sap peraturanpemerintah 2005 no24 bulteksap 01 penyusunan neraca awal pemerintah pusat

Upload: ayoum-tse

Post on 30-May-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    1/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan i

    1

    Kom ite Standar Akuntansi Pem erintahan2

    (KSAP)34

    5

    Berdasarkan Pasa l 3 Pera turan Pem erintah Nomor 24 Tahun 20056

    tenta ng Stand ar Akuntansi Pemerintaha n yang m enyata kan ba hwa :7

    8

    1. Pernyata an Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat d ileng kap i9

    deng an Buletin Teknis yang merupa kan bagian yang tidak terpisahkan dari10

    SAP;11

    2. Bulet in Teknis d isusun dan d itetapkan oleh KSAP.12

    13

    dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nom or 01 Tahun 2005 tenta ng14

    Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi instansi15

    pe merintah pusa t d alam menyusun nerac a aw al sesuai d eng an SAP.16

    17

    18

    19

    Jakarta , 27 Sep tember 200520

    Kom ite Sta nd ar Akunta nsi Pem erinta han21

    22

    Binsar H. Sima njunta k Ketua23

    Ilya Avia nti Wakil Ketua24

    Sonny Loho Sekreta ris25

    Sugijanto Anggo ta26

    Hekinus Manao Angg ota27

    Jan Hoesad a Anggo ta28

    A. B. Triharta Ang gota29Soepo mo Prod joha rjono Angg ota30

    Ga tot Supiartono Angg ota31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    4041

    42

    43

    44

    45

    46

    47

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    2/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ii

    1DAFTAR ISI2

    3

    PENETAPAN i4

    DAFTAR ISI ii5

    BAB I PENDAHULUAN 16

    BAB II NERACA 27A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 28B. STRUKTUR NERACA 39

    BAB III PENYUSUNAN NERACA AWAL 410

    BAB IV ASET LANCAR 511

    A. KAS DAN SETARA KAS 512B. INVESTASI JANGKA PENDEK 813C. PIUTANG 914D. PERSEDIAAN 1215

    BAB V INVESTASI 1416

    A. INVESTASI JANGKA PENDEK 1417B. INVESTASI JANGKA PANJANG 1618C. INVESTASI PERMANEN 1919

    BAB VI ASET TETAP 2120

    A. TANAH 2121B. PERALATAN DAN MESIN 2222C. GEDUNG DAN BANGUNAN 2223D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 2424E. ASET TETAP LAINNYA 2425F. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 2526

    BAB VII DANA CADANGAN 2627

    BAB VIII ASET LAINNYA 2828

    A. ASET TAK BERWUJUD 2829B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN 2930C. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 3031D. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 3132E. ASET LAIN-LAIN 3333

    BAB IX KEWAJIBAN 3534

    A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3535B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 4036

    BAB X EKUITAS DANA 4537

    A. EKUITAS DANA LANCAR 4538B. EKUITAS DANA INVESTASI 4539C. EKUITAS DANA CADANGAN 4640

    CONTOH FORMAT NERACA 4741

    42

    43

    44

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    3/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1

    BAB I PENDAHULUAN12

    3

    Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang4Standar Akuntansi Pem erinta han (SAP), pem erinta h pusa t maupun pem erinta h5da erah wa jib m enyajikan laporan keuang an d enga n menga c u kep ad a SAP6

    dimaksud. Laporan keuangan yang wajib disusun terdiri atas Laporan Realisasi7Angg aran, Nerac a , Lapo ran Arus Kas, da n Ca tata n a tas Lap oran Keua nga n.8

    9

    Dalam rangka imp leme ntasi SAP, Kom ite Standar Akuntansi Pem erintahan10(KSAP) mem and ang perlu mem berikan pa ndua n untuk menga tasi be rbag a i11ma sa lah yang dihad api. Sa lah satu permasalaha n yang d ihad ap i ada lah b elum12tersusunnya nerac a awa l.13

    14

    Neraca awal merupakan titik tolak dan akan menjadi dasar untuk15memulai pencatatan transaksi akuntansi periode berikutnya. Dengan adanya16neraca awal, penyusunan laporan keuangan periode berikutnya akan lebih17

    mud ah. Tujuan Buletin Teknis ini untuk memb antu entitas pelap oran da lam18 me nyusun nerac a a wa l yang sesua i deng an SAP.19

    20

    Buletin teknis ini merupakan informa si yang d iterbitkan o leh KSAP yang21memberikan arahan/pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan22untuk mengatasi permasalahan akuntansi yang timbul dalam penyusunan23Neraca Awal. Buletin teknis ini disusun dengan mengacu pada dan diterapkan24da lam lingkup Kerangka konsep tual d an Pernyata an Stand ar Akuntansi25Pemerintahan. Buletin teknis ini disusun dengan sistematika menurut pos-pos26nerac a , meliputi: Aset Lanc ar, Investa si Jang ka Panjang , Aset Tetap , Aset27Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Dalam setiap pos dijelaskan mengenai28definisi, klasifikasi, uraian ringkas (termasuk pengakuan, penilaian, dan29pengungkapan), dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masing-masing30komponen dan pemecahannya. Dari setiap pos sebagaimana disebutkan di31ata s, buletin teknis ini menguraikan tenta ng c a ra me neta pkan sa ldo aw al setiap32akun. Buletin Teknis ini juga d ilengkap i de nga n jurna l ag a r da pa t d ihasilkan sa ldo33awa l buku besar untuk ma sing-ma sing akun untuk pos-pos nerac a a wa l. Pada34ba gian a khir diberikan c ontoh forma t nerac a aw al.35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    4/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2

    BAB II NERACA1

    2

    Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang3menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal4tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban,5da n ekuitas da na.6

    7

    Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi8dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat9diukur dalam sa tuan uang. Sumb er daya nonkeuang an yang dipe rlukan untuk10penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang11dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian12aset. Contoh aset a ntara lain kas, piutang , persed iaa n, dan b ang unan.13

    14

    Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang15penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi16pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang17

    biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara18lain utang kep ad a e ntitas pe merintah lain, utang kepa da lemb ag a keuang an,19da n utang p erhitunga n fihak ketiga.20

    21

    Ekuitas Dana ada lah kekaya an bersih pem erintah yang me rupakan selisih22anta ra aset d an kewa jiban pe merintah. Contoh e kuitas da na anta ra lain Sisa23Leb ih Pem biaya an Angg aran d an ekuitas dana yang diinvestasikan.24

    25

    A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI2627

    Nerac a m enc erminkan pe rsam aan a kuntansi yang umum d ikenal yaitu:28Aset = Kew a jiban + Ekuita s29

    Ekuitas pemerintah disebut ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah berbeda30dengan ekuitas sektor komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan31sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan ekuitas32dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga33pe rsam aa n akuntansinya m enjad i:34

    Aset Kew a jiban = Ekuita s dana3536

    Akun-akun nerac a dikemb ang kan sec ara berpa sang an. Akun-akun aset37da n kewa jiba n berpa sang an d enga n akun-akun yang a da da lam ekuitas da na.38Co ntoh: Kas berpa sangan dengan SiLPA, Persed iaan berpasanga n dengan39Cadangan Persediaan, Piutang berpasangan dengan Cadangan Piutang,40Investasi Jangka Panjang berpasangan dengan Diinvestasikan dalam Investasi41Jangka Panjang , Aset Teta p b erpa sangan de ngan Diinvestasikan da lam Aset42Teta p , Utang Jang ka Pend ek berpa sanga n denga n Dana yang Harus43Dised iakan untuk Pem ba yaran Utang Jang ka Pend ek.44

    45

    46

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    5/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3

    B. STRUKTUR NERACA12

    Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset3diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar terdiri dari4kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam5wa ktu 12 bulan m end ata ng. Aset nonlanc ar terdiri da ri investasi jang ka p anjang,6

    aset teta p , da n aset lainnya.78

    Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan9kewa jiba n jang ka pa njang . Kewa jiba n jang ka pe ndek ad alah kewajiba n yang10akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah11tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo12da lam wa ktu leb ih dari 12 bulan.13

    14

    Sed angkan ekuitas dana d iklasifikasikan menjad i ekuitas dana lanc a r15dan ekuitas dana investasi.16

    Pem erintah Pusa t17

    Neraca18

    Per 31 Desember 200X19

    ASETAset Lanc a r XXX

    Investa si Jang ka Panjang XXX

    Aset Teta p XXX

    Aset La innya XXX

    Jumlah Aset XXX

    KewajibanKew a jiba n Jangka Pend ek XXXKew a jiban Jangka Panjang XXX

    Jumlah Kew a jiban XXX

    Ekuitas DanaEkuitas Dana Lanc a r XXXDiinvesta sikan d a lam Inve sta si

    Jangka Panjang XXXDiinvestasikan dalam

    Aset Tetap XXXDiinvestasikan dalam

    Aset La innya XXX

    Dana yang Harus Dised iakanUntuk Pem bayaran Utang

    Jang ka Panjang (XXX)Jumlah Ekuitas Dana XXXJumlah Kew ajiban d an

    Ekuita s Da na XXXSumb er : PSAP 01 tentang Penya jian Lapo ran Keuang an20

    21

    2223

    24

    25

    26

    27

    28

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    6/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 4

    BAB III PENYUSUNAN NERACA AWAL12

    3

    Neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh4pe merintah. Nerac a awa l menunjukkan nilai a set, kew a jiba n, dan ekuitas dana5pad a tangga l nerac a awa l.6

