laporan awal ekpd 2011 provinsi kepulauan bangka belitung

Laporan Awal EKPD 2011 Universitas Bangka Belitung

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................ i BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang Evaluasi ....................................................................... 1

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi ............................................... 4

C. Anggota Tim EKPD Provinsi ................................................................. 5 BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ................................................. 6

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ............ 6

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 .......................................... 7

C. Evaluasi Tematik ................................................................................... 8

BAB III PENUTUP ................................................................................................... 9

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bappenas RI yang telah mempercayakan kembali Universitas Bangka Belitung untuk melaksanakan program Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2011 ini yang bagi Universitas Bangka Belitung adalah kali keempat. Kepercayaan yang diberikan kepada universitas kami tentu tidak lepas dari penilaian yang baik dari pihak Bappenas. Sebagai universitas negeri baru di Indonesia, program kemitraan semacam ini adalah sarana bagi Universitas Bangka Belitung untuk memberikan kontribusi dan membangun jejaring. Untuk itu, tentu kami menyambut positif program kemitraan tahun 2011 ini sebagai program yang bernilai tinggi.

Secara institusional saya menyampaikan penghargaan kepada kawan-kawan di

tim yang telah melakukan rapat secara kontinyu untuk membahas teknis dan agenda penting yang akan dilakukan berkaitan dengan program ini. Sejak seminar awal di Bappenas di Jakarta, pra pendataan diberbagai instansi terkait, kawan-kawan tim juga sudah melakukan koordinasi dan laporan awal ini adalah salah satu tindak lanjutnya.

Saya berharap laporan awal ini dapat memberikan informasi mengenai langkah-

langkah yang akan dilakukan serta mengukur capaian pengumpulan data dan tahapan yang sudah, sedang, dan akan dilewati. Harapan saya, pihak-pihak berkompeten sebagai sumber data dapat memberikan dukungan penuh agar evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2011 ini dapat efektif dan efisien dengan data yang maksimal. Saya menyadari bahwa sebagai provinsi baru, tentu data yang terkumpul tidaklah serapi di provinsi lain yang sudah berusia lama, namun saya optimis kerjasama antar institusi dapat menjadi jawaban atas kemungkinan tidak tersedianya data yang dibutuhkan.

Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan awal bagi proses pendataan berikutnya

yang lebih memadai. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi atas pelaporan awal ini.

Pangkalpinang, 13 Juni 2011 Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, MS NIP 19510424 197903 1 002

i


2

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar

daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5)

menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup

4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan

(policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan

penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut

telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya

mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

BAB IPENDAHULUAN


3

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan,

demikian juga pencapaian di tiap daerah.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-

2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja

RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,

arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan

kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya

berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq.

Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku

evaluator eksternal.


4

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

No Tujuan Sasaran Keluaran

1 Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2011 di tiap daerah

Dokumen data dasar dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2011 di tiap daerah

2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah

2 Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

2. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah

3 Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

2. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah


5

C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi

No Nama No.HP Email 1. Prof. Dr. Bustami Rahman, MS 085236553318

[email protected]

2. A. Fauzi Amiruddin, SH., MM.

08127855038 [email protected]

3. Dwi Haryadi, SH., MH


4. Ibrahim, S.Fil., M.Si


5. Nizwan Zuhkri, SE., MM.


6. Hj. Rulyanti SW, SE M.Si 087897864899 [email protected]

7. Andri Kurniawan, S.Pi, MP 081351714747 [email protected]

8. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T 081317833862 [email protected]


6

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Rencana kerja Tim EKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait evaluasi

terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011diantaranya :

1. Pada tanggal 20 Mei 2011, Tim EKPD melakukan rapat dengan agenda :

a. Sosialisasi hasil seminar awal EKPD di Bappenas tanggal 12 Mei 2011

b. Penjelasan tahapan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan

2011

c. Menginventarisir data dan sumber data. Ada beberapa instansi yang akan

dijadikan sumber data, yaitu :

1) GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2) DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3) KAJATI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4) KAPOLDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 5) KAKANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG 6) BPK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 7) BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8) BKKBN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 9) BANK INDONESIA PALEMBANG 10) SEKDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 11) BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 12) DPPKAD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 13) BIRO HUKUM SEKDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 14) BIRO PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 15) BIRO PEREKONOMIAN SEKDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 16) BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKDA PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG 17) BIRO PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 18) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 19) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 20) DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 21) DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 22) DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

BAB IIRENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI


7

23) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

24) BKPMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 25) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG 26) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 27) BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG 28) BAKORLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 29) BPBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 30) DINAS TATA KOTA PANGKALPINANG 31) BLH KOTA PANGKALPINANG

2. Pembagian tugas untuk pengambilan data sekaligus pembahasan dan analisis.

Pembagian tugas diprioritaskan sesuai dengan bidang keahlian. Namun demikian

ada beberapa indikator evaluasi yang juga harus diluar keahlian, karena masalah

dalam indikator beragam, sementara bidang ilmu tim evaluasi terbatas pada

bidang tertentu. Namun demikian masalah ini akan terbantu dengan bantuan

analisis dari nara sumber langsung yang kompeten dibidang yang bersangkutan.

