skripsi status anak zina dalam warisan menurut hukum positif dan hukum islam (min mokoginta)

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.HiFakultas : SyariahJurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Hak Cipta Dilindungi Undang-undangDilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini

tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

STATUS ANAK ZINA DALAM HAK WARISAN MENURUT

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Pada Jurusan Akhwalul Syakhsyah

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam

Oleh :

MINSYAI MOKOGINTANIM : 03 021 285

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAMINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SULTAN AMAI GORONTALO2009

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9


Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini

Jika Allah membiarkan kamu , Maka siapakah gerangan yang dapat

karena itu hendaklah kepada Allah saja orang

: Minsyai Mokoginta, S.Hi

Syakhsyah (Hukum Perdata Islam)I A I N Sultan Amai Gorontalo



Jika Allah menolong kamu,

Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu,


menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?

karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal

(Al Qur’an : 3 :160)

Sesusah apa pun kita, pasti ada yang lebih

Dan sekaya apapun kita, pasti merasa belum puas.

Maka, rasakanlah cukup apa yang ada daripada apa yang tiada.

(Asta Qauliyah)

Aku, kamu dan dia adalah sama dalam hakikat,

perbedaan manusia terletak pada Pendakian Spritual.

(Minsyai Mokog

Dengan Kasih sayang-Mu, Skripsi ini penulis persembahkan

Kepada kedua orang tua yang tercinta

J. Mokoginta, A.M.Pd dan S. Kondag, A.M.Pd

Akhirnya…………

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati

Terhampar harapan semoga karya tulis ini dapat

Media sumbangsif, evaluasi dan bahan kritik saran

Semoga…………..

Jika Allah menolong kamu,

Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu,


menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?

orang mukmin bertawakkal

(Al Qur’an : 3 :160)

……………

Sesusah apa pun kita, pasti ada yang lebih susah.

Dan sekaya apapun kita, pasti merasa belum puas.

Maka, rasakanlah cukup apa yang ada daripada apa yang tiada.

(Asta Qauliyah)

……………

Aku, kamu dan dia adalah sama dalam hakikat,

perbedaan manusia terletak pada Pendakian Spritual.

(Minsyai Mokoginta)

……………

Mu, Skripsi ini penulis persembahkan

Kepada kedua orang tua yang tercinta

J. Mokoginta, A.M.Pd dan S. Kondag, A.M.Pd

Akhirnya…………

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati

Terhampar harapan semoga karya tulis ini dapat menjadi

Media sumbangsif, evaluasi dan bahan kritik saran

Semoga…………..

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




SkripsiSTATUS ANAK ZINA DALAM HAK WARISAN MENURUT

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Yang disipkan dan disusun

Oleh:Minsyai Mokoginta

Nim:03 021 285Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Telah dipertahankan di depan sidang Munaqasyah SkripsiPada Tanggal 26 Oktober 2009/07 Dzulqaidah 1430 H

Dewan Munaqasyah Skripsi

Ketua Sekretaris

Drs. H. Ajub Ishak, M.A Mubasyir P. Kau, S.Ag., M.A.

Munaqisy I, Munaqisy II,

DR. Sofyan A.P. Kau, M.Ag Zumiyati S. Ibrahim, S.H., M.H

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Lahaji, M.Ag Drs. Syafrudin Katili, M.HI

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratanMemperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Gorontalo, 26 Oktober 2009Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Drs. Lahaji, M.AgNip: 19610414 199203 1 001

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minsyai Mokoginta

NIM : 03 021 285

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: “Status

Anak Zina dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”

Secara keseluruhan adalah benar-benar karya asli sendiri dan bukan merupakan

jiplakan, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebut dalam daftar

pustaka. Apabila pernyataan dikemudian hari tidak benar, maka yang bertanda

tangan di bawah ini bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar

akademik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Gorontalo, 23 Oktober 2010

Yang Menyatakan,

Minsyai MokogintaNIM : 03 021 0285

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Drs. Lahaji, M.AgDosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Sultan Amai Gorontalo

NOTA DINAS

Lampiran : 4 eksamplar

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Di-

Gorontalo-

Assalamu Alaikum wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat

bahwa Skripsi saudara Minsyai Mokoginta NIM: 03 021 285 yang berjudul

“Status Anak Zina dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum

Islam”, telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah skripsi, dan bersama ini kami

kirimkan naskahnya.

Wassalamu alaikum wr.Wb


Pembimbing I,

Drs. Lahaji, M.Ag Nip: 1961.04141992.203001

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Drs. Syafrudin Katili, M.HI

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


NOTA DINAS

Lampiran : 4 eksamplar

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Di-

Gorontalo-

Assalamu Alaikum wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat

bahwa Skripsi saudara Minsyai Mokoginta NIM: 03 021 285 yang berjudul

“Status Anak Zina dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum

Islam”, telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah skripsi, dan bersama ini kami

kirimkan naskahnya.

Wassalamu alaikum wr.Wb


Pembimbing II,

Drs. Syafrudin Katili, M.HINip : 150 254 135

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




ABSTRAK

Mokoginta, Minsyai, 2009. Status Anak Zina dalam Hak Waris Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pembimbing I Drs. Lahaji, M.Ag, Pembimbing II Drs. Syafrudin Katili M.H.I

Kata Kunci : Anak, Zina, Warisan,Hukum Positif, Hukum Islam.

Jika setiap keluarga menginginkan kehadiran buah hati karena dengan buah hati itu akan ada harapan orang tua dikemudian hari dan menjadi penerus serta ahli waris dari segala apa yang orang tua miliki. Maka pertanyaanya bagaimana dengan mereka anak-anak yang lahir diluar nikah atau anak zina? Jika anak adalah penerus dan pewaris dari semua apa yang dimiliki orang tuanya baik materil maupun idiologi maka tentunya hal ini mungkin berseberangan dengan kehidupan anak yang lahir diluar nikah atau anak zina, betapa tidak bersimpangan jika anak fungsinya adalah penerus dan pewaris, maka apa yang mereka harus teruskan dan apa yang mereka warisi, Jika ada yang ingin diteruskan berupa wasiat dan warisan maka dari mana wasiat itu dan warisan itu mereka dapati? Tentu jawabanya tidak ada penerusan wasiat dan warisan bagi mereka anak yang lahir diluar nikah karena mereka tidak mempunyai status orang tua yang jelas yaitu nazab dari seorang ayah, sementara nazab adalah salah satu penentu garis keturunan dan dengan nazab wrisan dapat diketahui siapa yang berhak dan tidaknya dalam penerimaan warisan.

Skripsi ini membahas tentang “Status Anak Zina dalam Hak Waris menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Metode Penelitian menggunakan Jenis penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada data berupa narasi kata-kata dan bukan pada data berupa angka-angka. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau Library research.. Library Research, yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan di lakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan Anak Zina atau anak diluar nikah dan Warisan. Adapun cara yang digunakan pada tahap yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Hasil Penelitian menemukan bahwa adanya persamaan dan perbedaan sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal nazab dan hak warisan anak zina. Dalam hukum positif meskipun hubungan nazab tealah terputus dari ayah kandung namun anak zina teta mndapatkan hak warisan yaitu 1/3 x Jumlah anggota waris yang sah bersama anak diluar nikah = hasil, atau bagian yang diserahkan kepada anak diluar nikah, sementara sisa warisan dari pembagian anak diserahkan kepada Negara. Sedangkan menurut hukum Islamanak zina atau anak diluar nikah tidak mendapatkan hak waris karena telah terputus nazabnya dari ayah kandungnya.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




KATA PENGANTAR

Alhamdulillahir rabbi’lalamin. Puji syukur atas karunia dan segenap

Rahman dan Rahim-Nya Allah. Andaikata seluruh lautan dijadikan tinta dan

tangkai pepohonan di jadikan pena niscaya tidak akan sanggup melukiskan

curahan nikmat yang direngguk setiap mahluk dalam setiap tarikan nafas.

Sholawat dan salam tak lupa pula penulis haturkan kehariban baginda

Rasulullah Muhammad s.a.w seorang tokoh revolusioner zaman yang telah

mengeluarkan manusia dari alam kegelapan kea lam yang terang benderang, dari

alam kebodohan kealam yang penuh hidayah. Semoga rahmad dan magfirah tetap

bercucuran kepada arwah beliauh, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya,

tabi’-tabi’in dan Isnya Allah akan sampai pada umat Islam akhir zaman yang

masih konsisten terhadap syariat Islam

Demikan pula penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin

tersusun dengan sendirinya tanpa bantuan dari berbagai pihak serta masih jauh

dari kesempurnaan. Olehnya itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati yang

paling dalam penulis menyampaikan pengahargaan dan ucapan terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayah dan Ibu yang tercinta J. Mokoginta, A.M.Pd dan Selvia Kondag,

A.M.Pd yang telah membesarkan dan mendidik serta menyekolahkan

penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




2. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag selaku Rektor IAIN Sultan

Amai Gorontalo.

3. Drs. Lahaji, MAg selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

dan sebagai dosent Pembimbing I. kepada bapak terimah kasih banyak

atas segala waktu dan kesempatan dalam membimbing penulis sehingga

data menyelesaikan skripsi.

4. Drs. Syafrudin Katili, M.HI selaku dosen pembimbing II, yang dengan

ikhlas selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis.

5. Mubasyir P. Kau, S.Ag., M.A selaku ketua jurusan Ahwalul

Syahkhshiyiah yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis.

Kepada Bapak terimah kasih banyak semoga segala amal ibadah bapak

diterima disisi Allah SWT.

6. Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag yang selalu bersedia memberikan kritikan

konstruktif demi kesempurnaan sebuah karya ilmiah kepada Bapak

terima kasih banyak yang tak terhingga, semoga kasana keilmuan bapak

akan selalu bertambah dan mengalir kepada para mahasiswa.

7. Ibu. Zumiyati Ibrahim, M.H yang telah meluangkan waktu memberikan

bimbingan ditengah-tengah kesibukan. Kepada Ibu terima kasih banyak

yang sedalam-dalamnya.

8. Drs.H. Ajub Ishak, MA. Selaku pembantu dekan I yang selalu

memberikan solusi yang terbaik pada masa perkuliahan.

