ringkasan laporan - rokan hulu regency

PEMERINTAH

KABUPATEN ROKAN HULU

RINGKASAN LAPORAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

(RLPPD)

KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN 2021

R i n g k a s a n L a p o r a n P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h ( R L P P D ) K a b u p a t e n R o k a n H u l u T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 0

2

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penysusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dalam

memberikan dasar pijakan yang jelas mengacu dan berpedoman kepada landasan

hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 4 tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan

Hulu tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2016-2021

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

B. CAPAIAN KINERJA MAKR0

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian

kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya

dalam pembangunan nasional. Disamping itu, Indikator kesejahteraan


3

merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk

menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan, dalam hal ini ketercapaian

tujuan fiskal. Indikator kesejahteraan antara lain berupa indeks pembangunan

manusia, tingkat kemiskinan, gini ratio, kondisi ketenagakerjaan (antara lain

tingkat pengangguran). Disamping fungsinya sebagai alat penilaian

keberhasilan pembangunan atau menganalisis tingkat keberhasilan suatu

kebijakan fiskal, indikator ini juga dapat digunakan untuk membantu menggali

dan memahami konteks regional dalam analisis perekonomian regional.

Tabel 1 Capaian kinerja makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Makro Capaian Kinerja

Tahun N-1 (Tahun

2019)

Capaian Kinerja Tahun N

(Tahun 2020)

Perubahan

(%)

1 Indeks Pembangunan Manusia 69,93 69,38 0,55 %

2 Angka Kemiskinan 10,53 10,31 0,22%

3 Angka Pengangguran 4,71 4.42 0,29%

4 Pertumbuhan Ekonomi 4,93 2,6 -2,33%

5 Pendapatan Per kapita 1,03 0,96 0,07%

6 Ketimpangan Pendapatan (gini

ratio)

0,331 0,321 -0,01%

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index

merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur

tingkat kualitas hidup manusia. IPM mencakup 3 dimensi pokok

pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar

manusia, yaitu (1) kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup

(AHH); (2) pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS)

dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan (3) standar hidup layak yang diukur

dengan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018

sampai tahun 2019 terus naik yaitu 69,36 mengalami kenaikan menjadi

69,93. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 69,38 akibat

penyebaran wabah covid 19 yang berdampak nyata pada penyelenggaraan

pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah kerumah,

melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Dampak lain yang

juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga

yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat

membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat

menyebabkan siswa – siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan

kejenjang pendidikan berikutnya.

2. Angka Kemiskinan


4

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu ukuran

keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan

kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan

angka kemiskinan saja, tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup

penduduk miskin. Untuk melakukan analisis indikator tingkat kemiskinan

secara lebih rinci dapat digunakan persentase penduduk miskin dengan

menggunakan Headcount Index of Poverty (HCI-Po). Persentase penduduk

miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah

juga tinggi. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lain

dalam permasalahan kemiskinan yaitu tingkat kedalaman kemiskinan dan

tingkat keparahan kemiskinan.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu

dari Tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan dari 10,53% menjadi

10,31%, dengan persentase perubahan sebesar 0,22%. Turunnya

persentase penduduk miskin ini disebabkan karena adanya kebijakan

penanggulangan kemiskinan, namun masih perlu terus dilakukan dengan

memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan

khususnya ke sentra produksi.

Grafik 1

Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 - 2021

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi

Penyebaran wabah covid-19 di yakini akan berimbas terhadap

pencapaian tingkat kemiskinan, pembatasan sosial yang membatasi gerak


5

dan mobilitas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian yang menjadi

penyebab utamanya, namun pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus

berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian fasilitasi dan

stimulasi pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu,

paket sembako untuk masyarakat yang kurang mampu, Bantuan sosial

tunai, Bantuan bibit ternak, pemberian pelatihan usaha dan pemanfaatan

Dana Desa untuk mengurangi dampak sosial. Dengan bantuan tersebut

diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan. Pada tahun 2020 di yakini akan

mengalami peningkatan persentase penduduk miskin yang target semula

8,34 persen dikoreksi menjadi 10 s/d 11 persen. Namun pada tahun 2021

angka persentase penduduk miskin diprediksi akan kembali sedikit

membaik. Secara rinci perkembangan dan proyeksi perentase penduduk

miskin dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 Laju Kemiskinan Tahun 2017 – 2-19 dan Proyeksi Tahun 2020 –

2021 Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Data BPS Rokan Hulu dan Proyeksi

3. Angka Pengangguran

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara

angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2020

sebanyak 68,00 persen dari total penduduk usia kerja sedang aktif secara

ekonomi. Persentase penduduk berkerja di Kabupaten Rokan Hulu sangat

berfluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja sebanyak 238.207

orang atau 92.18 % dari 592.278 penduduk Tahun 2017 jumlah penduduk

bekerja sebanyak 262.265 orang atau 93.83 % dari 641.208 penduduk.

Tahun 2019 jumlah penduduk bekerja sebanyak 277.389 orang atau 94.60

% dari 666.410 penduduk dan tahun 2020 jumlah penduduk bekerja

sebanyak 304.612 orang atau 95,29 % dari 692.120 penduduk.

Pada tahun 2018 sebanyak 5,40 % dari total angkatan kerja menjadi

pengangguran terbuka. Angka ini turun tahun 2019 dimana tingkat


6

pengangguran terbuka 4,71 %. namun pada tahun 2020 terjadi perlambatan

sebesar 4.42% akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi

covid 19 yang mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja PHK

tersebut, masuknya angkatan kerja baru kepasar kerja, dan keterbatasan

ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah

pengangguran. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020

yang target semula 4,40 % dikoreksi menjadi 7,60 %.

Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki posisi relatif

tingkat kesempatan kerja yang keempat terendah di Provinsi Riau, dengan

posisi relatif perkembangan tingkat kesempatan kerja. Perkembangan

tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2020 terjadi fluktuatif. Pada tahun 2015 perkembangan

tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,18 %.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk

melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan

ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan

tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa

yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di

suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan

2010 Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 meningkat.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh

lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Rokan

Hulu atas dasar harga konstan 2010, mencapai 25.107.97 miliar rupiah.

Angka tersebut naik dari 23.928,64 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal

tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,93%, naik sedikit jika

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang

mencapai 2,6 %.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah) LAPANGAN USAHA 2016 2017 2018 2019


7

1. Petanian,Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

4. Pengadaan Listrik, Gas

5. Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan Daur ulang

6. Konstruksi

7. Perdaganagan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

8. Transportasi dan pergudangan

9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 10. Informasi dan komunikasi

11. Jasa keuangan dan asuransi

12. Real estate activity 13. Jasa perusahaan

14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan

Jaminan Sosial 15. Jasa pendidikan

16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

17. Jasa lainnya

4.03 (0.89)

7.98

14.01

1.11

4.53

4.95

5.99

3.93 4.86

4.61

1.78 2.21

0.27

1.93

0.74

5.53

4.7 (1.88)

9.23

5.73

1.88

6.26

5.62

5.75

4.53 4.71

2.49

2.34 5.80

0.71

3.47

3.39

7.71

4.31 0.47

4.25

4.78

-0.13

5.60

6.16

4.39

4.52 5.11

4.51

2.41 6.99

0.86

3.98

3.34

8.68

4.31 0.60

6.79

3.70

1.72

6.31

6.27

4.71

3.42 7.98

0.09

3.04 6.72

1.01

5.33

9.99

9.02

Produk Domestik Regional Bruto 4.73 5.56 4.17 4.93

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2020

Secara struktur ekonomi Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha

pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 51,17 persen (angka

ini meningkat dari 51,13 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha

industri pengolahan sebesar 25,05 persen (turun dari 25,18 persen di tahun

2018), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil, dan sepeda motor sebesar 6,26 persen (naik dari 5,88 persen di

tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian

sebesar 5,79 persen (turun dari 6,2 persen di tahun 2018) dan lapangan

usaha Konstruksi sebesar 3,89 persen (naik dari 3,78 persen di tahun

2018).

Pada tahun 2020 tercatat lapangan usaha mengalami pertumbuhan

yang positif. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang

mempunyai pengaruh terbesar dalam perekonomian kabupaten Rokan Hulu

mengalami perlambatan pertumbuhan. Melambatnya pertumbuhan lapangan

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan turut berimbas terhadap

pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan sehingga mengakibatkan

lesunya perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu. Lapangan usaha

pertambangan dan penggalian menjadi penyelamat perekonomian

kabupaten Rokan Hulu agar tidak terpuruk lebih dalam. Penemuan sumur

baru di kecamatan Kunto Darussalam yang sudah di eksplorasi oleh

Pertamina Hulu Energy (PHE) Siak. Rata – rata produksi minyak pda


8

september 2018 sebesar 1.870 bopd atau sebesar 102,5 persen dari target

yang ditetapkan yaitu 1.787 bopd.

5. Pendapatan Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga

berlaku sejak tahun 2014 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan.

Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,59 juta rupiah. Secara

nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 48,99 juta

rupiah). Kenaikan angka PDRB per kapita disebabkan semakin tingginya

jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu,

walaupun kenaikannya tidak signifikan akibat tingginya pertumbuhan jumlah

penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Rokan

Hulu sebesar 33.909,55 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) dan 25.106,87 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) 2010 atau tumbuh menjadi 4,93 % ( naik 0,76%) dibanding tahun

2018 sebesar 4,17%. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan

tertinggi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,99 persen).

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Rokan

Hulu telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke

kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-

masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu.

Sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori pertanian,

kehutanan, dan perikanan, kemudian kategori industri pengolahan,

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor,

pertambangan dan penggalian, dan konstruksi. Sedangkan struktur

perekonomian pada Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan

Usaha atas Dasar Harga Konstan juga terlihat pergeseran dari kategori

pertanian, kehutanan, dan perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang

terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada

tahun 2020 juga dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan

perikanan sebesar 13.167,81 milyar rupiah, kemudian kategori industri

pengolahan sebesar 6.992,43 milyar rupiah, perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.269,85 milyar rupiah, serta

pertambangan dan penggalian sebesar 1.002,45 milyar rupiah.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga

berlaku sejak tahun 2015 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan.

Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 45,43 juta rupiah. Secara


9

nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 49,99 juta

rupiah). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan

masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sementara itu pertumbuhan PDRB per

kapita atas dasar harga konstan bersifat fluktuatif dan pada tahun 2019

sebesar 1,03. Pertumbuhan jumlah penduduk juga bersifat fluktuatif dan

pada tahun 2020 sebesar 0,96. disini dapat kita lihat besar kecilnya jumlah

penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita.

6. Ketimpangan Pendapatan (gini rasio)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai

ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai

ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi

pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio).

Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1

(sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah

apabila koefisien Gini berada di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan

masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada

rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat

berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini di atas

0,5.