    7

    Sistem pe nca tata n yang d iguna kan selama ini tida k memungkinkan8suatu entitas menghasilkan ne rac a , sehingga pe rlu d ilakukan p end ekata n untuk9menentukan nilai yang akan disajikan dalam neraca. Pendekatan yang10dimaksud adalah dengan melakukan identifikasi atas pos-pos neraca dengan11c ara inventa risasi fisik, ca ta ta n, laporan, a tau dokumen sumb er la innya .12

    13

    Kebijakan akuntansi perlu disiapkan untuk penyusunan neraca awal.14Kebijakan akuntansi ini mencerminkan ketentuan-ketentuan yang digunakan15dalam penyusunan neraca awal seperti pengertian, pengukuran, dan hal16penting lainnya yang perlu diungkapkan dalam neraca. Apabila neraca awal17

    yang disusun pertama kali ini belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan18yang d ia tur dalam PSAP ma ka terhadap po s-pos nerac a te rseb ut da pa t19d ilakukan koreksi seb aga imana m estinya d i kemud ian hari.20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    7/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 5

    BAB IV ASET LANCAR12

    Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh3pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat4ekonomi da n/a tau sosial di ma sa de pa n d iharap kan d ap at diperoleh, baik oleh5pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,6

    termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa7bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena8alasan sejarah d an budaya.9

    10

    Sua tu a set d iklasifikasikan seb aga i aset lanc ar jika :11

    diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual12dalam w aktu 12 (dua b elas) bulan sejak tang ga l pe lap oran, a tau13

    berupa kas dan seta ra ka s.14

    15

    Aset lanc a r seb aga ima na d ima ksud d alam pe nge rtian d i ata s me liputi:161. kas dan setara kas;17

    2. investasi jangka p end ek;183. piutang ; da n194. persediaan.20

    21

    A. KAS DAN SETARA KAS2223

    Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat24da pa t d igunakan untuk mem biayai kegiata n p eme rintahan. Setiap entitas25pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun26neraca awal. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan koin. Kas juga meliputi27seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan28(UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal29termasuk kwitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum30dipertangg ungjaw ab kan seb ag ai belanja hingga tangg al nerac a aw al. Saldo31simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo32simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan33untuk melakukan pe mb ayaran. Dalam pe nge rtian kas ini juga terma suk seta ra34kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan35menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang36mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau37kurang dari tang ga l pe rolehannya .38

    39

    Kas yang sudah diterima oleh bank operasional, yaitu bank yang ditunjuk40

    oleh p eme rintah seb ag ai ba nk penerima ata u pe ngeluaran, merupa kan ba gian41dari kas neg a ra . Kas d ica ta t seb esa r nila i nom ina l artinya d isa jikan seb esar nilai42rupiahnya . Apa bila terdap a t kas dalam va luta asing, d ikonversi menjad i rupiah43meng gunakan kurs tenga h ba nk sentral pa da tangg al nerac a.44

    45

    Dalam penyusunan neraca awal, kendala yang biasa dihadapi adalah46sumb er data kas yang te rseb ar dan masing-ma sing berada d i ba wa h tangg ung47

    jaw ab yang be rbe da . Seb ag aimana diketahui, pa da saa t ini pe ngelolaa n kas48pemerintah masih tersebar di beberapa penanggung jawab. Dalam jangka49

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    8/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 6

    panjang, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-1Undang Perbendaharaan Negara, semestinya diterapkan sistem treasury single2

    account (TSA) d an p eng elolaannya dilakukan o leh Bend aha ra Umum Nega ra3(BUN).4

    5

    Untuk pemerintah pusat, dilihat dari sisi penanggungjawabnya, kas dapat6

    dikelompokkan dalam kas yang berada dalam penguasaan dan tanggung7 jawab Bendahara Umum Negara dan kas yang berada dalam penguasaan8da n tangg ung jawa b selain Benda hara Umum Nega ra.9

    10

    Kas pe merintah yang dikuasai da n d iba wa h tang gung jaw ab Benda hara11Umum Nega ra ata u Kuasa Bend ahara Umum Neg ara te rdiri ata s:12

    1. Kas di Bank Sentral;132. Kas di Kantor Pelayana n Perbend aha raa n Neg ara (rekening pe nerima an14

    da n rekening p engeluaran pa da ba nk umum/ persep si); da n153. Seta ra kas d i Bend ahara Umum Neg ara a tau Kuasa Bend aha ra Umum16

    Negara.17

    18

    Untuk menentukan nila i sa ldo awa l kas d i Bank Sen tral dan kas d i KPPN,19pe merintah p usat da pa t me ngg unakan saldo rekening koran pem erintah p ad a20bank sentral dan bank umum/persepsi yang dikeluarkan oleh bank21be rsang kutan p er tang ga l nerac a.22

    23

    Sa ldo kas pem erinta h be lum tentu seluruhnya m erupa kan hak24pemerintah. Apabila dari jumlah kas di pemerintah pusat masih terdapat25tag ihan p ihak ketiga yang be lum d iba yarkan yang be rasal da ri potonga n yang26d ilakukan oleh p em erintah p usa t m isa lnya poto ngan untuk Askes, Taspen,27Tape rum, maka jumlah po tongan terseb ut m erupa kan Utang Perhitunga n Fihak28Ket iga (Uta ng PFK).29

    30

    Jurnal untuk menc ata t sa ldo aw al Kas ad a lah seb ag ai berikut:31

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Kas d i Bank Ind onesia XXX

    XXXX Kas d i KPPN XXX

    XXXX Uta ng PFK XXX

    XXXX SAL XXXKet: Akun Sisa Ang ga ran Leb ih (SAL) me rupakan b agian da ri po s Ekuita s Dana Lanca r.32

    33

    Kas di Bank Indonesia antara lain terdiri dari Kas di Rekening 502, Kas di34Rekening 500, da n Kas untuk Penerimaan Minyak. Rinc ian Kas d i Bank Ind onesia35

    terseb ut diungkap kan d alam Ca tata n a tas Lap oran Keuang an.3637

    Kas pemerintah pusat yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab38selain Bend ahara Umum Negara te rd iri da ri:39

    1. Kas d i Bend aha ra Peng eluaran;402. Kas d i Bend aha ra Penerima an; dan413. Sa ldo kas lainnya ya ng diterima Kementerian Nega ra / Lembag a karena42

    pe nyelengg araan pe merintahan.43

    44

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    9/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 7

    Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola,1dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa2UYHD/UP yang be lum d ipertang gung jawa bkan a tau d isetorkan kemb ali ke Kas3Nega ra pe r tang ga l nerac a. Kas d i Bend ahara Pengeluaran me nc akup seluruh4saldo rekening b end aha ra peng eluaran, uang log am, uang kertas, dan lain-lain5kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang6

    sumbernya berasal dari dana kas kecil (UYHD/UP) yang belum7dipertangg ungjaw ab kan a tau be lum disetor kemb ali ke Kas Nega ra pe r tangga l8neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum9dipertangg ungjaw ab kan, ma ka hal ini harus diungkap kan d alam Ca tata n ata s10Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai11rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah12meng gunakan kurs tenga h ba nk sentral pa da tangg al nerac a.13

    14

    Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran perlu15dilakukan:16

    1. Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas17seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang a da di tang an seluruh18Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UYHD/UP, termasuk bukti-19bukti pe ngeluaran yang b elum d ipe rtangg ungjaw ab kan.20

    2. Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara21Peng eluaran pe r tangg al nerac a sehingga diketahui sa ldo seluruh uang22giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran23ya ng berasa l da ri sisa UYHD/UP.24

    3. Rekonsiliasi ca tata n ya ng ad a d i Bend ahara Peng eluaran de nga n seluruh25saldo rekening koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang26seha rusnya d eng an be nar.27

    28

    Jurnal untuk menc ata t sa ldo aw al Kas di Bend ahara Peng eluaran ada lah29

    sebagai berikut:30Di kementerian neg ara/ lemb ag a :31

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Kas d i Bend aha ra Pengeluaran XXX

    XXXX Uang Muka dari Kas Umum Neg ara XXXKet: Akun Uang Muka d ari Kas Umum Nega ra m erupakan b ag ian da ri po s Kewa jiban Jangka32

    Pendek.33

    Di Pemerintah Pusat :34

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Kas d i Bend aha ra Pengeluaran XXX

    XXXX SAL XXX

    Ket: Akun SAL merupa kan b ag ian d a ri po s Ekuitas Dana Lanc ar.35

    36

    Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo37rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung38

    jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan39

    tugas pem erintahan (Pene rimaan Neg ara Bukan Pa jak). Sa ldo ka s ini40mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh41bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas42nega ra . Akun Kas d i Bend aha ra Penerima an yang d isajikan d alam Nerac a harus43

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    10/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 8

    mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di1Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas2dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank3sentral pa da tangg al nerac a.4

    5

    Sa ldo Kas d i Bend aha ra Pene rimaan dipe roleh dari Laporan Kea daan Kas6

    (LKK) bendahara penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib7pungut. Menurut peraturan perundangan yang berlaku, pada akhir tahun tidak8boleh ada kas di bendahara penerimaan, tetapi apabila memang ada harus9dilap orkan da lam nerac a.10

    11

    Jurnal untuk menc ata t saldo awa l Kas d i Bend aha ra Penerima an ada lah12sebagai berikut:13Di kementerian neg ara/ lemb ag a :14

