SISTEM KETATANEGARAANPASCA REFORMASI

A. SUMBER HUKUM TERTINGGI

1. Pancasila dan UUD 1945 merupakan Dokumen Pemersatu. Sebagai warga masyarakat kita berbeda-beda, tetapi sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

2. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

3. Sekilas Sejarah Konstitusi Indonesiaa. UUD 1945b. Konstitusi RIS 1949c. UUDS NKRI 1950d. UUD 1945 Dekrit 5 Juli 1959, Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) = Rule

of Mane. Orde Baru (Demokrasi Pancasila) = Rule of Man

4. Perubahan UUD 1945a. Perubahan substanial dan penyempurnaan 300%b. Dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi, Rule of the Law &

Constitutionc. Dari Sistem Pembagian Kekuasaan ke Checks and Balancesd. Penguatan Sistem Presidentile. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Kebhinekaanf. Penguatan Peradilan dan Pelembagaan Peradilan Konstitusi

B. PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Pembuatan Kebijakan (Policy Making)2. Pelaksanaan Kebijakan (Policy Executing)3. Peradilan atas Pembuatan Kebijakan (Judicial Review)

a. Peradilan atas Konstitutionalitas UU di MKb. Peradilan atas Legalitas Peraturan di bawah UU di MA.

4. Peradilan atas Pelaksanaan Kebijakan (Peradilan):a. Peradilan Umum:

- Peradilan Pidana- Peradilan Perdata

c. Peradilan Agamad. Peradilan Tata Usaha Negarae. Peradilan Militer

1

C. BENTUK NORMA HUKUM PENUANGAN KEBIJAKAN

1. Pengaturan (regelingen, regulations)a. UUD 1945b. UU/PERPU/TAP-MPR/S

UU disusun dan ditetapkan oleh DPR dg persetujuan bersama Presiden (dapat menjadi objek judicial review oleh MK atau legislative review oleh DPR)

Perpu disusun dan ditetapkan oleh Presiden dengan meminta persetujuan DPR belakang, yaitu pada masa persidangan berikutnya (hanya dapat menjadi objek legislative review, dan tidak dapat dijadikan objek judicial review).

TAP-MPR/S tersisa dan masih berlaku setara dengan UU sehingga dapat diubah dengan UU melalui legislative review, sedangkan melalui judicial review masih dapat diperdebatkan).

c. Peraturan Pelaksana UU yang bersifat structural-hirarkis yang keberadaannya didasarkan atas prinsip delegasi atau sub-delegasi (legislative delegation of rule-making power), seperti: PP Perpres Perda Provinsi Perda Kabupaten/Kota

d. Peraturan Pelaksana UU yang bersifat fungsional-nonhrarkis yang keberadaannya didasarkan atas prinsip delegasi atau sub-delegasi (legislative delegation of rule-making power), seperti: PERMA PMK Peraturan KPU PBI Peraturan KPU Perdasus dan Qanun Peraturan Menteri tertentu Peraturan Direktur Jenderal tertentu.

2. Penetapan (beschikkings, administrative decisions)a. Keputusan Presidenb. Keputusan Menteric. Keputusan Direktur Jenderald. Keputusan Kepala LPNDe. Dan lain sebagainya.

3. Putusan Pengadilan (vonnis)a. Putusan Pra-Peradilanb. Putusan Pengadilan Tingkat Satuc. Putusan Pengadilan Tingkat Duad. Putusan Pengadilan Tingkat Tigae. Putusan Peninjauan Kembali (PK).

4. Aturan Kebijakan (Beleidsregels, Policy Rules)

2

a. Instruksi Presiden (Inpres)b. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)c. Petunjuk Teknis (Juknis)d. Buku Pedomane. Manualf. Kerangka Acuang. Dan lain sebagainya.

5. Rule of Ethics:a. Code of Ethics dan Code of Conductb. Institusi Penegak Kode Etik & Perilaku, seperti:

- Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan,- Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum,- Badan Kehormatan DPR, dan Badan Kehormatan DPD,- Majelis Kehormatan Mahkamah Agung,- Majelis Kehormatan Peradi, dsb.

D. KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Bagan Organisasi Utama (lihat buku Risalah MPR-MK) 2. Cabang Kekuasaan Eksekutif

a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive)b. Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (iii) mewakili untuk

sementara, (iv) mewakili secara tetap, dan (v) kegiatan mandiri.c. Menteri Kabinet

prinsip pembagian pekerjaan secara habis Puncak kepemimpinan adminisi pemerintsahan di bawah Presiden dan

Wapres. d. Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat

campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan.

3. Cabang Kekuasaan Legislatif (Legislature)a. Dari supremasi institusi (MPR) ke supremasi konstitusi.b. Pergeseran kekuasaan legislative dari Presiden ke DPRc. Problem perpu sebagai kewenangan legislasi oleh Presidend. Konsep legislasi dalam arti luas: trikameralisme, satu institusi dengan tiga

forum (kamar): MPR (lembaga membuat undang-undang dasar) DPR (lembaga penyalur aspirasi rakyat dalam rangka penyusunan

kebijakan dan program serta pengawasan pelaksanaannya) DPD (mitra DPR dalam rangka penyaluran aspirasi konstituen dan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan)e. Problem penggabungan pimpinan dan secretariat bersamaf. DPRD sebagai lembaga legislative atau bukan.