Gini ratio di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sebesar 0,321 turun -

0,01 poin dari tahun 2019 sebesar 0,331. Periode 2014 sampai tahun 2017

Gini Ratio Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami penurunan kemudian

mengalami kenaikan pada tahun 2018, dan kembali menurun pada 2020.

Kondisi saat ini angka gini ratio Kabupten Rokan Hulu masih berada pada

tahap sedang namun diperlukan antisipasi dan upaya yang sungguh-

sungguh pemerintah secara terus menerus untuk mengambil kebijakan

yang tepat agar kesenjangan pendapatan masyarakat semakin dapat

diturunkan.

C. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

tentang pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Laporan capaian

kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap

urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan

pemerintahan dan urusan penunjang. Pelaksanaan pelayanan dasar Kabupaten


10

Rokan Hulu pada tahun anggaran 2020 meliputi pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum; perumahan rakyat: ketenteraman, ketertiban umum dan

pelindungan masyarakat dan sosial. Berdsarkan alokasi anggaran pendapatan

dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada penyelenggaraan Urusan

Pelayanan Dasar dalam pada pos belanja langsung yang dilaksanakan sesuai

dengan arah dan kebijakan umum daerah tahun 2020 (Un Audited) sebesar

Rp.540.286.536.166,50 dengan capaian realisasi sebesar

Rp.448.125.977.378,70 atau 82,94%.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan

Hulu pada tahun anggaran 2020 tergambar pada Indikator Kinerja Kunci (IKK)

berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu Indikator Kinerja

Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasilserta Indikator Kinerja Kunci

Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut ini akan dijelaskan

capaian kinerja pada setiap program dan kegiatan pada setiap pelayanan dasar

sesuai dengan target dalam dokumen anggaran Kabupaten Rokan Hulu tahun

2020.

1. PENDIDIKAN

Perkembangan kondisi pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu dalam

membangun kualitas sumber daya manusia mulai membaik dari tahun

ketahun, hal ini terlihat dari kualitas SDM, sarana dan prasarana yang

mulai bertambah begitu juga dengan tenaga pengajar serta kesejahteraan

tenaga pengajar semakin membaik. Dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan

Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara

implementatif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Rokan Hulu dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.146.050.668.312,00 dan realisasi sebesar Rp.135.497.850.298,00

dengan tingkat capaian kinerja mencapai 92,77%.

Permasalahan yang dihadapi pelaksanaan urusan pendidikan di

Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2020 adalah terhadap kondisi

anggaran sangat jauh dari yang dibutuhan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi

yang kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Bupati Rokan

Hulu. Pelaksanaan fisik kegiatan sudah menunjukkan hasil yang maksimal

yaitu sebesar 100%, sedangkan keuangan masih bermasalah karena tidak

mampu dibayar seluruh kegiatan, sehingga terjadi tunda bayar untuk

tahun 2020. Jika dilihat dari sumber dana kegiatan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, sebagian besar anggaran kegiatan


11

bersumber dari APBN yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus). Sedangkan

kegiatan yang didanai oleh APBD Rokan Hulu hanya sebagian kecil saja, itu

juga banyak yang menjadi tunda bayar. Disamping itu ada bebrapa

kegiatan yang tidak dapat terlaksana disebabkan penyebaran Pandemi

Covid-19 sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak ditiadakan.

Tabel 4 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020.

No URUSAN No IKK OUTPUT CAPAIAN INERJA

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB

1

PENDIDIKAN

1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 386 -

2 Jumlah Peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan

dasar peserta didik dari Pemda

0 Justifikasi

3 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan dan biaya pendidikan

0 Justifikasi

4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 0 Justifikasi

5 Jumlah pendidik pada PAUD 1.289 -

6 Jumlah pendidik PAUD yg memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan setifikat profesi guru pendidikan anak usia dini

335 -

7 Jumlah kepala sekolah PAUD yg memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yg berwenang

220 -

8 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 470 -

9 Jumlah peserta didik jenjang SD yg menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda

0 -

10 Jumlah peserta didik jenjang SMP yg menerima perlengkapan dasar perserta didik dari Pemda

0 -

11 Jumlah peserta didik pada jenjang SD yg menerima pembebasan biaya pendidikan

0 -

12 Jumlah peserta didik pada jenjang SMP yg menerima pembebasan biaya pendidikan

0 -

13 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD 0 -

14 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pd jenjang SMP 0 -

15 Jumlah pendidik pada jenjang SD 4.963 -

16 Jumlah pendidik pada jenjang SMP 2.241 -

17 Jumlah Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada

jenjang SD

0 Justifikasi

18 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP

0 Justifikasi

19 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD 465 -

20 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP 249 -

21 Jumlah pendidik pada jenjang SD yg memiliki ijazah D-IV atau sarjana S1 dan sertifikat pendidik

1.592 -

22 Jumlah pendidik pada jenjang SMP yg memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik

403 -

23 Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yg memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

354 -

24 Jumlah kepala sekolah pada jenjang SMP yg memiliki

ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

130

25 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SD yg memiliki ijazah SMA / sederajat

685 -

26 Jumlah tenaga penunjang lainnya pd jenjang SD yg memiliki ijazah SMA / sederajat

218 -

27 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)

15 -

28 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yg menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda

0 Justifikasi

29 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yg menerima pembebasan biaya pendidikan

2.014 -

30 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)

0 Justifikasi

31 Jumlah pendidik pd satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)

216 -

32 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau Sarjana

124 -


12

(S1)

33 Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yg memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

313 -

34 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau S1

14 -

Tabel 5 Indikator Kinerja Kunci Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020.

