i

REORIENTASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(Kritik Nalar Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia)

Tesis,

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh Gelar MA dalam pengkajian Islam

Oleh:

Suwidi

NIM: 11.2.00.1.03.01.0088

Di bawah bimbingan:

Dr. Nurlena Rifa’i, MA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF

HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwidi

Jenjang Pendidikan : Strata II/Magister

Program Studi : Pengkajian Islam/Pendidikan Islam

NIM : 11.2.00.1.03.01.0088

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis dengan judul “Reorientasi

Sistem Pendidikan Nasional; Kritik Nalar Internasionalisasi Pendidikan di

Indonesia” merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa

tesis ini hasil dari plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai peraturan

yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Suwidi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Nalar Internasionalisasi Pendidikan: Mengungkap Relasi Kuasa

Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Suwidi, NIM

11.2.00.1.03.01.0088 disetujui untuk dibawa ke Ujian Promosi Tesis.

Demikan persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pembimbing,

Dr. Nurlena Rifai~, MA

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tesis ini bisa diselesaikan meski banyak kekurangan di

sana sini, yang tidak lain adalah karena keterbatasan penulis. Kalaupun di

dalamnya ada nilai lebih, tidak lain karena pertolongan Allah, petunjuk para

kiai dan keterlibatannya banyak pihak yang telah membantu penulis selama

meneliti dan menulis.

Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada Prof. Dr. Dede

Rosyada, MA selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Dr.

Masykuri Abdillah, MA selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Dr. JM Muslimin MA selaku ketua program Magister

Pengkajian Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dr Nurlena

Rifa’i MA sebagai pembimbing yang banyak memberi masukan kepada

penulis dan Dr Muhammad Zuhdi, MA yang banyak memberi bantuan data,

serta para dosen yang memberikan wawasan dan pengalamannya yang kaya

selama penulis menjalani studi. Tak lupa penulis ucapkan terimaksih juga

kepada para staf dan karyawan serta penjaga Perpustakaan Utama dan

Perpustakaan Pascasarjarna UIN Syarif Hidayatullah, atas kerjasamanya

selama penulisan karya ini.

Selanjutnya, kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Martono dan

Subyati, penulis persembahkan karya ini walau tak akan pernah sebanding

dengan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Doa dan kasih sayang yang

tulus serta dorongan agar penulis tetap sehat adalah motivasi terbesar

sepanjang hidup penulis. Penulis juga persembahkan karya ini buat istri

tercinta; Naimatus Sa’diyah dan putri kecil penulis; Az Zahra Aisyla

Rahmah, berkat ketabahan mereka menunggu dan jauh dari suami dan

seorang ayah, telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaian karya ini.

Selaian itu, penulis juga persembahkan karya ini buat dia, sepenulis ucapkan

banyak terimakasih kepada Ustad Anas S}afwa>n Khalid, yang selama ini

banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam

menyelesaikan karya ini. Ibu lisma sebagai Pimpinan Yayasan Rumah

Tahfidh As Sa>kinah, juga banyak memberikan bantuan kepada penulis baik

dalam bentuk motivasi maupun fasilitas yang penulis butuhkan dalam

menyelesaikan karya ini.

Penulis haturkan rasa terimakasih dan ta‘z}im kepada para ulama’,

hususnya KH. Moh Zuhri Zaini yang menguatkan jiwa penulis dalam proses

menyelesaikan karya ini. Begitu pula Kiai Ahmad Baso yang telah banyak

memberikan inspirasi dan mendidik penulis dalam memahami ilmu tentang

dunia pesantren.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman

Komunitas Saung dan segenap pengurus Pesantren As- Sakinah yang telah

banyak memberikan inspirasi dan bantuannya kepada penulis dalam

menyelesaikan karya ini.

iii

Akhirnya, penulis menyerahkan karya ini kepada segenap pembaca

dengan besar harapan dapat memberikan saran dan kritik atas karya ini.

Semoga hasil penelitian ini menjadi ilmu yang barokah. Amin.

Pamulang, 10 Agustus 2015

Suwidi

vi

ABSTRAK

Tesis ini membuktikan bahwa melakukan depolitisasi pendidikan pada

waktu yang bersamaan berarti melestarikan sebuah ideologi. Tawaran

internasionalisasi seperti “kemajuan, pendidikan yang berkualitas, penyiapan

sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing,” pada kenyataannya

sebatas menjadi alat sosialisasi dan pemeliharaan serta pengukuhan ideologi kelas

menengah borjuis. Dengan demikian, internasionalisasi pendidikan merupakan

model pendidikan yang memihak..

Di antara tesis yang mengakui bahwa pendidikan erat kaitannya dengan

ideologi, adalah H.A.R Tilaar (2005), mengklaim internasionalisasi pendidikan

sebagai neo-liberalisme pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan ini

didasarkan pada ide Darwinisme Sosial, yakni menyiapkan sumber daya manusia

untuk berkompetisi sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, Michael W. Apple (2002),

juga berargumen bahwa internasionalisasi dikendalikan atas dasar kepentingan

ekonomi. Dia menyebutnya “The World Market”; suatu proses yang menjadikan

dimensi ekonomi sebagai satu-satunya acuan dalam setiap dimensi globalisasi.

Kesimpulan ini sekaligus membuktikan ketidakbenaran tesis yang

mendukung pendidikan yang apolitis dengan menganjurkan internasionalisasi.

Misalnya, Ji-Yeung Jang (2009) menyimpulkan internasionalisasi identik dengan

peningkatan kualitas. Penelitian Kaitlin Leigh Oyler (2007) juga menegaskan

bahwa internasionalisasi pendidikan dapat mendorong sumber daya manusia

memiliki daya saing yang tinggi. Bahkan Abdul Syukur (2012) menganggap

internasionalisasi pendidikan perlu dilakukan demi mengangkat sistem pendidikan

di Indonesia ke level global, yakni dengan menguatkan dimensi interkultural dan

soft skill secara seimbang.

Penulis membagi sumber data menjadi dua jenis: sumber data primer

berupa dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 tentang

Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (3),

dan tulisan tentang kelas menengah di Indonesia. Sementara sumber sekunder

terdiri dari hasil penelitian, tulisan para pakar tentang internasionalisasi

pendidikan, globalisasi, dan beberapa tulisan yang mengulas tentang pesantren.

Pendekatan yang digunakan adalah Discourse Historical Approaches

(pendekatan wacana sejarah). Pendekatan ini disebut demikian, karena ingin

mengangkat konteks sejarah dalam proses pewacanaan, seperti bagaimana

idealisasi sekolah internasional muncul dalam masyarakat modern. Dengan

demikian, kajian sejarah dalam penelitian ini pada hakikatnya ingin mengkaji

proses terbentuknya idealisasi internasionalisasi pendidikan, dan mengungkap

rezim pengetahuan yang mendasari internasionalisasi menjadi ideal, bukan

dimaksudkan menemukan sejarah internasionalisasi secara kronologis.

vii

تجريد البحث

كما ان التدويل اليت تقدم نفسها كنموذج . ىذا حبث مؤكد بأن الغاء التسييس يف الشؤون الرتبوية تسييسفصارت التدويل . تقدمي، وكرتبية جمودة، وتزويد األجيال بقوة املنافسة، بالفعل تربير لتيار ايديولوجي معني

. اذن منهج متطرف، (H.A.R. Tilaar) تيالئر. ر.أ.ومن الدراسات اليت تؤيد ان الرتبية مؤطر بالقوة االيديولوجيا ما كتبو ه

يف الرتبية، وانو منطلق من (neo-liberalisme) وىو يقول ان التدويل تنتمي اىل قوة الرأمسالية اجلديدة. وكذا ميكائل و. الدروينية اإلجتماعية، وىي جتهيز اإلنسان للمنافسة على ما احتاجو الرأمسالية الدولية

القائل بان التدويل مؤطر بتيارات اقتصادية واخضاع النواحي املعاصرة (Michael W. Apple) آبيل. ىذا من جهة. ألمهية اقتصادية

