tck neraca 2014 ok.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan

kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Neraca Penatagunaan Tanah meliputi neraca

perubahan penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW,

dan prioritas ketersediaan tanah. Penyusunan Neraca merupakan amanat Peraturan

Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 23 ayat (3) dan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 ayat (2).

Sejalan dengan tupoksi Badan Pertanahan Nasional RI yaitu melaksanakan

pengelolaan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh wilayah tanah

air, penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah dilaksanakan secara nasional, regional

(provinsi, kabupaten/kota) serta sektoral (neraca sawah, perkebunan, perumahan, industri

dan sektor lainnya). Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota telah

dilaksanakan disejumlah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan

tingkat kedalaman yang bervariasi dan dikerjakan dengan menggunakan teknis dan

substansi materi yang telah distandarkan.

Atas dasar itu, dipandang perlu adanya suatu panduan dalam Penyusunan Neraca

Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota dalam bentuk Tata Cara Kerja (TCK), agar

diperoleh standarisasi hasil yang baik dan dapat dimanfaatkan bagi stakeholder yang

membutuhkannya. Untuk itu, TCK ini akan dievaluasi dan disempurnakan dari waktu ke

waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

1.2. Tujuan

Penyusunan Tata Cara Kerja (TCK) Neraca Penatagunaan Tanah

Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam penyusunan

Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota meliputi metodologi,

klasifikasi, penyajian dan sistematika penulisan laporan neraca penatagunaan tanah.

BAB II

METODOLOGI

1

Pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota

meliputi Persiapan, Inventarisasi Data, Up dating data/Pengolahan Data, Analisa

Penatagunaan Tanah, Kontrol Kualitas, Konsultasi/Koordinasi dan Pelaporan.

2.1 Persiapan

2.1.1 Penetapan Lokasi Kegiatan

Penetapan lokasi dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi berdasarkan usulan dari Kepala Bidang Pengaturan

dan Penataan Pertanahan/Kepala Seksi Penatagunaan Tanah. Dalam penetapan lokasi

penyusunan neraca penatagunaan tanah, perlu diperhatikan bahwa penyusunan Neraca

Penatagunaan Tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu (1) Penyusunan baru (pertama

kali) dan (2) revisi.

a) Penetapan Lokasi Penyusunan neraca penatagunaan tanah baru (pertama kali).

Dalam penetapan lokasi penyusunan neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota

baru, yang perlu diperhatikan adalah :

1. Kabupaten/Kota yang belum pernah dilakukan penyusunan neraca

penatagunaan tanah

2. Memiliki data dan peta Penggunaan Tanah dalam 2 (dua) kurun waktu yang

berbeda antara 3 sampai 5 tahun.

3. Memiliki data dan peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah

4. Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, apabila belum ada

RTRW Kab/Kota menggunakan RTRW provinsi

5. Terhadap wilayah (kab./kota) hasil pemekaran, penyusunan neraca

penatagunaan tanah bisa dilakukan apabila telah memiliki RTRW yang sudah

ditetapkan melaluii Perda. Apabila Perda RTRW yang bersangkutan belum

diterbitkan dapat mengacu pada RTRW Kabupaten induk.

b) Penetapan lokasi kegiatan untuk neraca penatagunaan tanah revisi.

Revisi neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dapat dilaksanakan dalam kurun

waktu antara 3 sampai 5 tahun. Kondisi ideal untuk dapat dilakukan revisi neraca

penatagunaan tanah adalah 3 tahun untuk kota dan 5 tahun untuk kabupaten. Namun

demikian apabila dalam suatu wilayah kabupaten/kota terdapat kegiatan-kegiatan

yang bersifat masif/terdapat pemekaran wilayah, penyusunan neraca penatagunaan

tanah revisi dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut.

.

2.1.2 Penyiapan data dan informasi

2

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan data dan informasi antara lain :

1. Jenis data dan informasi:

Data dan informasi yang disiapkan dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah

adalah :

a) Peta Penggunaan Tanah, dapat diperoleh dari Bidang Survey, Pengukuran dan

Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan/atau Seksi Survey,

Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang

bersangkutan. Apabila data dimaksud belum tersedia, dilakukan kegiatan

pengumpulan data di lapang dengan bantuan citra.

b) Peta Administrasi.

c) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Pemerintah Daerah, dengan

ketentuan sebagai berikut

i. RTRW yang dapat digunakan adalah RTRW Kabupaten/Kota yang berlaku

(telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah).

ii. Apabila RTRW sedang direvisi, dapat digunakan RTRW lama yang masih

berlaku.

iii. Apabila RTRW sebagaimana dimaksud pada butir i) dan ii) tidak tersedia,

dapat digunakan RTRW Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

d) Data dan Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah.

e) Data dan/atau Arahan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah atau

Rencana Tata Ruang Pertanian dari Kementerian Pertanian RI (diperlukan untuk

analisa kesesuaian komoditas).

f) Data pendukung lainnya, antara lain data kependudukan dan sosial ekonomi dari

Kantor Statistik dan/atau Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Skala input peta:

a) 1 : 25.000 untuk kabupaten di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

b) 1: 50.000 untuk kabupaten di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,dan Maluku.

c) 1 : 100.000 untuk kabupaten di Pulau Papua.

d) 1 : 10.000 untuk kota.

3. Peta dasar yang digunakan adalah peta Rupa Bumi Indonesia dari

Badan Informasi Geospasial (BIG).

4. Pengorganisasian penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah

3

a) Penyusunan rencana kerja dan penganggaran.

b) Penyiapan bahan dan peralatan.

c) Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Tugas untuk

pekerjaan Updating, Analisa dan Kontrol Kualitas.

d) Pembentukan Tim Penyusunan Buku Neraca Penatagunaan

Tanah (lihat Lampiran 8).

e) Koordinasi dengan unit kerja terkait.

1.2 Inventarisasi Data

Inventarisasi data yang dilakukan, meliputi :

1. Data Penatagunaan Tanah

a) Persiapan Lapang

b) Mengolah citra

c) Membuat peta kerja

d) Mencetak peta kerja

e) Melaksanakan identifikasi lapang

f) Mengkompilasi data lapang dalam peta kerja (administrasi, penggunaan tanah

saat ini, GUPT)

2. Data Penunjang dan Data Sosial Ekonomi

a) Peta Rencana Tata Ruang beserta dokumen RTRW,

b) Rencana tata ruang pertanian, e

c) Penetapan kawasan kehutanan

d) Data sosial ekonomi

2.3 Updating Data/Pengolahan Data

Data dan informasi yang diolah antara lain adalah data dan Peta Penggunaan

Tanah baru dan Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) serta kompilasi data sosial

ekonomi. Klasifikasi penggunaan dan penguasaan tanah sesuai pada lampiran (lampiran 5

s/d 7).