9. Dra. Aisma Maulasa, M.Th.I selaku pembantu Dekan III yang selalu

memberikan suportivitas dalam penyelesaian study.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




10. Adik-adiku yang tercinta Mahmud Mokoginta, Mukti Ali

Mokoginta dan Novrita Sani terimahkasih banyak atas doa dan

harapan kalian.

11. Teman spcialku Nikma Al Hamid yang selalu setia menemani dan

memotivasi penulis dimasa perkuliahan sampai sekarang ini.

12. Teman-teman seperjuangan organisasi Intra dan ekstra kampus

PMII, IMM, HMI dan MAPALA-STA yang turut memberikan

sumbangsif baik moril maupun materil demi selesainya skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis sangat

megharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb

Gorontalo, October 2009

Penulis,

Minsyai MokogintaNim : 03 021 285

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




PedomanTransliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Arab Latin Arab Latin Arab Latin

ا = a ز = z ق = qب = b س = s ك = kت = t ش = sy ل = lث = ts ص = sh م = mج = j ض = Dh ن = nح = h ط = Th و = wخ = kh ظ = Zh ي = yد = d ع = ' ة = tذ = dz غ = Gh ر = rف = f

b. VokalPendek c. VokalPanjang

__ = a ا = â__ = I ي = î__ = u و = û

d. Diftong d. Pembauran

وا = au ٲل = al

ا ي= ai ٲلس = al

و ا = au وٲل = wa

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL................................................................................................ iHALAMAN PENGESAHAN…………................................................................. iiLEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................ iiiNOTA DINAS ...................................................................................................... ivABSTRAK............................................................................................................ vKATA PENGANTAR.......................................................................................... viPEDOMAN TRANSLITERASI .......................................................................... ixDAFTAR ISI ........................................................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1A. Latar Belakang ............................................................................... 1B. Rumusan Masalah........................................................................... 3C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5D. KegunaanPenelitian ........................................................................ 5E. MetodePenelitian ............................................................................ 6

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... 9A. Pengertian Anak Zina ..................................................................... 9B. Hak Waris anak zina ....................................................................... 13

BAB III HAK-HAK WARISAN ANAK ZINA................................................ 18A. Tinjauan Hukum Positif .................................................................. 18

1. Nazab anak zina ......................................................................... 182. Kedudukan dan bagian dari ahli waris ........................................ 203. Hak waris anak diluar nikah ....................................................... 28

B. Tinjauan Hukum Islam ................................................................... 351. Nazab anak zina ........................................................................ 352. Hak waris anak zina .................................................................. 36

C. Persamaan dan Perbedaan status anak zina dalam warisan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam… ................................................ 511. Persamaan................................................................................. 512. Perbedaan ................................................................................. 52

BAB IV PENUTUP………………………......................................................... 57A. Kesimpulan .................................................................................... 57B. Saran............................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 59

RIWAYAT HIDUP

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan menyia-nyiakan amanah adalah dosa. sesuatu

yang boleh dikatakan pasti apabila dikatakan setiap keluarga mendambakan

seorang anak. Anak dalam setiap keluarga dapat dikatakan sebagai modal setiap

orang tua untuk masa depannya bukan hanya kebanggaan sesaat pada saat

sekarang.

Ada banyak orang tua lupa bagaimana anak sebagai modal, tapi secara

umumnya anak hanya diupayakan menjadi kebanggaan pada saat sekarang. Jika

seorang anak hanya diharapkan untuk menjadi kebanggaan pada saat sekarang

maka cukuplah jika anak itu memiliki kesuksesan yang kita banggakan pada saat

ini. Bagaimana untuk mempertahankan anak-anak menjadi modal masa oleh

setiap orang tua? Tentu dalam hal ini anak-anak tidak cukup hanya dengan

kehebatan intelektualnya tapi rohani dan kejiwaan anak harus dibentuk semasa

dari kanak-kanak, remaja dan pemuda.

Jika gagal orang tua memperhatikan anak-anak secara awal maka ada

kemungkinan besar kegagalan bisa terjadi di masa-masa kemudian seorang anak.

Jadi, jangan heran kalau ada orang tua saat usia tuanya kecewa karena tidak dapat

memiliki seperti apa yang diharapkannya dari anaknya, jelas semua itu tidak

berarti anak tidak tahu balas budi, dan kesalahan itu ditimpakan kepada anak-

anaknya, melainkan orang tua harus koreksi kesalahan apa saja yang telah dia

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




lakukan dan berikan kepada anak sehingga akhirnya anak harus terbentuk dengan

keadaan seperti ini ketika dia sudah tua, tak mampu lagi berjuang bahkan ia hanya

mampu mengharapkan anak-anaknya.

Kehadiran seorang anak dalam keluarga bukan saja menjadi kebanggaan

keluarga, tapi setidaknya keluarga itu merasa ada penerus keterunan atau

generasinya. Jika setiap keluarga menginginkan keturunan atau kehadiran buah

hati, maka pernakah kita berfikir bahwa diluar sana ternyata banyak anak yang

berifikir kebalikan dari apa yang kita fikirkan yaitu anak yang tidak mempunyai

status orang tua yang tidak jelas, sesungguhnya mereka berfikir dan menginginkan

berkumpul bersama keluarga ayah atau ibunya.

Seorang anak dikatakan sempurna apabila anak itu dapat diam dengan baik

dalam keluarga orang tuanya. Setiap anak akan tetap menjadi anak dalam keluarga

orang tuanya. Dia tidak pernah disebut ‘mantan anak’ atau ‘bekas anak’. Anak

dalam rumah tangga orang tuanya menunjukkan adanya tanggung jawab yang

diserahkan oleh Allah SWT di tengah-tengah keluarga.

Ciri khas orang tua adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk

mengasuh, mendidik dan mengurus anak-anaknya. Jadi, jangan sekali-kali dengan

alasan apapun bagi semua orang tua untuk melepaskan tanggung jawab mengasuh

anak dengan menitip anak dan berharap sepenuhnya orang lain bertanggung jawab

mengurus anaknya. Sebagai mana Dr.Fitzhugh Dodson dalam bukunya

“Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang” berkata bahwa orang tua perlu

membina hubungan baik dengan cara meluangkan sedikit waktu setiap hari atau

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




setiap minggu bersama-sama anak-anaknya, hanya sekedar untuk bersenang-

senang bersama-sama.

Anak itu penting bagi sebuah keluarga bukan hanya penerus keturunan

melainkan sebagai ahli waris keluarga. Tentulah anak itu tidak semata-mata

dibiarkan begitu saja untuk menjadi pewaris yang baik, bertumbuh dengan

sendirinya. Anak adalah ahli waris dari segala yang dimiliki orang tuanya tentu

bukan hanya harta tapi juga hal-hal spritual.

Jika setiap keluarga menginginkan kehadiran buah hati karena dengan

buah hati itu akan ada harapan orang tua dikemudian hari dan menjadi penerus

serta ahli waris dari segala apa yang orang tua miliki. Maka pertanyaanya

bagaimana dengan mereka anak-anak yang lahir diluar nikah atau anak zina? Jika

anak adalah penerus dan pewaris dari semua apa yang dimiliki orang tuanya baik

materil maupun amanah maka tentunya hal ini mungkin berseberangan dengan

kehidupan anak yang lahir diluar nikah atau anak zina, betapa tidak bersimpangan

jika anak fungsinya adalah penerus dan pewaris, maka apa yang mereka harus

teruskan dan apa yang mereka warisi, Jika ada yang ingin diteruskan berupa

wasiat dan warisan maka dari mana wasiat dan warisan itu mereka dapati? Tentu

jawabanya tidak ada penerusan wasiat dan warisan bagi mereka anak yang lahir

diluar nikah karena mereka tidak mempunyai status orang tua yang jelas yaitu

nazab dari seorang ayah, sementara nazab adalah salah satu penentu garis

keturunan dan dengan hal ini siapa yang berhak dan tidaknya dalam penerimaan

warisan dapat diketahui.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Hal itu menurut penulis adalah sebuah problem yang serius di tengah-

tengah masyarakat dan harus tanggapi dengan jelas secara normatif agar anak

yang lahir diluar nikah atau anak zina mempunyai status hukum waris yang jelas

karena dalam masyarakat hampir tidak ada bedanya antara anak sah dan anak

diluar nika atau anak zina dalam hal status kewarisan, entah hal itu dilakukan

karena dasar kesengajaan atas pertimbangan hal-hal tertentu ataukah ketidak

tahuan masyarakat sendiri atas dasar hukum baik secara hukum positif (perdata)

ataupun hukum Islam.

Persamaan status anak sah dan anak diluar nikah dalam kehidupan

masyrakat sering menimbulkan polemic dalam masalah kewarisan, adanya

kesenjangan dalam pembagian harta karena terkadang bagian anak sah sering

dibagikan tidak sesuai dengan tuntunan Syara’ padahal sang ayah yang

meninggalkan harta warisan kepada anak sahnya atau anak kandung adalah

beragama Islam, sementara anak diluar nikah atau anak zina dari ayah yang

meninggalkan harta warisanya dalam pembagian harta waris sang ayah lebih

cenderung menyerahkan harta kepada anaknya diluar nikah karena atas dasar

kecenderungan kasih sayang dari orang tuanya yang mungkin anak zina tersebut

lebih berbakat dari anak sah ataukah pertimbangan-pertimbangan yang lain.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat mengambil bebarapa

permasalahan yang menjadi obyek penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana status anak zina di dalam warisan menurut hukum positif?

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




2. Bagaimana status anak zina di dalam warisan menurut hukum Islam?

3. Apa persamaan dan perbedaan Status anak zina dalam warisan menurut

hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak zina dalam warisan menurut hukum pidana

positif.

2. Untuk mengetahui status anak zina dalam warisan menurut hukum Islam.

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan anak zina dalam warisan

menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademik maupun

praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik

a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I), pada Jurusan Ahwalul Syakhsyah

Fakultas Syariah dan Ekonom Islam

b. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang

kajian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




a. Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi peneliti terkait

dengan hak waris anak zina.

b. Dapat menjadi materi pembanding bagi mahasiswa jurusan Ahwalul

Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terutama dalam mata

kuliah yang membahas tentang fiqih mawaris.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada data berupa narasi kata-kata

dan bukan pada data berupa angka-angka.

