KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RESORT BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FUNGSI SAT INTELKAM

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang mana Polri masih diberikan kepercayaan

oleh pemerintah untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana

pada pelaksanaannya telah diberlakukan pungutan kepada masyarakat setiap diterbitkan

nya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk dimasukkan ke dalam PNBP

mulai dari tingkat Polsek, maka sebagai bidang administrasi khususnya dalam bidang

pelayanan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat.

b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Polri berupaya dengan cara membentuk suatu

standart operasional prosedur guna terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas

operasional Kepolisian khususnya dalam bidang perencanaan Polri.

2. Dasar

a. Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Peraturan Presiden nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

– 2025

c. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan

organisasi dan tata kerja tingkat Polda.

d. PP 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan

pajak

e. TR dari Kapolda Kep. Babel STR / 721 / VII / 2010 tanggal 12 Juli 2010.

f. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Nomor : Renlak Giat / 01 / VIII / 2010 tentang pelatihan

identifikasi sidik jari bagi Bapulbaket Polsek dalam rangka pelayanan permohonan SKCK

di tingkat Polsek jajaran Polres Belitung.

/ Maksud .........

2

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan gambaran kepada personel

Polri pengemban fungsi Sat Intelkam khususnya tentang adanya penerbitan Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) di mana pada saat ini telah dilakukan pungutan biaya berdasarkan

PP 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara

bukan pajak .

4. Ruang Lingkup

SOP ini hanya mengatur tentang Prosedur penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) pada tingkat Polres beserta Polsek jajaran.

5. Sistematika

Sistematika Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut :

a. PENDAHULUAN

1). Latar Belakang

2). Dasar

3). Maksud dan tujuan

4). Ruang Lingkup

5). Sistematika

b. TUGAS POKOK

c. PELAKSANAAN

1). Personel yang dilibatkan

2). Urutan tindakan

3). Sarana Prasarana yang digunakan

4). Ketentuan larangan dan kewajiban

5). Pengawasan dan Pengendalian

d. ADMINISTRASI dan ANGGARAN

e. PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK

Tugas Pokok adalah memberikan pelayanan prima untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK) serta menjelaskan kepada pemohon atau masyarakat yang akan membuat Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

3

BAB III

PELAKSANAAN

1. Personil yang dilibatkan

Dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melibatkan personil sebagai

berikut :

a. Kasat Intelkam sebagai penanggung jawab penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK).

b. Kaur Mintu sebagai pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

c. Banum sebagai pelaksana penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

d. Bamin sebagai pembantu Bendahara Penerimaan penerbitan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK)

2. Urutan Tindakan

a. Urutan untuk memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

1). Persyaratan Bagi WNI meliputi

a). Surat keterangan dari Ketua RT yang disahkan oleh RW, lurah atau kepala desa /

Camat setempat.

b). 1 (satu) lembar foto copi KTP pemohon

c). 1 (satu) lembar foto copi kartu keluarga.

d). 1 (satu) lembar foto copi akta kelahiran

e). 1 (satu) lembar foto copi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk

mendapatkan KTP.

f). Surat Rekomendasi dari Polsek setempat

g). 4 (empat) lembar pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah, berpakaian

sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi pemohon yang menggunakan jilbab,

pas foto harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar).

2). Dalam hal WNI yang akan ke luar Negeri selain melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada persyaratan di atas , wajib dilengkapi dengan menyerahkan foto copi

Pasport.

b. Tindakan

Dalam melakukan pelayanan prima untuk tindakan yang dilakukan adalah memberikan

blanko atau cek lis pengisian data riwayat hidup serta mengecek persyaratan – persyaratan

yang di bawa oleh pemohon dan apabila persyaratan sudah lengkap SKCK baru bisa

diterbitkan, sedangkan sebelum pengisian terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada

pemohon SKCK tentang pengisian cek lis atau blanko SKCK.

3. Sarana dan Prasarana yang digunakan.

a. ATK

b. Komputer

c. Bolpoin dan Cap Stempel

d. Dokumentasi

4

4. Ketentuan larangan dan kewajiban

a. Larangan

1). Dalam penyusunan laporan bulanan dengan penyetoran PNBP ke bendahara

penerimaan harus sesuai dengan jumlah yang ada di laporan bulanan,

2). Tidak boleh memungut biaya lebih sesuai dengan ketentuan PP 50 tahun 2010 tanggal

25 Mei 2010 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak.

3). tidak diperbolehkan melalui joki atau orang kedua pada waktu pembuatan dan

pengambilan SKCK.

b. Kewajiban

1. Membuat laporan bulanan dan melaporkan hasilnya ke Dir Intelkam Polda Kep. Babel.

2. Menyetorkan PNBP ke bendahara penerimaan tepat pada waktunya.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Melakukan pengawasan tentang tata cara pengisian blanko atau cek lis yang diberikan oleh

fungsi Sat Intelkam dan melakukan pengecekan terhadap latar belakang para pemohon Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berasal dari luar daerah.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN ANGGARAN

1. Sistem Administrasi dilaksanakan sesuai dengan PP 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.

2. Aspek Dukungan Logistik

Didukung oleh sarana dan prasarana

a. Dilingkungan kantor

b. Diluar lingkungan kantor

3. Aspek Dukungan Anggaran

Anggaran menggunakan anggaran sebagaimana tercantum dalam PP 50 tahun 2010 tanggal 2010

tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.