1. Pengolahan Data Tekstual :

Data tekstual yang disajikan antara lain adalah tabel Jumlah kepadatan penduduk

dan matapencaharian penduduk.

Contoh Tabel

Tabel 1. Luas dan Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi (Contoh)

No. Kecamatan/Desa Luas Jumlah Penduduk Kepadatan

4

Penduduk (jiwa/km2)

Ha % Wilayah Jiwa % Wilayah

1.2....

Total

Sumber : Perhitungan luas Peta Administrasi, Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014) dan Kantor Statistik (tahun .....).

Tabel yang lain menyesuaikan.

2. Pengolahan Data Spasial

Data spasial yang disajikan antara lain adalah luas penggunaan tanah (lama dan

baru), luas penguasaan tanah sekala besar, peruntukkan ruang berdasarkan RTRW,

luas lereng,

Contoh Tabel :

5

Tabel 2. Rincian Penggunaan Tanah (Baru) Tahun .......... (Contoh)

No. Kecamatan/Desa

Penggunaan Tanah (ha) Jumlah

Luas (ha)

% Wilayah

1.2.3....

Jumlah Luas (ha)

% Wilayah

Sumber : Perhitungan luas Peta Penggunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

Tabel 3. Penggunaan Tanah (Baru) Tahun ...... (Contoh)

No. Penggunaan Tanah Luas (ha) % Luas Wilayah

1.

2.

3.

...

Total

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

Tabel 4. Rincian Penggunaan Tanah (Lama) Tahun ..... (Contoh)

No. Kecamatan/DesaPenggunaan Tanah (ha) Jumlah

Luas (ha)

% Wilayah

1.2.3....

Jumlah Luas (ha)

% Wilayah

Sumber : Perhitungan luas Peta Penggunaan Tanah Tahun ....., Badan Pertanahan Nasional RI (tahun).

Tabel 5. Penggunaan Tanah (Lama) Tahun ..... (Contoh)

No. Penggunaan Tanah Luas (ha) % Luas Wilayah

6

1.2.3....

TotalSumber : Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014

Tabel 6. Rincian Gambaran Umum Penguasaan Tanah (Contoh)

No. Kecamatan/Desa

Gambaran Umum Penguasaan Tanah Jumlah

Luas (ha)

% Wilayah

1.

2.

3.

...

Jumlah Luas (ha)

% Wilayah

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014)

Tabel 7. Gambaran Umum Penguasaan Tanah (Contoh)

No. Gambaran Umum Penguasaan Tanah Luas (ha) % Luas Wilayah

1.

2.

3.

...

Total

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014)

Tabel 8. Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun .... (Contoh)

No. Kecamatan/ Arahan Fungsi Kawasan dalam RTRW (ha) Jumlah

7

Desa Luas (ha)

% Wilayah

1.2.3....

Jumlah Luas (ha)

% Wilayah

Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ........ Tahun .... (Perda No. ... Tahun ....)

Tabel 9. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun .... (Contoh)

No. Arahan Fungsi Kawasan dalam RTRW Luas (ha) % Luas Wilayah

1.

2.

3.

...

Total

Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ........ Tahun .... (Perda No. ... Tahun ....)

2.4 Analisa Penatagunaan Tanah

Analisa penatagunaan tanah terdiri dari analisa perubahan penggunaan tanah,

analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang, analisa ketersediaan

tanah dan analisa ketersediaan tanah untuk komoditas tertentu.

2.4.1 Analisa Perubahan Penggunaan Tanah.

Analisa perubahan penggunaan tanah dilakukan untuk mengetahui laju perubahan

penggunaan tanah dalam kurun waktu kurang lebih 3 s/d 5 tahun. Laju perubahan

penggunaan tanah tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah selanjutnya.

Analisa perubahan penggunaan tanah terdiri dari :

a. Perubahan penggunaan tanah

Melalui Analisa Perubahan Penggunaan Tanah, dapat diketahui luas dan lokasi

perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu. Langkah-langkah analisa

adalah sebagai berikut:

8

a) Melakukan overlay (tumpang-susun) Peta Penggunaan Tanah Baru dan Peta

Penggunaan Tanah Lama.

Gambar 1. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

b) Menginventarisasi luas, jenis, dan letak perubahan penggunaan tanah pada kurun

waktu tertentu; untuk menyederhanakan penyajian data, dilakukan reklasifikasi

jenis penggunaan tanah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10, Tabel 11 dan

Tabel 12.

Tabel 10. Rincian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun .... – ........... (Contoh)

No. Kecamatan Penggunaan Tanah Tahun ....

Penggunaan Tanah Tahun …. Luas (ha)

1.

2.

Sumber: Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

Tabel 11. Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Tanah Tahun... – ....... (Contoh)

No. Penggunaan Tanah

Luas (ha) Perubahan Penggunaan Tanah

Tahun ..... Tahun .... Luas (ha)

% Perubahan

Rata-rata/tahun (ha)

1.

2.

3.

9

...Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

Tabel 12. Perkembangan Penggunaan Tanah Tahun ..... s/d .... (Contoh)

No. Kelompok Penggunaan Tanah

Perubahan Penggunaan Tanah Tahun ..... s/d 2014

Luas .....(ha)

Luas 2014 (ha)

Perubahan Luas (ha)

% Perubahan

Rata-rata/

Tahun (ha)

1. Budidaya Pertaniana. Sawahb. Perkebunanc. Perikanand. Budidaya pertanian

lainnya2. Budidaya Non-Pertanian

a. Perumahanb. Industric. Pertambangand. Jasa e. Budidaya non-

pertanian lainnya3. Non-Budidaya

a. Hutanb. Tanah terbukac. Padang rumputd. Non Budidaya lainnya

4. Sungai dan perairan lainnyaSumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

b. Perubahan penggunaan tanah pada fungsi kawasan.

Perubahan penggunaan tanah tidak selamanya berlangsung sesuai dengan arahan

tata ruang. Melalui Analisa Perubahan Penggunaan Tanah pada Fungsi Kawasan,

dapat dilihat besarnya penyusutan dan/atau penambahan luas penggunaan tanah

pada fungsi kawasan tertentu, yang selanjutnya dapat dikaji kesesuaiannya dengan

tata ruang.

Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

a) Melakukan overlay (tumpang-susun) Peta Perubahan Penggunaan Tanah

dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah.

10

Gambar 2. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah pada Fungsi Kawasan

b) Menginventarisasi luas, jenis, dan letak perubahan penggunaan tanah pada kurun

waktu tertentu dalam fungsi kawasan pada RTRW dalam Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 13. Rincian Perubahan Penggunaan Tanah dalam Fungsi Kawasan

Tahun .... – Tahun .... (Contoh)

No. KecamatanPenggunaan

Tanah Tahun ....

Penggunaan Tanah Tahun

2014

Luas Perubahan

(ha)

Arahan Fungsi

Kawasan dalam RTRW

Kesesuaian Perubahan

Penggunaan Tanah

1.

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

11

Tabel 14. Perubahan Penggunaan Tanah dalam Fungsi Kawasan (Contoh)

No. Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Luas (ha) %

Arahan Fungsi Kawasan dalam

RTRW

Luas (ha) %

1. Sesuai

2. Tidak Sesuai

Sumber: BPN-RI (2014) dan RTRW Kabupaten/Kota .... Tahun .... (Perda No. ... Tahun ....).

2.4.2 Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang

Analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW dilakukan untuk

mengetahui efektivitas pemanfaatan nruang/ implementasi RTRW yang telah dilaksanakan

oleh masyarakat dan pemerintah. Semakin besar penggunaan tanah yang sesuai dengan

RTRW maka semakin baik pula pelaksanaan RTRW dalam wilayah kabupaten/kota.

Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyusun Matriks Kesesuaian penggunaan

tanah terhadap arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

dengan klasifikasi sebagai berikut:

Sesuai; apabila penggunaan tanah yang ada telah sesuai dengan arahan

fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW. Sebagai contoh, penggunaan

tanah sawah pada fungsi kawasan pertanian lahan basah.

Tidak Sesuai; apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan arahan

fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW. Sebagai contoh, industri pada

fungsi kawasan pertanian lahan basah.

Penentuan tingkat kesesuaian sebagaimana tersebut di atas, mengacu pada peta

RTRW maupun jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk setiap fungsi kawasan dalam

dokumen RTRW. Contoh Matriks Kesesuaian dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Melaksanakan overlay (tumpang-susun) Peta

Penggunaan Tanah (baru) terhadap Peta RTRW dengan menggunakan Matriks

Kesesuaian sebagai acuan.

12

Gambar 3. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW

Tabel 15. Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota .......... (Contoh)

No.Arahan Fungsi Kawasan

dalam RTRW

Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW

Sesuai Tidak Sesuai

Luas (ha) % Kawasan Luas (ha) %

Kawasan

1.2.3....

TotalSumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).

2.4.3 Analisa Ketersediaan Tanah

Analisa ketersediaan tanah terdiri dari 2 (dua) analisa, yaitu analisa prioritas

Ketersediaan Tanah dan Analisa Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas

Tertentu.

Pada prinsipnya analisa ketersediaan tanah mengacu pada penggunaan dan

penguasaan tanah. Tanah-tanah yang belum digunakan secara intensif dan belum

dikuasai dengan hak atas tanah (skala besar) dikategorikan sebagai tanah-tanah yang

tersedia untuk berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang. Sedangkan tanah-tanah yang

telah digunakan secara intensif dan telah dikuasai dengan hak atas tanah (skala besar)

masih dikategorikan tersedia dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi penggunaan

tanah.

a. Prioritas Ketersediaan Tanah

13

Langkah-langkah analisa Prioritas Ketersediaan Tanah adalah sebagai berikut:

a) Melakukan overlay (tumpang-susun) Peta Penggunaan Tanah (baru) dan Peta

Gambaran Umum Penguasaan Tanah. Penggunaan tanah yang belum intensif

(non-budidaya) dan belum ada penguasaan tanah skala besar, dikategorikan

tersedia indikatif (lihat Gambar 4).

Gambar 4. Analisa Ketersediaan Tanah Indikatif

b) Tanah-tanah yang masih tersedia indikatif sebagai hasil analisa pada huruf a di

atas, selanjutnya dilakukan overlay (tumpang-susun) dengan Peta RTRW yang

telah dikelompokkan (reklasifikasi) menjadi kawasan lindung (kawasan

moratorium kehutanan) dan budidaya (lihat Gambar 5). Tanah-tanah tersedia

indikatif yang terletak pada kawasan lindung dikategorikan sebagai tersedia

terbatas untuk fungsi lindung. Sedangkan tanah-tanah tersedia indikatif yang

terletak pada kawasan budidaya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan

sesuai dengan arahan tata ruang.

14

Gambar 5. AnalisaKetersediaan Tanah Indikatif dengan RTRW

c) Mendeskripsikan luas dan letak tanah-tanah yang tersedia untuk kegiatan

budidaya sesuai RTRW serta tanah-tanah yang tersedia terbatas untuk

kegiatan yang berfungsi lindung, dan menyajikannya pada Tabel 16.

d) Terhadap tanah-tanah yang sudah digunakan secara intensif dan/atau telah

ada penguasaan tanah (skala besar), dianalisa berdasarkan kesesuaiannya

dengan RTRW.Yang termasuk penguasaan tanah skala besar antara lain

tanah-tanah yang telah diberikan HGU dan HGB untuk badan hukum.

Apabila penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan tata ruang, dapat

dilakukan berbagai kegiatan untuk optimalisasi penggunaan tanahnya. Apabila

penggunaan tanahnya belum sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan

berbagai kegiatan dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah dengan tata

ruang. Dengan kata lain, tanah-tanah tersebut masih tersedia untuk berbagai

kegiatan dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah.

Analisa ketersediaan tanah terhadap tanah-tanah ini dilakukan melalui overlay

(tumpang-susun) tanah-tanah yang dikategorikan tidak tersedia dengan Peta

Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW (lihat Gambar 6).

15

Gambar 6. Analisa Ketersediaan Tanah Indikatif terhadap

Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW

e) Mendeskripsikan luas dan letaktanah-tanah yang sudah ada penguasaan

tanah (skala besar) dan penggunaan tanah yang sesuai dengan tata ruang dan

yang tidak sesuai dengan tata ruang pada Tabel (lihat Lampiran 3).

f) Untuk menyimpulkan hasil analisa dan menyajikannya secara lebih informatif,

hasil analisa pada butir c dan dapat ditampilkan seperti pada Tabel 16 dan 17.

