t i m p e n y u s u n - pengadilan agama kendari · perdata yang memberikan pelayanan kepada...

T I M P E N Y U S U N

Pembina :

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H,

Pengarah :

Drs. H. Ahmad P, M.H,

Drs. H. Rahmading, M.H,

Muh. Idris Abdullah, S.H,

Ketua :

Nanik Sri Rahayu, S.H,

Sekretaris :

Ulfah Makmur, S.Kom,

Anggota :

Abd. Jabbar, S. Ag,

Sahara B, S. Ag,

Nadra, S. Ag,

Lisa Febrianti R, S.Kom,

iii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan Nikmat dan Ridho-Nya sehingga Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018

Pengadilan Agama Kendari dapat diselesaikan dengan baik sesuai Out Line Tahunan Mahkamah

Agung RI.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari,

Nomor : W21-A1/SK/1198.a/OT.01.2/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Tim

Penyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kendari, sekaligus menindaklanjuti Surat

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 26 November

2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2018 .

Laporan Tahunan ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pengadilan Agama Kendari

sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Agama

Kendari yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak Tim Penyusun yang telah

membantu menyelesaikan Laporan Tahunan 2018 ini sesuai waktu yang telah ditargetkan.

Laporan Tahunan ini merupakan bahan pembuatan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama

Kendari dan Mahkamah Agung RI, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat sebagai bahan

rujukan penyusunan Program Kerja selanjutnya. Dan Semoga Allah SWT Selalu Meridhoi apa

yang di usahkan Aamiin.

Kendari, 31 Desember 2018

Ketua,

Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, SH

NIP 19570213 198603 1 002

Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Kebijakan Umum

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung

pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Kendari

sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan

menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan

(justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru”

(blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan

peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Kendari telah melakukan perbaikan-

perbaikan yang sistematis, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan /

penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi

umum yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

Perkara) yang diinisiasi dan dipelopori langsung oleh Mahkamah Agung RI dengan

menggunakan teknologi tinggi dan moderen. Hal tersebut merupakan wujud

reformasi birokrasi menuju electronic- governance yang lebih dikenal dengan e-

governance.

Volume kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara

yang mencapai jumlah 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) perkara pada

tahun 2018, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan,

pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Kendari, pendidikan dan

pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang

kemudian dituangkan dalam rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan

Agama Kendari, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan

kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai

Pengadilan Agama Kendari. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang

hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga

peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya


pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru

Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh/konferhensif.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang,

menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam konteks

perkara perkawinan/pengesahan perkawinan (isbat Nikah), waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diataur dalam pasal

49 Undang-Undang Pradilan Agama nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

merupakan kebijakan yang bersifat wajib dan harus direalisasikan dalam kinerja

seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Kendari.

Dalam memberikan pelayanan seluas-luasnya dan mempermudah masyarakat para

pencari keadilan, pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Kendari telah

menjalankan program unggulan yaitu proses persidangan yang dilaksanakan di

Luar Gedung Pengadilan, menerima dan melayani pendaftaran perkara secara

gratis / cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu, serta

menyediakan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi masyarakat yang kurang mampu.

Tiga jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh Negara melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan telah menjadi program unggulan

Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan seluruh lapisan

masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan

memenuhi syarat untuk mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, dapat

memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan, tuntutun

dalam mengemban tugas dan tanggungjawab seoptimal mungkin agar mencapai

hasil kerja yang maksimal, telah ditegaskan dengan dikeluarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana

terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik


Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53

Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Bahwa Laporan Tahunan dilingkup Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018

berdasarkan RESNTRA tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman laporan

pelaksanaan kinerja dan pencapaian kinerja yang menjadi tugas dan tanggungjawab

Institusi peradilan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus dapat

dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

Sejak dimulainya Pembaharuan dilingkup peradilan dan menyesuaikan program

Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI,

gerakan perubahan dalam mewujudkan serta mengembalikan trust (kepercayaan)

masyarakat terhadap lembaga peradilan, berbagai kebijakan fundamental dan

terukur yang diadopsi menjadi kebijakan prioritas dilingkup Pengadilan Agama

Kendari dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya merupakan

wujud kepedulian terhadap reformasi pelayanan lingkup Pengadila Agama

Kendari. Hal tersebut juga merupakan wujud dari kebijakan yang

menegedepankan akuntabilitas dan efesiensi waktu dan sasaran.

Pengadilan Agama Kendari menetapkan Visi dan Misi sebagaimana yang akan

dijelaskan di bawah ni ;

B. Visi Dan Misi

Berdasarkan rencana Strategis Pengadilan Agama Kendari tahun 2015-

2019 telah ditetapkan Visi dan Misi yaitu :

VISI

MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KENDARI YANG AGUNG

MISI

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Pada

Pengadilan Agama Kendari ;

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan ;


3. Menigkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan ;

TUJUAN :

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Kendari adalah :

1. Peningkatan Kemandirian Pengadilanlan Agama Kendari.

2. Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan Staf

Pengadilan Agama Kendari.

4. Peningkatan Eksistensi Pengadilan Agama Kendari.

SASARAN :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan

Agama Kendari menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Pengadilanlan Agama Kendari dan

penerapan kepemerintahan yang professional, berkualitas, transparan dan

bebas KKN.dengan indicator sasaran :

a. Terbitnya aturan(regulasi) / SK yang berhubungan kemandirian dengan

Pengadilan Agama Kendari.

b. Terpenuhinya formasi jabatan pimpinan,hakim, jabatan struktural,

jabatan fungsional dan staf Pengadilan Agama Kendari sesuai

standarisasi MARI

c. Terpenuhinya tingkat pendidikan formal aparatur Pengadilan Agama

Kendari sesuai standarisasi MARI.

d. Terpenuhinya pendidikan penjenjangan karir aparatur Pengadilan

Agama Kendari.

2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap

masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari dengan

indikator sasaran :

a. Terlaksananya Penerimaan Perkara Tingkat pertama dengan pelayanan

yang prima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Terlaksananya penyelesaian perkara tingkat pertama sesuai dengan

peraturan dan perundang-undanagan yang berlaku.


c. Terlaksananya Penataan arsip Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Terlaksananya proses penyelesaian perkara dengan cepat biaya ringan

dan tepat waktu.

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan

Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pengadilan Agama

Kendari.

a. Diikutkannya aparatur Pengadilan Agama Kendari dalam Sosialisasi,

Pelatihan, bimbingan teknis, dan orientasi untuk peningkatan kualitas

SDM aparatur Pengadilan Agama Kendari .

b. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan yang berkesinambungan dan

pertemuan berkala akuntable dan transparent.

c. Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Kendari.

4. Terwujudnya Peningkatan Eksistensi Pengadilan Agama Kendari dari sarana

dan prasarana yang memadai berkualitas dan sesuai standarisasi MARI

dengan indikator sasaran :

a. Terpenuhinya gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama

Kendari sesuai standarisasi dan prototype MARI.

b. Terpenuhinya kepemilikan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas

Pengadilan Agama Kendari sesuai standarisasi MARI

c. Terpenuhinya peralatan elektronik dan meubelair Pengadilan Agama

Kendari sesuai standarisasi MARI

d. Terpenuhinya kendaraan dinas Pengadilan Agama Kendari sesuai

standarisasi MARI

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik 2015-2019 untuk posisi Tahun 2018 dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pengadilan Agama Kendari

dengan berpedoman dengan aturan Yang berlaku untuk meningkatkan

kualitas, kapabilitas dan integritas aparatur Pengadilan Agama Kendari

dengan sasaran terwujudnya penerapan kepemerintahan yang profesional,

berkualitas, transparan dan bebas KKN maka langkah yang perlu


dilakukan adalah dengan mengisi formasi jabatan dan dibantu beberapa

staf sesuai dengan kebutuhan standar, menyesuaikan tingkat pendidikan

formal dengan jabatan dan mengusulkan/mengikutsertakan pejabat dalam

pendidikan penjenjangan / karir.

2. Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama

Kendari dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima terhadap

masyarakat pencari keadilan khusunya masyarakat berdomisili di Kota

Kendari, maka pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara di

tingkat pertama dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya

ringan dan penataan arsip yang baik untuk lebih meningkatrkatkan

kepercayaan dari masyarakat terutama pencari keadilan khususnya pada

Pengadilan Agama Kendari dan lembaga peradilan pada umumnya

3. Dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para

Pejabat dan Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pengadilan

Agama Kendari, dengan sasaran peningkatan pembinaan dan

pengawasan aparatur Pengadilan Agama Kendari, maka perlu mengikut

sertakan aparatur pada setiap pelaksanaan sosialiasasi, pelatihan dan

pertemuan berkala dan orientasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan,

akuntabel dan taransparan serta meningkatkan kedisiplinan kerja dan

evaluasi yang dilakukan pada satu kali dalam tiga bulan.

4. Dalam rangka meningkatan Eksestensi pelayanan dilingkup Pengadilan

Agama Kendari dari aspek sarana dan prasarana pendukung yang

berkualitas dan sesuai standarisasi MARI, dengan sasaran terwujudnya

sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas dan sesuai standar yang

ditentukan maka pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung

kantor yang sesuai standar dan prototype yang ditetapkan, mengusulkan

pembangunan rumah dinas untuk pimpinan, hakim dan pejabat peradilan,

mengusulkan pengadaan tanah untuk rumah dinas, melengkapi

perlengkapan elektronik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

mengusulkan pengadaan meubelair dan kendaraan dinas baik roda 4

(Empat) dan roda 2 ( dua ) sesuai peruntukannya / kebutuhan saat ini.


Adapun langkah dan upaya tersebut diusahakan melalui mekanisme dan

peraturan yang berlaku dengan data dukung yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam rencana stratejik tahun 2015-

2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran

Kelembagaan Lembaga (RKA-KL) setiap tahun dengan mempertimbangkan

skala prioritas dan kemampuan anggaran negara serta penentu kebijakan.

C. Perencanaan Stratejik

1. Perencanaan Stratejik

Perencanaan strategis disususun sebagai pedoman bagi Pengadilan

Agama Kendari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama 1-5 tahun

secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis

situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis

yang menyertainya.

Dalam rencana Stategis (Renstra) disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Agama

Kendari dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan hukum dan kondisi

sosial masyarakat secara nasional.

Pengadilan Agama Kendari dalam menyusun renstra juga memperhatikan

perkembangan hukum dan masyarakat di Kota Kendari , kondisi internal

Pengadilan Agama Kendari dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari.

Pengadilan Agama Kendari sebagai Lembaga Peradilan yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga pelayanan

masyarakat dalam Penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dibidang

perdata yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan demi

terciptanya masyarakat yang adil, jujur, berwibawa, beretika, dan bermoral serta

memiliki kesadaran Hukum yang tinggi.

Sebagai langkah untuk pencapaiannya sebagaimana yang dikemukakan

di atas, perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu

perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Agama Kendari yang lebih

terfokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa,

memutuskan, dan menyelesaikan perkara dengan baik.


Problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin

kompleks dan semakin tinggi kwalitasnya, olehnya itu perlu adanya suatu

manajemen Peradilan memperhitungkan setiap unsur variable yang dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat menjawab semua

persoalan yang telah diperhadapkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Selain itu, penyusunan rencana stratejik ini tidak terlepas dari Buku

Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (blue print ) dari Mahkamah

Agung Republik Indonesia serta hasil rakernas MA RI.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015

No Program Sasaran Uraian Kegiatan Sumber

Dana

Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6

A Bidang Yusticial

1. Penerimaan gugatan,

permohonan,

banding, kasasi dan

PK

Memberi

pelayanan

kepada pencari

keadilan yang

akan

mengajukan

gugatan

permohonan

banding, kasasi

dan PK.

1. Memberdayakan

petugas meja informasi.

2. Memberi bantuan

penjelasan teknis

tentang pengajuan

perk8ara banding,

kasasi, dan PK

3. Membuat Tata cara

pendaftaran

4. Meningkatkan

Pelayanan Media

Center.

5. Memberdayakan

POSBAKUM

-

-

-

-

-

1. Panitera

2. Panitera

Muda

Gugatan

dan

Panitera

Muda

Permohon (

Meja I)

3. Meja

informasi

2. Menyelesaikan

Tunggakan Sisa

Perkara dan Perkara

Baru

Meningkatkan

proses

penyelesaian

perkara baru

dan tunggakan

dengan

menjunjung

tinggi azaz

sederhana cepat

dan biaya

ringan.

1. Melaksanakan

persidangan

2. Melaksanakan mediasi

3. Menambah jumlah

Majelis Hakim

4. Menambah ruang sidang

5. Mempercepat

penyelesaian tunggakan

perkara yang sudah 6

bulan atau lebih

6. Penyelesaian putusan

kuran dari 14 hari sudah

diserahkan kemeja III

7. Akata cerai dikeluarkan

paling lambat 1 minggu

setelah ikrar talak atau

setelah berkekuatan

hukum tetap

8. Mempercepat

penyampaian PIP

kepada pihak-pihak

yang tidak hadir

9. Memberdayakan tenaga

staf untuk mengurangi

tunggakan pengetikan

putusan

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Pimpinan

/ Hakim

2. Panitera,

3. Panitera

Muda,

Panitera

Pengganti

4. Meja I

dan Meja

II


10. Mengupayakan sisa

perkara akhir tahun

seminim mungkin.

11. Merevisi standar

pelayanan publik

-

-

3. Pelaksanaan Sita

Dan Eksekusi

Terlaksananya

penyitaan dan

eksekusi secara

cepat dan tepat

1. Menambah tenaga juru

sita / jurusita pengganti

2. Menambah kemampuan

teknis jurusita dan

jurusita pengganti

3. Melaksanakan sita dan

eksekusi

- 1. Pimpinan/

Hakim

2. Panitera

3. Jurusita

4. Peningkatan

pelaksanaan

administrasi perkara

sesuai dengan pola

bindalmin

Terwujudnya

tertib

administrasi

perkara sesuai

dengan pola

bindalmin

1. Mengoptimalkan

Petugas Mengisi Buku

Register Perkara

2. Membuat Laporan

Statistic Perkara Secara

Lebih Baik

3. Pembinaan Panitera

Pengganti Dalam Hal

Pembuatan Berita

Acara Administrasi

Perkara

4. Mengoptimalkan

Pengumuman Program

SIADPA dan SIPP

Dalam Proses

Penyelesaian Perkara

5. Memperlancar

Penyerahan Instrument

Persidangan /

Penundaan / Amar

Putusan Kepada Meja

III

6. Mendata Dan

Melaporkan Keadaan

Perkara Ke PTA Untuk

Sebelum Tanggal, 05

Setiap Bulannya

7. Mendata dan

mengumpulkan berkas

perkara dalam BOX

untuk sesuai dengan

nomor urut perkara

8. Menyajikan data

perkara pada papan

Statistik

9. Memberikan bintek

kepada staf meja I s/d

Meja III

10. Menyediakan sarana

prasarana ruang arsip

yang refresentatif

11. Menata Ruang arsip

dengan baik

12. Menginput

perkembangan sidang

dari ruang sidang oleh

Panitera , Panitera

- Pimpinan,

Hakim

Pengawas,

Panitera,

Panitera

Muda,

Petugas

Meja II,

kepaniteraan,

team SIPP


Pengganti, Hakim dan

mengoptimalkan

penggunaan SIPP

untuk mempermudah

penyelesaian proses

perkara.

13. Mengupdate data pada

situs secara rutin

5. Penyelesaian

Permintaan Bantuan

/ Delegasi

Terpenuhinyape

rmintaan

bantuan

panggilan dan

penyampaian

putusan yang

berasal dari

Pengadilan

Agama luar

1. Menunjuk Jurusita

Pengganti untuk

menangani Khusus

panggilan dan PIP

delegasi

2. Mempercepat

pelaksanaan permintaan

bantuan pemanggilan

PIP, sita dan eksekusi

- 1. Pimpinan/

Hakim

2. Panitera

3. Panitera

Pengganti

/ Jurusita ,

Jurusita

Pengganti

6. Peningkatan

Pembinaan dan

Pengawasan aparat

Pengadilan Agama

Kendari

Terwujudnya

kemampuan

teknis aparat

Pengadilan

Agama Kendari

, dan

terlaksananya

tugas pokok

sesuai dengan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku

1. Mengikut sertakan para

Hakim, Pejabat Teknis ,

Pejabat Kesekretariatan

yang diadakan oleh

PTA, MA atau instansi

lain.

2. Mengadakan Pembinaan

secara langsung melalui

rapat-rapat umum

maupun diklat

3. Mengadakan diskusi

Umum dan pembahasan

Kasus-kasus tertentu.

4. Mengadakan

exasaminasi cross

terhadap putusan dan

BAP

5. Mengoptimalkan

pelaksanaan pengawasan

dengan berpedoman

pada KMA No: 080 / SK

/ VIII / 2006 dan KMA

No: 145 / KMA / SK /

VIII / 2000

6. Memperbaharui

penetapan hakim

pengawas bidang

tentang peningkatan

pengawasan kualitas,

maupun kuantitas

7. Mengavaluasi dan

memberi follow up hasil

pengawasan yang

dilaksanakan pada tahun

sebelumnya oleh PTA

dan MA

8. Menindak lanjuti hasil

rapat dan semua laporan

9. Menindak lanjuti

pengaduan masyarakat

yang diajukan terhadap

pelayanan aparat

Pengadilan Agama

1. Panitera,

2. Team

SIPP


Kendari.

10. Mengaktifkan system

pelaporan bulanan

semua unit kerja yang

ada

7. Penyempurnaan

System

Komputerisasi

dalam penyelesaian

perkara

Mempercepat

penyelesaian

perkara dan

terselenggarany

a system

komputerisasi

(SIPP)

1. Menambah fasilitas

perangkat computer

2. Meningkatkan ilmu

Teknologi Informasi

kepada pegawai.

3. Pembuatan BAP

langsung diruang sidang

dengan menggunakan

SIPP

4. Mengefektifkan

penggunaan SIPP

dijajaran keperkaraan

5. Meng update data SIPP

TIM IT dan

SIPP

B. Bidang Kesekretariatan

1. Penataan

Administrasi

Kepegawaian

Tersimpangnya

data arsip-arsip

pegawai dan

adanya

kemudahan untuk

meng update data

1. Menata file-file

kepegawaian untuk

kenaikan pangkat,

KGB, pensiun

2. Menertibkan dan

melengkapi berkas file

kepegawaian

3. Mengisi buku induk

kepegawaian

4. Mengisi kartu Tik

Pegawai

5. Membuat statistic

pegawai dengan

system blok

6. Membuat DUK dan

besetting pegawai

7. Meng update data

simpeg setiap terjadi

mutasi

8. Membuat surat

pernyataan menduduki

jabatan dan pernyataan

melaksanakan tugas

9. Membuat uraian tugas

job description

pegawai dan honorer.

