rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

111
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Januari 2012

Upload: indonesia-infrastructure-initiative

Post on 28-Nov-2014

3.310 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

Januari 2012

Page 2: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Page 3: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

12 JANUARI, 2012

Prakarsa Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Initiative) Dokumen ini telah dipublikasikan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), suatu program yang didanai Pemerintah Australia yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas investasi infrastruktur. Pendapat para penulis yang dikemukakan dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pendapat Kemitraan Australia Indonesia atau Pemerintah Australia. Namun demikian, IndII sangat menghargai setiap tanggapan atau pertanyaan atas laporan ini, yang dapat disampaikan kepada Direktur IndII, tel. +62 (21) 7278-0538, fax +62 (21) 7278-0539. Website: www.indii.co.id. Ucapan Terima Kasih Laporan ini telah disiapkan oleh Nathan Associates Inc. (Dr. Paul Kent, Mr Richard Blankfeld), dibantu oleh tim konsultan nasional (Prof Sudjanadi, Hidayat Mao, SH, DR. Russ Frazila Bona, dan Ir. Budiyono Doel Rachman MSc.) dan Office Manager, IndII (Desi Rahmawati, SE), yang terlibat dalam Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) yang didanai oleh AusAID sebagai bagian dari Kegiatan No. 244: Finalisasi Peraturan Menteri Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Review Pengembangan Kebijakan & Manajemen Kepelabuhanan, dan Presentasi Akhir RIPN. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pelindo 1-4, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, INSA, KPPU dan Tim Pelaksana RIPN atas dukungan dan informasinya. Terima kasih juga kepada David Ray (Direktur Fasilitas, IndII) dan David Shelley (Direktur Teknik Transportasi, IndII) atas dukungan dan masukannya. Dukungan yang diberikan oleh Efi Novara Nefiadi, Sr Transport Program Officer, IndII sangat kami hargai. Setiap kesalahan faktual atau interpretasi sepenuhnya merupakan karya para penulis. Dr. Paul Kent Nathan Associates Inc. Jakarta, 12 Januari 2012

Page 4: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Page 5: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

Menimbang:

a. bahwa dalam pasal 67,71,72 dan 73 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran dan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran, Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b),

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional.

Mengingat: 1. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka

Panjang 2005 – 2005;

4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang;

5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara;

6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan No. Km 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi

Nasional;

9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Proses Perencanaan

di Lingkungan Departemen Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005 – 2025;

11. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Syahbandar;

14. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pelabuhan Batam;

15. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Kantor Penyelenggara Pelabuhan;

16. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

Page 6: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

17. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 46 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Syahbandar;

18. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perhubungan No KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pelabuhan Batam.

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

Pasal 1 Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Rencana Lokasi serta Hierarki Pelabuhan.

Pasal 2 Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 3 Lokasi Pelabuhan

(1) Lokasi pelabuhan merupakan wilayah daratan dan perairan tertentu yang meliputi Daerah

Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

(2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri atas:

a. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;

dan;

b. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat

alih muatan antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal,

kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan

kebutuhan.

(3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah

Lingkungan Keja Pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan,

keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal

mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan

kapal.

(4) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:

a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang propinsi dan tata ruang wilayah

kabupaten/kota;

b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

c. Potensi sumber daya alam dan;

d. Perkembangan lingkunganstrategis, baik nasional maupun internasional.

(5) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh

Menteri atas dasar pengajuan permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Page 7: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

Pasal 4 Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan

Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan hanya dapat dilakukan

berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 5

Rencana Induk Pelabuhan

(1) Setiap pelabuhan wajib mempunyai rencana induk pelabuhan yang didalamnya termasuk

rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan harus disiapkan untuk jangka waktu:

a. 15 tahun sampai 20 tqhun (Jangka panjang);

b. 10 tahun sampai 15 tahun (jangka menengah);

c. 5 tahun sampai 10 tahun (jangka pendek).

(3) Rencana Induk Pelabuhan dipersiapkan oleh penyelenggara pelabuhan berdasarkan:

a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b. Rencana tata ruang propinsi;

c. Rencana tata ruang kabupaten/kota madya;

d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan yang terkait di pelabuhan;

e. Kelaikan tehnis ekonomis dan lingkungan hidup;

f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal dari dan ke pelabuhan.

