8/12/2019 Rencana Induk SPAM.pdf

1/4

Rencana Induk SPAMOleh Gede H. Cahyana

Tiada kehidupan tanpa air. Setiap yang hidup selalu berkaitan dengan air.Namun demikian, tidak semua orang mudah memperoleh air, terutama

air bersih (clean water). Padahal air adalah kebutuhan dasar manusia(juga hewan dan tumbuhan). Selain itu, air adalah hak sosial ekonomimasyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dalam kancah dunia,air menjadi bagian dalam MDGs dan Indonesia terlibat dalam upayapencapaiannya. Pemerintah Indonesia lantas menggalakkanpembangunan sektor air minum dengan cara melengkapi perangkathukum dan peraturannya kemudian dijadikan basis dalam implementasikebijakan strategis. Akhirnya lahirlah kegiatan yang disebut RISPAM.Lingkup RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) meliputisistem penyediaan air minum perpipaan (PDAM), sistem perpipaan non-PDAM dan PAM non-perpipaan. Perpipaan sudah lumrah dikenalmasyarakat, khususnya PDAM, IKK, dan perpipaan swadaya (PAM Desa).Yang non-perpipaan dibedakan menjadi dua jenis: (1) terlindungi, dan (2)tak terlindungi. Sumber tak terlindungi sedapat-dapatnya dikurangi ataudiubah menjadi terlindungi agar dapat menjamin kesehatan masyarakatpengguna airnya. Ada 12 jenis modul non-perpipaan yang di dalamPermen PU No. 01/PRT/M/2009 disebut Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).Secara bahasa, sebutan pipa lebih tepat daripada perpipaan karenajaringan sudah memiliki makna tersirat perpipaan. BJP = Bukan JaringanPipa, JP = Jaringan Pipa). Ada sejumlah modul yang bisa dikembangkanmenjadi jaringan pipa, baik dalam areal sempit maupun luas dan ini

bergantung pada kebutuhan dan sebaran penduduknya.RISPAM adalah upaya untuk mencapai Dasawarsa II di sektor air minumyang dikenal dengan MDGs. Masa MDGs ini telah lewat lebih dariseparuh waktunya. Hanya berselang kurang dari empat tahun lagi, yaknitahun 2015, target yang ditetapkan di sektor air minum ini mestitercapai. Target itu adalah proporsi penduduk terhadap sumber air minumterlindungi (akses aman) 68,87% (nasional), 78,19% (perkotaan),61,60% (perdesaan). Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum,Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minummerilis percepatan penyediaan air minum Jaringan Pipa dan BJP. Artinya,

peran pengembangan air minum tidak hanya diemban oleh PDAM tetapijuga dipikul oleh kementerian, dinas, lembaga, badan-badan lain, baikpemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,termasuk prakarsa dan swadaya masyarakat, industri dengan CorporateSocial Responsibility-nya (CSR).Status RISPAMDari 497 kabupaten/kota di Indonesia, kebanyakan (63%) belum memilikiRISPAM hingga akhir 2011. Ada 184 (37%) kabupaten/kota yang sudahmemiliki RISPAM tetapi kualitas dokumennya sangat variatif, mulai dariyang baik sampai yang buruk. Kebanyakan lingkup studinya tidak

meliputi seluruh wilayah kabupaten tetapi hanya beberapa kecamatanatau bahkan di ibukotanya saja. Studi seperti ini belum layak disebut

8/12/2019 Rencana Induk SPAM.pdf

2/4

rencana induk. Menurut lingkup studinya, RISPAM dikelompokkan menjaditiga macam: (1) RISPAM kabupaten/kota yang studinya menyeluruh didalam satu wilayah kabupaten atau kota; (2) RISPAM lintaskabupaten/kota, wilayah studinya lebih dari satu wilayah administrasikabupaten dan/atau kota dalam satu provinsi; (3) RISPAM lintas provinsi

dengan cakupan studi lebih dari satu wilayah administrasi kabupatendan/atau kota dan lebih dari satu provinsi.RISPAM bukanlah hal baru. Kegiatan RISPAM ini sudah lama dikenal didunia kampus, sejak tahun 1970-an, yaitu ketika mahasiswa TeknikPenyehatan ITB melaksanakan Tugas Akhir yang disebut master plan.Tetapi sayang, kegiatan akademis ini tidak mendapatkan momentumnyadi lapangan karena mayoritas yang dibuat oleh pemerintah pusat dandaerah adalah perencanaan teknik (planning) atau perancangan(designingatau DED = Detailed Engineering Design) Instalasi PengolahanAir Minum, transmisi dan distribusinya. Selama ini kegiatan pembangunan

di sektor air minum tidak memiliki pola pengembangan yang sistematis,hanya berdasarkan kebutuhan dan keinginan sesaat, baik atas alasanpolitis maupun alasan sosial ekonomis. Akibatnya, sistem penyediaan airminum menjadi tumpang-tindih, tanpa arah jelas, dan tidak terpadu.Padahal hirarkinya ada, yaitu sebelum kegiatan perancangan (design)harus ada studi kelayakan dan rencana induk. Dengan kata lain, kegiatanrencana induk adalah awal untuk pengembangan sistem penyediaan airminum di suatu daerah agar arahnya tepat, mengikuti polapengembangan wilayahnya.Muatan RISPAM

