI adalah alumni Afghanistan dan mendapatkan

mentoring dari para pelatih yang berasal dari tokoh Al Qaeda.

Keterkaitan antara Al Qaeda-JI ini tentunya sangat

berdampak pada aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Kelompok JI pimpinannya ada di wilayah Indonesia, yakni

Abu Bakar Baasyir, diduga kuat melakukan aksi terorisme di

wilayah Indonesia dengan dukungan dan bantuan dari

jaringan terorisme internasional, Al Qaeda.

Berdasarkan data resmi Kementerian Polhukam (2006),

dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terdapat

serangkaian aksi teror yang diduga dilakukan oleh JI dengan

bantuan keuangan dan persenjataan dari Al Qaeda, yakni: (1)

Peledakan di gedung Atrium Senin, 1 Desember 1998; (2)

Peledakan di Plaza Hayam Wuruk, 15 April 1999; (3)

Peledakan di Masjid Istiqlal, 1999; (4) Peledakan di Gereja

(GKPI) Medan, 28 Mei 2000; (5) Peledakan di Gereja Katolik

Medan, 29 Mei 2000; (6) Peledakan di Rumah Dubes Filipina, 1

Agustus 2000; (7) Peledakan di gedung Atrium Senen, 1

Agustus 2001 dan 23 April 2001; (8) Peledakan di beberapa

Gereja di Malan Natal, 2000 dan 2001; (9) Peledakan di Kuta

Bali, 12 Oktober 2002; (10) Peledakan di Manado, 2002; (11)

Peledakan di McDonald Makasar, 5 Desember 2002; (12)

Peledakan di J.W. Marriott, 5 Agustus 2003; (13) Peledakan di

depan Kedubes Australia, Kuningan; (14) Peledakan Bom Bali


II, Jimbaran, 1 Oktober 2005; dan berbagai aksi Bom lainnya di

Poso dan Palu akhir-akhir ini serta di berbagai daerah di

Indonesia.

Berbagai aksi terorisme sebagai dampak keterkaitan

antara JI dan Al Qaeda tentunya berkonsekuensi pada

terganggunya kondisi keamanan dalam negeri Indonesia. Aksi

terorisme dapat menimbulkan ancaman stabilitas politik,

ekonomi dan sosial kemasyarakatan sehingga menghambat

proses pembangunan ekonomi dan jalannya demokratisasi di

Indonesia di era reformasi saat ini.

Sebagai salah satu contoh, aksi Bom Bali I dan II telah

berdampa negatif terhadap Indonesia di mata dunia

internasional. Pariwisata Bali menjadi menurun drastis, travel

warning diberlakukan negara-negara Barat, citra keamanan

Bali menjadi hancur, dan pada gilirannya akan mempengaruhi

keamanan dalam negeri karena adanya taruhan kredibilitas

bangsa Indonesia dalam menangani aksi terorisme.

Berdasarkan uraian analisis tersebut di atas, dapat

ditarik benang merah kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan

antara terorisme global terhadap keamanan dalam negeri. Ada

keterhubungan antara Al Qaeda, JI dan aksi terorisme yang

terjadi di Indonesia. Keterkaitan Al Qaeda – JI dibuktikan

dengan adanya bantuan dana, persenjataan, amunisi, latihan

militer, pelatih, personil dan ideologi yang disebarkan.

Keterkaitan ini kemudian berdampak pada kekuatan dan

kemampuan JI dalam melakukan aksi terorisme di Indonesia

sehingga mengancam keamanan dalam negeri.


BAB 5

TNI DAN TERORISME

Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai

dengan adanya saling ketergantungan antar negara dimana

setiap perubahan yang terjadi pada satu negara akan

mempengaruhi negara lain merupakan gambaran kondisi

dunia yang telah menapaki era globalisasi, yang diakselerasi

oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai

negara yang telah masuk dalam lingkaran arus globalisasi,

Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan

lingkungan strategis tersebut. Setiap perubahan yang terjadi

pada tataran global dan regional sangat mempengaruhi

kondisi nasional bangsa Indonesia, khususnya di era reformasi

saat ini.

Salah satu peristiwa yang merupakan dampak dari

perkembangan lingkungan strategis tersebut adalah merebak-

nya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris diduga

kuat sangat terkait dengan jaringan terorisme internasional

yang beroperasi di berbagai negara. Upaya penanganan


terhadap terorisme sangat mendesak dilakukan untuk

menciptakan rasa aman dan mendorong stabilitas keamanan

nasional.

Kondisi inilah yang mendorong perlunya penyiapan

satuan khusus anti teror TNI, yang terdiri dari Densus 81 (TNI

AD), Den Jaka (TNI AL), dan Den Bravo (TNI AU), untuk

menghadapi aksi terorisme tersebut. Dalam perkembangan-

nya, upaya penyiapan satuan khusus anti teror TNI sangat

dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik

ditingkat global, regional maupun nasional.

A. TNI, Terorisme, dan Perkembangan Lingkungan Strategis

Permasalahan pelanggaran HAM telah dijadikan oleh

negara-negara maju, termasuk AS untuk menekan dan

mengintervensi negara-negara berkembang dengan

melakukan embargo militer dimana Indonesia merupakan

salah satu negara yang terkena dampaknya. Sejak tahun 1999,

khususnya ketika terjadi kerusuhan pasca jajak pendapat di

Timor-Timur, Indonesia dituduh oleh negara-negara Barat

melanggar HAM sehingga dijatuhi embargo persenjataan

yang tentunya berdampak negatif terhadap sistem

persenjataan negara. Kondisi yang demikian tentunya sangat

berpengaruh terhadap satuan khusus anti terror TNI dalam

mengembangkan persenjataan modern guna menumpas aksi

terorisme yang saat ini marak di Indonesia. Aksi terorisme

yang menggunakan peralatan yang sangat canggih tentunya

membutuhkan satuan khusus anti terror yang canggih pula,

namun demikian hal ini sulit untuk diwujudkan karena


adanya embargo senjata yang dilakukan oleh AS terhadap

Indonesia.

