sistem informasi transportasi · web viewsektor informal dan ekonomi rakyat yang ukm saja...

Tugas Mata Kuliah Transportasi dan Pembangunan

Dosen :Dr. H. WALDIJONO, MS.

TRANSPORTASI DAN

PENGENTASAN KEMISKINAN

Dikerjakan oleh :K a r d a D . Y a y a t Nim. 12537/PS/MSTT/2003

PROGRAM PASCA SARJANAMAGISTER SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI

UNIVERSITAS GADJAH MADAYOGYAKARTA - 2004

http://images.google.com/imgres?imgurl=news.bbc.co.uk/media/images/38236000/jpg/_38236634_rupiah300.jpg&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030727_hewan.shtml&h=180&w=315&sz=9&tbnid=K7cmAaP3o_AJ:&tbnh=63&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DUang%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8

Magister Sistem dan Teknik Transportasi

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Kata Pengantar

“Ayam hidup diatas padi mati kelaparan” mungkin itu adalah pribahasa yang tepat untuk menggambarkan kemiskinan di Indonesia. Betapa tidak ? Indonesia adalah negara besar dengan lokasi yang strategis terbentang diantara dua samudera besar Asia dan Australia dan pernah digambarkan sebagai “Macan Asia”. Segala potensi dimiliki Indonesia dari kekayaan alam, sumber daya manusia dan suburnya tanah air, sampai digambarkan dalam lagu Koes Plus “....orang bilang tanah kita tanah surga, kayu dan batu menjadi tanaman....”. Namun apa yang terjadi sekarang ? kemiskinan menjadi hal yang biasa ditemui di negara kita, di kota maupun di desa.

Pada makalah ini yang merupakan tugas mata kuliah Transportasi dan Pembangunan, penulis akan berusaha membahas permasalahan mendasar yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Indonesia. Penulis akan membandingkan pendapat-pendapat para pakar dan pemerhati masalah kemiskinan, selanjutnya mencari penanganan masalah terbaik (menurut penulis) yang mungkin dapat direkomendasikan. Solusi yang direkomendasikan akan dihubungkan dengan transportasi yang seringkali disebut sebagai pendukung dan penggerak roda perekonomian. Hal ini juga menarik karena “penyediaan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan” juga merupakan topik desertasi Bapak Susilo Bambang Yodhoyono, presiden kita sekarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Waldijono yang telah membuka wawasan kami mahasiswa MSTT untuk selalu dapat berfikir kritis menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan tidak semata-mata melihat dari sudut pandang transportasi semata. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa MSTT angkatan XIII serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas ini.

Akhir kata penulis berharap makalah ini dapat diambil hikmahnya atau paling tidak akan menjadi kajian kita bersama untuk mencari solusi yang lebih baik. Semoga manfaat bagi kita semua, amiin.....

Yogyakarta, Nopember 2004Penulis,

(Karda D. Yayat)

Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 1Karda D. Yayat Angkatan XIII



TRANSPORTASI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

I. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara besar dengan segala potensi dan kekayaan alam yang melimpah baik di daratan maupun di lautan. Potensi yang dimiliki adalah lokasi yang strategis, wilayah yang luas dengan beraneka ragam budaya dan jumlah penduduk yang besar (tahun 2004 mencapai 215.631.379 jiwa). Segala kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah memungkinkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Dalam kurun waktu yang cukup lama semenjak kemerdekaannya 17 Agustus 1945 sampai akhir Pemerintahan Orde Baru (zaman Presiden Soeharto) Indonesia masih disegani dan diperhitungkan keberadaannya.

Namun ibarat pedang bermata dua, segala kelebihan yang dimiliki akan menjadi bumerang bagi pemiliknya apabila kelebihan yang dimiliki tersebut tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini terjadi di Indonesia, hampir semua hal yang seharusnya menjadi kelebihan negara sebaliknya menjadi biang keladi keterpurukan ekonomi yang terjadi sekarang ini. Sebagai contoh jumlah penduduk yang besar karena tidak diberi kemampuan yang memadai menjadi sumber daya yang tidak mempunyai nilai jual lebih jauh lagi bahkan menjadi beban negara; besarnya kekayaan alam yang ada telah membuat rakyat malas untuk bekerja selanjutnya menjadi pengangguran yang anehnya sangat konsumtif terbukti dengan ramainya pasar dalam negeri yang didominasi oleh “sampah-sampah” industri negara asing seperti China, Jepang dan Amerika; yang terkini adalah keanekaragaman suku dan budaya telah menjerumuskan beberapa daerah pada kancah pertikaian; keyakinan bangsa yang berlebihan juga telah melalaikan




kewajiban untuk aspek pertahanan dan keamanan negara, setiap harinya begitu banyak kekayaan alam baik di laut berupa ikan dan kekayaan daratan berupa hasil hutan yang dijarah untuk diselundupkan ke luar negeri.

Penyeludupan kekayaan alam negara telah diupayakan untuk dikurangi dengan dibuatanya peraturan seperti yang terjadi di kelautan yaitu sejak 1 Januari 2000, pemerintah telah melarang beroperasinya kapal-kapal asing secara sewa di seluruh perairan Indonesia dengan SK Mentan 1087/1999 tentang Pengadaan Kapal Perikanan dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal Perikanan Asing. Namun kenyatannya kalau pun kapal yang diawaki oleh orang asing itu tertangkap, jarang sekali dituduh melanggar peraturan perikanan misalnya penggunaan jaring pukat harimau atau merasuki jalur penangkapan yang seharusnya dilakukan oleh nelayan kecil. Sebab mereka terlindungi oleh izin-izin yang dipalsukan. Pelanggaran yang dituduhkan hanya sebatas administratif misalnya tak mengantungi paspor. Mereka lalu diusir dengan kapalnya dan beberapa minggu kemudian sudah kembali berlayar di perairan Indonesia. Peristiwa ini terus berulang-ulang hingga kerugian perikanan yang diderita oleh Republik ini mencapai 4 milyar dollar AS (sekitar Rp 30 trilyun) setiap tahunnya. Padahal ekspor yang bisa dipacu oleh pengusaha, termasuk nelayan-nelayan lokal, menurut data di Direktorat Jenderal Perikanan, hanya 2 milyar dollar AS per tahun. Kapal-kapal asing berteknologi canggih itu bisa merasuki perairan pantai hingga ZEEI, sedangkan kapal-kapal nelayan lokal bertumpuk di daerah pantai yang sudah padat tangkap.

Kondisi yang terjadi di sektor kelautan juga terjadi di sektor-sektor lain seperti hasil hutan, pertambangan, pertanian dan lain- lain. Meski telah terbit berbagai jenis peraturan seperti Keppres, pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan itu tetap berlangsung. Keppres Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 3Karda D. Yayat Angkatan XIII



itu tak pernah mencapai sasaran, karena pelanggaran di lapangan tidak bisa dibendung dikarenakan kuatnya jaringan sindikat. Sebagai contoh menurut bekas Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) Solichin GP, keluarga Cendana sendiri ikut andil dalam hal ini. Lewat seorang kroninya yakni seorang pengusaha asal Semarang (Jawa Tengah) Tek Kiong alias Om Tikno yang bergerak di bidang perikanan, keluarga Cendana bisa mengeruk keuntungan tanpa harus terjun sendiri di lautan.