2. Metode Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau

Library research.. Library Research, yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada

studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan di

lakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang

berkaitan dengan Anak Zina atau anak diluar nikah dan Warisan. Adapun cara

yang digunakan pada tahap yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

3. Sumber Penelitian

Penulis menggunakan dua bentuk sumber penelitian yaitu sumber primer

dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah referensi-

referensi yang berkaitan dengan hukum positif yaitu Kitab Undang-

undang Hukum Perdata di Indonesia dan Fiqih Mawaris.

Dalam rangka menemukan maksud dan hakekat hukum pidana

yang sesuai dengan kehidupan manusia penulis berusaha semaksimal

mungkin untuk mengumpulkan referensi-referensi baik dalam bentuk

buku-buku, maupun artikel yang memilki keterkaitan dengan delik aduan

tinjauan dari kedua sisi antara Islam dan Positif.

Dari lacakan yang dilakukan, ada beberapa referensi primer yang

digunakan di antaranya yang judul aslinya Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) yang diterbitkan oleh Pustaka Yustisia dan Fiqih

Mawaris (Edisi revisi ) ditulis oleh Dr. Ahmad Rofiq, MA yang

diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada (2001).

b. Sumber Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah karya-

karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki

keterkaitan dengan hukum waris dan anak diluar nikah. Urgensi

sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan pembanding dalam

rangka kepentingan analisis.

4. Metode Analisis Data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis konteks. cara ini

dimaksudkan untuk menganalisis makna sesungguhnya yang terkandung dalam

keseluruhan memaknai hukum pidana positif dan hukum Islam. Berdasarkan itu,

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




maka langkah berikut yang dilakukan adalah mengidentifikasi, klasifikasi dan

komparasi.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak Zina

Pengertian anak zina atau anak yang lahir diluar nikah secara umum

adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak

berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang

wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak

dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di

perlukan.

Menurut Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Mengatakan bahwa anak di luar

kawin adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu

tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang

menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang

pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan

hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif

dan agama yang di perlukan

Menurut H. Herusuko anak yang lahir diluar nikah atau anak zina

mempunyai banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya

adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak

mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak

mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain, (2) anak yang lahir

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu

atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait

dengan perkawinan yang lain; anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang

menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan: (4) anak

yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang

dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada

kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah

pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang

menyetubuhinya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya

lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak di akui oleh suaminya sebagai anak sah;

(6) anak yang lahir dari seorang wanita,padahal agama yang mereka peluk

menentukan lain ,misalnya dalam agama khatolik tidak mengenal adanya cerai

hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak

tersebut dianggap anak di luar kawin; (7) anak yang lahir dari seorang wanita,

sedangkan pada mereka berlaku ketentuan nagara melarang mengadakan

perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari Kedutaan

Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah

mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut

merupakan anak luar kawin; (8) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi

anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang

lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor

Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak

dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




serta tidak di daftar di kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif

(perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu : (1) apabila orang tua

salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka

melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan

hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak Zina, bukan

anak luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama

bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak,

maka anak itu disebut anak diluar nikah. Beda keduanya adalah anak Zina dapat

diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat di akui

orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat di

cantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akta perkawinannya. Dengan

demikian Definisi anak diluar nikah menurut hukum positif (perdata) mempunyai

dua pengertian, yaitu: anak diluar nikah adalah arti luas dan anak diluar nikah

dalam artian yang sempit.1

1. Anak diluar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar

pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang.

a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau

dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam

perkawinan dengan orang lain.

b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang

1 KUHPer, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

cetakan II 2008), 74.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenih-kannya.

2. Anak luar nikah dalam arti sempit adalah : anak yang lahir diluar

perkawinan yang sah.

Anak zina adalah yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang

menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara’. Dalam ‘urf modern wa’ad

ghairuh syar’i yaitu anak yang tidak diakui oleh agama.2

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam

Kepres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991

disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan

dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat

dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak

diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak

tersebut menjadi anak sah.3 Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi

sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum di terbitkan.

Sedangkan menurut Imam Al Jurjani zina adalah perbuatan memasukkan

penis kedalam lubang vagina yang bukan miliknya ( bukan istrinya) dan tidak ada

unsur Syubha (kesurupan atau kekeliruan), sebagian pendapat ada yang memberi

2 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris, (Semarang, PT.Pustaka

Rizki Putra, 1997), 288.3 Derpartmen Agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), 98.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




tambahan yaitu memasukkan penis ke dubur wanita yang tidak halal baginya.

Maka yang dinamakan dengana anak zina adalah anak yang lahir karena adanya

perzinaan yang dilakukan oleh bapak biologisnya dan ibu nasabnya atau anak

yang lahir di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Dan dapat pula

memasukkan anak yang lahir dari rahim wanita yang diperkosa, dengan asumsi

hubungan itu terjadi ketika tidak ada hubungan sah antara keduanya.4

Sedangkan menurut penulis pengertian anak zina adalah anak yang

dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa status yang resmi secara

syar’i yaitu pernikahan dan dilakukan secara sadar atau tidak sadar, terpaksa atau

dipaksa, suka sama suka maupun pemerkosaan.

B. Hak-hak waris anak diluar nikah

Sudah sejak dahulu telah ada peraturan mengenai pewarisan meskipun

semula bukan peraturan hukum melainkan peraturan kebiasaan atau adat, yang

menentukan apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan yang tidak lagi

mempunyai pemilik, dan keluarga sedarahlah yang menggantikan pemilik lama.

Mengapa yang mewaris adalah keluarga sedarah dari keturunan pewaris? Maka

jawaban pastinya karena adanya hubungan sakral antara anggota keluarga. Di

dalam hukum waris, setiap hak didukung oleh suatu subjek hukum baik itu

merupakan orang atau badan hukum. Apabila subjek hukum itu hilang harus ada

4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), 3.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




yang menggantikannya sebab jika tidak maka semua hak itu tidak ada aktivanya

yang akan menjadi rebutan dan para krediturnya akan kehilangan debitur.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan

dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang lain,

bersama-sama merupakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah itu

dinamakan ahli waris. Kepindahannya itu sendiri dinamakan pewarisan. Jadi

pengertian warisan secara umum 5adalah soal apakah dan bagaimana berbagai

hak-hak kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu ia meninggal dunia

akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Untuk dapat mewaris maka ahli

waris itu ada yang karena ditunjuk oleh UU (Hukum Perdata) dan ada yang karena

ditunjuk oleh surat wasiat yang dapat mewaris berdasarkan UU dibagi atas 4

(empat) golongan yaitu :6

1. anak dan suami/isteri;

2. adanya pembelahan (kloving) ½ untuk keluarga ibu dan ½ - nya untuk

keluarga ayah khususnya untuk leluhur ke atas;

3. saudara kandung dan orang tua;

4. keluarga dalam garis menyimpang sampai ke 6 (enam) kalau semuanya

tidak ada akan jatuh pada Negara

Penggolongan pewarisan terhadap anak seperti yang disebutkan di atas

dapat di golongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah).

5 Sudarsono, S.H, M.Si, Kamus Hukum,(Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 32.6 KUHPer, Kitab Undang, 221.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut

hukum perdata.

2. Anak luar nikah

Anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, anak

diluar nikah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. anak luar nikah dapat diakui sahnya yaitu: anak yang lahir dimana antara

laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau keduanya tidak ada

hubungan darah.

b. anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah, yaitu: anak sumbang (anak

yang lahir dimana anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai hubungan

darah) dan anak zinah yaitu anak laki-laki dan perempuan itu yang

keduanya atau salah satunya telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Anak luar nikah inilah yang dapat diakui sah dan boleh mendapatkan harta

warisan sedangkan anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah hanyalah

mempunyai hak atas biaya hidup. Sebagaimana dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 862 sampai dengan pasal 873 mengenai

hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya.7

Dengan kata “Natuurlijk Kind” (anak luar nikah), orang menggantikan

semua anak tidak sah, kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang.

Kelahiran itu sendiri hanya ada hubungan antara ibu dan anak sedangkan

hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena

7 KUHPer, Kitab Undang, 219-220

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




pengakuannya lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang

mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang di bandingkan dengan

anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu anak luar nikah baik yang

diakui maupun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan dibawah

perwalian. Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat.

Apakah pengakuan itu merupakan bukti adanya hubungan darah, adanya

hubungan kekeluargaan yang alamiah ataukah pengakuan itu adalah suatu

perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan sehingga bukan

keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum

antara anak dan orang tua. Dalam pasal 862 KUHPerdata yakni sebagai berikut:8

Jika simeninggal anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah,

maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat

pasal berikut.

Pasal diatas hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar nikah yang

ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUHPerdata.

Sejak kelahiran seorang anak, terjadilah hubungan perdata antara orang tua dan

anak. Hubungan yang demikian terhadi dengan sendirinya karena kelahiran. Jadi

dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si

ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah.

Pasal 281 KUHPer :9

8 KUHPer, Kitab Undang, 219.9 KUHPer, Kitab Undang, 74.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikan itu

telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan,

dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik.

Pengakuan yang demikian dapat pula dibuat oleh pegawai catatan sipil dan

dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalanya. Pengakuan itu

harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Namun bagaimana tak boleh suatu

kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan pada anak yang diakui, untuk

mempertengkarkan pada anak yang diakuinya.

Pasal diatas menunjukan bahwa anak luar nikah tidak akan pernah dapat

mewaris dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga orang

tuanya, dan tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari

salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pada pasal 873 KUHPer

memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian.

Pasal 873 KUHPer :10

Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut diatas meninggal dunia dengan

tak meninggalkan sanak saudara dalam drajat yang mengizinkan pewarisan,

maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si anak luar kawin

berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan

mengesampingkan Negara.