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Kas d i Bend aha ra Penerimaan XXX

    XXXX Uta ng Jangka Pend ek La innya . XXX

    Di Pem erintah Pusa t:15

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Kas d i Bend aha ra Penerimaan XXX

    XXXX Pend apatan Yang Ditangguhkan XXXPend ap ata n yang d itang guhkan me rupa kan ba gian da ri pos Ekuitas Dana Lanca r.16

    17

    Contoh:18 Bagaimana perlakuan akuntansi untuk saldo kas di beberapa Kementerian19

    Negara/Lembaga yang mempunyai rekening tersendiri untuk menampung20penerima an yang spesifik Kem enterian Nega ra/ Lem ba ga d an selama ini21dikelola o leh keme nterian nega ra/ lemb ag a yang be rsang kutan?22Seha rusnya rekening terseb ut dikelola d an ata s nama Menteri Keua ngan.23

    Saldo kas yang harus d ilap orkan d alam ne rac a a wa l pe me rintah me nc akup24seluruh saldo kas yang be rsumb er da ri pe laksana an keg iata n p emerintaha n25yaitu penerima an p ajak dan p enerima an b ukan p ajak.26Meskipun dalam ketentuannya setiap bendahara wajib menyetor seluruh27penerimaan ke Kas Umum Negara, namun tidak tertutup kemungkinan28terdapat saldo penerimaan yang diendapkan dalam rekening bendahara29yang bersangkutan. Dalam keadaan ini, maka saldo kas tersebut harus30dilaporkan sebagai bagian dari kas pemerintah dalam akun Kas di31Bend ahara Pene rimaan, misa lnya Dana Reb oisasi.32

    33

    B. INVESTASI JANGKA PENDEK34

    35Investasi pemerintah yang segera dapat dikonversi menjadi kas disebut36

    dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain37deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat38berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek diakui pada39saat kepemilikan terjadi yakni pada saat menerima bukti investasi. Investasi40

    jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai yang tertera41pada sertifikat (bukti Investasi). Penatausahaan dan pencatatan investasi42

    jangka pe nde k dilakukan oleh Kementerian Keua nga n.43

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    11/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 9

    Untuk mendapatkan saldo investasi jangka pendek diperlukan informasi1menge nai dep osito be rjang ka 3 (tiga ) samp ai deng an 12 (dua b elas) serta2surat berharga yang mudah diperjualbelikan dari pihak yang menangani hal3tersebut.4

    5

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek adalah6

    sebagai berikut:7Kode Akun Uraian Deb et Kred it

    XXXX Investa si Jang ka Pend ek XXX

    XXXX SAL XXXKet: Akun SAL me rupaka n b ag ian d a ri pos Ekuita s Dana Lanc ar8

    9

    Investasi jangka pendek Pemerintah timbul sebagai akibat dari10pemanfaatan kas. Kas pemerintah diperoleh dari selisih lebih pembiayaan11(SiLPA). Pem erinta h tidak menc a ta t perolehan investasi jangka p end ek seb aga i12belanja, tetapi hanya perpindahan kas menjadi investasi jangka pendek.13Seb aga i konsekuensinya, jika investa si jang ka p endek d ikonversi menjad i kas,14maka penerimaan kas tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan, tetapi15hanya seb ag ai pe rpinda han investasi jangka p end ek menjad i kas.16Untuk penjelasan lebih lanjut tentang investasi jangka pendek dapat dilihat17pa da Bab V me nge nai Investasi.18

    19

    C. PIUTANG2021

    Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari22entitas lain termasuk wa jib pajak/ ba yar. Piutang d ikelom po kkan m enjad i Bag ian23Lanc a r Tag ihan Penjualan Ang suran, Bagian Lanc a r Pinjama n kep ada BUMN/ D24da n Lem ba ga Internasiona l, Bagian Lanc ar Tuntutan Perbend aha raan/ Tuntutan25Ga nti Rug i, Piutang Pa jak, da n Piutang La innya .26

    27

    C. 1. Bag ian Lanc ar Tag ihan Penjua lan Angsuran28

    29

    Pemerintah Pusat seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak30dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau31penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada32pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan33pe nge lolaa nnya d an biasanya d iangsur leb ih d a ri 12 (dua be las) bulan d iseb ut34seb aga i Tagihan Penjualan Ang suran. Bagian Lanc a r Tag ihan Penjualan35Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang36ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya37

    tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada satu tahun38berikutnya sesudah tanggal neraca awal. Reklasifikasi ini mengurangi akun39Tagihan Penjualan Ang suran. Seluruh ta g ihan p enjualan a ngsuran yang ja tuh40tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian41Lanc a r Tagihan Penjualan Angsuran.Bag ian lanc ar Tag ihan penjua lan Angsuran42dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang43harus diterima da lam wa ktu satu tahun.44

    45

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    12/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 10

    Untuk mend apatkan sa ldo Bagian Lanc a r Tag ihan Penjualan Angsuran,1pa da saa t penyusunan nerac a p erlu dihitung be rap a b ag ian d ari Tag ihan2Penjualan Angsuran ya ng a kan jatuh tempo da lam tahun de pa n, yang da tanya3dapat diperoleh di unit yang mengelola keuangan Kementerian4Negara/Lembaga.5

    6

    Jurna l untuk menc a ta t sa ldo a wa l Bagian Lanc ar Tagihan Penjualan7Angsuran ada lah seb aga i berikut:8

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Bagian Lanc a r Tag ihan Penjualan

    Angsuran

    XXX

    XXXX Ca dangan Piutang XXXKet: Akun Cad ang an Piutang merupa kan b ag ian d ari po s Ekuitas Dana Lanc ar9

    10

    C. 2. Bag ian Lanc ar Pinjaman kep ad a Perusaha an Nega ra/ Perusaha an11

    Daerah/ Pem erintah Daerah12

    13

    Piutang yang berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah kepada14pihak lain d ima sukkan da lam kelom po k investasi da lam akun Pinjama n kepad a15Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah. Pinjaman tersebut16pada umumnya diterima kembali atau dibayar dalam jangka waktu lebih dari17sa tu tahun.18

    19

    Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan20Daerah/Pemerintah Daerah merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada21Perusaha an Neg ara/ Perusahaa n Daerah/ Pem erintah Daerah yang jatuh tem po22dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini akan mengurangi perkiraan23Pinjama n kepa da Perusahaa n Nega ra/ Perusaha an Dae rah/ Pem erintah Da erah.24Bagian lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan25

    Daerah/Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai26rupiah jumlah ba gian lanc ar piutang .27

    28

    Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan29Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah, pada saat penyusunan30neraca perlu dihitung berapa bagian dari Pinjaman kepada Perusahaan31Negara/ Perusaha an Daerah/ Pem erintah Dae rah yang akan jatuh temp o da lam32tahun depan. Penatausahaaan Pinjaman kepada Perusahaan33Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian34Keuangan.35

    36

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Pinjaman kepada37Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah adalah sebagai38berikut:39

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Bagian Lanc ar Pinjaman kepadaPerusahaan Negara / PerusahaanDaerah / Pem erintah Da erah

    XXX

    XXXX Ca dangan Piutang XXXKet: Akun Cad ang an Piutang merupa kan b ag ian da ri pos Ekuitas Dana Lanc ar40

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    13/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 11

    C. 3. Bag ian Lanc ar Tuntutan Perbend aharaan/ Tuntutan Ganti Rugi1

    2

    Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak lain yang3karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai yang mengakibatkan4kerugian keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kewajiban5untuk mengga nti kerugian yang dikenakan kepa da be nda hara d ikenal de nga n6

    istilah Tuntuta n Perbendaha raan (TP), dan kewa jiba n untuk me ngg anti kerugian7yang dikena kan kep ad a non b end ahara d ikenal de nga n istilah Tuntutan Ga nti8Rug i (TGR). Biasanya TP/ TGR ini d iselesa ikan p em bayarannya selambat-9lam batnya 24 bulan (2 tahun) sehingga d i nerac a termasuk da lam a set lainnya.10

    11

    Bagian Lanc ar TP/ TGR merupakan reklasifikasi lain-la in aset ya ng berupa12TP/ TGR ke da lam a set lanc ar d iseb abkan a danya TP/ TGR jangka p anjang yang13

    jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan14pe nyusunan nerac a karena pe nerima an kemb ali da ri TP/ TGR akan m eng urang i15akun Tuntutan Perbend aha raan/ Tuntutan Ga nti Rugi b ukan Bag ian Lanc ar16Tuntuta n Perbendaha raan/ Tuntuta n Ga nti Rug i. Bag ian Lanc a r Tuntuta n Ga nti17Rug i dica ta t seb esar nila i nomina l yaitu sejumlah rup iah Tuntuta n Ganti Rugi18yang akan d iterima da lam wa ktu satu ta hun.19

    20

    Jurnal untuk menc ata t saldo aw al Bag ian Lanc ar Tuntutan21Perbend aha raan/ Tuntutan G anti Rugi ad a lah seb aga i berikut:22

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Bag ian Lanc ar Tuntuta nPerbend aha raan/ Tuntutan Ga nti Rugi

    XXX

    XXXX Ca dangan Piutang XXXKet : Akun Ca da nga n Piutang merupa kan b ag ian da ri Pos Ekuita s Dana Lanc ar23