Pengerukan kekayaan yang melimpah di perairan Nusantara itu sudah berlangsung lama dan operasinya sudah terjalin seperti jaringan laba-laba karena melibatkan banyak pihak, mulai oknum petugas di laut hingga pengusaha raksasa di Jakarta dan ironisnya hal ini mendapat perlindungan (backing) dari oknum pemerintah. Aksi pengerukan kekayaan alam semakin menjadi-jadi, setelah pihak luar negeri ikut andil dalam gerakan ini mengakibatkan kekayaan alam semakin menipis yang pada akhirnya sangat merugikan negara terutama rakyat kecil.

Praktik seperti ini telah membalikan kenyataan bagi Indonesia yang pada awalnya diprediksikan menjadi negara maju (apalagi Repelita sudah mencai tahap tinggal landas) kini menjadi negara yang terbelakang di Asia. Apa lagi yang bias dibanggakan sekarang ? Indonesia telah dicap sebagai negara koruptor, miskin, penduduknya bodoh dan sulit diatur dan tidak menghargai hak asasi manusia. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan lemahnya pertahanan dan keamanan nasional telah menghempaskan Indonesia ke jurang krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia ? berbagai masalah terus terjadi, kemiskinan terjadi dimana-mana, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar, pertikaian dan huru-hara terus terjadi. Permasalahan- permasalahan tersebut Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 4Karda D. Yayat Angkatan XIII



terutama masalah kemiskinan yang disoroti banyak pihak termasuk para politisi telah merambah dari desa ke kota. Dari data yang ada dalam buku Agenda 21, kemiskinan terbesar yaitu 80 % justru terjadi di Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan hidup rakyat, kemiskinan juga didominsai oleh penduduk kota dengan peningkatan tingkat urbanisasi setiap tahunnya sejalan dengan kecenderungan peningkatan mobilitas penduduk dari desa ke kota. Sampai tahun 2020 diperkirakan lebih dari 50% penduduk tinggal di kota.

Berbagai aturan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan yang terjadi, bahkan telah terjadi empat kali pergantian presiden pasca Orde Baru, namun sejauh ini belum menampakan hasil yang berarti. Pertanyaan masih belum terjawab, apa yang sedang terjadi ? apa yang salah sehingga Indonesia kini memikul penderitaan yang panjang ? penduduk miskin, kualitas SDM rendah, lapangan kerja tidak memadai, infrastruktur kurang dan lain-lain.

Untuk menganalisis permasalahan yang sedang dialami negara, penulis akan membahas beberapa pendapat dari para pakar dan pemerhati masalah kemiskinan selanjutnya melakukan kajian lebih lanjut berdasarkan pendapat para pakar tersebut untuk memberikan rekomendasi penanganan masalah kemiskinan yang terjadi sekarang ini. Tentu saja sesuai dengan judulnya “transportasi dan pengentasan kemiskinan”, penulis akan menghubungkan masalah kemiskinan ini dengan penyediaan fasilitas transportasi yang dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan tersebut.

II. Tujuan Penulisan

a. Mengetahui akar masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia;




b. Membandingkan pendapat para pakar dan pemerhati mengenai masalah kemiskinan; dan

c. Merekomendasikan penanganan masalah yang terbaik.

III. Metodologi.

Metodologi penulisan yaitu dengan cara menjelaskan pendapat para pakar dan pemerhati (deskripsi), kemudian membandingkan (komparasi) selanjutnya mencari solusi penanganan masalah terbaik (analisis sintesis).

III.1.Deskripsi

Pendapat para pakar dan pemerhati yaitu Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, Dr. Edy Suandi Hamid Mec, Paulus Mujiran, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Indra Tranggono dan Dr. Waldijono dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat Gurubesar UGM, Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Deputy Regional, Nationality and Human Affairs, Secretariat The Vice President of The Republic Indonesia (2004).

1) Penyebab utama dari kemiskinan ini adalah kelahiran. Artinya, setiap bayi dilahirkan, pasti membawa konsekuensi menambah angka kemiskinan, tidak ada bayi begitu lahir langsung kaya.

2) Solusi penanganan kemiskinan secara ekstrem adalah melarang orang atau keluarga melahirkan selama masih




miskin. Ini pun masih harus menunggu sekitar 15 tahun, karena anak-anak miskin berusia 15 tahun ke bawah harus dientaskan dulu.

3) Kiprah perbankan dalam ikut mengentaskan kemiskinan sekarang mempunyai komitmennya bagus, hanya pelaksanaan di lapangan belum mendukung.

4) Dana untuk menanggulangi kemiskinan tetap harus masuk melalui bank-bank umum, jangan sampai ada skema kredit dana bergulir untuk penanggulangan kemiskinan masuk lewat departemen-departemen. Departemen dan instansi-instansi sebagai pendamping atau pembina saja. Bank umum harus bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kemudian ke bawah melalui Lembaga Keuangan Mikro dan yang menjangkau rakyat bawah adalah lembaga yang ada di bawah lembaga keuangan mikro ini. Kita harus mulai memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat di bawah, dan jaringan ini bisa kita dapatkan dari jaringan yang mungkin sudah terbentuk melalui BKKBN selama ini.

b. Dr. Edy Suandi Hamid Mec, Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM (2004).

1) Usaha kecil selama ini menjadi pihak yang terpinggirkan. Padahal mereka merupakan kekuatan besar dalam membangun perekonomian nasional. Meski demikian, sampai saat ini, kelompok usaha kecil yang jumlah dominan, belum menjadi perhatian yang utama dari pemerintah.

2) They are poor because poor policy. Mereka miskin karena kebijakan mereka yang miskin. Artinya banyak orang miskin yang terjadi, karena memang kebijakan pemerintah yang salah dalam mensejahterakan rakyatnya.




3) Usaha pengurangan pengangguran membutuhkan perubahan paradigma pembangunan yang tidak bisa hanya condong pada pengusaha besar, melainkan sebaliknya untuk memberi kesempatan yang lebih banyak pada unit usaha kecil, termasuk usaha mikro dan menengah.

4) Problematik perekonomian Indonesia jelas tidak bisa dilepaskan dari masalah pembangunan manusianya yang relatif tertinggal kualitasnya. Anggaran negara sejak dulu yang dikembalikan kepada rakyat khususnya rakyat kecil tergolong kecil. Jika dimenej dan dibimbing dengan baik, maka orang miskin bisa mengelola dana untuk usaha.

c. Paulus Mujiran, pemerhati kebijakan publik (2004) 1) Perilaku korup menghasilkan manajemen tambal sulam dan

melemahkan profesionalitas dalam pelayanan kepada masyarakat.a) Pertama, lahirnya produk politik tinggi. Jika dibandingkan

dengan bangsa-bangsa lain, wakil rakyat kita paling berprestasi menghasilkan undang-undang dan peraturan paling banyak di dunia. Lahirnya produk hukum tambal sulam itu menyebabkan kita kurang patuh, karena hukumnya sendiri tidak ditegakkan. Peraturan dilahirkan guna memproteksi kebijakan yang cacat dan cela.

b) Kedua, korupsi menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Anggaran membengkak diperuntukkan sebagai pelicin di berbagai lini. Penghematan yang bisa ditekan sebagai prinsip good governance diabaikan, dan manajemen pembangunan cenderung dijadikan proyek dan kesempatan menjarah uang negara.

c) Ketiga, implikasi dari kebiasaan melakukan korupsi menyebabkan moral dan etik rendah. Tumpulnya suara hati




ini menyebabkan kontrol tidak mau berjalan, serta lemahnya supremasi hukum. Pada saat yang sama gairah melakukan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas terabaikan.

d) Keempat, kualitas pelayanan publik rendah bahkan cenderung mengabaikan rakyat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan prima sebagai bagian dari privatisasi institusi publik tidak menjadi kenyataan karena pelayanan diberikan karena ada uang.