10 KUHPer, Kitab Undang, 220.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Jadi hanya apabila sama sekali tidak ada orang lain, maka anak luar nikah

dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya dengan

menyampingkan negara.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




BAB III

HAK-HAK WARIS ANAK ZINA

A. Tinjauan Hukum Positif

1. Nazab anak luar nikah

Hukum perkawinan di Indonesia adalah segala peraturan perundang

undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum

perkawinan di Indonesia ini meliputi :11

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya UU No. 1 1974 maka segala peraturan yang mengatur

tentang perkawinan menjadi tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam pasal 66

undang-undang perkawinan yang menyatakan untuk perkawinan dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini,

maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (Burgerlijk wetbook),

ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwerlijk ordonantie Christen

indonesiers S. 1933 No. 74), peraturan perkawinan campuran (Regelling op de

Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini,

dinyatakan tidak berlaku.12

11 Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-ndang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan

anak, (Bandung, Fokusmedia, 2007), 11.12 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yokyakarta,

Liberty, 1986 ), 2.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Untuk melaksanakan undang-undang No. I tahun 1974 tentang

perkawinan, yang diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara

efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan antara lain menyangkut

masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan

perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan,

pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih

dari seorang dan sebagainya.

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut yang

diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanan dari undang-

undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah

saat mulainya pelaksanaan secara efektif undang-undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 oktober 1975.

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai

sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena

adanya akad nikah yang sah. Sedangkan seorang anak, dilihat dalam Hukum

Perkawinan Indonesia secara lansung memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya.13

13 Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-ndang, 13.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




2. Kedudukan dan Bagian dari Ahli Waris

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan

disebut pewaris Muwarits.14 Ini berarti sebagai syarat pewaris adalah adanya hak-

hak atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga. Dan salah

satu unsur pengertian warisan ialah ahli waris.

Sebelum masuk pada hak waris anak diluar nikah atau anak zina perlu

kiranya diketahui terlebih dahulu pembagian pewarisan karena kematian. Hal ini

untuk mempermudah memahami golongan yang menerima hak waris dari pewaris

sesuai dengan hukum perdata. Undang-undang pembagi ahli waris karena

kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan:15

a) Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya.

Pada golongan ini orang yang pertama kali dipanggil oleh UU adalah anak

dan keturunan selanjutnya serta suami atau isteri dari si mati. Anak-anak

mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri mewarisi suatu

bagian dari anak. Apabila seorang meninggalkan lima orang anak dan satu suami

atau isteri, maka masing-masing mereka itu mewarisi karena kematian 1/6 (seper

enam) dari harta peninggalan.

Sebagaimana Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa Anak-anak atau

sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun,

mewarisI dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah

mereka selanjutnya dalam garis dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan

14 Teungku Muhammad Hasbi Ash shidiqi, Fiqih Mawaris (Semarang, PT. Pustaka Rizki

Putra, 1997), 37.15 KUHPer, Kitab Undang, 213.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




kelahiran lebih dahulu. 16 Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si

meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing

mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang,

jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

b) Golongan Kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan

saudara.

Pada golongan ini Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh UU

dalam pasal 859 KUHPerdata. Apabila seorang meninggal dunia tanpa

meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka dipanggillah sebagai ahli waris

orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.

Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua ini masing-masing

mewarisi setengah, apabila ada pula saudara orang tua dan saudara mewarisi

untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan

menerima kurang dari ¼ harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah

disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya

meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya

masing-masing mereka itu mendapat 1/3 bagian dan apabila yang ditinggalkan

satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah.

Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-

saudaranya mewarisi seluruh harta warisan.

16 KUHPer, Kitab Undang,215.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




c) Golongan Ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya.

Golongan ini terdiri dari kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya

merupakan golongan ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan

suami atau isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka

harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta

peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi

kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang

berdiri sendiri.

d) Golongan keempat, terdiri keluarga selanjutnya dalam garis

menyamping.

Sesudah garis keatas dipanggillah sanak keluarga dari garis menyamping

diluar golongan kedua. Yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain.

Sebelum perubahan UU tahun 1923, mewarisi karena kematian adalah sampai

derajat yang kedua belas.

Dalam masyarakat kita hanya sedikit sekali mengenal sanak keluarganya

dalam derajat ke dua belas sesudah tahun 1923 maka sanak keluarga menyamping

yang dapat mewaris, bukan lagi sampai ke dua belas tetapi sampai derajat ke

enam. Didalam garis menyamping keluarga yang bertalian kekeluargaannya

berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat ke 6 tidak mewaris.

Kalau hal ini terjadi pada satu garis, maka bagian yang jatuh pada garis itu,

menjadi haknya keluarga pada garis yang lain, kalau orang itu mempunyai hak

kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat ke 6.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Dari keempat golongan pewaris diatas maka Ahli waris yang lain yaitu

anak luar nikah. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai

sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara

mereka dengan sanak keluarga. Saat kelahiran, seorang anak sudah ada hubungan

perdata antara ibu dan anak, sebab seorang ibu adalah tidak mungkin untuk

melahirkan anak yang tidak sah. Antara ayah dengan anak ini hubungan terjadi

telah ada pengakuan dari si ayah.

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya,

dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya,maka anak

yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu, dan dengan pengakuan si

ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah namun anak luar nikah dengan

keluarga sedarah dari orang tuanya itu, pada asasnya tidak ada hubungan

perdata.17 Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang

tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu

dengan orang tua ada hubungan perdata. Jadi di pihak ibu selalu ada, dan pihak

ayah hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya.18

Seorang anak luar nikah dapat mewaris bersama-sama dengan golongan ke

2, ke 3 dan ke 4 apabila anak luar nikah tadi telah sampai pada taraf pengesahan

yang dikuatkan di Pengadilan Negeri. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 862,

maka pasal 863 KUHPerdata, memberikan untuk bagian yang mana anak luar

17 Ali Afandi., Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUHP

(BW), (Jakarta, Bina Aksara, 1984), 40. 18 Ali Afandi., Hukum Waris,40

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




nikah itu bertindak dalam harta peninggalan dari orang tuanya19. Pasal 863 telah

menetapkan bagian dari warisan anak luar nikah apabila ia mewaris bersama-sama

dengan golongan I, II, III dan IV. 20 Apabila pewaris meninggal dunia tanpa

meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar nikah memperoleh seluruh

harta peninggalan. Ia menyampingkan negara.

Dalam pasal 866 diatur mengenai penggantian bagi anak luar nikah.

Apabila anak luar nikah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka keturunannya

yang sah dapat menggantikan kedudukannya untuk mewaris.Tetapi anak luar

nikah tidak boleh menggantikan kedudukan dari orang tuanya, sebab salah satu

syarat mengenai penggantian kedudukan adalah ahli waris yang sah.

Apabila anak luar nikah menjadi pewaris, maka ahli waris yang golongan

ke satu (I) yaitu anak-anak dan suami/istri dari pewaris (anak luar nikah yang

meninggal dan meninggalkan keturunan) kalau golongan I ini tidak ada, barulah

golongan II atau III atau IV. Pewarisan berdasarkan Undang-undang

(KUHPerdata) terutama didasarkan kekeluargaan sedarah, antara si pewaris dan

ahli waris. Sebagaimana yang telah di atur dalam hukum perdata menunjukkan

urutan pewarisannya, siapa yang berhak mewaris lebih dahulu.

Dalam hal ini hukum perdata membedakan antara mewaris sendiri dan

mewaris sebagai pengganti. Orang dikatakan mewaris sendiri apabila ia mewaris

berdasarkan tempatnya diantara keluarga sedarah dari pewaris. Apabila yang

mewaris itu hanyalah keluarga sedarah, yang terdekat maka hal ini akan

19 KUHPer, Kitab Undang, 219.20 A.Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta :

Intermasa, 1979), 52.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




menimbulkan ketidak adilan apabila misalnya si pewaris meninggalkan tiga anak

laki-laki maka tiga anak ini membagi warisannya. Akan tetapi salah seorang

diantara mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, maka anak mereka tidak

akan ikut mewaris oleh karena paman mereka, kekeluargaan sedarahnya, lebih

dekat dari mereka. Untuk menghindarkan ketidak adilan yang demikian itu, maka

dalam keadaan tertentu UU membolehkan mewaris sebagai pengganti.21

Pasal 841 KUHPerdata mengatakan, kepada orang yang mewakili

diberikan hak menggantikan tempat, derajat dan hak dari orang yang mewakili.22

Hal ini kurang benar oleh karena plaatvervulling bukan suatu hak yang

memberikan wewenang untuk menggantikan tempat. Plaatsvervulling adalah

suatu akibat hukum yang tidak tergantung kehendak orang yang tersangkut, dan

dapat memberikan keuntungan maupun kerugian, jadi tidak hanya memberikan

keuntungan saja.23

Para waris mewaris atas diri sendiri apabila mereka dipanggil untuk tampil

kemuka sebagai waris terhadap warisan atau sebagian dari warisan atas dasar

tempat yang diduduki oleh mereka itu sendiri diantara para kerabat sedarah yang

pertama-tama dipanggil untuk mewaris sebuah warisan atau sebagian dari

warisan, tetapi yang telah meninggal sebelum kematian orang yang mewariskan,

lantas mengganti kedudukan kerabat sedarah tersebut.

21 A.Pitlo, Hukum Waris, 49.22 KUHPer, Kitab Undang, 214.23 H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, penterjemah I.S. Adiwimarta,

SH, (Jakarta, Rajawali 1987), 376.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya sebagai sanak keluarga

dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak

keluarga. Bahwa seorang ibu tidak dapat melahirkan anak tidak sah, maka dengan

kelahiran saja suda terjadi hubungan perdata antara ibu dan anak. Antara ayah

dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan.

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya

dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya maka anak

yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah

ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Antara anak luar nikah dengan sanak

keluarga sedarah dari orang tuanya pada asasnya tidak ada timbul hubungan

perdata.24

Seorang anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewaris dari sanak

keluarga orang tuanya dan sebaliknya. sanak keluarga tidak dapat bertindak

dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya.

Akan tetapi pasal 873, walaupun hanyalah dalam hal yang jarang terjadi,

memungkinkan terjadinya pewarisan yang demikian itu.