    24

    C. 4. Piutang Pajak25

    26Basis Kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun27

    akrual anta ra lain utang dan piutang . Oleh seb ab itu, Surat Keteta pa n Pajak28(SKP) yang samp ai pa da tang ga l nerac a be lum d iba yar oleh WP harus29dilap orkan seb ag ai Piutang Pa jak da lam nerac a . Piutang Pajak d ic ata t seb esar30nilai nom ina l seluruh SKP yang b elum d iba yar oleh WP pada tangga l nerac a .31

    32

    Informasi mengenai saldo Piutang Pajak dapat diperoleh dari Direktorat33Jenderal Pajak. Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Pajak adalah34sebagai berikut:35

    36

    Kode Akun Uraian Debet KreditXXXX Piuta ng Pa jak XXX

    XXXX Ca dangan Piutang XXXKet: Akun Ca da nga n Piutang merupa kan b ag ian da ri Pos Ekuitas Dana Lanc ar37

    38

    C. 5. Piutang Pene rima an Negara Buka n Pajak39

    40

    Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun41akrua l anta ra lain utang dan p iutang . Oleh seb ab itu, Sura t Pena g ihan (SPN)42

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    14/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 12

    dan/ a ta u Sura t Pem indahan Pena gihan Piutang Nega ra (SP3N) PNBP yang1sam pa i pad a tangg al nerac a be lum d iba yar oleh w ajib ba yar harus dilap orkan2sebagai Piutang PNBP dalam neraca. Piutang PNBP dicatat sebesar nilai3nominal seluruh tagihan yang b elum diba yar oleh wa jib b aya r pa da tangg al4neraca.5

    6

    Informa si meng ena i sa ldo p iutang PNBP dapa t d iperoleh dari sa tuan kerja7yang me ngelola PNBP.8

    9

    Jurna l untuk menc a ta t sa ldo a wa l Piutang PNBP ada lah seb aga i berikut:10

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Piutang PNBP XXX

    XXXX Ca dangan Piutang XXXKet: Akun Cad ang an Piutang merupa kan b ag ian da ri pos Ekuitas Dana Lanc ar11

    12

    C. 6. Piutang Lainnya13

    14

    Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang15be rkaitan de nga n pengakuan piutang d i luar Bag ian Lanc ar Tag ihan Penjua lan16Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga17Internasiona l, Bag ian Lanc a r Tuntuta n Perbendaha raan/ Tuntuta n Ganti Rug i,18Piutang Pa jak d an Piuta ng PNBP.19

    20

    Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah21yang belum d ilunasi. Informa si meng ena i piutang lain-lain d ap a t d ipe roleh d ari22seluruh sa tua n kerja.23

    24

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Lainnya adalah sebagai25berikut:26

    Kode Akun Uraian Debet KreditXXXX Piuta ng La innya XXX

    XXXX Ca dangan Piutang XXXKet: Akun Cad ang an Piutang merupa kan b ag ian da ri pos Ekuitas Dana Lanc ar27

    28

    D. PERSEDIAAN2930

    Persed iaa n ad alah a set lanca r da lam be ntuk ba rang ata u pe rlengkap an31(supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional32pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau33diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat34

    seb esar biaya pe rolehan a pa bila diperoleh d enga n p emb elian, biaya stand ar35apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila36dipe roleh denga n ca ra lainnya sep erti dona si/ ram pa san.37

    38

    Jurnal untuk menc ata t sa ldo aw al Persed iaa n a da lah seb ag ai berikut:39

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Persed iaan XXX

    XXXX Ca dang an Persed iaa n XXXKet: Akun Ca da nga n Persed iaa n me rupa kan b ag ian da ri pos Ekuitas Dana Lanc ar40

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    15/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 13

    Contoh:1 Pada tanggal 31 Desember 2004 Kementerian Negara/Lembaga XYZ2

    melakukan inve nta risasi fisik a ta s persed iaa n ATK yang d imiliki berupa kertas3seb anya k 100 rim. Kertas te rseb ut terd iri da ri :4

    o 70 rim dari pembelian tanggal 1 Juni 2004 dengan harga @5Rp25.000,006

    o 30 rim dari pembelian tanggal 1 Desember 2004 dengan harga @7Rp30.000,008

    Nilai persediaan tersebut akan dicantumkan dalam neraca sebesar9Rp3.000.000,00 [100 X Rp30.000,00 ( ha rga pembelian te rakhir)].10Jurnal untuk menc ata t persed iaan te rseb ut ad alah :11

    Kod e Akun Uraian Debe t Kredit

    XXXX Persed iaan 3.000.000

    XXXX Ca dangan Persed iaa n 3.000.000

    12

    Pada tanggal 31 Desember 2004 Pemerintah membeli buku cetak 3.00013eksemplar dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dan 2.00014

    eksemplar untuk tujuan koleksi perpustakaan. Penyajian perolehan buku15

    dimaksud dalam neraca adalah buku cetak 3.000 eksemplar disajikan16sebagai Persediaan, sedangkan buku cetak 2.000 eksemplar disajikan17seb aga i Aset Teta p La innya .18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    16/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 14

    BAB V INVESTASI12

    Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat3ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga4da pa t meningkatkan kema mp uan pem erintah da lam rangka p elayanan p ad a5masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek6

    dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam7kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam8kelom po k aset nonlanc a r.9

    10

    A. INVESTASI JANGKA PENDEK1112

    Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan13dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.14Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai15berikut:16

    1. Dap at seg era d ipe rjualbelikan/ dicairkan;17

    2. Ditujukan da lam rangka m anajeme n kas; da n183. Berisiko rendah.19

    20

    Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek,21anta ra la in te rd iri ata s:22

    1. Depo sito b erjang ka w aktu 3 (tiga ) sam pa i 12 (dua be las) bulan;232. Pem belian Ob ligasi/ Sura t Uta ng Negara (SUN) pem erintah jang ka24

    pe nde k oleh pemerintah pusa t; dan25

    3. Investasi jangka p end ek la innya .26

    27

    A. 1. Deposito Jangka Pendek28

    29

    Deposito a da lah simp ana n be rjang ka wa ktu tertentu yang ha nya d ap at30dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini yang dimaksud dengan31investasi jangka pendek adalah deposito yang jatuh temponya antara 3(tiga)32samp ai deng an12(dua b elas) bulan.33

    34

    Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai35nominal deposito tersebut.36

    37

    Pada pemerintah pusat, investasi jangka pendek dikelola oleh38Kementerian Keuangan, atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen39pendukung sebagai dasar pencatatan deposito antara lain berbentuk sertifikat40deposito.41

    42

    Apabila dalam pengelolaan kas pemerintah terdapat dana yang43ditana mkan da lam depo sito jang ka pe nde k ma ka harus dipisahkan depo sito44yang berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan deposito yang45berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas)46bulan. Untuk dep osito berjangka waktu kurang da ri 3 (tiga ) bulan d iklasifikasikan47

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    17/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 15

    da lam akun kas da n seta ra kas, sed ang kan d ep osito b erjang ka waktu leb ih da ri13 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam2investasi jangka p end ek.3

    4

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek - Deposito5ad a lah seb ag ai berikut:6

    Kod e Akun Uraian Deb et KreditXXXX Investasi Jangka Pend ek - Deposito XXX

    XXXX SAL XXXKet: Akun SAL me rupaka n b ag ian d a ri Pos Ekuita s Dana Lanca r7

    8

    A. 2. Obliga si Jang ka Pendek9

    10

    Investasi jangka p end ek d a lam Ob ligasi/SUN ada lah investasi yang11dilakukan o leh p emerintah dengan me mb eli Ob liga si/ SUN yang d iterbitkan oleh12Pem da , Neg ara / Lem baga Internasiona l la innya . Ob liga si/SUN d ima ksud a da lah13

    Investasi negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 1214(dua be las) bulan.15

    16

    Investasi jangka pend ek da lam b entuk pe mb elian ob ligasi/SUN jangka17pe nde k dica tat seb esa r nilai nom inal.18

    19

    Pada pemerintah pusat, manajemen kas terhadap investasi jangka20pe nde k dikelola oleh Kem enterian Keua nga n a tau unit kerja lain yang ditunjuk21untuk itu. Dokumen p end ukung seb aga i dasar pe nc ata tan a da lah Sertifikat22Sura t Utang Nega ra / Ob ligasi.23

    24

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek - Obligasi25

    ad a lah seb ag ai berikut:26

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Investasi Jangka Pend ek - Ob ligasi XXX

    XXXX SAL XXXKet: Akun SAL me rupaka n b ag ian d a ri Pos Ekuita s Dana Lanca r27

    28

    Jika terjadi perbedaan antara nilai nominal dengan harga perolehan,29maka perbedaan tersebut (premi atau diskonto, biaya lainnya untuk30memperoleh obligasi) harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan31Keuangan.32

    33

    A. 3. Investasi Jangka Pendek Lainnya34

    35

    Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh36pemerintah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka37waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek ini dicatat38sebesar nilai nominalnya.39

    40

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    18/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 16

    Pada pemerintah pusat, manajemen kas terhadap investasi jangka1pendek dikelola oleh Departemen Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk2untuk itu. Dokumen pend ukung seb aga i dasar penc a tata n ad a lah Sura t3Perinta h Membayar (SPM).4

    5

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek - Lainnya6

    ad a lah seb ag ai berikut:7Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Investasi Jangka Pend ek La innya XXX