16

Tabel 16. Prioritas Ketersediaan Tanah per Kecamatan (Contoh)

No. Kecamatan/Desa Klasifikasi Ketersediaan Tanah Luas

(ha) % Wilayah

1. a. Tersedia untuk kegiatan budidaya

b. Tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi lindung

c. Sudah ada penguasaan tanah, namun penggunaan tanah tidak sesuai dengan fungsi kawasan

d. Sudah ada penguasaan tanah, dan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi kawasan

2. a. Tersedia untuk kegiatan budidayab. Tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi

lindungc. Sudah ada penguasaan tanah, namun

penggunaan tanah tidak sesuai dengan fungsi kawasan


... a. Tersedia untuk kegiatan budidayab. Tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi

lindungc. Sudah ada penguasaan tanah, namun

penggunaan tanah tidak sesuai dengan fungsi kawasan


Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).Catatan : Rincian tabel ini dapat dilihat pada Lampiran 3.

17

Tabel 17. Prioritas Ketersediaan Tanah (Contoh)

No. Klasifikasi Ketersediaan Tanah Luas (ha) %

I. Tersedia

1. Tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai tata ruang2. Tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi lindung

II. Telah ada penguasaan dan/atau penggunaan tanah

1. Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah (sudah ada penguasaan tanah, namun penggunaan tanah tidak sesuai dengan RTRW)

2. Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah (sudah ada penguasaan tanah, dan penggunaan tanah sesuai dengan RTRW)

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (tahun 2014).Catatan : Tabel ini merupakan ringkasan dari Tabel 16, disajikan pada batang tubuh

laporan.

g) Menyajikan Peta Prioritas Ketersediaan Tanah.

Metodologi analisa dari langkah-langkah a s/d g selengkapnya dapat dilihat pada

Gambar 7.

Gambar 7. Analisa Prioritas Ketersediaan Tanah

2.4.4 Analisa Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu

18

Analisa Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu merupakan

pengembangan dari analisa sebelumnya.Tanah-tanah yang tersedia dianalisa lebih lanjut

kesesuaiannya untuk pengembangan kegiatan atau komoditas tertentu yang dapat

berkontribusi untuk pengembangan wilayah dan penyesuaian penggunaan tanah dengan

tata ruang.

Langkah-langkah analisanya sebagai berikut:

a. Memilih kegiatan dan/atau komoditas yang sesuai dengan

karakteristik wilayah dan arahan pembangunan setempat, sehingga dapat menunjang

pengembangan wilayah dan memudahkan dalam tataran implementasinya.

b. Menyusun Peta Ketersediaan untuk kegiatan dan/atau

komoditas tertentu berdasarkan Matrik Kesesuaian pada Lampiran 4. Apabila

tersedia, dapat digunakan Peta Pewilayahan Komoditas, Peta Arahan Tata Ruang

Pertanian, atau data kesesuaian tanah untuk komoditas tertentu dari Dinas Pertanian

setempat.

c. Melakukan overlay (tumpang-susun) Peta Prioritas

Ketersediaan Tanah dengan Peta Kesesuaian (lihat Gambar 8).

Gambar 8. Analisa Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau KomoditasTertentu

19

d. Mendeskripsikan luas dan letak tanah-tanah yang dapat

dikembangkan untuk kegiatan atau komoditas tertentu dan menyajikannya pada

Tabel 18.

Tabel 18. Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu (Contoh)

No. Kegiatan/ Komoditas Klasifikasi Persediaan Tanah Luas (ha) %

Wilayah

1. a. Tersedia bersyarat

b. Tersedia sesuai tata ruang

c. Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah

d. Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah

Jumlah2. a. Tersedia bersyarat

b. Tersedia sesuai tata ruangc. Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan

tanahd. Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan

tanahJumlah

... a. Tersedia bersyaratb. Tersedia sesuai tata ruangc. Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan

tanahd. Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan

tanahJumlah

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (2014).

2.5 Kontrol Kualitas

Kegiatan kontrol kualitas dilakukan terhadap peta hasil updating dan hasil analisa.

Peta hasil updating meliputi peta administrasi, Peta penggunaan tanah baru, Peta

gambaran umum penguasaan tanah, Peta rencana tata ruang wilayah. Sedangkan peta

hasil analisis yang dilakukan kontrol kualitas adalah Peta perubahan penggunaan tanah,

Peta kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW, Peta ketersediaan tanah dan Peta

ketersediaan tanah untuk Komoditas tertentu.

20

2.6 Konsultasi / Koordinasi

Konsultas/Koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi data penatagunaan

tanah dengan instansi terkait dan penajaman hasil analisa neraca penatagunaan tanah.

2.7 Pelaporan

Guna memudahkan pemantauan dan supervisi, secara berkala Kanwil BPN agar

melaporkan kemajuan kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah kepada Deputi

Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan dengan tembusan kepada Direktur

Penatagunaan Tanah, baik menyangkut pencapaian fisik maupun administrasi dan

keuangan, serta permasalahan yang dihadapi.

Hasil kegiatan (output) Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah berupa Buku

Laporan, album peta dan data digital dalam bentuk CD.

I. BUKU LAPORAN

Sistematika buku Laporan sesuai dengan lampiran 1. Materi yang perlu

dikembangkan dalam penulisan Buku Laporan adalah

a. BAB I. PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup

dan hasil akhir.

b. BAB II KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH,

menguarikan kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan

tanah.

c. BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH, menguraikan gambaran geografi

wilayah termasuk penggunaan tanah, lereng, penguasaan tanah; gambaran sosial

ekonomi wilayah dan gambaran peruntukan ruang berdasarkan tata ruang wilayah.

d. BAB IV. ANALISA PENATAGUNAAN TANAH, menguraikan perubahan

penggunaan tanah (mengupas kecenderungan/trend perkembangan jenis

penggunaan tanah tertentu seperti sawah, perkebunan, perumahan dan industri),

perubahan penggunaan tanah pada fungsi kawasan, kesesuaian penggunaan tanah

terhadap arahan fungsi kawasan, prioritas ketersediaan tanah.

e. BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, menguraikan kesimpulan hasil

analisa dan rekomendasi penatagunaan tanah dalam rangka mewujudkan

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan

dan rekomendasi pertanahan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan

21

maupun revisi RTRW/RDTR dengan memperhatikan prioritas ketersediaan tanah

serta kenyataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ada.