Seorang anak luar nikah, karena tidak ada hubungan perdata antara dia

dengan sanak keluarga dari orang tuanya maka untuk sebagian besar berada diluar

ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah, anak luar nikah itu mempunyai

kedudukan yang terbelakang dibanding dengan anak yang sah.25

24 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi, 245.25 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi, 249.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar

tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Di zaman dimana

orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting

untuk tata tertib dalam masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar nikah itu

tidaklah begitu baik.

Undang-undang hukum perdata mengorbankan kepentingan anak luar

nikah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada

kemurnian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktu dimana pertimbangan atas

dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan bagi anak

luar nikah.

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang

tuanya, hanyalah ada hubungan perdata, apabila antara anak yang tidak sah itu

dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipihak ibu selalu ada,dipihak ayah

hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya.

Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya

tidak ada satupun hubungan keluarga. Sepanjang tidak ada hubungan perdata,

akan tetapi hukum (si ibu), atau oleh pengakuan (si ayah) maka hubungan

keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.26

26 A. Pitlo, Hukum Waris, 53.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




3. Hak waris anak luar nikah

Pasal 862 sampai dengan 873 KUHPerdata mengatur pewarisan dalam hal

adanya anak luar nikah.

Pasal 863 KUHPerdata :27

Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang

suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian

yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah, jika si

meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan tetapi

meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka

mewaris ½ dari warisan dan jika hanya sanak saudara dalam derajat yang

lebih jauh ¾ bagian.

Jadi apabila anak luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan pertama

maka anak luar nikah mewaris 1/3 bagian dan juga mereka mewaris bersama ahli

waris golongan kedua, maka mereka mewaris bersama ahli waris golongan ketiga

mereka mewaris ¾ bagian, dari apa yang mereka warisi. Seandainya mereka

adalah anak sah.

Pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) ini membatasi

hak mewaris anak luar nikah pada ½ (separuh) warisan, apabila ia mewaris

bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan atau

keturunan mereka (golongan II). Apabila ada dua anak luar nikah atau lebih,

dimana mereka harus membagi warisan dengan ahli waris yang lainnya, maka

untuk pembagiannya haruslah demikian, harus ditetapkan lebih dahulu berapa

27 KUHPer, Kitab Undang, 219.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




bagian bersama dari anak-anak luar nikah seandainya mereka anak sah, berturut-

turut 1/3 – ½, atau ¾ dari itu adalah bagian bersama dari anak luar nikah.

Contoh:

Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan I

(suami/isteri dan anak-anak) maka bagiannya yaitu 1/3 bagian yang akan

diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan

suami/isteri, tiga orang anak sah dan 1 anak luar nikah, maka anak luar nikah akan

mendapat (apabila ia anak sah yaitu 1/5 bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi

karena ia anak luar nikah, maka ia mendapat 1/3 x 1/5 = 1/15 bagian.

Kalau yang ditinggalkan dua anak luar nikah (jadi ahli warisnya sudah 6

orang: suami/isteri, tiga orang anak sah dan dua orang anak luar nikah) maka

bagian dari anak luar nikah adalah 1/3 dari 1/6 bagian (kalau ia anak sah

bagiannya yaitu 1/6). Sehingga hasilnya yaitu: 1/18 bagian dari sisanya dibagi

antara anak-anak sah dan suami/isteri.

Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan II (orang

tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu ½ bagian seandainya

ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 3 orang anak luar nikah dan

ayahnya (jadi 4 orang). Maka bagian dari anak luar nikah kalau ia anak sah

masing-masing mendapat 1/3 bagian (sebab ada 3 anak) tetapi karena mereka

anak luar nikah, maka bagian mereka masing-masing yaitu: ½ dari 1/3 bagian =

1/6 bagian (karena mereka ada 3 anak luar nikah maka bagian mereka seluruhnya

adalah 3/6 bagian), dan sisanya yaitu 3/6 (1/2) untuk ayahnya A.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan III atau

golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis

menyamping sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu ¾ bagian.

Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 1(satu) anak luar nikah dan

kakeknya 2 orang (1 orang kakek dari pihak ibu dan 1 orang kakek pihak ayah),

maka bagian harta warisan dibagi 2 yaitu ½ untuk kakek pihak ibu dan ½ untuk

kakek pihak ayah. Anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan kakek

keduanya. Jadi bagian anak luar nikah yaitu: ¾ x ½ bagian (kakek pihak ibu) =

3/8 bagian, dan ditambah ¾ x ½ bagian (kakek pihak ayah) = 3/8 bagian. Jadi

bagian ke seluruhan dari anak luar nikah adalah 3/8 + 3/8 = 6/8 atau ¾bagian.

Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang

sah, maka anak luar nikah memperoleh seluruh harta warisan. Ia menyampingkan

negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris

berdasarkan sesuatu sebab yang lain, maka negaralah yang berhak.

Dalam hal anak luar nikah sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang

mewaris dari anak luar nikah diatur dalam pasal 870 dan 871 didalam pasal 873

ayat 2 dan 3 KUHPerdata.

Apabila seorang anak luar nikah meninggal maka pertama-tama yang

terpanggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/isterinya. Baru

sesudah itu maka ibunya atau ayahnya yang mengakui anak tersebut yang

mewaris apabila kedua-duanya masih hidup, maka masing-masing mendapat

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




setengah (pasal 870 KUHPerdata).28

Apabila anak luar nikah itu tidak meninggalkan keturunan yang sah atau

suami atau isteri, maka ibunya atau ayahnya yang mengakuinya berhak mewaris.

Apabila orang tua dari anak luar nikah meninggal lebih dahulu maka

barang-barang yang dimintanya dari harta peninggalan orang tuanya kembali

kepada keturunan yang sah dari ayahnya atau ibunya.

Disini undang-undang menyampingkan aturan bahwa untuk mewarisi

tidaklah penting dari mana datangnya barang-barang itu. Bila si ayah tidak

mengakui si anak luar nikah itu, maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak

itu dengan ia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dari ayah. Pasal

873 ayat 2 KUHPerdata mengatakan jika anak luar nikah meninggal dunia maka

yang mewaris ialah :29

1. keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,

2. bapak atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta

keturunannya, dan kalau ini tidak ada, maka

3. keluarga yang terdekat dan ayah atau ibu yang mengakuinya.

Peranan pasal 285 ayat 1 KUHPerdata bagi bagian dari anak luar nikah

pada warisan. Dalam menentukan bagian anak luar nikah, harus diperhatikan

peraturan pasal 285 ayat 1 KUHPerdata :30

28 KUHPer, Kitab Undang, 220.29 I.C.R. Kapojos-M., Diktat hukum waris, (Manado, Fakultas Hukum UNSRAT 1987),

25.30 KUHPer, Kitab Undang, 74.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh

suami atau isteri atas keuntungan anak luar nikah, yang sebelum kawin

olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami atau isteri itu tidak dapat

membuat kerugian pada suami isteri itu maupun anak-anaknya yang

dilahirkan dalam perkawinan itu.

Maksudnya bahwa demi suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam

perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan; hak dari suami atau

isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah

anak luar nikah itu tidak diakui.

Karena itu apabila seorang janda meninggalkan empat anak sah dan

seorang anak luar nikah yang diperbuahkan diluar perkawinan, akan tetapi diakui

sepanjang perkawinan itu, maka warisan duda itu diperolehkan pada anak-

anaknya yang sah, sedang anak luar nikah itu tidak menerima apa-apa. Sebab

seandainya anak luar nikah itu tidak diakui, maka anak-anak sah mewaris

semuanya mereka tidak boleh dirugikan karena adanya pengakuan anak luar nikah

itu, sehingga sekarang juga meskipun anak luar nikah itu diakui seluruh warisan

harus diterimakan kepada anak-anak sah.

Akan tetapi pasal 285 KUHPerdata, tersebut hanya berlaku apabila

pengakuan itu dilakukan sepanjang perkawinan. apabila pengakuan itu

dilakukan sebelum perkawinan itu atau sesudah perkawinan itu cerai, maka

ketentuan undang-undang itu tidak berlaku. Oleh karena itu, maka apabila

sipewaris telah kawin lebih dari satu kali, sedang sepanjang salah satu perkawinan

ia telah memiliki seorang anak luar nikah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




perkawinan itu tidak boleh dirugikan karena pengakuan itu, terhadap anak-anak

sah lainnya, maka ketentuan ini tidak berlaku (mereka boleh dirugikan).

Ketentuan dari pasal 285 KUHPerdata itu tidak dapat diterapkan terhadap

anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan lain, memang ketentuan ini dengan

tegas membedakan antara bermacam-macam anak sah itu dengan mengatakan

“dilahirkan dalam perkawinan itu”. Mengenai anak-anak sah yang dilahirkan

dalam perkawinan lain, tidak dikatakan apa-apa, dan boleh dikarenakan bagi

mereka berlaku peraturan yang biasa. Oleh karena itu apabila seseorang telah

kawin dua kali dan meninggalkan seorang anak A dari perkawinan pertama, dari

perkawinan kedua seseorang anak B dan seorang anak luar nikah C yang

diperbuahkan sebelum perkawinannya yang pertama itu baru diakui sepanjang

perkawinan kedua, dalam hal demikian, maka warisan harus dibagi sebagai

berikut:

Pengakuan C tidak boleh merugikan B oleh karena itu B memperoleh apa

yang akan diterima juga seandainya, C tidak diakui jadi ½ warisan bagi A maka

seolah-olah pasal 285 KUHPerdata tidak ada, jadi menerima ½ dari 8/9 atau 4/9

sisa warisan sebesar 1/8 diwaris oleh anak luar nikah. Ahli waris yang karena

hukum menggantikan pewaris, dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya,

juga didalam hukum menduduki posisi dari pewaris yang mendahuluinya. Ia tidak

saja dapat meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris, seperti

revindikasi, tuntutan-tuntutan bezit atau tuntutan hukum yang belum di mulai oleh

pewaris. Oleh karena itu, ahli waris dapat mengajukan revindikasi, dalam

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




hubungan dengan pencurian yang telah terjadi di bawah pewaris. Atau dapat juga

memajukan revindikasi, apabila sesudah matinya pewaris terjadi pencurian.