Pimpinan dan anggota DPRD pejabat Negara atau bukan

3

4. Cabang Kekuasaan Kehakiman (Judiciary)a. Hakikat pengadilan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri dalam

rangka tegaknya rule of law sebagai pengimbang demokrasi yang engagungkan kebebasan untuk kesejahteraan.

b. MK (the guardian of the constitution)c. MA (the guardian of the state’s law)d. BPK (state’s auditor) (bercorak semi-judikatif dalam menunjang fungsi

legislative)5. Lembaga-Lembaga Independen

a. KYb. KPUc. Tentara Nasional Indonesiad. Kepolisiane. Kejaksaanf. Bank Sentralg. KPKh. Komisi-Komisi yang diatur UU (Komnasham, Komisi Ombudsman,

Komisi Penyiaran Indonesa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain sebagainya). Sekarang berjumlah tidak kurang dari 50 buah. Usul kepada anggota DPR untuk menghentikan kreatifitas membuat lembaga2 baru.

6. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatifa. Penyusunan kebijakan dalam bentuk undang-undangb. Penyusunan anggaranc. Pengawasan/kontrol politik atas pelaksanaan kebijakan:

Dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan (executive acts). Dalam bentuk tindakan-tindakan pelaksanaan (executive actions).

d. Pengawasan/kontrol politik atas pelaksanaan anggaran.7. MK dan Hubungan antara Lembaga

a. Pengawal konstitusib. Pengawal demokrasic. ‘arbitrase’ konstitusionald. Pelindung hak konstitusional warga Negarae. Penafsir akhir atas UUD (Final interpreter of the constitution)

8. Independensi Peradilan dan Penegakan Hukuma. Kekuasaan kehakinan: independensi structural dan fungsionalb. Pejabat dan lembaga penegak hukum:

Hakim (pengadilan) Penuntut (kejaksaan dan KPK) Penyidik (Polisi dan PPNS) Pembela (Advokat) Lembaga Pemasyarakatan (LP)

E. TATA-KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

4

1. Indonesia sebagai Negara Pengurus (Welfare State)2. Sepuluh Prinsip Good Governance

a. Tegaknya rule of lawb. Efisiensi dan Efektifitasc. Terbukanya Partisipasi Masyarakatd. Transparansie. Akuntabilitasf. Responsiveg. Kesetaraan (Equality)h. Beorientasi ke depani. Berjalannya fungsi pengawasanj. Profesionalismek. Efisiensi dan Effektifitas.

3. Tertib administrasi keuangan sebagai pangkal tolak4. Penerapan Teknilogi Informasi secara bersengaja5. Efisiensi dan pemangkasan jadwal pelayanan

F. REKOMENDASI

1. Perlunya bagi setiap pejabat public selalu menjadikan UUD 1945 sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Bila perlu UUD 1945 selalu ada di saku atau di tas kerja masing-masing.

2. UUD 1945 pasca Perubahan ke-IV, masih banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi sebelum ketentuan dimaksud disempurnakan, apa yang ada sekarang tulah yang berlaku dan diberlakukan dalam praktik.

3. UU yang terkait kepentingan politik praktis parpol diprioritaskan:a. UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRDb. UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda yang memuat ketentuan

pemilukada supaya diintegrasikan dan dilengkapi dalam satu UU, misalnya, menjadi UU tentang Pemilihan Pejabat Publik.

4. Sesuai dengan tuntutan zaman, semua Lembaga Negara perlu mengadakan evaluasi untuk memperbaiki governance masing-masing dengan pelayanan yang semakin efektif dan efisien dan dengan memanfaatkan jasa teknologi modern.

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN

5

Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan,

tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of law ).

UUD 1945 --> Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman --> Lembaga Negara dan Organ yang Menyelenggarakan Kekuasaan Negara.

B. DASAR PEMIKIRAN DAN LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 1945

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan

6

pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

C. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966:

1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU/PERPU 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan Menteri 7. Instruksi Menteri

Menurut TAP MPR III Tahun 2000:

1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. PERPU 5. PP 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah

Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

1. UUD 1945 2. UU/PERPU 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah

D. KESEPAKATAN PANITIA AD HOC TENTANG PERUBAHAN UUD 1945

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial. 4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan

dimasukkan dalam pasal-pasal. 5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

7

E. LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Deskripsi Singkat Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MPR

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat.

Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:

Presiden, sebagai presiden seumur hidup. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut

turut. Memberhentikan sebagai pejabat presiden. Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya. Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden,

yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.

PRESIDEN

Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.

Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).

Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).

Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.

8

Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

DPR

Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. Memberikan persetujuan atas PERPU. Memberikan persetujuan atas Anggaran. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta

pertanggungjawaban presiden.

DPA DAN BPK

Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

F. LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.

Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.

Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.

Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk

beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.

9

Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

MPR

Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

Menghilangkan supremasi kewenangannya. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden

dipilih secara langsung melalui pemilu). Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR

Posisi dan kewenangannya diperkuat. Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan

presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.

Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan

fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD

Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.

Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

BPK

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara

(APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

10

Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

PRESIDEN

Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan

pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan

pertimbangan DPR. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan

wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

MAHKAMAH AGUNG

Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

11

MAHKAMAH KONSTITUSI

Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).

Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

12