    XXXX SAL XXXKet: Akun SAL me rupaka n b ag ian d a ri Pos Ekuita s Dana Lanca r8

    9

    B. INVESTASI JANGKA PANJANG1011

    Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk12

    d imiliki leb ih d ari 12 (dua belas) bulan.Investasi jang ka pa njang d ibag i menurut13

    sifat pe nana ma n investasinya, yaitu nonp ermanen da n permanen.1415

    B. 1. Investasi Nonpermanen16

    17

    Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang18dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini19diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian20pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, pinjaman kepada pemerintah21da erah, investasi da lam be ntuk dana be rgulir, pe nyertaan mod al da lam proyek22pe mb ang unan, da n investasi non permane n lainnya.23

    24

    B. 1. 1. Pinjam an Kepad a Perusahaa n Negara25

    26

    Pinjam an kep ad a pe rusaha an ne ga ra m erupakan investasi yang timb ul27da ri pemb erian p injam an kep ad a pe rusaha an nega ra yang dimaksudkan untuk28ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo. Nilai pinjaman pada perusahaan29negara dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable30

    value). Dalam hal pem erintah tida k da pa t me netap kan nilai bersih yang da pa t31d irea lisasikan, ma ka d igunakan nilai nomina l.32

    33

    Pinjaman kepada perusahaan negara dikelola oleh Departemen34

    Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung35seb ag ai da sar penc ata tan a da lah pe rjanjian pinjam an, bukti pe ngeluaran kas36da ri kas neg ara, ata u do kumen lainnya yang sah.37

    38

    Jurnal untuk menca tat saldo aw al pinjam an kep ad a pe rusaha an nega ra39ad a lah seb ag ai berikut:40

    41

    42

    43

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    19/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 17

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Pinjaman Kep ada Perusahaan

    Negara

    XXX

    XXXX Diinve sta sikan da lam Investa siJang ka Panjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana1

    Investasi.2

    3

    B. 1. 2. Pinjam an Kepad a Perusahaa n Daerah4

    5

    Pinjam an kep ad a p erusaha an d aerah merupa kan investasi yang timb ul6da ri pemb erian pinjam an kep ad a pe rusaha an da erah ya ng d ima ksudkan untuk7ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo. Nilai pinjaman pada perusahaan8daerah dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable9value). Dalam hal pem erintah tida k da pa t me netap kan nilai bersih yang da pa t10d irea lisasikan, ma ka d igunakan nilai nomina l.11

    12

    Pinjaman kepada perusahaan daerah dikelola oleh Kementerian13Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung14seb ag ai da sar penc ata tan a da lah pe rjanjian pinjam an, bukti pe ngeluaran kas15da ri kas neg ara, ata u dokumen lainnya yang sah.16

    17

    Jurnal untuk menca tat saldo aw al pinjam an kep ad a pe rusaha an da erah18ad a lah seb ag ai berikut:19

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Pinjaman Kep ada Perusaha an Daerah XXX

    XXXX Diinve sta sikan da lam Investa si

    Jang ka Panjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana20Investasi.21

    22

    B. 1. 3. Pinjam an Kepad a Pem erintah Daerah23

    24

    Pinjaman kepada pemerintah daerah merupakan investasi yang timbul25da ri pemb erian p injam an kep ad a pe merintah d ae rah ya ng d ima ksudkan untuk26ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo. Nilai pinjaman pada pemerintah27daerah dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable28value). Dalam hal pem erintah tida k da pa t me netap kan nilai bersih yang da pa t29d irea lisasikan, ma ka d igunakan nilai nomina l.30

    31

    Pinjaman kepada pemerintah daerah dikelola oleh Kementerian32Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung33seb ag ai da sar penc ata tan a da lah pe rjanjian pinjam an, bukti pe ngeluaran kas34da ri kas neg ara, ata u do kumen lainnya yang sah.35

    36

    Jurnal untuk menc ata t saldo a wa l pinjam an kepa da pem erintah d ae rah37ad a lah seb ag ai berikut:38

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    20/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 18

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Pinjaman kep ada Pem erinta h Daerah XXX

    XXXX Diinve sta sikan da lam Investa si

    Jang ka Panjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana1

    Investasi.2

    3

    B. 2. Dana Bergulir4

    5

    Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok6masyarakat, perusahaan negara/daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka7wa ktu tertentu, da n kemud ian disalurkan kembali.8

    9

    Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang10dapat d irea lisasikan (net realizable value), yaitu seb esar nila i kas yang d ipeg ang11unit penge lola d itam ba h jumlah yang d iharap kan dap at tertag ih.12

    13

    Data da na b ergulir da pa t dipe roleh pa da unit yang diserahi tuga s untuk14menyalurkannya. Unit penyalur dana bergulir antara lain adalah Departemen15Keua ngan, Dep artem en Kop erasi dan UKM.16

    17

    Jurnal untuk menc a tat saldo aw al Dana Bergulir adalah seb ag ai berikut:18

    Kode Akun Nama Akun Debet Kredit

    XXXX Da na Bergulir XXX

    XXXX Diinve sta sikan Da lam Investa si JangkaPanjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana19

    Investasi.20

    21

    B. 3. Investasi da lam Penyertaan Moda l da lam Proyek Pem bangunan22

    23

    Penyertaa n mod al da lam proyek pem ba ngunan a da lah a kumulasi da na24yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk25mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada26pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh27proyek pe mb ang unan ad alah Proyek Perkeb unan Inti Rakyat.28

    29

    Penyertaa n mo da l dalam proyek pemb ang unan d ibukukan be rda sarkan30harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk31

    memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan32investasi da lam va luta a sing ha rus d inyata kan dalam ma ta ua ng rupiah de nga n33mengg unakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang be rlaku p ad a tang ga l34transaksi.35

    36

    Pengumpulan data tentang penyertaan modal dalam proyek37pembangunan dapat diperoleh pada unit kerja yang menangani proyek38pembangunan.39

    40

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    21/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 19

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Penyertaan Modal dalam Proyek1Pemb ang unan a da lah seb ag ai be rikut:2

    Kode Akun Nama Akun Deb et Kredit

    XXXX Penye rtaan Moda l da lam ProyekPembangunan

    XXX

    XXXX Diinve sta sikan Da lam Investasi Jangka

    Panjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana3

    Investasi.4

    5

    C. INVESTASI PERMANEN67

    Investasi pe rma nen ada lah investasi jangka pa njang yang dima ksudkan8untuk dimiliki sec ara berkelanjutan yang me mp unya i masa investasi leb ih da ri 129(dua belas bulan). Investasi perma nen a nta ra lain :10

    1. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,11lembaga keuangan Negara, BHMN, badan-badan internasional seperti12IMF, ADB, serta badan hukum la innya.13

    2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi pemanen yang tidak14terca kup di ata s.15

    16

    C. 1. Penyertaan Mod al Pem erintah17

    18

    Untuk meningkatkan p elaya nan kepa da ma syarakat, pem erintah d ap at19memb entuk pe rusaha an yang p eng elolaa n asetnya d ilakukan sec ara terpisah.20Pad a pe mb entukan p erusaha an, pem erintah m enyetorkan mod al tertentu da n21hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal22pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk23

    penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah, baik di dalam dan di24luar neg eri. Suatu pe rusaha an dap at diseb ut seb ag a i perusaha an25negara/daerah jika pemerintah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham26perusahaan dimaksud. Akan tetapi walaupun dalam kepemilikan pemerintah27hanya sebagian kecil saja tapi punya hak yang memberi kendali secara28mayoritas, maka kepemilikan pemerintah dapat dikategorikan dalam investasi29

    jenis ini. Termasuk da lam pe nyertaa n mod al pem erintah ad alah pe nyertaa n30modal pada badan-badan internasional seperti IMF, ADB dan World Bank, serta31pe nyertaa n mod al pa da ba da n usaha lainnya yang bukan milik peme rintah.32

    33

    Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehanjika34

    kepemilikan pemerintah kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang35

    signifikan. Apabila kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang36signifikan a tau kepemilikan lebih d ari 20%, ma ka p enyertaa n m od al p emerintah37dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan38keuang an p erusaha an/ lemb ag a yang d ima ksud.39

    40

    Data penyertaan modal pemerintah dapat diketahui dari akte41pendirian beserta perubahan perusahaan beserta bukti setoran modal yang42telah dilakukan oleh pemerintah. Informasi mengenai penyertaan modal43

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    22/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 20

    pemerintah dapat diperoleh di unit yang menangani penyertaan modal1pe merintah p ad a Kem enterian Keua nga n da n Kem enterian Neg a ra BUMN.2

    3

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Penyertaan Modal Pemerintah4ad a lah seb ag ai berikut:5

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Penyertaan Mo da l Pem erintah XXXXXXX Diinve sta sikan da lam Inve sta si Jangka

    Panjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana6

    Investasi.7

    8

    Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan9dengan penyertaan modal pemerintah antara lain adalah nilai dan jenis10ma sing-ma sing pe nyertaa n serta kebijakan a kuntansi yang diterap kan.11

    12

    Contoh:13 Berda sa rkan akta pend irian p erusahaan A, Pem erinta h Pusa t m em iliki saham14

    sebesar 60%. Laporan keuangan perusahaan tersebut pada tanggal15disusunnya neraca awal, menyajikan ekuitas sebesar Rp 500.000.000,0016Dengan demikian, nilai Penyertaan Modal Pemerintah tersebut, berdasarkan17metode ekuitas adalah sebesar 60% X Rp 500.000.000,00 = Rp 300.000.000,0018Penc ata tannya a da lah seba ga i berikut :19