Penerapan nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal-

global yang diadopsi oleh setiap negara di dunia telah

menciptakan ruang kebebasan dalam berserikat dan

berkumpul bagi setiap warga negara yang sebenarnya sangat

bagus bagi perkembangan jalannya pemerintahan telah

dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan

tindakan terror yang melanggar hukum dan mengancam

stabilitas pemerintahan. Demokrasi telah dipahami oleh

pihak-pihak tertentu sebagai ekspresi kebebasan yang

berlebihan dan kebablasan sehingga menyebabkan kerugian

bagi kebebasan orang lain. Tindakan terror yang dilakukan

sekelompok orang merupakan gambaran nyata bahwa nilai-

nilai demokrasi telah salah dipahami. Dalam alam demokrasi,

ada kendala dimana satuan anti terror sulit untuk menangkap

orang atau kelompok yang diduga melakukan tindakan terror

karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi

dijadikan tameng bagi kelompok teroris untuk menghindar

dari penangkapan satuan khusus anti terror. Di era demokrasi,

tidak mudah bagi negara untuk menangkap warga negara

yang diduga melakukan aksi terror sebelum ada bukti dan

saksi yang kuat. Kondisi demokrasi inilah yang menyulitkan

bagi satuan khusus anti terror untuk menangkap para teroris.

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi

yang sangat mudah diakses oleh setiap warga negara di dunia

telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mengadopsi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut


untuk tujuan aksi terror. Perkembangan ilmu pengetahuan

yang ditandai dengan sangat mudahnya masyarakat

mempelajari bagaimana meracik bom, menggunakan

persenjataan modern, dan melakukan latihan telah

mendorong kelompok teroris untuk mempelajari ilmu-ilmu

tersebut dan mempraktekkannya dengan aksi terror tersebut.

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan

komunikasi telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk

mempermudah jalinan komunikasi antar sel-sel teroris

diberbagai negara termasuk Indonesia. Kondisi yang

demikian, tentunya membuat satuan khusus anti terror TNI

perlu memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi sehingga dapat melacak

keberadaan jaringan teroris di Indonesia.

Terjadinya tragedi WTC dan Pentagon pada tanggal 11

September 2001 yang lalu telah mendorong AS untuk

menerapkan kampanye perang melawan teror di seluruh

negara di dunia. Tuduhan AS bahwa Indonesia merupakan

sarang teroris telah menciptakan kemarahan masyarakat

Indonesia sehingga menimbulkan kuatnya sentimen anti AS

yang pada gilirannya melahirkan aksi teror, berupa

pengeboman dengan sasaran dan target hal-hal yang berbau

AS. Namun demikian, perang global AS melawan terorisme

dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meyakinkan AS

bahwa terorisme yang merebak di Indonesia tidak bisa hanya

ditangani oleh Polri semata, melainkan memerlukan

keterlibatan satuan khusus anti teror TNI sehingga dapat

dijadikan alasan untuk dicabutnya embargo senjata terhadap

militer Indonesia sehingga satuan khusus anti teror dapat


menangani aksi teror secara lebih memadai dengan peralatan

pesenjataan yang canggih.

Bantuan Uni Eropa terhadap Indonesia dalam

menangani aksi teror yang dikucurkan melalui lembaga donor

yang bernaung dibawah payung Uni Eropa telah

mempengaruhi upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Uni Eropa berpandangan bahwa aksi teror yang merebak di

Indonesia dapat mengancam kepentingan dan aset vital yang

dimiliki negara-negara Uni Eropa sehingga Uni Eropa

berkepentingan terhadap bebasnya Indonesia dari ancaman

teroris. Satuan khusus anti teror TNI dapat memanfaatkan

peluang ini untuk mendapatkan dana dari pihak Uni Eropa

sehingga dapat memperbarui sistem persenjataannya yang

telah usang dan kalah dengan sistem persenjataan satuan

Densus 88 Polri yang didanai oleh AS dan Australia. Satuan

khusus anti teror dapat mengambil peluang dari kondisi

tersebut tanpa harus kehilangan jati diri sebagai prajurit

profesional yang tidak dapat didikte oleh kepentingan asing.

Perkembangan di wilayah Asia Tenggara menunjukkan

kondisi yang memanas dengan adanya aksi teror yang

semakin meningkat di negara Philipina dan Tahiland. Kuat

adanya dugaan bahwa terdapat jaringan antara kelompok

teroris yang ada di Thailand dan philipina yang mempunyai

hubungan dengan kelompok terorisme yang ada di Indonesia.

Bahkan ada sinyalemen yang menyatakan bahwa kelompok

teroris di Thailand Selatan dan Philipina dilatih dan dididik

oleh kelompok teroris dari Indonesia. Sedangkan gembong

aksi teroris di Indonesia, yakni Dr. Azahari yang telah


meninggal dunia dan Noordin M. Top yang masih diburu

berasal dari Malaysia. Kondisi yang demikian tentunya sangat

berpengaruh terhadap upaya satuan khusus anti teror TNI

untuk menangani aksi teror yang beraksi di wilayah

Indonesia.

Sepak terjang Australia di wilayah Pasifik Selatan dan

Indonesia dalam menangani aksi teror telah berpengaruh

terhadap aksi teror di Indonesia. Aksi teror dalam peristiwa

Bom Bali I dan II merupakan gambaran nyata kebencian

kelompok teroris terhadap Australia yang kemudian

mendorong negara Kanguru ini sangat berkepentingan untuk

menangani aksi teror di wilayah Indonesia. Bantuan dana

terhadap pembentukan dan pelatihan Densus 88 Polri,

pembentukan perwakilan polisi federal di Bali, dan bantuan

dana bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan aksi

teror dilakukan oleh Australia. Kondisi ini tentunya

berpengaruh terhadap satuan khusus anti teror TNI yang

merasa diabaikan dalam penanganan aksi terror dan lebih

mengutamakan Densus 88 Polri dalam memberikan berbagai

bantuan dana, bantuan teknis dan bantuan managerial

lainnya.

B. TNI, Terorisme, dan Stabilitas Nasional

Menguatnya radikalisme, fundamentalisme, dan

militansi agama, khsususnya agama Islam yang dipraktekkan

secara keliru oleh sebagian kecil pemeluknya telah

mendorong adanya aksi terorisme yang mengatasnamakan

agama. Aksi teror dipahami secara salah kaprah sebagai


“jihad” dimana mati dalam aksi teror merupakan “syahid”.