و يقوم الباحث من جهة اخرى على معارضة الدراسات اليت حتث على التدويل انطالقا من احملايدة وكذالك . ان التدويل ىو التطوير والرتقي( Ji-Yeung Jang )منها ما قالو جي يونج جان. السياسية

فضال، ما . ان التدويل جتهيز االجيال بقوة املنافسة( Kaitlin Leigh Oyler )كيتلني ليح اويالراستنتجو عبد الشكور، ان التدويل حمتاج لرتقية النظام الرتبوي باندونسيا اىل املستوى الدويل، وىي مشروط

. بالتثقيف الدويل واملهارات الناعمةاستفاد الباحث نوعي املراجع، منها ما يصدر من القوانني حنو ما انتجو جملس التحكيم للقانون عن تنفيذ

hasil putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 tentang)املدارس التدويلية

Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 3),

. واستفاد ايضا املباحث والدراسات عن التدويل، تربويا كان او اقتصادي. ومسامهة الربجوازية باندونيسياوكان القصد، . وقصد بو تكشيفا ملا اختذه اجملتمع احلديث صورة مثالية من تدويل. وعاجل ىذا حتليال تارخييا

. فعال، تكشيف لتكوين تلك الفكرة وتدوينها كفعل عقلي، ال كالتأريخ على حدة

viii

ABSTRACT

This thesis has proven that at the same time the depoliticization of

education means the preservation of an ideology. In fact, some offers made by

internationalization such as advancement, qualified education and competitive

human resources preparation are merely a means of socialization and the

preservation and affirmation of the middle class bourgeois ideology.

Consequently, the internationalization of education leads to bias in educational

system.

Among the theses stating that education is closely related to ideology is

the one written by HAR Tilaar (2005). He claims the internationalization of

education as neo-liberalism education. In its implementation, this type of

education is based on the idea of Social Darwinism which aims at targeting

human resources to compete according to market needs. Additionally, Michael

W. Apple (2002) argues that internationalization is controlled on the basis of

economic interests. He then calls it ‚The World Market‛, a process which makes

the economic dimension as the sole reference in each dimension of globalization.

In view of the above arguments, we can conclude that theses which

support apolitical education by applying internationalization are proven wrong.

Jang Ji-Yeung (2009), for instance, argues that internationalization is identical

to quality improvements. In addition, Kaitlin Leigh Oyler (2007) confirms that

the internationalization of education significantly leads to competitive human

resources. In the meantime, Abdul Gratitude (2012) even considers the

internationalization of education as a means to elevate the education system in

Indonesia at the global level by equally strengthening intercultural and soft skills

dimensions.

The writer divides the data sources into two types; 1) primary data

source containing the outcome of the Constitutional Court decisions No. 5/PUU-

X/2012 on National Education System; Act No. 20/2003, Article 50, paragraph

(3) and some writings focusing on the middle class in Indonesia, and 2)

secondary data source consisting of researches and experts’ writing on the

internationalization of education, globalization and pesantren (Islamic boarding).

The research approach used in this study is Discourse Historical

Approach which aims at unveiling the historical context through discourses such

as how the international school idealization appears in modern society. In this

regard, the study of history in this study is essentially intended to investigate

how the idealization of the internationalization of education appears and to

uncover the underlying knowledge regime of the internationalization.

Keywords: depoliticization, ideology, middle class bourgeois, the

internationalization of education, apolitical education,

globalization and Pesantren.

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab Huruf Latin Nama

Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

B Be ب

T Te ت

Th Te dan ha ث

J Je ج

H} Ha (dengan titik di bawah) ح

Kh ka dan ha خ

D De د

Dh De dan ha ذ

R Er ر

Z Zet ز

S Es س

Sh es dan ha ش

S} Es (dengan titik di bawah) ص

D} De (dengan titik di bawah) ض

T} Te (dengan titik dibawah) ط

Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

koma terbalik (di atas) ‘ ع

Gh Ge dan ha غ

F ef ف

Q qi ق

K ka ك

L el ل

x

M em م

N en ن

W we و

H ha ه

apostrof ‘ ء

Y ya ي

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

Fathah A A

Kasrah I I

Dammah U U

b. Vokal Panjang (maddah)

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Fathah dan alif a> A dengan garis di ا

atas

Kasrah dan ya i> I dengan garis di يي

atas

Dammah dan و

wau

u> U dengan garis di

atas

xi

DAFTAR ISI

Lembar Judul .................................................................................................. i

Kata Pengantar ............................................................................................... ii

Pernyataan Bebas Plagiasi ............................................................................... iv

Persetujuan Pembimbing ................................................................................. v

Abstrak ............................................................................................................ vi

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ................................................................... ix

Daftar Isi ........................................................................................................ xi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Permasalahan ..................................................................................... 8

1. Identifikasi Masalah .......................................................................... 8

2. Pembatasan Masalah ......................................................................... 9

3. Rumusan Masalah .............................................................................. 10

C. Peneltian Terdahulu yang Relevan ...................................................... 10

D. Tujuan Penelitian ................................................................................ 12

E. Metodologi Penelitian ........................................................................ 13

1. Jenis dan pendekatan Penelitian ........................................................ 13

2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data .......................................... 14

3. Metode Analisis Data ....................................................................... 15

F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 15

II. PENDIDIKAN DAN STRATEGI INTERNASIONALISASI

A. Konsep Internasionalisasi Pendidikan .................................................. 17

1. Nomenklatur Internasionalisasi ........................................................ 16

2. Argumen Keharusan Internasionalisasi ............................................. 25

3. Bentuk-Bentuk Internasionalisasi Pendidikan ................................. 29

B. Pendidikan Dalam Bingkai Praksis ..................................................... 33

III. FORMASI NALAR INTERNASIONALISASI

A. Logika Internasionalisasi Pendidikan Versi Pemerintah ....................... 39

1. Internasionalisasi sebagai Tuntutan Globalisasi ............................ 39

2. Internasionalisasi Sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan ....... 42

B. Legislasi Internasionalisasi Pendidikan dan Urbanisasi Pendidikan ..... 45

1. Penyelenggaraan SBI/RSBI: Kompetisi sebagai Ideologi ............. 47

2. RSBI = SNI + X (X = OECD ......................................................... 51

C. Internasionalisasi Sebagai Insepsi Kesadaran Kelas ............................ 57

1. Kronologisasi Pendidikan di Indonesia; Dari Pesantren Hingga

Sekolah ........................................................................................... 59

xii

2. Model Pembacaan Orientalis: Keharusan Melakukan

Internasionalisasi ............................................................................. 65

IV. IN(TER)VENSI KELAS MENENGAH DALAM MODERNISASI

PENDIDIKAN

A. Dilema Internasionalisasi: Antara Kualitas dan Identitas ................... 70

1. Generasi Berwawasan Global dan Matinya Lokalitas ..................... 72

2. Generasi Berdaya Saing Tinggi di Tengah Sistem Depersonal ........ 77

3. Masyarakat Pasca-Industri dan Masyarakat Pasca-Nasional ............ 84

B. Pesantren: Ikhtiar Kelas Menengah Santri Nasionalis ......................... 89

1. Dari Subkultur Merajut Identitas Kebangsaan ................................. 91

a. Paternalisme; Sami‘na> Wa At}a‘na> Lil ‘Ilm Wa Ahlihi ........... 93

b. Kurikulum Pesantren ............................................................... 99

c. Pola Kehidupan Pesantren ....................................................... 104

2. Internasionalisasi … Glokalisasi ...................................................... 106

V. PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 110

B. Saran dan Rekomendasi ...................................................................... 111

BIBLIOGRAFI ....................................................................................... 113

GLOSARI ................................................................................................ 120

INDEKS................................................................................................... 124

Biodata Penulis ........................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pendidikan yang ramai diperbincangkan dalam beberapa

tahun terakhir di Indonesia adalah pendidikan bertaraf internasional. Model

pendidkikan seperti ini sepertinya diposisikan sebagai orientasi akhir dari

Sistem Pendidikan Nasional dalam menghadapai globalisasi. Banyak

kalangan berharap, internasionalisasi pendidikan dapat meningkatkan

kualitas pendidikan Indonesia. Namun, harapan itu pupus setelah pemerintah

melarang RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah

Bertaraf Internasional) pada semua tingkat pendidikan untuk

diselenggarakan di Indonesia.1

Putusan ini masih menjadi persoalan kontroversial. Banyak kalangan

memberikan reaksi positif dan negatif. Beberapa kajian dari pakar pendidikan

menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah tepat, karena beberapa alasan.

