Sinergi Pusat dan Daerah dalam PelaksanaanRencana Kerja Pemerintah TA 2020

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Deputi Bidang Pengembangan Regional

REPUBLIK INDONESIA

Outline

Capaian/Tantangan Pemenuhan Target Pembangunan

Target Pembangunan 2020

Prioritas RKP 2020 dan Pendanaan Prioritas

Integrasi Pendanaan dan Dukungan TKDD

Kebijakan Dana Transfer Khusus 2020

2

Capaian/Tantangan Pemenuhan Target Pembangunan

REPUBLIK INDONESIA

Penurunan kemiskinan satu digit menghadapi tantangan yang lebih sulit

-0.05

-0.50

-0.07

-0.70

-0.33

0.04

-0.10 -0.18

-0.73

-0.35

-0.03

-0.36 -0.22

-0.82

-0.41

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Kota Desa Kota+Desa

• Laju penurunan kemiskinan secara umum melambat karena persoalan kemiskinan kronismembutuhkan intervensi lintas sektor dan stakeholders.

• Sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan, tersebar di kepulauan, pegunungan, perbatasan (wilayah 3T), yang masih sulit mendapatkan pelayanan dasar (a.l. kesehatan, rumah layak, air bersih, sanitasi, listrik) dan kesempatan berusaha.

• Pemanfaatan Dana Desa, Dana Otsus, dan program sektor terkait perlu didorong untukpemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dan menggerakan usaha ekonomi produktifmasyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

6.69

12.85

0

2

4

6

8

10

12

14

Perkotaan Perdesaan

Tingkat Kemiskinan BerdasarkanWilayah di Indonesia, 2019

%

%

Perubahan Laju Penurunan Kemiskinan 2014-2019

4

REPUBLIK INDONESIA

Rencana Kerja Pemerintah 2019

▪ Hampir separuh penduduk Indonesia masukdalam kategori menjelang kelas menengah(aspire middle class) dan sekitar 20,2 persen(53,3 juta jiwa) masuk kategori rentan.

▪ Kelompok di atas rentan kembali miskin saatmengalami guncangan seperti kehilanganpekerjaan, sakit berkepanjangan, gejolak hargapangan, atau bencana. Sebagiannya tidakmendapatkan bantuan sosial karena tingkatpendapatannya jauh di atas GK atau tidakmemiliki jaminan sosial kesehatan danketenagakerjaan.

▪ Dalam 10 tahun terakhir proporsi pendudukrentan dan aspire middle income tidak banyakberubah → potensi menghambat Indonesiamenjadi negara upper middle income.

Penurunan Kemiskinan juga dihadapkan pada tantangan kerentanan yang tinggi

12Sumber: Susenas Maret 2018, diolah Bappenas

9.82

20.19

47.04

22.53

0.42

NASIONAL

Kelas Atas (>17GK)

Kelas Menengah (3.5 - 17GK)

Menjelang Kelas Menengah (1.5 - 3.5 GK)

Rentan (GK - 1.5GK)

Miskin (<GK)

GK= Garis Kemiskinan

Persentase kelompok miskin dan rentan

5

REPUBLIK INDONESIA

Memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan pasar kerja penting untuk meningkatkan kebekerjaan angkatan kerja

9.55% 7.95%

11.24% 11.24%

6.14% 6.02%

5.65% 5.89%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 2015 2016 2017 2018

TPT Berdasarkan Pendidikan

SD SMP SMA SMK Diploma Universitas Nasional

• Tahun 2018, TPT lulusan SMK masih tertinggi (11,24%),

disusul oleh lulusan SMA (7,95%) dan Diploma (6,02%).

TPT lulusan universitas yang cenderung naik

menunjukkan masih ada mismatch antara keahlian lulusan

dengan kebutuhan.

• Meskipun menurun, proporsi setengah penganggur juga

masih 6,6% dari total pekerja. Jam kerja terutama pekerja

kaum muda (youth) perlu ditambah dengan penyediaan

lapangan kerja yang berkualitas.

• Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu

prioritas Pembangunan SDM. Upaya yang akan

dilaksanakan:

1. Menyempurnakan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan kejuruan dengan perbaikan kapasitas dan

kualitas SMK/BLK, termasuk guru/instruktur dan

kurikulum, perbaikan peralatan, dan program link &

match dengan dunia industri;

2. Melaksanakan Program Kartu Pra Kerja;

3. Menyempurnakan sistem jaminan sosial yang

mampu melindungi pekerja, serta perbaikan

regulasi ketenagakerjaan.