Islam telah salah digunakan sebagai ideologi oleh sekelompok

orang melakukan aksi teror. Islam yang sebenarnya

merupakan ajaran agama yang tidak mengajarkan kekerasan

dan justru mengutamakan perdamaian antar umat manusia

telah menjadi “momok” dan “monster” yang menakutkan

hanya gara-gara sekelompok orang yang melakukan aksi teror

atas nama Islam. Kondisi yang demikian tentunya sangat

berpengaruh terhadap satuan khusus anti teror TNI dalam

menangani aksi teror tersebut. Penanganan aksi teror tentunya

harus dilakukan secara hati-hati agar supaya tidak melahirkan

benturan kepentingan yang dapat memposisikan satuan

khusus anti teror berhadapan dengan umat Islam.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

penanganan terhadap aksi terorisme belum mewadahi secara

eksplisit unsur satuan khusus anti teror TNI. UU terorisme

tersebut masih sangat terbatas dan belum detail dalam

penanganan aksi teror di Indonesia. UU terorisme tersebut

belum dijabarkan dalam aturan perundang-undangan di

bawahnya seperti PP, Perpres atau peraturan di bawah

lainnya. UU terorisme belum memberikan peranan yang besar

terhadap satuan khusus anti teror TNI yang sebenarnya

sangat penting perannya dalam menangani aksi teror.

Pengalaman yang dimiliki oleh satuan khusus anti teror TNI

dapat dimanfaatkan dalam menangani aksi teror yang

merebak di Indonesia.

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang berada

dalam kondisi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan


pendapatan sebenarnya merupakan akar penyebab terjadinya

aksi teror di Indonesia. Dari pengamatan yang dilakukan

selama ini terungkap bahwa aksi teror yang dilakukan

merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap

kondisi kesejahteraan masyarakat yang tak kunjung bangkit

dari belenggu kemiskinan sehingga mendorong mereka untuk

melakukan aksi teror sebagai bentuk perlawanan terhadap

keadaan yang serba terbatas tersebut. Satuan khusus anti teror

TNI yang bertugas menangani aksi teror perlu melihat akar

persoalan munculnya perilaku teror tersebut sehingga

pendekatan keamanan saja tidak cukup dalam menangani aksi

teror melainkan diperlukan pula pendekatan kesejahteraan.

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang secara

umum relatif rendah sehingga menyebabkan lemahnya

kualitas sumber daya manusia telah mendorong masyarakat

Indonesia mudah untuk diprovokasi dan dipancing dengan

isu-isu yang dapat membahayakan stabilitas keamanan.

Pendidikan masyarakat yang rendah akan memudahkan para

pelaku teror melakukan indoktrinasi dan cuci otak agar

supaya bergabung menjadi bagian dari kelompok teroris.

Pemikiran masyarakat yang masih tradisional cenderung

dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk mencari pengikut

dan menyebarkan doktrin mautnya. Penegakan hukum yang

masih lemah juga menjadi faktor pendorong menguatnya aksi

teror di wilayah Indonesia. Proses penegakan hukum yang

masih jauh dari apa yang diharapkan membuat para pelaku

teror dapat dengan mudah melakukan teror tanpa takut

adanya jeratan hukum. Kondisi yang demikian, tentunya

berpengaruh terhadap satuan anti teror TNI dalam melakukan


penanganan terhadap aksi teror sehingga kondisi masyarakat

tersebut menjadi bahan perhatian dan perimbangan.

Belum adanya pembagian tugas yang jelas antara TNI,

Polri dan komponen bangsa lainnya terhadap penanganan

aksi teror telah mendorong satuan khusus tertentu yang

menonjol dibandingkan dengan satuan khusus lainnya. Dalam

kenyataannya, saat ini dirasakan bahwa penanganan aksi

teror sangat dominan diperankan oleh Densus 88 Polri

sehingga mengesankan bahwa aksi teror semacam apapun

sepertinya harus ditangani oleh Polri tanpa ada peran yang

berarti dari unsur TNI. Padahal, aksi terorisme merupakan

permasalahan yang komplek yang tidak dapat diselesaikan

hanya oleh satu institusi semata tanpa melibatkan institusi

yang lain. Dalam UU TNI disebutkan bahwa TNI melakukan

OMSP, yang salah satunya menumpas aksi terorisme, Namur

dalam kenyataannya TNI kurang difungsikan dalam

penanganan aksi teror. Penanganan aksi terorisme terkesan

sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antara TNI dan Polri

sehingga masyarakat melihat kondisi ini sebagai superioritas

Polri terhadap TNI di era reformasi, sehingga penanganan

aksi teror menjadi kurang optimal karena tidak melibatkan

seluruh unsur terkait, termasuk TNI.

C. Daya Dorong TNI Terlibat dalam Penanganan Terorisme

Aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah

Indonesia telah membuat semua pihak sadar dan paham akan

pentingnya suatu mekanisme dan prosedur penanggulangan

aksi terorisme. Namun demikian, masih sangat terbatas pihak-


pihak yang menyadari bahwa dalam penanggulangan aksi

terorisme perlu melibatkan semua pihak, khususnya TNI.

Sebagai lembaga yang memiliki struktur organisasi paling rapi

dan disiplin dibandingkan dengan komponen masyarakat

lainnya, TNI merasa terpanggil untuk memberikan bantuan

kepada pemerintah ketika suatu wilayah, baik di pusat

maupun daerah, diserang oleh aksi terorisme.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah gagasan

tentang pemberdayaan satuan penanggulangan teror TNI

untuk mengatasi aksi terorisme dalam rangka stabilitas

nasional. Diperlukan aturan pelibatan satuan penanggulangan

teror TNI ketika suatu wilayah mengalami goncangan akibat

aksi terorisme untuk membantu pihak Kepolisian RI. Sudah

saatnya dibuat skema dan skenario kapan dan sejauhmana

keterlibatan TNI diperlukan dalam mengatasi aksi terorisme.

Apalagi, dalam UU TNI diamanatkan secara tegas dan jelas

tentang tugas operasi TNI dalam bentuk OMSP, dimana salah

satunya memberantas aksi terorisme.

Dalam pasal 7 UU TNI dinyatakan bahwa ada dua

macam operasi TNI, yakni Operasi Militer Untuk Perang dan

Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penanganan aksi

terorisme merupakan kategori dari OMSP. Untuk itu, OMSP

merupakan landasan yang dapat dipakai oleh TNI dalam

membantu pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,

ketika pemerintah kesulitan dalam menangani aksi terorisme.

Dengan mempedomani UU TNI tersebut di atas, maka

pemberdayaan satuan penanggulangan teror TNI untuk

mengatasi aksi terorisme akan dapat mencapai sasaran-


sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat menjamin

Stabilitas Nasional dalam rangka keutuhan NKRI.

Berlandaskan UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI,

Kepolisian RI melalui Detasemen Khusus (Densus) 88 telah

melakukan perburuan terhadap para teroris. Meskipun

gembong teroris Dr. Azahari telah berhasil dibinasakan dan

sebagian tokoh sel-sel jaringan teroris telah ditangkap, namun

kinerja Polri masih dapat dikatakan belum optimal dan

bahkan terkesan kedodoran dalam penanganan aksi terorisme.

