BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang

memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. dengan lahirnya orde barudan tumpasnya pemberontakan PKI, maka mulailah suatu era baru dalam usaha menempatkan pendidikan sebagai suatu usaha untuk menegakkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. Banyak usaha-usaha yang memerlukan kerja keras dalam rangka untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yangb betul-betul sesuai dengan tekad orde baru sebagai orde pembangunan. Namun pada masa inipun pendidikan belum dikatakan berhasil sepenuhnya, maka pada masa berikutnya yaitu masa reformasi diperlukan adanya pembenahan, baik dalam bidang kurikulum, dimana kurikulum harus ditinjau paling sedikit lima tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendidikan pada masa orde baru?

3. Apa kurikulum yang digunakan pada masa reformasi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan pada masa orde baru.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan pada masa reformasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU

Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik.

Pada pendidikan orde baru kesetaran dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah:

1. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia).

2. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik

3. Hilangnya kebebasan berpendapat.

Pemerintah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto megedepankan motto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia”. Pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditujukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.

Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa orde baru yaitu sebagai berikut:

1. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghapal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

2. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (management by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

3. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung “process skill approach”. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukkan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.

4. Kurilukum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi

dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

B. PENDIDIKAN PADA MASA REFORMASI

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai:

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.

Ada beberapa kesalahan dalam pengelolaan pendidikan pada masa ini, telah melahirkan hasilnya yang pahit yakni:

1. Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global.

2. Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif.

3. Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis.

4. Sumberdaya alam (terutama hutan) yang rusak parah.

5. Hutang Luar Negeri yang tak tertanggungkan.

6. Merajalelanya tokoh-tokoh pemimpin yang rendah moralnya.

Adapun kurikulum-kurikulum yang dipakai pada masa reformasi yaitu sebagai berikut:

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi.

Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK, yaitu:

1) Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.

2) Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi).

3) Berpusat pada siswa.

4) Orientasi pada proses dan hasil.

5) Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.

6) Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.

7) Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar.

8) Belajar sepanjang hayat;

9) Belajar mengetahui (learning how to know),

10) Belajar melakukan (learning how to do),

11) Belajar menjadi diri sendiri (learning how to be),

12) Belajar hidup dalam keberagaman (learning how to live together).

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula yaitu unsur teoritis dan praksis. Namun, dalam kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan dari pada unsur teoritis.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, bahwa pada masa orde baru pendidikan hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. Namun pendidikan pada masa berikutnya pada masa orde baru belum dikatakan berhasil sepenuhnya, maka pada masa berikutnya

masa reformasi diperlukan adanya pembenahan-pembenahan, baik dalam bidang kurikulum maupun dari segi tenaga pengajarnya. Kurikulum yang dipakai pada era reformasi ini yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

B. Saran

Keberhasilan Belajar adalah Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, maka dari itu saya mohon maaf bila ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kritik dan saran teman-teman sangat ditunggu.

DAFTAR PUSTAKA

http://filsufgaul.wordpress.com/2009/08/30/sejarah-pendidikan-indonesia/

http://www.unindra.ac.id/?q=node/31

Yamin, Moh. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz.

[1] Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia, (Jogjakarta: Ar Ruz, 2009) h. 99

[2] http://filsufgaul.wordpress.com/2009/08/30/sejarah-pendidikan-indonesia/

[3] Ibid

[4] http://www.unindra.ac.id/?q=node/31

[5] http://filsufgaul.wordpress.com/2009/08/30/sejarah-pendidikan-indonesia/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tragedy pembunuhan tujuh jenderal berdampak pada pembantaian missal yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran utama dari pembantaian missal ini adalah seorang yang terkat dengan PKI atau organisasi payungnya. Ironinya, pembantaian ini seakan-akan dibiarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Bahkan beberapa organisasi kemasyarakatan turut serta dalam pembantaian ini, misalnya NU dan Muhammadiyah. Bahkan film heroism Orde Baru dalam penumpasan G30S ditayangkan dalam setiap bulan September. Baru setelah tumbangnya Orde Baru, film ini tidak lagi disiarkan, karena oleh banyak kalangan pengungkapan kejadian G30S masih belum selesai.