Pertama, penyelenggaraan RSBI/SBI di Indonesia telah menghianati

landasan dasar pendidikan Indonesia, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila dan UUD 1945. Kedua, Internasionalisasi pendidikan yang ada

justru berlandaskan pada paham neo-liberalisme, yang memosisikan

pendidikan sebagai komoditas.2

Sementara kelompok yang mendukung, beralasan bahwa RSBI/SBI

merupakan upaya nyata dan hasil positif dalam perbaikan mutu pendidikan

1Putusan ini dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 8 Januari 2013. Isinya

adalah mencabut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Putusan ini dinilai bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan

UUD 1945, yang intinya adalah negara dibebankan dan berkewajiban “mencerdaskan

kehidupan bangsa”. Putusan ini juga berlaku pada pendidikan Islam di bawah

Departemen Agama. Karena pendidikan Islam merupakan sub sistem Pendidikan

Nasional. Lih Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang No 5/PUU-X/2012 tentang Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, 19. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Putusan%20Perkara%

20Nomor%20%2091,80,76,25,5,1%20PUU.X.2012%20TAnggal%2008%20Januari

%202013.pdf (diakses 14 Januari 2013) 2Mahkamah Konstitusi, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 5/PUU-

X/2012 tentang Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional dapat Mengesampingkan Sistem PendidikanNasional, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang

_Putusan%20Perkara%20Nomor%20%2091,80,76,25,5,1%20PUU.X.2012%20TAng

gal%2008%20Januari%202013.pdf, (Diakses Januari, 14 2013)

2

yang dapat mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang mandiri, terutama

dalam menghadapi globalisasi yang semakin kompetitif.3

Berdasarkan argumen-argumen di atas, disimpulkan bahwa

internasionalisasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah upaya

menyiapkan masyarakat dalam menghadapi persaingan global melalui

pendidikan. Pada titik ini, kita sekaligus mengakui bahwa internasionalisasi

erat kaitannya dengan globalisasi.

Berkaitan dengan globalisasi, Francis Abraham menilai hal itu

merupakan gejala yang tidak bisa dihindari oleh sistem sosial mana pun

untuk dapat bertahan hidup, namun juga tidak dapat terlepas dari konflik

yang dibawanya.4 Babun juga mengakui bahwa globalisasi adalah kenyataan

yang tidak bisa ditolak dan tetap akan bergulir sebagai dinamika kehidupan

di seluruh belahan dunia, termasuk dalam dunia pendidikan.5 Karena,

globalisasi bukan persoalan yang timbul atau diakibatkan oleh persoalan-

persoalan dalam negeri, melainkan berkaitan dengan hubungan antar negara.

Pada titik ini, globalisasi diklaim sebagai persoalan ekonomi, dalam

arti, terbukanya kerjasama antar negara secara bebas, pada dasarnya adalah

upaya mengembangkan sektor ekonominya.6 Sementara pendidikan menjadi

kunci dalam meraih tujuan tersebut. Kondisi dan kecenderungan seperti ini

3Di antara orang-orang yang mendukung adalah Ahmad Fadlil Sumadi, salah

satu dari Hakim Konstitusi. Menurutnya, pembatalan UUD Sisdiknas tentang

penyelenggaraan RSBI/SBI seharusnya tidak dilakukan, karena model pendidikan

tersebut pada dasarnya adalah proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,

yang selalu dapat diperbaiki, bukan dilarang. Lih. Mahkamah Konstitusi, “Risalah

Sidang No 5/PUU-X/2012, 19. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ putusan/putus

an_sidang_5%20PUU%202012-sisdiknas%20-%20telah%20baca%208%20

Januari%2020 13.pdf (diakses 14 Januari, 2013). 4M. Francis Abraham, Modernisasi di Dunia ketiga: Suatu Teori Umum

Pembangunan, Terj. M. Rusli Karim. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 2. 5Berkaitan dengan Globalisasi, Babun menyarankan untuk memosisikannya

sebagai tantangan, bukan ancaman. Dia menyarankan bagi pendidikan Islam, untuk

tetap memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang concern pada pengembangan umat Islam Indonesia, tapi juga terbuka dengan perubahan yang

dibawa oleh globalisasi secara kritis, seperti mengubah paradigma pendidikan tidak

semata berfungsi menanamkan nilai-nilai keislaman, tapi juga menawarkan

pengetahuan-pengetahuan terkini. Babun Suharto, Dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi (Surabaya: IMTIYAZ, 2011), 46.

6Klaim bahwa globalisasi sebagai persoalan ekonomi, dan keharusan

pendidikan merespon hal tersebut, tampak dalam analisis Linda K W Becker tentang

akses informasi pada universitas yang memanfaatkan kemajuan teknologi-informasi.

Lihat, Linda K W Backer, “Internationalisation; Australian Library and Expanding

Roles in Higher Education”, AARL (2006), 200, http://www.elibraryusa.state.gov

(diakses, 7 Januari 2013)

3

berdampak pada masuknya dunia pendidikan dalam kontestasi dunia, yang

diposisikan sebagai alat untuk menghadapi tantangan global.

Konsekwensinya, pendidikan masuk pada dunia kompetisi. Pendidikan

dituntut merumuskan kembali tujuannya, supaya dapat beradaptasi dengan

tuntutan global, dan memiliki kesiapan dalam kontestasi tersebut.7

Setidaknya, internasionalisasi pendidikan menjadi satu bukti dari upaya

tersebut, meski hal tersebut menjadi sikap yang dilematis, terutama bagi

negara-negara berkembang.8

Persoalan ini banyak menyita perhatian peneliti di seluruh belahan

dunia. Meski terminologi “internasionalisasi” digunakan secara berbeda-

beda, definisi Knight setidaknya dapat memberikan gambaran komprehensif,

yang banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti, seperti diakui oleh Ji-

Yeung Jang.9 Knight, seperti dikutip Madeleine F. Green dan Christa Olson,

memahami internasionalisasi sebagai proses mengintegrasikan dimensi

internasional dan interkultural pada tujuan, fungsi dan layanan pendidikan.10

7 Nkechi J. Okoli, “Effects of Globalization on Education in Africa 1983-

2008” Academic Research International (2012), 656,

http://search.proquest.com/docview/1080969647/ fulltextPDF/13BCB060

D1C5646A098/17?accountid=133190 (diakses pada 23 Januari 2013). Lihat juga

dalam, Emefa Amoako, “Globalisation Plus Comparative and International

Education: Toward A Theory of The Confluence”, Journal of International and Comparative Education (2012), 62, http://crice.um.edu.my/downloads/amoako.pdf

(diakses 26 Januari 2013) 8Globalisasi pada dasarnya adalah persoalan relasi antara negara maju dengan

negara berkembang. Hubungan keduanya sangat sensitif terjadinya kolonialisme

(New Colonialism). Wajar, kalau pada akhirnya, perbincangan globalisasi banyak

mengangkat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara berkembang.