Polri tidak dapat secara sendirian melakukan tugas

pemberantasan terorisme, sehingga memerlukan bantuan dan

kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dari institusi TNI.

Mekanisme kerja Polri yang bersifat represif tanpa ada upaya

preventif terasa kurang optimal dalam penanganan aksi

teroris. Polri seolah-olah seperti pemadam kebakaran yang

baru bekerja saat kejadian telah berlangsung. Upaya preventif

dengan menciptakan sistem deteksi dini di masyarakat

sebagai mata dan telinga dalam mekanisme intelijen kurang

diberdayakan.

Sebagai alat pertahanan negara, keterlibatan TNI dalam

penanganan aksi terorisme sangat relevan mengingat adanya

payung hukum berupa Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004

tentang TNI, khususnya pasal 9, dimana TNI memegang

amanat untuk melakukan tugas pokok dalam operasi militer

selain perang (OMSP), diantaranya membantu penanganan

aksi terorisme. Hal ini juga dikuatkan dengan amanat

Presiden RI pada peringatan Hari TNI, 5 Oktober 2005 agar


supaya TNI terlibat aktif dalam pemberantasan terorisme di

Indonesia.

Satuan penanggulangan teror TNI, seperti Densus 81

(TNI AD), Den Jaka (TNI AL), dan Den Bravo (TNI AU), yang

memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar dalam penanganan

teror di wilayah darat, laut dan udara, perlu diberdayakan

untuk membantu Polri dalam pemberantasan aksi terorisme,

khususnya perumusan kapan dan sejauhmana aturan

pelibatan TNI tersebut. Tanpa bermaksud untuk mengambil

alih peran pihak lain, diperlukan perumusan tentang

pemberdayaan satuan penanggulangan teror TNI untuk

mengatasi aksi terorisme dalam rangka stabilitas nasional.

Satuan penanggulangan teror TNI adalah pasukan

khusus anti teror yang dimiliki oleh TNI, meliputi: TNI AD

(yang bernama Satgultor 81/Densus 81, mengatasi teror di

darat, bermarkas di Mako Kopassus Cijantung, dibentuk 31

Juni 1982); TNI AL (yang bernama Detasemen Jala

Mangkara/Den Jaka, mengatasi teror di laut, bermarkas di

Mako Marinir Jakarta, dibentuk 13 November 1984); TNI AU

(yang bernama Detasemen Bravo/Den Bravo, mengatasi teror

di udara, bermarkas di Korpaskhas Bandung, dibentuk 1990).

D. Peluang dan Kendala TNI

Dalam penanganan terorisme, TNI menghadapi

berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga akan

dapat mendorong stabilitas nasional, antara lain:


Perang melawan terorisme yang dilakukan oleh AS

dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk meyakinkan

dunia internasional, termasuk AS, bahwa penanganan aksi

teror tidak hanya bisa dilakukan oleh satuan tertentu semata,

melainkan memerlukan keterlibatan satuan khusus anti teror

TNI. Perhatian masyarakat internasional, khususnya AS

dalam penanganan aksi teror di dunia dapat dimanfaatkan

oleh Indonesia untuk meloby agar supaya AS sesegera

mungkin mencabut embargo senjata secara total sehingga

dapat memberikan kekuatan bagi satuan khusus anti teror

TNI dalam menangani aksi teror.

Citra positif masyarakat internasional terhadap

kepemimpinan nasional yang dinilai sangat komit terhadap

nilai-nilai demokrasi, HAM dan good governance menjadi

peluang bagi Indonesia untuk menggalang dukungan

internasional dalam menyelesaikan aksi teror secara mandiri

tanpa ada intervensi dari negara lain. Kepemimpinan nasional

yang berhasil menunjukkan kepada masyarakat internasional

merupakan modal yang sangat bagus bagi pemerintah

Indonesia untuk menangani aksi teror secara mandiri tanpa

didikte oleh negara lain. Masyarakat internasional percaya

terhadap kesungguhan pemerintah Indonesia dalam

menangani aksi teror. Kondisi yang demikian tentunya sangat

bermanfaat bagi Indonesia yang sering dianggap lamban

dalam menangani aksi teror.

Bantuan dana, teknis dan manajerial yang mengalir dari

lembaga internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk

menangani aksi teror secara lebih optimal sehingga sangat


membantu pemerintah dalam menangani masalah terorisme

yang sangat komplek. Bantuan yang ditujukan kepada

masyarakat, khususnya masyarakat pesantren sangat

bermanfaat bagi civitas akademika pesantren dalam

memaknai ajaran Islam yang pluralis dan moderat sehingga

dapat mencegah masuknya doktrin-doktrin teror dalam

pesantren.

Adanya Resolusi DK PBB Nomor 1337 Tahun 2001 yang

menyatakan bahwa setiap negara di dunia harus memerangi

aksi teror di seluruh negara di dunia dan mewajibkan setiap

negara di dunia untuk membantu negara yang sedang

mengalami kesulitan dalam menangani aksi teror. Resolusi

DK PBB tersebut dapat dijadikan dasar bagi Indonesia untuk

tidak ragu-ragu dalam menangani aksi terror dan bimbang

akan adanya tuduhan melanggar HAM dalam penanganan

aksi teror.

Adanya UU Terorisme yang disahkan oleh pemerintah

dan DPR dimana aksi teror merupakan tindakan pelanggaran

pidana khusus yang sangat berat hukumannya. Dari UU

tersebut dapat dimaknai bahwa aksi teror bukan merupakan

tindakan kriminalitas semata melainkan merupakan tindak

pidana khusus yang dalam mengadilinya tentunya berbeda

dengan tindak kriminalitas biasa.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh TNI dalam

menghadapi aksi terorisme adalah sebagai berikut:

Kurang tegas dan kurang beraninya kepemimpinan

nasional dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk

menangani aksi teror secara terarah, terpadu dan terprogram.


Pemerintah cenderung masih menerapkan penanganan aksi

teror yang berpola seperti “unit pemadam kebakaran” dimana

terjadi peristiwa teror baru melakukan tindakan, dan tidak

menerapkan kebijakan yang preventif untuk mencegah pelaku

teror sebelum melakukan teror. Pemerintah masih bersifat

reaktif dalam menangani aksi teror dan tidak menjalankan

kebijakan yang pro aktif dan responsif sehingga selalu

kecolongan dalam mengatasi aksi teror.