9.68 9.74 8.98 9.14 8.21

8.45% 8.48%

7.58% 7.55%

6.62%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018

Juta

ora

ng

Setengah Penganggur

Setengah Penganggur / Pengangguran Terpaksa % Terhadap Total PekerjaSumber: Sakernas Periode Agustus 6

Target Pembangunan 2020

REPUBLIK INDONESIA

Indeks Pembangunan Manusia(IPM) (nilai)

Tingkat Kemiskinan (persen)

Pertumbuhan Ekonomi(persen)

72,51 **)

8,7 ***)

8,5 – 9,0 **)

5,2 - 5,5 **)

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)

(persen)

4,8-5,1 **)

Gini Rasio(indeks)

0,378 ***)

0,375 – 0,380 **)

Target Pembangunan Tahun 2020

5,3 *)

*) Nota Keuangan, 2020**) Perpres RKP 2020***) Susenas Periode Maret/Sakernas Periode Agustus****) Kesepakatan Panja A Banggar DPR RI dengan Pemerintah

5,1 ***)

4,8-5,0 ****)

8

REPUBLIK INDONESIA

Highlight Pencapaian Target Pembangunan:Penurunan Kemiskinan dan Outlook 2020

28

.28

28

.59

28

.01

27

.77

25

.95

25

.14

11.25 11.22 10.86 10.649.82

9.41

-1.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

17

19

21

23

25

27

29

31

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pers

enta

se (

%)

Jum

lah

Pen

du

du

k M

iski

n (

Juta

Jiw

a)

Tingkat Kemiskinan Nasional

Jumlah penduduk miskin (juta jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) Target RKP

Outlook 2020 8.7%

9.0

8.5

• Dalam satu tahun terakhir tingkatkemiskinan berhasil diturunkan 0,82 persen (1,82 juta jiwa) menjadi 9.41 persen pada Maret 2019.

• Pada tahun 2020 dengan pertumbuhanyang diproyeksikan sebesar 5.3 persen dan inflasi yang dijaga stabil, angka kemiskinan(outlook) diperkirakan menjadi 8.7 persen.

• Stabilisasi harga pangan, penyaluranbantuan sosial non tunai tepat waktu dansasaran, serta pemanfaatan Dana Desayang pro-poor berkontribusi dalampenurunan kemiskinan.

Sumber: BPS, Angka Maret

9

REPUBLIK INDONESIA

Highlight Pencapaian Target Pembangunan:Penurunan Ketimpangan dan Outlook 2020

▪ Rasio Gini dipengaruhi oleh dinamikaekonomi yang terjadi. Selama 4 tahunterakhir, tingkat kemiskinan dan RasioGini seiring turun.

▪ Penurunan Rasio Gini pada 2019 disebabkan terutama oleh penurunan Rasio Gini di kota.

▪ Pada tahun 2020 diperkirakan Gini Rasiodapat mencapai (outlook) 0.378.

▪ Usulan Dana Kelurahan dapat mendorongpenurunan ketimpangan di perkotaan jikapemanfaatannya mensasar kelompokmasyarakat miskin dan rentan.

▪ Mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu terus disempurnakan Bersama Pemerintah Daerah untuk menjadi acuansasaran berbagai program dan kegiatan.

0.428 0.428

0.41 0.4070.401

0.392

0.319

0.3340.327

0.320.324

0.317

0.406 0.408

0.3970.393

0.3890.382 0.378

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.42

0.44

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ind

eks

Rasio Gini

Perkotaan Perdesaan Nasional

0.375

0.380

Outlook 2020 0.378%

10

REPUBLIK INDONESIA

Highlight Pencapaian Target Pembangunan:Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Outlook 2020

Sumber: Sakernas Periode AgustusCatatan: • Sakernas Februari 2019 menyebutkan bahwa telah tercipta 2,29 juta lapangan kerja, sehingga TPT menjadi 5,01%. • Acuan untuk menilai pencapaian target pembangunan menggunakan data Agustus, karena data tersebut lebih baik

jika digunakan untuk menggambarkan kondisi tahunan: (1) Jumlah sampel survey lebih banyak sehingga estimasi lebih baik; (2) Menggambarkan fenomena di luar masa panen dan akhir masa tahun ajaran.

• Pada 2018 TPT telah mencapai 5,34%.

• Dengan pertumbuhan ekonomi outlook 2019 sebesar 5,2%

dan asumsi elastisitas tenaga kerja 500.000 orang per 1%

pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja akan

menurunkan TPT 2019 menjadi 5,2%.

• Jika target 2019 tercapai dan asumsi pertumbuhan ekonomi

5,3%, TPT 2020 diperkirakan dapat mencapai 4.8-5.1%.*

121.8

7

122.3

8

125.4

4

128.0

6

131.0

1

114.6

3

114.8

2

118.4

1

121.0

2

124.0

0

7.2

4

7.5

6

7.0

3

7.0

4

7.0

0

5.94%6.18%

5.61% 5.50%5.34%

5.20%

5.10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pe

rsen

Juta

Ora

ng

Angkatan Kerja Pekerja Pengangguran TPT

LANGKAH-LANGKAH PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA:

1. Mendorong investasi padat pekerja di sektor bernilai

tambah tinggi dan di sektor sumber pertumbuhan baru

(pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital);

2. Menumbuhkan kewirausahaan;

3. Meningkatkan ekspor dan penguatan rantai pasok;

4. Menciptakan lapangan kerja di perdesaan melalui program

pengembangan ekonomi lokal, termasuk infrastruktur

perdesaan (dengan memanfaatkan Dana Desa);

5. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

* Rapat Panja A Banggar tanggal 2 September 2019 menyepakati bahwa target TPT pada tahun

2020 adalah 4.8-5.0% dari 4.8-5.1%

11

REPUBLIK INDONESIA

Sumber: BPS 2014-2018 dan Bappenas (RKP 2019)

Perkembangan IPM Indonesia, 2014-2018

Capaian Komponen Pembentuk IPM

Tahun 2018 & Target 2019-2020

68,90 69,55 70,18 70,81

2014 2015 2016 2017 2018Target 2019(RKP 2019)

71,98

IPM Indonesia terus meningkat dan sudah

masuk kategori tinggi, mencapai 71,39 (2018).