Kenyataan seperti ini dapat ditelusuri dari beberapa alasan, di antaranya, hilangnya

batas antar negara (negara maju dan negara berkembang) menjadi momen

mempromosikan produk-produk antar negara. Tentu dalam konteks ini, negara maju

dengan berbagai kemajuan yang dicapai diuntungkan secara ekonomi, politik dan

kebudayaan, seperti yang terjadi pada Afrika ditengah arus globalisasi. Lihat,

Samuel Asuquo Ekanem, and Ekeng Nyong Ekefre, " Globalization and

Multiculturalism: Implication for African Development", Journal of Law, Policy and Education (2012), 12, http://www.iiste.org/

Journals/index.php/JLPG/article/view/3747/3796 (Diakses 26 Januari 2013) 9Ji-Yeung Jang, Analysis of Relationship between Internastionalization and

the Quality of Higher Education, Disertasi di University of Minnesota, 2009, 5. 10

Dimensi internasional dan interkultural dalam artian mempertimbangkan

isu-isu tentang hubungan internansional dalam merumuskan tujuan, kurikulum dan

program pendidikan, dan penyelenggaraan lembaga pendidikan antar negara secara

bebas, Madeleine F. Green dan Christa Olson, Internationalizing the Campus: A User’s Guide, (Washington: American Council on Education, 2003), 3.

4

Pengintegrasian dimensi internasional dalam pendidikan diyakini

dapat meningkatkan kualitas, dan mampu melahirkan sumber daya manusia

yang kompetitif.11

Wajar, kalau keharusan internasionalisasi banyak diusung

oleh para peneliti. Pembenaran terhadap keharusan internasionalisasi

dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, di antaranya, pertama pentingnya

menyiapkan sumber daya manusia menghadapi kompetisi dunia global. Salah

satu strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan

melalui internasionalisasi.

Ji-Yeung Jang mengakui bahwa terdapat hubungan positif antara

internasionalisasi pendidikan dengan peningkatan kualitas di sejumlah

Universtas Amerika.12

Pengakuan yang sama juga datang dari Schultz,

seperti dikutip oleh Agus Harianto, menyatakan bahwa pembangunan sumber

daya manusia melalui pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

sebuah negara, yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan

melakukan internasionalisasi.13

Maka sudah seyogyanya, jika pada akhirnya

pendidikan dijadikan tumpuan harapan bagi setiap negara untuk bertahan di

tengah kompetisi global.

Dari ulasan di atas, dapat diketahui bahwa internasionalisasi

pendidikan pada dasarnya bertujuan menyiapkan generasi muda untuk hidup,

bekerja, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang

yang berbeda secara politik, sosio-kultural, agama, bahasa dan kelas sosial.

Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa dibekali dengan wawasan

internasional, tentang bagaimana seseorang itu harus saling menghargai.

Model ini diharap pula mampu mengantarkan generasi muda agar bisa

bertahan dan bekerja sesuai tuntutan kompetensi global.

Namun kenyatannya, janji-janji yang diusung dalam internasionalisasi

seperti “kemajuan”, “pendidikan yang kompetitif”, “pendidikan berkualitas”,

nyatanya banyak menuai kecaman. Karena, pada tataran sosialisasinya,

pendidikan tidak semata merupakan wadah penyiapan individu yang

11

Kesiapan dunia pendidikan menghadapi tantangan global, banyak

diamanatkan pada upaya melakukan internasionalisasi. Pang Jinwei dalam hal ini

mengidentifikasi karakteristik internasionalisasi di antaranya pengembangan

kebudayaan melalui penciptaan pengetahuan, seleksi pengetahuan, dan menerapkan

pengetahuan. Dampak positifnya adalah terjadiyna pertukaran kebudayaan,

percepatan proses perkembangan, dan penciptaan nilai-nilai kemanusiaan yang

kolektif. Sementara, dampak negatifnya adalah dapat terjadi ketidakseimbangan

kebudayaan dalam proses pertukaran. Lihat, Pang Jinwei, "The Internationalization

of University: From an Ethical Perspective," Canadian Social Science, Vol.1, No, 3

(November 2005), 113, http://www.elibraryusa.state.gov (diakses 27 Januari 2013). 12

Ji-Yeung Jang, Analysis of Relationship between Internastionalization and

the Quality of Higher Education, Disertasi di University of Minnesota, 2009. 13

Agus Harianto, Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 7.

5

terampil, dan berwawasan luas, melainkan berkaitan dengan persoalan

politik, ekonomi dan kebudayaan, yang bisa jadi kesemuanya berhubungan

dengan proyek “kolonialisasi”.14

H.A.R Tilaar dalam hal ini menilai internasionalisasi pendidikan

merupakan salah satu bentuk neo-liberalisme dalam pendidikan, yang dapat

mengakibatkan terjadinya kolonialisasi budaya. Menurutnya, paham neo-

liberalisme merupakan ideologi dalam globalisasi,15

yang membenarkan

pendidikan sebagai salah satu komoditas perdagangan internasional. Terbukti

dalam pelaksanannya, pendidikan dituntut untuk dapat menyiapkan sumber

daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif.

Pada poin ini, Tilaar mengklaim bahwa proses pengembangan

pendidikan dengan iming-iming dapat berkompetisi dalam dunia

internasional dinilai telah terjebak pada logika Darwinisme Sosial. Darwinisme Sosial merupakan pandangan yang mendasarkan pendidikan

pada logika persaingan. Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

pasar. Namun kenyataannya, ideologi semacam ini membenarkan pendidikan

berkompetisi dalam menawarkan program-programnya secara kompetitif.

Akhirnya, yang kuat akan tetap laku di pasaran, sedangkan yang kalah akan

gulung tikar.16

Selanjutnya, Nuryatno menjelaskan bahwa logika kompetisi yang

diusung neo-liberalisme dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap

sesama. Karena, yang dipentingkan adalah kepentingan individu atau

kelompok, baik dalam konteks negara atau perorangan. Lebih lanjut, dia

menyatakan bahwa logika seperti ini pada dasarnya di-setting untuk

kepentingan pemenang, atau kelompok yang kuat.17

Begitu pula dengan

14

Istilah kolonialisasi mengacu pada kategori dalam analisis poskolonial.

Kolonialisme dalam kajian ini dipahami sebagai kolonialisme baru, yakni proses

konstruksi budaya menuju kebudayaan kulit putih “Barat” sebagai acuan

perkembangan bagi semua budaya. Lih Gading Sianipar, “Mendefinisikan

Pascakolonialisme: Pengantar Menuju Wacana Pemikiran Pascakolonial”, dalam

Muji Sutrisno dan Hendar Putranto, ed., Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas

(Yogyakarta: Kanisius, 2004), 10 15

Michael W. Apple dkk., berargumen bahwa ideologi globalisasi didasarkan

pada ideologi neo-liberalisme, ia dikendalikan semata-mata oleh kepentingan

ekonomi. Dia menyebutnya “The World Market,” suatu proses yang menjadikan

dimensi ekonomi sebagai satu-satunya acuan dalam setiap dimensi globalisasi.lih

Michael W. Apple, dkk., Globalizing Education: Politic, Pedagogies, and Politic

(New York: Peter Lang, 2002), 3. Lihat pula dalam H.A.R Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Potsmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Kompas, 2005), 142.

16H.AR. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional, 146.

17M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis: Menyikapi Relasi

Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 71.

6

internasionalisiasi pendidikan juga tidak bisa lepas dari logika yang dibawa

oleh globalisasi dengan neo-liberalismenya.