Perilaku pejabat publik yang masih diwarnai dengan

perilaku KKN, konflik antar elit politik, konflik antar partai

politik, konflik dalam memperebutkan kekuasaan, dan

tiadanya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat telah

mempercepat tumbuh dan berkembangnya aksi teror di

Indonesia sehingga sulit untuk menanganinya secara tuntas

sampai ke akar-akarnya. Kekecewaan masyarakat merupakan

bom waktu dan seperti rumput kering yang sewaktu-waktu

dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku teror

untuk melakukan upaya provokasi yang dapat membahaya-

kan keutuhan NKRI.

Belum disahkannya UU Keamanan Nasional yang

mengatur porsi kewenangan setiap institusi pertahanan dan

keamanan dalam menangani aksi teror. Sampai dengan saat

ini, masih terjadi tumpang tindih dalam penanganan aksi teror

sehingga berdampak tidak adanya kerjasama antar pihak

terkait dalam menangani aksi teror. Padahal, UU Keamanan

Nasional sangat mendesak untuk disahkan sehingga dapat

dijadikan payung hukum induk dalam menangani setiap


ancaman yang akan mengancam keutuhan NKRI, termasuk

aksi terorisme.

Masih adanya persepsi negatif sebagian kecil masya-

rakat yang menyatakan bahwa pemberian porsi yang besar

bagi satuan khusus anti teror TNI akan dapat mendorong

pelanggaran HAM. Kondisi yang demikian tentunya dapat

menjadikan hambatan bagi TNI untuk berperan serta aktif

dalam menangani aksi teror. Sebagian masyarakat belum tahu

dan belum paham bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan

teror merupakan amanat UU TNI sehingga perlu ada

kecurigaan terhadap TNI dalam menangani aksi teror.

Kondisi masyarakat yang masih tradisional pola pikir

dan pola tindaknya sehingga menyulitkan bagi semua pihak

untuk menangani aksi teror secara komprehensif. Kondisi

masyarakat yang masih belum modern, belum matang, dan

belum mandiri membuat provokasi teror dapat dengan

mudah masuk di tengah masyarakat sehingga menyulitkan

penanganan terhadap aksi teror. Sentuhan agama merupakan

alat yang cukup jitu dan manjur dalam mempengaruhi

masyarakat untuk melakukan tindakan teror.


BAB 6

POLRI DAN TERORISME

A. Polri, Densus 88 AT dan Terorisme

Sejak peristiwa WTC dan Pentagon, 11 September 2001

silam, terorisme sebagai salah satu kejahatan transnasional

telah menjadi isu global yang mempengaruhi kehidupan antar

negara di dunia, termasuk Indonesia. Maraknya aksi terorisme

yang terjadi di wilayah Indonesia belakangan ini sangat

mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai

negara yang terbuka terhadap perkembangan lingkungan

strategis, Indonesia sangat terpengaruh oleh isu terorisme

global. Keamanan dalam negeri Indonesia sangat terancam

oleh aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah

Indonesia.

Indonesia sangat rawan terjadinya aksi terorisme

sehingga harus ditanggulangi sedini mungkin. Sejarah

terorisme di Indonesia diawali dari adanya DI/TII

Kartosuwiryo yang kemudian terjadi berbagai pemberontakan

dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasila menjadi

dasar agama Islam. Tindak pidana terorisme saat ini

mengalami perubahan modus operandi dari alat bom menjadi


senjata api, bom buku, dan dari sasaran asing menjadi sasaran

domestik, dimana Polri dianggap sebagai musuh yang harus

dibunuh. Aksi terorisme perlu dicegah melalui kebijakan

deradikalisasi terhadap keyakinan agama yang terlalu radikal,

militan, fundamentalisme sehingga rentan di cuci otak.

Serangkaian peristiwa peledakan Bom yang dilakukan

oleh para teroris diduga dilakukan oleh jaringan teroris

internasional yang memiliki sel-sel di wilayah Indonesia

dimana Jamaah Islamiyah (JI) terindikasi kuat sebagai aktor di

balik semua aksi teroris tersebut. Karakteristik masyarakat

Indonesia dianggap cocok untuk dimanfaatkan sebagai alat

bagi para teroris untuk melakukan indoktrinasi atas nama

“agama” tertentu, yang sebenarnya justru jauh menyimpang

dari agama manapun di dunia ini.

Para gembong teroris memanfaatkan keramahan dan

tenggang rasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk

menciptakan sel-sel teroris sekaligus sebagai tempat

persembunyian/ basis dari kejaran aparat kepolisian. Sebagai

aparat keamanan, Polri berkewajiban untuk menangani aksi

terorisme yang membahayakan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Peran serta masyarakat sangat penting dalam

menghadapi aksi terorisme.

Berbagai aksi terorisme yang marak di Indonesia

disinyalir dilakukan oleh kelompok Jama’ah Islamiyah (JI)

dengan tokohnya Dr. Azahari dan Noordin M. Top, yang

merupakan sel dari organisasi teroris internasional, Al Qaeda.

Keduanya tokoh teroris ini diidentifikasi berasal dari Malaysia

yang beroperasi di wilayah Indonesia karena kuatnya tekanan


pemerintah Malaysia terhadap aksi terorisme. Kelompok ini

diduga telah melakukan perekrutan anggota dan kaderisasi

organisasi dan “brain washing” anggota di seluruh wilayah

Indonesia agar tercipta semangat radikalisme dan

fundamentalisme sempit.

Wilayah Indonesia dianggap cocok untuk dimanfaatkan

sebagai alat bagi para teroris untuk melakukan indoktrinasi

atas nama “agama” tertentu, yang sebenarnya justru jauh

menyimpang dari agama manapun di dunia ini. Para

gembong teroris memanfaatkan keramahan dan tenggang rasa

yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk menciptakan

sel-sel teroris sekaligus sebagai tempat persembunyian/ basis

dari kejaran aparat keamanan.

Meskipun gembong teroris Dr. Azahari, Noordin M Top,

Dulmatin, dan para pentolan JI lainnya telah ditembak mati

dan sebagian tokoh sel-sel jaringan teroris telah ditangkap,

namun diduga telah muncul jaringan-jaringan teroris baru

yang sedang melakukan konsolidasi diri. Terbongkarnya

tempat latihan/ kamp pelatihan teror di Aceh beberapa bulan

yang lalu menguatkan dugaan bahwa para sindikat terorisme

masih hidup dan sedang memanfaatkan kelengahan masya-

rakat dan aparat kepolisian untuk kemudian melakukan aksi

terorisnya.