10. Memperbaharui SK

Honorer

11. Mengajukan

penambahan jumlah

pegawai staf dan

honorer di PTA

Kendari

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Kepegawaian

dan ORTALA

2. Pengakuratan Data

Pegawai

Terwujudnya

pengakuratan data

KGB, kenaikan

pangkat, tepat

waktu

1. Mendata pegawai yang

mutasi KGB dan naik

pangkat.

2. Mengusulkan KGB

pegawai bulan

Februari, Maret,

Oktober, dan

Desember.

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Kepegawaian

dan ORTALA


3. Mengusulkan kenaikan

pangkat TMT April

dan Oktober

3. Peningkatan Usul

Pemberian Tanda

Satya Lencana

Karya Satya

Terpenuhinya

pemberian satya

lencana tepat

waktu kepada

pegawai yang

memenuhi syarat

Mengiventarisir

pegawai yang berhak

memperoleh

penghargaan sebelum

tanggal 17 Agustus

setiap tahunnya

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Kepegawaian

dan ORTALA

4. Peningkatan

Disiplin Pegawai

Terwujudnya

pegawai yang

mampu

melaksanakan

tugas dan kinerja

yang tinggi

1. Menyiapkan dan

menertibkan Absensi

pegawai (Pigjer Scan)

dan Absen Manual.

2. Menyusun/Merekap

laporan absen pegawai

setiap bulannya

3. Mensosialisasikan

peraturan

Kepegawaian

4. Melaksanakan KMA

No: 96 tahun 2005

5. Memberi teguran dan

melaporkan pada

pimpinan kepada

pegawai yang

melanggar disiplin

6. Mengarsipkan stiap

file hukuman disiplin

pegawai

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Kepegawaian

dan ORTALA

5. Peningkatan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Terciptanya

pegawai yang

berkualitas

terampil dan

berpengetahuan

luas

1. Memproses berkas

administrasi CPNS

dalam mengikut

sertakan dalam

prajabatan

2. Memproses berkas

administrasi CPNS

dalam pengangkatan

CPNS menjadi PNS

3. Memproses berkas

administrasi PNS,

Pejabat Pengadilan

Agama Kendari dalam

Pengambilan sumpah

4. Membuat SK Hakim

pengawas bidang

5. Membuat surat

penunjukan team

pengelolaan

SIMPEG/SIKEP

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Kepegawaian

dan ORTALA

6. Peningkatan

Kesejahteraan

Pegawai.

Peningkatan

Penggunaan IT /

Administrasi

Kepegawaian.

Terpenuhinya

hak-hak pegawai .

Tercapainya

pelaksanaan

Kesejahteraan

Kepegawaian

1. Mengusulkan

pembuatan kartu

Askes

2. Mengusulkan

pembuatan Karis /

Karsu

3. Memperoses

pengajuan cuti

pegawai

4. Membuat SKP

pegawai

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Kepegawaian

dan ORTALA


5. Mengusahakan

kesejahteraan pegawai

secara wajar

6. Menggunakan

Simpeg/SIKEP

7. Realisasi

Penggunaan

Anggaran DIPA

Terlaksananya

Pengelolaan

Anggaran dam

DIPA

1. Menyusun rencana

realisasi anggaran

setiap bulannya

2. Membuat paket

pekerjaan dalam DIPA

3. Merealisasikan

anggaran berdasarkan

paket yang telah dibuat

4. Melaksanakan

pembayaran gaji setiap

bulannya

5. Meneliti dan

menandatangani surat

perintah pembayaran

dan memeriksa SPP

dan SPMA

berdasarkan pagu

anggaran dalam DIPA

6. Melaporkan LPJ tiap

bulan KPPN Kendari

7. Membuat laporan LRA

ke KPPN dan Korwil

setiap bulannya

8. Membuat usulan setiap

bulannya pembyaran

tunjangan kinerja

(Remunirasi), dan

melaporkan kembali

hasil penerimaan

pembyaran remunirasi

kepada Mahkamah

Agung

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan

8. Pembuatan

Rencana Anggaran

DIPA

Terpenuhinya

rencana anggaran

pada Pengadilan

Agama Kendari

1. Menyusun RKA-KL

tahun berikutnya

2. Melengkapi data

pendukung anggaran

RKA-KL tahun

berikutnya

3. Membuat RAB

angggaran tahun

berikutnya

4. Memperoses RKA-KL

menjadi DIPA dan

mengkonsultasikan

penyusunan anggaran

anggara ke PTA

Kendari

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

9. Pelaksanaan

Administerasi

Keuangan

Terlaksananya

tertib administrsi

Keuangan

1. Melakukan tertib

pembukuan pada KAS

umum

2. Mengadakan buku

bantu dan

pengisiannya

3. Mencocokkan

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan/

Bendahara


transaksi buku bantu

dengan tanggal

pembukuan volume

angka pengeluaran

4. Merapikan pencatatan

atau penulisanan Buku

Kas Umum

5. Merapikan pembukuan

pencatatan dan

penerimaan dalam

buku kas umum

6. Merapikan arsip pajak

file keuangan

7. Merapikan aplikasi,

SAIBA dan SPM

8. Meneliti penerimaan

dan pengeluaran

APBN

10. Peningkatan

Kemampuan

Petugas Keuangan

Meningkatkan

keterampilan

tenaga

administrasi

keuangan

bendahara dan

staf

1. Mengikut sertakan

bendahara dan staf

keuangan dalam diklat

keuangan

2. Menambah personil /

staf keuangan

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan

11. Pengadaan Sarana

perlengkapan

kantor dan

pemenuhan

kebutuhan listrik

Demi kelancaran

kerja

1. Pengadaan TV

Monitor LCD

2. Pengadaan CCTV

3. Pengadaan SMS

Gateway

4. Pengadaan LCD

Proyektor

5. Penggantian perangkat

jaringan internet yang

lebih canggih

6. Pengadaan

kelengkapan jaringan

SIMARI (SIPP,

SIKEP)

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

12. Pengadaan ATK

dan Belanko

Kepaniteraan

Tersedianya ATK

kantor dan ATK

Perkara

1. Melaksanakan

pengadaan ATK

2. Merekap ATK

(sirkulasi)

3. Mendistribusikan ATK

kepada karyawan /

karyawati

4. Mencetak lembar

disposisi

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan

13. Perawatan Gedung

dan kendaraan

Menjaga

kebersihan dan

keindahan dalam

bekerja

1. Pengecatan ulang

gedung kantor

2. Memperbaiki

kerusakan gedung

3. Mengganti suku

cadang kendaraan

yang rusak

4. Pengisian bahan bakar

5. Pengurusan surat-surat

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan


kendaraan setiap

tahunnya

14. Pengadaan Pakaian

Dinas

Terpenuhinya

pakaian dinas

1. Pengadaan Pakaian

Dinas Hakim dan

Pegawai

2. Pengadaan pakaian

dinas Non PNS /

Honorer


kerja pramu bhakti


seragam Satpam

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

15. Peningkatan fungsi

dan kualitas

pengelolaan

perpustakaan

Berfungsinya

perpustakaan

dalam menunjang

pelaksanaan tugas

1. Mengadakan tertib

buku-buku

perpustakaan

2. Mengikutsertakan

petugas perpustakaan

sebagai tenaga

pustakawan

3. Menunjuk pustakawan

/ pustakawati

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan

16. Memfasilitasi

kegiatan kantor

Terlaksananya

kegiatan

1. Menyiapkan sarana

2. Mengatur jalannya

acara

3. Mengatur penataan

Ruang atau diluar

Ruang

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan

17. Pengadaan Ruang Meningkatkan

efektifitas etos

kerja

1. Menambah ruang

tunggu

2. Menambah Ruang

Perpustakaan

3. Membuat Ruang

Koperasi

4. Pengadaan toilet

umum lantai II

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

18. Pengadaan

Kendaraan roda 4

dan roda 2

Tersedianya

sarana kendaraan

1. Pengadaan Roda 4 satu

Unit untuk wakil

Ketua dan 2 unit untuk

Panitera dan Sekretaris

2. Pengadaan Roda 2

untuk pejabat 6 unit

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

19. Penghapusan

Barang

Terlaksananya

pelelangan

Barang

Terjualnya barang yang

akan dilelang Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Umum dan

Keuangan

20. SMS Complaint

Center (SMS

Pengaduan)

Meningkat

pelayanan public

bagi masyarakat

pencari keadilan

1. Menawarkan

kerjasama dengan

operator seluler

2. Mengusulkan nomor

yang diminta

3. Menyediakan HP yang

SMS bisa dibaca

(operator seluler)

dikomputer

4. Proses follow up

pengaduan diproses

oleh tim untuk ditindak

lanjuti

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

21. Layanan Internet Adanya

keterbukaan

1. Mendaftar layanan

internet ke vendor Sekretaris /

Ka.Sub.Bag


informasi dan

pemamfaatan

teknologi

informasi

seperti Speedy

2. Menyediakan internet

dalam hal jadwal

sidang

3. Menyediakan layanan

internet untuk

keperluan pengiriman

laporan

4. Menyampaiakn

kegiatan disatker atau

artikel dan usulan

melalui internet ke

badilag. Net

5. Menyediakan Antrian

Sidang berbasis

Elektronik (ATR dan

E-SKUM)

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

22. Maksimalisasi

desk Informasi

Merealisasikan

Hasil Rakernas

Mahkamah

Agung Tentang

Keterbukaan

Informasi Dan

Pelayanan

Kepada Pencari

Keadilan Tentang

Informasi Perkara

Data Statistic Dll

1. Menempatkan meja

informasi di loby yang

terdiri dari 1 unit

computer terkoneksi

SIPP

2. Menyediakan brosur

yang pantas

disampaikan kepada

public seperti tata cara

berperkara dll.

Panitera /

Sekretaris /

Ka.Sub.Bag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

Ka.Sub.Bag.

Umum dan

Keuangan

2. Program :

untuk mewujudkan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik tahun 2015-2019, Pengadilan Agama Kendari mengacu

kepada program yang telah ditetapkan untuk tahun kedua sebagaimana yang terurai

dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Menajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARI

(Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A TA.2018)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MARI ( Pengadilan Agama

Kendari Kelas I-A TA.2018) )

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ( Pengadilan Agama Kendari

Kelas I-A TA.2018)

Sedangkan Program sebelumnya sebagaimana yang terurai dalam RKAKL

dan DIPA TA. 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Menajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

MARI


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MARI.

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

MARI.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Agama Kendari merupakan organisasi Kolektif Kolegial (Kolegal)

yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur Pelakasana dan unsur pembantu pimpinan yang

didalamnya mencakup unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Sebagaiman tertera pada pasal 1 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

tercantum bahwa Tugas dan kewenangan Peradilan Agama adalah menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara tingkat pertama antara orang-orang

yang berAgama Islam dibidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,

Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kewenangan Peradilan Agama

berdasar undang-undang nomor 50 tahun 2009 tersebut, maka tugas dan fungsi struktur

organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kendari sangat diperlukan pembagiannya sesuai

Perma no 5 tahun 2017, dengan struktur sebagai berikut:


STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA KENDARI TAHUN 2018

KETERANGAN : GARIS TANGGUNGJAWAB : GARIS KOORDINASI :

KETUA

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H

WAKL KETUA

Drs.H.Idris Hamzah, M.H 1. Drs. IHSAN 2. Drs. DARWIS SALAM,SH 3. Dr. DRS.MUDJAHID, SH.MH 4. Drs. MOKH. AKHMAD, M.HES 5. Drs. H. ASNAWI SEMMAUANA. 6. Dra. NURHAYATI B 7. Drs. H. AHMAD P, MH 8. Drs. MUH. IQBAL 9. Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H 10. Drs. MUHAMMADONG, MH 11. Drs. H.M. THAHIR HI SALIM, MH 12. Drs. BAHARUDDIN, S.H. 13. Drs. H. ABD. RAHIM T 14. Drs. MUSLIM, M.H 15. Dra.Hj. MUSABBIHAH, S.H., MH.

SEKRETARIS

Muh. Idris Abdullah, S.H.

S A H A RA B, S. AG

ABD.JABBAR,S.AG N A D R A, S.Ag.

Ulfah Makmur, S.Kom LISA FEBRIANTI, S.KOM

HAKIM

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KA.SUB.BAG.

PERENCANAAN, IT DAN

PELAPORAN

KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

PANITERA PENGGANTI JURUSITA

1. Atirah, S.Ag.,M.H. 2. Amnaida,S.H.,M.H.

3. Andi Muawanah,S.H.,M.H 4. Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H

5. Fitri Yanti Salli, SH

6. Abdul Hopir, S.Ag

1. Cherman Rahman, S.H. 2. Jumaddin, S.H. 3. Musmarlin Muslim

4. M. Aris Jufri

JURUSITA PENGGANTI

1. TAJUDDIN

Drs. Rahmading, M.H

PANITERA

KELOMPOK TEKNIS FUNGSIONAL

KA.SUB.BAG UMUM DAN

KEUANAGAN

NANIK SRI RAHAYU, S.H


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI (TUPOKSI)

SEKRETARIATAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I – A

PERMA NO.7 TAHUN 2015)

SEKRETARIS

Muh. Idris Abdullah, SH

Ulfah Makmur, S.Kom Nanik Sri Rahayu, S.H.

KA.SUB.BAG PERENCANAAN, IT DAN

PELAPORAN

KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEUANGAN

Lisa Febrianti R, S.Kom

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Coumpiuter 4. Fungsional Bendahara


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI (TUPOKSI)

KEPANITERAAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I – A

PERMA NO.7 TAHUN 2015)

PANITERA

Drs.Rahmading, MH

PANITERA MUDA PERMOHONAN

Sahara B, S. Ag

PANITERA MUDA GUGATAN

Abd. Jabbar, S.Ag

PANITERA MUDA HUKUM

Nadra, S.Ag

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI: 1. Amnaidah, SH, MH 2. Atirah, S.Ag, MH 3. Abd. Mukti Jasri Shaleh, M.H 4. Andi Muawanah, S.H., M.H 5. Fitri Yanti Salli, S.H. 6. Abdul Hopir, S.Ag

JURU SITA 1. Cherman Rahman, SH 2. Jumaddin, SH 3. Musmarlin Muslim 4. M. Aris Jufri

JURUSITA PENGGANTI 1. Tajuddin


- Standar Operasional Presdur (SOP)

Berpedoman kepada buku II yang telah direvisi, bahwa Standar Operasional

Procedur (SOP) Pelayanan Pengadilan Agama Kendari terdiri dari proses

penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan,

waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan pelaksana yang berperan dalam

kegiatan.

SOP juga sebagai suatu aturan atau regulasi dari kebijakan yang secara terus

menerus menjamin prilaku yang benar bagi seluruh pegawai maka SOP sangat tepat

diterapkan pada aktivitas administrasi perkantoran yang relative bersifat rutin,

berulang dan kebijakan yang terprogram.

Untuk mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Prima bagi pencari Keadilan dan

Pegawai maka Pengadilan Agama Kendari menerapkan Standar Operasional

Procedur (SOP) ditiap-tiap bagian untuk mengetahui Tupoksi masing-masing.

Tabel. II. 1. Standar Operasional Prosedur Pegawai Pengadilan Agama Kendari

Tahun 2018:

NO UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN

I. Bagian Teknis

1. Ketua 9 1. SOP tentang Prosedur

Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim.

2. SOP tentang Prosedur

Penetapan Hari Sidang

3. SOP Penetapan Perkara

Prodeo

4. SOP Menunjuk Hakim

Mediator

5. SOP Menyidangkan

Perkara

6. SOP Mengevaluasi kinerja

bawahan

7. SOP Menindaklanjuti

Pengawasan internal

8. SOP Membuat Penetapan

Dievaluasi 23

Maret 2018


9. SOP Memimpin Rapat

2. Wakil Ketua 9 1. SOP tentang Prosedur


Majelis Hakim.


Penetapan Hari Sidang

3. SOP Membuat RKT

4. SOP Membuat Program

Pengawas Internal

5. SOP Mengevaluasi Hasil

Pengawasan

6. SOP Laporan Kegiatan

Hakim

7. SOP Menyidangkan

Perkara

8. SOP Memimpin Rapat

Baperjakat

9. SOP Penanggung Jawab

Absen

Dievaluasi 23

Maret 2018

3. Hakim 9 1. SOP tentang Prosedur


Majelis Hakim



Majelis Hakim


Penetapan hari siding.


Kegiatan Persiapan

Persidangan


Pelayanan Mediasi.


Pemanggilan Mediasi.


Dievaluasi 23

Maret 2018


Layanan Penundaan

Sidang

8. SOP tentang prosedur

Layanan Pemanggilan

Saksi


Layanan Pelayanan

Pemeriksaan Setempat.

4. Panitera 13 1. SOP tentang Prosedur

Penunjukan Jurusita /

Jurusita Pengganti.


Pelayanan Sita Jaminan.


Permohonan Bantuan

Panggilan /

Pemberitahuan ke PA

Lain.


Pelayanan Sita Buntut


Pelayanan Sita Harta

Bersama Tanpa Perkara

6. Sop tentang Prosedur

Layanan Pelayanan

Mohon Bantuan

Pemeriksaan Saksi ke

Pengadilan Agama Lain


Layanan Pelayanan

Pemeriksaan Setempat.


Pelayanan Mohon

bantuan Pemeriksaan

setempat ke Pengadilan

Dievaluasi 23

Maret 2018


Agama Lain


Pelayanan Pemberitahuan

isi Putusan.


Pelayanan Teguran Panjar

biaya perkara yang tidak

menambah panjar.


pelayanan Sita harta

bersama tanpa perkara.


Pelayanan PErmohonan

Perceraian dari PNS atau

TNI atau POLRI


Pelayanan Permohonan

pendaftaran Surat Kuasa

Khusus.

5. Panitera Muda Hukum 23 1. SOP Layanan Informasi

2. SOP Layanan Pos

Bantuan Hukum

3. SOP Layanan Sidang

diluar Gedung


Pembayaran Panjar biaya

perkara.


Kegiatan Persiapan

Persidangan.


pelayanan penyerahan

salinan putusan pertama

kepada para pihak


Dievaluasi 23

Maret 2018


Pelayanan Penyerahan

Salinan Putusan Pertama

kepada para pihak.


Pelayanan Pengembalian

Kutipan Akta Nikah.


Pelayanan Perkara yang

berkekuatan Hukum tetap


pelayanan ikrar talak.



Produk Pengadilan



Akta Cerai


Pelayanan Pengiriman

Salinan Putusan kepada

para pihak.


pelayanan pengiriman

Salinan Putusan yang

sudah berkekuatan

Hukum tetap ke KUA.


pelayananan permintaan

Salinan Putusan /

penetapan.


Pelayanan Akta Cerai

pada cerai Gugat


Pelayanan Akta Cerai

pada Cerai Talak



Pelayanan perkara

Ekonomi Syariah

memenuhi Syarat dengan

pemeriksaan Sederhana.


pelayananan penerimaan

perkara dalam Ekonomi

Syariah dengan acara

sederhana tidak

memenuhi syarat.


pelayanan keberatan

dalam perkara upaya

hukum perkara sederhana

dalam ekonomi syariah

telah melewati batas

waktu.