2) Membenahi kualitas pelayanan publik harus dimulai dengan membenahi mentalitas aparat birokrasi dan virus-virus korupsi. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas yang paling utama, karena jika tidak ada langkah konkret apapun yang dilakukan hasilnya tidak akan optimal.

3) Genderang melawan korupsi hanya akan efektif jika ada political will dari elit politik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pemilu 2004 harus menghasilkan pemerintahan yang kuat dan berani menegakkan hukum dan menyentuh persoalan korupsi mendasar. Mendambakan pelayanan profesional di masa mendatang harus dimulai sekarang dengan memilih wakil rakyat yang bebas korupsi.

d. Prof. Dr. Sri Edi Swasono, pengamat ekonomi (2004).1) Pembangunan selama ini hanya mampu menggusur orang

miskin bukan menggusur kemiskinan. Penggusuran kaki lima secara kasar dan tidak manusiawi berjalan secara rutin di mana-mana. Para petinggi negara sibuk mengurus jabatan dan nasibnya sendiri.

2) Sekarang yang berlaku bukan vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) tetapi vox populi vox argentum (suara rakyat adalah suara uang). Rakyat dijadikan mainan. Tidak pernah ada kesulitan menyediakan tanah dan lokasi untuk mal




dan plaza ataupun supermarket mewah, yang bukan untuk rakyat banyak, melalui penggusuran terbuka, terselubung maupun ruislag. Ini semua untuk kepentingan kaum neoliberalis. Tetapi selalu sulit untuk menyediakan sejengkal tanah untul rakyat kecil yang bertahan hidup dengan K-5-nya tanpa BLBI dan tanpa merampok aset negara.

3) Sektor informal dan ekonomi rakyat yang UKM saja (belum seluruh ekonomi rakyat) memberikan sumbangan sangat besar kepada lapangan kerja (88 % dari keseluruhan lapangan kerja). Ekonomi rakyat ini memberikan kehidupan murah kepada rakyat kecil yang pemerintah sendiri tidak mampu memenuhinya. Adalah kewajiban negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menertibkan K-5, bukan menggusur mereka.

e. Indra Tranggono, pengamat budaya (2004).1) Volvo dan Keteladanan. Dengan menolak fasilitas mewah,

ketua MPR Hidayat Nurwahid dan para wakilnya ingin mengedepankan keteladanan. Sebuah sikap moral kepemimpinan yang lekat dengan kesederhanaan yang kini makin dilupakan. Sebaliknya, sikap hedonis dan sikap kemaruk kekuasaan dan kemaruk material makin dipuja.

2) Menguapnya keteladanan pada sebagian (besar) pemimpin dan pejabat publik tidak lepas dari kekeliruan cara pendang orang atau masyarakat terhadap jabatan. Selama ini, ‘makhluk’ bernama jabatan diidentifikasi sebagai kamukten (kejayaan hidup yang ditopang kekayaan dan kemewahan). Sehingga kepemilikan menjadi ukuran yang signifikan dibanding kepribadian, pengabdian, dan prestasi pelayanan.

3) Bagi pemimpin atau pejabat publik, keteladanan merupakan kunci untuk tetap dipercaya rakyat (stake holders). Di dalam




keteladanan terkandung dedikasi dan komitmen sosial yang berbuah kualitas pelayanan bagi publik.

f. Waldiyono (2004)1) Penyebab kemiskinan adalah kultur dan struktur. Masalah

kultur (budaya) misalnya karena masyarakat yang malas dan tidak berkualitas menyebabkan kemiskinan terus berlanjut. Sedangkan masalah struktur atau kebijakan yang salah contohnya adalah pembangunan jembatan suramadu yang belum waktunya, karena seara ekonomi jembatan tersebut layak dibangun + 35 tahun lagi namun kenyataannya dipaksakan dengan cara menghutang.

2) Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia dan keteladanan yaitu dengan cara memberantas korupsi dan menegakkan hukum mulai dari atas (pemimpinnya). Ini diperlukan sebagai keteladanan, sebagai contoh konkret adalah kasus si China yang sedang giat memberantas korupsi. Pemimpin China mengatakan “sediakan 100 peti mati, 99 sediakan bagi para koruptor, dan 1 lagi untuk saya sendiri apabila melanggar”, ini adalah bukti ketauladanan yang mungkin akan baik untuk diterapkan di semua tempat termasuk Indonesia.Kualitas individu manusia ditentukan oleh interaksi antara nurani, akal dan panca indera sebagai berikut :


I

II III

Nurani

nilai

Akalteori

Panca inderaFakta & Fenomena



Sesuai gambar diatas Waldijono (2004) menggambarkan bahwa manusia yang baik mempunyai karakteristik nurani, akal dan panca indera yang baik, masing-masing mempunyai keseimbangan dan menghasilkan output yang baik pula.

3) Waldijono (2002) juga menerangkan keterkaitan antara unsur dan perencanaan

transportasi dengan tabel sebagai berikut :

Unsur Tujuan Teknis Tujuan StrategisTujuan

Konsepsional1. Sistem Tata Guna

Tanah 2. Sistem Jaringan Jalan 3. Sistem Moda

Angkutan 4. Sistem Terminal5. Sistem Parkir6. Sistem Arus

Lalulintas7. Sistem Geometri

Ruas dan Simpang8. Sistem Perkerasan

Jalan9. Sistem Konstruksi

Jembatan10. Sistem Tanda dan

Marka11. Sistem Lampu

Lalulintas12. Sistem Sosial budaya13. Sistem lainnya

Kegiatan Transportasi yang : Cepat ; Tepat ; Aman ; Nyaman ; Ekonomis.

1. Penciptaan lapangan kerja

2. Keadilan distribusi pendapatan

3. peningkatan ekonomi

4. stabilitas harga

5. efesiensi dan efektivitas

6. DSR < 25 %7. Kelestarian

SDA8. Kualitas SDM9. Sustainabilita

s 10.dll

Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lahir batin, sekarang besok, dunia akhirat.

III.2. Komparasi




Perbandingan pendapat para pakar dan pemerhati tentang kemiskinan dapat diringkas dalam tabel berikut :

Pakar/pemerhati Penyebab kemiskinanSolusi yang ditawarkan

a. Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat (2004)

Kemiskinan dianggap sebagai penyebab yang membuat makin miskin

Program pengentasan kemiskinan dengan UKM

b. Dr. Edy Suandi Hamid (2004)

Kemiskinan diakibatkan oleh kebijakan yang salah.

Perbaiki sistemnya

c. Paulus Mujiran (2004)

manajemen tambal sulam dan melemahkan profesionalitas dalam pelayanan kepada masyarakat

memilih wakil rakyat yang berkualitas dalam menciptakan citra good governance.

d. Prof. Dr. Sri Edi Swasono (2004)

menggusur orang miskin bukan menggusur kemiskinan

Memberi fasilitas kepada Pedagang Kaki Lima

e. Indra Tranggono (2004)

Keteladanan Keteladanan pejabat dan merubah pola pikir masyarakat tentang “jabatan”

f. Waldiyono (2004)

Kultur dan struktur Meningkatkan kualitas SDM dan keteladanan

III.3. Analisis, Sintesis




a. Analisis kemiskinan di Indonesia

Pada awalnya Indonesia adalah negara yang mempunyai segala potensi untuk menjadi negara besar, seperti sudah disebutkan sebelumnya kekayaan alam Indonesia demikian melimpah dari Sabang sampai Merouke, jumlah penduduk yang besar dan lokasi strategis. Apabila sekarang Indonesia dikatakan sebagai negara miskin, maka ada sesuatu yang salah dengan pengelolaannya.