Selain dari itu, undang-undang memberikan suatu tuntutan kepada ahli

waris sebagai ahli dalam hubungan dalam pengantar, hal ini merupakan suatu

gejala dalam undang-undang kita yang menunjang pandangan akan adanya suatu

hak kebendaan atas harta peninggalan. Hukum ini biasanya dinamakan dalam

bahasa latin hereditatis petitio.

Apakah artinya bagi ahli waris yang sudah mempunyai segala tuntutan

hukum yang biasa, diberikan lagi kepadanya tuntutan hukum yang luar biasa itu?

Untuk menjawab pertanyaan ini hendaknya kita membandingkan hereditatis

petitio dengan tuntutan hukum yang dipunyai oleh ahli waris sebagai pemilik,

dan sebagai yang mempunyai kepunyaan atau bezit.31

B. Tinjauan Hukum Islam

1. Nazab anak zinah

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap

punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas

segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga

ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris. Dalam hal anak diluar

nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori :

a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan

31 Sudarsono, S.H.,M.Si Kamus Hukum, 56.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i, anak yang lahir setelah enam

bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.

Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada

ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Hanafih bahwa anak di luar

nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.

b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya

dengan anak zina dan anak li’an atau anak yang sebelum lahir telah diragukan

kedudukan anak sebagai anak kandung karena ibu dari sang anak itu dituduh

suaminya berzina. oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut

:32

a) tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai

hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah

kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan

yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

b) tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab

merupakan salah satu penyebab kewarisan.

c) bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar

nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan

menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

32 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

159.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




2. Hak waris anak zina

Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris

kepada orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, dengan syarat tidak ada penghalang terjadinya saling mewarisi.

Ada tiga syarat agar supaya orang yang masih hidup dapat mewarisi harta

peninggalan orang yang telah meninggal, yaitu :33

1. Adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

2. Beragama Islam.

3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam Kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris ada yang

berdasarkan hubungan darah, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

kakek dari golongan laki-laki, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan

nenek dari golongan perempuan. Ada yang terjadi karena hubungan perkawinan,

yaitu duda dan janda. Apabila seluruh ahli waris ada maka yang berhak adalah

anak, ayah, ibu, janda atau duda. (pasal 174). Sedangkan anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan

keluarga dari pihak ibu.34

Hubungan darah adalah salah satu penyebab adanya saling mewarisi,

sedangkan syariat tidak mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil

perzinaan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan juga keluarga

dari lakilaki yang menjadi ayah biologisnya. Tidak adanya hubungan darah

33 Umar Said, Hukum Indonesia tentang Waris, Wasiat Hibah dan Wakaf (Jakarta : Bulan

Bintang. 1999), 28.34 Derpartmen Agama RI, Tanya Jawab, 137.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




tersebut menjadi penghalang terjadinya hak saling mewarisi diantara mereka.

Penyebabnya zina bukan jalan yang sah menurut syara’ bagi terjalinnya hubungan

nasab, sehingga dapat saling mewarisi.

Syariat mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinaan

dengan ibunya, dan juga keluarga ibunya, sehingga dia berhak mewarisi harta

peninggalan ibunya dan juga keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal, anak

tersebut berhak mewarisi. Juga sebaliknya, jika anak tersebut meninggal maka

ibunya berhak mewarisi.

Para ulama umumnya mengatakan bahwa bila pasangan yang berzina lalu

hamil dan punya, namun kemudian mereka menikah secara sah, maka hubungan

nasab antara anak dan ayahnya akan kembali tersambung. Anak itu sah sebagai

anak dengan mendapatkan semua hak-haknya. Dan ayah itu sah sebagai ayah

dengan semua hak dan kewajibannya.

Misalnya, ayah tetap bisa menjadi wali bagi anak wanitanya, di dalam

masalah pernikahannya. Demikian juga, anak berhak atas harta warisan dari

ayahnya, bila ayahnya itu meninggal dunia. Sebab hubungan ayah-anak sah secara

syar’i.

Sebaliknya, bila pasangan itu tidak pernah melakukan pernikahan secara

sah setelah perzinaan, para ulama mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak

menjadi tidak sah. Hubungan nasab antara mereka tidak tersambung kembali.

Sehingga hal ini berpengaruh kepada hukum perwalian dan warisan. Ayah itu

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




tidak berhak jadi wali bagi anaknya. Dan anak itu tidak berhak mendapatkan

warisan dari ayahnya. Sebab secara hukum Islam, keduanya dipandang sebagai

bukan ayah dan anak. Jadi seharusnya, dalam kasus seperti ini, pasangan zina itu

dinikahkan saja secara resmi.

Meskipun ada sebagian kalangan yang mengharamkan laki-laki menikah

dengan wanita yang berzina. Pendapat ini berdasarkan dalil dari Abu Hurairah.r.a

bahwa Rasulullah saw bersabda:

مثلھ اني المجلودإال ) رواه ابو داود(الینكح الز

Artinya : Tidak boleh orang yang berzina dan telah di derah menikah

melainkan dengan orang yang semisal (sesama yang berzina) denganya.

(HR. Abu Daud).35

Pendapat ini benar apabila bukan laki-laki itu yang menzinainya maka

boleh dinikahkan. Adapun bila memang laki-laki itu yang menzinainya, tentu saja

tidak ada larangan. Hal ini telah dijelaskan dalam dalil yang lain yang

diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah saw bersabda :36

التوطأحامل حتى تضع والغیرذات حمل حتى حیض حیضة

Arttinya : Tidak boleh diagauli wanita yang hamil hingga melahirkan, dan

wanita yang tidak hamil hingga melewati masa satu kali haid. (H.R. Abu

Daud)

Yang dimaksud dengan “hingga melahirkan” adalah masa menunggu

35 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar, 2006), 394.

36 Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah,Bab Aqidah, Fiqih dan Ahlak, Jilid III, (Bogor : Pustaka Imam Asy syafi’i, 2005), 11.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




sampai anak yang dikandung terlahir agar tidak tercampur baur hasil orang lain

(anak) dengan airnya pada tanaman orang lain adalah menyetubuhi wanita yang

hamil oleh orang lain. Adapun bila wanita itu hamil karena dirinya sendiri, baik

sebelum atau setelah pernikahan, tidak menghalanginya untuk menyetubuhinya.

Adapun menyetubuhi sebelum pernikahan itu berdosa, memang benar. Akan

tetapi tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menikah setelah itu dan

melakukan hubungan suami istri.

Hal inilah yang difatwakan oleh kebanyakan ulama, antara lain

berdasarkan hujjah berikut ini :37

1. Abu Bakar As-Shiddiq ra. dan Umar bin Al-Khattab ra. serta para fuqaha

umumnya, menyatakan bahwa seseorang menikahi wanita yang pernah

dizinainya adalah boleh. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah

mengharamkan dirinya dari menikah secara syah.

2. Pendapat para Imam Mazhab

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat, apabila pelaku zina tidak hamil,

nikahnya sah dan boleh digauli. Namun, jika wanita tersebut hamil

nikahnya sah menurut Imam Hanfi dan Muhammad Al-Shaibany, akan

tetapi tidak boleh digauli hingga melahirkan. Hal tersebut karena karena

tidak ada dalil yang mengharamkannya (istishab), dan bahwa air mani

dari zina tidak mempunyai kehormatan. Sedangkan larangan menggauli

wanita tersebut hingga melahirkan adalah berdasarkan hadis nabi yang

37 Ahmad Sarwat, “Apakah anak hasil zina dapat warisan?”,Assunnah, Safar 1426 H.,12.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




melarang untuk menumpahkan air (mani) di tempat yang sudah

ditumpahi oleh orang lain.38

b. Ulama Malikiyyah berpendapat, tidak sah menikahi wanita yang pernah

berzina, sebelum habis masa tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan.

Jika dilakukan maka nikah tersebut adalah rusak dan harus difasakh.

Pendapat tersebut tanpa membedakan apakah pezina tersebut hamil atau

tidak.

c. Ulama Syafi’iyyah berpendaat hukum menikah dengan wanita yang

hamil diluar nikah adalah sah.39

d. Ulama Hambaliiyyah berpendapat, hukum menikah dengan wanita

yang hamil di luar nikah adalah sah. wanita hamil di luar nikah adalah

tidak sah kecuali dengan dua syarat: 40

1. Jika masa iddahnya sudah habis yaitu dengan melahirkan

kandungannya.

2. Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.

Imam Hanafih menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu

adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau

yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki

itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan laki-laki yang tidak

38 Al-Kasany, Badai’ al-Shanai’ fi tartib al-Shara’i’, Jilid II (Kairo: Al Jama liyyah,

1328), 269.39 As-Shairazy, Al-Muhadhdhab, II (Kairo: ’Isa al-Halabi, tt.), 43.40 Ibn Qudamah, Al-Muqhny, Vol. VI dan X,(Kairo, Matba’at al-Qahirah, 1969), 601.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah

wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa ‘iddahnya. Imam Ahmad

menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari

dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh

menikah dengan siapa pun. Adapun Imam Syafi’i pendapat beliau adalah

bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili,

dibolehkan menikahinya.

Dalil-dalil diatas megisaratkan bahwa adanya kebolehan memberikan hak

waris bagi anak diluar nikah atau anak zina, akan tetapi dengan syarat-syarat

tertentu yaitu apabila seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan kemudian

menyebabkan mengandungnya atau hamil perempuan itu akibat dari perbuatan

zina dengan laki-laki itu, kemudian mereka dinikahkan maka anak yang

dikandung oleh perempuan itu dapat menjadi anak itu dengan sah.

Demikian luasnya yang dicakup hukum islam, begitu juga karakteristik

dan aspek yang terdapat didalamnya sehingga dalam masalah hak anak diluar

nikah (anak zina) dibahas dengan terperinci,

Pentingnya mempelajari ilmu muwaris karena ilmu waris sangatlah

sensitive dalam kehidupan social, hal ini sesui dengan fungsi dari ilmu waris itu

sendiri yaitu terdapat tiga fungsi.41

1. Yang Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris

sepeninggal ahli waris.

41 Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH. Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII

Pers, 2005), 39.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




2. Sebagai usaha preventif sebagi kemungkinan penimbunan harta kekayaan

yang dilarang oleh agama

3. Sebagai motivator untuk setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna

memberikan kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya.