3. Tim sudah menyiapkan berbagai keperluan administrasi, seperti surat menyurat

kepada Instansi terkait sebagai sumber data

4. Penggandaan dokumen pengisian data

5. Tim akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bappeda

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6. Saat ini tim sudah melakukan pengambilan data dan di deadline pada tanggal 24

Juni 2010 akan rapat kembali

7. Setelah data terkumpul semua baru akan dilakukan analisis dan penyusunan

laporan, walaupun sangat tidak menutup kemungkinan adanya ketiadaan data.

Namun hal tersebut akan dijelaskan nantinya dalam laporan.

8. Hasil analisis tim akan didiskusikan lagi, baik secara internal oleh tim maupun

melibatkan stakeholder terkait, misalnya melalui Focus Group Discussion (FGD)

9. Berdasarkan hasil diskusi tersebut laporan akhir akan disusun, sehingga

diharapkan didapat hasil evaluasi yang optimal.

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

dalam RPJMN 2010-2014

1. Penjelasan tahapan relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 kepada tim evaluasi Universitas

Bangka Belitung

2. Pembagian soft file RPJMN 2010-2014 kepada semua anggota tim


8

3. Tim akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bappeda

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan RKDP 2010 dan 2011

4. Pada tanggal 23 Juni 2011 Tim EKPD ke Bappeda dan langsung mendapatkan

RKPD tersebut.

5. RKPD digandakan dan dibagikan kepada semua anggota tim

6. Pembagian tugas dalam melakukan relevansi isu strategis, sasaran, arah

kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014.

7. Tim melakukan relevansi dan analisis sesuai dengan tugas masing-masing.

8. Hasil relevansi dan analisis tim akan didiskusikan lagi, baik secara internal oleh

tim maupun melibatkan stakeholder terkait, misalnya melalui Focus Group

Discussion (FGD)

9. Berdasarkan hasil diskusi tersebut laporan akhir akan disusun, sehingga

diharapkan didapat hasil relevansi yang optimal.

C. Evaluasi Tematik

1. Berdasarkan hasil EKPD tahun 2008, 2009 dan 2010, serta evaluasi terhadap

capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 dan relevansi isu strategis, sasaran, arah

kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014, setiap anggota

tim akan mencari dan merumuskan beberapa masalah khusus yang terjadi di

Provinsi kepulauan Bangka Belitung

2. Hasil evaluasi tematik yang didapatkan oleh anggota tim akan dibahas bersama

untuk dibahas dan dipilih mana yang menjadi masalah prioritas untuk dimasukan

dalam evaluasi tematik untuk kemudian di analisis bersaama oleh tim

3. Beberapa masalah khusus yang sudah dilakukan evaluasi pada EKPD tahun-tahun

sebelumnya, yaitu masalah pertambangan timah, kerusakan lingkungan, krisis

listrik, SDM masih rendah dan pertumbuhan ekonomi lamban.

4. Hasil evaluasi tematik tim akan didiskusikan lagi, baik secara internal oleh tim

maupun melibatkan stakeholder terkait, misalnya melalui Focus Group Discussion

(FGD)


9

Pada prinsipnya anggota Tim sudah memahamai 3 (tiga) tahapan EKPD 2011 ini, yaitu

melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011, relevansi isu

strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

dan evaluasi tematik. Instansi-instansi yang menjadi sumber data juga sudah di inventaris.

Berbagai keperluan administrasi surat menyurat sudah dibuat dan disebarkan berbagai

instansi terkait yang menjadi sumber data, bahkan sebagian ada yang sudah memberikan

datanya. Jadi saat ini tim sedang berupaya untuk mengisi data yang belum ada

semaksimal mungkin. Setelah data terkumpul baru akan dilakukan analisis dan

pembahasan serta FGD dengan stakeholder terkait .

Demikian laporan awal ini dibuat, sebagai acuan bagi tim EKPD Universitas Bangka

Belitung untuk melakukan EKPD 2011.

BAB IIIPENUTUP

laporan awal ekpd 2011 provinsi kepulauan bangka belitung

Education