Untuk mengkaji kemungkinan kekeliruan yang dilakukan Indonesia, kita dapat melihat sejarah perkembangan Indonesia sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi Republik Indonesia adalah kulminasi dari perjuangan panjang rakyat Indonesia melawan penjajahan Inggris, Belanda dan Jepang. Wilayah administrasi pemerintahan Republik Indonesia adalah keseluruhan dari bekas wilayah jajahan dengan komitmen dari perwakilan tiap daerah untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Perlu dicatat bahwa pada zaman penjajahan, perjuangan rakyat dilakukan secara kedaerahan karena belum mempunyai rasa persaudaraan.

Setelah Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, mulai dibentuk pemerintahan yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Pemerintahan yang dibentuk juga kemudian mengalami masa krisis yang panjang karena masih harus menghadapi para penjajah yang ingin kembali menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di Indonesia yang terkenal sangat kaya akan sumber daya alam ini. Dalam masa krisis yang berkepanjangan tersebut, pemerintahan yang sah juga menghadapi berbagai tantangan yang lain berupa pemberontakan dari dalam negeri sendiri yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan, sebut saja pemberontakan Kahar Mudzakar, Ratu Adil dan yang paling




bersejarah yaitu pemberontakan G 30 S /PKI. Sejarah ini menggambarkan betapa banyak problema yang tersimpan dalam tubuh negara kesatuan Republik Indonesia ini dan mungkin akan sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan sebuah pemerintahan yang adil.

Pada masa Orde Lama, berbagai konsep pembangunan telah ditawarkan oleh para petinggi negara, sebut saja Moh Hatta (wakil presiden RI) dengan ekonomi kerakyaktannya yang menekankan pembangunan ekonomi dari tingkatan terendah dalam masyarakat dan diberi wadah dalam koperasi. Namun Presiden terpilih Ir. Soekarno menghendaki lain dan lebih menyukai proyek-proyek mercu suar yang mungkin diprediksikan akan lebih dapat mempercepat pembangunan.

Pada masa Orde Baru, pembangunan Indonesia dicanangkan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I sampai VI yang pada tahapan akhirnya sudah mencapai tahap tinggal landas. Program pembangunan Repelita secara kontekstual sudah benar yaitu membangun sumber daya manusia (Repelita I/II) baru kemudian membangun infrastuktur (Repelita II-VI), tapi ada kesalahan mendasar yaitu biaya yang diambil dari luar negeri (mis : Bank Dunia) berupa pinjaman melebihi kemampuan ekonomi negara. Indonesia baru disadarkan dari kesalahan itu pada saat terjadi badai krisis moneter tahun 1997.

Krisis moneter yang berkepanjangan sampai sekarang diakibatkan karena jatuh temponya pinjaman luar negeri yang harus dibayar dengan dollar Amerika. Pinjaman luar negeri yang telah dinikmati selama beberapa dasawarsa juga telah menenggelamkan Indonesia karena ternyata hutang tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan melainkan menjadi lahan korupsi bagi pihak-pihak tertentu.




Menurut hasil penelitian pada tahun 1998, 80% perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa dan dari jumlah tersebut 80%-nya dikuasai oleh para konglomerat. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan besar-besaran di Indonesia dan laporan pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru adalah bias. Menurut Hamzah Haz (1993), kesenjangan ini antara lain diakibatkan oleh kebijakan pemerataan yang berkaitan dengan redistribusi dan retribusi harta produksi belum mendapat perhatian. Yang pertama mengacu pada pendistribusian asset produksi (modal), sedangkan yang kedua lebih kepada pengalokasian sebagian harta produksi yang dimiliki oleh golongan kuat untuk membantu tumbuhnya pengusaha golongan ekonomi lemah. Program-program seperti penyediaan kredit telah dikembangkan, tetapi hal tersebut masih bersifat parsial.

Kasus khusus pada masa krisis moneter adalah Bali, yang hampir tidak mendapatkan pengaruh dengan kenaikan nilai tukar dollar Amerika. Hal ini dikarenakan Bali produktif untuk mengekspor barang- barang kerajinan tangan (handycraft) ke luar negeri sehingga tingginya nilai tukar dollar malah “membawa berkah” bagi masyarakat Bali.

Dari gambaran sejarah diatas dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan Indonesia adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Penyalahgunaan hutang luar negeri dan korupsi;2) Kebijakan pemerintah yang memihak pihak tertentu

(konglomerat) ;3) Rakyat tidak produktif ;4) Pemerintahan tidak produktif.

b. Sintesis




Merujuk pada pendapat para ahli dan pemerhati tentang kemiskinan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendapat Waldijono (2004) lebih mendekati permasalahan yang ada. Waldijono (2004) mengatakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh kultur dan struktur, kultur dapat diartikan karena sifat masyarakat yang kurang baik yaitu tidak produktif (malas), boros (terlalu konsumtif) dan tidak mau belajar ; sedangkan struktur dapat diartikan karena pemerintah yang tidak efisien dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang keliru. Sedankan pendapat-pendapat lain yaitu Paulus Mujiran (2004), Prof. Dr. Sri Edi Swasono (2004), Indra Tranggono (2004) dapat dipakai untuk program penanganan masalah kemiskinan yaitu dengan memilih wakil rakyat yang berkualitas dan dapat memberi keteladanan, menciptakan citra good governance. memprioritaskan pembangunan kepada rakyat kecil (seperti fasilitas khusus yang menarik untuk PKL), dan yang lebih penting adalah membangun masyarakat yang produktif.

Pendapat Waldijono (2004) yang menekankan pada artipentingnya kualitas sumber daya manusia dan keselarasan antara nurani, akal dan panca indera dapat dicontohkan dalam bidang transportasi sebagai berikut :

Matrik Pembangunan dan Motifnya di Bidang Transportasi

MotifKegiatan

Ekonomi(1)

Sosial(2)

Politik

(3)

Budaya

(4)

Pertahanan(5)

Religius

(6)Ekonomi(1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6Sosial (2) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6Politik (3) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6Budaya (4) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pertahanan( 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 17Karda D. Yayat Angkatan XIII



5)Religius (6) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Keterangan :Baris 3 = Politik KafahKolom 3 = Politik Sekunder

Penjelasan :

Kegiatan Ekonomi

1.1. Kegiatan Ekonomi bermotif Ekonomi a. Masuknya / beroperasinya perusahaan penerbangan ke

wilayah Indonesia adalah bentuk kegiatan ekonomi yang bermotif ekonomi dan sangat menguntungkan negara lain, karena pangsa pasar transport dari dan ke Indonesia sukup tinggi serta memiliki prospek yang sangat bagus.

b. Disewakannya pesawat udara dari negara maju (Amerika Serikat) ke Asia termasuk Indonesia sebagai akibat trauma bom di World Trade Center. Kegiatan ini tetap bermotif ekonomi bagi negara pemilik pesawat karena seara ekonomi maupun finansial akan sangat merugikan apabila pesawat tidak beroperasi.

c. Pembentukan organisasi negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN adalah bentuk kerjasama multilateral yang bermotif menjaga kestabilan perekonomian.

d. Pembentukan organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup (perekonomian) negara anggota.




e. Pembangunan jalan tol adalah kegiatan yang berotientasi ekonomi karena mengutamakan pergerakan yang efisien atau dapat menurunkan biaya transportasi.