Operasi perburuan teroris yang dilakukan oleh

Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88/AT) Polri

diberbagai wilayah sebenarnya telah mempersempit ruang

gerak para teroris. Tertangkapnya para teroris di

Temanggung, Aceh, Jakarta, Purwakarta, Solo, Sukoharjo, dan


Klaten beberapa waktu lalu telah menunjukkan bahwa Polri

benar-benar serius dalam memberantas aksi terorisme yang

membahayakan kamtibmas dan kamdagri. Mengingat aksi

terorisme merupakan aksi politis dan bukan hanya aksi

kriminalitas, karena digerakkan oleh ideologi, maka langkah

penanganannya memerlukan strategi dan taktik yang jitu.

Kerjasama antar berbagai instansi lintas sektoral sangat

penting dilakukan untuk melakukan langkah pencegahan

melalui program deradikalisasi di tengah masyarakat.

Sebagai aparat kamtibmas, Polri mempunyai tugas dan

wewenang untuk menanggulangi aksi terorisme sebagaimana

tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan UU

No. 15 Tahun 2003 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Terorisme. Aksi terorisme yang merupakan pelanggaran

hukum dan tergolong tindak pidana harus ditanggulangi oleh

aparat Polri. Polri perlu membuat langkah-langkah

penanganan dan memberikan prioritas pada penanggulangan

tindak pidana terorisme mengingat dampak yang ditimbul-

kannya sangat besar bagi stabilitas politik, keamanan dan

pembangunan ekonomi nasional.

Polri perlu melakukan berbagai operasi penanganan

tindak pidana terorisme yang melibatkan semua satuan

kewilayahan dan satuan fungsional Polri di seluruh Indonesia.

Satuan Densus 88/AT Polri harus mendesain alat deteksi dini

dan alat peringatan dini bagi proses pencegahan aksi

terorisme. Penanganan aksi terorisme yang saat ini dilakukan

oleh Densus 88/AT Polri sudah berhasil dengan baik karena

didukung dengan suplai data informasi dari bagian/ unit


analis yang dimotori oleh para personil Polri yang kompeten

di bidang teknologi informasi komunikasi. Bagian Analis di

lingkungan Densus 88/AT Polri menempati posisi strategis

dalam memberikan informasi, data, masukan, dan keterangan

bagi unit/ bagian penindak dalam menangani tindak pidana

terorisme. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi

kemampuan analisis Densus 88/AT Polri dalam mendeteksi

jaringan terorisme di Indonesia.

Modus operandi terorisme yang sangat sulit untuk

dilacak mendorong satuan Densus 88 AT untuk meningkatkan

kemampuan analisis dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi sehingga berbagai jaringan,

komunitas dan sel-sel terorisme dapat dilacak dan dideteksi

secara dini untuk kemudian dilakukan penindakan.

Pengetahuan dan penguasaan terhadap berbagai perangkat

teknologi, aplikasi chart analisis, dan jaringan para pelaku

terorisme harus dimiliki oleh personil Densus 88 AT sehingga

segala informasi, data, dan fakta tentang keterkaitan pelaku

terror dengan pelaku lainnya serta siapa teroris yang paling

berpengaruh, siapa pemimpinnya, siapa kurirnya, siapa

agennya, dan siapa pendukung dananya akan dapat dideteksi

melalui komunikasi antar mereka pada saat mereka

melakukan sambungan telephone, komunikasi via

handphone, email, chatting, yahoo messenger, dan lain-lain.

Para pelaku terror yang sangat canggih modus

operandinya, khususnya dalam melakukan komunikasi antar

komunitasnya tentunya mendorong Densus 88 AT untuk

menguasai pengetahuan tentang analisa jaringan terorisme


yang diperoleh dari proses hubungan antar komunitas mereka

dan jaringannya sehingga para pelaku terror dapat dideteksi

dimana keberadaannya, apa perannya, bagaimana modus

operandinya, dan apa program dan kegiatan terror mereka

selanjutnya. Informasi, data, dan fakta yang dihasilkan dari

bagian analisis Densus 88 AT sangat penting diperlukan bagi

bagian penindakan Densus 88 AT sehingga menjadi bekal

utama bagi unit penindakan Densus 88 AT untuk melakukan

penyergapan, penangkapan, dan penindakan lainnya.

Kemampuan analisis Densus 88 AT selama ini

sebenarnya sudah cukup bagus terbukti dari terungkapnya

dan tertangkapnya berbagai jaringan dan pelaku terorisme

serta mengungkap berbagai rencana pengeboman yang

dirancang oleh para teroris sehingga dapat mencegah

terjadinya aksi terorisme. Keberhasilan ini sebenarnya tidak

terlepas dari kemampuan bagian/ unit analisis Densus 88 AT

yang dengan giat dan gigih melakukan verifikasi data, analisa

jaringan, dan membuat skema analisis jaringan sehingga

dapat terpetakan dimana pelaku teror berada, dimana

alamatnya, dan bagaimana kegiatannya selama ini. Hal ini

tentunya sangat membantu bagian/ unit penindakan Densus

88 AT dalam melakukan penangkapan. Dengan demikian,

bagian analisis merupakan penyuplai informasi dan

merancang pemetaan jaringan terorisme untuk kemudian

dijadikan pegangan bagi unit/ bagian penindakan untuk

melakukan penyergapan.

Tim analisa Densus 88 AT harus memiliki kemampuan

dalam membaca sms content, membuka CDR, membuka voice,


dan melakukan tracing IMEI yang ada dalam setiap hand

phone. Oleh karena itu, perlu optimalisasi kemampuan

analisis Densus 88 AT sehingga akan dapat mendeteksi

jaringan terorisme yang terjadi di tengah masyarakat, yang

pada akhirnya akan menghasilkan outcome berupa

terwujudnya harkamtibmas yang kondusif.

B. Intelijen Polri dan Terorisme

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global,

regional, nasional, dan lokal yang semakin dinamis

memerlukan kemampuan prediksi dan antisipasi yang

dilakukan oleh Polri sehingga setiap efek, dampak, dan

implikasi negatif dapat terdeteksi secara dini. Maraknya

kejahatan di tengah masyarakat yang mengganggu situasi dan

kondisi Kamtibmas, mulai dari kejahatan konvensional,

kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara,

dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, memerlukan

kemampuan satuan Polri yang terdidik, terlatih dan

berpengalaman. Peningkatan kemampuan satuan fungsional

Polri sangat mendesak untuk dilakukan sehingga akan

mampu mengantisipasi berbagai bentuk, jenis, dan modus

operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Satuan Polres senantiasa melaksanakan tugas pokok

Polri, khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas), dengan memberdayakan fungsi

teknis Intelkam yang diperankan oleh satuan Intelkam.