Berdasarkan dari ketiga fungsi ilmu waris diatas, maka penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa hukum islam diturunkan bukan untuk membuat

manusia sengsara atau terbebani dengan hukum itu, melainkan datangnya syari’at

dapat menjadi sebuah motivator dan sumber keadilan untuk sandaran umat

manusia dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi tumpang tindih dalam

tatanan kehidupan masyarakat dalam hal ini hak-hak waris dari pewaris.

Adapun hak waris anak diluar nikah atau anak zina sebagaimana yang

diterengkan oleh Para ulama umumnya mengatakan bahwa bila pasangan yang

berzina lalu hamil dan punya anak kemudian mereka menikah secara sah, maka

hubungan nasab antara anak dan ayahnya akan kembali tersambung. Anak itu sah

sebagai anak dengan mendapatkan semua hak-haknya termasuk hak waris. Dan

ayah itu sah sebagai ayah dengan semua hak dan kewajibannya. Misalnya, ayah

tetap bisa menjadi wali bagi anak wanitanya, di dalam masalah pernikahannya.

Demikian juga, anak berhak atas harta warisan dari ayahnya, bila ayahnya itu

meninggal dunia. Sebab hubungan ayah dan anak sah secara sah secara syar’i.

Sebaliknya, bila pasangan itu tidak pernah melakukan pernikahan secara

sah setelah perzinaan, para ulama mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak

menjadi tidak sah. Hubungan nasab antara mereka tidak tersambung kembali.

Sehingga hal ini berpengaruh kepada hukum perwalian dan warisan. Ayah itu

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




tidak berhak jadi wali bagi anaknya. Dan anak itu tidak berhak mendapatkan

warisan dari ayahnya. Sebab secara hukum Islam, keduanya dipandang sebagai

bukan ayah dan anak.

Jadi seharusnya, dalam kasus seperti ini, pasangan zina itu dinikahkan saja

secara resmi. Memang ada sementara kalangan yang mengharamkan laki-laki

menikah dengan wanita yang berzina. Pendapat ini berlandaskan atas dalil berikut:

Nabi SAW bersabda :

مثلھ اني المجلودإال ) رواه ابو داود(الینكح الز

Artinya : Tidak boleh orang yang berzina dan telah di derah menikah

melainkan dengan orang yang semisal (sesama yang berzina) denganya.

(HR. Abu Daud).42

Pendapat ini benar apabila bukan laki-laki itu yang menzinainya. Adapun

bila memang laki-laki itu yang menzinainya, tentu saja tidak ada larangan.

Adapun menyetubuhi sebelum pernikahan itu berdosa, memang benar. Akan

tetapi tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menikah setelah itu dan

melakukan hubungan suami istri.

Hal itulah yang difatwakan oleh kebanyakan ulama, antara lain

berdasarkan hujjah berikut ini :43

Abu Bakar As-Shiddiq ra. dan Umar bin Al-Khattab r.a berhujjah :

Kedua sahabat utama serta para fuqaha umumnya, menyatakan bahwa

seseorang menikahi wanita yang pernah dizinainya adalah boleh. Dan bahwa

42 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 394.43 Ahmad Sarwat, “Apakah anak, 12.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah

secara syah.

Adapun menurut Imam Mazhab, Imam Hanafi menyebutkan bahwa bila yang

menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya

boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang

menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga

melahirkan.

Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan laki-laki

yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali

setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa ‘iddahnya. Imam

Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah

tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih

boleh menikah dengan siapa pun

Adapun Imam Syafi’i pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang

menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. Jika

anak diluar nikah dalam usia ia masi berada di dalam kandungan pada masa-

masa tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh kebanyakan para Ulama

bersepakat bahwa bayi yang lahir dalam kurun waktu enam (6) bulan

terhitung sejak akad nikah dilangsungkan, maka anak tersebut tidak dapat

dinazabkan kepada bapaknya. Bahkan para ulama syi’ah menegaskan bahwa

anak zina, selain tidak bisa dinazabkan “kepada bapaknya” juga tidak bisa

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




dinazabkan kepada ibunya.44 Ini berarti agar setiap orang khususnya umat

muslim berhati-hati dalam menjaga diri dan kehormatan diri serta keturunan

agar tidak menggelantarkan anak yang tak berdosa yang sangat membutuhkan

belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dalam hal pembagian harta waris anak diluar nikah, sebagaimana dalil-

dalil dari hadits nabi diatas dan hujahnya para ulama atau Ijtihad menunjukan

bahwa tidak adanya hak waris untuk anak diluar nikah. Hal ini tentunya kita

pahami bahwa Islam sangat melarang dengan keras perbuatan zina yang

megakibatkan lahirnya anak tanpa status yang jelas.

Firman Allah :45

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. Al Isra’ : 32)

Ayat diatas menunjukan bahwa adanya larangan keras dalam hal

mendekati zina apalagi telah melakukan perbuatan kotor tersebut. Dalam aspek

ini bukanlah persoalan anak yang lahir diluar nikah, tapi sebuah pencegahan agar

tidak mendekati zina supaya terpeliharanya keturunan yang punya tanggung jawab

atau tidak terputusnya nazab antara seorang ayah dan anak.

44 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 159.45 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kitab Suci Al Qur’an, (Departemen Agama Repoblik

Indonesia, 1993), 429.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Anak diluar nikah sebagaimana dapat diakui nazabnya bahwa anak

tersebut adalah anak dari seorang ayah yang menghamili ibunya apabila adanya

pengakuan ayah dari anak tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalnya seorang

wanita hamil diluar nikah kemudian seorang laki-laki mengakui bahwa janin yang

dikandung wanita tersebut adalah anaknya kemudian mereka berdua bertobat

tidak lagi mengulangi perbuatan zina dan menikah maka status anak dalam janin

tersebut akan tersambung nasabnya dengan ayah yang mengakui anak tersebut.

Namun meskipun seorang wanita hamil kemudian tidak ada laki-laki yang

mengakuinya atau bertanggung jawab sehingga kelahiran anak tersebut, kemudian

suatu saat ada yang mengakui anak tersebut adalah anak dari seorang lelaki

ataupun laki-laki tersebut yang langsung mengakui itu adalah anaknya maka

secara Syari’at Islam anak tersebut tidak sah sebagai anaknya karena batal dalam

hukum, atau garis perdatanya dengan sang ayah terputus dan hanya memiliki garis

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Nazab merupakan salah satu penghubung antara ayah dan anak dan

meruakan syarat dalam kaidah hukum waris sehingga dalam hal waris anak diluar

nikah gugur dengan sendirinya sebagai ahli waris. Akan tetapi meskipun anak

diluar nikah tidak memperoleh hak waris dari ayahnya, namun disi lain Islam

memandang sisi kemanusiaanya bahwa yang berdosa bukanlah anak tersebut

tetapi kesalahan dari perbuatan kedua orang tuanya.

Jika anak diluar nikah tidak memperoleh hak waris dalam hukum Islam

namun dikemudian hari anak tersebut dewasa dan memperoleh harta maka

Ibunya dan keluarga ibunya berhak mewarisi harta dari anak diluar nikah jika

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




anak diluar nikah tersebut meninggal dunia. Sebagaimana Parah ulama Madinah

termasuk di dalamnya Zaid Ibn Sabit menyatakan bahwa harta penggalan anak

zina dan anak li’an dapat diwaris sebagaimana anak lainya, yaitu berdasarkan

ketentuan al - furud al - muqaddarah. Ibu menerima bagian 1/6 dan saudara-

saudara seibu menerima 1/3, dan sisanya diserahkan ke bait al-mal.46 Pendapat

ini kemudian di ikuti oleh Imam Maliki, Imam Safi’i, dan Imam Hanafi. Yang

terakhir ini menentukan persyaratan, apabila ada ahli waris zawi al-arham,

mereka harus didahulukan dari pada disetorkan ke bait al-mal, jadi menurut

mazhab ini, ibu tidak berhak sebagai ahli waris penerima ‘asbah.

Contohnya,seorang wanita meninggal dunia ahli walinya terdiri dari: nenek

perempuan (perempuan tidak sah ), dan cucu perempuan garis perempuan. Hartah

warisan sejumlah Rp 12.000.000,-bagian masing-masing adalah:47

1) Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i:

Ahli waris bag AM 6 HW Rp 12.000.000,- Penerimaan

Nenek 1/6 1 1/6 x Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Anak nz /li 1/2 3 3/6 x Rp 12.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Cucuc pr. - - -- -

4 Jumlah = Rp 8.000.000,-

46 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164.47 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Sisanya Rp 12.000.000,-_Rp 8.000.000,-=Rp 4.000.000,-diserahkan ke bait

al-mal. Yang masih dianggap memiliki hubungan kekerabatan dan sebagai ahli

waris yang sah.

2) Menurut Imam Hanafi :48

Ahlih waris bag AM 6 HW Rp 12.000.000,- penerimaan

Nenek 1/6 1 1/6 x Rp 12.000.000,- =Rp 2.000.000,-

Anak zn /li 1/2 3 3/6 x Rp 12.000.000,- =Rp 6.000.000,-

Cucu pr. ‘as 2 2/6 x Rp 12.000.000,- =Rp 4.000.000,-

6 jumlah =Rp 12.000.000,

Sisah yang seharusnya di serakan ke bai al-mal menurut pendapat Imam Maliki

dan Imam Syafi’i, di serahkan kepada cucu perempuan garis perempuan (zawi al-

arham) menurut Imam Hanafi.

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari

bapak dan anak tidak sah. Harta warisanya Rp 1.000.000,-. Maka penyelesaianya

adalah :49

Ahli waris bag AM1 HW Rp 1.000.000,- penerimaan

Bapak ‘as 1 1/1 x Rp 1.000.000,- = Rp 1.000.000,-

Anak zina - - -- -

1 jumlah = Rp 1.000.000,-


G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Anak zina dianggap sebagai anak tidak sah,karena itu tidak mendapat

bagian warisan. Karena bapak disini statusnya adalah sebagai kakek dari anak

zina garis laki-laki, karna tidak memiliki hubungan kekerabatan.