Buku neraca penatagunaan tanah dilengkapi dengan peta format A3 (lampiran 9)

sebagai berikut :

1. Peta Administrasi

2. Peta Penggunaan Tanah Lama (tahun…)

3. Peta Penggunaan Tanah Baru (tahun…)

4. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah

5. Peta Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

6. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Pada Fungsi Kawasan

7. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

8. Peta Ketersediaan Tanah

9. Peta Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu

II. ALBUM PETA

Album peta dijilid dengan didahului Ringkasan Eksekutif Buku Laporan.

III. DATA DIGITAL

Data digital terdiri dari :

1. File Buku Laporan (MS Word)

2. Data Spatial (.shp)

3. Layout peta A3 (.pdf)

4. Layout peta A0 (.pdf)

Hasil penyusunan neraca penatagunaan tanah diserahkan kepada :

1. Kantor wilayah BPN provinsi (lokasi DIPA) untuk

dicatat sebagai aset.

2. Direktorat Penatagunaan Tanah dalam bentuk

sopftcopy (shp file, MS Word dan layout peta dalam bentuk .pdf)

3. Kantor Pertanahan kabupaten/kota lokasi neraca

PGT

22

BAB III

PENUTUP

Sebagai salah satu kegiatan inti (core-business) Penatagunaan Tanah dan

amanat berbagai peraturan perundang-undangan, penyusunan Neraca Penatagunaan

Tanah perlu dilaksanakan dengan standarisasi sebagaimana digariskan dalam Tata Cara

Kerja (TCK) ini. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya bagian-bagian

dalam TCK ini yang masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya

analisa kesesuaian tanah untuk pengembangan sektor tertentu, selain pengembangan

komoditas yang telah diuraikan.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi hasil kegiatan Neraca, perlu

dilaksanakan sosialisasi hasil penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah kepada seluruh

jajaran Kanwil BPN dan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, seperti

Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Hasil penyusunan neraca

penatagunaan tanah selain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penyusunan dan revisi RTRW, hasil penyusunan Neraca juga dapat menjadi acuan dalam

perencanaan kegiatan pembangunan maupun investasi yang membutuhkan tanah serta

perencanaan pembangunan lainnya, seperti pengembangan komoditas tertentu yang telah

dianalisis dalam kegiatan ini. Dalam konteks integrasi pengaturan dan pengendalian

pertanahan terhadap pelayanan pertanahan, Neraca Penatagunaan Tanah digunakan

dalam rangka Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah, serta Pertimbangan Teknis

Pertanahan dalam rangka penerbitan Izin Lokasi.

23

Lampiran 1. Sistematika Buku Laporan Neraca Penatagunaan Tanah

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Ruang Lingkup

1.4. Hasil Akhir

BAB II. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH

2.1. Kebijakan Penatagunaan Tanah

2.2. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Gambaran Geografi Wilayah

3.2. Gambaran Sosial-Ekonomi Wilayah

3.3. Uraian Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB IV. ANALISA PENATAGUNAAN TANAH

4.1. Kondisi Penggunaan Tanah Wilayah

4.2. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

4.3. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah

4.4. Analisa Prioritas Ketersediaan Tanah

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi Penatagunaan Tanah

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

24

Lampiran 2. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Contoh)

No. Penggunaan Tanah

Arahan Fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Permukiman Industri Jasa Pariwisata Perikanan PertambanganPertanian

Lahan Basah

Pertanian Lahan Kering

Tanaman Tahunan

Kawasan Lindung

Hutan Produksi Cagar Alam

1. Perkampungan/perumahan S T T S T T T T T T T T

2. Industri T S T T T T T T T T T T

3. Jasa S S S S T T T T T T T T

4. Perdagangan S S S S S T T T T T T T

5. Sawah 2x setahun T T T T S T S T T T T T

6. Sawah tadah hujan T T T T S T S T T T T T

7. Tegalan/ladang T T T T T T T S T T T T

8. Kebun campuran T T T T T T T S S T T T

9. Perkebunan rakyat T T T T T T T S S T T T

10. Perkebunan T T T T T T T S S T T T

11. Hutan lebat T T T T T S T T T S S S

12. Hutan belukar T T T T T S T T T S S S

13. Hutan sejenis (bakau) T T T T T S T T T S S S

14. Tambak T T T T S T S T T T T T

15. Rawa T T T T T T T T T S T S

Sumber : Badan Pertanahan Nasional RI (2010).Keterangan : S = sesuai, T = tidak sesuai.Catatan : - Klasifikasi Penggunaan Tanah dan RTRW disesuaikan dengan jenis penggunaan tanah saat ini dan klasifikasi fungsi kawasan dalam RTRW.

- Tingkat kesesuaian penggunaan tanah dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan keberadaan penggunaan tanah tersebut dalam menunjang fungsi utama kawasan.

25

Lampiran 3. Rincian Hasil Analisa Ketersediaan Tanah dalam Tata Ruang (Contoh)

No KecamatanPenggunaan Tanah Gambaran Umum

Penguasaan TanahRencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

Kesesuaian Penggunaan Tanah

terhadap RTRWKetersediaan Tanah

Klasifikasi Luas (ha) Klasifikasi Luas

(ha) Klasifikasi Luas (ha) Klasifikasi Luas (ha) Klasifikasi Luas (ha) %

1 Penggunaan Tanah Budidaya (Intensif)

Telah Ada Penguasaan Tanah

Sesuai Dikuasai, penggunaan sesuaiTidak Sesuai Dikuasai, penggunaan tidak

sesuaiBelum Ada Penguasaan Tanah


sesuaiPenggunaan Tanah Non-Budidaya




Lindung Tersedia LindungBudidaya Tersedia Budidaya

... Penggunaan Tanah Budidaya (Intensif)





sesuaiPenggunaan Tanah Non-Budidaya




Lindung Tersedia LindungBudidaya Tersedia Budidaya

Sumber: Badan Pertanahan Nasional RI (2010)Lampiran 4.Matrik Kesesuaian Komoditas (Contoh)

26

No. Faktor GradasiPertanian Pangan

Hortikultura Perikanan Industri PermukimanPerkebunan

Lahan Basah Lahan Kering Karet Kopi Cengkeh Sawit Coklat1 Ketinggian 0 - 7 m S S S S S S TS TS TS TS TS

8 - 25 m S S S S S S S TS S S TS26 - 100 m S S S S S S S TS S S S101 - 500 m S S S S S S S S S S S501 -1000 m S S S TS TS S S S S TS S1001 -2000 m TS TS TS TS TS TS TS S TS TS TS> 2000 m TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