71,39

Target 2020(RKP 2020)

72,51

Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat

71,20 tahun(Capaian 2018)

Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat

8,17 tahun(Capaian 2018)

Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat(dalam ribu rupiah)

11.059(Capaian 2018)

Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat

12,91 tahun(Capaian 2018)

71,30 tahun(Target 2019)

71,47 tahun(Target 2020)

8,30 tahun(Target 2019)

11.131 (Target 2019)

13,21 tahun(Target 2019)

8,39 tahun(Target 2020)

13,41 tahun(Target 2020)

11.283(Target 2020)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

12

Prioritas RKP 2020 dan Pendanaan Prioritas

REPUBLIK INDONESIA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

14

REPUBLIK INDONESIA

Alokasi Pada Prioritas

▪ Prioritas Nasional RKP 2020 dikendalikan sampai proyek prioritas (“Satuan 3”)▪ Proyek prioritas dikoordinasikan dengan K/L dan daerah untuk memastikan

pelaksanaannya

Prioritas Nasional (Rp. Triliun)

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

157,1

Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 75,5

Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

24,4

Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

43,7

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 36,6

TOTAL 337,3

79% Belanja Non Operasional KL dialokasikan pada Prioritas Nasional

Lebih dari 70% diantaranya dirincihingga proyek

Keterangan:Belanja Non Operasional K/L 2020 Rp. 585,3 T atau 66% dari total belanja K/L (Pagu Anggaran K/L)

15

REPUBLIK INDONESIA

PN 1: Highlight Kegiatan/Proyek Prioritas

• PERLINDUNGAN SOSIAL KELOMPOK RENTAN

DAN PENDUDUK MISKIN

o Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/PBI) 96,8 Jt

jiwa (Kemenkes)

o Bantuan Pendidikan bagi siswa miskin (KIP – 20,1

jt siswa) (Kemdikbud, Kemenag)

o Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa miskin

(Bidik Misi dan KIP-Kuliah 462 ribu mahasiswa) –

(Kemenag dan Kemristekdikti)

o Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) 10 Jt Keluarga

dan Bantuan Pangan (BPNT/KSM) 15,6 Jt

Keluarga (Kemensos)

• PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

o Rehabilitasi ruang kelas dari sekolah dasar hinggatinggi (Kemen PUPERA)

• PENANGANAN STUNTING

o Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang EnergiKronis (345 ribu ibu hamil) dan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus (602 ribu balita) (Kemenkes dan DAK)

o Penyediaan obat gizi (Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Penambah Darah Ibu Hamil) (DAK)

16

Kegiatan Prioritas PN 1

PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PerlindunganSosial dan Tata KelolaKependudukan

PP

1Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

PP

2PP

3Pemerataan LayananPendidikan Berkualitasdan PengembanganIptek-Inovasi

Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa

PengentasanKemiskinan

PP

4PP

5KP1. Sistem Jaminan

Sosial Nasional dengan Peningkatan

Kepesertaan Mandiri

KP2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

KP3. Kesejahteraan Sosial

K4. Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan

Pendampingan

KP5. Percepatan Cakupan Administrasi

Kependudukan

KP6. Integrasi Sistem Administrasi

Kependudukan

KP1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan

Reproduksi

KP2. Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat

KP3. Peningkatan Pengendalian Penyakit

KP4. Penguatan Germas

KP5. Penguatan Sistem Kesehatan dan

Pengawasan Obat dan Makanan

KP1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara

Pembelajaran

KP3. Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KP4. Penjaminan Mutu Pendidikan

KP5. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

KP2. Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib

Belajar 12 Tahun

KP6. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

KP1. AkselerasiPenguatan Ekonomi

Keluarga

KP2. KeperantaraanUsaha dan Dampak

Sosial

KP3. PeningkatanAkses Pembiayaan

Ultra Mikro

KP4. Reforma Agrariadan Perhutanan Sosial

KP1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi

Pancasila

KP2. Pemajuan dan Pelestarian

Kebudayaan

KP3. Penguatan Moderasi Beragama

KP4. Peningkatan Budaya Literasi,

Inovasi, dan Kreativitas

KP6. Peningkatan Kualitas Keluarga

KP5. Pemenuhan Hakdan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda

KP7. Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi

KP7. Peningkatan Prestasi Olahraga 17

REPUBLIK INDONESIA

PN 2: Highlight Kegiatan/Proyek Prioritas

Konektivitas Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

• Pembangunan Jalan Lintas penghubung Kalimantan

• Penanganan Jalan Lintas Timur Sumatera

• Pembangunan Jalur Ganda Bogor-Sukabumi, JalurGanda Mojokerto-Jombang, Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu-Siantar