No URUSAN No

IKK OUT PUT RUMUS PERHITNGAN

CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5 6 7

URUSAN WAJIB

1

PENDIDIKAN 1 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun Yang Berpartisipasi dalam PAUD

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 12.508

70,55% -------------------------- x 100 ------------- 100%

Jumlah Anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yg bersangkutan

17.729

2 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 TahunYang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar

72.959

94,94% -------------------------- x 100 ------------- 100%

Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan

76.849

3 Tingkat Partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama

22.961

62,31% -------------------------- x 100 ------------- 100%

Jumlah anak usia 13-15 pada kabupaten yang bersangkutan

36.852

4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan

2.028

114,77% ------------------------- x 100 ------------ 100%

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan

1.767

2. KESEHATAN

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun anggaran 2020

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 142.041.170.993,40 dan terealisasi sebesar

Rp.121.220.425.064,00 dengan persentase 85,34%.

Permasalahan yang dihadapi pelaksanaan urusan kesehatan di

Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2020 adalah berkaitan dengan

kesehatan kependudukan dimana tingkat ekonomi masyarakat terhadap

angka kemiskinan relatif masih tinggi sehingga pembiayaan kesehatan

menjadi beban pemerintah. Disamping itu secara geografi kewilayahan

banyak penduduk berada pada wilayah yang sulit dijangkau serta

rendahnya pemahaman penduduk dan budaya prilaku hidup.


13


Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020


1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB

1

KESEHATAN

1 Jumlah RS Rujukan Kabupaten yg memenuhi sarana, prasarana dan

alat kesehatan (SPA) sesuai standar

1

2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 4

3 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia 0

4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 498

5 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sasuai standar 498

6 Jumlah SDM kesehatan untukpelayanan neonatal esensial sesuai standar

498

7 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar

498

8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar

498

Tabel 7 Indikator Kinerja Kunci Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan


No URUSAN No IKK OUT PUT RUMUS PERHITNGAN

CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5 6

7

URUSAN WAJIB

1

KESEHATAN

1 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk

Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan

407

0,6% -------------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah penduduk di Kabupaten

560.230

2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi

Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi

4

66,67% ------------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah RS di Kabupaten

6

3 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan

15.688

81,84% ------------------ x 100 ---------------- 100%

Jumlah ibu hamil di Kabupaten

19.169

4 Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan

14.457

78,24% ---------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten

18.478

5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

14.457

84,43% ----------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten

17.124

6 Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

42.071

49,63% --------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah balita di

Kabupaten

84.765

7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

15.620

60,45% ---------------x 100 ---------------- 100%

Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten

25.839

8 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

67.653

14,59% ---------------- x 100 ---------------- 100%

jumlah orang usia 15-59 di kabupaten

463.633

9 Persentase warga Jumlah warga negara usia 541 1,82%


14

negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

---------------x 100 ---------------- 100%

Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten

29.709

10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

13.126

9,91% ----------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah penderita Hipertensi di Kabupaten

132.427

11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

5.149

88,14% ------------------ x 100 ---------------- 100%

Jumlah penderita DM di Kabupaten

5.842

12 Persentase ODGJ berat yang

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan

pelayanan sesuai standar

573

53,20% ---------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten

1.077

13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan

pelayanan TBCsesuai standar

Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai dengan standar

786

35,68% ------------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah penderita TBC di Kabupaten

2.203

14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan

deteksi dini HIV sesuai standar

6.047

18,46% ----------------- x 100 ---------------- 100%

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten

32.766

3. PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Tahun Anggaran 2020 dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan

Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Dalam

pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp.223.493.899.093,10 dengan realisasi sebesar Rp.165.108.986.429,70

dengan persentase 73,88%.

Permasalahan yang dihadapi pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di

Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2020 adalah adanya penyebaran

pandemi Covid-19 yang menyebabkan para stakeholder harus mengambil

keputusan untuk melakukan optimalisasi anggaran untuk penanganan

penyebaran pandemi tersebut serta sebagian anggaran digunakan untuk

membayar kegiatan yang termasuk pada tunda bayar tahun 2020, tahun

2019 dan kegiatan yang masuk kurang bayar tahun 2018.


15




KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB

1

PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS

kewenangan Kabupaten (Ha)

0 Justifikasi

2 Panjang sungai di kawasan permukiman yg rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (Ha)

0 Justifikasi

3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yg rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabpaten (Ha)

0 Justifikasi

4 Panjang Pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (Ha)

0 Justifikasi

5 Rencana tata Pengaturan Air dan tata pengairan / loa pengelolaan SD air WS kewenangan Kabupaten

0 Justifikasi

6 Rencana Terkini Tata Pengaturan Air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten

0 Justifikasi

7 Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten

0 Surat Justifikasi

8 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer kondisi baik

60,06% -

9 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Skunder kondisi baik

46,2% -

10 Persentase Panjang Jaringan Irigasi tersier kondisi baik

19,31% -

11 Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten (Ada / Tida Ada)