Pasal 6

Hierarki Pelabuhan Laut Pelabuhan Laut terdiri dari 3 (tiga) hierarki yaitu:

1. Pelabuhan Utama yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri

dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah

besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang;

2. Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam

negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai

tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang;

3. Pelabuhan Pengumpan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam

negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan

pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan atau/ barang.

Pasal 7

Rencana pembangunan pelabuhan secara nasional menggunakan pendekatan klaster, yaitu berdasarkan pengelompokan pelabuhan yang secara geografis berdekatan dan secara operasional saling terkait.

Pasal 8 (1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Page 8: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk Pelabuhan

Nasional dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional termuat secara lengkap dalam lampiran peraturan ini.

(4) Uraian dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teridiri 5 (lima) Bab yaitu:

a. Bab 1 Pendahuluan;

b. Bab 2 Kebijakan Pelabuhan Nasional;

c. Bab 3 Perkiraan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan dan Implikasinya terhadap

Pengembangan Sektor Pelabuhan;

d. Bab 4 Lokasi Pelabuhan dan Pengembangan Pelabuhan;

e. Bab 5 Rencana Aksi di bidang Pengaturan dan Kebijakan.

Pasal 9 Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi dan mengambil langkah lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: Menteri Perhubungan

Page 9: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

Bab 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1

Bab 2. KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ..................................................................................... 4

2.1 Kebijakan Pelabuhan Nasional ....................................................................................................... 4 2.2 Strategi Implementasi ................................................................................................................... 6

2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif ................. 6 2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja .................................... 6 2.2.3 Pengaturan Tarif................................................................................................................... 6 2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ........................................................................ 7 2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan .......................................... 7 2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif ............ 7 2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif ........................................... 7

Bab 3. PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA .............................................................................. 9

3.1 Latar Belakang .............................................................................................................................. 9 3.2 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Berdasarkan Skenario Dasar (Base Case) ........... 10 3.3 Proyeksi Lalu Lintas Berbasis Skenario Alternatif ......................................................................... 13 3.4 Implikasi terhadap Pembangunan Sektor Pelabuhan................................................................... 15

Bab 4. LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN ........................................................ 16

4.1 Kebutuhan Investasi Pelabuhan .................................................................................................. 16 4.2 Pembiayaan Pelabuhan dan Kerangka Bantuan dan Penjaminan Pemerintah.............................. 19

4.2.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan ....................................................................................... 19 4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah ................................................ 19 4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah ............................................................. 20 4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan .................... 22

Bab 5. RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ......................... 24

5.1 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-undang Pelayaran ........................................ 24 5.2 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan (PP No. 61/2009) ........................................................................................................................................... 24 5.3 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan ........................................................................................... 24 5.4 Inisiatif Jangka Pendek untuk Mengimplementasikan Kebijakan .................................................. 24

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 ................................................................................................ 10 Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 ............................................................................ 11 Tabel 3-3 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan Melalui Pelabuhan Indonesia Skenario Pertumbuhan Dasar (Base Case) Periode Tahun 2009-2030 .................................................................................... 13 Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011) ......................................................................................................................................................... 17 Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030 ......................................................................................................... 19

Page 10: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta........................................................................... 21 Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran ............................................................................................................................. 25 Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009…………………….25 Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan................................................................................ 26 Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan ................................................................................. 29 DAFTAR GAMBAR Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI ................................................................. 2 Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN ........................................................................................................ 3 Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan Utama di Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan Tahun 2009 .................................................................................................................. 11 Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan ..................................................................................................... 12 Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Utama Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 .... 12 Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI ....................................................................................... 13 Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario Pertumbuhan , Periode Tahun 2015-2030 ....................................................................................... 14 Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan , Periode Tahun 2015-2030 ............................................................ 14 Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan ......................................................................................................................................................... 18 Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Fasilitas Pelabuhan.. ......................................................................................................................................................... 18 DAFTAR SUPLEMEN Suplemen A-1 Hierarki Pelabuhan ..................................................................................................... 32 Suplemen B-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009.................................................................................................................................................. 69 Suplemen B-2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009 ......................................................................................................................................................... 69 Suplemen B-3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009 ....................................................................................................................... 70 Suplemen B-4 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009 ....................................................................................................................... 70 Suplemen B-5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009 .... 71 Suplemen B-6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009 .......... 71 Suplemen B-7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009 ........ 72 Suplemen B-8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009 .............. 72 Suplemen C-1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera ............................................... 73 Suplemen C-2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa ...................................................... 73 Suplemen C-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan ............................................ 74 Suplemen C-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi ................................................ 74 Suplemen C-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara ................................ 75 Suplemen C-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku .................... 75 Suplemen D-1 Koridor Ekonomi Sumatera ......................................................................................... 76 Suplemen D-2 Koridor Ekonomi Jawa ................................................................................................ 76 Suplemen D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan ...................................................................................... 76