2 Lereng 0 - 2 % S S S S S S S S S S S2 - 15 % S S S S S S S S S S S15 - 40 % TS S S TS TS TS S S S TS S> 40 % TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

3 KedalamanEfektif

> 90 cm S S S S S S S S S S S60 - 90 cm S S S S S S S S S S S30 - 60 cm S S S TS TS TS TS TS TS TS TS< 30 cm TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

4 Tekstur Halus S S S S S S S S S S SSedang S S S S S S S S S S SKasar TS TS TS TS S S TS TS TS TS TS

5 Drainase Tidak pernah tergenang S S S S S S S S S S STergenang periodik TS TS TS S S S TS TS TS TS TSTergenang TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

6 Erosi Tak ada erosi S S S S S S S S S S SAda erosi TS S S S S S S S S S SErosi berat TS TS TS S TS TS TS TS TS TS TS

7 Tutupan batuan

Sedikit S S S S S S S S S S SSedang S S S S S S S S S S SBanyak TS TS TS TS S S TS TS TS TS TS

8 Air asin Tak ada S S S S S S S S S S SSedikit TS TS TS TS S S TS TS TS TS TSBanyak TS TS TS TS S TS TS TS TS TS TS

9 Gambut 0 - 75 cm S S S S S S TS TS TS S TS75 - 150 cm TS TS TS TS TS TS TS TS TS S TS150 - 300 cm TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS> 300 cm TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah BPN-RI (2010), diolah dari berbagai sumber.

Lampiran 5. Klasifikasi Penggunaan Tanah Perdesaan

Sekala < 1 : 50.000 Sekala 1 : 50.000 Sekala 1 : 25.000

27

Qcode100 Qname100 Qcode50 Qname50 Qcode25 Qname25 Qlabel Fitcode Idsn

1000 Permukiman 1100 Kampung KPG KPG100 1110 Kampung Jarang KPG KPG101 1120 Kampung Padat KPG KPG102 1200 Perumahan KPG KPG200 1210 Perumahan Jarang KPG KPG201 1220 Perumahan Padat KPG KPG202 1300 Emplasemen KPG KPG300 1310 Emplasemen Sementara KPG KPG301 1320 Emplasemen Tetap KPG KPG302 1400 Lapangan Olah Raga/Taman KPG KPG400 1410 Komplek Olah Raga OR KPG KPG401 1420 Lapangan Golf Golf KPG KPG402 1430 Taman KPG KPG403 1500 Kuburan/Pemakaman KPG KPG500 1510 Kuburan/Pemakaman Umum KPG KPG501 1520 Makam Pahlawan KPG KPG502 1530 Makam Khusus KPG KPG503

2000 Industri 2100 Industri Pertanian IDT IDT100 2110 Aneka Pangan IDT IDT101 2120 Aneka Sandang IDT IDT102 2200 Industri Non Pertanian IDT IDT200 2210 Aneka Kimia dan Serat IDT IDT201 2220 Aneka Bahan Bangunan IDT IDT202 2230 Industri Logam IDT IDT203 2240 Industri Kimia IDT IDT204 2250 Industri Kecil IDT IDT205

3000 Pertambangan 3100 Pertambangan PTB PTB100 3110 Pertambangan Terbuka PTB PTB101 3120 Pertambangan Tertutup PTB PTB102

Sekala < 1 : 50.000 Sekala 1 : 50.000 Sekala 1 : 25.000

Qcode100 Qname100 Qcode50 Qname50 Qcode25 Qname25 Qlabel Fitcode Idsn

4000 Persawahan 4100 Sawah Irigasi 2xpadi/th SWH SWH100

28

4110 Sawah Irigasi 2xpadi/th atau lebih 2x+ SWH SWH101 4120 Sawah Irigasi 2xpadi+palawija/th 2x,pw SWH SWH102 4130 Sawah Irigasi 2xpadi/th 2x SWH SWH103 4200 Sawah Irigasi 1xpadi/th SWH SWH200 4210 Sawah Irigasi 1xpadi+palawija/th 1x,pw SWH SWH201 4220 Sawah Irigasi 1xpadi/th 1x SWH SWH202 4300 Sawah Tadah Hujan 4300 Sawah Tadah Hujan SWH SWH300 4400 Sawah Pasang Surut 2x padi/th SWH SWH400 4420 Sawah Pasang Surut 2xpadi/th atau lebih 2x+ SWH SWH401 4430 Sawah Pasang Surut 2xpadi+palawija/th 2x,pw SWH SWH402 4440 Sawah Pasang Surut 2xpadi/th 2x SWH SWH403 4500 Sawah Pasang Surut 1x padi/th SWH SWH500 4510 Sawah Pasang Surut 1xpadi+palawija/th 1x,pw SWH SWH501 4520 Sawah Pasang Surut 1xpadi/th 1x SWH SWH502 4800 Sawah Irigasi SWH SWH800 4900 Sawah Non Irigasi SWH SWH900

5000 Pertanian Tanah Kering Semusim 5100 Tegalan/Ladang 5100 Tegalan/Ladang TGL TGL100

5200 Sayuran 5200 Sayuran TGL TGL200 5300 Bunga 5300 Bunga TGL TGL300

6000 Kebun 6100 Kebun Campuran 6100 Kebun Campuran KBN KBN100 6200 Kebun Sejenis 6200 Kebun Sejenis KBN KBN200

7000 Perkebunan 7100 Perkebunan Besar 7100 Perkebunan Besar PKB PKB996 7110 Perkebunan Besar, sudah menghasilkan PKB PKB100

7190 Perkebunan Besar, tidak lagi menghasilkan PKB PKB300

7200 Perkebunan Rakyat 7200 Perkebunan Rakyat PKB PKB996

Sekala < 1 : 50.000 Sekala 1 : 50.000 Sekala 1 : 25.000Qcode100 Qname100 Qcode50 Qname50 Qcode25 Qname25 Qlabel Fitcode Idsn

7210 Perkebunan Rakyat, sudah menghasilkan PKB PKB400

29

7290 Perkebunan Rakyat, tidak lagi menghasilkan PKB PKB600

8000 Padang 8100 Padang Rumput/Sabana 8100 Padang Rumput/Sabana PDG PDG100 8110 Padang Rumput PDG PDG101 8120 Sabana PDG PDG102 8200 Alang-alang 8200 Alang-alang PDG PDG200 8300 Semak 8300 Semak PDG PDG300