W. Apple dalam hal ini mengidentifikasi beberapa kecenderungan

globalisasi, di antaranya adalah internasionalisasi, marketisasi, universalisasi

dan westernisasi.18

Sedangkan dalam pendidikan, tampak suatu

kecenderungan untuk menyiapkan manusia berwawasan internasional dan

penyiapan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pasar.19

Semakin terang bahwa internasionalisasi sebagai tuntutan globalisasi,

telah menempatkan pendidikan sebagai komoditas dalam kebijakan

internasional, yang sah untuk “diperdagangkan”.20

Dalam kasus Indonesia,

penandatangan kesepakatan internasional, menjadi bukti bahwa pendidikan

dianggap sebagai komoditas.21

Bukti lain terkait hal ini juga dapat dilihat dari pemberitaan media

massa yang mengklaim pengintegrasian dimensi internasional dalam

pendidikan (RSBI/SBI) dapat melahirkan diskriminasi sosial,22

komersialisasi

pendidikan, dan pendidikan yang dapat melahirkan “manusia serigala” karena

mementingkan persaingan.23

Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah hal

tersebut dapat mengancam kemandirian sebuah bangsa dalam segala

aspeknya.24

Setidaknya, inilah alasan pemerintah menerima permohonan dari

18

Michael W. Apple, dkk., Globalizing Education: Politic, Pedagogies, and Politic, 1

19Heather Kelly menyepakati internasionalisasi sebagai strategi yang dapat

memenuhi kebutuhan pasar, dan dapat melahirkan tenaga kerja profesional. Namun,

dia juga menyadari bahwa hal tersebut sebagai bentuk marketisasi pendidikan. Lihat,

Heather Kelly, International Education in Canada: The Construction of a “New”

Professionalism, Disertasi University of Toronto, 234. 20

Beberapa organisasi internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), pada mulanya merupakan perkumpulan

komunitas internasional dalam aspek ekonomi. Namun, hal itu pada tahap lanjut,

pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai kesejahteraan

ekonomi, terutama dalam akselerasi negara-negara berkembang untuk memiliki

kesiapan yang sama dengan negara-negara yang sudah maju. Namun, hal itu pula

yang meleburkan ideologi kompetisi ke dalam dunia pendidikan, yang dinilai sebagai

salah satu kekeliruan orientasi pendidikan era sekarang. Lih. Cecile Hoareau,

“Globalization and Higher Educatio Policy-Making in France: Love it or Hate it?

French Politics (2011), 227, http://search. proquest.com/docview/ 893

959345/13BCB060D1C5646A098/2?accountid=133190 (diakses pada 23 Januari

2013) 21

Ignas G Saksosno, Tantangan Pendidikan: Memecahkan Problem Bangsa

(Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), 55. 22

“Internasionalisasi Pendidikan Salah Kaprah,” Kompas, 8 Maret 2012, 12. 23

“Pendidikan tidak Perlu Label Internasional,” Kompas, 21 Maret 2012, 12. 24

Nicholas c. Burbules, and Carlos Alberto Torres, eds., Globalization and Education Critical Perspectives (New York London: Routledge, 2000), 20.

7

masyarakat untuk membubarkan RSBI/SBI di Indonesia, meski keputusan

tersebut melahirkan pro dan kontra, dan melahirkan pilihan yang dilematis,

baik pada level pemerintah, maupun pada level masyarakat.

Problem dilematisnya adalah di satu pihak, sebuah negara dituntut

meningkatkan kualitas pendidikannya supaya sumber daya manusia mampu

bersaing di tengah dunia global yang kompetitif. Di pihak lain, hal demikian

berdampak pada pengikisan identitas sebuah bangsa, dan pengalihan

orientasi dari lembaga sosial ke lembaga industri. Sementara pada level

masyarakat, di satu sisi, internasionalisasi dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Di sisi yang lain

pendidikan menjadi faktor lahirnya kastanisasi, dan diskriminasi.

Dalam logika untung rugi, internasionalisasi berpotensi, bahkan sudah,

melanggar asas “mencerdaskan kehidupan bangsa” karena watak

diskriminatifnya. Yang bisa mencicipi pendidikan berkualitas hanyalah

sekelompok kaum elit, kelas menengah-keatas, yang karena watak globalnya

bahkan tidak memiliki keprihatinan pada kepentingan nasional, dan justru

mengedepankan kepentingan modal dan kaum pemodal.

Simpulnya, penulis berhipotesis bahwa, jika pada tataran praksis

internasionalisasi mengisyaratkan diskriminasi, maka pada tataran konsep ia

juga mengukuhkan ideologi kelas menengah yang anti ide-nasional. Di tengah kegalauan masyarakat semacam ini, kajian dan penelitian

tentang internasionalisasi pendidikan yang menekankan pada dimensi

historis dari nalar internasionalisasi menjadi tuntutan yang urgen. Karena,

persoalan internasionalisasi sudah mengendap menjadi mental yang tanpa

disadari membentuk sekaligus mengendalikan opini masyarakat tentang

pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dalam pertimbangan

politik maupun ekonomi. Sedangkan kebijakan internasionalisasi pada

dasarnya sebatas menjadi katalisator dari opini masyarakat.25

Wajar, kalau

25

Kebijakan sebagai katalisator dalam arti bahwa kebijakan dan opini

masyarakat memiliki hubungan timbal balik, seperti yang ditunjukkan oleh

Muhammad Zuhdi dalam disertasinya, meski penelitiannya dibatasi pada persoalan

kurikulum, dan tidak menyinggung persoalan internasionalisasi pendidikan.

Menurutnya, hubungan pendidikan (kurikulum) dengan opini masyarakat saling

mempengaruhi, grand design kurikulum pada dasarnya merupakan bentukan opini

masyarakat. Sementara, hasil dari grand design tersebut pada tahap selanjutnya akan

mempengaruhi opini masyarakat. Hubungan timbal balik seperti ini bersifat paralel.

Begitupula dalam kasus internasionalisasi pendidikan. Adanya kebijakan

internasionalisasi pada dasarnya adalah bentukan opini masyarakat, yang pada tahap

selanjutnya keduanya saling mengisi dalam bentuk opini. Untuk penjelasan lebih

rinci tentang hubungan timbal balik antara kebijakan dengan opini masyarakat dapat

ditelusuri dari penelitian Muhammad Zuhdi. Lihat, Muhammad Zuhdi, Social and

Political Influences on Indonesian Islamic Schools’ Curricula: A Histocial

Perspective, Disertasi di McGill University, 2006, 19.

8

akhirnya masyarakat tetap bersikukuh mempertahankan internasionalisasi

pendidikan, meski harus bertentangan dengan pemerintah pasca pencabutan

undang-undang yang mengatur RSBI.26

Pada tataran ini, beberapa kajian dan penelitian tentang

internasionalisasi yang ada, tidak dapat menjelaskan pilihan sikap yang

diambil masyarakat, karena terjebak pada logika untung-rugi.27

Atas dasar

itu, penelitian ini ingin menemukan sejarah peralihan internasionalisasi, dari

sebuah sistem menjadi mentalitas masyarakat. Artinya, peneliti ingin

menelusuri secara historis, tapi bukan dalam arti kronologis seperti kajian

tentang kemunculan dan perkembangan internasionalisasi pendidikan

melainkan mengungkap rezim pengetahuan yang menjadi aktor keharusan

melakukan internasionalisasi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Peneliti dapat menemukan

beberapa poin permasalahan yang muncul dalam internasionalisasi

pendidikan, antara lain;

a. Internasionalisasi pendidikan dapat mengakibatkan nasionalisme

sebuah negara terkikis.

26

Salah satu reaksi yang tetap mempertahankan standar yang diusung RSBI

dilontarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kolaka, Sulawesi

Tenggara. Menurutnya, penerapan standar Mutu RSBI semata-mata demi

kepentingan terjaganya kualitas pendidikan dan prestasi siswa, karena sejak RSBI

diberlakukan terjadi peningkatan pada bidang Sains, Matematika dan Bahasa Inggris

serta Mandarin. Selain itu, dia menuturkan bahwa keinginan seperti ini tidak hanya

datang dari pihak sekolah, melainkan para orang tua murid yang jumlahnya puluhan

dengan dalih kebanggaannya melihat anak-anak mereka pintar Bahasa Inggris. Lihat,

“Sekolah Tetap Bersemangat Terapkan RSBI,” Kompas, Januari 13, 2013, http://edu

kasi.kompas.com/read/2013/01/12/20074334/Sekolah. Bersemangat.Terapkan.

Standar. Mutu.Pendidikan. RSBI. (diakses 13 Januari 2013) 27

Logika untung-rugi merupakan kategori penelitian tentang

internasionalisasi yang didasarkan pada kajian politik-ekonomi, sehingga hasil

penelitiannya cenderung saklek, seperti kubu yang mengharuskan internasionalisasi

selalu memunculkan term “kemajuan,” “penyiapan sumber daya manusia yang

kompetitif,” dan “berwawasan global.” Lihat, Ji-Yeung Jang, Analysis of

Relationship between Internastionalization and the Quality of Higher Education, 96.