C. Persamaan dan Perbedaan Status Anak Zina Dalam Warisan Menurut

Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Persamaan

Dari Uraian-uraian sebelumnya jika dicermati antara hukum positif dan

hukum Islam terdapatlah sebuah perbandingan hukum diantaranya persamaan dan

perbedaan perspektif dalam masalah hak waris anak luar nikah atau anak zina.

Rudolf B.Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan

metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih

dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat

peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang ilmu merupakan tehnik

untuk mengahadapi unsure asing dari suatu masalah hukum.50

Sedangkan menurut penulis tujuan melakukan komparasi antara kedua

hukum yang berbeda dan menyikapi atau memandang suatu masalah, merupakan

sebuah metode yang mempermudah memahai hukum dan menerapkan hukum

karena dengan membanding-bandingkan kedua hukum yang berebda kita akan

memperoleh perbedaan dan persamaan kedua hukum.

50 Romli Atmasasmita,Prof.Dr. S.,H.,LL.M, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung :

Mandar Maju, 2000), 7.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




Adapun persamaan hak waris anak luar nikah atau anak zina antara hukum

positif (Perdata Indonesia) dan hukum Islam diantaranya, adalah :

Adanya kesamaan dari kedudukan nasab yaitu nasab dalam hukum

perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah

(keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang

sah. Sedangkan seorang anak, dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia

secara lansung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat di pahami dari

pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di

luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam masalah nazab anak yang lahir

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan pihak

keluarga dengan ibunya.

Sedangkan dalam masalah hak waris anak diluar nikah atau anak zina

dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam tidak adanya titik kesamaan

masing-masing hukum mempunyai perspekif yang berbedah dalam memandang

hak waris anak diluar nikah.

2. Perbedaan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya hukum Positif dan hukum Islam

punya persamaan dan perbedaan dalam memandang suatu objek yaitu hak waris

anak diluar nikah, Adapun perbedaanya antara lain:

1. Jika dalam hukum positif sandaran yang dijadikan acuan hukum hanya ada

pada Kitab Undang-undang hukum Perdata, sedangkan dalam hukum Islam

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




sandaran hukumnya beracuan pada Al-Qur’an, Al Hadits dan pendapat-

pendapat para Ulama (Ijtihad).

2. Dalam hukum Positif hak waris anak diluar nikah atau anak zina adalah

sebagai berikut :

a) Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan I

(suami atau isteri dan anak-anak) maka bagiannya yaitu 1/3 bagian

yang akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya A

meninggalkan suami atau isteri, tiga orang anak sah dan 1 anak luar

nikah, maka anak luar nikah akan mendapat (apabila ia anak sah yaitu

1/5 bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi karena ia anak luar nikah,

maka ia mendapat 1/3 x 1/5 = 1/15 bagian.

Kalau yang ditinggalkan dua anak luar nikah (jadi ahli warisnya sudah

6 orang: suami atau isteri, tiga orang anak sah dan dua orang anak luar

nikah) maka bagian dari anak luar nikah adalah 1/3 dari 1/6 bagian

(kalau ia anak sah bagiannya yaitu 1/6). Sehingga hasilnya yaitu: 1/18

bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak sah dan suami atau isteri.

b) Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan II

(orang tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu ½

bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli

waris 3 orang anak luar nikah dan ayahnya (jadi 4 orang). Maka

bagian dari anak luar nikah kalau ia anak sah masing-maing mendapat

1/3 bagian (sebab ada 3 anak) tetapi karena mereka anak luar nikah,

maka bagian mereka masing-masing yaitu: ½ dari 1/3 bagian = 1/6

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




bagian (karena mereka ada 3 anak luar nikah maka bagian mereka

seluruhnya adalah 3/6 bagian), dan sisanya yaitu 3/6 (1/2) untuk

ayahnya A.

c) Apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan III

atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam

garis menyamping sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu ¾

bagian seandainya ia anak sah.

3. Sedangkan dalam hukum Islam anak zina (anak diluar nikah) tidak

mendapatkan hak waris karena telah terputus nazabnya dari sang ayah.

Akan tetapi Parah ulama madinah, termasuk di dalamnya Zaid Ibn Sabit

menyatakan bahwa harta peninggalan anak zina dan anak li’an dapat

diwaris sebagaimana anak lainya, yaitu berdasarkan ketentuan al - furud al-

muqaddarah. Ibu menerima bagian 1/6 dan saudara-saudara seibu

menerima 1/3, dan sisanya diserahkan ke bait al-mal. 51 pendapat ini

kemudian di ikuti oleh Imam Maliki, Imam Safi’i, dan Imam Hanafi. Yang

terakhir ini menentukan persyaratan, apabila ada ahli waris zawi al-arham,

mereka harus didahulukan dari pada disetorkan ke bait al-mal, jadi menurut

mazhab ini, ibu tidak berhak sebagai ahli waris penerima ‘asbah.

Contohnya : seorang wanita meninggal dunia ahli walinya tardiri dari:

nenek perempuan (perempuan tidak sah ), dan cucu perempuan garis perempuan.

Hartah warisan sejumlah Rp 12.000.000,-bagian masing-masing adalah :52


G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




1). Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i :

Ahli waris bag AM 6 HW Rp 12.000.000,- Penerimaan

Nenek 1/6 1 1/6 x Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Anak nz /li 1/2 3 3/6 x Rp 12.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Cucu pr. - - -- -

4 Jumlah = Rp 8.000.000,-

Sisanya Rp 12.000.000,-_Rp 8.000.000,-=Rp 4.000.000,-diserahkan ke bait al-

mal. Yang masih dianggap memiliki hubungan kekerabatan dan sebagai ahli

waris yang sah.

2). Menurut Imam Hanafi :

Ahlih waris bag AM 6 HW Rp 12.000.000, - penerimaan

Nenek 1/6 1 1/6 x Rp 12.000.000, - =Rp 2.000.000,-

Anak zn /li 1/2 3 3/6 x Rp 12.000.000,- =Rp 6.000.000,-

Cucu pr. ‘as 2 2/6 x Rp 12.000.000,- =Rp 4.000.000,-

6 jumlah =Rp 12.000.000,

Sisah yang seharusnya di serakan ke bait al-mal menurut pendapat Imam Maliki

dan Imam Syafi’i di serahkan kepada cucu perempuan garis perempuan (zawi al-

arham) menurut Imam Hanafi.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya tentang hak anak diluar nikah atau anak

zina, penulis ada akhirnya dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya

adalah :

1. Adanya persamaan perspektif antara hukum positif dan hukum Islam yaitu

pada nazab yang terletak ada garis perdata dengan Ibu dan kelaurga ibu dari

anak tersebut.

2. Dalam hukum positif hak waris anak diluar nikah yaitu 1/3 x Jumlah

anggota waris yang sah bersama anak diluarnikah = hasil, atau bagian yang

diserahkan kepada anak diluar nikah.

3. Sedangkan dalam hukum Islam anak diluar nikah tidak memperoleh harta

warisan dari ayah anak diluar nikah tersebut. Namun peninggalan anak zina

dan anak li’an dapat diwaris sebagaimana anak lainya, yaitu berdasarkan

ketentuan al - furud al - muqaddarah. Ibu menerima bagian 1/6 dan

saudara-saudara seibu menerima 1/3, dan sisanya diserahkan ke bait al-

mal.53 pendapat ini kemudian di ikuti oleh Imam Malik, Imam Safi’i, dan

Imam Abu Hanifa. Yang terakhir ini menentukan persyaratan, apabila ada

ahli waris zawi al-arham, mereka harus didahulukan dari pada disetorkan ke

bait al-mal, jadi menurut mazhab ini, ibu tidak berhak sebagai ahli waris

penerima ‘asbah.

53 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




B. Saran

Adapun saran dari penulis :

1. Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak

diluar nikah sebagai ahli waris, karena sampai saat ini masi sering terjadi

sengketa diantara anak sah dengan anak tidak sah atau anak diluar nikah.

2. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat supaya peran

para ulama memberikan pencerahan terhadap umat agar tidak hanya

membahas hak waris anak yang sah akan tetapi para ulama harusnya

membahas kedudukan anak diluar nikah dalam hal warisan.

3. Janganlah sekali-kali mendekati zina, karena zina adalah penciptaan

generasi terlantar.

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Yogyakarta: UII

Pers, 2005.

Ali, Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut

G

O

R

O

N

T

A

L

O

2

0

0

9




RIWAYAT HIDUP / CURRICULUM VITAEI

Nama : Minsyai Mokoginta

Tempat tanggal lahir : Dumoga 02 May 1985

Alamat : Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara,

Kota Kotamobagu.

Riwayat Pendidikan :1. SDN V Dumoga : 1991-19962. SLTP N I Passi : 1997-20003. SMU N 3 Kotamobagu : 2001-20024. SMU N IV Kotamobagu : 2002-20035. IAIN Sultan Amai Gorontalo : 2003-2009

Riawayat Organisasi:1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mapaba 20052. Pengurus dan Anggota Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang

Mongondow (KPMIBM) Cabang Kota Gorontalo 2005-2006.3. Pengurus dan Anggota Dewan Pelajar Mahasiswa Dumoga - Bolaang

Mongondow (DERMAGA-BM) Angkatan Pertama 2007-2008.4. Anggota Dewan Suro’ penasihat Mahasiswa Islam Kotamobagu sampai

sekarang.Riwayat Pekerjaan :

1. Tim PT. Survai Indonesia – Survaiyor Masyarakat Penyandang Cacat (PMKS) di Kabupaten Gorontalo Utara 2008.

2. Koordinator Lapangan (Korlap) Survai Masyarakat Penyandang Cacat (PMKS) di Bolaang Mongondow Timur.

3. Sekertaris Dakwah Lintas Masjid (DINDA LINMAS) Keluarga Pelajar Mahasiswa Bolaang Mongondow (KPMIBM) di desa-desa pinggiran Kec.Lolayan Kab. Bolaang Mongondow tahun 2005.

4. Ketua Tim Dakwah Lintas Masjid (DINDA LINMAS) Keluarga Pelajar Mahasiswa Bolaang Mongondow (KPMIBM) di desa-desa pinggiran Kec. Passi Kab. Bolaang Mongondow tahun 2006.

skripsi status anak zina dalam warisan menurut hukum positif dan hukum islam (min mokoginta)

Documents