spo pelaksanaan poned
DESCRIPTION
jjjTRANSCRIPT
SPO PELAKSANAAN PONED
SPO
No. Dokumen : B/IV/SOP/03/16/……
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 01 Maret 2016
Halaman : ½
Pemerintah Kabupaten
Cirebon
Disahkanoleh:Kepala UPT Puskesmas DTP Palimanan
drg.Hj. RetnoWidowatiNIP. 196610252001122001
UPT Puskesmas DTP Palimanan
1. Pengertian Pedoman program poned adalah acuan / standar yang diperuntukan bagi kementrian kesehatan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten. Kota organisasi profesi dan seminar,lembaga suwadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam me4ngelolah penyelenggaraan puskesmas mampu poned
2. Tujuan Umum : Tersedianya pedoman penyelenggaraan puskesmas ,mampu poned.Khusus : 1. Diketahuinya langkah- langkah persiapan perencanaan dalam
meningkatkan fungsi puskesmas menjadi puskesmas mampu poned.
2. Dikjetahui fungsi puskesmas mampu poned dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan obstetric dan neonatal emergensi / lomplikaso tingkat dasar.
3. Fungsi poned sebagai pusat rujukan antara dari npuskesmas di sekitarnyadalam bentuk satu kesatuan jejaring sistem rujukan regional untuk kasus obstetric dan neonatal emergensi / komplikasi ditingkat kecamatan/ kabupaten/ kota.
4. Adanya acuan dalam membentuk satu sistem rujukan obstetric dan neonatal emergensi dan komplikasi diwilayah kab / kota yang bersaangkutan.
5. Kebijakan Landasan hukum yang terkait dengan pedoman program poned :1. UU No. 29 Th. 2004 tentang praktek kedokteran2. UU No. 32 Th 2004 Tentang pemerintah daerah.3. UU No. 40 Th 2004 Tentang sistem jaminan social nasional ( SJSN )4. Uu No. 25 Th 2009 Tentang layanan publik5. UU No. 36 Th 2009 Tentang kesehatan 6. UU No. 44 Th 2009 Tentang rumah sakit7. UU No. 24 Th 2011 Tentang badan penyelenggaraan jaminan social
(BPJS )
6. Referensi 1. Keputusan derektur jendral bina upaya kesehatan no. HK. O2.03/II/1911/2013 Tentang pedoman penyelenggaraan puskesmas mampu poned .
2. Diakses : http =//www.giji kia.depkes.go.id/wp-conten/uploads/donlod/2014/03/PEDOMAN –PUSKESMAS-PONED-2013.pdf
3. Keputusan mentri kesehatan RI No. 1428 th 2006 tentang pedaman penyelenggaraan kesehatan lingkungan puskesmas.
4. Buku saku pelayanan kesehatan neonatal esensial, pedoman teknis pelayanan kesehatan dasar. Kementrian kesehatan bersama WHO. IDAI Dan UNICEF 23010
5. Pedoman penyelenggaraan pelayanan onstetri neonatal emergensi komprehensif (poned) 24 jam dirumah sakit / kementrian kesehtan RI 2012
5. Prosedur 1. Dinas kesehatan kab/kota memilih puskesmas rawat inap yang ada diwilayahnya untuk dikembangkan menjadi puskesmas mampu poned.
2. Memperhitungklan jumlah pasien yang akan dilayani3. Mempersiapkan kebutuhan sumberdaya kesehatan yang dibutuhkan
untuk penyelenggaraan poned4. Mempersiapkan bangunan fasilitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap
dipuskesmas m,ampu poned dan kelengkapan sarana dan prasarananya.5. Mempersiakan peralatan untuk penyenggaraan poned6. Mempersiapkan obat dan bahan habis pakai7. Penataan arial lingkungan 8. Mempersiapkan saranan pendukung pelayaan poned9. Memfungsikan poned dipuskesmas dan upaya pemamtapan selanjutnya
UPT Puskesmas
DTP Palimanan
SPO PELAKSANAN PONED
drg.Hj. RetnowidowatiNIP. 196610252001122001S
PO
No.Dokumen : B/IV/SOP/03/16/……
No.Revisi :Tanggalterbit : 01 Maret 2016Halaman : 2/2
6. Unit Terkait PuskesmasPoned