Sementara kubu yang menolak selalu memunculkan term “komersialisasi

pendidikan,” “kolonialisasi budaya,” dan “kompetisi yang tidak sehat.” Lihat, John

Antony Tambascia, Internationalization of Higher Education; A Case oStudy of a

Private U.S Research University, Disertasi di University of Southern California,

2005, 5.

9

b. Kebijakan pemberlakuan internasionalisasi pendidikan merupakan

salah satu kontrol budaya dari negara maju dalam melancarkan

kepentingan ekonomi.

c. Internasionalisasi pendidikan sebagai westernisasi dan

kolonialisasi terhadap negara-negara berkembang.

d. Internasionalisasi pendidikan telah menyimpang dari hakikat

tujuan pendidikan, karena telah memandang pendidikan sebagai

komoditas, dan mendorong marketisasi pendidikan.

2. Pembatasan Masalah

Beberapa masalah yang muncul dengan berbagai macam penilain di

atas, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sudut pandang yang berbeda,

sehingga menimbulkan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karenanya,

persoalan internasionalisasi pendidikan bukanlah persoalan yang sempit, tapi

merupakan persoalan yang kompleks, yang dapat dilihat dan dikritisi dari

berbagai sudut pandang. Atas pertimbangan ini, beberapa kata kunci berikut

dapat membantu memperjelas persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertama, internasionalisasi pendidikan dimaksudkan sebagai

pengintegrasian dimensi internasional ke dalam pendidikan baik dalam

bentuk perumusan kurikulum maupun program pendidikan yang tercermin

dalam orientasi lembaga pendidikan.

Kedua, Internasionalisasi pendidikan di Indonesia diposisikan

sebagai modernisasi pendidikan karena modernisasi sendiri merupakan proses

menuju masyarakat modern atau masyarakat yang maju. Sedangkan

internasionalisasi merupakan strategi di sektor pendidikan dalam

menyiapkan masyarakat yang modern, masyarakat yang berkualitas.

Ketiga, kajian nalar atas persoalan ini erat kaitannya dengan konsep

kekuasaan dalam teori poskolonial. Kekuasaan dalam konteks ini dimaknai

sebagai mekanisme dan strategi memproduksi sesuatu yang benar. Kebenaran

di sini diproduksi melalui kesepakatan bersama secara tidak sadar atas

pengetahuan yang diyakini kebenarannya dan atas keyakinan itu, khalayak

digiring untuk mengikuti kebenaran yang terproduksi melalui pewacanaan

tentang kebenaran dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dibicarakan,

ditulis dan dikomunikasikan.

Atas dasar itu, yang dimaksud Kritik Nalar Internasionalisasi

Pendidikan dalam penelitian ini adalah upaya menulis ulang pembentukan

mental internasionalisasi pendidikan dengan mengungkap ideologi kelas

menengah perkotaan sebagai basis ideologis yang mendasarinya melalui

pembacaan atas sejumlah kebijakan pendidikan (termasuk di dalamnya

adalah pendidikan Islam, karena pendidikan Islam sebagai sub sitem

Pendidikan Nasional) dan tulisan-tulisan tentang kelas menengah di

Indonesia\.

10

3. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian, Penulis mengacu pada pertanyaan

sebagai rumusan masalahnya, yakni bagaimana proses terbentuknya nalar

internasionalisasi sehingga dijadikan pilihan tunggal peningkatan kualitas

dan orientasi pendidikan di Indonesia serta siapa aktor ideologis yang

mendasarinya?

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Internasionalisasi pendidikan menjadi salah satu isu menarik dalam

dunia global, atau dunia modern untuk diperbincangkan. Diskursus tentang

persoalan ini telah menghadirkan berbagai akademisi untuk meneliti dengan

berbagai penilaian yang berbeda. Peneliti dalam hal ini dibagi menjadi dua

kategori. Pertama, penelitian yang menjadikan internasionalisasi pendidikan

sebagai objek penelitiannya, baik yang merekomendasikan internasionalisasi,

maupun penelitian yang antipati terhadap internasionalisasi. Kedua,

penelitian yang dianggap berkaitan dengan lahirnya internasionalisasi

pendidikan.

Penelitian Kaitlin Leigh Oyler, Higher Education Goes Global: A

Comparative Study of Internationalization at an American and Australian

University, mengulas tentang proses internasionalisasi perguruan tinggi di

Australia dan Amerika dengan analisis perbandingan. Penelitian ini

membenarkan bahwa integrasi dimensi internasional dalam proses

pembelajaran, penelitian dan pelayanan, telah dipraktikkan oleh universitas

di Amerika dan Australia, meski dalam pelaksanaannya, keduanya berbeda.

Salah satu rekomendasinya adalah internasionalisasi pendidikan harus

memperhatikan prosedur internasionalisasi, sehingga pendidikan sebagai

elemen penting dalam menghadapi globalisasi dapat mendorong penguatan

suatu negara dalam menghadapi globalisasi.28

Sementara, keraguan terhadap internasionalisasi pendidikan dapat

meningkatkan kualitas, terjawab dalam disertasi doktoralnya Ji-Yeung Jang,

Analysis of Relationship between Internastionalization and the Quality of

Higher Education. Dia membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif

antara internasionalisasi dengan peningkatan kualitas, seperti dalam

meningkatkan penelitian yang lebih kompetitif, daya saing fakultas, daya

saing lulusannya, stabilitas ekonomi, dan reputasi institusi.29

Penelitian lain yang mengangkat internasionalisasi pendidikan

dilakukan oleh Abdul Syukur. Penelitian ini ditulis hanya untuk menguji

28

Kaitlin Leigh Oyler, Higher Education Goes Global: A Comparative Study

of Internationalization at an American and Australian University, Disertasi

University of Nort Carolina Wilmington, 2007. 29

Ji-Yeung Jang, Analysis of Relationship between Internastionalization and

the Quality of Higher Education, Disertasi The University of Minnesota, 2009.

11

ketepatan penyelenggaran RSBI/SBI. Alhasil, internasionalisasi pendidikan

dengan bentuk RSBI/SBI di Indonesia terbukti hanya bersifat Academic Oriented, karena tidak diorientasikan pada pengembangan kompetensi

interkultural dan softskill secara seimbang, dalam menghadapi tantangan

global.30

Selain tiga penelitian di atas, penelitian Eun Yong Kim, dalam

Internationalization of Korean Higher Education juga membenarkan sisi

positif dari internasionalisasi pendidikan. Dalam penelitiannya di Korea,

ditemukan satu kecenderungan bahwa internasionalisasi pendidikan

dimanfaatkan untuk memperluas mobilisasi peminat terhadap program-

program yang ditawarkan, sekaligus dalam rangka menguatkan identitas

institusinya. Namun, dia juga menyadari bahwa internasionalisasi

pendidikan, nyatanya tidak dapat dilepaskan dari ideologi neo-liberalisme.

Salah satu buktinya adalah adanya tuntutan meletakkan pertimbangan pasar

dalam mengembangkan pendidikan, dia menyebutnya sebagai market-oriented.31

Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan tidak

mungkin terpisahkan dengan kepentingan politik-idelogi, seperti neo-

liberalisme yang dinilai sebagai ideologi internasionalisasi pendidikan,

ditemukan dalam analisis H.A.R Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural. Dalam tulisan

ini, Tilaar mengklaim bahwa internasionalisasi pendidikan merupakan

peraktek neo-liberalisme pendidikan. Kajian Tilaar merekomendasi untuk

kritis terhadap tuntutan globalisasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai

yang tercantum dalam pancasila. Selain itu, dalam tulisan tersebut juga

disinggung tentang arah perkembangan pendidikan saat ini, termasuk trend

internasionalisasi pendidikan. Ide Darwinisme sosial diklaim telah merasuki

pendidikan di Indonesia, dalam bentuk internasionalisasi pendidikan. Dia

membuktikan adanya budaya kompetisi yang dijadikan satu prinsip dalam

meningkatkan kualitas, seperti mengarahkan tujuan pendidikan untuk dapat

melahirkan sumber daya manusia dengan daya saing tinggi dan kompetitif.