    20

    Kode

    Akun

    Uraian Deb et Kredit

    XXXX Penyerta an Mo da l Pem erintah 300.000.000

    XXXX Diinvesta sikan da lam Investa si JangkaPanjang

    300.000.000

    21

    C. 2. Investasi Permanen Lainnya22

    23

    Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori24Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen25Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya26yang d ikeluarkan untuk Investasi Perma nen La innya.27

    28

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Permanen Lainnya adalah29sebagai berikut:30

    Kod e Akun Uraian Deb et KreditXXXX Investa si Perma nen La innya XXX

    XXXX Diinve sta sikan da lam Investa si JangkaPanjang

    XXX

    Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana31

    Investasi.32

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    23/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 21

    BAB VI ASET TETAP12

    Aset Tetap ad alah a set b erwujud yang mem punyai ma sa ma nfaat leb ih3dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau4dimanfaa tkan oleh m asyarakat umum.5

    6

    Aset teta p terdiri da ri :71. Tana h;82. Peralata n da n Mesin;93. Ged ung dan Bang unan;104. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;115. Aset Teta p La innya dan;126. Konstruksi da lam Pengerjaa n.13

    14

    A. TANAH1516

    Tana h yang d ikelom po kkan d alam a set tetap a dalah tana h yang d imiliki17

    atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional18pe merintah dan da lam kondisi siap diguna kan. Termasuk da lam akun ta nah19ad alah ta nah ya ng d iguna kan untuk bang unan, jalan, iriga si, dan jaringa n.20

    21

    Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, nilai tanah yang22dicantumkan dalam neraca awal adalah ni lai wajar pada tanggal neraca23awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut24dibeli setahun a tau kurang da ri tangga l nerac a aw al.25

    26

    Jika tana h diperoleh lebih da ri sa tu tahun seb elum tang ga l nerac a a wa l,27ma ka nilai wa jar tanah d itentukan d enga n me ngguna kan rata -rata harga jual28

    beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut,29

    untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat30banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi31antar pihak indep ende n da pa t me wa kili harga pa sar.32

    33

    Apab ila tida k terda pat nilai pa sar, entitas da pa t me ngg unakan Nilai Jual34Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan35NJOP ma ka d apa t d iguna kan nilai d ari perusaha an jasa pe nilai resmi ata u tim36pe nilai yang komp eten (appraisal).37

    38

    Dalam penentuan nilai wajar, perlu dipertimbangkan antara manfaat39da n biaya d alam rang ka pe nentuan nilai wajar terseb ut.40

    41

    Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian42yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan tanah yang43tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah44apa bila ad a.45

    46

    47

    48

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    24/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 22

    Jurnal untuk me nca tat saldo awa l Tanah a da lah seb aga i berikut:1

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Tanah XXX

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset Teta p XXXKet: Akun Diinvesta sikan da lam Aset Teta p me rupakan b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.2

    3

    B. PERALATAN DAN MESIN45

    Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan;6alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat7studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat8laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat9produksi, pe ngo laha n, da n p em urnian; a la t b antu eksplorasi; alat keselama tan10kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya11leb ih d ari 12 (dua be las) bulan d an d alam kondisi siap diguna kan.12

    13

    Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan14

    dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli15

    setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya16de nga n harga pa sar pe ra lata n dan mesin sejenis da n da lam kondisi yang sam a .17Apab ila harga pa sar tidak tersed ia ma ka d iguna kan nilai d ari pe rusahaa n jasa18penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (appraisal) dengan19memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya20dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi21maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah22yang be rwena ng d enga n me ma kai pe rhitungan teknis.23

    24

    Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian25yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan26

    mesin yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi27pe ralatan da n mesin apa bila a da .28

    29

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Peralatan dan Mesin adalah sebagai30berikut:31

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Perala ta n dan Me sin XXX

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset Teta p XXX

    Ket: Akun Diinvesta sikan da lam Aset Teta p me rupakan b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.32

    33

    C. GEDUNG DAN BANGUNAN3435

    Gedung d an b angunan menc akup seluruh gedung d an b angunan yang36dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan37operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan38bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen;39ba nguna n me nara; ram bu-ram bu; da n tugu titik kontrol/ pasti.40

    41

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    25/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 23

    Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar gedung dan1bangunan adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli2ata u dibang un setahun ata u kurang da ri tangg al nerac a a wa l.3

    4

    Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum5tangg al nerac a aw al, nilai wa jar ged ung dan ba ngunan ditentukan de nga n6

    menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan7NJOP, maka dapat digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau8mem be ntuk tim p enilai yang komp eten (appraisal).9

    10

    Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian11yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan12bangunan yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk13akuisisi gedung da n b ang unan a pa bila ad a.14

    15

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Gedung dan Bangunan adalah16sebagai berikut:17

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Gedung dan Bangunan XXX

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset Teta p XXX

    Ket: Akun Diinvesta sikan da lam Aset Teta p me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.18

    19

    20

    Contoh :2122

    Suatu kontrak konstruksi yang pem bayarannya leb ih d ari sa tu te rmin yang23aset teta pnya suda h selesa i diba ngun dan suda h d iserahterima kan seb elum24masa kontrak tersebut selesai, tetapi dengan syarat pemerintah tetap25mengangsur pembayarannya melalui termin yang disepakati dari awal.26

    Meskipun pembiayaan pendahuluan oleh pihak lain dalam perolehan suatu27aset te tap sep erti ini menurut peraturan tidak d ipe rkenankan, tetap i apab ila28memang terjadi, maka aset tetap yang diserahterimakan tersebut sudah29harus dicatat sebagai hak milik dalam neraca pemerintah sebesar harga30kontrak keseluruhan pa da pe riod e serah terima , da n untuk sisa pe mb ayaran31termin yang be lum d ilakukan d iakui seb ag ai kew ajiba n da lam nerac a . Misal32Pem erintah me nga dakan sua tu kontrak konstruksi deng an PT Pem bangunan33pada tahun 2003 dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000,00 dan diperkirakan34akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Maret 2005 dengan melalui 535termijn pembayaran. Pada tanggal 31 Desember 2004 ternyata36pembangunan telah selesai dan aset tetap telah diserahterimakan,37

    sedangkan pembayaran termijn terakhir sebesar Rp200.000.000,00 tetap38akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2005. Atas transaksi tersebut39maka pada neraca awal tanggal 1 Januari 2005 harus disajikan aset tetap40sebesa r Rp1.000.000.000,00 d an uta ng sebesa r Rp200.000.000,00.41

    42

    43

    44

    45

    46

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    26/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 24

    Jurnal untuk nerac a awa l per tang ga l 1 Januari 2005 ad alah seb aga i berikut:1

    Kod e Akun Ura ian Deb et Kred it

    XXXX Ge dung dan Banguna n 1.000.000.000

    XXXX Diinvesta sikan da lam AsetTetap

    1.000.000.000

    XXXX Dana yang Harus Dised iakan

    untuk Pembayaran UtangJang ka Pend ek

    200.000.000

    XXXX Uta ng kep ada Pihak Ketiga 200.000.000

    2

    D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN34

    Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang5dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi6siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan7da n jem bata n; ba nguna n air; instalasi; dan jaringa n. Akun ini tida k menc akup8tana h yang dipe roleh untuk pem bang unan jalan, iriga si da n jaringa n. Tanah9

    yang dipe roleh untuk kepe rluan d ima ksud d ima sukkan da lam akun tana h.1011

    Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar jalan, irigasi, dan12 jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang13komp eten d enga n m engg unakan stand ar biaya a tau p erhitungan teknis (yang14antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah15yang be rwena ng ya ng d iterbitkan setahun a tau kurang da ri tangg al nerac a.16

    17

    Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian18yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi,19dan jaringan yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk20akuisisi ja lan, irigasi, dan jaringa n a pab ila ada .21

    22

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah23sebagai berikut:24

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Jala n, Irigasi, dan Jaringan XXX

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset Teta p XXX

    Ket: Akun Diinvesta sikan da lam Aset Teta p me rupakan b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.25

    26

    E. ASET TETAP LAINNYA2728

    Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat29dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan30dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap31digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi32pe rpustakaa n/b uku dan b arang be rc orak seni/ bud aya / olah rag a.33

    34

    Untuk keperluan penyusunan neraca awal, aset tetap lainnya dinilai35de nga n meng guna kan nilai wa ja r jika aset terseb ut dibe li pa da tang ga l nerac a.36

    37

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    27/52

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    28/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 26

    BAB VII DANA CADANGAN12

    Apabila pemerintah memerlukan biaya yang relatif besar untuk3keperluan tertentu, maka pemerintah dapat membentuk dana cadangan.4Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan5yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu6

    tahun ang ga ran. Dana c ad ang an d ibe ntuk be rda sarkan keb ijakan p eme rintah7yang sumbernya adalah dari hasil penyisihan sebagian kelebihan realisasi8pendapatan untuk digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan.9Dana ca dangan merupakan restric ted c ashpe merintah yang a kan digunakan10ap ab ila te rjad i de fisit da lam tahun a ngg aran b erikutnya.11