9000 Hutan 9100 Hutan Lebat 9100 Hutan Lebat HTN HTN100 9200 Hutan Belukar 9200 Hutan Belukar HTN HTN400 9300 Hutan Sejenis 9300 Hutan Sejenis HTN HTN996 9310 Hutan Sejenis Alami HTN HTN200

10000 Perairan Darat 10100 Kolam Air Tawar 10100 Kolam Air Tawar AIR AIR100 10200 Tambak 10200 Tambak AIR AIR200 10211 Tambak Ikan AIR AIR201 10212 Tambak Udang AIR AIR202 10300 Penggaraman 10300 Penggaraman AIR AIR300 10400 Waduk 10400 Waduk AIR AIR400 10500 Sungai/Danau/Situ/Telaga 10500 Sungai/Danau/Situ/Telaga AIR AIR500 10600 Rawa 10600 Rawa AIR AIR600

11000 Tanah Terbuka 11100 Tanah tandus 11100 Tanah tandus TTB TTB100 11200 Tanah Rusak 11200 Tanah Rusak TTB TTB200

11300 Tanah Terbuka Sementara (Land Clearing) 11300 Tanah Terbuka Sementara (Land

Clearing) TTB TTB300

Sumber : Standarisasi Basis Data Penatagunaan Tanah Tahun 2008

30

Lampiran 6. Klasifikasi Penggunaan Tanah Perkotaan

Sekala 1 : 25.000 Sekala 1 : 10.000/20.000 Sekala 1 : 5.000/2.500Kode_kat Kategori Kode_kls Kelas Kode_pgt Pgt LabelQcode25 Qname25 Qcode10 Qname10 Qcode5 Qname5 Label

100000 TANAH PERUMAHAN 100100 Perumahan Teratur 100110 Kepadatan Tinggi RT 100120 Kepadatan Sedang RS 100130 Kepadatan Rendah RR 100200 Perumahan Tidak Teratur 100210 Kepadatan Tinggi RT 100220 Kepadatan Sedang RS 100230 Kepadatan Rendah RR 100300 Perumahan Bertingkat 100310 Rumah Susun RN 100320 Apartemen RA 100330 Rumah Toko RO 100340 Rumah Perkantoran RK 100400 Makam 100410 Makam Umum U 100420 Makam Pahlawan P 100430 Pemakaman Khusus Kh

110000 TANAH PERUSAHAAN 110100 Pasar 110110 Pasar Tradisional PT 110120 Pasar Permanen PN 110130 Pasar Khusus PK 110200 Perdagangan Umum 110210 Pusat Pertokoan PP 110220 Pertokoan TK 110230 Warung/Kios WK 110300 Akomodasi dan Rekreasi 110310 Hotel/Motel/Penginapan H/P 110320 Rumah Makan/Restoran RM 110330 Bioskop BS 110340 Tempat Rekreasi RE 110350 Hiburan Khusus HK 110400 Lembaga Usaha 110410 Lembaga Keuangan/Bank LB 110420 Lembaga Keuangan Non Bank LK 110430 Lembaga Jasa Usaha LJ 110440 Kantor/Perusahaan Swasta K/Ps 110500 Perkantoran Perusahaan Swasta 110510 Perkantoran KO 110520 Perkantoran dan Perumahaan KP 110530 Perkantoran dan Pertokoan KT

31


110600 Prasarana Transport 110610 Terminal Umum/Bus UM 110620 Stasiun/Halte KA KA 110630 Pelabuhan Laut PL 110640 Bandar Udara BU 110650 Terminal Khusus BK 110660 Lapangan/Tempat Parkir TP

120000 TANAH INDUSTRI/PERGUDANGAN 120100 Industri Pengolahan Pertanian 120110 Aneka Makanan dan Minuman AM

120140 Aneka Sandang/Tekstil AS 120140 Aneka Pengolahan Kayu Bahan Bangunan AP 120200 Industri Non Pertanian 120210 Aneka Kimia/Serat, Farmasi K/S/F 120220 Industri Logam L&G 120230 Industri Mesin dan Listrik M 120240 Industri Grafit G 120250 Industri Strategis S 120260 Industri Kerajinan Kecil KK 120270 Industri Minyak/Gas MG 120300 Perbengkelan 120310 Angkutan Darat BD 120320 Angkutan Laut BL 120330 Angkutan Udara BU 120400 Pergudangan 120410 Pergudangan Umum GU 120420 Pergudangan Khusus GK 120430 Depo Minyak/Gas GM 120500 Instalasi 120510 Instalasi Listrik IL 120520 Instalasi Air Bersih IK 120530 Instalasi Minyak/Gas IM 120540 Instalasi Telekomunikasi dan Komunikasi IT 120550 Instalasi lainnya IA

130000 TANAH JASA 130100 Jasa Pemerintahan 130110 Kantor/Instansi Pemerintahan 1 130120 Kantor /Bangunan Militer 2 130200 Jasa Pendidikan 130210 Perguruan Tinggi PT 130220 Pendidikan Menengah PM

32


130230 Ppendidikan Dasar PD 130240 Pusat Balai Penelitian dan Kebudayaan BP 130300 Jasa Kesehatan 130310 Rumah Sakit Umum 1 130320 Rumah Sakit Khusus 2 130330 Puskesmas/Balai Kesehatan 3 130400 Jasa Peribadatan 130410 Masjid/Langgar/Surau M/L/S 130420 Gereja G 130430 Vihara/Kuil V 130440 Pura P 130500 Jasa Pelayanan Umum 130510 Kantor Pos/Telepon KP 130520 Lapangan/Gedung Olahraga OR 130530 Gedung Pertemuan GP

140000 TANAH TIDAK ADA BANGUNAN 140100 Tanah Kosong 140110 Tanah Kosong Sudah Diperuntukkan 1 140120 Tanah Kosong Belum Diperuntukkan 2 140200 Pertanian Tanah Basah 140210 Sawah Irigasi SwI 140220 Sawah Tadah Hujan SwTH 140230 Sawah Pasang Surut SwPS 140300 Pertanian Tanah Kering 140310 Ladang/Tegalan L/T 140320 Kebun Campuran KC 140330 Kebun Khusus KKhs 140340 Perkebunan P 140400 Peternakan 140410 Peternakan Ternak Besar PTB 140420 Peternakan Unggas PU 140500 Perikanan 140510 Kolam/Empang/Tebat K/E/T 140520 Tambak Ikan/Udang TI/U 140600 Hutan 140610 Hutan H