Temuan tersebut, sekaligus mengklaim bahwa peraktek pendidikan tidak

dapat dilepaskan dari ideologi tertentu.32

Berkaitan dengan hal ini, hubungan pendidikan dengan ideologi juga

ditemukan dalam penelitian doktoral Mastuki. Penelitiannya merupakan

kajian historis tentang mobilitas kelas menengah santri di Indonesia.

30

Abdul Syukur, Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia, Tesis Universitas

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. 31

Eun Yong Kim, Internationalization of Korean Higher Education, Disertasi

The University of Illinois at Urban-Champaign, 2010. 32

H.A.R Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Potsmodernisme dan Studi Kultural, (Jakarta: Kompas, 2005)

12

Menurutnya, pendidikan di Indonesia terbukti menjadi alat untuk

mempertahankan kepentingan dan ideologi kelompok.33

Temuan tersebut,

membuat relevan dengan penelitian ini, dan membantu Peneliti dalam

memperoleh gambaran kelas menengah di Indonesia, yang diasumsikan

sebagai salah satu poin penting yang mendasari pembentukan nalar

internasionalisasi pendidikan di Indonesia.

Sementara dari aspek kelembagaan di Indonesia, penelitian Arief

Subhan membantu Peneliti dalam memperoleh gambaran tentang

pergumulan lembaga pendidikan di Indonesia dengan modernisasi.

Sayangnya, hasil penelitiannya, tidak jauh berbeda dengan penelitian

Mastuki. Terbukti, temuan dari penelitiannya menyatakan modernisasi

pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan

kelompok.34

Kesamaan tesis tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh

kesamaan pendekatan yang digunakan, yakni penedekatan sosiologis;

mendasarkan faktor keterpengaruhan dalam membuktikan hubungan

pendidikan dengan ideologi kelompok. Akhirnya, temuannya bersifat

tunggal, atau bersifat kausal. Padahal, untuk membuktikan ideologi dalam

pendidikan banyak faktor yang membentuknya, dan ini hanya dapat diungkap

melalui analisis wacana, yang menyatakan bahwa terdapat jejaring kuasa

dalam proses produksi sebuah wacana, misalnya dalam kasus modernisasi

pendidikan. Pada poin ini, semakin mempertegas bahwa penelitian ini

berbeda dengan penelitian Mastuki dan Arief Subhan.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat satu kecenderungan bahwa

perbincangan tentang internasionalisasi diposisikan sebagai strategi dalam

menghadapi globalisasi, sehingga fokus penelitiannya diarahkan kepada

dampak dari penyelenggaraan internasionalisasi pendidikan terhadap daya

saing masyarakat, terutama pada aspek pengembangan ekonomi. Sementara,

dalam penelitian ini, internansionalisasi pendidikan diposisikan sebagai

wacana, yang harus ditulis ulang secara historis dengan menggunakan

analisis wacana.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki

beberapa tujuan, antara lain,

1. Mengungkap relasi kuasa terbentuknya nalar internasionalisasi

pendidikan di Indonesia.

2. Mengungkap ideologisasi internasionalisasi pendidikan di Indonesia

33

Mastuki HS, Kebangkitan Kelas Menengah Santri: Dari Tradisionalisme, Liberalisme, Post-Tradisionalisme, Hingga Fundamentalisme, (Tanggerang: Pustaka

Dunia, 2010). 34

Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20, (Jakarta:

UIN Jakarta Press, 2009)

13

3. Menyadarkan masyarakat Indonesia dari krisis ketidaksadaran dalam

mengembangkan pendidikan kerakyatan

Dari tujuan di atas, hasil penelitian ini juga memiliki beberapa

manfaat, di antaranya secara teoretik, penelitian ini dapat menambah

khazanah ilmiah, karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini,

tidak banyak digunakan oleh banyak peneliti di Indonesia, hususnya dalam

mengkaji isu-isu pendidikan. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini juga dapat

memudahkan penelitian selanjutnya untuk dikembangkan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh

pemangku kebijakan sebagai salah satu rujukan teoretik dalam mengevaluasi

model-model pendidikan terkini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan

mengungkap relasi kuasa internasionalisasi pendidikan di Indonesia, yakni

melalui beberapa wacana yang telah diproduksi, baik berupa hasil penelitian,

maupun tulisan dalam bentuk buku. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini dapat

dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yakni dengan menggunakan

metode kepustakaan (library research), sebuah studi pustaka dengan cara

mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.35

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Discourse Historical Approaches (pendekatan wacana sejarah) dan Teori

Poskolonial. Pendekatan ini menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana

diproduksi. Langkah pertama, penulis mengkaji hasil putusan Mahkamah

Konstitusi tentang pencabutan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (3). Langkah pertama, bertujuan

menemukan Fundamental Code36 dari keharusan melakukan

35

Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, Terj. Alimudin Tuwu,

(Jakarta: UI Press, 1999), 31 36

Iistilah ini digunakan Michel Foucault untuk menunjukkan bahwa ada satu

komponen kunci dari setiap kumpulan teks atau pemikiran seseorang yang menjadi

pondasi dasar. Baca, Michel Foucault, The Order of Things: an Archaelogy of the Human Science (New York: Routledge Classics, 2002) xxii. Kalau penulis maknai

dengan bahasa lain, setiap pemikiran baik dalam bentuk ide atau peraturan

meniscayakan ideologi sebagai pondasi dasar dari keseluruhan pemikiran, misalnya

ide tentang internasionalisasi pendidikan di Indonesia yang marak didengungkan

oleh pemerintah dalam banyak dokumen, seperti dalam bentuk Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Hasil Putusan Mahkamah Konsitusi tentang RSBI/SBI, dan

beberapa pemikiran serta temuan dalam bentuk buku dan penelitian dapat ditemukan

komponen kunci yang mendorong hal tersebut dilaksanakan di Indonesia, baik di

level pemerintah maupun masyarakat. Hal ini yang penulis lakukan dalam

14

internasionalisasi yang tercermin dalam kebijakan dan opini masyarakat

dalam Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari temuan ini, pada

tahap lanjut akan dikaji teks-teks sejarah modernisasi pendidikan di

Indonesia dalam rangka menemukan titik temu antara Fundamental Code

yang muncul dalam teks-teks internasionalisasi pendidikan dengan kelas

menengah perkotaan. Karena secara historis, kelas menengah perkotaan

berperan penting dalam modernisasi pendidikan. Sementara, teori

poskolonial digunakan untuk memperkaya analisis terhadap peluang dan

tawaran keharusan melakukan internasionalisasi pendidikan di Indonesia.

Dari sini pula, nilai-nilai pesantren dimunculkan sebagai solusi atas

kelemahan dalam melakukan internasionalisasi sebagai modernisasi

pendidikan di Indonesia. Kesamaan Fundamental Code antara

internasionalisasi pendidikan dengan ideologi kelas menegah nantinya yang

disebut sebagai relasi kuasa.

Degan demikian, kajian ini berbeda dengan penelitian sejarah pada

umumnya, yang sifatnya kronologis, karena penelitian ini mengangkat

konteks sejarah dalam proses pewacanaan, atau proses terbentuknya sebuah

wacana. Penulis menyebutnya sebagai kritik sejarah, misalnya kapankah

“idealisasi” internasionalisasi sebagai model ideal pendidikan. “Kapan”

bukan dalam arti masa atau awal mula internasionalisasi diidealkan,

melainkan bagaimana proses idealisasinya, atau unsur apa saja yang

menjadikan internasionalisasi pendidikan menjadi ideal. Dengan demikian,

kajian sejarah dalam penelitian ini pada hakikatnya ingin mengkaji proses

terbentuknya idealisasi internasionalisasi pendidikan, dan mengungkap rezim

pengetahuan yang mendasarinya menjadi ideal.