1.2. Kegiatan Ekonomi bermotif Sosial a. Pinjaman (kredit lunak) dari pemerintah untuk membantu

pengusaha angkutan umum membeli suku cadang kendaraan. Ini dilaksanakan Pemerintah pada saat krisis moneter (tahun 1998) yang menyebabkan melambungnya harga suku cadang, sehingga banyak kendaraan angkutan umum yang dikanibal.

b. Pengoperasian angkutan umum massal (seperti busway di Jakarta) dapat dikategorikan kegiatan ekonomi yang berorientasi sosial karena mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

c. Pembangunan trotoar dan jembatan penyeberangan yang dapat diakses oleh semua pengguna transportasi (termasuk yang diffable).

d. Penyediaan transportasi perintis seperti DAMRI di daerah terbelakang dimasudkan untuk membantu masyarakat kurang mampu/ ekonomi lemah.

e. Pengadaan mobil nasional pada zaman Orde Baru (Proyek Tommy Suharto), walaupun pada akhirnya proyek ini kurang sukses, namun pada awalnya dimaksudkan agar semua kalangan dapat membeli kendaraan dengan harga murah.

1.3. Kegiatan Ekonomi bermotif Politik a. Perdagangan antara Indonesia dan Israel (zaman Gus Dur)

dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Amerika karena pada saat itu seringkali terjadi demonstrasi di Indonesia yang memojokkan Amerika (George Bush).




b. Kerjasama bilateral dalam perdagangan dunia antara Indonesia dan Cina pada zaman pemerintahan Gus Dur dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan politik kedua negara.

c. Bantuan penyediaan angkutan umum (oleh partai tertentu) pada saat kampanye PEMILU untuk mendapatkan dukungan rakyat.

d. Pembangunan infrastruktur apabila partai tertentu menang di satu daerah.

1.4. Kegiatan Ekonomi bermotif Budaya a. Pengoperasian becak dan andong di Yogyakarta

dimaksudkan untuk menjaga kelestarian budaya.b. Pengoperasian pasar tradisional yang dapat menarik wisata

tetap mempertahankan nilai budaya.c. Pembukaan trayek baru sebagai akses ke kawasan

pariwisata.

1.5. Kegiatan Ekonomi bermotif Pertahanan a. Pembelian kapal laut (alat transportasi yang digunakan oleh

Angkatan Laut) dari negara lain untuk menjaga keamanan nasional.

b. Kerjasama negara-negara ASEAN juga pada awalnya bermotif menjaga pertahanan Asia Tenggara.

1.6. Kegiatan Ekonomi bermotif Religius a. Pengusaha angkutan umum yang mengambil keuntungan

sewajarnya (maksimal 25 %), dimaksudkan untuk mendapatkan rejeki yang halal dan diridhoi Allah SWT.

b. Pembangunan jalan dan jembatan di Bali yang tidak memperbolehkan adanya jalan laying mempunyai motif religi.




c. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam pemberangkatan jemaah haji dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada ummat Islam dalam menjalankan ibadahnya.

Kegiatan Sosial

2.1. Kegiatan Sosial bermotif Ekonomi a. Bantuan beasiswa (biasa pendidikan) dari negara-negara

maju seringkali dibarengi keinginan negara tersebut untuk mencari pasar baru untuk menjual teknologinya. Sebagai contoh Jepang dan Austaralia seringkali memberikan beasiswa untuk jurusan transportasi, kemudian pada setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiwa ditawarkan untuk dapat menjual alat pengendalian persimpangan (mis : ATCS). Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan negara maju karena kita akan mengalami ketergantungan dalam hal suku cadang (spare parts).

b. Pinjaman Pemerintah Jepang berupa penyediaan infrastuktur transportasi dan tenaga ahlinya bermotif mencari keuntungan jangka panjang (ekonomi). Kegiatan ini akan saling menguntungkan apabila sikelola secara proesional, namun pada prakteknya Indonesia banyak dirugikan sebagai contoh pemberian gaji kepada konsultan Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaji konsultan Jepang sendiri, padahal biaya tersebut akan dibebankan sebagai hutang Pemerintah Indonesia yang diambil dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat pengguna (user) dalam hal ini rakyat Indonesia.




c. Penyediaan transportasi perintis seperti DAMRI di daerah terbelakang, pada akhirnya dimaksudkan untuk memacu perkonomian daerah terbelakang tersebut.

d. Penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian negara.

2.2. Kegiatan Sosial bermotif Sosial a. Pengiriman tanaga medis/dokter untuk korban bencana

alam.b. Penyaluran beras murah (raskin) untuk masyarakat miskin.c. Penyaluran bantuan kepada korban-korban bencana alam.

2.3. Kegiatan Sosial bermotif Politik a. Pengiriman bantuan fasilitas kesehatan dari Pemerintah

Cina kepada rakyat Irak adalah bagian dari strategi politik Cina yang seolah-olah “tidak ambil pusing” dengan sepak terjang Amerika.

b. Pembangunan infrastuktur (transportasi) di Timor Timur (pada saat sebelum merdeka) dimaksudkan agar tidak ada keinginan rakyatnya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

c. Perayaan Bom Bali selain untuk mengenang tragedy Bali juga dimaksudkan untuk “menjaga perasaan” Australia.

d. Pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Jepang kepada wanita-wanita Indonesia yang telah menjadi korban keganasan tentara Jepang (menjadi geisha) pada saat menjajah Indonesia dimaksudkan untuk mengambil hati Indonesia agar dapat melupakan masa lalu.

e. Bantuan biaya pembangunan infrastuktur (jalan dan jembatan, penerangan jalan) dari tokoh-tokoh partai tertentu untuk menarik simpati rakyat.




f. Bantuan penyediaan angkutan umum (oleh partai tertentu) dimaksudkan untuk dapat menarik simpati pada saat PEMILU.

2.4. Kegiatan Sosial bermotif Budaya a. Kerja bakti untuk membersihkan jalan di lingkungan sekitar

kawasan pariwisata dengan bergotong royong.b. Pembentukan LKMD dimaksudkan untuk melestarikan

budaya perdesaan Indonesia yaitu gotong-royong.

2.5. Kegiatan Sosial bermotif Pertahanan a. Pengiriman bantuan personil untuk menjaga keamanan

dunia dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi dan menjaga kedaulatan negara sendiri.

b. Pengiriman bantuan fasilitas kesehatan dari Malaysia kepada Indonesia (zaman Presiden Suharto) dimaksudkan untuk menghentikan pertikaian (perang dingin) yang telah terjadi sebelumnya (zaman Presiden Sukarno).

2.6. Kegiatan Sosial bermotif Religius a. Hibah sebagian lahan pekarangan yang dimiliki warga untuk

pelebaran jalan. Pemilik lahan bermaksud untuk beribadah di jalan Allah SWT.

b. Kerjasama / gotong royong masyarakat desa untuk membersihkan jalan dan saluran air (got) yang dimaksudkan dalam rangka ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.