Penguasa Orde Baru memang sadar betul bahwa salah satu upaya untuk melanggengkan kekuasaannya itu adalah dengan membangun sejarah sendiri, yaitu sejarah yang memperlihatkan kehebatannya7. Sejarah versi Orde Baru ini kemudian dilanggengkan dan disosialisasikan muelalui pendidikan. Orang yang klahir dan pernah mengenyam pendidikan pada Orde Baru dapat merasakan ketatnya system pendidikan Orde Baru. Dalam setiap jenjang pendidikan, mulai SD sampai Perguruan Tinggi, setiap peserta didik harus mengikuti penataran P4 (Pedoman, Pengalaman, dan Pengahayatan Pancasila).

Orde Baru terbangun di atas wajah bopeng Indonesia diahadapkan perekonomian-politik global. Menjelang akhir pemerintahannya, Soekarno membuat kebijakan controversial dengan dinamika global: nasionaliasi aset asing, politik benteng, menggagas gerakan non-Blok (meski de-facto Indonesia lebih condong pada komunisme China), menyatakan keluar dari PBB, dan seterusnya. Kosekwensinya, Indonesia pada tahun 1965 posisinya terombang-ambing di tengah percaturan global.

Ketika Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan, langkah yang diambil terlebih dahulu membangun kembali Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan: (a). menjamin keaamanan modal dengan uu penanaman modal asing, (b). stabilitas ekkonomi-politik dengan cara (c) menggerakkan para militer agar keluar dari baraknya dan menjaga modal para investor.

Dengan berkuasanya presiden soeharto sebagai pucuk pimpinaan era Orde baru. Maka segal kebijakan soeharto memeng akan member warna sendiri terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia Begitu pula dalam bidang pendidikan banyak sekali perubahan dan kebijkan -kebijkan soeharto yang menjadikan keadaan pendidikan di era ini berbeda dengan jaman lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas dalam makalah ini yang membahas hal itu dengan judul “Pendidikan Di Indonesia Di era Orde Baru”

1.2 Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan di bahas dalam makalah ini adalah :

1) Apakah tujuan dan hambatan dari pembangunan dalam bidang pendidikan di masa Orde baru ?

2) Bagaimanakah system pendidikan di Indonesia pada zaman orde baru ?

3) Bagaimanakah keadaan dan situasi pendidikan islam pada era orde baru ?

4) Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia di era orde baru ?

5) Bagaimana jenis dan jenjanng pendidikan di Indonesia pada masa orde baru ?

6) Apakah pada masa orde baru mempunyai hal yang positip ?

1.3 Tujuan penulisan

Dalam pembuatan dan penyusunan makalh ini selain bertujujan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Umum (SPU). Tujuan dalam pembuatan dan penyususnan makal ini adalah agar kita dapy mengetahui bagaimana keadaan pendidikan baik pendidikan islam ataupun pendidikan Umum di masa orde baru dan supaya kita dapat mengetahui perbedaan corak antara Orde baru dengan yang lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tujuan dan Hambatan Pembangunan Pendidikan di Masa Orde Baru

Pembangunan dibidang pendidikan mempunyai dua fungsi dalam keseluruhan kerangka pembangunan ini, yaitu :

Ø Mengusahakan agar kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Merupakan aspek kuantitatif dari fungsi pendidikan dalam pembangunan.

Ø Meningkatkan secara berangsur-angsur kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang bermutu. Merupakan aspek kualitatif dari fungsi yang sama.

Adapun tujuan dalam pembanguan pendidikan di era orde baru mempunyai dua sfek penting yaitu :

Ø Aspek Kuantitatif:

Hambatan yang dalami dalam pemerataan pendidikan masa ORBA :

1. Keragaman lokasi masyarakat diseluruh wilayah Indonesia. Ini membuat tugas pemerataan kesempatan pendidikan menjadi hal yang sangat sulit untuk direalisasikan dalam waktu yang sangat singkat.

2 . Biaya pendidikan, meski biaya sekolah gratis tetapi orang tua juga harus memikul beban sekolahaitu biya pendidikan anak mereka misalnya dalam membeli buku-buku sekolah, seragam dan juga SPP

Cara yang ditempuh oleh Pemerintah :

Salah satu cara yang ditemuh pemerintah adalah dengan mendirikan “SD InPres” atau sekolah dasar intruksi presiden, yang merupakan SD byang didirkan bukan atas dasar rencana pemerintah Daerah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melainkan SD yang didirikan atas Instruksi Presiden.