Meskipun master plansudah lama dikenal di kalangan akademisi TeknikPenyehatan/ Lingkungan, namun materi bahasannya belum selengkapmuatan RISPAM. Malah ada kecenderungan setiap orang, meskipunsama-sama sarjana Teknik Penyehatan/ Lingkungan, memilikipemahaman yang berbeda tentang substansi rencana induk. Untukmenyempitkan perbedaan ini disusunlah sebuah batang-tubuh yang dapatdijadikan acuan oleh penyusun RISPAM, pemerintah pusat dan daerah.Acuan ini diharapkan menghasilkan produk dokumen RISPAM yang serupadi seluruh daerah di Indonesia, meskipun penyusunnya berbeda-beda.Muatan tersebut diuraikan di bawah ini.

A. Rencana umum, meliputi:1. Evaluasi kondisi kota/kawasan yang bertujuan untuk mengetahuikarakter, fungsi strategis dan konteks regional-nasional kota/kawasanyang bersangkutan.

2. Evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan danperlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting.

B. Rencana jaringan, meliputi perencanaan sistem transmisi dan distribusi.Sistem distribusi meliputi reservoir, jaringan pipa distribusi dan tata letakjaringan pipa dan bukan jaringan pipa.

8/12/2019 Rencana Induk SPAM.pdf

3/4

C. Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana indukmeliputi identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan, perkiraankebutuhan air dan identifikasi air baku;

D. Kriteria dan standar pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat

diaplikasikan dalam perencanaan yang umum digunakan.

E. Rencana sumberdan alokasi air bakuSumber air baku yang ada dibuat prioritas penggunaan sumber airtersebut dan harus mendapat izin tertulis (SIPA) dari instansi terkait.Kebutuhan kapasitas air baku disusun untuk menetapkan rencana alokasiair baku yang dibutuhkan SPAM.

F. Rencana keterpaduandengan Prasaranadan Sarana(PS) Sanitasimeliputi:Identifikasi potensi pencemar air baku, identifikasi area perlindungan air

baku, proses pengolahan buangan dari IPAM

G. Rencana pembiayaandan pola investasi, berupa indikasi biaya tingkatawal, sumber pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakupseluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak,pembebasan lahan dan perizinan.

H. Rencana pengembangankelembagaanKelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatantenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan mengacu

pada peraturan yang berlaku.Realitas DaerahTak dapat dimungkiri, pada saat ini belum semua daerah memilikipemahaman yang betul tentang RISPAM. Banyak daerah yang belummendukung pengembangan sektor air minum dengan indikasi belumdialokasikan dalam APBD. Sejumlah kasatker dan asistennya juga adayang belum paham tentang pentingnya RISPAM sehingga belum gigihberjuang agar kepala daerah mengalokasikannya dalam APBD.Dampaknya juga merambat ke konsultan advisory provinsi yangseharusnya memberikan advis kepada konsultan penyusun RISPAM tetapi

malah menyusun atau membuatkan RISPAM. Parahnya lagi, tenaga ahliyang disyaratkan dalam KAK advisory dan penyusunan RISPAM tidaksesuai dengan arahan Permen PU No. 18/2007. Bahkan ada konsultanpenyusun yang tidak melibatkan tenaga ahli yang diminta dalamperaturan menteri tersebut sehingga kualitas dokumen RISPAM-nya jauhdari layak.

Untuk memperbaiki kualitas advisory dan penyusunan RISPAM perludiadakan seminar, workshop, pelatihan agar pemahaman kasatker danasistennya atas RISPAM meningkat dan berupaya agar kepala daerahmemberikan porsi dalam APBD untuk rencana induk ini. Sosialisasi jugaperlu diarahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, Bappeda, SKPD yang

8/12/2019 Rencana Induk SPAM.pdf

4/4

terkait dengan air minum tentang pentingnya RISPAM. Di pihakkonsultan, hendaklah team leader dan tenaga ahli disesuaikan denganamanat Permen PU 18/2007 agar kualitas pekerjaan berupa dokumenRISPAM menjadi layak. Pada saat yang sama, kasatker dan asistennyaharus responsif atau tanggap dalam berkomunikasi dengan konsultan

advisory pusat dan intensif memberikan advisory kepada penyusunRISPAM di kabupaten/kota agar kualitas dokumennya menjadi layak.

Apabila semua unsur tersebut memenuhi tugasnya masingmasing makahasilnya adalah dokumen RISPAM yang tidak hanya layak tetapi jugamenyeluruh sehingga dapat mewakili kondisi eksisting danpengembangannya minimal 10 tahun ke depan. *