Perkembangan kamtibmas yang dinamis bila dilihat dari

aspek astagatra (tri gatra dan panca gatra) mendorong


pimpinan Polres untuk melakukan pemberdayaan fungsi

satuan Intelkam dalam memetakan wilayah berdasarkan

potensi kerawanan, jenis kerawanan, wilayah kerawanan, dan

antisipasi kerawanan.

Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres

yang berada di bawah Kapolres. Satuan Intelkam bertugas

menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang

keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan

dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang

asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik

masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan

(SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang

membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan

atas pelaksanaannya. Satuan intelkam dipimpin oleh Kepala

Satuan Intelkam, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung

jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari di bawah kendali Waka Polres. Satuan Intelkam terdiri

dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah

unit.

Visi satintelkam adalah terwujudnya postur Intelijen

Keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam

memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum, dengan

melaksanakan early warning dan early detection terhadap

ancaman dan gangguan keamanan guna mewujudkan

kewaspadaan dan stabilitas keamanan. Sedangkan misinya

adalah: (1) Mendeteksi potensi gangguan keamanan secara

dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri; (2)

Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung


terselenggaranya kegiatan pemerintah dan kehidupan

masyarakat; (3) Mewujudkan Intelijen Keamanan sebagai

pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta

bermanfaat dalam rangka mengamankan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (4) Membangun

kekuatan Intelijen Keamanan dengan infra strukturnya dalam

satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai

tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi

Intelijen; (5) Membangun dan mengembangkan kerjasama

dengan badan-badan Intelijen Instansi terkait dalam rangka

mewujudkan pemeliharaan keamanan.

Tugas pokok Satintelkam adalah: (1) Sebagai Mata dan

Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan

deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan

perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial

dalam masyarakat; (2) Mengidentifikasi ancaman, gangguan,

atau hambatan terhadap Kamtibmas; (3) Melaksanakan

pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam

masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan

yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan

kontra intelijen; (4) Menciptakan kondisi tertentu yang

menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas

Polri.

Sedangkan fungsi satuan intelkam adalah pengamanan

dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan

fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan

kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan

kekuatan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam


memiliki unit kerja sebagai berikut: Unit Bidang Sosial

Ekonomi, unit Bidang Sosial Budaya, Unit Bidang Keamanan,

Unit Bidang Politik, Unit Jihandak (Perijinan Senjata dan

Bahan Peledak), Unit Undercover, dan Unit POA

(Pengawasan Orang asing).

Namun demikian, dalam kenyataannya, pelaksanaan

petugas intelijen masih belum optimal dalam mencegah

tindak pidana terorisme. Aksi kejahatan terorisme yang marak

belakangan ini belum sepenuhnya dideteksi secara dini oleh

satuan intelkam, sehingga setiap gerakan, aksi, dan maneuver

para teroris ketika berada di tengah masyarakat kurang

optimal dicegah. Para teroris yang bersembunyi di tengah

masyarakat, melakukan aksi indoktrinasi ajarannya, dan

merekrut masyarakat untuk dijadikan anggotanya tidak

semuanya terdeteksi oleh satuan intelkam sehingga

memerlukan upaya optimalisasi pelaksanaan petugas intelijen

dalam mencegah aksi terorisme.

Dalam kaitan dengan sistem deteksi dini (early detection

system) dan sistem peringatan dini (early warning system)

terhadap aksi terorisme, Satuan Intelkam (Satintelkam)

sebagai salah satu satuan terdepan di tubuh Polri, merupakan

ujung tombak dalam menciptakan rasa aman masyarakat.

Satuan intelkam yang tersebar di tengah masyarakat harus

bekerja keras dalam mendeteksi, mengendus dan

mengumpulkan informasi intelijen terkait tindak kejahatan

terorisme sebelum operasi/ razia dilakukan. Satuan Intelkam

sangat menentukan efektifitas berbagai operasi yang digelar


oleh Polri, melalui peran penyelidikan, pengamanan, dan

penggalangan terhadap ruang gerak aksi terorisme.

Satuan Intelkam di tingkat KOD/ Polres yang

merupakan satuan strategis dan menempati posisi penting

dalam suatu operasi Kamtibmas perlu untuk diberdayakan

dan ditingkatkan sehingga akan mampu memerankan

fungsinya sebagai alat deteksi ini dan alat peringatan dini

dalam melacak, mengendus, dan merekam suatu potensi

tindak kejahatan. Sebagai mata dan telinga Polri, satuan

intelkam di tingkat Polres harus mampu masuk ke dalam

seluruh sendi, bidang, dan aktifitas kehidupan masyarakat

sehingga akan dapat mengumpulkan bahan dan keterangan

(pulbaket), mengolah fakta, dan menganalisis data untuk

kemudian disajikan dalam berbagai produk intelijen.

Berdasarkan Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/10/VI/1980

Tentang Penggunaan Intelijen Kepolisian, disebutkan bahwa

intelijen adalah pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan

dengan menggunakan metode-metode tertentu yang secara

terorganisir untuk mendapatkan pengetahuan tentang

masalah-masalah yang sudah, sedang, dan akan dihadapi,

kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk

pengambilan keputusan/ tindakan atau perumusan

kebijaksanaan. Fungsi intelijen adalah melakukan

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di tengah

masyarakat. Dengan demikian, intelijen adalah segala upaya

dan kegiatan dalam mempelajari masa lalu kemudian

mengelola berbagai permasalahan masa kini dan

mengantisipasi masa depan. Fungsi Intelkam Polri diperankan


secara berjenjang oleh Baintelkam di tingkat Mabes Polri,

DirIntelkam di tingkat Polda, dan Kasat Intelkam di tingkat

Polres.


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adian Husaini, Jihad Osama versus Amerika, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001),

Bambang Cipto, “Mempersoalkan Urgensi Penerapan dan

Kandungan Pelanggaran HAM dalam RUU

pemberantasan Terorisme”, Makalah disampaikan

dalam seminar ”RUU Pemberantasan Terorisme”,

yang diselenggarakan LBH Yogyakarta – PKBH

UMY, 11 Maret 2002.

Carol C. Gould, Rethinking Democracy: freedom and Social

Cooperation in Politics, Economy, and Society, (New

York: Cambridge University Press, 1988)

Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia

Baru: Menggugat Dominasi Global Barat, (Bandung:

Mizan, 1995).