Ø Aspek Kualitatif:

Merupakan suatu tujuan yang lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan aspek kuantitatif, karena ada beberapa factor yang berada didalamnya yaitu:

o Pertama, pendidikan bermutu pertama-tama juga membutuhkan adanya guru-guru yang bermutu pula

o Kedua, pendidikan yang bermutu juga mengharuskan adanya program pendidikan atau kurikulum yang benar-benar relevan dengan kebutuhan.

o Ketiga, pendidikan yang bermutu juga membutuhkan perlatan pendidikan yang memadai.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, yaitu meningkatkan mutu sekolah-sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan dalam jangka pendek.Dan kedua meningkatkan mutu pendidikan umum untuk memenuhi tuntutan pembangunan dalam jangka panjang.

2.2 Sistem Pendidikan Pada masa Orde Baru

Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Indonesia tetap membina pendidikan agama.Pembinaan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum.Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum.Keadaan seperti ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.

Pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu :

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

2. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dalam hubungan ini kementrian agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut :

1. Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah.

2. Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun.

3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum.

4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu sekolah dasar negeri enam tahun, di mana perbandingan umum kira-kira 1:2.

5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun, yang memberikan latihan ketrampilan sederhana.

6. Pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN.IAIN ini dimulai dengan dua bagian / dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta.

2.3 Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Sejak ditumpasnya peristiwa G30 S/PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru.

Orde baru adalah :

1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dari UUD 1945.

2. Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual melalui pembangunan.

3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dengan demikian, orde baru bukan merupakan golongan tertentu, sebab orde baru bukan berupa penyelewengan fisik. Perubahan orde lama (sebelum 30 September 1965) ke orde baru berlangsung melalui kerja sama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Para pemuda itu bergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).Dalam KAMI yang memegang peranan penting khususnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)yang amat kuat serta mempunyai hubungan yang tidak resmi dan organisasi Islam lainnya.Pada tahun 1966, mahasiswa memulai melakukan demonstrasi memprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan, harga yang meningkat dan korupsi yang merajalela.Protes itu berkembang dan berhulu protes terhadap Soekarno. Akhirnya pada tahun itu juga Soekarno didesak untuk menandatangani surat yang memerintahkan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan guna keselamatan dan stabilitas negara serta pemerintah.

Dalam Pasal 4 TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 tersebut selanjutnya disebutkan tentang isi pendidikan, di mana untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah :

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.

2. Mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan

3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup.Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh sebuah rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Menurut UU Nomor 2 tahun 1989 tersebut, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ini, mengusahakan :

1. Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.

2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan landasan demikian, sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara swasta, menyeluruh dan terpadu.Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur.Jenjang dan jenis pendidikan, dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

2.4 Kualitas Pendidikan Di Indonesia di Era Orde Baru

Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional.Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya INPRES Pendidikan Dasar.Tetapi sayang sekali INPRES Pendidikan Dasar belum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas tetapi baru kuantitas.Selain itu sistem ujian negara (EBTANAS) telah berubah menjadi bumerang yaitu penentuan kelulusan siswa menurut rumus-rumus tertentu.Akhirnya di tiap-tiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk meluluskan siswanya 100%.Hal ini berakibat pada suatu pembohongan publik dan dirinya sendiri dalam masyarakat.Oleh sebab itu era Orde Baru pendidikan telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Dalam era pembangunan nasional selama lima REPELITA yang ditekankan ialah pembangunan ekonomi sebagai salah satu dari TRILOGI pembangunan. Maka kemerosotan pendidikan nasional telah berlangsung.

Dari hasil manipulasi ujian nasional sekolah dasar kemudian meningkat ke sekolah menengah dan kemudian meningkat ke sekolah menengah tingkat atas dan selanjutnya berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi.Walaupun pada waktu itu pendidikan tinggi memiliki otonomi dengan mengadakan ujian masuk melalui UMPTN, tetapi hal tersebut tidak menolong.Pada akhirnya hasil EBTANAS juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi.Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pendidikan tinggi negeri mulai mengadakan penelusuran minat dari para siswa SMA yang berpotensi.Cara tersebut kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi lainnya.

Di samping perkembangan pendidikan tinggi dengan usahanya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutunya pada masa Orde Baru muncul gejala yaitu tumbuhnya perguruan tinggi swasta dalam berbagai bentuk.Hal ini berdampak pada mutu perguruan semakin menurun walaupun dibentuk KOPERTIS-KOPERTIS sebagai bentuk birokrasi baru.

2.5 Jenjang dan Jenis Pendidikan Pada Era Orde Baru

2.5.1 Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional.

2.5.2 Jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.

1) Pendidikan Dasar

Berdasarkan UU No.2/1989 yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah No.28 tahun 1990, pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya Sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajad.

Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun terdiri atas Sekolah Dasar (umum) dan Sekolah Dasar Luar Biasa.Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun sesudah program enam tahun terdiri atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB). Di samping bentuk diatas terdapat pula bentuk satuan pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, yakni Madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar dan Madrasah Tsanawiyah setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama.

2) Pendidikan Menengah

Yang dimaksud pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.Jenis-jenis pendidikan menengah meliputi pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah keagamaan, pendidikan menengah kedinasan, pendidikan menengah luar biasa.Satuan pendidikan menengah umum terdiri dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA).

Satuan pendidikan menengah kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program pendidikan SMK terdiri atas enam kelompok, yaitu: (1). Kelompok pertanian dan Kehutanan; (2). Kelompok Teknologi dan Industri; (3). Kelompok Bisnis dan Manajemen; (4). Kelompok Kesejahteraan Masyarakat; (5). Kelompok Pariwisata; dan (6). Kelompok Seni dan Kerajinan.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan professional.Pendidikan akademik terutama diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sedangkan pendidikan professional lebih diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

4) Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. PLB bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, prilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbale balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Bentuk satuan pendidikan luar biasa yang diatur dalam UU No.2/1989 adalah : Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) dengan lama pendidikan satu sampai tiga tahun, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya enam tahun, Sekolah Lanjutan Pertama Luar Biasa (SLPLB) dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya tiga tahun, dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya tiga tahun.

5) Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau luar sekolah.Penyelenggaraan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, meskipun pendidikan prasekolah bukan merupakan persyaratan masuk SD.

Bentuk satuan pendidikan prasekolah diantaranya adalah Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.Disamping bentuk satuan pendidikan tersebut terdapat pula bentuk satuan pendidikan prasekolah yang berciri khas agama Islam yang setingkat Taman Kanak-kanak yang disebut Bustanul Atfal (BA) atau Raudlatul Atfal (RA).

6) Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Ciri yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah keluwesan program pendidikannya berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan dan cara penilaian hasil belajar.

Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus misalnya kursus computer dan satuan pendidikan yang sejenis.Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan.

2. 6Hal Positip dan kelebihan yang dimiliki oleh Orde baru

Jika kita mendengar kata orde baru di telinga kita pasti sepinyas kita berpikir tentang terjadinya Kolusi Korufsi dan Nevotisme yang terjadi pada era tersebut.Tetapi yang namanya orde baru tidak hanhya memilik hal-hal yang bersipat negative saja orde baru juga mempunyai sisi Positif. Dan sebagai mana di tayangkan dalam acara Metro 10 di Metro TV. Berikut ini adalah 10 hal positif yang masih diingat oleh masyarakat tentang masa-masa orde baru. Hasil diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan oleh Litbang Media Group pada 6 kota besar di Indonesia.

1. Harga Sembako & BBM murah

Harga sembako dan BBM yang murah merupakan hal yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat Indonesia.Jadi inget, dulu beli bakso 1500 rupiah semangkok dah meriah banget.Melihat keadaan jaman Orde Baru dengan keadaan pasca reformasi yang sudah berjalan 1 dekade ini, sepertinya blm ada kemajuan yang berarti.

2. Keamanan Terjamin

Ngomongin tentang keamanan sudah pasti aman.Tapi tidak bagi mereka yang tidak suka dengan Soeharto, termasuk para preman dan residivis. Klo kita ingat lagi, dulu pernah ada operasi Petrus (Penembak Misterius) yang kerjaannya sniping para dedengkot preman & mayat nya dibuang di persawahan. Nah, karena tindakan represif ini makanya keamanan terjamin. Tapi bagaimana dengan HAM ?

3. Ekonomi Stabil

Kebijakan ekonomi yang diambil dapat menumbuhkan perekonomian rakyat dan mampu menekan angka inflasi. Tapi, kebijakan yang diambil konon mewariskan sebuah keadaan yang dinamakan krisis ekonomi

4. Pembangunan terencana

Pernah dengar yang namanya Pelita, (Pembangunan Lima Tahun) atau Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)? Ini adalah salah satu tanda bahwa pada masa orde baru dulu, pemerintah punya targetpembangunan yang ingin dicapai untuk 5 tahun ke depan. Jadi ada semacam guideline dalam menjalankan pemerintahan. Gak kayak sekarang yang seenaknya bikin kebijakan baru seenak jidat, gak mikirin gimana efeknya buat masa depan.