Konektivitas jalur logistik, antara lain :

Dukungan simpul transportasi dan pertumbuhan, antara lain :

• Peningkatan kapasitas jalan Batanghari II-Zona Lima-MuaraSabak dan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban

• Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan Kualatungkal Jambi dan Akses Bandara Kolaka Sulawesi Tenggara

• Pembangunan Bandara nabire Baru- Papua, Bandar Udara Tambelan – Kepulauan Riau

• Pengembangan Bandara Depati Parbo-Kerinci – Jambi

Infrastruktur Kawasan Tertinggal

Penanganan Jalan Trans Maluku

• Peningkatan jalan Weda-Sagea-Patani Maluku Utara 14 Km,

• Peningkatan Jalan Tepa-Masbuar-Letwurung Maluku 30 Km,

Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan

• Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang-NTT, Elat-Maluku, Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Papua

Pembangunan Bandara

• Pengembangan Bandar Udara Long Bawan, Bandara Nunukan-Nunukan, Bandara Saumlaki-MTB, Bandara Ewer dan Ilaga Papua

Rincian dari proyek infrastruktur serta persebaranlokasinya disampaikan pada Perpres RKP 2020 dan Surat MenPPN tentang Indikasi Proyek Prioritas

18

PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

PerluasanInfrastruktur dan Pelayanan Dasar

PP

1

Penguatan

Infrastruktur Kawasan

Tertinggal dan

Ketahanan Bencana

PP

2PP

3Peningkatan KonektivitasMultimoda dan Antarmoda MendukungPertumbuhan Ekonomi

TransformasiDigital

PeningkatanInfrastrukturPerkotaan

PP

4PP

5KP1. Penyediaan Akses

Perumahan dan Permukiman Layak,

Aman, dan Terjangkau

KP2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

KP3. Keselamatan dan Keamanan

Transportasi

K4. Penyediaan serta Pengamanan Air Baku

dan Air Tanah

KP1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal

KP2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

KP3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara

Pulau Jawa

KP1. Konektivitas Transportasi Jalan

KP3. Konektivitas Transportasi Laut

KP4. Konektivitas Transportasi Udara

KP5. Konektivitas Transportasi Darat

KP2. Konektivitas Transportasi Kereta

Api

KP1. Sistem Angkutan UmumMassal Perkotaan Berbasis Rel

KP2. Sistem Angkutan UmumMassal Perkotaan Berbasis

Jalan

KP3. Infrastruktur Jalan Perkotaan

KP4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

dan Aman Perkotaan

KP1. Penuntasan Infrastruktur TIK

KP2. PemanfaatanInfrastruktur TIK

KP3. FasilitasPendukung

Transformasi Digital

KP5. Penyediaan AksesPerumahan dan

Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

KP6. Energi Berkelanjutanuntuk Perkotaan

KP7. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan

19

KP4. Percepatan Pembangunan Papua

dan Papua Barat

Kegiatan Prioritas PN 2

REPUBLIK INDONESIA

PN 3: Highlight Kegiatan/Proyek Prioritas

• Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan

Penciptaan Lapangan Kerja (Vokasi)

– Pelaksanaan Pelatihan 116 ribu orang dan

Sertifikasi Tenaga Kerja untuk 375 ribu orang

(Kem. Ketenagakerjaan)

– Pengembangan 2.000 BLK Komunitas (Kem

Ketenagakerjaan)

– Peningkatan Kualitas SDM Industri (Sistem 3 in 1:

Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) – 34 ribu

tenaga kerja (Kem. Perindustrian)

• Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas

– Jalan Bil-Kute Mandalika 17km

– Pembangunan Jembatan Tano Tonggol

– Meningkatkan gerakan sadar wisata, dan pelatihanvokasi pariwisata (Kemenpar)

– Penguatan citra dan diversifikasi pemasaran untuk10 DPP

– Fasilitasi pembanguna pariwisata melalui BUMDES (Kemendes, PDTT)

– Penyelesaian ITMP (Integrated Tourism Master Plan) Danau Toba, Borobudur dskt, dan Lombok

– Penyusunan ITMP Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi

– Pembangunan moda transportasi massal di Yogyakarta

20

21

PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

PenguatanKewirausahaandan UMKM

PP

1Peningkatan Nilai Tambah dan Investasidi Sektor Riil dan Industrialisasi

PP

2Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PP

4PP

5

KP1. Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah

Besar

KP2. Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha

KP3. Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi

Koperasi

KP1. Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha

KP3. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi

KP4. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi

KP2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraaan

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KP1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing

Produk Ekspor dan Jasa

KP6. Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan

Produk dalam Negeri

KP1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan

KP2. OptimalisasiPemanfaatan TeknologiDigital dan Industry 4.0

KP3. Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga

KP5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital

KP1. Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-hilir

KP2. Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor

KP3. Peningkatan Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan

Diplomasi Ekonomi

KP4. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi

Inbound dan Outbound)