/ BAB V ......

5

BAB V

PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaan

tugas penyusunan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) fungsi Sat Intelkam

Polres Belitung.

Tanjungpandan, 13 Desember 2011

KASAT INTELKAM

JOKO TRIYONO, SIK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79052174

KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RESORT BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FUNGSI SAT INTELKAM

TENTANG

REKOM PERMOHONAN IZIN SENPI NON ORGANIK TNI / POLRI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang mana Polri khususnya Sat Intelkam

masih diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menerbitkan rekom permohonan izin

Senpi Non Organik TNI / Polri maka pelayanan rekom permohonan izin senpi non organik

TNI / Polri sebagai bidang administrasi khususnya dalam bidang pelayanan harus mampu

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan cepat.

b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Polri berupaya dengan cara membentuk suatu

standart operasional prosedur guna terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas

operasional Kepolisian khususnya dalam bidang perencanaan Polri.

2. Dasar

1. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, tentang

Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senpi Non Organik TNI/POLRI.

3. Juklak Kapolri No. Pol. : JUKLAK/29/VII/1991 tanggal 23 Juli 1991 tentang Pengamanan,

Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Non Organik TNI/POLRI.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan gambaran kepada personel

Polri pengemban fungsi Sat Intelkam khususnya tentang adanya rekom permohonan izin senpi

non organik TNI / Polri dimana dalam penerbitan rekom permohonan izin senpi non organik

TNI / Polri tidak dipungut biaya, namun untuk pengajuan Ke Polda Kep. Babel maupun ke

Mabes Polri dikenakan biaya PNBP.

/4. Ruang Lingkup …..

2

4. Ruang Lingkup

SOP ini hanya mengatur tentang Prosedur penerbitan rekom permohonan izin senpi non organik

TNI / Polri yang hanya bisa diterbitkan oleh Pihak Polres.

5. Sistematika

Sistematika Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut :

a. PENDAHULUAN

1). Latar Belakang

2). Dasar

3). Maksud dan tujuan

4). Ruang Lingkup

5). Sistematika

b. TUGAS POKOK

c. PELAKSANAAN

1). Personel yang dilibatkan

2). Urutan tindakan

3). Sarana Prasarana yang digunakan

4). Ketentuan larangan dan kewajiban

5). Pengawasan dan Pengendalian

d. PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK

Tugas Pokok adalah memberikan pelayanan prima untuk menerbitkan rekom permohonan senpi non

organik TNI / Polri serta menjelaskan kepada pemohon yang akan mengajukan permohonan Izin

Senpi Non Organik TNI / Polri..

BAB III

PELAKSANAAN

1. Personil yang dilibatkan

Dalam menerbitkan rekom permohonan izin senpi non organik TNI / Polri melibatkan personil

sebagai berikut :

a. Kasat Intelkam sebagai penanggung jawab penerbitan rekom Izin senpi non organik TNI /

Polri.

3

b. Kanit Wassendak sebagai pelaksana penerbitan rekom permohonan Izin senpi non organik

TNI / Polri.

2. Urutan Tindakan

a. Adapaun persyaratan dalam mengajukan rekom permohonan izin senpi non organik TNI /

Polri adalah :

1). Foto Copy KTP pemohon

2). Foto Copy KK pemohon

3). Pas Photo 2x3 6 lembar

4). Foto Copy SIUP / SKEP penunjukan penggunaan senpi.

5). SKCK Pemohon

6). Surat permohonan dari pemohon.

7). Foto Copy Kartu Pas Senpi dan Buku Pas Senpi

8). Materai 6.000 sebanyak 4 lembar.

b. Tindakan

Dalam melakukan pelayanan prima untuk tindakan yang dilakukan adalah memberikan

penjelasan tentang persyaratan mengajukan rekom permohonan Izin senpi non organik TNI /

Polri dan apabila persyaratan sudah lengkap rekom akan diterbitkan dan diajukan ke Polda

dan Mabes Polri.

3. Sarana dan Prasarana yang digunakan.

a. ATK

b. Komputer

c. Bolpoin dan Cap Stempel

4. Ketentuan larangan dan kewajiban

a. Larangan

- Tidak diizinkan menggunakan senjata api Non Organik TNI / Polri selama izin senpi

masih dalam proses ( digudangkan di Polres)

b. Kewajiban

1. Membuat penoomoran dalam buku register penerbitan rekom permohonan izin senpi

non organik TNI / Polri.

2. Membuat laporan bulanan dan melaporkan kepada Dir Intelkam Polda Kep. Babel.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Melakukan pengawasan dan pengecekan fhisik terhadap Senpi Non Organik Tni / Polri yang

akan diajukan serta melakukan pengamanan selama penggunaan senpi non Organik TNI / Polri. .

/ BAB IV ........

4

BAB IV

PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaan

tugas penerbitan rekom permohonan Izin senpi non organik TNI / Polri.

Tanjungpandan, 13 Desember 2011

KASAT INTELKAM

JOKO TRIYONO, SIK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79052174