    12

    Pemb entukan m aup un peruntukan da na c ad ang an ha rus diatur de nga n13peraturan perundang-undangan, sehingga dana cadangan yang sudah14ditetapkan peruntukannya tersebut tidak dapat digunakan untuk peruntukan15yang lain. Pemb entukan d an p engg unaa n da na c ad ang an terseb ut dilakukan16dengan persetujuan dewan legislatif. Apabila terdapat lebih dari satu dana17

    cadangan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut18peruntukannya.19

    20

    Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang21dibentuk. Jika terdapat hasil yang diperoleh dari dana cadangan diperlakukan22sebagai penambah nilai dana cadangan tersebut. Misalnya dana cadangan23terseb ut disimp an d a lam be ntuk dep osito ma ka bung a d ep osito yang dipe roleh24akan dicatat sebagai penambah dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya25yang t imbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana26c ad ang an yang be rsangkutan, misa lnya b iaya ad ministrasi dep osito.27

    28

    Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan dana29ca da ngan d alam menyusun nerac a a wa l ad alah rekening d ana c ad anga n.30

    31

    Jurnal untuk mencatat saldo awal Dana Cadangan adalah sebagai32berikut:33

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Dana Ca dangan XXX

    XXXX Diinve sta sikan da lam Dana

    Cadangan

    XXX

    Akun Diinvestasikan dalam Dana Cadangan merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana34

    Cadangan.35

    36

    37

    Contoh :38

    39

    Pemerintah telah menyisihkan dana untuk percepatan pembayaran utang40sebesar Rp1.730.000.000.000,00 yang selama ini disebut Cadangan41Angg aran Pemb ang unan (CAP).42

    43

    44

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    29/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 27

    Jurnal untuk menca tat d ana c ad ang an te rseb ut ad alah seb ag ai berikut:1

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Dana Ca dang an 1.730.000.000.000

    XXXX Diinve sta sikan da lamDana Cada ngan

    1.730.000.000.000

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    30/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 28

    BAB VIII ASET LAINNYA12

    Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka3pa njang, aset tetap d an da na ca da ngan.4

    5

    Aset lainnya a nta ra la in terdiri da ri :6

    1. Aset Tak Berwujud72. Tagihan Penjualan Angsuran83. Tuntutan Perbendaha raa n/ Tuntutan Ganti Rug i (TP/ TGR)94. Kem itraan de ngan Pihak Ketiga105. Aset Lain-lain11

    12

    A. ASET TAK BERWUJUD1314

    Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi15dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam16menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk17

    hak a tas kekaya an intelektual.1819

    Aset ta k berwujud m eliputi :201. Softw are komp uter;212. Lisensi d an franchise;223. Hak c ipta (copyright), pa ten, da n hak lainnya; da n234. Hasil Kajian/ pe nelitian yang m em be rikan ma nfaa t jang ka panjang .24

    25

    Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak26lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi27dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat28

    tertentu.29

    30

    Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk31mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk32i tu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan33pe runda ng-unda nga n yang b erlaku.34

    35

    Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor36(penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama37waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan38pe rsetujuannya kepa da pihak lain untuk me laksana kannya.39

    40

    Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang41adalah suatu kajian atau penelit ian yang memberikan manfaat ekonomis42dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai43aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan44ma nfaa t ekonomis da n/ a tau sosial maka tida k dapa t dikap italisasi seb aga i aset45tak be rwujud.46

    47

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    31/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 29

    Aset ta k berwujud d inilai seb esar peng eluaran ya ng terjad i deng an SPM1be lanja m od al non fisik yang m elekat pad a aset terseb ut.2

    3

    Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset4tak berwujud ada lah SPM untuk b elanja m od a l non fisik (sete lah d ikurangi5de nga n biaya -biaya la in yang tida k dapat d ikap italisir).6

    7Jurnal untuk menc ata t sa ldo aw al Aset Tak Berwujud ad a lah seb ag ai8

    berikut:9

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Aset Tak Berwujud XXX

    XXXX Diinvestasikan da lam Aset La innya XXXAkun Diinvesta sikan d alam Aset Lainnya me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.10

    11

    Contoh :12 Pada tahun 2003 Kem enterian Keua nga n m engem ba ngkan Prog ram Aplikasi13

    Kom pute r untuk Sistem Akunta nsi Pem erinta h Pusa t yang b ertujuan untuk14

    menyusun laporan keuangan secara komputerisasi. Biaya yang dikeluarkan15untuk menghasilkan p rog ram terseb ut seb esar Rp 500.000.000,0016

    17

    Jurnal untuk me nc ata t aset ta k berwujud a dalah seb ag a i be rikut:18

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Aset Tak Berwujud 500.000.000

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset La innya 500.000.000

    19

    B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN2021

    Tag ihan p enjualan ang suran meng ga mb arkan jumlah yang da pa t22diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai23pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan24ruma h dinas dan p enjualan kend a raa n dinas.25

    26

    Tagihan p enjua lan a ngsuran d inilai seb esar nila i nomina l da ri27kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi28de nga n ang suran ya ng te lah d iba yarkan oleh p ega wa i ke kas nega ra.29

    30

    Dalam menyusun nerac a aw al, do kumen sumbe r yang d ap at d igunakan31untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar saldo32tagihan penjualan angsuran yang nilainya menggambarkan nilai yang33

    ditetapkan dalam berita acara penjualan aset setelah dikurangi dengan34ang suran yang telah diba yarkan oleh pe ga wa i ke kas neg a ra . Dokumen35mengenai tagihan penjualan angsuran dapat diperoleh di biro/bagian36keuang an yang menge lola tag ihan penjualan angsuran d ima ksud.37

    38

    Jurnal untuk menc a tat sa ldo awa l Tagihan Penjua lan Angsuran a da lah39sebagai berikut:40

    41

    42

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    32/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 30

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Tagihan Penjua lan Angsuran XXX

    XXXX Diinvestasikan da lam Aset La innya XXXAkun Diinvesta sikan d alam Aset Lainnya me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.1

    2

    Contoh :3 Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-456/XYZ/2003 diketahui4

    bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menjual rumah dinas kepada5para pegawai dengan harga 500.000.000 secara angsuran. Pada akhir6Desembe r 2004, angsuran yang telah d iba yar oleh p eg awa i adalah seb esar7Rp 50.000.000,008

    9

    Jurnal untuk mencatat tagihan penjualan angsuran rumah dinas tersebut10sebagai berikut:11

    Kod e Akun Uraian Debe t Kredit

    XXXX Tag ihan Penjua lan Angsuran 450.000.000

    XXXX Diinve sta sikan da lam Aset La innya 450.000.00012

    C. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)1314

    Tuntutan p erbend aha raa n merupakan suatu proses yang dilakukan15terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu16kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak17langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh18be nda hara terseb ut a tau kelalaian da lam pelaksana an tugas kewa jiba nnya.19

    20

    Tuntuta n perbendaha raan d inila i seb esar nila i nom inal da lam Sura t21Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah22dilakukan oleh bend ahara yang be rsang kutan ke kas neg ara.23

    24

    Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai25tuntutan pe rbe nda haraa n ad a lah Surat Kep utusan Pembe ba nan da n surat26ta nd a setoran (SSBP a ta u STS lainnya ). Dokumen mengena i TP dan TGR da pa t27dipe roleh d i biro/ ba gian keuangan yang me nge lola TP da n TGR d ima ksud.28

    29

    Tuntuta n ga nti rug i me rupakan sua tu proses yang d ilakukan terhad ap30pe ga wa i negeri bukan bend aha ra d enga n tujuan untuk menuntut pe ngga ntian31atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung32ata upun tidak lang sung d ari suatu p erbuata n melang ga r hukum yang d ilakukan33

    oleh peg aw a i terseb ut atau kelalaian da lam pe laksanaa n tuga s kewa jiba nnya.3435

    Tuntuta n g anti rug i dinila i seb esar nilai nom ina l da lam Sura t Kete rangan36Tanggung jawab M utlak (SKTM) sete lah dikurang i deng an seto ran yang telah37dilakukan oleh peg aw a i yang be rsang kutan ke kas neg ara.38

    39

    Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai40tuntutan ganti rugi ad alah Sura t Keterangan Tang gung Jaw ab Mutlak da n bukti41seto r berup a STS a ta u SSBP.42

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    33/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 31

    Jurnal untuk menc a tat sa ldo awa l Tuntutan Perbend aha raan/ Tuntutan1Ga nti Rugi adalah seb ag ai b erikut:2

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Tuntuta n Perbendaha raan XXX

    XXXX Tuntuta n Ganti Rug i XXX

    XXXX Diinvestasikan da lam Aset La innya XXX

    Akun Diinvesta sikan d alam Aset Lainnya me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.3

    4

    Contoh :5 Berdasa rkan Surat Kete rangan Tanggung Jaw ab Mutlak (SKTM) nom or SK -6

    01/ SKTM/ XYZ/ 2003 diperoleh informa si bahwa Kem enterian Koperasi dan UKM7memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset berupa kendaraan8dinas seharga Rp 100.000.000,00 Pengawai yang bersangkutan9menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan10

    me ngangsur sec ara b ulana n. Samp a i deng an akhir Desem ber 2004 c icilan11pemba yaran TGR yang telah dilakukan o leh peg aw ai terseb ut ad alah12sebesa r Rp 3.000.000,0013

    14

    Jurnal untuk mencatat saldo tuntutan ganti rugi tersebut adalah sebagai15berikut:16