KP5. Pengelolaan Impor

KP7. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata

dan Produk Kreatif

KP4. Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang

Berkelanjutan

KP4. Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha

KP2. Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi

Hulu-hilir

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

KP5. Peningkatan Ketersediaandan Kualitas Data dan Informasi

Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi

Kreatif, dan Ekonomi Digital

KP8. Pengembangan Industri Halal

KP6. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

KP3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-

agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-hilir

KP4. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata,

Termasuk Wisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok

KP7. Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui

Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa

KP6. Reformasi Fiskal

PP

3

Kegiatan Prioritas PN 3

REPUBLIK INDONESIA

PN 4: Highlight Kegiatan/Proyek Prioritas

Ketahanan Kebencanaan

– Teknologi Reduksi Risiko Bencana (1 pilot

project INATEWS ) (BPPT)

− Desa Tangguh Bencana (120 desa) (BNPB)

− Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rehabilitasi

Mangrove, Dam Penahan, gully plug, Sumur

Resapan (DAK)

Ketersediaan, Akses dan Kualitas Pangan

– Budidaya 743 Ribu Ha Padi & 200 Ribu Ha Jagung

(KEMTAN)

– Perbanyakan 1,4 Ribu Benih Sumber Padi (KEMTAN)

– Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan,

Rawa & Tambak a.l. Bano, Baliase, Bomberay

(PUPERA,DAK)

– Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi

dengan Jembatan Timbang dan Conveyor) (DAK)

Air & Lingkungan Hidup

– Melanjutkan Pembangunan 47 Bendungan on-going (PUPERA)

– Rehabilitasi 56 Ribu Ha Hutan & Lahan secara Vegetatif (KLHK)

– Restorasi Lahan Gambut pada 7 Provinsi Rawan Kebakaran Hutan (KLHK)

– Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Kontinyu, Otomatis, dan Online (DAK)

– Pengadaan Peralatan Pemantau Kualitas Udara Stasiun Tetap/AQM (DAK)

– Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (DAK) 22

PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Penguatan Ketahanan Bencana

PP

5

KP1. Penguatan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana

KP3. Penguatan Manajemen Kedaruratan

KP4. Percepatan Pemulihan

Pascabencana

KP2. Penguatan Peringatan Dini

Bencana

KP1. PencegahanPencemaran KerusakanSumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KP2. PenanggulanganPencemaran dan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KP3. PemulihanPencemaran dan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KP4. PenguatanKelembagaan dan

Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

KP1. Akselerasi Pembangunan Energi

Terbarukan

KP2. Peningkatan Pasokan dan Akses

Listrik

KP3. Peningkatan Produksi dan Akses

Minyak dan Gas

K4. Peningkatan Implementasi Efisiensi

Energi

PP

4PeningkatanKualitasLingkunganHidup

PP

2KP1. Penataan Kawasan

Hutan

KP2. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi

Sumber daya Air dan Ekosistemnya

PeningkatanKuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

KP3. OptimalisasiPemanfaatan Waduk

Multiguna

KP4. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis

Pemanfaatan Teknologi(Smart Water Management)

KP5. ModernisasiPengelolaan Air Irigasi

KP6. Citarum Harum

23

PP

3

K5. Pengembangan Industri Pendukung

EBT

PP

1PeningkatanKetersediaan, Akses,dan KualitasKonsumsi Pangan

KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan,

Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan

KP2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil

Pertanian

KP3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan

dan Produk Laut

KP4. Peningkatan Produktivitas dan

Kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pertanian

KP5. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber

Daya Pertanian

KP6. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional

Kegiatan Prioritas PN 4

REPUBLIK INDONESIA

PN 5: Highlight Kegiatan/Proyek Prioritas

• Pertahanan dan Keamanan

– Pengadaan Alutsista Strategis (Kemenhan)

– Produksi Alutsista Industri dalam Negeri

(Kemenhan)

– Perawatan Alutsista Matra Darat, Laut,

Udara (Kemenhan)

– Pembangunan 1.110 Rumah Prajurit TNI

AD (Kemenhan)

– Pembangunan 5 Command Center (POLRI)

– Operasi Keamanan Siber Nasional (BSSN)

• Politik dan Kerjasama Internasional

– Perlindungan 230 ribu WNI (Kemenlu)

– Optimalisasi Pengelolaan Keanggotaan

Indonesia pada Organisasi Internasional

(Kemenlu)

• Pilkada Serentak 2020

– Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Serentak

2020 (KPU, Bawaslu)

24

PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Penguatan Kemampuan Pertahanan