Pengarsipan


Pelaporan


Pengaduan

6. Panitera Muda Gugatan 24 1. SOP tentang Prosedur

Pembayaran Panjar Biaya

Perkara.

2. SOP Mekanisme

Prosedur Penerimaan

Perkara


Pelayanan Teguran Biaya

Panjar Biaya Perkara

yang menambah Panjar.


Dievaluasi 23

Maret 2018


Pelayanan Teguran panjar

Biaya Perkara yang tidak

menambah Panjar.



Sisa Panjar.


pelayananan pengajuan

keberatan dalam perkara

upaya hukum perkara

sederhana dalam ekonomi

syariah yang memenuhi

batas waktu.


pelayanan Banding


pelayanan Kasasi


pelayanan kasasi yang

tidak memenuhi syarat

formal dengan alasan

melebihi batas


pelayanan kasasi yang

tidak memenuhi syarat

Formal dengan alasan

tidak mengajukan memori

kasasi.


pelayanan Peninjauan

Kembali.


pelayanan Prodeo pada

TK I.




TK Banding



tingkat Kasasi


pelayanan pembebasan

Biaya Perkara TK I.


pelayanan Pembebasan

Biaya Perkara TK

Banding



Biaya perkara TK Kasasi


pelayanan permohonan

EKsekusi Riil



Eksekusi pembayaran

sejumlah uang.



Eksekusi selain putusan

PA dengan lelang.


pelayanan Mohon

bantuan Eksekusi ke

Pengadilan Agama lain.


pelayanan Permohonan

Konsinyasi


Pengelolaan ATK

Perkara.



Pelayanan Pengelolaan

Sisa Panjar.

7. Panitera Muda

Permohonan

5 1. SOP tentang Prosedur

Pelayanan Permohonan

Isbat Nikah Volunter



TK I.



TK Banding



tingkat Kasasi



Biaya Perkara TK I.

Dievaluasi 23

Maret 2018

8. Panitera Pengganti 1. 1. SOP tentang Prosedur

Kegiatan Persiapan

Persidangan.

Dievaluasi 23

Maret 2018

9. Jurusita 5 1. SOP tentang Prosedur

Pemanggilan para pihak


Permohonan Bantuan

Panggilan ke Pengadilan

Agama Lain


panggilan /

Pemberitahuan dari




Isi Putusan.


Dievaluasi 23

Maret 2018


pelayanan mohon

Bantuan Eksekusi dari

Pengadilan Agama lain

10. Jurusita Pengganti 4. 1. SOP tentang Prosedur



Permohonan Bantuan

Panggilan ke Pengadilan

Agama Lain


panggilan /

Pemberitahuan dari




Isi Putusan.

II. Bagian Non Teknis

1. Sekretaris 12 1. Memimpin pelaksanaan

tugas kesekretariatan;

2. Menetapkan sasaran

kegiatan kesekretariatan

setiap tahun anggaran;

3. Menyusun dan

menjadwalkan rencana

kegiatan;

4. Membagi tugas kepada

bawahan dan menetapkan

penanggung jawab

kegiatan kesekretariatan;

5. Menggerakkan dan

mengarahkan pelaksanaan

kegiatan di lingkungan

kesekretariatan;

6. Mengadakan rapat dinas;

7. Menyiapkan konsep

Dievaluasi 23

Maret 2018


rumusan kebijaksanaan

pimpinan dibidang

kesekretariatan;

8. Mengadakan konsultasi

dengan atasan setiap saat

diperlukan;

9. Melaksanakan tugas

khusus yang diberikan

oleh atasan;

10. Melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran ;

11. Mengevaluasi prestasi

kerja bawahan

dilingkungan

kesekretariatan;

12. Melaporkan pelaksanaan

tugas kepada Ketua

Pengadilan Agama.

2. Ka. Sub. Bagian

Perencanaan, IT dan

Pelaporan

4 1. SOP Penyusunan

Rencana Program dan

Anggaran

2. SOP Penyusunan SAKIP

3. SOP Penyusunan Laporan

E-Monev

4. SOP Penyusunan Laporan

5. SOP Pengelolaan TI

Dievaluasi 23

Maret 2018

3. Ka. Sub. Bagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tatalaksana

14 1. SOP Pelaksanaan

Orientasi dan Sosialisasi

Penyampaian Tugas,

Peran dan Tanggung

Jawab

2. SOP Pengembangan

Pegawai

Dievaluasi 23

Maret 2018


3. SOP Izin Belajar

4. SOP Pengelolaan

Pegawai

5. SOP Pengelolaan Kartu

Pegawai,Kartu Suami dan

Kartu Istri

6. SOP Pengelolaan Absen

Pegawai

7. SOP Pengelolaan Cuti

Pegawai

8. SOP Pengelolaan

Kenaikan Pangka Tenaga

Teknis dan Non Teknis

9. SOP Kenaikan Gaji

Berkala

10. SOP Pengelolaan Ijin

Perkawinan dan

Perceraian

11. SOP Pengelolaan Pensiun

Pegawai

12. SOP Pemberian Nilai

Kepada Pegawai dan

Pendelegasian Wewenang

13. SOP Pemberian

Penghargaan Kepada

Pegawai

14. SOP Pelaporan Harta

Kekayaan Pegawai dan

Pejabat Negara

4. Ka. Sub. Bagaian

Umum dan Keuangan

7 1. SOP Pengelolaan tata

Naskah Dinas

2. SOP Pengarsipan Naskah

Dinas

3. SOP Penatausahaan Aset

4. SOP Penatausahaan

Persediaan

Dievaluasi 23

Maret 2018


5. SOP Pemeliharaan

Lingkungan dan

Keamanan

6. SOP Pelaksanaan

Kehumasan dan

Keprotokoleran

7. SOP Pemberian

Informasi

5. Staf. Sub. Bagaian

Umum dan Keuangan

2 1. SOP Pengelolaan

Perpustakaan

2. SOP Penginputan

SIMAK BMN

Dievaluasi 23

Maret 2018

6. Staf Sub. Bagaian

Umum dan Keuangan

2 1. SOP Pencairan dan SOP

pertanggungjawaban

2. SOP Penyusunan

Laporan Keuangan

Dievaluasi 23

Maret 2018

7. Staf Sub. Bagaian

Umum dan Keuangan

2 1. SOP Penatusahaan BNBP

2. SOP Pembuatan Laporan

Keuangan/ SAIBA

3. SOP Pembuatan Gaji

Dievaluasi 23

Maret 2018

8. Staf Panitera Muda

Gugatan

5 1. SOP tentang Prosedur

Pembayaran Panjar Biaya

Perkara.

2. SOP Mekanisme

Prosedur Penerimaan

Perkara


Pelayanan Teguran Biaya

Panjar Biaya Perkara

yang menambah Panjar.


Pelayanan Teguran panjar

Biaya Perkara yang tidak


menambah Panjar.



Sisa Panjar.

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada

penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil

secara nyata dan terukur. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya

pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat

jabatan yang terendah secara hierarki.

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu

dilakukan penilaian prestasi kerja.

Sebagaimana dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri

Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan tetapkan setiap tahun

pada bulan Januari.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja

dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati

bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. SKP membuat kegiatan tugas jabatan

dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan

dapat diukur.

Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan

pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap pegawai selaras dengan tujuan yang

telah diterapkan dalam rencana kerja instansi. Penilaian prestasi kerja pegawai secara

sistematik menggabungkan antara penilaian sasaran kerja pegawai dengan penilaian

perilaku kerja.


Selain mewajibkan menyusun SKP, bagi pegawai yang tidak menyusun SKP

dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur disiplin PNS (pasal 6 PP Nomor 46 Tahun 2011) dan

sebagai implementasi dari peraturan tersebut diatas Pengadilan Agama Kendari telah

mengkoordinasikan penyusunan SKP tahun 2018 kepada setiap pegawai.

Tabel II. 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Pengadilan Agama Kendari

tahun 2018:

NO SASARAN KINERJA PEGAWAI JUMLAH KEGIATAN

TAHUN 2018 KET

I. Bagian Teknis

Nama Jabatan

1. Drs. Engkos Hasyim

Koswara, S.H

Ketua 1. Membuat Penetapan

Prodeo;

2. Membuat PMH

3. Membuat PHS

4. Menyidangkan Perkara

5. Mengoreksi Berita Acara

6. Menandatangani Berita

Acara

7. Membuat dan Mengoreksi

Putusan

8. Menandatangani Putusan

9. Meminutasi Berkas

Perkara

10. Melakukan evaluasi

terhadap hasil Pengawasan

Hakim

11. Menindaklanjuti laporan

atas hasil pengawasan

Hakim

12. Menganonim Putusan

13. Membuat penetapan

anmaning

14. Mebuat penetapan perintah


eksekusi

15. Membuat surat kuasa

insidentil

16. Menandatangani dan

memaraf Buku Register

Perkara


memaraf Buku Keuangan

Perkara


memaraf Buku Register

Pengaduan

19. Memeriksa dan menutup

secara insidentil BIKP

20. Membuat Laporan

Tahunan dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP)

21. Memeriksa dan

menandatangani

Penutupan Buku Register

setiap akhir tahun

22. Memeriksa dan

menandatangani

Penutupan Buku Keuangan

23. Memeriksa dan

menandatangani

Penutupan Buku

Pengaduan

24. Memeriksa dan

menandatangani Laporan

Perkara

25. Membuat SK yang

berkaitan dengan Proses

Perkara

26. Melakukan Rapat


27. Menetapkan Renstra, IKU,

RKT dan Program Kerja

28. Membuat Kontrak

penetapan kerja

29. Menandatangani SK yang

berhubungan naskah

Keuangan

30. Mendisposisi surat masuk

31. Mengoreksi surat surat

32. Membuat dokumen SAKIP

33. Membuat penilaian sasaran

kerja Pegawai

2. Drs.H. Idris Hamzah, M.H Wakil Ketua 1. Memimpin pelaksanaan

tugas yang menjadi

kewenangan wakil ketua

Pengadilan Agama;


kegiatan setiap tahun;

3. Menetapkan dan


kegiatan setiap tahun;

4. Membagi tugas dan

menentukan

penaggungjawab kegiatan;

5. Menggerakkan dan



Peradilan Agama;

6. Memantau pelaksanaan

tugas mengenai

kewenangan wakil ketua


8. Menetapkan rumusan kerja

Pengadilan Agama;

9. Meningkatkan koordinasi

dengan instansi terkait;


10. Menanggapi dan

memecahkan masalah

yang muncul di Pengadilan

Agama;



diperlukan;

12. Menunjuk dan menetapkan

tugas majelis hakim dan

mengatur pembagian tugas

para hakim untuk

melaksanakan sidang

perkara;

13. Menetapkan dan

memerintahkan eksekusi /

sita eksekusi dalam suatu

putusan;

14. Mengisbatkan rukyat hilal;

15. Memberikan nasehat

tentang hukum Islam

sebagai upaya penyuluhan

kepada masyarakat;

16. Melaksanakan tugas ketua

Baperjakat Pengadilan

Agama Kendari;

17. Mengkoordinir hakim

pengawas bidang;

18. Mengevaluasi laporan

hasil pengawasan;

19. Melaporkan Pelaksanaan

tugas kepada Ketua

Pengadilan Agama

Kendari;



oleh atasan;



kerja para aparat yang

berhubungan dengan

kinerja pegawai di

lingkungan Pengadilan

Agama;

3. Drs. Ihsan Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara



4. Melakukan Musyawarah

Majelis

5. Membuat Konsep Putusan

6. Mengoreksi Putusan


8. Mengoreksi Perkara yang

akan diminutasi.

9. Melaksanakan

Pengawasan

10. Membuat Laporan Hasil

Pengawasan

11. Melaksanakan Pembinaan

12. Melaksanakan Mediasi

13. Membuat Laporan Mediasi

4. Drs. Mokh. Ahmad,

M.HES

1. Menerima, memeriksa

dan mempelajari Berkas

Perkara




Majelis


5. Membuat Konsep

Putusan




akan diminutasi.

9. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan



13. Membuat Laporan

Mediasi

14. Mengikuti Rapat

Baperjakat

5. Dra. Nurhayati B Hakim 1. Menerima, memeriksa

dan mempelajari Berkas

Perkara




Majelis

5. Membuat Konsep

Putusan




akan diminutasi.

9. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan



13. Membuat Laporan


Mediasi

6. Drs. H. Asnawi Semauna Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara




Majelis





akan diminutasi.

7. Drs. M. Darwis Salam, SH Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.




Majelis





akan diminutasi.


10. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




8. Drs. Muh. Iqbal, M.H. Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.




Majelis





akan diminutasi.

10. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




15. Mengikuti Rapat

Baperjakat

9. Drs. H. Ahmad P, M.H. Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.





Majelis





akan diminutasi.

10. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




10. Dr. H. Mudjahid, S.H.,

M.H

Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.




Majelis





akan diminutasi.

10. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan





11. Drs. H.M. Thahir HI

Salim,M.H


mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.




Majelis





akan diminutasi.

10. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




12. Drs. Nasruddin, S.H Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.




Majelis





akan diminutasi.

10. Melaksanakan

Pengawasan



Pengawasan




13. Drs. H. Baharuddin, S.H. Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara

2. Membuat PHS.




Majelis





akan diminutasi.

10. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




14. Drs. H. Abd. Rahim T Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara




Majelis





akan diminutasi.


9. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




15 Drs. Muhammadong,

M.H.


mempelajari Berkas

Perkara




Majelis





akan diminutasi.

9. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




16. Drs. Muslim, M.H Hakim 1. Menerima, memeriksa dan

mempelajari Berkas

Perkara




Majelis






akan diminutasi.

9. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




17. Dra. Hj. Musabbihah,

S.H., M.H


mempelajari Berkas

Perkara




Majelis





akan diminutasi.

9. Melaksanakan

Pengawasan


Pengawasan




18. Drs. Rahmading, M.H Panitera 1. Mengikuti dan mencatat

jalannya Sidang

2. Membuat berita Acara

Sidang

3. Membuat Penetapan (Sita /

Ikrar)

4. Melaksanakan

pemberkasan Perkara.


5. Meneliti dan memeriksa

kelengkapan berkas

perkara baru

6. Menyiapkan data perkara

untuk bahan penyusunan

program kerja

7. Membuat program kerja

8. Menetapkan pengelola

biaya proses

9. Meneliti Laporan keadaan

perkara

10. Meneliti laporan keadaan

keuangan perkara

11. Menandatangani Laporan

Perkara

12. Menandatangani Laporan

realisasi biaya proses

13. Membuat berita acara

eksekusi

14. Melakukan Rapat

Koordinasi dan Evaluasi

15. Menyusun Laporan

Tahunan

16. Menandatangani akta cerai

17. Menandatangani Akta

Cerai

18. Menandatangani Akta

Banding

19. Menandatangani AKTA

PK

20. Melaksanakan Eksekusi.

19. Nadra, S. Ag Panitera

Muda Hukum

1. Mengikuti dan mencatat

jalannya Sidang

2. Membuat Berita Acara

Sidang

3. Mengetik Pentapan Sita /


Ikrar

4. Melaksanakan

Pemberkasan Perkara

5. Mengumpulkan dan

mengelola data perkara

6. Mengkonsep dan

menyelesaikan Laporan

Perkara

7. Menyajikan Statistik

perkara

8. Mengirim salinan putusan

/ penetpan ke KUA

9. Menerbitkan Akta Cerai

10. Melaksanakan Upload

Putusan

11. Mengelola Arsip Perkara.

20. Abd. Jabbar, S. Ag Panitera

Muda

Gugatan


jalannya Sidang

2. Mebuat Berita Acara

Sidang

3. Mengetik Penetapan

4. Melaksanakan

pemberkasan Perkara

5. Menerima,

memeriksa,berkas gugatan

yang diajukan

6. Mengisi buku register

biaya perkara

7. Menaksir panjar biaya

perkara

8. Membuat surat pernyataan

banding

9. Membuat surat pernyataan

Kasasi

10. Mencatat Surat Bantuan

Panggilan.


21. Sahara B, S. Ag Panitera

Muda

Permohonan


jalannya siding


siding

3. Mengetik Penetapan

(sita/Ikrar)

4. Melaksanakan

Pemberkasan perkara

5. Menerima, memeriksa

berkas gugatan yang

diajukan

6. Mengisi buku register

biaya perkara

7. Menaksir panjar biaya

perkara

8. Merekap perkara Gugatan

9. Memberikan informasi

kepada pencari keadilan

10. Mengawasi pelaksanaan

tugas Meja I

11. Memberikan bimbingan

kepada petugas meja I

22. Amnaida, S.H., M.H Panitera

Pengganti


Jalannya Sidang


siding

3. Mengetik sidang perkara

yang ditentukan

4. Membuat dan mengetik

berita acara persidangan

5. Melaksanakan

pemberkasan perkara

6. Menyerahkan berkas

perkara yang telah

diminutasi


23. Atirah, S.H., M.H Panitera

Pengganti


Jalannya Sidang


siding


yang ditentukan



11. Melaksanakan

pemberkasan perkara


perkara yang telah

diminutasi

24. Abd. Mukti Jasri, Shaleh,

S.H

Panitera

Pengganti


Jalannya Sidang


siding


yang ditentukan



5. Melaksanakan

pemberkasan perkara


perkara yang telah

diminutasi

7. Petugas Meja Informasi

25. Andi Muawanah, S.H.,

M.H

Panitera

Pengganti


Jalannya Sidang


siding


yang ditentukan



5. Melaksanakan


pemberkasan perkara


perkara yang telah

diminutasi

26. Fitri Yanti Salli, S.H Panitera

Penganti


Jalannya Sidang


siding


yang ditentukan



5. Melaksanakan

pemberkasan perkara


perkara yang telah

diminutasi

7. Mengisi Buku Jurnal

Perkara Gugatan dan

Permohonan

27 Abdul Hopir, S.Ag Panitera

Pengganti


Jalannya Sidang


siding


yang ditentukan



5. Melaksanakan

pemberkasan perkara


perkara yang telah

diminutasi


28. Cherman Rahman, S.H Jurusita 8. Melaksanakan

pemanggilan para pihak

berperkara

9. Melaksanakan

pemberitahuan

10. Melaksanakan Penyitaan


penyitaan

12. Menyampaikan surat

pengumuman / teguran

13. Menyampaikan

pendaftaran sita kepada

instansi terkait

14. Membuat Relaas

Panggilan

15. Melaksanakan

Pemberitahuan Sita

16. Melaksanakan

pemberitahuan peninjauan

setempat

17. Melaksanakan peninjauana

setempat.

29. Jumaddin, S.H Jurusita 1. Melaksanakan


berperkara

2. Melaksanakan

pemberitahuan



penyitaan



6. Menyampaikan


instansi terkait

7. Membuat Relaas


Panggilan

8. Melaksanakan

Pemberitahuan Sita

9. Melaksanakan


setempat


setempat.