TIDAK ADA

12 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten 0 Surat Justifikasi

13 Jumlah BUMD dan / atau UPTD Kabupaten penyelenggaran SPAM

1 BUMD, 16 UPTD

-

14 Jumlah izin yg diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM

0 Justifikasi

15 Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya

0 -

16 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S

625 -

17 Jumlah rumah dengan akses sambung rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T

1.720

18 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambung rumah untuk kegiatan pemenuhan

pelayanan dasar menggunakan SPAD S dan SPALD T

2.245

19 Jumlah rumah yg sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja

46

20 Jumlah rumah yg sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja

0 Justifikasi

21 Jumlah rumah yg sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik

0 Justifikasi

22 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 0 Justifikasi

23 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 0 Justifikasi

24 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 0 Justifikasi

25 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 0 Justifikasi

26 Kinerja penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja 0 Justifikasi

27 Kinerja penyediaan sambungan rumah yg tersambung ke IPALD

0 Justifikasi

28 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 0 Justifikasi

29 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yg laik fungsi

0 Justifikasi

30 Jumlah IMB yg diberikan oleh Pemda Kabupaten dalam tahun eksisting

583 -

31 Penetapan Perda tentang bangunan / Gedung ADA -

32 Penatapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan / Gedung

0 Justifikasi

33 Jumlah bangunan gedung yg di tetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan

0 Justifikasi

34 Jumlah bangunan gedung yg ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah Provinsi

0 Justifikasi

35 Jumlah Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten

0 Justifikasi

36 Jumlah Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yg dipelihara / rawat

0 Justifikasi

37 Panjang jalan berdasarkan yg ditetapkan Kepala 2140,365 -


16

Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten

38 Panjang jalan yg dibangun 141 Km -

39 Panjang Jembatan yg dibangunan 17 Unit -

40 Panjang jalan yg ditingkatkan (struktur / Fungsi) 17,495 Km --

41 Panjang Jembatan yg diganti / dilebarkan 0 m -

42 Panjang Jalan yg direkonstruksi / direhabilitasi 716,889 Km -

43 Panjang Jembatan yg direhabuilitasi 138 m -

44 Panjang jalan yg dipelihara 716,889 Km -

45 Panjang jembatan yg dipelihara 138 m -

46 Jumlah Pelatih Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten

0 -

47 Jumlah Tenaga kerja konstruksi yg terlatih di wilayah Kabupaten

493 -

48 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yg tersertifikat ahli di wilayah Kabupaten

493 -

49 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yg aktif dengan data termutakhir

0 Justifikasi

50 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari APBD Kabupaten

0 Justifikasi

51 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari APBN

ADA -

52 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari pendanaan lainnya

0 -

53 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yg sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yg termutakhir secara berkala

0 -

54 Tersedianya data dan profil OPD seb-urusan jasa konstruksi Kabupaten

ADA -

55 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi / analis konstruksi di wilayah Kabupaten yg dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yg diregistrasi oleh menteri yg membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

ADA -

56 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yg terlatih di wilayah Kabupaten yg dibuktikan dengansertifikat pelatihan operator dan teknisi / analis

493 -

57 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yg tersertifikasi operator / teknisi / analis di wilayah Kabupaten

111 -

58 Tersedianya data dan informasi badan usaha yg mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten

26 -

59 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yg disetujui

ADA -

60 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi. Layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya

0 Justifikasi

61 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya

0 Justifikasi

62 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya

0 Justifikasi

63 Jumlah badan usaha yg memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten

0 Justifikasi

64 Jumlah usaha perseorangan yg memiliki TDUP di wilayah Kabupaten

4 -

65 Jumlah badan usaha yg memiliki IUJKN yg terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten

26 -

66 Jumlah badan usaha yg mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten

26 -

67 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJKN badan usaha dan TDUP yg disetujui

4

68 Jumlah pengawasan terkait ketidasesuain jenis, sifat, kalsifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya

0 Justifikasi

69 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya

0 Justifikasi

70 Jumlah pengawasan terkait ketidasesuain jenis, sifat, kalsifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau

0 Justifikasi


17

kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya



No URUSAN No

IKK OUT PUT RUMUS PERHITNGAN CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5 6 7

URUSAN WAJIB

1

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfratruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha) 0% 0% -------------------------- x 100 ----------------

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)

0%

2 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasi dan dipelihara (ha) ditahun eksisting

791,00

60,24%

------------------------- x 100 ----------------

Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten

1.313,00

3 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh insfratruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh insfratruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten (m) 0%

0% -------------------------- x 100 ----------------

luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (m)

0%

4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan Perpipapan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten

Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten

4.073

2,79%

--------------------------- x 100 ----------------

Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh Kabupaten tersebut

145.764

5 Persentase jumlah

rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Jumlah rumah yang memiliki

akses pengolahan berupa cubluk+ jumlah rumah yang lumpur ttinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD

100

0,05%

--------------------------- x 100 ----------------

Jumlah rumah di Kabupaten A 185.709

6 Raio Kepatuhan IMB Kabupaten

Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan

1.874 100,00%

--------------------------- x 100 ----------------

Jumlah IMB yang Berlaku 1.874

7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

1.027,8

48,02% --------------------------- x 100 ----------------

Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten

2.140,365

8 Rasio Tenaga Operator / Teknis/ Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang telatih di Wialayah kabupaten Yang dibuktikan dengan Sertifikasi Pelatihan Operator dan Teknis / Analis

604 100,00%

--------------------------- x 100 ----------------

Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis / Analis di Wilayah Kabupaten

604


18

9 Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Jumlah Proyek yang menjadi kewenangan pengawasan yang terjadi kecelakaan Konstruksi 0

0% ------------------------- x 100 ----------------

Jumlah Total Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya

0%

4. PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Tahun Anggaran 2020 dilingkungan Pemerintahan Kabupaten

Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kabupaten Rokan Hulu dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.3.508.967.950,00 dengan relisasi sebesar Rp 3.272.866.450,00 atau

93,27%.