PP

1Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

PP

2PP

3Penguatan SistemPeradilan danUpaya Anti Korupsi

Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan Penguatan Keamanan Laut

Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibnas

PP

4PP

5KP1. Peningkatan

Kekuatan Pertahanan

KP2. Penguatan Kemandirian Pertahanan

KP1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan

Perbatasan

KP2. Penguatan Perlindungan WNI di

Luar Negeri

KP3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

KP1. Penguatan Regulasi

KP3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan

Keadilan Restoratif

KP2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan

Berusaha

KP1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme

KP1. Pencegahan, Pemberantasan, dan

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

KP2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan

dan Ketertiban

KP3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau

TerluarKP4. Penguatan Upaya

Anti Korupsi

KP5. Penataan Biaya Politik

KP3. Penguatan Keamanan Laut

KP2. Penguatan Ketahanan danKeamanan Siber

25

Kegiatan Prioritas PN 5

Integrasi Pendanaan dan Dukungan TKDD

Pendekatan Perencanaan Pembangunan

27

• Perencanaan pembangunan yang lebih optimal dan tepat sasaran

Tematik: fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program Prioritas

Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)

Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan

Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai kegiatan yang terintegrasi

1. Pendekatan Penyusunan (khususnya mulai RKP 2018) dilakukan melalui pendekatan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada:

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran

PengendalianPerencanaan

berbasis Kewilayahan

Integrasi Sumber Pendanaan

KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN

SUMBER-SUMBER INTEGRASI PENDANAAN 28

28

APBN

Swasta

• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

• Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA)

Pinjaman dan/atau Hibah

(Dalam Negeri/Luar Negeri)

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Hibah

• Urusan Bersama

DANA TRANSFER DAN DANA DESA

DANA PERIMBANGAN

DANA TRANSFER UMUM

DANA ALOKASI UMUM

DANA BAGI HASIL

DBH PAJAK

DBH SDA

DANA TRANSFER KHUSUS

DAK FISIK

DAK NON FISIK

DANA INSENTIF DAERAH

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DIY

DIY

OTONOMI KHUSUS

OTSUS ACEH

OTSUS PAPUA

OTSUS PAPUA BARAT

TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

PAPUA

TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PAPUA BARAT

DANA DESA

Lingkup Pemerintah PusatTransfer ke Daerah dan Dana Desa

Minimal 10%

Dana

Perimbangan di

Luar DAK Wajib

untuk Alokasi

Dana Desa

(ADD)

28

• Meskipun mengalami perbaikan signifikan seperti peningkatan usia harapan hidup, beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding. Hal ini berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang.

3 dari 10 anak di

bawah usia 5 tahun

menderita stunting

Sumber: UNICEF, WHO (2016)

23 dari 100 remaja laki-laki

usia 13-15 tahun merokok

Sumber: WHO (2018), diolah

Hanya 75 dari 100 anak Indonesia

mendapat imunisasi

campak

75

99

97

26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh 4 penyakit

tidak menular: kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD)

dibandingkan…

Fasilitas kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal:

Sumber: World Development Indicators

(2016), diolah

Sumber: World Development Indicators **Indonesia & Malaysia (2015), Vietnam (2014), Thailand (2010)

15di Thailand

17di Malaysia, Vietnam, dan China

Sumber: WHO *Indonesia & Thailand (2017), Vietnam (2016), Malaysia (2015)

3,7Tenaga Kesehatanper 10.000 Penduduk*

Tempat Tidur Rumah Sakitper 10.000 Penduduk** 12

15,1 8,2

19

8,1

26 21

29

Akses air minum dan sanitasi yang masih rendah (61,29%

dan 69,27%) menjadi salah satu penyebab stunting

ISU PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN SINERGI:CONTOH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PENANGANAN STUNTING DI RKP 2020PENERAPAN MONEY FOLLOW PROGRAME: CONTOH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

• Feeding Center (DAK Kesehatan)

• Obat Gizi (DAK Kesehatan)

• Penyediaan Alat Antropometri (DAK Kesehatan)

• Penyediaan Makanan Tambahan (DAK Kesehatan)

• Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting (DAK KB)

• Pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (DAK Air Minum)

• Sanitasi skala individu perkotaan dan komunal (DAK Sanitasi)

Belanja K/L

• Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

• Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus

• Suplementasi Gizi, Peningkatan Pengetahuan Gizi, Surveilans Gizi

Kemenkes

• Pengembangan SPAM (SPAM Berbasis Masyarakat & Pembangunan SPAM)

• Pengelolaan Air Limbah Domestik & Persampahan

• Infrastruktur Berbasis Masyarakat

PUPR

• Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan pada Keluarga

• Edukasi Remaja terkait kesehatan reproduksi dan gizi

BKKBN

DAK

Kemenag

• Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Hibah Daerah (APBN)

• Program Hibah Air Minum (Rp900 Miliar)

• Hibah Sanitasi (Rp100 Miliar)

Pada RKP 2020, untuk mempercepat penurunan stunting,

direncanakan alokasi pada Belanja KL Rp 9,2 T, dan DAK Rp6,0 T (naik 47,9%) untuk Air Minum dan Sanitasi.Disamping itu juga didorong melalui Hibah daerah Air

Minum dan Sanitasi yang dianggarkan sebesar Rp 1,0 T.