30. Musmarlin Muslim Jurusita 1. Melaksanakan


berperkara

2. Melaksanakan

pemberitahuan



penyitaan



6. Menyampaikan


instansi terkait

7. Membuat Relaas

Panggilan

8. Melaksanakan

Pemberitahuan Sita

9. Melaksanakan


setempat


setempat.

11. Petugas Meja Informasi

31. M. Aris Jufri Jurusita 1. Melaksanakan


berperkara

2. Melaksanakan

pemberitahuan




penyitaan



6. Menyampaikan


instansi terkait

7. Membuat Relaas

Panggilan

8. Melaksanakan

Pemberitahuan Sita

9. Melaksanakan


setempat


setempat.

11. Kasir

32. Tajuddin Jurusita

Pengganti

1. Melaksanakan


berperkara

2. Melaksanakan

pemberitahuan

3. Membuat relaas panggilan

33. Rostinawati Staf Panitera

Muda

Gugatan

1. Menulis buku induk

keuangan perkara

2. Menerima dan

mendatangani SKUM dan

membubuhi cap lunas

pada skum

3. Membukukan KEuangan

perkara ke dalam buku

jurnal

4. Membukukan keuangan

perkara kedalam buku

jurnal


5. Melaporkan penerimaan

dan pengeluaran uang

perkara

II. Bagian Non Teknis

34. Muh. Idris Abdullah, S.H Sekretaris 1. Memimpin pelaksanaan

tugas kesekretariatan;


kegiatan kesekretariatan

setiap tahun anggaran;

3. Menyusun dan


kegiatan;

4. Membagi tugas kepada


penanggung jawab

kegiatan kesekretariatan;

5. Menggerakkan dan



kesekretariatan;



rumusan kebijaksanaan

pimpinan dibidang

kesekretariatan;



diperlukan;



oleh atasan;

10. Melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran ;


kerja bawahan;


12. Melaporkan pelaksanaan

tugas kepada Ketua

Pengadilan Agama.

35. Ulfah Makmur, S.Kom Ka. Sub.

Bagian

Perencanaan

IT dan

Pelaporan

1. Menyusun Rencana

Program dan Anggaran


Kinerja Setiap Tahun.

3. Menyusun dan

menjadwalkan Rencana

Kegiatan.

4. Menyusun Renstra serta

Mereview SAKIP (IKU,

RKT, PK, RENSTRA dan

LKJIP).

5. Menyusun RKBMN

6. Menyusun Pengukuran

Kinerja setiap Tahun

7. Mengelola Website dan

Jaringan

8. Menyusun Laporan

Tahunan.

9. Membuat Program Kerja

Tahunan

10. Melakukan Revisi setiap

ada perubahan kebijakan

11. Mengupdate perubahan

Aplikasi SIPP

12. Memonitoring SIPP

13. Mengupdate data Website

(Conten Menu dalam

Website).

36. Lisa Febrianti, S.Kom Ka. Sub.

Bagian

Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tatalaksana

1. Membuat DUK,DUS,dan

Informasi Bezetting

2. Membuat SPMT

3. Membuat SPMJ


4. Membuat surat izin cuti

Pegawai

5. Membuat usul kenaikan

Gaji Berkala

6. Menandatangani Absen

Pegawai

7. Menginput Absen pada

Komdanas

8. Membuat dan

menandatangani rekap

absen

9. Menyiapkan bahan rapat

baperjakat

10. Mengisi buku kendali kp,

kgb, cuti, mutasi, satya

lencana, pension

11. Mengisi Buku induk

pegawai

12. Menginput Data SIKEP

13. Menyiapkan Konsep Surat

Keputusan Pimpinan

37. Nanik Sri Rahayu, S.H Ka. Sub.

Bagian

Umum dan

Keuangan

1. Membagi tugas pada


penanggung jawabnya

2. Memantau pelaksanaan

tugas bawahan


rumusan kebijakan

pimpinan

4. Melakukan koordinasi

dengan instansi terkait

5. Mengantar SPM /

mengambil SPM

6. Membuat / mengajukan

SPM


7. Mengusulkan penghapusan

BMN

8. Menaggapi dan

memecahkan masalah

yang timbul

9. Menginput data pada

Aplikasi persediaan

10. Membuat laporan

Semesteran

11. Membuat Laporan Manual

12. Melaksanakan

Rekonsiliasi SAKPA

13. Mengantar SPM /

mengambil SP2D

14. Membuat Laporan

Triwulan

15. Melaksanakan belanja

keperluan Kantor dan

ATK

16. Menginput Realisasi pada

Aplikasi Komdanas dan

Aplikasi Smart (Emonev)

17. Mengupload data persekot

pada Aplikasi Komdanas.

38. Hj. Hanaya Rasyid Staf

Kepegawaian

1. Menyiapkan Blangko

Absen Pegawai dan

Menandatangani Absen

Pegawai

2. Menyiapkan bahan-bahan

pelantikan

3. Membuat Surat Tugas

4. Menata File Pegawai.

5. Menyiapkan bahan usul

Kenaikan pangkat

39. Sarman Staf Sub.

Bagaian

1. Operator SIMAK,


Umum dan

Keuangan

Persediaan, SIMANTAP

dan RKAKL

2. Pengadministrasi Surat

3. Melaksanakan Opname

fisik BMN dan persediaan

4. Mendistribusikan BMN

dan barang persediaan

5. Mengadminitrasikan BMN

dan barang persediaan

6. Membuat DBR

7. Mengantar SPM dan

mengambil SP2D

8. Melaksanakan

pemeliharaan BMN

9. Melakukan rekonsiliasi

BMN

40. Djuarti S. Tutu Staf Sub.

Bagaian

Umum dan

Keuangan

1. Membuat Pembukuan

Keuangan

2. Mengajukan SPM ke

KPPN

3. MElakukan pungutan

pajak

4. Membuat permintaan

Remunerasi Pegawai

5. Membuat Potongan Gaji

Pegawai

6. Membuat Laporan

pertanggung jawaban

Keuangan (LPJ)

7. Mengadministrasikan

aliran kas masuk

8. Mencairkan uang di bank

9. Mengelola rekening UP

10. Menyetor potongan-

potongan penerimaan

pajak Negara.


B. Pelayanan Publik yang Prima

- Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu)

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iah setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuai dengan

Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iah yang berlaku berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di

lapangan.

Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iah ini merupakan acuan lengkap penerapan Sertifikasi

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iah yang terdiri dari :

1) Administrasi Manajemen,

2) Administrasi Kesekretariatan,

3) Administrasi Kepaniteraan.

Tujuan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iah yaitu untuk memberikan Pelayan Prima dan berkualitas baik kepada pihak

pencari keadilan maupun masyarakat sekitar dan pegawai itu sendiri.

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari Kembali melaksanakan Program

Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah dilakukan Asesmen eksternal pada tanggal 5

Desember 2018.

- Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan

Berdasarkan Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa Pemberian

layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan

Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata

Usaha Negara. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum


Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang

berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama

dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum

Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

sedangkan Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima

Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang

miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang

menghadapi masalah hukum.

Berdasarkan Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pasal 7 dinyatakan bahwa yang berhak

mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok

orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan

biaya perkara tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan:

a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin

(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung

Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang

berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah

atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan

keterangan tidak mampu.

Bantuan hukum tersebut meliputi Konsultasi Hukum, Melaksanakan Kuasa,

Pendampingan, Mewakili, Membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya

untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk: :


1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan

akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara

merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari mendapatkan Anggaran untuk Jasa

Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 62.400.00,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu

rupiah) dengan perhitungan Rp. 100.000,- per Jam Layanan dan telah melakukan

Perjanjian Kerja dengan Lembaga Bantuan Hukum yaitu Yayasan Lembaga

Konsultasi Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sultra dengan Surat Perjanjian

Kerja nomor: 031/PPK-PA.Kdi/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018. Pada tahun 2018

Lembaga Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kendari menangani 488

bantuan Pembuatan Gugatan/ Permohonan dan 40 jasa Konsultasi dengan waktu

Pelayanan 882 jam Layanan.

Tabel II.3. Daftar Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama

Kendari Tahun 2018 :

NO BULAN

JENIS DAN JUMLAH PELAYANAN

JAM

LAYANAN KET PERKARA

GUGATAN

PERKARA

PERMOHONAN

/ VOLUNTAIR

KONSULTASI

1. Januari - - - -

2. Februari - - - -

3. Maret - - - -

4. April - - - -

5. Mei 72 39 15 126

6. Juni 88 28 10 126

7. Juli 95 24 7 126

8. Agustus 87 23 16 126

9. September 93 20 13 126

10. Oktober 72 37 17 126

11. Nopember 89 32 5 126

12. Desember - - - -

JUMLAH 324

Gugatan

164

Permohonan

40

Layanan

882 Jam

Layanan


- Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan

Sidang di luar gedung Pengadilan ini merupakan salah satu program prioritas

dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang pasti juga menjadi Program

Prioritas untuk Pengadilan Agama Kendari. Progam ini diselenggarakan guna

memberikan kemudahan akses kepada masyarakat pencari keadilan yang tempat

tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Agama untuk dapat bersidang di tempat yang

tidak terlalu jauh dengan tempat domisili mereka, sehingga akan lebih menghemat

waktu dan biaya. Hal ini juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung dalam

program justice for all agar masyarakat pencari keadilan memiliki kemudahan akses

dan memperoleh hak-haknya dalam mendapatkan keadilan dengan prinsip sederhana,

cepat, dan biaya ringan.

Program yang dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendai

tahun 2018 ini mendapat respon yang positif dari masyarakat pencari keadilan. Dari

beberapa orang masyarakat pihak pencari keadilan yang sempat dikomfirmasi oleh

Tim TI Pengadilan Agama Kendari menjelaskan bahwa secara umum mereka merasa

senang dan sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, karena jarak yang jauh antara

tempat tinggal dengan Pengadilan Agama Kendari memakan waktu dan biaya yang

tidak sedikit, sehingga banyak masyarakat yang karena keterbatasan dana dan waktu

akhirnya tidak mendapatkan akses keadilan, namun dengan adanya program ini

masyarakat dengan sangat mudah dan merasa terbantu dalam menyalurkan hak-hak

hukumnya demi mendapatkan keadilan dari institusi penegak hukum Pengadilan

Agama Kendari.

Tingginya ekspektasi dan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini, tentu

harus diiringi dengan harapan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang

dibiayai oleh negara ini secara maksimal dan Pengadilan Agama Kendari dapat

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Ada beberap prosedur Layanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan :

1. Berdasarkan Kateristik Perkara dan jangkauan Wilayah yang jauh dari kantor

Pengadilan Agama Kendari;

2. Lokasi Penyelenggaraan Sidang diluar gedung Pengadilan dapat ditetapkan

melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah dan instansi Lain

yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung;


3. Dalam menyelenggarakan sidang diluar gedung Pengadilan, Pengadilan dapat

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Kementrian / Lembaga lain

yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat

dari sebuah Putusan Pengadilan pada saat sidang diluar gedung Pengadilan;

4. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan

layanan Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan;

5. Sidang diluar Gedung yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendari selama ini

dilakukan di kantor Camat , kantor KUA bahkan di Aula Pemerintah Daerah.

6. Personil Sidang Diluar Gedung Pengadilan yaitu Hakim, Panitera, Jurusita, dan

Apartur Peradilan lainnya.

Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari mendapatkan Alokasi Anggaran Sidang

diluar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) dari dipa 04 Dirjen Badilag. Selama tahun 2018 ada 17 kegiatan

sidang diluar gedung dengan total jumlah perkara sebanyak 116 perkara. Hal ini

melebihi dari target awal Perencanaan yang hanya 87 perkara.

Tabel II.4. Tabel kegiatan Sidang diluar Gedung yang dilaksanakan

Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2018.

NO TANGGAL SIDANG JUMLAH

PERKARA TEMPAT SIDANG KET

1. 29 Januari 2018 6 Perkara Kec. Kendari

2. 20 Maret 2018 13 Perkara Kec Abeli

3. 09 April 2018 9 Perkara Kec. Kendari

4. 03 Mei 2018 10 Perkara Kec. Puwatu

5. 07 Mei 2018 6 Perkara Kec. Poasia

6. 08 Mei 2018 7 Perkara Kec. Kendari

7. 09 Mei 2018 7 Perkara Kec. Kendari

8. 30 Mei 2018 5 Perkara Kec. Wua - Wua

9. 31 Mei 2018 6 Perkara Kec. Wua - Wua

10. 21 Juni 2018 8 Perkara Kec. Kendari

11. 29 Agustus 2018 5 Perkara Kec. Kendari

12. 30 Agustus 2018 5 Perkara Kec. Kendari

13. 18 September 2018 6 Perkara Kec Abeli

14. 19 September 2018 5 Perkara Kec. Abeli


15. 20 September 2018 8 Perkara Kec. Wua-Wua

16. 18 Oktober 2018 10 Perkara Kec Kendari Barat

17. 19 Oktober 2018

Jumlah 116 Perkara

- Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo)

Prodeo memiliki pengertian gratis atau secara Cuma-Cuma. Bantuan Pembebasan

Perkara/ Prodeo di Pengadilan yaitu Proses berperkara di Pengadilan secara gratis / Cuma-

Cuma. Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo di Pengadilan Agama Kendari ada2 ( dua)

cara:

1. Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo yang dibiayai oleh Negara melalui DIPA

Pengadilan Agama Kendari

Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo dengan Metode ini memiliki beberapa Prosedur

diantaranya sebagai berikut :

a. Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan

pembebasan biaya perkara melalui DIPA kepada calon Pemohon atau Penggugat

mengenai cara berperkara secara Prodeo meliputi :

- Calon Pemohon atau Penggugat diminta untuk mengajukan permohonan

berperkara dengan pembebasan biaya, kepada Ketua Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah.

- Permohonan berperkara di Pengadilan Agama Kendari dengan pembebasan

biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang

diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang

dilegalisir.

b. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon untuk menghadap kepada

panitera.

c. Panitera memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pembebasan biaya

perkara layak atau tidak untuk mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara;

d. Panitera berkoordinasi dengan Sekretari mengenai ketersediaan ketersediaan

anggaran dalam DIPA.


e. Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan

anggaran pembebasan biaya perkara yang ada dalam DIPA.

f. Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan

pembebasan biaya perkara;

g. Ketua Pengadilan berdasarkan pertimbangan dari panitera menerbitkan penetapan

pembebasan biaya perkara apabila permohonan pembebasan biaya perkara

dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, ketua

menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya

perkara dan perkara diproses sebagaimana proses berperkara dengan biaya.

h. Kasir menerima penetapan ketua tentang pembebasan biaya perkara dan

menginput data para pihak, menginput nominal panjar biaya perkara sejumlah

nihil (Rp0,00) dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara, serta memberi

nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui menu jurnal.

i. Kasir mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh kasir serta

penggugat/pemohon.

j. Kasir menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah diberi

nomor perkara kepada penggugat/ pemohon untuk diserahkan kepada petugas

Meja II.

k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menguji dan menerbitkan perintah pembayaran

pembebasan biaya perkara secara bertahap (rill cost) kepada bendahara

pengeluaran sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

l. Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana

tercantum dalam surat keterangan sekretaris kepada kasir.

m. Kasir menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat

keterangan sekretaris dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk

keuangan perkara melalui SIPP.

n. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah

ditentukan dalam surat keterangan sekretaris (biaya kurang), maka berdasarkan

instrumen ketua majelis, sekretaris dapat menerbitkan surat keterangan untuk

menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.

o. Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka hakim ketua menjatuhkan

putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara

prodeo.


2. Pembebasan Biaya Perkara Non DIPA / Prodeo Murni tanpa ada biaya sama

sekali

Pembebasan Biaya Perkara Non DIPA / Prodeo murni memiliki beberapa

Prosedur sebagai berikut :

a. Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan

pembebasan biaya perkara secara prodeo mengenai :

1. Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada

ketua Pengadilan Agama/mahkamah syar’iyah.

2. Permohonan berperkara secara prodeo dilengkapi dengan Surat Keterangan

Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu

miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.

b. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon kepada meja I

c. Petugas meja I (kasir) membuat SKUM sejumlah Rp.0,00 dan menyerahkannya

kepada pemohon/penggugat.

d. Pemohon/penggugat menyerahkan surat permohonan/gugatan dan SKUM kepada

kasir untuk dicatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan

perkara melalui SIPP.

e. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat permohonan/ gugatan serta SKUM

kepada pemohon/penggugat yang telah diberi nomor perkara.

f. Petugas Meja II mencatat data perkara dalam buku register permohonan/gugatan

melalui SIPP menggunakan form register yang telah ditetapkan dan disahkan

Ditjen Badilag tertangal 19 Mei 2016.

g. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada ketua Pengadilan melalui

panitera.

h. Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) melalui SIPP.

i. Ketua menyerahkan berkas kepada panitera untuk penunjukan panitera pengganti

dan jurusita/jurusita pengganti.

j. Panitera membuat penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti

melalui SIPP.

k. Panitera menyerahkan berkas kepada ketua majelis.

l. Ketua Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang (PHS) melalui SIPP.

m. Jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak.


n. Majelis hakim memeriksa alasan prodeo pada saat sidang pertama dalam sidang

insidentil sebelum memeriksa pokok perkara dengan memberi kesempatan kepada

termohon/ tergugat untuk memberikan tanggapan.

o. Majelis hakim menjatuhkan putusan sela tentang permohonan prodeo dikabulkan

atau ditolak.

p. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat

/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14

hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela.

q. Jika tidak dipenuhi maka gugatan /permohonan tersebut dicoret dari daftar

perkara.

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari mendapatkan Anggaran Bantuan

Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu

Rupiah) dengan rincian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) per perkara.

Sehingga sampai dengan akhir tahun 2018 Perkara yang mendapatkan Bantuan

Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kendari sebanyak 33 perkara yang

dibiayai oleh Negara melaui DIPA Pengadilan Agama Kendari dan 0 perkara yang

Prodeo Murni.

Tabel. II. 5. Daftar Perkara yang mendapatkan Bantuan Pembebasan Biaya

Perkara menggunakan DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 :

NO NO. PERKARA JENIS PERKARA JUMLAH

BIAYA KET.

1. 98/Pdt.P/2018/PA.kdi Permohonan/ Voluntair 206,000

2. 272/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 406,000

3. 082/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 136,000
































TOTAL Rp. 9.879.000,-


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Kendari memiliki 40 Pegawai yang terdiri dari 17 Hakim, 16 Tenaga

Teknis dan 7 tenaga Non Teknis. Akan tetapi Kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia

masih perlu ditingkatkan untuk menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam menerima

dan memproses perkara “tertentu” yang menjadi tumpuan masyarakat pencari keadilan dalam

upaya mewujudkan peradilan yang bersih teransparan dan berintegritas berdasarkan keputusan

Ketua Mahkamah agung RI. Nomor: 143 /KMA/SK/III/2007 tentang pemberlakuan Buku I

(Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan) yang termaktub didalamnya bahwa

untuk standar Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1 A jumlah idealnya Sumber Daya Manusia

sebagai berikut:

1. Profil Sumber Daya Manusia

Tabel III. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Kendari

Tahun 2018

No. Nama Pangkat/Gol Jabatan Ket.