Permasalahan yang dihadapi pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat

di Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2020 adalah Masih kurangnya

alokasi dana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, serta

Penyebaran Pandemi Covid-19 yang menyebabkan para stakeholder harus

mengambil keputusan untuk melakukan optimalisasi anggaran untuk

penanganan penyebaran pandemi tersebut.




KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB

1

PERUMAHAN RAKYAT

1 Jumlah rumah yg berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penangannya

0 Justifikasi

2 Jumlah rumah yg terkena bencana alam 0 Justifikasi

3 Jumlah RT, KK dan jiwa korban yg rumahnya terkena bencana alam

0 Justifikasi

4 Jumlah unit rumah korban bencana yg direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

0 Justifikasi

5 Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi

0 Justifikasi

6 Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun baru/ relokasisesuai dengan rencana aksi

0 Justifikasi

7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yg akan menjadi tempat ringgal sementara korban bencana

0 Justifikasi

8 Jumlah RT,KK dan Jiwa korban bencana yg terfasilitasi 0 Justifikasi

9 Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan 0 Justifikasi

10 Jumlah rumahtangga penerima layanan yg telah mendapatpakn fasiltasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM

0 Justifikasi

11 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yg belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan / atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM

0 Justifikasi

12 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan renana pemenuhan SPM

0 Justifikasi

13 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yg telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

0 Justifikasi

14 Jumlah rumah tangga penerima layanan yg belum

mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan renana pemenuhan SPM

0 Justifikasi

15 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0 Justifikasi

16 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 40,69 Ha -


19

17 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 249 Unit -

18 Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh

32,7 Ha -

19 Jumlah rumah di Kabupaten 72.606 Unit -

20 Jumlah unit PK RTLH 249 Unit -

21 Jumlah rumah tidak layak huni 29.975 -

22 Jumlah rumah yg tidak dihuni 0 Justifikasi

23 Rasio rumah dan KK 42,76 -

24 Jumlah rumah pembangunan baru 106 Justifikasi

25 Jumlah perumahan yg terfasilitasi PSU 10 Unit -

26 Jumlah unit rumah yg sudah difasiltasi air minum 4.919 Unit -

27 Jumlah unit rumah yg terfasilitasi jalan lingkungan 0 Justifikasi

28 Jumlah unit rumah yg terfaslitasi akses sanitasi (on site / off site)

28.722 Unit

29 Jumlah perusahaan ygterfasilitasi RTNH 0 Justifikasi

30 Jumlah unit rumah yg terfasilitasi akses PJU 0 Justifikasi

31 Jumlah pengembang yg bersertifikat 0 Justifikasi

32 Jumlah pengembang yg terregistrasi 0 Justifikasi

33 Jumlah pengembang yg mendapatkan penyuluhan atau pelatihan

0 Justifikasi



No URUSAN No


1 2 3 4 5 6 7

URUSAN WAJIB

1

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020 0

0% --------------------------- x 100 ----------------

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020

0

2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten

Rumah tangga Penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tanggga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni 0

0% ------------------------- x 100 ----------------

jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yg memenuhi kriteria penerima pelayanan

0

3 Persentase

kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani

luas kawasan permukiman

kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)

7,41

18,21% --------------------------- x 100 ----------------

luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha

40,69

4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah unit rumah tidak layak huni

29.975

41,28% -------------------------- x 100 ----------------

Jumlah total unit rumah kabupaten

72.606

5 Jumlah Perumahan

yang sudah dilengkapi PSU ( Prasarana dan Utilitas Umum)

Jumlah unit rumah yang sedang

dibangun terfasilitasi PSU

38.775

53,40% --------------------------- x 100 ----------------

Jumlah unit rumah Kabupaten 72.606

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN

MASYARAKAT

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat pada hakekatnya merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai

budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan sejarah


20

bangsa. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen

untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam

masyarakat yang cendering heterogen dalam menegakkan peraturan

daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komperehensif,

mulai dari tindakan, pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan

melibatkan berbagai pihak kepentingan. Penanganan ganguan

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang

menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah darah secara teknis

operasional dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib,

ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulanga Bencana Daerah dan

Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.22.780.531.168,00 telah terealisasi sebesar Rp.20.709.878.630,00

dengan persentase 90,91%.

Permasalahan yang dihadapi pelaksanaan urusan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun anggaran 2020 adalah adanya optimalisasi serta Penyebaran

Pandemi Covid-19, yang menyebabkan para stakeholder harus mengambil

keputusan untuk melakukan optimalisasi anggaran untuk penanganan

penyebaran pandemi tersebut.



No

URUSAN No IKK OUTPUT CAPAIAN INERJA

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB

1

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yg ditangani

57

-

2 Jumlah Satlinmas yg terlatih dan dikukuhkan 0 Orang -

3 Jumlah Perda dan Perkada yg ditegakkan 57 -

4 Jumlah Polisi Pamong Praja yg memiliki kualifikasi sebagai PPNS

3 Orang -

5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum

1 Dokumen -

6 Tersedianya sarana prasarana minimal 0 -

7 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal

0 -

8 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan

bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

100% -

9 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah / legal

0 -


21

10 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal

0 -

11 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yg ikut pelatihan

100% -

15 Persentase warga negara yg ikut pelatihan 100% -

16 Persentase warga negara yg mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

100% -

17 Persentase warga negara yg mendapatkan peralatan perlindungan

1,39% -

18 Persentase kecepatan respon kurang daru 24 jam untuk setiap status KLB

0 -

19 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

100% -

20 Persentase jumlah petugas yg aktif dalam penanganan darurat bencana

100% -

21 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana

45,99% -

22 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evauasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten

2 Jenis Layanan

Penyeleamatan

-

23 Tersedianya pos sektor Damkar yg dilengkapi sarana prasarana Damkar, sarana prasarana penyelamatan di

Kantor Kecamatan

3 Pos Sektor Damkar

-

24 Tersedianya aparatur selama 24 jam yg dilaksanakan secara bergantian (shift) di Kantor Kecamatan

ADA -

25 Pos Damkar yg dilengkapi dengan sarana / prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan / desa

0 Justifikasi

26 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

3 Pos, 5 jenis sarana dan prasarana

-

27 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi Stanar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Permendagri No 16 Tahun 2009 ttg Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran

72 Aparatur -

28 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran atau perangkat daerah yg menyelenggarakan sub urusan kebakaran

0 Justifikasi

29 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

0 Justifikasi



No URUSAN No


1 2 3 4 5 6 7

URUSAN WAJIB

1

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Jumlah pengaduan yang ditangani

57

100,00% ------------------------- x 100 ----------------

Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk

57

2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan.

1

100,00% --------------------------- x 100 ----------------

Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

1

3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

229.511 Orang 229.511 Orang

4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

100 Orang 100

Orang

5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana

7.219 Orang 7.219 Orang

6 Persentase pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana Kebakaran

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam

tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

29

100,00%


22

Penyelamatan/ Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah.

-------------------------- x 100 ----------------

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten

29

7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Rata-ata Waktu Tanggap, Dihitung dari Pelaporan, Penyiapan Tim dan Peralatan, Jarak Tempuh dan Kesiapan Pemadam Kebakaran

15 Menit 15 Menit

6. SOSIAL

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan

upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui meningkatkan

bantuan dasar, pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan

kelompok rentan lainnnya serta pelayanan bagi korban bencana alam dan

sosial. Peningkatan bidang sosial untuk menumbuh kembangkan

kepedulian masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial,

dilaksanakan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial. Dalam rangka pelaksanaan Urusan Sosial secara implementatif

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan Urusan Sosial pada

tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.411.298.650,00

telah terealisasi sebesar Rp.2.315.970.507,00 dengan persentase 96,04%.

Permasalahan yang dihadapi pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten

Rokan Hulu Tahun anggaran 2020 adalah Adanya ketidaksesuaian antara

data awal yang tertuang dalam APBD murni dan data pada saat adanya

optimalisasi serta Penyebaran Pandemi Covid-19, yang menyebabkan para

stakeholder harus mengambil keputusan untuk melakukan optimalisasi

anggaran untuk penanganan penyebaran pandemi tersebut.




KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB

1

SOSIAL

1 Jumlah layanan data dan pengaduan yg dimiliki 0 -

2 Jumlah data penyandang disabilitas, terlantar, anak terlantar, 8216 FM dan -


23

lansia terlantar dan gepeng yg untuk masuk dalam data FM dan OTM

OTM

3 Jumlah Tim Reakis Cepat yg dibentuk 1 Tim Reaksi Cepat

-

4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg dijangkau

0 Justifikasi

5 Jumlah kendaraan roda empat yg akses khusus layanan kedaruratan yg dimiliki

4 Unit Kendaraan

-

6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg menerima paket permakanan sesuai

standar gizi

160 Lansia -

7 Jumlah rumah singgah / shelter / tempat tinggal sementara yg dimiliki sesuai standar

0 Justifikasi

8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg menerima paket sandang

250 Anak Terlantar

-

9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg memanfaatkan alat bantu

0 Justifikasi

10 Jumlah alat bantu yg tersedia dirumah singgah / shelter 0 Justifikasi

11 Jumlah paket perbekalan kesehatan yg tersedia 0 Justifikasi

12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg memanfaatkan paket perbekalan kesehatan

13 Jumlah tenaga kesehatanyg disediakan di rumah singgah 0 Justifikasi

14 Jumlah pekerja sosial profesional dan / atau TKS dan / atau relawan sosial yg disediakan

241 Peksos

15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah / shelter dan / atau pusat kesejahteraan sosial

0 Justifikasi

16 Jumlah bimbingan sosial yg dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat

0 Justifikasi

17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan

0 Justifikasi

18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar

2 Orang -

19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg mendapatkan layanan penelusuran keluarga

5 Orang -

20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg direunifikasi dengan keluarga

0 Justifikasi

21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yg dirujuk

0 Justifikasi

22 Jumlah korban bencana yg mendapatkan makanan 942 KK -

23 Jumlah korban bencana yg menerima paket sandang 15 KK -

24 Jumlah tempat penampungan pengungsi yg dimiliki 0 Justifikasi

25 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 0 Justifikasi

26 Jumlah korban bencana yg menerima pelayanan dukungan psikososial

0 Justifikasi

27 Jumlah pekerja sosial profesional / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau relawan sosial yg tersedia

241 Peksos -

Tabel 15 Indikator Kinerja Kunci Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020

No URUSAN No


1 2 3 4 5 6 7

URUSAN WAJIB

1

SOSIAL

1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( Indikator SPM

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

412

5,01% -------------------------- x 100 ----------------

Populasi penyadang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis

8.216

2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah

tanggap darurat bencana daerah Kabupaten

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu

tahun anggaran

957 34,66%

------------------------- x 100 ----------------

populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yg membutuhkan perlindungan

2.761


24

dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten

D. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN

OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

SEBELUMNYA

1. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Berpedoman pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa kewajiban kepala

daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui

Gubernur untuk wilayah Kabupaten Kota. Untuk selanjutnya Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut setiap tahunnya akan

dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (EKPPD)