150000 TAMAN 150100 Jalur Hijau 150110 Jalur Hijau JH 150120 Hutan Kota HK 150200 Taman Kota 150210 Taman Kota TK

160000 PERAIRAN 160100 Rawa 160110 Rawa R 160200 Situ/Danau/Waduk 160210 Situ S 160220 Danau D

33


160230 Waduk W 160300 Sungai 160310 Sungai S 160400 Saluran Irigasi 160410 Saluran Irigasi SI 160500 Bendungan 160510 Bendungan B

Sumber : Standarisasi Basis Data Penatagunaan Tanah Tahun 2008

34

Lampiran 7. Klasifikasi Gambaran Umum Penguasaan Tanah

NASIONAL PULAU PROVINSI KABUPATEN/KOTAOcode1 Oname1 Ocode2 Oname2 Ocode3 Oname3 Ocode4 Oname4

100000 Penguasaan Tanah Skala Besar (PTSB)

101000 Penguasaan Tanah Skala Besar (PTSB)

101100 PTSB Pertanian 101110 PTSB Peternakan

101120 PTSB Perkebunan 101130 PTSB Perikanan 101200 PTSB Bukan

Pertanian101210 PTSB Industri

101220 PTSB Perumahan 101230 PTSB Jasa dan Perdagangan

200000 Tanah Negara, Badan Hukum dan Perorangan

201000 Tanah Negara, Badan Hukum dan Perorangan

201100 Tanah Negara 201110 Tanah Negara untuk Kepentingan Umum

201120 Tanah Negara Bukan untuk Kepentingan Umum

201130 Tanah Negara Lainnya 201400 Tanah

Perorangan201410 Tanah Hak UUPA, dan

Perorangan 201420 Tanah Komunal

35

NASIONAL PULAU PROVINSI KABUPATEN/KOTAOcode1 Oname1 Ocode2 Oname2 Ocode3 Oname3 Ocode4 Oname4

300000 Kawasan Kehutanan

301000 Hutan Lindung 301100 Hutan Lindung 301110 Hutan Lindung

301120 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata

301130 Hutan Suaka Alam 301140 Cagar Alam 301150 Suaka Margasatwa 301200 Taman Nasional 301210 Taman Buru 301220 Taman Nasional 301230 Taman Wisata Alam 302000 Hutan

Produksi dan Konversi

302100 Hutan Produksi 302110 Hutan Produksi

302120 Hutan Produksi Terbatas 302200 Hutan Konversi 302210 Hutan Produksi Konversi 302220 Taman Hutan Rakyat 303000 Hutan Lainnya 303100 Hutan Lainnya 303110 Hutan Fungsi Khusus 303120 Hutan Negara Bebas

36

Lampiran 8. Tugas Tim Penyusunan Buku Laporan Neraca Penatagunaan Tanah

NO. JABATAN TUGAS

1. Koordinator 1. Mengarahkan prinsip-prinsip penyusunan buku laporan neraca penatagunaan tanah.

2. Memberikan petunjuk teknis dan langkah-langkah dalam menyusun buku laporan neraca penatagunaan tanah.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan buku laporan neraca penatagunaan tanah.

2. Korektor Mengoreksi hasil penyusunan buku laporan neraca penatagunaan tanah dari segi substansi dan sistematika penulisan.

3. Pengolah buku laporan Menyusun buku laporan neraca penatagunaan tanah, sistematika penulisan sesuai Lampiran 1

37

Lampiran 9. Keterangan Pada Setiap Jenis Peta

1. Peta Administrasi, warna menyesuaikan.

2. Peta Penggunaan Tanah Lama ( warna mengikuti Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997).

3. Peta Penggunaan Tanah Baru ( warna mengikuti Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997).

4. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah, warna menyesuaikan.

5. Peta Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, warna mengikuti RTRW yang digunakan sebagai

dasar untuk analisa.

6. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Pada Fungsi Kawasan

a. Sesuai dengan Fungsi Kawasan (komposisi warna R.G.B : 255,255,0)

b. Tidak Sesuai dengan Fungsi Kawasan (komposisi warna R.G.B:

251,175,167)

7. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Tata Ruang Wilayah

Terdiri dari 2 kelas kesesuaian, yaitu :

a. Sesuai dengan RTRW (komposisi warna R.G.B : 140,253,134)

b. Tidak Sesuai dengan RTRW (komposisi warna R.G.B: 246,164,254)

8. Peta Ketersediaan Tanah terdiri dari 4 kelas ketersediaan, yaitu :

a. Tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi lindung

(komposisi warna R.G.B : 49,146, 0)

b. Tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai tata ruang

(komposisi warna R.G.B : 247,150,70)

c. Tersediadalam rangka optimalisasi penggunaan tanah


d. Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah


9. Peta Kesesuaian tanah untuk kegiatan atau komoditas tertentu, warna menyesuaikan.

38

Lampiran 10. Contoh Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah

KOP BPN

BERITA ACARAPENYERAHAN BARANG HASIL KEGIATAN

KEGIATAN PENYUSUNAN NERACA PENATAGUNAAN TANAHTAHUN ANGGARAN .................

KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ..............

NOMOR :

Pada hari ini ............. tanggal .................. bulan .............. tahun ............., yang bertanda tangan di bawah ini :1. ........................................ : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi .........................yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA2. ......................................... : Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara hasil kegiatan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi ............. Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2Hasil kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah tahun anggaran 2014, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, rinciannya tercantum dalam Lampiran 1 Berita Acara ini.

Pasal 3Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama sebagai kelengkapan administrasi penyerahan barang kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

PIHAK KEDUADirektur Penatagunaan TanahBadan Pertanahan Nasional RI

.....................................NIP. .............................

PIHAK PERTAMAKepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi .........................

..................................NIP. ....................................

39

Lampiran : Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Kegiatan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Tahun ...........Nomor : .................Tanggal : .............................

No. Kode Barang Nama Barang Merk/TypeTahun

PengadaanJumlah Barang

Harga Satuan

(Rp)

Total Harga (Rp)

Kondisi Keterangan

Jumlah

........................, Tgl

PIHAK KEDUADirektur Penatagunaan TanahBadan Pertanahan Nasional RI

.....................................NIP. .............................

PIHAK PERTAMAKepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi .........................

..................................NIP. ....................................

40

tck neraca 2014 ok.1

Documents