    Kode Akun Uraian Debet Kredit

    XXXX Tuntuta n Gant i Rug i 97.000.000

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset La innya 97.000.000

    17

    D. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA1819

    Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang20

    mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan21 be rsam a de nga n me ngguna kan a set d an/ ata u hak usaha yang dimiliki.2223

    Dokumen sumb er yang da pa t d igunakan untuk mem bukukan kemitraa n24dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang25bersangkutan.26

    27

    Bentuk kemitraan te rseb ut a nta ra lain berupa Bangun, Kelola , Serah (BKS)28dan Bang un, Serah, Kelo la (BSK).29

    30

    D. 1. Bangun, Kelola, Serah (BKS)31

    32

    Bangun, Kelola, Serah a da lah sua tu bentuk kerjasama berupa33pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak34ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut35fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk36kemud ian menyerahkan kemb a li ba nguna n da n ata u sa rana lain be rikut37fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang38disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan39terpisah o leh ma sing-masing p ihak.40

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    34/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 32

    Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor1kepada pemerintah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan2pembayaran oleh pemerintah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah,3pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan4pem bayaran aset BKS ini ha rus d ia tur da lam p erjanjian/ kontrak kerjasama .5

    6

    BKS d ica ta t seb esa r nila i aset ya ng d iserahkan oleh p em erinta h kepada7p ihak ketiga / investor untuk mem bangun aset BKS terseb ut. Aset ya ng b erad a8da lam BKS ini disa jikan terpisah d ari Aset Tetap .9

    10

    Jurna l untuk menc a ta t sa ldo a wa l BKS ada lah seb aga i berikut:11

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Kem itraan deng an Pihak Ket iga XXX

    XXXX Diinvestasikan da lam Aset La innya XXXAkun Diinvesta sikan d alam Aset Lainnya me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.12

    13

    Contoh :14

    Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah15telah m eng ika t kerjasama BKS (ba ngun, kelola, serah) deng an PT Ab ad i16Jaya untuk mem bang un ge dung olahraga . Tota l nilai aset ya ng diserahkan17pemerintah dalam kemitraan tersebut adalah sebesar RP 100.000.000,0018

    19

    Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BKS20terseb ut ad alah seb ag ai berikut:21

    Kod e Akun Uraian Debe t Kredit

    XXXX Kemitraan deng an Pihak Ketiga 100.000.000

    XXXX Diinve sta sikan da lam Aset La innya 100.000.000

    22

    D. 2. Bangun, Serah, Kelola (BSK)23

    24

    Bangun, Serah, Kelola (BSK) ad a lah pem anfaa tan aset p em erinta h oleh25pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan26bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan27aset ya ng d iba ngun terseb ut kepa da pe me rintah untuk dikelola sesuai de nga n28tujuan pe mb ang unan aset te rseb ut. Penyeraha n a set oleh p ihak ketiga / investor29kepa da pem erintah disertai de nga n kewa jiba n pe merintah untuk me lakukan30pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini31da pa t juga d ilakukan sec ara b ag i hasil.32

    33BSK d ic a ta t seb esa r nila i pe roleha n a set yang d ibangun ya itu seb esar nilai34

    aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang35dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.36

    37

    38

    39

    40

    41

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    35/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 33

    Jurna l untuk menc a ta t sa ldo a wa l BSK ada lah seb aga i berikut:1

    Kod e Akun Ura ian Deb et Kred it

    XXXX Kem itraan deng an p ihak ketiga XXX

    XXXX Diinvestasikan da lam Aset La innya XXX

    XXXX Dana yg hrs d ised iakan utk pem bayaranutang

    XXX

    XXXX Uta ng Jang ka Panjang La innya XXXAkun Diinvesta sikan d alam Aset Lainnya me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.2

    3

    Contoh :4 Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah5

    telah me ng ikat ke rjasama BSK (ba ngun, serah, kelola ) deng an PT6Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan7pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana8sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh9Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai10Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah11

    diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah telah memberikan bagi hasil12kepada investor sebesar Rp50.000.000,00 yang mengurangi nilai utang13kemitraa n denga n pihak ketiga te rseb ut.14

    15

    Jurnal untuk menc a tat kem itraa n de nga n pihak ketiga de nga n po la BSK16terseb ut adalah seb aga i berikut:17

    Kod e Akun Ura ian Deb et Kred it

    XXXX Kemitraan deng an Pihak Ketiga 600.000.000

    XXXX Diinve sta sikan da lam Aset La innya 600.000.000

    XXXX Dana yg hrs d ised iakan utk

    pem ba yaran utang jangka p anjang

    450.000.000

    XXXX Utang Kem itraan deng an p ihakketiga

    450.000.000

    18

    E. ASET LAIN-LAIN1920

    Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak21dapat dikelom pokkan ke da lam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan22Angsuran, Tuntuta n Perbendaharaan, Tuntuta n Ga nti Rug i da n Kem itraan23dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang24dihentikan da ri pe ngg unaa n aktif pem erintah.25

    26

    Jurnal untuk menc a tat saldo awa l Aset Lain-lain adalah seb ag ai b erikut:27

    Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Aset La in-la in XXX

    XXXX Diinvestasikan da lam Aset La innya XXXAkun Diinvesta sikan d alam Aset Lainnya me rupaka n b ag ian d ari pos Ekuita s Dana Investa si.28

    29

    30

    31

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    36/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 34

    Contoh :1 Berdasarkan catatan di bagian umum & perlengkapan diketahui bahwa2

    terdapat aset tetap (peralatan dan mesin) senilai Rp. 50.000.000,00 yang3sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak, tetapi belum ada4Surat Kep utusan Pengha pusan.5

    6

    Jurna l untuk menc a ta t aset lain-lain terseb ut ad a lah seb aga i berikut:7Kode Akun Uraian Deb et Kredit

    XXXX Aset La in-la in 50.000.000

    XXXX Diinvesta sikan da lam Aset La innya 50.000.000

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    37/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 35

    BAB IX KEWAJIBAN12

    Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang3penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi4pe merintah. Kew ajiba n um umnya timb ul karena konsekuensi pelaksana an tuga s5atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban6

    dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang7mengikat a tau p eraturan p erunda ng-unda nga n. Praktik yang terjad i selama ini,8pa da umumnya kewa jiba n yang d ica tat da lam pem bukuan pem erintah hanya9utang yang berasal dari pinjaman. Oleh karena itu untuk dapat menyajikan10secara lengkap seluruh utang yang dimilikinya, pada saat penyusunan neraca11pertam a kali pem erinta h ha rus me laksanakan keg iatan inventa risasi ata s seluruh12utang yang ad a p ad a ta nggal nerac a tersebut.13

    14

    Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban15 jang ka pe ndek dan kewa jiba n jang ka panjang. Utang p eme rintah harus16diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan17

    informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah. Utang dicatat18 seb esa r nilai nom inal. Pad a setiap tangg al nerac a , utang d alam m ata uang19asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan20meng gunakan kurs tenga h ba nk sentral pa da tangg al nerac a.21

    22

    A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK2324

    Kewa jiba n jang ka pe ndek merupakan kewajiba n yang d iharapkan a kan25dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah26tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman27(bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang28

    bunga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek29

    lainnya.30

    31

    A. 1. Bag ian Lancar Utang Jangka Panjang32

    33

    Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka34pa njang ba ik pinjam an da ri dalam negeri ma upun luar negeri yang akan jatuh35temp o d an d iharap kan akan d iba yar dalam wa ktu 12 (dua belas) bulan setelah36tanggal neraca. Akun ini biasanya muncul pada unit yang berfungsi sebagai37

    pe nge lola keuang an/ pinjama n. Oleh karena itu, inventa risasi utang ini38biasanya d ilakukan d i satua n kerja pengelola keuang an.39

    40Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka41

    pa njang pa da setiap akhir pe riod e akuntansi. Nilai yang d ic antum kan di42nerac a untuk ba gian lanc ar utang jangka p anjang a da lah seb esar jumlah yang43akan jatuh temp o d alam wa ktu 12 (dua be las) bulan setelah tangg al nerac a.44

    45

    Jurnal untuk menc ata t saldo aw al Bag ian Lanc ar Utang Jangka Panjang46ad a lah seb ag ai berikut:47

    48

  • 8/14/2019 SAP PeraturanPemerintah 2005 No24 BulTekSaP 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    38/52

    Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 36

    Kod e Akun Uraian Debe t Kredit

    XXXX Dana yang ha rus Dised iakan untuk

    Pem ba yaran Utang Jang ka Pend ek

    XXX

    XXXX Bagian Lanc ar Uta ng Jang ka Panjang XXXKet: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan1

    ba gian d ari Ekuita s Dana Lanc ar (peng urang ekuitas dana lanc ar)2

    3

    Contoh :4 Pada tahun 2000 Pemerintah menerima pinjaman dari ADB sejumlah Rp5

    1.000.000.000,00 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman No.6111/DDDD/ 04/ 2000. Pinjaman ini akan d icic il 10% per tahun selama 10 tahun7mulai tahun 2004. Denga n d emikian pa da tang ga l 31 Desem be r 2003 jumlah8utang yang jatuh tempo pada tahun 2004 sejumlah Rp 100.000.000,009disajikan dalam bagian lancar utang jangka panjang dalam kelompok10kew a jiban jangka pendek. Sisanya sejum lah Rp 900.000.000,00 disa jikan11seb ag ai utang jangka p anjang.12

    13

    Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat14

    adala