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara substansi

bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan akan disampaikan kepada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam

rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2019 yang

dilakukan pada tahun 2020 oleh Tim Daerah Provinsi Riau dan Tim

Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia hasilnya

belum disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Namun

demikian, sebagai bentuk pertanggungjawab atas kinerja pemerintah

daerah kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dapat disampaikan

bawah hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2019 terhadap

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan

Hulu Tahun anggaran 2018 tingkat Provinsi Riau menunjukkan kinerja

dengan kategori prestasi sangat tinggi dengan skor 3,0332 sebagaimana

ditegaskan dalam berita acara hasil validasi terhadap EKPPD Tim daerah

dan Evaluasi LPPD Provinsi Riau Tahun 2018.

Terhadap hasil evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2018

diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut :


25

a. Masih rendahnya pola kerja sama dengan daerah lain, untuk itu

diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk

menigkatkan frekuensi kerjasama dengan daerah lain.

b. Besaran pendapatan asli daerah terhadap seluruh pendapatan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu

tahun 2018 masih rendah, untuk itu perlu mengoptimalkan serapan

penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

c. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap potensi PAD masih

rendah, untuk itu kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk

meningkatkan realisasi PAD berdasarkan potensi PAD.

d. Dalam upaya pengendalian dalam pelayanan kepada masyarakat,

untuk itu diperlukan penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP)

pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu.

2. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

ROKAN HULU PADA TAHUN 2019

Kewajaran Laporan Keuangan diukur dengan Jenis opini BPK terhadap Hasil

Laporan Keuangan Daerah untuk tahun 2019 yaitu memperoleh prediket

Waja Tanpa Pengecualian (WTP) oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).

E. INOVASI DAERAH

Dalam melaksanakan mandat otonomi, Pemerintahan Daerah harus

mampu membuat terobosan, kreatif dan menggali potensi daerahnya, serta

senantiasa mengikuti arus perkembangan teknologi. Inovasi dapat

menciptakan birokrasi yang lebih baik. Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa

dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,

pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit

menyebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut,

sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan

efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak


26

menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum,

dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat

dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kabupaten Rokan Hulu secara

berkelanjutan terus melakukan

terobosan dan inovasi dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan peningkatan daya saing daerah.

Berbagai penghargaan yang diterima

oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

setiap tahunnya mencerminkan

keberhasilan atau prestasi dalam kinerja pemerintah daerah sehingga

menghasilkan banyak manfaat, bukan hanya bagi daerah melainkan bagi

bangsa dan Negara. Inovasi dan terobosan tersebut merupakan cikal bakal dari

upaya menuju meningkatnya daya saing daerah, yang kemudian akan

terakumulasi menjadi peningkatan daya saing secara nasional. Pada tahun

2020 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masuk dalam kategori daerah Sangat

Inovatif dengan skor nilai 2899 pada kegiatan Innovative Government Award

(IGA) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) khususnya Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi juga

berpartisipasi dalam kontentasi IGA 2020 dengan cara menginventarisir dan

menghimpun inovasi- inovasi yang telah dilakukan oleh setiap Perangkat

Daerah. Berikut ini daftar Inovasi Daerah di Kabupaten Rokan Hulu sebagai

berikut :

Table 16 Daftar Inovasi Daerah Kebupaten Rokan Hulu

No Nama Inovasi Instansi Tahun Inovasi

Daerah

1 2 3 4

1 BPHTB Online BAPPENDA

2 PSC 119 KABUPATEN ROKAN HULU“SIGAP” Dinas Kesehatan

12 Novembertahun 2018 mulai

Operasional S/D Sekarang

3 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Tandun 2017 s/d Sekarang

4 COACHING CLINIC INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT Juli 2019

5 e-RFK (Elektronik Realisasi dan Fisik Keuangan) SEKDA 2017 s/d Sekarang

6 Pelayanan Malam (PELAM) Kec. Rambah Samo 2018 S/D Sekarang

7 Rokan Hulu smart Acceess DiISKOMINFO

8 e- Kemiskinan BAPPEDA

9 e-planning BAPPEDA

10 e-monev BAPPEDA

11 Jelita TB (Jemput Layanan Penderita TB) Puskesmas Rambah Samo Tahun 2019 s/d

Sekarang

12 Basmi Pelakor (Bersama Kami Petugas Lacak

Kesehatan Rokan IV koto Puskesmas Rokan IV Koto

13 Aplikasi Peduli Masyarakat Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan


27

dan Perlindungan Anak

14 Gerai Pelayanan Publik (GP 2) Kec.Rambah Hilir Juli 2019

15 Pendaftaran online RSUD Kab.Rohul RSUD 2019

16 Hemodialisasi RSUD 2019

17 Taman Bermain Anak-Anak RSUD 2019

18 Fasilitasi Pelaksanaan Pramusdes Kec.Kabun

19 Data Base Jalan PERKIM

20 Data Base Drainase PERKIM

21 Data Base Gedung Bangunan PERKIM

22 Aplikasi Pembayaran rekening air bersih PERKIM

23 Sistem Informasi Layanan Pengaduan Prizinan Terintegrasi Secara Online (SIMPONI)

DMPTSP

PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai gambaran tentang

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama 1

tahun anggaran. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan niat baik kita, serta

memberikan kita semua kekuatan, kesehatan, dan kebersihan hati dalam melaksanakan

tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

ringkasan laporan - rokan hulu regency

Documents