Kegiatan Politik

3.1. Kegiatan Politik bermotif Ekonomi a. Kebijakan untuk bekerjasama dengan pihak asing dalam

pembangunan nasional seringkali berupa konsep yang ditawarkan oleh partai-partai peserta PEMILU. Hal ini akan berdampak baik apabila mempertimbangkan kebutuhan perekonomian nasional.

b. Contoh dari Malaysia adalah ketidakmauan kerjasama dengan IMF, dapat dijadikan pelajaran politik dari Mahathir Muhammad tentang bagaimana mengelola perekonomian nasional yang bertanggung jawab. Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan rakyat (publik) untuk mendukung program pemerintah.

3.2. Kegiatan Politik bermotif Sosial a. Kegiatan pemberian santunan kepada masyarakat miskin

yang dilakukan tokoh-tokoh partai politik dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (makanan, pakaian).

b. Pawai / kampanye politik yang dilakukan dengan tertib di jalan, mematuhi peraturan berlalulintas akan memberi efek sosial yang baik karena diberikan percontohan.

3.3. Kegiatan Politik bermotif Politik a. Pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga

kestabilan politik dalam negeri seperti pemilihan presiden secara langsung.

b. Kegiatan pawai politik untuk menarik simpati yang dilakukan di jalan. Kegiatan memberikan pengaruh yang baik apabila dilakukan dengan simpatik, tertib, teratur dan mematuhi peraturan lalulintas. Dengan sendirinya




dukungan rakyat akan timbul karena rasa suka dan simpatiknya.

3.4. Kegiatan Politik bermotif Budaya Kebijakan pemerintah untuk melestarikan budaya daerah.

3.5. Kegiatan Politik bermotif Pertahanan Kunjungan Presiden RI ke negara-negara sahabat, selain dimaksudkan untuk menjalin kerjasama ekonomi, juga dimaksudkan untuk kerjasama dalam pertahanan dan keamanan.

3.6. Kegiatan Politik bermotif Religius Keikutsertaan tokoh-tokoh agama dalam dunia politik dengan maksud untuk “amar ma’ruf nahi munkar”, atau dengan kata lain hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Kegiatan Budaya

4.1. Kegiatan Budaya bermotif Ekonomi a. Pameran seni dan budaya daerah ke luar negeri

dimaksudkan untuk memperkenalkan jatidiri (budaya) Indonesia yang beraneka-ragam serta menarik wisatawan mancanega untuk datang ke Indonesia.

b. Pelestarian becak dan andong di Yogyakarta penuh dengan nuansa budaya, namun motifnya juga adalah memberikan lahan pekerjaan kepada masyarakat.

c. Pameran makanan khas daerah untuk menambah lapangan kerja/ usaha masyarakat.

4.2. Kegiatan Budaya bermotif Sosial




a. Pagelaran/ pameran yang ditujukan untuk hiburan rakyat kecil.

b. Tour/ show kelompok seniman tertentu yang dimaksudkan untuk menggalang dana bagi korban bencana alam.

4.3. Kegiatan Budaya bermotif Politik Demontrasi mahasiswa di jalan-jalan yang ditampilkan dalam bentuk seni (misalnya tampomim) bertujuan untuk melakukan protes atau memberikan peringatan pada tokoh politik yang dianggap kurang sesuai.

4.4. Kegiatan Budaya bermotif Budaya a. Pentas / pameran pakaian adat dimaksudkan untuk

membudayakan budaya.b. Pagelaran/ pameran yang ditujukan untuk menghidupkan

kembali kebudayaan masyarakat warisan leluhur.c. Pemakaian bahasa daerah dalam forum daerah atau dalam

siaran berita televisi daerah, dimaksudkan bukan untuk menonjolkan perbedaan tetapi menampilkan dan m melestarikan keanekaragaman budaya sebagai asset bangsa.

4.5. Kegiatan Budaya bermotif Pertahanan a. Pemakaian bahasa nasional di kongres internasional adalah

upaya menunjukkan eksistensi bangsa dan pertahanan diri.b. Pentas / pameran senjata dan pakaian untuk menunjukkan

eksistensi. Contoh upacara perang suku pedalaman Irian.

4.6. Kegiatan Budaya bermotif Religius Pagelaran wayang kulit yang dibarengi wejangan-wejangan religius. Hal ini sangat efektif diterapkan pada zaman Wali




Songo karena masyarakat dengan cara tidak sadar mendapatkan pelajaran kehidupan beragama.

Kegiatan Pertahanan

5.1. Kegiatan Pertahanan bermotif Ekonomi a. Zone Ekonomi Ekslusif dimaksudkan untuk melindungi

kekayaan negara yang sebesar-besarnya akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

b. Kerjasama pertahanan negara yang bertetangga (misal : patroli bersama antara angkatan bersenjata Indonesia dan Malaysia) dimaksudkan untuk melindungi perekonomian negara masing-masing.

5.2. Kegiatan Pertahanan bermotif Sosial Penjagaan wilayah laut dan pantai untuk melindungi keselamatan nelayan/ masyarakat pesisir pantai.

5.3. Kegiatan Pertahanan bermotif Politik Zone Ekonomi Ekslusif menjadi batas terluar wilayah kekuasaan negara dan menjadi basis pertahanan politik.

5.4. Kegiatan Pertahanan bermotif Budaya Pembangunan tugu/ gapura yang terletak di perbatasan dan didesain dengan motif budaya setempat dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya.

5.5. Kegiatan Pertahanan bermotif Pertahanan a. Zone Ekonomi Ekslusif tidak memungkinkan kapal-kapal

berbendera asing melewati wilayah territorial Indoneisa tanpa lijin.




b. Patroli laut yang dilaksanakan Angkatan Bersenjata dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan.

5.6. Kegiatan Pertahanan bermotif Religius Larangan masuknya faham-faham atheis (lewat televisi, radio, dll) ke Indonesia yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama.

Kegiatan Religius

6.1. Kegiatan Religius bermotif Ekonomi Perbaikan mental rokhani ummat beragama seperti dengan siraman yang pada akhirnya dapat menjadi semangat untuk meningkatkan perkonomian.

6.2. Kegiatan Religius bermotif Sosial a. Penyaluran sumbangan dari ummat beragama untuk

membantu masyarakat yang terkena musibah.b. Pengorganisasian zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) untuk

anak yatim piatu.c. Penggalangan dana dan amal zariah dari masyarakat untuk

membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. 6.3. Kegiatan Religius bermotif Politik

a. Perjalanan haji yang dilakukan oleh Anggota DPR dengan anggaran negara dimaksudkan untuk memperkuat dukungan kepada tokoh/pimpinan partai tertentu.

b. Kegaitan pengajian yang dibumbui dengan kewajiban untuk memilih partai tertentu pada saat PEMILU.

6.4. Kegiatan Religius bermotif Budaya a. Pagelaran cuci keris di Keraton Yogyakarta.




b. Perjalanan untuk mengunjungi makam-makam tokoh agama (nyekar).

6.5. Kegiatan Religius bermotif Pertahanan Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dimaksudkan untuk menangkal pengaruh negatif dari faham-faham atheis.