1. Drs.Engkos Hasyim Koswara, S.H, Pembina Utama

Madya (IV/d) Ketua /Hakim Utama

2. Drs. H. Idris Hamzah, M.H. Pembina Utama

Madya (IV/d)

Wakil Ketua / Hakim

Utama Muda

3. Dra. Nurhayati B Pembina Utama

(IV/e) Hakim Utama

4. Drs. H. Asnawi Semauna Pembina Utama

Madya (IV/e) Hakim Utama

5. Drs. M. Darwis Salam, SH Pembina Utama

Madya (IV/e) Hakim Utama

6. Dr. Drs.Mudjahid, SH, MH Pembina Utama

Madya (IV/d) Hakim Utama Muda

7. Drs. Baharuddin, S.H. Pembina Utama



8. Drs. Muh. Iqbal, M.H. Pembina Utama


9. Drs. H. Abd. Rahim T Pembina Utama

Muda (IV/d) Hakim Utama Muda

10. Drs. Ihsan Pembina Utama

Muda (IV/c) Hakim Madya Utama

11. Drs. H.M.Thahir HI Salim, M.H Pembina Utama


12. Dra. Musabbihah, S.H., M.H. Pembina Utama


13. Drs. Mokh. Ahmad, M.HES, Pembina Utama


14. Drs. H. Ahmad P, M.H. Pembina Utama


15. Drs. Muslim, M.H. Pembina Tingkat I

(IV/c) Hakim Madya Muda

16. Drs. Muhammadong, M.H. Pembina Utama


17. Drs. H.M. Nasruddin, S.H., M.H, Pembina Utama


18. Drs. Rahmading, MH Pembina Tk. I (IV/b) Panitera

19. Muh. Idris Abdullah, S.H, Penata TK I (III/d) Sekretaris

20. Sahara, S.Ag Penata TK I (III/d) Panitera Muda

Permohonan

21. N a d r a , S.Ag Penata TK I (III/d) Panitera Muda Hukum

22. Abd. Jabbar, S. Ag Penata TK I (III/d) Panitera Muda

Gugatan

23. Amnaida, SH., M.H Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti

24. Andi Muawanah, S.H., M.H. Pembina (IV/a) Panitera Pengganti

25. Abd. Mukti Jasri Shaleh, S.H Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti

26. Atirah, S.Ag, MH Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti

27. Fitri Yanti Salli, S.H, Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti

28. Abdul Hopir, S.Ag, Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti

29. Cherman Rahman, SH Penata TK. I (III/d) Jurusita

30. Djumaddin Penata Muda (III/a) Jurusita

31. Musmarlin Muslim Pengatur Tk.I (II/d) Jurusita

32. M. Aris Jufri Pengatur (II/d) Jurusita

33. Tajuddin Penata Muda TK I

(III/b) Jurusita Pengganti

34. Nanik Sri Rahayu, S.H. Penata (III/c) Ka.Sub.Bag.

Perencanaan, IT dan


Pelaporan

35. Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom Penata (III/c)

Ka.Sub.Bag.

Kepegawaian ,

Organisasi dan

Tatalaksana

36. Ulfah Makmur, S.Kom, Penata (III/c)

Ka.Sub.Bag.

Perencanaan, IT dan

Pelaporan

37. Rostinawati Penata Muda TK. I

(III/b) Staf Kepaniteraan

38. Djuarti S. Tutu, S.H Penata Muda (III/a) Bendahara Rutin

39. Sarman Pengatur TK.I (II /d) Staf Sub. Bag. Umum

dan Keuangan

40. Hj. Hanaya Rasyid Penatur Muda TK.I

(II.b)

Staf Sub. Bag.

Kepegawaian

Tabel. III. 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama

Kendari Tahun 2018

No Jumlah SDM TeknisYudisial

Jumlah Hakim Kepaniteraan Kejurusitaan

1 17 11 5 33

Tabel. III. 3. Jumlah SDM Non Teknis pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018

No Jabatan Jumlah SDM Non TeknisYudisial Keterangan

1 Sekretaris

1 Aktif

2.

Ka. Sub. Bag

Kepegawaian

Organisasi dan Tata

Laksanan

1 Aktif

3. Ka. Sub. Bag Umum

dan Keuangan 1 Aktif

4.

Ka. Sub. Bag

Perencanaan IT dan

Pelaporan

1 Aktif

5. Staf 3 Aktif

Jumlah 7


Tabel. III. 4. Jumlah Hakim Tingkat Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat

Pendidikan pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018.

No Jabatan Jumlah Pendidikan Keterangan

Laki-laki Perempuan S1 S2 S3

1 Ketua 1 -

2 WakilKetua 1 - 1

3 Hakim 13 2 8 1

Jumlah 15 2 7 9 1

Tabel. III.4. Jumlah SDM Kepaniteraan Berdasarkan jenis Kelamin Dan Tingkat

Pendidikan Pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018.

No Jabatan

Jumlah Pendidikan Keterangan

Laki-laki Perempuan SLTA

/D3 S1 S2 S3

1 Panitera 1 1

2. PaniteraMuda 1 2 3

3. PaniteraPengganti 2 4 3 3

4. Jurusita 4 - 2 2

5. Jurusita Pengganti 1 - 1

6. Staf Kepaniteraan 1 1

Jumlah 9 7 4 8 4

Tabel.III. 5. Jumlah SDM Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat

Pendidikan pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018.

No Jabatan

Jumlah Pendidikan Ket

Laki-laki Perempuan SLTA

/D3 S1 S2 S3

1 Sekretaris

1 1

2

Ka. Sub. Bag

Kepegawaian Organisasi

dan Tata Laksanan

1 1

3 Ka. Sub. Bag Umum

dan Keuangan 1 1

4.

Ka. Sub. Bag

Perencanaan IT dan

Pelaporan

1 1

5. Staf 1 2 2 1

Jumlah 2 5 2 5


Tabel.III.6. Jumlah SDM Berdasarkan Usia per 31 Desember 2018.

No Usia

(Tahun) Pegawai teknis

Pegawai Non

Teknis Jumlah

1 20-30 - -

2 31- 40 2 4 6

3 41-50 12 3 15

4 51-60 11 - 11

5 61-67 8 - 8

Jumlah 33 7 40

Tabel III.7. Jumlah Tenaga Honorer / Kontrak Pada Pengadilan Agama Kendari:

No N a m a Tugas Keterangan

1. Sitti Nur Asiah, S.HI Pramu Bhakti Rangkap. Staf. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana

2. Djuarsih S. Tutu. SH Pramu Bhakti Rangkap jadi Staf Kepaniteraan

3. Sudirman Security Rangkap jadi Staf Meja III

4. Raman Security Rangkap Cleaning Servis

5. Asbik Pramu Bhakti Rangkap jadi Staf Kepaniteraan

6. Muh. Tawakkal, S.HI Driver Rangkap Jadi Staf Umum

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

- Hakim Maksimun 23 orang yang ada hanya 17 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua;

- Tenaga Teknis /Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Maksimun 24 orang

yang ada hanya 10 orang;

- Jurusita dan Jurusita Pengganti maksimun 15 orang yang ada hanya 4 Jurusita, 1 Orang

Jurusita Pengganti ;

- Staf Kepaniteraan maksimum 7 orang yang ada hanya 1 orang;

Berdasarkan tabel berikut ini untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan

tata kerja Pengadilan Agama Kendari sebagai berikut:


a. Organisasi Kesekretariatan

Tabel III.8 Jabatan Fungsional Tertentu yang dibutuhkan Pengadilan Agama

Kendari :

No Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Yang Dibutuhkan Keterangan

1 Fungsional Arsiparis 1 Orang Belum ada Pejabatnya

2 Fungsional Pustakawan 1 Orang Belum ada Pejabatnya

3 Fungsional Pranata Compiuter 3 Orang Belum ada Pejabatnya

4 Fungsional Bendahara 1 Orang Belum ada Pejabatnya

5 Analisis Kepegawain 1 Orang Belum ada Pejabatnya

b. Organisasi Teknis / Kepaniteraan

Tabel III.9. Tenaga Teknis Fungsional yang dibutuhkan Pengadilan Agama

Kendari :

No Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Yang Dibutuhkan Keterangan

1 Hakim 23 Orang Yang ada 17 Orang

2 Panitera Pengganti 20 Orang Yang ada 5 Orang

3 Juru Sita 7 Orang Yang ada 5 Orang

4. Jurusita Pengganti 8 Orang Yang ada 2 Orang

5. Staf Kepaniteraan 7 Orang Yang ada 1 Orang

c. Staf Pejabat Struktural

Tabel III. 10. Tenaga Struktural yang dibutuhkan Pengadilan Agama Kendari :

No Kelompok Sub Bagian Staf Yang Dibutuhkan Keterangan

1. Sub.Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

3 Orang Belum ada Staf

2. Sub.Bagian Kepegawaian

Organisasi Dan Tata Laksana

3 Orang Yang ada 1 Orang

3. Sub.Bagian Umum dan

Keuangan

3 Orang Yang ada 2 Orang

termasuk Bendahara


- Mutasi

Selama tahun 2018 Pegawai Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A mengalami mutasi

pegawai baik Pegawai yang masuk Pengadilan Agama Kendari maupun yang keluar ke

Pengadilan Agama lain, berikut daftar Mutasi Pegawai Pengadilan Agama Kendari:

a. Mutasi Masuk

Tabel III.11. Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A

Tahun 2018

No N a ma a Jabatan

Lama Jabatan Baru

Tanggal

Pelantikan Ket.

1. Drs. Ihsan Hakim

PA. Palu Hakim 09-03-2018 Promosi

2. Drs. Engkos Hasyim

Koswara, S.H,

Hakim

PA.

Wonosobo

Ketua 13-03-2018 Promosi

3. Fitriyanti Salli, S.H, Panitera Muda Panitera

Pengganti 15-05-2018 Promosi

4. Abdul Hopir, S.Ag,

Kasubbag.

Kepegawaian

PTA. Sultra

Panitera

Pengganti 03-08-2018 Promosi

5. Hj. Hanaya Rasyid

Staf Subbag.

Rumahtangga

PTA. Sultra

Staf Subbag.

Kepegawaian 12-11-2018 -

6. Drs. Mokh. Akhmad,

M.HES

Hakim

PA. Sumenep Hakim 10-12-2018 Promosi

7. Ulfah Makmur,

S.Kom,

Staf Sub. Bag.

Keuangan

PTA. Sultra

Kasubag.

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

14-12-2018 Promosi


b. Mutasi Keluar

Tabel III.12. Pegawai yang Mutasi Keluar ke Pengadilan Agama lain Tahun 2018

No N a m a Jabatan Lama Jabatan Baru TMT Keterangan

1. Drs. H. Alimuddin

Rahim, S.H.,M.H. Hakim Hakim 18-09-2018

PA.

Watampone

2. H. Harsono Ali

Ibrahim Hakim Hakim 03-08-2018 PA. Palu

3. Sri Mulyani Amin,

S.H,

Jurusita

Pengganti

Panitera

Pengganti 30-10-2018 PA. Rumbia

4. Susilawati Staf Umum dan

Keuangan

Staf Umum dan

Keuangan 14-11-2018 PTA. Sultra

5. Rusdianto, S.E,

Kasubag.

Umum dan

Keuangan

Kasubag.

Kepegawaian

dan Teknologi

Informasi

10-12-2018 PTA. Sultra

- Promosi

Kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana dalam hal mutasi

dan Promosi dibantu oleh 1 (satu) orang staf dan berikut pegawai yang mengalami

mutasi interen pada Pengadilan Agama Kendari:

a. Mutasi Jabatan Tahun 2018

Tabel III.13. Pegawai yang mendapat Promosi Jabatan pada Tahun 2018

No N a m a Jabatan Lama Jabatan Baru Tanggal

Pelantikan Keterangan

1. Nanik Sri

Rahayu, S.H,

Kasubag. Perencana,

IT dan Pelaporan

Kasubag.

Umum dan

Keuangan

14-12-2018

b. Kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai Priode Bulan April - Oktober 2018 :

- Hakim

Dari Golongan IV/c Ke IV/d Sebanyak 3 Orang Periode April

Dari Golongan IV/b Ke IV/c Sebanyak 1 Orang Periode April

Dari Golongan IV/c Ke IV/d Sebanyak 1 Orang Periode Oktober

Dari Golongan IV/b Ke IV/c Sebanyak 1 Orang Periode Oktober


- Pegawai

Dari Golongan II/d Ke III/a Sebanyak 1 Orang Periode April

Dari Golongan II/c Ke III/a Sebanyak 1 Orang Periode April

Dari Golongan II/c Ke II/d Sebanyak 1 Orang Periode April

c. Kenaikan Gaji Berkala dalam tahun 2018

- TMT Januari Sebanyak 4 Orang

- TMT Pebruari Sebanyak 11 Orang

- TMT Maret Sebanyak 0 Orang

- TMT April Sebanyak 0 Orang

- TMT Agustus Sebanyak 0 Orang

- TMT September Sebanyak 4 Orang

- TMT Oktober Sebanyak 0 Orang

- TMT Desember Sebanyak 0 Orang

- Pensiun

Tahun 2018 ada 1 Pegawai Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A yang Pensiun /

Purnabakti.

Tabel III.14. Pegawai yang Pensiun pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018

No N a m a Jabatan

Lama

Tanggal

Pensiun

Keterangan

1. Drs. H. Muh. Husain Saleh, SH,. MH Hakim 01-01-2018 Pensiun


- Diklat (SDM Teknis dan Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada Tahun 2018 Pegawai Pengadilan Agama Kendari yang mengikuti diklat teknis

sebanyak 1 orang . Berikut rincian pegawai yang mengikuti diklat teknis.

Tabel III.15. Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan non Teknis pada Pengadilan

Agama Kendari Tahun 2018

No. Nama /NIP Jabatan Nama Diklat Lama diklat Keterangan

1. Drs. Muslim, M.H,

196812311994031003

Hakim Pendidikan

dan pelatihan

sertifikasi

hakim

mediator

lingkungan

Peradilan

umum dan

Agama

Seluruh

Indonesia

14 Oktober

s.d 30

Oktober

2018

Diklat

Teknis

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Tabel III.16. Indikator kinerja sisa Perkara tahun 2017 yang diputus pada tahun 2018

No Sisa Perkara Tahun

2017

Diputus Tahun

2018 Jumlah Sisa

Capaian

%

1. 50 50 50 0 100%

Tabel III.17. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2018

No Sisa Tahun 2017 Diterima Tahun

2018 Jumlah Putus Sisa

Capaian

%

1. 50 1261 1311 1242 69 94.74

Tabel III.18.Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2017

No Sisa Tahun 2016 Diterima

Tahun 2017 Jumlah Putus Sisa

Capaian

%

1. 65 1163 1228 1178 50 95.93




Tahun 2016 Jumlah Putus

Sisa

Capaian

%

1. 83 1177 1260 1195 65 94.84




Capaian

%

1. 91 735 826 743 83 89.71

- Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu Pada Tahun 2018

Pada tahun 2018 perkara yang putus tepat waktu pada Pengadilan Agama Kendari

berjumlah 1198 Perkara. Tabel dibawah menunjukkan jumlah perkara yang putus berdasarkan

waktu penyelesaian :

Tabel III.21. Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu :

No

Jumlah Perkara

Putus Tahun

2018

Perkara yang

Diputus Sampai

dengan 3 Bulan

Perkara yang

Diputus

3 s.d 5 Bulan

Perkara yang

Diputus Lebih

dari 5 bulan

Capaian

1. 1242 1093 196 44 96.46 %

1. Rekapitulasi Perkara

- Detail Sisa Perkara Tahun 2018 Yaitu:

1. Izin Poligami = 0 Perkara

2. Cerai Talak = 23 Perkara

3. Cerai Gugat = 38 Perkara

4. Isbat Nikah = 2 Perkara

5. Kewarisan = 1 Perkara

6. Penguasaan Anak = 3 Perkara

7. Penetapan ahli waris = 0 Perkara


8. Harta Bersama = 0 Perkara

9. Hadhanah = 0 Perkara

10. Perwalian = 0 Perkara

11. Hibah = 0 Perkara

12. Pembatalan Nikah = 0 Perkara

13. Ekonomi Syariah = 0 Perkara

14. Wakaf = 1 Perkara

Jumlah 69 Perkara

- Detail Perkara Diterima Tahun 2018 yaitu:






6. Pengasuhan Anak = 8 Perkara




10. Nafkah Anak Oleh Ibu = 0 Perkara

11. Pengangkatan Anak = 0 Perkara

12. Dispensasi Nikah = 7 Perkara

13. Hak Hak Bekas Isteri = 0 Perkara



16. Wali Adhal = 1 Perkara

17. Ekonomi Syariah = 0 Perkara

18. Wakaf = 1 Perkara

19. Lain-lain = 1 Perkara

Jumlah 1261 Perkara


- Detail Perkara Yang Diputus Tahun 2018 yaitu:






6. Penguasaan Anak = 3 Perkara





11. Nafkah Anak Oleh Ibu = 0 Perkara

12. Pengangkatan anak = 0 Perkara

13. Wali Adhal = 1 Perkara

14. Dispensasi Nikah = 7 Perkara

15. Hak Hak Bekas Isteri = 0 Perkara


17. Lain-lain = 0 Perkara

18. Ditolak = 5 Perkara

19. Tidak diterma = 26 Perkara

20. Gugur = 47 Perkara

21. Dicoret dari Register = 8 Perkara

22. Dicabut = 94 Perkara

Jumlah

1242 Perkara

- Penyebab Perkara yang belum Putus pada tahun 2018

Perkara yang belum putus tahun 2018 dikarenakan:

1. Karena perkara terserbut diterima pada akhir tahun 2018.

2. Adanya perkara gaib (tergugat tidak diketahui alamatnya).


3. Adanya permintaan bantuan panggilan diluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Kendari dan Pengadilan Agama Kendari.

- Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah Perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 sebanyak

1311, dari jumlah perkara tersebut putus sebanyak 1242 Perkara dan mengajukan upaya

hukum sebanyak 21 perkara. Dibawah ini rincian perkara yang mengajukan upaya hukum

pada Pengadilan Agama Kendari:

Tabel III.22. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

No Perkara Putus

Tahun 2018 Banding Kasasi PK Keterangan

1. 1242 17 3 1

Perkara yang tidak

mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi

dan PK sebanyak 1221

perkara

Dibawah ini rincian Perkara yang melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

1. Upaya Hukum Banding

a. Putusan Pengadilan TK I Yang Dikuatkan TK Banding 2018

No Sisa Tahun

2017

Diterima


Capaian

%

Dikuatkan

Tingkat

Banding

1. 6 17 23 22 1 95.65 12

b. Putusan Pengadilan TK I Yang Dibatalkan TK Banding 2018:

No Sisa Tahun

2017

Diterima


Capaian

%

Dibatalkan

Tingkat

Banding

1. 6 17 23 22 1 95.65 5

c. Putusan Pengadilan TK I Yang Tidak Dapat Diterima TK Banding 2018:

No Sisa Tahun

2017

Diterima Tahun

2018 Jumlah Putus Sisa

Capaian

%

Tidak

Dapat

Diterima

1. 6 17 23 22 1 95.65 2


2. Putusan Yang Diajukan Kasasi

No Sisa Tahun

2017

Diterima


Capaian

%

Dikuatkan

Banding

Dikuatkan

Kasasi

1. 6 3 9 6 3 66.66 6 6

3. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)

a. Putusan Pengadilan TK I Yang dikuatkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi yang

dikuatkan TK (PK) 2018:

No

Sisa

Tahun

2017

Diterima

Tahun

2018

Jumlah Putus Sisa Capaian

%

Dikuatkan

TK

Banding

Dikuatkan

TK Kasasi

Dikuatkan

PK

1 0 1 1 0 1 0% - - -

- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Tabel III.23. Jumlah Perkara Perdata yang dimediasi Pada Pengadilan Agama Kendari

Tahun 2018

No Jumlah Perkara Yang di Mediasi Jumlah Perkara Yang

Berhasil Dimediasi Keterangan

1. 120 2

- Jumlah Perkara anak yang Berhasil Diversi

Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2018 tidak menangani Perkara anak.

C. Pengelolaan Sarana Dan Perasarana

1. Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengadaan

barang / jasa yang sederhana dan komprehensip. Maka Pengadilan Agama Kendari Kelas 1

A pada Tahun Anggaran 2018 mengadakan pengadaan barang dengan rincian sebagai

berikut sebagai berikut:


Tabel III.24. Pengadaan Barang Tahun 2018

No Jenis Pengadaan Nama Barang Vol Sumber

Dana Nomor Kontrak Ket

1. Alat Pengolah Data

dan Komunikasi

Laptop

9 Unit DIPA

2018

018/PPK-

PA.Kdi/01/2018

Tanggal 29

Februari 2018

Baik

2. Pengadaan Peralatan

dan Fasilitas

Perkantoran

1. Lemari

Dokumen

2. Lemari Toga

3. Lemari Jas

Panitera

4. Meja Biro

5. Kursi Pejabat

6. Meja Rapat

7. Kursi Rapat

8. Meja Mediasi

9. Kursi Mesiasi

5 Unit

3 Unit

3 Unit

11 Unit

4 Unti

1 Unit

15 Unit

1 Unit

4 Unit

DIPA

2018

024/PPK-

PA.Kdi/II/2018

tanggal 14 Februari

2018

Baik

3. Pengadaan Peralatan

dan Mesin

1. AC Split

2. Kursi Roda

3. Alat Detector

4. Tabung

Pemadam

Kecil

5. Tabung

Pemadam

Besar

6. Flour

Pollister

(Pembersih

Lantai)

7. Radio

Komunikasi

(HT)

3 Unit

1 Unit

2 Unit

11 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Unit

DIPA

2018

018/PPK-

PA.Kdi/I/2018

tanggal 29 Januari

2018

Baik

Pemeliharaan Gedung, serta Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kendari,

dilakukan melalu pihak ketiga dan juga dibantu oleh Pegawai Kontrak serta Pegawai

Pengadilan Agama Kendari yang rutin melakukan kerja bakti setiap hari Jumat, mulai

dari halaman gedung hingga kedalam gedung termasuk barang-barang inventaris kantor.

Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kenyamanan kerja bagi Pegawai maupun

Masyarakat Pencari Keadilan.


Berikut Jenis-jenis Inventaris pada Pengadilan Agama Kendari yang mendapatkan

pemeliharaan:

– Sarana dan Prasaran pada Pengadilan Agama Kendari

a. Rumah Dinas

Tabel III.25. Rumah Dinas Yang Dimiliki Pengadilan Agama Kendari:

No Uraian Jumlah

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Rumah Dinas

Ketua 1 Unit - - 1 Unit

Sudah tidak

layak huni

2. Rumah Dinas

(kantor lama) 1 Unit - - 1 Unit

Sudah tidak

layak huni

3. Rumah Dinas

( Kantor Lama) 1 Unit - - 1 unit

Sudah tidak

layak huni

b. Sarana/Prasarana Gedung Kantor

Tabel III.26. Sarana / Prasarana Yang Dimiliki Pengadilan Agama Kendari:

- Ruangan

NO Sarana/Prasarana Gedung Jumlah *Keterangan

Ruang / Gedung Lantai II

1. Ruang Ketua 1 Ruangan Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Ruangan Baik

3. Ruang Hakim 2 Ruangan Baik

4. Ruang Jurusita 1 Ruangan Baik

5. Ruang Panitera Pengganti 1 Ruangan Baik

6. Ruang Perpustakaan 1 Ruangan Baik


7. Ruang Rapat 1 Ruangan Baik

8. Ruang Arsip 1 Ruangan Baik

9. Ruang Server 1 Ruangan Baik

10. Pantri 1 Ruangan Baik

11. Kamar mandi 4 Ruangan Baik

12. Ruang Sekretariat Akreditasi 1 Ruangan Baik

Ruang / Gedung Lantai I Baik

13. Ruang Panitera 1 Ruangan Baik

14. Ruang Sekretaris 1 Ruangan Baik

15. Ruang Sidang Umum 2 Ruangan Baik

16. Ruang Kepaniteraan 1 Ruangan Baik

17. Ruang Kesekretriatan 1 Ruangan Baik

18. Ruang Ibu Menyusui 1 Ruangan Baik

19. Ruang Mediasi 1 Ruangan Baik

20. Ruang Bermain anak 1 Ruangan Baik

21. Ruang Posbakum 1 Ruangan Baik

22. Loket Bank 1 Ruangan Baik

23. Ruang Meja Informasi 1 Ruangan Baik

24. Ruang Tunggu 1 Ruangan Baik

25. Resepsionis 1 Ruangan Baik

25. Kamar Mandi 6 Ruangan 1 Rusak 5 Baik

26. Pos Jaga 1 Ruangan Baik

- Meublair

No

Jenis Barang

Periode Perolehan Jml

Kondisi

Baik Rusak < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Lemari Kayu 10 - - 5 - - - 15 15 -

2. Filling Kabinet 1 - - 2 - - - 3 3 -

3. Meja Kerja Kayu 21 - - 8 - 13 12 54 54 -

4. Kursi Besi Metal /

Futura 56 - - 20 - 19 23 162 11


5. Kursi Kayu - - - 4 - - - 4 4 -

6. Sice 3 - - - - 2 - 5 5 -

7. Meja Rapat 1 - - 2 - - 1 4 4 -

8. Meja Telepon 2 - - - - - - 2 2 -

9. Meja Reseptionis 1 - - - - - - 1 1 -

10. Mimbar Podium - - - 1 - - - 1 1 -

11. Lambang Instansi 1 - - 1 - - - 2 1 -

12. Gorden - - - 1 - - - 1 1 -

- Peralatan Mekanis

No Jenis Barang Periode Perolehan

Jml

Kondisi

Baik Rusak <2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. PC. Kompiuter 2 5 - 3 7 5 - 22 22 -

2. Laptop 13 - - - - 1 9 23 17 5

3. Monitor 2 5 - - - - - 7 7 -

4. Printer 10 5 - 7 4 5 - 31 31 -

5. Serial Printer - - - - - - - - - -

6. Komputer Jaringan 1 - - - - - - 1 1 -

7. Scenner - 1 - - 1 - - 2 2 -

8. Peralatan Komputer - - - - - - - - - -

9. Server 1 - - 1 - - - 2 1 1

10. Router - - - 1 1 - - 2 2 -

11. Peralatan Jaringan - - - - - - 2 2 2 -

12. Alat Detektor - - - - - - 2 2 2 -

13. Mesin Absensi - 1 - - 1 - - 2 1 1

14. Jam Mekanis - - - - - - - - - -

15. AC Split 4 - - 3 3 - 3 13 12 1

16. AC Sentral - - - 1 - - - 1 1 -

17. Kipas Angin - - - - - - - - - -

18. Amplifier 1 - - - - - - 1 1 -

19. Loudspeker 4 - - - - - - 4 4 -

20. Stabilisator - - - - - - - - - -

21. Dispenser - - - - - - - - - -

22. Uninterrutible

Power / UPS - - - - - 2 - 2 2 -

23. Camera Eletronik - - - - - - - - - -

24. Facsimile 1 - - - - 1 - 2 1 1

25. CCTV - - - 1 - 1 - 2 2 -

26. Brandkas - - - 2 - - - 2 2 -

27. LCD Projector /

Fokus - - - 1 - - - 1 1 -

28. Sound Sistem - - - 1 - - - 1 1 -

29. Televisi - - - - - 1 - 1 1 -

30. Internet 1 - - - - - - 1 1 -

31. Note Book - - - - 2 - - 2 2 -

32. Mesin Antrian - - - - - 2 - 2 2 -


- Alat Angkutan

No Jenis Barang

P e r i o d e

Jml

Kondisi

<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baik Rusak

1. Kendaraan Roda 4 1 - 1 - - - - 2 2 -

2. Kendaraan Roda 2 4 - - 3 1 - - 8 4 4

- Tanah

No Jenis Barang P e r i o d e

Luas

Kondisi

Di

hapus Rusak

<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Pengadaan

Tanah / Lokasi

800 m2

4000 m2

200 m2

- - - - - - -

-

-

- Bangunan

No Jenis Barang P e r i o d e

Luas

Kondisi

Baik Rusak <2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Gedung dan

Bangunan

Gedung

Pos

Rumah

Dinas

Rumah

Dinas

- - - - - - 888 m2

9m2

344m2

70m2

-

a) Gedung, Pos Jaga, Dan Pagar Gedung

- Pemeliharaan prasarana Gedung, Pos Jaga dan Pagar untuk tahun 2018 tidak ada

Penambahan luas dan pengecatan secara menyeluruh

b) Halaman Gedung Kantor

Halaman gedung Pengadilan Agama Kendari telah dilakukan Pembenahan, pada

tahun 2016 sehingga telah memiliki halaman yang Asri dan nyaman, selain itu


telah tersedia tempat Parkir yang memadai baik untuk pegawai maupun para

pencari keadilan yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4.

c) Sarana Parkir Khusus

- Sarana parkiran khusus yaitu dikhusukan untuk Hakim, Pegawai, Staf dan

Honorer bagi yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 dibagian belakang

gedung telah dibuat dan sudah sesuai dengan standar parkir yang memadai.

d) Sarana Listrik

- Pengadilan Agama Kendari telah melakukan penambahan daya listrik Pada tahun

2017 sebesar 33.000 Va dan pemasangan baru daya 2.200 Va, hal ini sangat

membantu memaksimalkan atau meningkatkan kinerja para pegawai Pengadilan

Agama Kendari dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

e) Sarana Tanah

- Sarana disekitar Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2016 telah dilakungan

perbaikan sehingga telah memilki halaman kantor yang asri dan memadai.

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Non Teknis dan Teknis)

- Realisasi Anggaran Non Teknis

1. Program Dukungan Manajamen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahakamah Agung RI

a. Layanan Dukungan manajemn Pengadilan

Belanja Barang Non Operasional

Kode /Akun Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018 Sisa

Prsen tase

%

051.A.521211 Belanja Bahan 7.276.000 7.275.000 1.000 99.99

051.B.524111 Belanja Perjalanan

Biasa 18.000.000 17.516.016 483.984 97.31

051.B.524113 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota 17.400.000 17.400.000 - 100%

051.B.521211 Belanja Bahan 8.000.000 7.995.000 5.000 99.94

Jumlah 50.676.000 50.186.016 489.984 99.03


b. Layanan Perkantoran

No Kode Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018 Sisa Dana

Prsentase

%

1. 511111 Belanja Gaji Pokok 1.662.229.000 2.283.928.400 (621.699.400) 137.40

2. 511119 Belanja Pembulatan 32.000 25.011 6.989 78.16

3. 511121 Belanja Tunjangan

Suami / Isteri 145.496.000 198.325.820 (52.829.820) 136.31

4. 511122 Belanja

Tunjangan Anak 40.044.000 57.676.028 (17.632.028) 144.03


Struktural 37.440.000 34.020.000 3.420.000 90.87


Fungsional PNS 4.714.580.000 4.589.520.000 125.060.000 97.35


PPh PNS 1.035.994.000 705.682.278 330.311.722 68.12

8. 511126

Belanja

Tunjangan Beras

PNS

117.211.000 110.368.080 6.842.920 94.16

9. 511129 Belanaja

Uang Makan PNS 324.720.000 324.377.000 343.000 99.89


Umum PNS 51.736.000 10.075.000 41.661.000 19.47


Kemahalan Hakim 243.000.000 275.400.000 (32.400.000) 113.33

12. 512211 Belanja Uang

Lembur - - - -

J u m l a h 8.372.482.000 8.589.397.617 (216.915.617) 102.59

Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan

No Kode /Akun Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018 Sisa

Prsen

tase %

1. 002.A.521111 Belanja Keperluan

Perkantoran

138.200.000 138.001.950 198.050 99.86

2. 002.A.521811 Belanja Persediaan

Barang Konsumsi (ATK)

53.709.000 53.708.400 600 99.99

Jumlah 191.909.000 191.710.350 198.650 99.90

3. 002.B.521111 Belanja Keperluan

Perkantoran (Web)

1.500.000 1.058.750 441.250 70.58

4. 002.B.521114 Belanja Pengiriman

Surat Dinas Dan Pusat

1.000.000 728.000 272.000 72.80

5. 002.B.522111 Belanja Pembayaran

Langganan Listrik

74.400.000 67.796.528 6.603.472 91.12


6. 002.B.522112 Belanja Pembayaran

Langganan Telepon /

Speedy

26.400.000 21.883.476 4.516.524 82.89

Jumlah 103.300.000 91.466.754 11.833.246 88.54

7. 002.C.523111 Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

96.000.000 96.000.000 - 100

8. 002.C.523121 Belanja Pemeliharaan

Peralatan Mesin

102.650.000 102.649.922 78 100

Jumlah 198.650.000 198.649.922 78 100

10. 002.D.521115 Honor Pengelola

Keuangan

42.960.000 42.360.000 600.000 98.60

Jumlah 42.960.000 42.360.000 600.000 98.60

JUMLAH KESELURUHAN

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No Kode/Akun Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2018

Realisasi Tahun

2018 Sisa

Prsen

tase %

052.A.532111 Belanja Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

193.600.000 193.600.000 - 100

052.B.532111 Belanja Peralatan dan

Fasilitas Kantor

Pendukung

Pelayanan

47.900.000 47.900.000 - 100

053.B.532111 Belanja Sarana dan

Prasarana Pendukung

SIPP

117.000.000 117.000.000 - 100

JUMLAH 358.500.000 358.500.000 - 100%

- Realisasi Angaran Teknis

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)

No Kode /Akun Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018 Sisa

Prsen tase

%

1. 051.521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

(Bantuan Pembebasan

Biaya Perkara /

Prodeo)

10.500.000 9.879.000 621.000 94.09

2. 051.524113 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota

(Biaya Perjalanan

Dalam Rangka Sidang

Diluar Gedung

Pengadilan)

87.500.000 87.000.000 - 100

3. 522131 Belanja Jasa Konsultan

(Jasa Konsultan pada

Pos Pelayanan Bantuan

Hukum Pengadilan)

62.400.000 57.348.000 5.052.000 91.90

Jumlah 160.400.000 154.727.000 5.673.000 96.46


1. Keuangan Perkara

Saldo akhir Desember 2017 sebanyak Rp. 98.475.500,-

Penerimaan Januari sampai Desember 2018 Rp 881.702.000,-

JUMLAH Rp. 980.177.500,-

Pengeluaran sbb:

Biaya Panggilan Rp. 356.830.000,-

Biaya Penterjemah Rp. Nihil

Biaya ATK Rp. 63.150.000,-

Biaya Sita Rp. 3.761.000,-

Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 8.980.000,-

Biaya Pemberitahuan Putusan Rp. 92.180.000,-

Biaya Pengiriman Biaya Perkara Rp. 4.850.000,-

Materai Rp. 7.452.000,-

Biaya PK Rp. 2.500.000,-

Hak-Hak Kepaniteraan Rp.

a. Pendaftaran Rp. 38.310.000,-

b. Redaksi Rp. 6.020.000,-

Pengembalian Sisa Panjar Rp. 307.943.000,-

JUMLAH Rp. 891.976.000,-

Saldo akhir Desember 2018 sebanyak Rp. 88.201.500,-

Keuangan PNBP/HHK dan HHK Lainnya

Penerimaan PNBP/HHK dan HHK lainnya bulan Januari s/d Desember 2018 yang

disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sbb:


Biaya Pendaftaran Rp. 38.310.000,-

Biaya Redaksi Rp. 6.020.000,-

Biaya Penyerahan Salinan Putusan Rp. 1.804.300,-

Biaya Leges akta cerai Rp. -

Biaya Penyerahan Akta Cerai Rp. 5.930.000,-

Biaya Pendaftaran Surat Keuasa Rp. 1.810.000,-

Biaya Pembuatan SK Insedentil Rp. -

Biaya Pendaftaran Sita Rp. 25.000,-

Biaya Pendaftaran Eksekusi Rp. -

Uang Tak Bertuan Rp. -

JUMLAH Rp. 53.899.300,-

2. Revisi Angaraan Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari melakukan revisi anggaran sebanyak 2

kali untuk DIPA 01 atau DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

dan untuk DIPA 04 tidak ada revisi. Berikut uraian daftar revisi DIPA pada

pengadilan Agama Kendari :

a. Revisi DIPA 01 ( Kode satker :307712)

Revisi Perubahan Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan) pada

tanggal 11 Juli 2018 dengan Pagu Anggaran Tetap

Revisi Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan) dan Perubahan Pejabat

Perbendaharaan pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan Pagu Anggaran tetap.

b. Revisi Dipa 04 (Kode Satker 309096)

Dipa 04 pada tahun 2018 tidak ada revisi.


E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

- Publikasi Perkara (One Day OnePublish)

Tabel III. 26. Jumlah Perkara Putus yang Terpublikasi Melalui Direktori Putusan

Mahkamah Agung RI dan SIPP

NO

Jumlah

Perkara

Putus

Perkara yang

Terpublis (one day one

Publish)

Perkara yang

terpublikasi melalui

Direktori Putusan MA

dan SIPP

Keterangan

1. 1242 588 588

Banyaknya

Putusan yang

belum siap

untuk di upload

setelah

Pembacaan

Putusan

dipersidangan.