Sumber : RKP dan SB Pagu Anggaran 2020 30

CONTOH INTEGRASI SUMBER PENDANAAN 31

Pengembangan Dunia Usaha dan

Pariwisata

Pengembangan 3 Kawasan

Pariwisata

(Danau Toba)

Pengembangan 3 Kawasan Industri

(KI)

(Sei Mangkei)

Pengembangan 5 Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan

(MBTK)

• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut

Belawan Phase I & II (PHLN)• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -

Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)▪ Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir▪ Revitalisasi Kawasan Danau Toba

Belanja KL

BUMN

Pemerintah Daerah

• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –Pematang Siantar – Parapat

• Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I

• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga

muara-muara bakkara• Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun

• APBD• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C

menjadi kelas B• Pembangunan dermaga khusus pariwisata

Belanja KL

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera• Pembangunan Fly Over Seimangke,

Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)

KPBU

• Pengembangan PelabuhanHub Kuala Tanjung

Belanja KL

• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy

• Pembangunan Tangki Timbun CPO

BUMN

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

Swasta• Resor dan spot – spot power boat• Pengadaan Fasilitas MICE

Swasta

• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan

31

Pembangunan Destinasi Pariwisata NasionalPembangunan Perwilayahan DPN, Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW), Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan Prasarana Umum, Fas. Umum, Fas. Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat

Industri Pariwisata NasionalPenguatan Struktur Industri Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, Penciptaan Kredibilitas Bisnis, Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pemasaran Pariwisata NasionalPengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pemasaran, Pengembangan Promosi Pariwisata

Kelembagaan Kepariwisataan NasionalPenguatan Organisasi Kepariwisataan, Pembangunan SDM Pariwisata, Penyelenggaraan Penelitian & Pengembangan

Penekanan atau fokus perencanaan berdasarkan agenda nasional Pendekatan

menyeluruh dan komprehensif(hulu → hilir)

Integrasi dalam peran pemangku kepentingan dan integrasi sumber pendanaan

Tematik

Integratif

Holistik

Spasial

Keterkaitanfungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

Belanja K/L

•Pembangunan jalan nasional

•Pembangunan bandara

•Pembangunan fasilitas umum

•Pembangunan moda transportasi terintegrasi

•Pembangunan pelabuhan

•Pembangunan infrastruktur dasar

Belanja Daerah

•Pembangunan jalan prov/kab/kota

•Pembangunan fasum pariwisata

•Pembangunan pelabuhan rakyat

•Pembangunan infrastruktur dasar

DAK

•Pembangunan jalan prov/kab/kota

•Pembangunan sarana prasarana pendidikan

•Pembangunan dermaga pariwisata

•Pembangunan sarana prasarana kesehatan

Dana Desa

•Pembangunan jalan desa

•Pembangunan homestay

•Pembangunan fisik pemberdayaan masy desa

Swasta

•Pembangunan Hotel dan Restora

•Pusat Perbelanjaan

•Pusat Eksibisi dan Konvensi

•Taman Hiburan

•Tour Operators

Pengembangan berbasis THIS

Contoh: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika dan Sekitarnya

RPJMN 2015-2019, RIPPARNAS 2010-2025, RKP, Renstra K/L

32

CONTOH: INTEGRASI SUMBER PENDANAAN

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) MANDALIKA DAN SEKITARNYA

33

APBD + DAK

Dukungan DAK UMKM 2018

Dukungan DAK Pariwisata 2018

33

Kebijakan Dana Transfer Khusus 2020

FILOSOFI DANA TRANSFER KHUSUS

FILOSOFI DAK

Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional

Sumber: UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Sumber APBN

PrioritasNasional

Urusan Daerah

KegiatanKhusus

Prasyarat Bidang DAKBerdasarkan PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

35

35

PERKEMBANGAN ALOKASI TKDD 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DID 1,664,500 5,000,000 7,500,000 8,500,000 10,000,000 15,000,000

Dana Transfer Lainnya 102,746,600 - - - - -

Dana Otsus 17,115,500 18,264,400 19,192,100 20,059,600 20,979,900 21,428,496

Dana DIY 547,500 547,500 800,000 1,000,000 1,200,000 1,320,000

Dana Desa 20,766,200 46,982,100 60,000,000 60,000,000 70,000,000 72,000,000

DAU 352,887,800 385,360,800 392,301,300 401,489,600 417,873,600 427,090,582

DBH 110,052,000 109,075,800 95,369,900 89,225,300 106,350,200 105,075,795

DAK Non Fisik - 121,212,900 115,105,000 123,451,800 131,042,100 130,169,958

DAK Fisik 58,820,675 89,809,363 58,342,215 62,436,263 69,326,700 72,249,800

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Rp

. Ju

ta

Sumber: Nota Keuangan APBN, 2019 (Diolah)

• Secara umum dari tahun 2015-

2020 alokasi TKDD meningkat,

dengan komponen terbesar

adalah DAU dan DBH.

• Adapun peningkatan DAK bersifat

fluktuatif baik secara nominal

ataupun secara proporsional

terhadap alokasi TKDD.