5. Stabilitas politik

Jaman Orde Baru, identik dengan pemerintahan yang represif. Segala aspek kehidupan diawasi dengan ketat oleh pemerintah, termasuk media. Gimana gak stabil, lha wong semuanya dah diatur & dikendalikan dari pusat.

6. Biaya pendidikan murah

Pendidikanseharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.Melihat kondisi sekarang, pendidikan yang layak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki duit yang lebih alias menengah ke atas. Sisanya… ya begitulah…

7. Mudah mendapatkan pekerjaan

Dulu orang dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan. Ikatan dinas, program kemitraan, ato apalah namanya. Begitu krisis ekonomi melanda pada 1998 kemarin, banyak perusahaan yang gulung tikar, klo gak punya tikar paling2 merumahkan sebagian karyawannya.Selama 10 tahun terakhir jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia jauh lebih kecil dari pada jumlah angkatan kerja untuk tiap tahunnya.

8. Swasembada pangan

Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor beras dan pernah juga mengirim bantuan pangan kepada negara2 yang sedang gak stabil keamanannya.Nah klo sekarang… justru kita jadi negara pengimpor beras yang notabene adalah negara agraris. Indonesia kan lebih luas dari pada Thailand, tapi kenapa hasil panennya jauh di bawah Thailand. Tanya kenapa???

9. Berkembangnya pertanian

Orde baru banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pertanian.Termasuk beberapa program yang mendukung peningkatan kualitas para petani.Sekarang, udah gak ada lagi program-program penyuluhan.Petani dilepas gitu aja tanpa bimbingan, klo kualitas panennya jelek, tinggal impor aja dari negara tetangga tercinta. Akibatnya… harga gabah lokal merosot, daya beli petani menurun, dan sebagainya dan sebagainya

10. Rendahnya angka kemiskinan

kemiskinan.. apa pemerintah lupa ya sama pasal 34 UUD 1945?? Angka kemiskinan yang semakin meninggi harusnya juga menjadi perhatian pemerintah.Miskin karena menurunnya daya beli, miskin karena kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari pemaparan makalah ini tentang pendidikan masa orde baru maka dapat disimpulkan bahwa, pendidikan Islam pada masa Orde Beru, masa itu banyak jalan yang ditempuh untuk menyetarakan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.Hal ini bisa dilihat dari SKB 2 Menteri tentang sekolah umum dan agama.Dengan adanya SKB tersebut, maka anak-anak yang sekolah agama bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kemudian untuk mengikis dualisme pendidikan bisa dilakukan dengan cara pengintegrasian antara pelajaran umum dan agama, walaupun dualisme itu masalah klasik yang tidak mudah untuk dihapus. Namun dengan adanya UU tentang pendidikan nomor 2 bisa diharapkan mempertipis dikotomi pendidikan.

Pendidikan yang islami adalah pendidikan yang mendasarkan konsepsinya pada ajaran tauhid. Dengan dasar ini maka orientasi pendidikan islam di arahkan pada upaya mensucikan diri dan memberikan penerangan jiwa, sehingga setiap diri manusia mampu meningkatkan dirinya dari tingkatan iman ke tingkat ihsan yang melandasi seluruh bentuk kerja kemanusiannya ( amal saleh).

Dengan demikian pendidikan yang islami tidak lain adalah upaya mengefektifkan aplikasi nilai-nilai agama yang dapat menimbulkan transformasi nilai dan pengetahuan secara utuh kepada manusia, masyarakat dan dunia pada umumnya. Dengan cara demikian maka seluruh aspek kehidupan manusia akan mendapatkan sentuhan nilai-nilai ilahiyah yang transcendental.

Pendidikan yang islami sebagaimana di uraikan diatas akan tetap di perlukan untuk mengatasi berbagai masalah kemanusian yang di hadapi pada masyarakat moderen saat ini dan dimasa mendatang.

3.2 Saran-saran

Sejarah sudah menunjukan kepada kita baik dan buruk segala sesuatau begitu juga dengan pendidikan di masa Orde Baru. Oleh sebab itu marilah kita mengambil segala pelajaran yang baik dari era orde baru dan menyempurnakan atuau memperbaiki segala kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ø Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995

Ø Seregeg, Wayan,“Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Sejarah”, Surabaya Post, 17 Desember 1985.

Ø Freire, Paulo.1991.Pendidikan Kaum Tertindas.LP3ES: Jakarta

Ø Darmaningtyas.2005.Pendidikan Rusak-rusakan.LKiS: Jakarta