Page 11: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.................................................................... 76 Suplemen D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi .......................................................................................... 76 Suplemen D-6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku ............................................................. 76 Suplemen E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 ............................................................................................................ 83 Suplemen E-2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 ............................................................................................................................. 92

Page 12: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Page 13: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

1

Bab 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasi

laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia menjadi prioritas utama. Selain dalam

rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008

lebih lanjut menjabarkan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan kesinambungan

pembangunan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan

maritim. Arah kebijaksanaan untuk bidang kepelabuhanan menekankan kepada penataan

penyelenggaraan kepelabuhanan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusan

monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta

memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan

dan perencanaan pengembangan pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional

untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah dan swasta.

Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-undang diharapkan dapat mendukung

dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia , barang dan

jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta

meningkatkan kesejahterasan rakyat Indonesia.

Visi kepelabuhanan Indonesia yang dapat merefleksikan perannya secara multi-dimensi adalah:

“Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah”.

UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 menetapkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi

acuan bagi pembangunan kepelabuhanan di Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu-

lintas pelabuhan, kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi

pendanaan, program modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam

kerangka sistem transportasi nasional.

RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, meliputi keterkaitan antara sistem

transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem logistik nasional,

rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta sektor pemerintah dan swasta,

pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut menjadi landasan utama untuk perencanaan dan

investasi jangka panjang dimana bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga

menyangkut peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan yang

ada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan operasional

pelabuhan.

Page 14: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

2

Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI

Page 15: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

3

Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN

VISI

Terwujudnya sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif, yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan wilayah.

TUJUAN - Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan pelayanan jasa transportasi - Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi biaya pelabuhan dan

meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan - Mensinergikan pelabuhan dengan pembangunan sistem transportasi nasional, sistem logistik

nasional dan pembangunan ekonomi - Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa

transportasi - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan.

Teknologi

- Mempercepat pembangunan sistem informasi terintegrasi kepelabuhanan

- Mendorong aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar

Pembiayaan & Investasi

- Menerapkan skema Partisipasi Sektor Swasta (KPS)

- Pemanfaatan sumber pendanaan domestik

- Pengaturan arus pendapatan dari konsesi/sewa dan sumber lainnya kepada Otoritas Pelabuhan

Kelembagaan

Kelembagaan

- Transisi implementasi kelembagaan Otoritas Pelabuhan

- Kejelasan fungsi Otoritas Pelabuhan dan Pelindo

- Penyerahan pelabuhan pengumpan kepada pemerintah daerah

Perencanaan

- Integrasi dengan perencanaan sistem transportasi nasional dan wilayah

- Integrasi dengan rencana pembangunan ekonomi nasional

- Pengembangan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan jasa kepelabuhanan

- Penyiapan pedoman untuk pengembangan rencana induk masing-masing pelabuhan

Peraturan

- Penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Pelayaran No. 17/2008

- Penyusunan peraturan pelaksanaan untuk efektivitas perencanaan, pembangunan dan manajemen pelabuhan

- Mendorong persaingan dan pengurangan hambatan akses pasar

- Implementasi Kebijakan Kepelabuhanan Nasional

Pengembangan SDM

- Mendorong peningkatan produktivitas pelabuhan

- Transisi penerapan praktek internasional dalam pengembangan SDM dan tenaga kerja pelabuhan

- Melakukan dialog dengan pemangku kepentingan dalam reformasi buruh pelabuhan

- Mengembangkan program pelatihan SDM dan buruh pelabuhan

RENCANA AKSI

Page 16: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

4

Bab 2. KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL

Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional dan strategi pembangunan ekonomi oleh karena itu kebijakan tersebut lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply chain management) sebagai model bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi mempengaruhi strategi bisnis yang terintegrasi antara produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri dalam koridor ekonomi. Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Karena itu diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan publik. Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Berbagai kebijakan akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvement process). Untuk itu masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor pelabuhan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhan sesuai dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya saing, mendukung perdagangan, terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi dan sistem logistik nasional. Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya menjamin kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, tertib, selamat, aman, tepat waktu, tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan.