TKDD 664.600.700 776.252.900 759.799.800 766.162.600 826.772.500 844.334.631

0,3% 0,6% 1,0% 1,1% 1,2% 1,8%

15,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,6% 2,4% 2,5% 2,6% 2,5% 2,5%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

3,1% 6,1% 7,9% 7,8% 8,5% 8,5%

53,1% 49,6% 51,6% 52,4% 50,5% 50,6%

16,6% 14,1% 12,6% 11,6% 12,9% 12,4%

0,0% 15,6% 15,1% 16,1% 15,8% 15,4%

8,9% 11,6% 7,7% 8,1% 8,4% 8,6%

36

Kebijakan Jenis DAK Fisik Tahun 2020(dalam RKP Tahun 2020)

DAK Fisik Reguler DAK Fisik Afirmasi DAK Fisik Penugasan

Mendukung pemenuhan sarana

dan prasarana dasar, yang

mendukung pelayanan publik.

Mendukung pemerataan

pelayanan dan mendorong

percepatan pembangunan di

daerah yang memiliki karakteristik

tertentu seperti daerah tertinggal,

terluar, perbatasan, dan

transmigrasi.

Mendukung tema prioritas nasional, pembangunan daerah berciri kepulauan serta Arahan Bapak Presiden lainnya.

Memperhatikan kinerja fisik dan anggaran masing-masing bidang

Memperhatikan ketersediaan data kondisi dan kebutuhanRefocusing berdasarkan efektivitas menu & kegiatan DAK

Arah Kebijakan Bidang

37

DAK Fisik Reguler7 (Tujuh) Bidang

DAK Fisik Afirmasi7 (Tujuh) Bidang

Air Minum

Jalan

Sosial*

Pendidikan

Kesehatan

Sanitasi

Air Minum

Perumahan & Permukiman

TransportasiPerdesaan

TransportasiLaut*

Pendidikan

Kesehatan

Sanitasi

Perumahan & Permukiman

DAK Fisik Penugasan13 (Tiga Belas) Bidang

Air Minum

Jalan

Pendidikan

Kesehatan

SanitasiTransportasiLaut*

Pasar

Industri Kecildan Menengah

Pariwisata

Kehutanan &Lingkungan Hidup

Kelautan &Perikanan

Pertanian Irigasi

* Bidang baru DAK Fisik 2020

• Bidang dan subbidang baru DAK Fisik tahun 2020 yaitu Bidang DAK Sosial (Reguler), Bidang DAKTransportasi Laut (Penugasan dan Afirmasi) dan Subbidang Keselamatan Jalan sebagai

• Restrukturisasi jenis untuk DAK Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Industri KecilMenengah (IKM) yang berubah dari jenis reguler ke Penugasan. Tujuannya adalah agar jenis regulerfokus kepada target pemenuhan pelayanan dasar sementara untuk jenis Penugasan ditujukan untukmemenuhi target tematik sesuai Prioritas Nasional.

Kebijakan Bidang DAK Fisik Tahun 2020(dalam RKP Tahun 2020)

38

LOKASI PRIORITAS DAK AFIRMASI TAHUN 2020

2) Tahun 2019 menjadi tahun transisi penentuan lokasi sasaran tahun 2020 -2024. Untuk itu, lokasi sasaran yang digunakan mengacu pada lokasi yang telah ditetapkan pada TA 2015-2019.

Daerah Tertinggal

122 Kabupaten Tertinggal1), difokuskan KTI

Perpres No. 131 Tahun 2015

Kawasan Perbatasan

Perka BNPP No 1 Tahun 2015

18 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kab/Kota

Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT

40 dari 111 (PKT) yang berpenduduk, di 27 Kab yangberada di luar Pulau Jawa-Bali, dan akan difokuskan di 11PPKT sesuai target RPJMN 2015-20192)

Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau KecilTerluar

Kawasan Transmigrasi63 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019 di 84 kab/kota yang difokuskan di KTI

Kepmendes tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi

Afirmasi Papua

Seluruh Kab di Provinsi Papua dan Papua Barat

Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

2.189Kecamatan

181Kabupaten

5Kota

29Provinsi

Total Daerah Afirmasi Seluruh Indonesia1) Sebagaimana amanat PP 78/2014 tentang

Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal pasal 30, mengamanatkan bahwa daerah tertinggal yang telah terentaskan diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama 3 tahun setelah terentaskan. Untuk itu, DAK Afirmasi diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pembinaan daerah tertinggal yang telah mendapatkan status terentaskan.

39

39

Kebijakan DAK Non Fisik Tahun 2020(dalam RKP Tahun 2020)

Bantuan Operasional Sekolah

BOS

Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

BOP PAUD

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

TAMSIL

Tunjangan Profesi Guru PNSD

TPG

Tunjangan Khusus Guru PNSD di

Daerah Khusus

TKG

Bantuan Operasional Kesehatan

BOK

Bantuan Operasional Keluarga Berencana

BOKB

Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Kesetaraan

BOPK

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

PAK

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah

P2UKM

Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah

BLPS

Dana Pelayanan Kepariwisataan

PK

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Museum dan Taman Budaya

BOPMTB

OPERASIONAL NON-OPERASIONAL

• Tidak ada penambahan Jenis baru DAK Nonfisik Tahun 2020

40

Terima Kasih