6.6. Kegiatan Religius bermotif Religius a. Ibadah semua ummat beragama sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing.b. Perjalanan haji yang dilakukan oleh ummat Islam apabila

sudah mampu, dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari semua kegiatan yang ada, dapat dilihat bahwa kegiatan terbaik adalah kegiatan yang ada pada baris 3 yaitu kegiatan politik yang sepenuhnya berorientasi pada pembangunan menyeluruh (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan religius). Kegiatan ini memungkinkan untuk dapat dilakukan oleh pejabat yang amanah. Sebaliknya kegiatan yang terburuk adalah kegiatan yang mengorientasikan semua unsur kegiatan (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan religius) semata-mata hanya untuk kepentingan politik. Kegiatan ini dapat terbentuk hanya dengan kualitas SDM yang baik.

c. Pengentasan kemiskinan dan hubungannya transportasi

Dalam desertasi Presiden RI sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono) dikemukakan betapa arti pentingnya infrastukur transportasi dalam mempercepat pembangunan. Ini dapat dimengerti karena transportasi adalah urat nadi (distributor) perekonomian nasional.




Karakteristik dan Lingkungan ekonomi transportasi menurut Reksohadiprodjo (2004)

Semua kegiatan diatas memerlukan transportasi untuk memindahkan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya.

Penyediaan infrastuktur transportasi juga dapat meningkatkan perekonomian karena berkurangnya biaya produksi yang diakibatkan penghematan biaya transportasi sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Pada gambar diatas garis biaya rata-rata (average cost) bergeser ke bawah yang selanjutnya meningkatkan surplus produsen yang juga


Pasar Factor (input)

PEMERINTAH

Pasar Barang jadi (Produce)

Individu/ Rumah tangga

Badan Usaha Produsen

Dapat faktorBeli Rp

Beli Rpjual

beliDapat barang /

jasabarang / jasa

Beli Rp

pajakservice

service

service

service

pajak

pajak

pajak

Diminishing utility

Average cost

Unit ekonomi (Q)

kesejahteraan

Surplus konsumen

Surplus produsen



berefek pada surplus konsumen dan berarti pula meningkatkan kesejahteraan (welfare).

Tidak diperdebatkan lagi bahwa trasportasi mendukung pembangunan, namun kenyataannya berbagai masalah ditemui dalam pengelolaan transportasi. Permasalahan dalam penyelenggaraan jalan yang mengemuka dibahas dalam seminar reguler MSTT UGM dengan Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Pemukim an dan Prasarana Wilayah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan dan pemanfaatan jaringan jalan belum efektif dan efisien ;

2. keterlibatan masyarakat belum terberdayakan secara optimal dan belum ada pengaturan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan ;

3. kebijakan sistem pendanaan jalan belum berkelanjutan terutama untuk pemeliharaan jalan, dimana saat ini pendanaan untuk pemeliharaan jaan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang ada ;

4. layanan publik belum optimal ;5. princip akuntabilitas dan transparansi belum terlihat.

Penyediaan faslitas transportasi memang penting, namun masalahnya sekarang adalah bagaimana strategi pengelolaannya yang baik.

d. Penyediaan faslitas transportasi

Pergeseran paradigma telah terjadi sehubungan dengan pemilihan manajemen lalu lintas sebagai solusi permasalahan transportasi perkotaan.




Pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pembangunan fisik (phisycal development approach) seperti pelebaran jalan atau prasarana lainnya. Isu pokok dari pendekatan ini adalah masalah kemacetan yang makin serius dan ketidakmampuan jaringan jalan yang ada untuk mengakomodasi intensitas permintaan lalu lintas yang semakin tinggi (pertumbuhan pengembangan jaringan jalan lebih rendah dari pertumbuhan kendaraan. Kemudian lahir suatu metode yang digunakan dalam kebijakan transportasi yang didasarkan bahwa pengembangan jaringan jalan merupakan prioritas untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan bermotor.

Pendekatan konvensional ini sering pula seringpula disebut pendekatan predict and provide , illustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar Konsep Predict and Provide

Pendekatan baru didasari bahwa permasalahan bukan hanya berkaitan dengan kemacetan lalu lintas tetapi terkait dengan


A0

T0

A1 T1

DDemand (aktivitas) S supply

(sistem transportasi)

a. kondisi dasar b. kondisi sekarang



pertumbuhan lalu lintas yang lebih cepat dari pertumbuhan pemilikan kendaraan bermotor. Metode baru ini dikenal dengan pendekatan predict and manage yang diarahkan pada pemberdayaan semua sumber yang ada seperti infrastruktur, guna mengurangi atau membatasi perjalanan kendaraan pribadi melalui peningkatan kualitas angkutan umum, sehingga mampu membentuk sistem transportasi yang efisien dan efektif. Gambar konsep predict and manage dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar Konsep Predict and Manage

Penyediaan faslitas transportasi sebaiknya direncanakan dengan baik untuk mencapai kinerja yang optimal dan menyentuh sasaran yang tepat. Dalam hal ini bukan hanya menyediakan fasilitas dengan membangun besar-besaran tapi mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien sesuai batasan lingkungan dan daya dukung pendanaan.

Transport Metaphorfs :


A1 T1A2

T2

a. konvensional b. pendekatan baru

Batasan lingkungan



Old New1. Abstract needs Customer and

services2. Product driven Process driven3. Doing it right Doing the right thing4. Cost benefit Analysis

Economis development for people prosperity

5. Connecting places People and ideas6. National defence National aspiration7. Planning Doing8. Self interest Vision

Sumber : Larson (1986) dengan modifikasi oleh Waldijono (2003)

Kebijakan pemerintah yang dianggap dapat mendorong pemerataan adalah penyeimbangan antara kebijakan pengambangan pertanian dan industri. Namun, pengalokasian sebagian besar dana untuk pembangunan sektor industri dianggap sebgai factor yang dapat menghambat proses pemerataan di kalangan masyarakat kecil yang kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Dana Inpres juga dilihat sebagai salah satu usaha pemerataan, yaitu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, namun dana Inpres tersebut pada tahun 1992/1993 dianggap masih terlalu kecil, yaitu sekitar 8 % (Haz,1993). Sebagai faktor pendukung, transportasi juga diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan kota dan desa :


Kota (Urban) 20- 30 %:

ModalTeknologiinformasi

Desa (Rural ) 70–80 % :

Bahan mentahTenaga kerjaSupplies



Pada hakikatnya, peluang kerja di perkotaan akan tumbuh makin cepat dan beragam yang merupakan peluang besar bagi masyarakat miskin di perkotaan untuk memasuki lapangan kerja. Namun, masyarakat miskin ini menghadapi dua kendala : (1) tingkat pendidikan yang rendah; dan (2) persaingan yang makin ketat. Untuk itu, perlu upaya pemampuan sumber daya manusia baik secara vertical maupun kelompok yang berorientasi pada peluang kerja di masa depan. Kebijaksanaan ini memerlukan pendekatan kemitraan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. upaya ini harus dibarengi dengan penyediaan pelayanan sosial yang memadai, terutama pelayanan kesehatan dan air bersih.

IV. Program Aksi

Menurut Repelita VI kebijakan pembangunan harus dilandasi oleh prinsip delapan jalur pemerataan, yaitu mencakup : (1) pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6)pemerataan kesempatan berperanserta dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan; (7) pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Kedelapan jalur pemerataan ini masih akan terus relevan untuk dipertahankan sebagai landasan pembangunan di masa mendatang.