Dukungan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Kendari sudah mengalami kemajuan, diantaranya telah memiliki mesin

ATR dan E-Skum yang berfungsi untuk mesin antrian dan pencentakan SKUM. Dalam

meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kendari memilki

beberapa dukungan alat Teknologi Informasi diantaranya sebagai berikut:

- Perangkat Keras (hardware)

1. Lokal Area Network (LAN)

2. PC. Unit

3. Laptop

4. Notebook

5. Personal Komputer lainnya

6. CCTV

7. Fokus / LCD


8. Sound Syistem

9. Laptop

10. Printer

11. Detektor

12. Router

13. Monitor

14. Scaner

15. Modem

- Perangkat Lunak (Software)

Selain beberapa dukungan Perangkat keras diatas dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Kendari juga dimanfaatkan untuk penunjang tugas pokok lainnya

melalui aplikasi-aplikasi, baik itu Aplikasi yang dikembangkan oleh Mahakamah Agung

RI ataupun Aplikasi dari instansi lain yang terkait Aplikasi tersebut antara lain:

1. Pengelolan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi CTS dan SIKEP dari

Mahkamah Agung RI

2. Penigkatan kedisiplinan dengan menggunakan Finger scen yang langsung diinput data

kehadiran masuk dan pulang kantor setiap pegawai melalui data online KOMDANAS

dari Mahkamah Agung RI.

3. Pada bagian Teknis dikenal dengan Aplikasi SIPP yang dapat diAkses langsung oleh

Masyarakat luas aplikasi dari Mahkamah Agung RI.

4. Direktori Putusan dari Mahkamah Agung RI

5. Pengelolaan keuangan dengan mengunakan aplikasi keuangan SAIBA, SAS dan

Aplikasi GPP dari Kementrian Keuangan.

6. Pengelolaan peningkatan pembaharuan pengelolaan aset Barang Milik Negara dengan

menggunakan aplikasi SIMAK dari Kementrian Keuangan

7. Pengelolaan Perencanaan dan Pengusulan Anggaran dengan menggunakan Aplikasi

RKAKL dari Kementrian Keuangan.

8. Tersedianya monitor komputer yang terhubung dengan jaringan internet di ruang tunggu

untuk pencari keadilan.


9. Demikian juga peningkatan pembaharuan Teknologi Informasi ( IT ) dan Publikasi

Kegiatan, Informasi dan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Kendari yang dapat di

Akses melalui Website Pengadilan Agama Kendari.

F. Regulasi Tahun 2018

Regulasi merupakan cara mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan

atau pembatasan tertentu. Regulasi seringkali dikaitkan dengan suatu peraturan dalam

kehidupan. Peraturan tersebut bisa berupa peraturan yang mengikat suatu lembaga atau

organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari telah melaksanakan amanat reformasi

birokrasi sesuai dengan peraturan Presiden no. 81 tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi serta

SK Ketua Mahkamah Agung nomor : 71/KMA/SK/III/2011 tentang TIM reformasi

Birokrasi MA.

Dibawah ini merupakan 8 area perubahan yang digagas TIM reformasi Birokrasi MA

dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi.

1. Manajemen Perubahan;

2. Perundang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan


8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel III.27. beberapa regulasi mengenai Pelaksanaan reformasi Birokrasi pada

Pengadilan Agama Kendari :

No

Program

Reformasi

Birokrasi

Nomor SK Prihal tanggal

1. Manajemen

Perubahan W21-A1/785/OT.00/VII/2018

Tim Reformasi Birokrasi 23/7/2018

W21-A1/1160/0T.01.3/11/2018 Tim Pembangunan Zona

Integritas

W21-A1/SK/1161/OT.01.3/XII/2018 Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu 9/11/2018

2. Perundang-

undangan W21-A1/SK/353.a/KP.02.1/III/2018

Peraturan Internal

Pengadilan Agama

Kendari

14/3/2018

3. Penataan dan

Penguatan

Organisasi

W21-A1/SK/352/HM.00/III/2018 SK. Petugas Resepsionis 14/3/2018

W21-A1/SK.1141/SK/HM.00/X/2018 SK. Penunjukan Protokoler 3/5/2018

W21-A1/SK/1100/OT.02.3/X/2018 SK Penunjukan Petugas PTSP 17/10/2018

4. Penataan Tata

Laksana W21-A1/SK.PPK/01/I/2018

SK.Pejabat Pembuat

Komitmen 3/1/2018

W21-A1/SK.KPA/01/I/2018 SK. Pengelola Keuangan. 3/1/2018

5. Pengelolaan

Sistem

Manjemen SDM

W21-A1/SK/237/KP.00.1/II/2018 SK. Baperjakat 12/2/2018

W21-A1/SK/248.a/HM.02.2/II/2018 SK. Petugas Pengelola

Perpustakaan 14/2/2018

W21A1/204.a/SK/KP.02.1/II/2018 SK. Petugas Pelaksanaan

Daftar Hadir 5/2/2018

W21-A1/SK/352.a/KP.02.1/III/2018 SK. Penetapan Jam Istirahat 14/3/2018

6. Penguatan

Akuntabilitas W21-A1/SK/73/OT.01/1/2018 SK Tim Penyusunan SAKIP 2-1-2018

7. Penguatan

Pengawasan

W21-A1/SK.478/PS.00/IV/2018

SK. Tim Pengawas Penegakan

Disiplin Kerja 20/4/2018

W21-A1/SK/236/PS.00/II/2018

SK. Penunjukan Koordinator

Hakim Pengawas Bidang 12/2/2018

8. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

W21-A1/SK/245/HM.02.3/II/2018 SK. Tim Teknologi Informasi 14/2/2018

W21-A1/SK/235/HM.OO/II/2018 SK. Penunjukan Humas 12/2/2018

W21-A1/305/HK.05/II/2018

SK. Penunjukan Majelis

Hakim Ekonomi Syariah 10/2/2018

W21-A1/SK.476.a/HK.05/IV/2018 SK. PPID 20/4/2018

W21-A1/350.a/HK.05/III/2018 SK. Jenis-Jenis informasi 14/3/2018

W21-A1/SK/873/HK.05/VIII/2018 SK Standar Pelayanan

Peradilan 14/8/2018

W21-A1/83/HK.05/I/2018 SK. Tim Pengelola Meja

Informasi 3/1/2018

W21-A1/SK/541/HM.02.3/II/2018 SK. Tim SIPP 11/5/2018

W21-A1/SK/701/HK.05/VII/2018 SK. Pengangkatan Tenaga

Kelompok Teknis 4/6/2018

W21-A1/SK/216/HK.05/II/2018 SK. Tim Penanganan

Pengaduan Masyarakat 7/2/2018


Dibawah ini merupakan uraian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area pada Pengadilan

Agama Kendari.

1. Manajemen Perubahan

Prosedur Penyelenggaraan Administerasi Perkara Tingkat Pertama, Banding,

Kasasi, dan PK; Pengelolaan administrasi dengan system meja yaitu: MEJA I, MEJA

II dan MEJA III.

MEJA I

a. Menerima Gugatan, Permohonan, (Verset) Banding, Kasasi, dan PK;

b. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM;

c. Menyerahkan surat gugatan / permohonan banding, kasasi, PK eksekusiberikut

SKUM kepada calon penggugat / pemohon agar membayar biaya perkara yang

tercantum dalam SKUM kepada Kas;

d. Menyerahkan eksampler salinan gugatan / permohonan.

MEJA II

a. Mencatat setiap perkara gugatan, permohonan pada kolom register dari kolom

pertama sampai terakhir pada setiap buku register meja II;

b. Buku register yang tersedia pada Meja II yaitu Registerasi induk perkara

permohonan dan surat kuasa;

MEJA III

a. Mencatat kronologis perkara permohonan Banding, Kasasi, PK Penyitaan,

Eksekusi, Akta Cerai, Permohonan, P3HP pada kolom-kolom register yang

tersedia dari kolom pertama sampai terakhir;

b. Registerasi Permohonan Banding, Kasasi, PK, Penyitaan Barang Bergerak dan

yang Tidak Bergerak, Eksekusi, Registerasi Akta Cerai, Register P3HP;


2. Perundang Undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1, tentang Kekuasaan Kehakiman

adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang,

menerima,memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang berAgama Islam di bidan perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakap, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diataur dalam pasal 49

Undang-Undang Pradilan Agama nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Lembaga Peradilan seluruh Indonesian pada tahun 2015 mengalami perubahan

Struktur Organisasi hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dimana dalam Peraturan ini telah dilakukan

pemisahan antara Panitera dan Sekretaris yang sebelumnnya dijabat oleh 1 orang serta

hilangnya jabatan Wakil Panitera dan Wakil sekretaris dan adanya perubahan Jabatan

Struktural lainnya yang semula Ka. Sub. Bag Umum dan Ka.sub. Bag Keuangan terpisah

maka dalam Peraturan ini dijadikan satu,menjadi Ka. Sub. Bag Umum dan Keuangan,

serta Sub. Bag. Kepegawaian yang berubah menjadi Ka. Sub. Bag Kepegawaian

Organisasi dan Tatalaksana serta adanya Sub.Bagian Baru yaitu Ka. Sub. Bag.

Perencanaan , IT dan Pelaporan.

Dalam Peraturan ini juga terjadi Perubahan Eselonisasi Pejabat Struktural yang

semula masih ada Pejabat yang menduduki Eselon V.a maka dengan terbitnya peraturan

ini berubah menjadi IV.b serta naiknya Eselon diatasnya.


4. Penataan Tata Laksana

- Tersedianya buku jurnal yaitu:

a. Jurnal Perkara Permohonan K1-PAI/P;

b. Jurnal Perkara Gugatan K1-PAI/G;

c. Jurnal Perkara Banding K1-PA2;

d. Jurnal Perkara Kasasi K1-PA3;

e. Jurnal Perkara PK, K1-PA4 dan,

f. Registerasi Buku Induk Keuangan Perkara K1-PA-6;

g. Registerasi Buku Induk Keuangan Eksekusi K1-PA7;

h. Registerasi Buku Induk Hak-Hak Kepaniteraan K1-PA8

- Pola Tentang Registrasi Perkara

Mencatat kronologis perkara yang diterima sampai putus pada kolom register

yang tersedia sumber datanya dari Meja II dan Meja III, dilaksanakan oleh staf

kepaniteraan, koordinator pengendalian adalah Penitera, Panitera Muda,

Permohonan, dan Gugatan sebagai upaya untuk tidak ada keterlambatan instrumen

dll.

- Pola Tentang Keuangan perkara

Mencatat penerimaan uang panjar yang diterima dan dikeluarkan setiap hari

dan ditutup setelah perkara putus juga setiap hari pemegan keuangan kas melaporkan

kepada panitera untuk mencatat pengisian kolom register buku induk keuangan

perkara (K1-PA6);

1) Pola laporan perkara meliputi :

a. L1-PAI Keadaan Perkara;

b. L1-PA2 KeadaanPerkara yang dimohonkan banding;

c. L1-PA3 Keadaan Perkara yang dimohonkan kasasi;

d. L1-PA4 Keadaan Perkara yang dimohonkan PK;


e. L1-PA5 Keadaan Perkara yang dimohonkan Eksekusi;

f. L1-PA6 Kegiatan Hakim;

g. L1-PA7 Keadaan Keuangan Perkara;

h. L1-PA8 Keadaan Jenis Perkara dan,

i. Faktor – Faktor Penyebab Perkara;

2) Pola Tentang Laporan Perkara

a. Laporan jenis LI-PA1, L1-PA7 dan L1-PA8 dibuat setiap akhir bulan, dalam

setahun.

b. Laporan jenis LI-PA2, L1-PA5 setiap empat bulan yaitu pada akhir bulan

April, Agustus, dan Desember tahun 2017;

c. Laporan jenis LI-PA6 dibuat setiap enam bulan yaitu akhir bulan Juni, dan

Desember tahun 2017;

d. Penyampaian laporan ke PTA paling lambat tanggal 15 setiap bulan

berikutnya:

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah meningkatnya transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,

professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Penambahan Pegawai sangat di perlukan.

Pola Manajemen Pelayanan kepada Masyarakat semakin ditingkatkan ini bisa dilihat

dari cara penataan berkas dan Kearsipan di Pengadilan Agama Kendari telah tersusun

secara Baik dan rapi berikut rinciannya.

1. Pola Tentang Kearsipan Perkara

a. Alphabetical Filling yaitu Penataan arsip perkara berdasarkan pola urutan abjad

b. Subjectical Filling yaitu penyusunan arsip berdasarkan subyek;

c. Geograpitical yaitu yaitu penyusunan arsip berdasarkan tempat. Maka dari itu

Pengadilan Agama Kendari memilih polah subyektical filling berdasarkan

numberic filling atau nomor perkara.


2. Pola Pemberkasan perkara

a. Yaitu berkas berjalan dan sudah diputus tapi secara administrative belum

selesai karena masih terdapat upaya hokum seperti banding sehinggah berkas

perkara yang berjalan ini disimpang dan menjadi tanggung jawab Panitera

Muda dengan tidak dimasukkan kedalam pengarsipan;

b. Yaitu berkas perkara yang definitive secara administrasi telah selesai dan

tuntas diserahkan kepada Meja III untuk diarsipkan;

3. Tahapan Penataan Arsip

- Tahap Pertama

a. Memisahkan berkas yang masih berjalan dan arsip perkara yang definitive;

b. Disimpang Dalam Box atau Sampul;

c. Tiap Box Diberi Label

- Tahap Kedua

a. Membuat Daftar Isi

b. Mengklarifikasi Perkara

c. Menempatkan Box dalam Rak

d. Setiap Rak dibuat DIR

e. Ruang Arsip memiliki Ruang tersendiri

- Tahap Ketiga

a. Memisahkan berkas arsip sudah mencapai 30 tahun untuk penghapusan;

b. Arsip berkas perkara yang akan dihapus dibentuk panitia ;

c. Arsip berkas perkara yang akan dihapus dibuatkan berita acara dan

putusan penetepan penghapusan arsip berkas perkara;

6. Penguatan Akuntabilitas

Penyelenggaraan administrasi umum, sifat pengelolaan administrasi perkantoran

secara umum yaitu sejak pengaturan personalia atau Sumber Daya Manuasia hingga

kelembagaan meliputi tiga bagian yaitu:


a. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanan

Pengelolaan tertib administrasi secara rutin dalam hal sebagai berikut:

a. Tertib administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;

b. Tertib administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dan Impassing

c. Tertib Administrasi Pengisian Buku Induk Pegawai

d. Tertib administrasi laporan kepegawaian setiap bulan April dan Oktober.

e. Tertib administrasi dalam penyusunan papan data Bezzetting dan DUK;

f. Tertib administrasi penyusunan data pegawai dalam file box masing-

masing;

g. Tertib administrasi pengisian data CTS dan SIKEP Mahkamah Agung RI;

h. Tertib Administrasi Absensi dan Disiplin Pegawai;

i. Tertib Administrasi Dalam Penerimaan Surat-Surat Kepegawaian Dan

Pembuatan Surat – Surat Keputusan (SK), Surat Tugas dan surat- surat yang

berhubungan dengan Kepegawaian.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Pelaksanaan administrasi Umum dan Keuangan dilaksanakan secara tertib dan sesuai

alur.

a. Pelaksanan Keuangan berdasarkan perencanaan dan penggunaan uang yang

tersedia dalam Daftar Isian Pagu Anggaran Pengadilan Agama Kendari meliputi

2 dipa,

Dipa I terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

Dipa 04 ( managemen Peradilan) terdiri dari :

a. Pembebasan Biaya Perkara ( Prodeo)

b. Sidang Diluar Gedung Pengadilan;

c. Jasa Pos Bantuan Hukum.


b. Pelaksanaan Administrasi Umum

- Tertib Administrasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Jumlah

jumlah Surat Masuk Tahun 2018 sebanyak 1000

jumlah surat Keluar tahun 2018 sebanyak 1263

- Penambahah buku-buku perpustakaan

- Pemimjaman Buku-buku perpustakaan

- Pengadministrasian dokumen-dokumen Sarana prasarana gedung dan alat –

alat rumah tangga kantor

- Menjaga kebersihan Sarana prasarana gedung dan alat – alat rumah tangga

kantor

- Tersedianya sarana perasaran kantor yang akan digunakan secara rutin oleh

pimpinan dan pegawai;

c. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

a. Tertibnya Adminstrasi Perencanaan Anggaran

b. Tertibnya Perencanaan Pengunaan Anggaran

c. Adanya Program Kerja, dan sasaran kineraja yang terperinci

d. Menyusun dan membuat Laporan Tahunan dan SAKIP serta Laporan lainnya

e. Terpublikasinya Kegiatan, Informasi dan kinerja Pegawai Pengadilan Agama

Kendari yang dapat di Akses melalui Website Pengadilan Agama Kendari.

f. Tersedianya Jaringan;

g. Tersedianya Akses Aplikasi Aplikasi Penunjang Kinerja Pegawai;

h. Tersusunnya Dipa Pengadilan Agama Kendari

i. Telah tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Penetapan Kinerja,

Rencana Kerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), dan me-review kembali Rencana Strategis lima tahunan 2015 – 2019.

7. Penguatan Pengawasan

Bahwa untuk mewujudkan manajemen peradilan yang optimal, maka Pengadilan

Agama Kendari telah melakukan kebijakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Kendari Nomor: W21-A1/SK/236/PS.00/II/2018 tanggal 12 Februari


2018 tentang penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pedoman umum pelaksanaan tugas

pengawasan yang tercamtum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Nomor: KMA/080/ SK/ VIII/2006 tanggal 24 Juni 2006 diejelaskan mengenai

pengawasan dan aspek manajemen administrasi perkara, administrasi keuangan perkara,

administrasi keuangan DIPA, serta administrasi pelayanan publik. Serta MAKLUMAT

Ketua Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2017.

a. Pengawasan Melekat

Dalam rangka untuk mengetahui tentang penyelenggaraan peradilan,

pengelolaan administrasi, baik administrasi kesekretariatan maupun administrasi

kepaniteraan, serta pelaksanaan tugas umum peradilan pada Pengadilan Agama Kendari

telah dilaksanakan sesuai rencana/target dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka

pengawasan dan pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Maka pengawasan dan pemeriksaan pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 oleh

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi Pengawas dan Pengadilan

Tinggi Agama Kendari maupun secara internal oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan

Agama Kendari sesuai dengan bidang masing-masing.

b. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan melekat yaitu merupakan pembinaan dan pengendalian atas

pelaksanaan tugas pegawai / hakim agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan

efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, hal tersebut di Pengadilan Agama Kendari telah dilakukan dengan baik dan

secara terus menerus seperti:

1. Rapat-Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama

Kendari sebanyak 12 Kali dalam setahun selama tahun 2018;

2. Rapat-rapat pembinaan masing-masing unit kerja yang diikuti oleh personil dalam

unit kerja tersebut seperti rapat untuk pejabat Hakim maupun bagian

Kesekretariatan, Kepaniteraan, bagian IT dan seterusnya masing-masing sebanyak

12 Kali dalam Setahun.


3. Memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada beberapa pegawai yang tidak

masuk kantor, dan sering terlambat masuk kantor maupun cepat pulang sesuai

dengan undang-undang kepegawaian.

c. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A

Kendari Nomor W21-A1/SK/236/PS.00/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, telah

ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kendari dengan

susunan/komposisi personil sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN

BIDANG PENGAWASAN

BIDANG SUB. BIDANG

1 Drs. IDRIS HAMZAH, MH

NIP: 19531231 198103 1 068

Wakil

Ketua

Koordinator Hakim

Pengawas Bidang

Koordinator

Pengawasan

2 Drs. Muh. Iqbal, M.H.

NIP: 195904111989031002

Hakim Administrasi Perkara

d.