2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah kajian pustaka, maka penulis

membagi rujukan dalam dua kategori, yakni primer dan sekunder. Pertama,

dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 dan

beberapa tulisan tentang peran dan ideologi kelas menengah di Indonesia,

diantaraya HS, Mastuki. Kebangkitan Kelas Menengah Santri: Dari Tradisionalisme, Liberalisme, Post-Tradisionalisme, Hingga Fundamentalisme. Tanggerang: Pustaka Dunia, 2010. Kuntowijoyo,

Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, cet. VIII, Bandung: Mizan, 1998.

Sementara, sumber sekunder merupakan data-data penelitian yang

dapat memperkaya penelitian ini seperti Ji-Yeung Jang, Analysis of

Relationship between Internastionalization and the Quality of Higher

Education, The University of Minnesota, 2009. Madeleine F. Green dan

Christa Olson, Internationalizing the Campus: A User’s Guide, Wshington:

menemukan titik temu antara Internasionalisasi Pendidikan dengan ideologi kelas

menengah perkotaan di Indonesia.

15

American Council on Education, 2003. Kaitlin Leigh Oyler, Higher

Education Goes Global: A Comparative Study of Internationalization at an

American and Australian University, University of North Carolina

Wilmington, 2007. Mary Hyden, Introduction to International Education,

(London: SAGE Publications, 2006), Heather Kelly, International Education

in Canada: The Construction of a “New” Professionalism, University of

Toronto, Ilghis M. Sinagatullin, The Impact Of Globalization on Education,

(New York: Nova Science Publisher, 2006), dan tulisan lainnya yang

berkaitan dengan tema dalam penelitian ini, seperti persoalan globalisasi,

pesantren di Indonesai.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode

deskriptif-analitis. Karena yang dikaji adalah wacana tentang

internasionalisasi pendidikan dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk

Undang-Undang, peraturan dan dokumen perintah serta buku, maupun hasil

penelitian, maka seluruh sumber data tersebut, baik primer, maupun sekunder

dibaca dan dianalisa dengan analisis wacana dan teori poskolonial. Analisis

wacana membantu penulis mengungkap relasi kuasa dalam internasionalisasi

pendidikan, sementara teori poskolonial membantu penulis mengungkap

ideologi terselubung dibalik pewacanaan dalam teks.

Pada dasarnya, analisis wacana merupakan kajian linguistik yang

mengkaji terbentuknya sebuah teks. Teks dalam hal ini tidak sekedar

menempati posisi sebagai suatu penjelasan makna yang ingin dijelaskan,

melainkan teks diasumsikan sebagai suatu ekspresi yang dipenuhi dengan

suatu kecenderungan tertentu. Kecenderungan dalam hal ini berupa suatu

nilai yang dibawa melalui bahasa, adakalanya mendiamkan suatu wacana

tertentu dan mengangkat wacana yang lain dalam sebuah teks.37

Jadi, praktik

berwacana dalam sebuah teks secara bersamaan menampilkan efek ideologi,

yang sarat dengan kekuasaan.

Begitupula dengan internasionalisasi pendidikan. Ketika penulis

menempatkannya sebagai wacana, maka hal tersebut diasumsikan memiliki

kecenderungan tertentu. Oleh sebab tu, untuk membaca kecenderungan ini,

penulis menggunakan analisis wacana sebagai alat analisis.

G. Sistematika Penelitian

Tesis ini akan disajikan dalam beberapa bab. Bagian utama dalam

penelitian ini adalah pemaparan tentang relasi kuasa internasionalisasi

pendidikan dan masa depan pendidikan Indonesia. Namun, sebelum bab inti

tersebut dibahas, untuk memudahkan pembaca memahami gambaran umum

37

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Cet VIII

(Yogyakarta: LkiS, 2011),18-19.

16

dalam penelitian ini, yang pertama disajikan adalah pendahuluan sebagai Bab

pertama.

Bab pertama merupakan gambaran inti dan peta penelitian. Ulasan

bab ini berkisar seputar beragam sudut pandang dalam memahami

internasionalisasi pendidikan di dunia dan beberapa pemberitaan media

terhadap peraktik internasionalisasi pendidikan di Indonesia, beberapa respon

dan hasil penelitian, baik yang menerima dan menolak praktik

internasionalisasi pendidikan. Hal ini dijelaskan pada latar belakang masalah.

Kemudian dilanjutkan pada permasalahan penelitian, kajian terdahulu yang

relevan dengan penelitian ini, tujuan dan signifikansi penelitian, metodologi

penelitian yang memuat penjelasan tentang jenis, sumber primer dan

sekunder, alat analisis dan pendekatan yang digunakan dalam meneliti, serta

sistematika penelitian.

Bab kedua memuat penjelasan tentang konteks perdebatan

internasionalisasi pendidikan. Ulasan pada bab ini dalam rangka menemukan

konsepsi internasionalisasi dan mempertegas hubungan pendidikan dengan

ideologi. Hal ini sekaligus menjadi landasan teori dalam penelitian ini, yang

bertujuan mengungkap relasi kuasa internasionalisai pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, pada bagian pertama penulis akan mengulas tentang detail konsep

internasionalisasi pedidikan, meliputi prosedur, prasyarat, orientasi serta

karakter internasionalisasi. Ada dua tujuan yang diinginkan oleh penulis.

Pertama sebagai tolok ukur penilaian atas idealitas internasionalisasi sebagai

konsep pengembangan kualitas pendidikan. Kedua, penulis ingin

menunjukkan bahwa pendidikan erat kaitannya dengan politik kepentingan.

Dari situ pula, penulis akan mengungkap hubungan antara pendidikan dan

ideologi.

Bab ketiga akan mengulas relasi tentang internasionalisasi dan peran

kelas menengah. Sebagai sebuah kerja nalar, proses formasinya berjalan

tanpa sadar dalam beberapa pemikiran dan peraturan yang ditetapkan.

Pijakan analisis pada bab ini adalah kebijakan pemerintah tentang keharusan

melakukan internasionalisasi meniscayakan prakondisi, sehingga pada bagian

pertama akan diungkap fundamental code dalam kebijakan penyelenggaran

sekolah berbasis internasional. Bahasan ini diakhiri dengan ulasan tentang

prakondisi orientasi menunggal pendidikan di Indonesia dalam bentuk

penyelenggaraan sekolah berbasis internasional melalui penelusurusan

terhadap kronologisasi pendidikan di Indonensia.

Bab keempat berupa analisis kritis atas kecenderungan

internasionalisasi melalui analisis wacana dan teori poskolonial dalam

menyikapi peluang dalam dunia global. Kajian ini menemukan titik dilema

antara kualitas dan identitas, antara peluang dan dehumanisasi, serta dua

kemungkinan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi dilema

logika kelas menengah borjuis ini, penulis mengajukan sebuah alternatif dari

kelas menengah pesantren, yaitu sebuah epistemologi pendidikan yang

17

berbasis pada pola kehidupan pesantren sebagai subkultur. Jika

internasionalisasi versi kelas menengah borjuis berarti globalisasi, maka

kelas menengah pesantren mengarahkan intrenasionalisasi sebagai

glokalisasi, yaitu pengembangan pendidikan berwawasan nusantara, yang

berpijak pada 1) pengembangan khazanah kultural; 2) reorientasi pendidikan

untuk mengentaskan kebutuhan kultural rakyat Indonesia.

Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan

akan mengulas penegasan Peneliti terhadap temuan penelitian berdasarkan

hasil analisa dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi rekomendasi

terhadap pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan di

Indonesia sesuai dengan tradisi dan karakter kebangsaan. Selain itu, saran

juga memuat rekomendasi terhadap peneliti selanjutnya yang memiliki

gairah untuk menelaah dan mengembangkan pendidikan Indonesia.