Repelita VI menegaskan, bahwa sasaran utama penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kemampuan, kemandirian, ketangguhan peranan usaha rakyat atau apa saja yang dikenal sebagai




ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi, usaha kecil, usaha tradisional dan informal. Selain itu, direncanakan pula pengembangan keseimbangan antara pembangunan sektor pertanian, industri dan jasa dan sektor lainnya dan penanggulangan kesenjangan antara masyarakt miskin dan golongan tidak miskin dan kesenjangan antara desa dan kota. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mendukung prinsip kebijakan delapan jalur pemeretaan. Program tersebut diarahkan pada upaya mengurangi penduduk miskin absolut menjadi sekitar 12 juta orang atau 6 % dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli yang menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain peranan pemerintah sangat besar, maka pengambangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, masyarakat juga diperlukan. Namun menurut Guritno Mangkoesoebroto (1993), seorang pengamat ekonomi, mengatakan bahwa secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pengantasan kemiskinan. Penilaian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama tentang alokasi pengeluaran negara dikaitkan dengan relokasi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Repelita.

Kebijakan ekonomi makro yang juga mempengaruhi proses pemerataan adalah kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan sejauh mana pengalokasian penerimaan pajak dalam program-program yang




berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sistem perpajakan progresif yang telah diberlakukan dinilai positif untuk dikembangkan terus, karena selama ini kebijakan sektor tersebut dianggap masih belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat termiskin membayar pajak hampir sama dengan golongan masyarakat yang tingkat penghasilannya sekitar 10 kali lipat. Golongan masyarakat yang berpenghasilan Rp. 549,30.- membayar pajak 18,05% dari seluruh pajak yang dibayar di Indonesia, sedangkan golongan masyarakat yang berpenghasilan Rp 5.514,77.- membayar 19,83 % dari seluruh pemasukan pajak.

Penyebab menurunnya trend distribusi pendapatan menurut Waldijono (2004) adalah :

Sistem penggajian ; Pekreditan, UKM hanya 18 %

Program aksi pengentasan kemiskinan direkomendasikan dalam tiga tahap yaitu jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut :IV.1. Jangka Pendek (3-5 tahun)

Program pengentasan kemiskinan jangka pendek yang direkomendasikan adalah :a. Penciptaan lapangan kerja

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan penambahan lapangan kerja mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah setiap tahun. Lapangan kerja yang ditawarkan dalam jangka pendek adalah lapangan kerja sektor real dan bersifat produktif bukan konsumtif.

b. Pemberantasan korupsi dimulai dari tingkat atas (upper manager)c. Perbaikan struktur gaji untuk keadilan distribusi pendapatan.




dengan penentuan skala gaji sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta pemberian insentif bagi yang berprestasi.

d. Efisiensi dan efektivitas birokrasi.Birokrasi sekarang banyak melakukan kegiatan dan proyek-proyek yang tidak efektif, sebaiknya hal ini secara bertahap dihilangkan.

Upaya pemberantasan kemiskinan dalam Islam (Al Qashas 77) perlu diperhatikan antara lain dengan :1) mendorong untuk giat melakukan bisnis. Salah satu diantara hadits

Nabi juga menginformasikan akan pentingnya berdagang (sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan). Dalam Al Jum’ah 10 Allah memerintahkan agar setelah melakukan salat jumat supaya segera bertebaran menari rezeki Allah.

2) larangan menyimpan harta kekayaan. Dalam surat Al Humazah orang yang hanya mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya dikecam keras dan diancam masuk neraka weil. Oleh karena itu harta yang hanya disimpan dan dihitung-hitung saja tidak banyak bermanfaat bagi pemiliknya dan merugikan masyarakat. Harta itu harus difungsikan, misalnya diinvestasikan karena dengan demikian harta akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, antara lain dapat membuka lapangan kerja, memberi nilai tambah/produktif dan mendatangkan keuntungan bagi pemilik modal dan para pekerja. Pada gilirannya tambahan nilai produksi dan keuntungan itu akan meningkatkan kewajiban pajak dan zakat yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

3) Berinfak untuk orang-orang yang lemah (dhuafa). Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menyayangi orang-orang yang lemah (dhuafa) dan orang-orang yang miskin. Mereka orang-orang miskin ini harus dibantu. Bahkan orang Islam yang tidak mau membantu memberi makan pada orang miskin oleh Al Quran dicap sebagai pendusta agama.




Banyak sekali ajaran dalam Al Quran yang memerintahkan membantu orang-orang miskin dan kaum dhuafa lainnya. Seperti yang tersebut dalam perintah zakat yang harus diserahkan kepada fakir miskin, gharim (orang yang lemah karena berhutang), pembebasan budak, ibnu sabil, dan lain-lain. Dalam surat At Taubah 60 yang artinya “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, orang mualaf yang hatinya masih perlu dilunakkan, untuk memerdekakan budak, untuk membantu orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah”. Masih banyak lagi perintah dan anjuran untuk membantu orang-orang dhuafa dan miskin lainnya.

IV.2. Jangka Menengah (6-15 tahun)

Program pengentasan kemiskinan jangka menengah yang direkomendasikan adalah :a. Perbaikan infrastruktur termasuk transportasi

Kecenderungan di masa mendatang menunjukkan bahwa, kemiskinan akan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan, seiring dengan pergeseran penduduk dari desa ke kota. Walaupun demikian kemiskinan perdesaan terutama petani dan nelayan miskin masih juga harus diatasi.

b. Pemberian kredit / bantuan keuangan berbasis UKMUsaha kecil dan menengah hasu dijadikan perhatian utama karena

menyerap lebih banyak tenaga kerja dan sumber Gross Domestic Product (GDP) :

No.

Sektor Sumber terhadap

daya serap

Sumber terhadap GDP

Alokasi Kredit Bank




tenaga kerja1. Usaha Kecil

dan Menengah (UKM)

99,44 % 59,36 % 18,79 %

2. Usaha Besar 0,54 % 40,64 % 81,21 %Sumber : Waldijono, 2004

IV.3. Jangka Panjang ( 16-25 tahun)Program pengentasan kemiskinan jangka menengah yang

direkomendasikan adalah : peningkatan sumber daya manusia.Perlu dicatat pula bahwa di Indonesia, penduduk mayoritas (+

80%) adalah muslim, yang dalam kitab sucinya Al Quran diperintahkan untuk memperhatikan (tubsirun, ta’qilun, tafakarun, ta’lamun, tadzakkarun, tandhurun, tadabbarun) pada diri sendiri, alam, belajar dengan pengalaman sejarah. Agar setiap muslim menjadi uli al abshar, uli al albaab, uli an nuha yaitu orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan, memikirkan dan melakukan penelitian terhadap semua ciptaan Allah SWT. Karena hanya dengan merenung, berfikir, dan melakukan penelitian terhadap semua ciptaan Allah itulah maka manusia akan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dengan menguasai iptek itulah manusia akan maju dan membangun peradaban yang tinggi. Karena iman dan ilmunya manusia diangkat derajatnya diatas sesamanya dan makhluk-makhluk lainnya (QS Al Mujadalah 11).

DAFTAR PUSTAKA

,1997, “Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib”, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.

,1980, “STP 2- Studi Trasnport Planning”, RTTC, Jakarta.Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 40Karda D. Yayat Angkatan XIII



,1993, Traffic Impact Assesment Guidelines, The Institution of Highway and Trasnportation, IHT.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1993, Panduan Program Inpres Desa Tertinggal, Jakarta

Subagjo, dkk, 2001, Kemiskinan di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Kajian Pemodelan, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Tambunan, Tulus, 1999, Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, JakartaKarya.

Katsutoshi Ohta,Profesor, 1998, TDM Measures Towards Sustainable Mobility, School of Engineering, University of Tokyo.


sistem informasi transportasi · web viewsektor informal dan ekonomi rakyat yang ukm saja...

Documents