1. Prosedur

Penerimaan

Perkara

2. Register Perkara

3. Laporan Perkara

3. Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

NIP: 19611231 198903 1 043


1. Laporan Keuangan

Perkara (Banding,

Kasasi, PK)

2. Laporan Keuangan

Eksekusi

4. Drs. H. Ahmad P, M.H.

Nip.19590705 199003 1 004


1. Sisa Panjar Biaya

Perkara

2. Kearsipan Perkara

3. Mediasi

4. Keuangan Mediasi

5. Drs. Muhammadong, M. H

19631231 198203 1 017

Hakim Administrasi Perkara 1. Pelayanan

2. Pemberkasan

3. BAS dan Panggilan

6. Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H

19631220 199303 1 003

Hakim Administrasi

Persidangan

1. PMH, PJS/PJSP,

PHS, PPP.

2. Minutasi, BHT

7. Drs. M. Darwis Salam, S.H.

19531231 198103 1 071

Hakim Administrasi

Persidangan

1. Panggilan

Tabayyun

2. BAS (Perkara

berjalan)

8. DR. Drs.Mudjahid,SH,MH

NIP: 19560204 198103 1 005

Hakim Administrasi Umum 1. Manajemen

Peradilan

2. Kepegawaian


9. Dra. Hj. Musabbihah, S.H. M.H.

19680511 199403 2 003

Hakim Administrasi Umum 1. Keuangan

2. PNBP

10. Dra. Hj. Nurhayati B

19531231 198303 2 021

Hakim Administrasi Umum 1. Surat Menyurat

2. Investaris

11. Drs. Baharuddin, S.H.

19550612198803 1 054

Hakim Administrasi Umum 1. Perpustakaan

2. Kearsipan

12. Drs. H. Abd. Rahim T

19561211 199903 1 001

Hakim Kinerja Pelayanan

Publik

1. Pengiriman Salinan

Putusan / Penetapan

Kepada KUA dan

Para Pihak.

2. Penjilidan Salinan

Putusan /

Penetapan

13. Drs. Muslim, M.H.

19681231 199403 1 043


Publik

1. Website

2. SIADPA /SIPP

14 H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag.,

M.H

19541010 198003 1 008


Publik

1. Direktori Putusan

2. KOMDANAS

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayana publik Pengadilan Agama Kendari berpedoman

dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan integritas

aparatur Pengadilan Agama Kendari dengan sasaran terwujudnya penerapan

kepemerintahan yang profesional , berkualitas, transparan dan bebas KKN maka langkah

yang perlu dilakukan adalah dengan mengisi formasi jabatan dan dibantu beberapa staf

sesuai dengan kebutuhan standar, menyesuaikan tingkat pendidikan formal dengan jabatan

dan mengusulkan / mengikutsertakan pejabat dalam pendidikan penjenjangan / karir.

Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap masyarakat pencari

keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari dengan sasaran terwujudnya pelayanan

prima terhadap masyarakat pencari keadilan khusunya masyarakat Kota Kendari, maka

pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara di tingkat pertama dapat diselesaikan

secara cepat, sederhana dan biaya ringan, penataan arsip yang baik untuk lebih

meningkatrkatkan kepercayaan kepada masyarakat terutama pencari keadilan khususnya

Pengadilan Agama Kendari dan lembaga peradilan pada umumnya.


Untuk meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap masyarakat

pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari maka pegawai teknis Pengadilan

Agama Kendari juga meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melaui Diskusi –

diskusi hukum dan Bedah berkas antar instansi Peradilan Agama.


BAB IV

PENGAWASAN

a. Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan melekat dan

pengawasan fungsional. Pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Agama Kendari

dilaksanakan secara terus-menerus dan berjenjang oleh atasan langsung terhadap

bawahannya, serta secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut

berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang- undangan yang berlaku. Untuk memaksimalkan pengawasan melekat, Ketua

Pengadilan Agama Kendari menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W21-A1/SK/236/PS.00/ II

/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan

Hakim Pengawas Bidang.

Adapun dasar pelaksanaan pengawasan yakni keputusan ketua mahkamah Agung RI

Nomor : KMA/096/SK/VIII/2006 serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan

Lembaga peradilan Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, mengenai pengawasan dan aspek

manajemen administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi keuangan

DIPA, serta administrasi pelayanan publik. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,

Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9

tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Seiring dengan diadakan pengawasan yang intinya untuk menjaga citra, martabat dan

keluhuran aparat peradilan khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya, maka untuk

menjalankan pengawasan secara lebih efektif, Pengadilan Agama Kendari dalam

pelaksanaan kegiatan pengawasan internal meliputi :


1. Administrasi Umum meliputi :

- Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Menegakkan disiplin pegawai/aparatur Pengadilan Agama Kendari, yakni

memonitoring kehadiran pegawai secara berjenjang, mengawasi tingkah laku

pegawai/hakim, kinerja para pegawai serta pembinaan-pembinaan baik melalui

penyampaian pada saat apel masuk dan apel pulang, rapat evaluasi, rapat bulanan

maupun triwulan.

- Bidang Umum dan Keuangan

Bidan Umum dan Keuangan Meliputi seluruh kegiatan inventarisasi,

perpustakaan, tertib persuratan, pemanfaatan sarana prasarana Barang Milik Negara

dan penghapusan Barang Milik Negara, serta seluruh kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan, pendistribusian dan pertanggungjawaban

keuangan Negara atau Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

- Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan

Meliputi Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Anggaran dan pelaksanaan Anggaran

tersedianya jaringan, website dan lain-lain yang berhubungan dengan Tenknologi

Informasi serta Laporan-laporan.

2. Administrasi persidangan dan administrasi perkara.

Meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk persidangan meliputi : system

pembagian perkara, pembuatan berita acara persidangan dan tata tertib persidangan.

Sedangkan administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat

peradilan yang diberi tugas untuk mengelola proses perkara yakni prosedur penerimaan

perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara dan

pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola bindalmin.


3. Pelayanan Publik

Meliputi Pelayanan kepada Masyarakat pencari Keadilan, untuk mempermudah

mengakses dan mendapatkan informasi tetang proses Peradilan dan profil Pengadilan

Agama Kendari .

B. Evaluasi

1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi merupakan pengukuran kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau

produktifitas suatu lembaga atau instansi dalam melaksanakan programnya. Dalam

melakukan evaluasi pasti memiliki tujuan dari evaluasi tersebut, tujuan evaluasi

Pengadilan Agama Kendari yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, melalui evaluasi dapat diketahui

ukuran pencapian tujuan dan sasaran.

2. Mengukur dan melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun

negatif;

3. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan

4. Sebagai bahan masukan (input) untuk perbaikan yang akan dating dan memberikan

masukan bagi pencapaian kinerja kedepan agar lebih baik.

Dengan adanya evaluasi dari suatu kegiatan pengawasan diharapkan pencapaian

kinerja kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.

Beberapa alasan penting evaluasi harus dilakukan :

1. Untuk mengetahui elektabilitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan

mencapai tujuan;

2. Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan itu berhasil atau gagal;

3. Untuk memenuhi aspek akuntabilitas public, dengan melakukan penilaian kinerja,

maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public;


4. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, evaluasi bermanfaat untuk memberikan

masukan bagi proses pengambilan keputusan yang akan datang agar tidak mengulangi

kesalahan yang sama, dan diharapkan lebih baik.

Tindak lanjut atau Evaluasi dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari

W21-A1/SK/236/PS.00/ II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan

Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidan Tahun 2018, ditetapkan secara

berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2. Hasil Pengawasan atau Tindak lanjut

1. Bidang Manajemen Peradilan / Administrasi Perkara

NO. KONDISI KRITERIA AKIBAT SOLUSI TINDAK

LANJUT

1.

Pemberkasan Perkara

Banding Nomor

0687/Pdt.G/2017/PA.

Kdi.

Cerai Gugat

Kelengkapan

bundel B yang

ada :

- Pernyataan

banding,

tanggal 25-

4-2017

Terlambat

dikrim ke

Pengadilan

Tinggi Agama

Sulawesi

Tenggara

bisa berakibat

fatal. –berkas

dicabut

sebelum

dikirim ke

PTA

Seharusnya

dilengkapi

syarat-syarat

yang perlu

masuk dalam

bundel B

sesuai

petunjuk

Buku II

Pedoman

Pelaksanaan

Tugas Edisi

Revisi, kemu

dian

secepatnya

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Agama

Sulawesi

Tenggara

Telah

diperbaiki dan

dilengkapi.

Berkas sudah

dikirim ke

PTA Sultra


2.

Perkara banding

Nomor

0197/Pdt.G/2018/PA.

Kdi

Cerai Talak

Keelengkapan

bundel B yang

ada :

Pernyataan

banding,

tanggal 21-5-

2018

Terlambat

dikirim ke -

Pengadilan

Tinggi Agama

Sulawesi

Tenggara bisa

berakibat fatal

.

Seharusnya

Panitera

memerintahk

an

bawahannya

untuk

melengkapi

sya rat-syarat

yang harus

masuk dalam

bundel B

sesuai

petunjuk

Buku II

kemudian

secepatnya

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Agama

Sulawesi

Tenggara

Telah

diperbaiki dan

dilengkapi.

Berkas sudah

dikirim ke

PTA Sultra

tanggal 29-5-

2018

3. Perkara banding

Nomor 0104/Pdt.G/

2018/PA.Kdi.

-Kewarisan

Pernyataan

banding,

tanggal 28-5-

2018

Berkas belum

lengkap

Terlambat

dikirim ke -

Pengadilan

Tinggi Agama

Sulawesi

Tenggara bisa

berakibat fatal

.

Seharusnya

dilengkapi

syarat-syarat

yang harus

masuk dalam

bundel B se

suai petunjuk

Buku II

kemudian

sece patnya

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Agama

Sulawesi

Tenggara

Sudah

ditindak

lanjuti.

4. Perkara banding

Nomor 0298/Pdt.G/

2018/PA.Kdi.

Cerai Talak

Pernyataan

banding,

tanggal 5 - 10 -

2018

Berkas belum

lengkap

Terlambat

dikirim ke -

Pengadilan

Tinggi Agama

Sulawesi

Tenggara bisa

berakibat fatal

Seharusnya

dilengkapi

syarat-syarat

yang harus

masuk dalam

bundel B se

suai petunjuk

Buku II

kemudian

sece patnya

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Telah

diperbaiki dan

dilengkapi

serta dikirim

ke PTA Sultra


Agama

Sulawesi

Tenggara

5. Perkara banding

Nomor 0218/Pdt.G/

2018/PA.Kdi.

- Cerai Talak

Pernyataan

banding,

tanggal 12-10-

2018

Terlambat

dikirim ke -

Pengadilan

Tinggi Agama

Sulawesi

Tenggara bisa

berakibat fatal

Seharusnya

dilengkapi

syarat-syarat

yang harus

masuk dalam

bundel B se

suai petunjuk

Buku II

kemudian

sece patnya

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Agama

Sulawesi

Tenggara

Telah

diperbaiki dan

dilengkapi

6. Perkara Banding

Nomor

0430/Pdt.G/2018/PA.

Kdi

Cerai Gugat

Pernyataan

Banding tanggal

19-09-2018

Terlambat

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi Agama

bisa berakibat

fatal

Berkas belum

dikirim ke

PTA

Seharusnya

dilengkapi

syarat-syarat

yang harus

masuk dalam

bundel B se

suai petunjuk

Buku II

kemudian

sece patnya

dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Agama

Sulawesi

Tenggara

Telah

diperbaiki dan

dilengkapi

serta dikirim.

7. Perkara Kasasi

Nomor

0359/Pdt.G/2018/PA

Kdi.

Hadhanah

Pernyataan

Kasasi, tanggal

10 - 7 -2018

Terlambat

dikirim ke

MA bias

berakibat

fatal.

Seharusnya

dilengkapi

syarat-syarat

yang harus

dipenuhi

Telah

diperbaiki dan

dilengkapi

serta dikirim.

`


Ketua Pengadilan Agama Kendari

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H

Nip.195702131986031002


3. Bidang Administrasi Umum

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT TINDAK

LANJUT

1.

Masih terdapat

pegawai yang belum

mentaati peraturan

disiplin masuk dan

keluar kantor

Berdasarkan surat

keputusan MARI

No.071/KMA/SK

/V/2008 Tanggal

14 Mei 2008

pasal 5 ayat 2a

no.1 dan 2.

Belum

seluruhnya

mentaati disiplin

dalam

melaksanakan

tugas kedinasan

pada setiap hari

kerja

Tugas pokok

sebagai PNS

tidak terlaksana

dengan baik

Agar disiplin

masuk dan

keluar kantor

dapat

dittingkatkan

3. Bidang Pelayanan Publik

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT TINDAK

LANJUT

1.

- - - -



Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H,

Nip.195702131986031002


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Program Kerja tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada

kekurangan yang perlu disempurnakan;

2. Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari kembali mengikuti Sertifikasi Akreditasi

Penjamin Mutu Peradilan Agama;

3. Pengadilan Agama Kendari Sangat membutuhkan Penambahan Pegawai Teknis dan

Non Teknis;

4. Pengawasan Internal kurang berjalan dengan baik;

5. Realisasi Anggaran tahun 2018 berjalan sesuai rencana dengan capaian 99,81%

6. Dibawah ini kesimpulan capaian baik dari teknis maupun non teknis pada Pengadilan

Agama Kendari

- Teknis Yustisial

1. Penyelesaian perkara dalam tahun 2018 baik di tingkat pertama maupun di tingkat

banding telah mengalami peningkatan :

a) Perkara di tingkat pertama diselesaikan 1242 perkara.

b) Perkara Banding yang dimohonkan Banding 23 perkara.

c) Pemeriksaan Setempat terselesaikan 0 perkara.

d) Perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 9 perkara.

e) Perkara yang diajukan PK sebanyak 1 perkara.

f) Perkara yang dimohonkan Eksekusi 5 Perkara.

2. Dengan adanya pelatihan, temu karya, pendidikan yang dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, maka

kualitas penyelesaian perkara dan putusan semakin meningkat.

3. Administrasi Peradilan Pada umumnya berpedoman pada Pola Bindalmin sebagai

realisasi dari Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991, di

Pengadilan Agama Kendari telah dilaksanakan dengan tertib dan seksama


walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu

disempurnakan.

- Kesekretariatan

a. Personil / Pegawai Fungsional Pengadilan Agama Kendari yaitu:

a) Pada Tahun 2018 Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera telah terisi

semua.

b) Jumlah Hakim pada tahun 2018 sebanyak 17 Orang termasuk Ketua dan

Wakil Ketua,

c) Tahun 2018 Jabatan Panitera Muda masih lengkap sebanyak 3 orang.

d) Panitera Pengganti 6 orang ditambah dengan 1 orang staf PNS golongan

(III/a) dan 1 orang Staf Non PNS (pramubahkti)

e) Jurusita tahun 2018 sebanyak 4 Orang

f) Jurusita Pengganti tahun 2018 1 Orang

b. Personil / Pegawai Struktural Pengadilan Agama Kendari yaitu:

a) Pada Tahun 2018 Jabatan Sekretaris telah trisi

b) Ka. Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dibantu oleh 1

orang Staf PNS

c) Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan Telah terisi dibantu 1 orang Staf dan

1 orang Bendahara;

d) Ka. Sub. Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan belum memilki Staf.


B. Saran

1. Diharapkan ada peningkatan Anggaran untuk biaya pemeliharaan dan Renovasi

Gedung untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan Program kerja Pengadilan

Agama Kendari.

2. Dalam rangka peningkatan SDM / Tenaga aparat peradilan yang profesional, perlu

ditingkatkan intensitas Pelatihan teknis yustisial / penataran/temu karya dan

Diklat-diklat yang dapat mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang dan

tugas masing-masing dalam rangka peningklatan pelayanan kepada Masyararakat

Pencari Keadilan.

3. Dalam hal promosi dan mutasi pejabat, sebaiknya mempertimbangkan

profesionalisme dan integritas sumber daya manusia, berkompetensi dan handal,

serta memperhitungkan DUK Kepegawaian agar memungkinkan pegawai untuk

berprestasi dalam bidang tugas yang dibebankan;

4. Penambahan Pegawai sangat diperlukan serta belum adanya staf dan tenaga

Fungsional Kesekretariatan yang dapat membantu kinerja Pengadilan Agama

Kendari;

5. Dengan melihat peningkatan perkara setiap tahun maka Pengadilan Agama

Kendari sangat mengharapkan mendapat penambahan pegawai dibagian Teknis,

terutama Tenaga Administrasi Perkara, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita

Pengganti ,.

6. Untuk menghindari terhalangnya kenaikan pangkat bagi pejabat struktural di

lingkungan Pengadilan Agama Kendari, maka pendidikan penjenjangan seperti

DIKLAT PIM II , III dan IV perlu mendapat perhatian serius.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Kendari masih belum

Memadai terutama Meubelair dan Peralatan Fasilitas Kantor lainnya.

8. Pengadilan Agama Kendari masih kekurangan fasilitas komputer / laptop / print,

Scaner, Foto copy maka perlu penambahan untuk memperlancar pelaksanaan

tugas-tugas dalam melayani Masyararakat Pencari Keadilan.

9. Perlu penambahan Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Pejabat eselon IV dan Roda 4

(empat) untuk mobil dinas Wakil Ketua, Sekretaris dan Operasional Pengadilan

Agama Kendari;

10. Perlu sarana pendukung Mesin Listrik (Genset) untuk mengantisipasi pemadaman

listrik secara tiba-tiba dan penambahan satu meterán Pos Jaga.


11. Perlu adanya rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

12. Penambahan Tenaga Honor untuk Pengemudi / Sopir, Cleaning Servis, Satpam,

dan Pramubhakti sangat diharapakan demi membantu kelancaran tugas Pengadilan

Agama Kendari

Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kendari

tahun 2018 disusun untuk dijadikan bahan informasi dan masukan sehingga

pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih baik dan berhasil,

terima kasih.



Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Nip.195702131986031002

t i m p e n y u s u n - pengadilan agama kendari · perdata yang memberikan pelayanan kepada...

Documents