Charles Beitz, Political Theory and International Relations,

(Princeton: Princeton University Press, 1979)

Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung:

Mizan, 1993)

Edy Prasetyono, Hak Asasi Manusia dalam Hubungan

Internasional, (Jakarta: CSIS, Maret 1992)


Encyclopedia Americana, (USA: Glorier Incorporated, 1993)

Grant Wardlaw, Political Terrorism: Theory, Tactic, and

Counter-Measures, (Cambridge: Cambridge

University Press, 1982)

Harwanto Dahlan, Al Qur’an dan Hubungan Internasional,

(Yogyakarta: Fisipol UMY, 1996)

Morton H. Halperin dan Jeane M. Woods, “Ending the Cold

War at Home”, dalam Foreign Policy, No. 81 (Winter

1980-1991)

Michael Walzer, Just and Unjust Wars, (New York: basic

Books, 1977).

Mirriam Budiadrjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Noam Chomsky, Maling Teriak maling: Amerika Sang

Teroris?, cetakan II, (Bandung: Mizan, 2001).

S.L. Roy Diplomasi, terjemahan Harwanto & Mirsawati,

(Jakarta: Rajawali Press, 1993)

Sidik Jatmika, AS Penghambat Demokrasi, (Yogyakarta:

Tarawang Press, 2000)

Tim Redaksi Hot Copy, Osama Bin Laden: Teroris atau

Mujahid?, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan,

ekonomi Politik Internasional dan tatanan Dunia,

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)

ZA. Maulani, Perang Afghanistan: Perang Menegakkan

Hegemoni Amerika di Asia Tenggara, (Jakarta:

Dalancang Seta, 2002)


Surat Kabar:

Agus Subagyo, “Global Antiterorrism Governance”, Radar

jogja (Group Jawa Pos), 27 Februari 2002

Agus Subagyo, Amerika Serikat dan Ideologi Politik Realis,

Radar jogja (Group Jawa Pos), 24 Oktober 2001

Agus subagyo, Dari Intervensi Mumaniter Menuju Intervensi

Antiterorisme, Pikiran Rakyat, 6 Januari 2002

Agus Subagyo, Doktrin Bush, Terorisme, dan Anarkisme

Internasional, Pikiran Rakyat, 12 Desember 2001.

Agus Subagyo, Terorisme dalam Hubungan Internasional,

Pikiran Rakyat, 16 Desember 2002.

Agus Subagyo, Ham versus Terorisme, Bernas, 9 Desember

2001

Agus Subagyo, Menyoal RUU Antiterorisme, Bernas, 9 Maret

2002

Agus Subagyo, Modernitas, Humanisme dan Krisis

Kemanusiaan, Kompas, 18 Januari 2001

Agus Subagyo, Teroris, Aktor Global Abad XXI, Kompas, 16

November 2001

Ali Alatas, Tatanan Politik Dunia Abad XXI”, dalam Kompas,

28 Juni 2000

Mari Elka Pangestu, “Tatanan Ekonomi Dunia Abad Ke-21

dan Implikasinya bagi Indonesia”, Kompas, 28 Juni

2000

Rene L. Pattiradjawane, Terorisme global: Berdampak Kritis

bagi Kerjasama Kawasan, Kompas, 24 Februari 2002

Rien Kuntari, Indonesia dan Terorisme: Upaya Indonesia,

Kompas, 17 Februari 2002


TENTANG PENULIS

Agus Subagyo, lahir di Sukoharjo, 18 April

1978. Memperoleh gelar Sarjana (S.IP)

dalam Ilmu Hubungan Internasional di

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

tahun 2000. Gelar Magister (M.Si.)

diperoleh dari Program Studi Ilmu Politik,

Program Pascasarjana Universitas Gadjah

Mada tahun 2002. Gelar Doktor Ilmu Politik (Dr) diperoleh

dari FISIPOL UGM tahun 2013.

Semasa mahasiswa aktif dalam Study Club, seperti GEMAK

Study Club dan FELSIS Study Club. Di samping itu, pernah

menjadi Redaktur Pelaksana pada Buletin MERCUSUAR dan

TEROPONG yang mengkaji masalah–masalah Politik

Internasional. Tercatat sebagai Tentor Sejarah dan Geografi

pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (LPPSDM) “Milenium” Yogyakarta tahun 2000-2001.

Pernah pula aktif pada Kelompok Kerja Pemberdayaan

Agrotani (KKPA) Pokja Segoro Gunung (2001).

Pengalaman penelitian yang dilalui penulis adalah Asisten

Peneliti di Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP)

UMY (2000-2001), staf peneliti pada Center for Democracy and

Conflict Management Studies (CDCMS) Yogyakarta (2000-

2002), dan Wakil Direktur Pusat Studi Demokrasi dan

Masyarakat Sipil (PS-DMS) Yogyakarta (2001-2003), staf


peneliti pada Pusat Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu

Pemerintahan, UNJANI (2002– 2007), Ketua Pusat Kajian

Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (PK3) FISIP UNJANI

(2006 – 2010).

Pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi, antara

lain, mengajar di FISIP Universitas Langlang Buana (2007–

2009), Dosen Non Organik di Sesko TNI (2004–2007), Dosen

Non Organik di Pusdikintel Polri (2008 – 2010), Dosen Non

Organik di Seskoad (2003–2014), mengajar di Unhan Jakarta

dan Pascasarjana FISIP Unswagati Cirebon. Pengalaman

jabatan struktural yang pernah diemban adalah Ketua Jurusan

Hubungan Internasional FISIP UNJANI (2010-2011), Wakil

Dekan I FISIP UNJANI (2011-2013), dan Dekan FISIP UNJANI

(2012-2014). Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap pada

Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal

Achmad Yani (UNJANI).

Buku yang pernah ditulis adalah Restrukturisasi Ekonomi dan

Birokrasi: Kebijakan atas Krisis dalam Tinjauan Sistem Moneter

Internasional, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003;

Kontributor dalam buku: Bangsa Indonesia Terjebak Perang

Modern, Penerbit Seskoad, Bandung, 2004; Pancasila untuk

Mahasiswa Kedokteran, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014; Bela

Negara: Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi, Penerbit Graha

Ilmu, Yogyakarta, 2015. Pernah menulis artikel yang dimuat di

harian Kompas, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Bernas

dan Radar Jogja. Penulis bisa dihubungi via email:

[email protected] dan [email protected]



teroris(me): aktor & isu global abad...

Documents