2.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional

Kebijakan Pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya:

• Mendorong Investasi Swasta Untuk mendukung rencana MP3I, partisipasi sektor swasta merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.

• Mendorong Persaingan

Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.

Page 17: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

5

• Pemberdayaan Peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Upaya perwujudan peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut termasuk rencana transformasi Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga akan mencerminkan penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.

• Terwujudnya Integrasi Perencanaan

Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta melibatkan masyarakat setempat.

• Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel

Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

• Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas

pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di pelabuhan Indonesia. Secara bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai dengan protokol internasional.

Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang

akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi terkait termasuk program tanggap darurat.

• Mengembangkan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan

profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan

tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan

kerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan

perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja

sektor pelabuhan, termasuk perempuan untuk memenuhi standar internasional.

Page 18: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

6

2.2 Strategi Implementasi

2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif

Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan

dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Pedoman

pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan dikeluarkan setelah dilakukan

konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

2.2.2. Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja

Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi

nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masing moda

transportasi, instansi terkait lainnya dan Otoritas Pelabuhan. Pedoman tentang

perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan dikeluarkan yang

meliputi pedoman proses perencanaan pembangunan dan pengembangan

pelabuhan . Pelindo dan badan usaha pelabuhan lainnya diminta untuk memberikan

informasi yang relevan kepada Otoritas Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan

rencana induk masing-masing pelabuhan.

Status pelabuhan akan direview secara berkala untuk menentukan kemungkinan

terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana

Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.

Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan

pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara

berkala.

2.2.3 Pengaturan Tarif

Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa

kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang

diusulkan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggata Pelabuhan dapat ditolak

apabila tidak wajar dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur.

Tarif yang diusulkan badan usaha pelabuhan akan diajukan kepada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) apabila dinilai anti-kompetitif atau diskriminatif.

Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk

menegosiasikan perjanjian kerja sama usaha dengan mitra bisnisnya.

Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk

mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar

kepada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau badan usaha

pelabuhan. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang penerapan

tarif atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang anti-kompetitif.

Page 19: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

7

2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan

Persaingan di sektor pelabuhan akan didorong, khususnya pengembangan

pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang sudah ada.

Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa

akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.

2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan

Dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja bongkar muat (TKBM),

identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor pelabuhan

akan dilakukan melalui konsultasi dengan badan usaha pelabuhan, Otoritas

Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, koperasi tenaga kerja dan pusat

pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan

pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan

permintaan.

Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan

perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan

dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Konsultasi akan dilakukan dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan

pemangku kepentingan lainya merumuskan peningkatan kesejahteraan dan insentif

yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki praktek jam

kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil, memperluas program pelatihan dan

mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan persaingan diantara koperasi

penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Keikutsertaan tenaga kerja perempuan di sektor pelabuhan akan didorong dan

dilibatkan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diadakan lembaga

pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi.

2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif

Penerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih efektif kepada Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar berdasarkan pedoman dan standar internasional.

2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif

Dalam rangka menjamin perlidungan lingkungan maritim yang efektif di pelabuhan,

pedoman tentang mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan akan lebih

dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Otoritas

Pelabuhan yang mengatur:

Page 20: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

8

Mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan sesuai standar Indonesia dan pedoman internasional;

Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala.

Peran Syahbandar untuk mengelola dan mengendalikan pencemaran di pelabuhan

akan lebih ditingkatkan.

Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan

pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap

darurat berfungsi di sektor pelabuhan.

Page 21: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

9

Bab 3. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kepelabuhanan di Indonesia

3.1 Latar Belakang

Peran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional skalanya sangat besar. Pada tahun 2009, pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau produk minyak bumi dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas (terlihat pada Tabel 3-1, dan Gambar 3-1 dan 3-2). Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun yang 2009. Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang meningkat rata-rata 11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah beragam, sebagai contoh, lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat dari 95,2 juta ton pada tahun 1999 menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3 %, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999 menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihat juga Gambar 3-3). General cargo meningkat rata-rata 7,3 %, sementara muatan curah cair meningkat lebih rendah yaitu 1,7 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,7% selama perioda ini. Lalu lintas pelabuhan total Indonesia menurut kelompok jenis muatan utama diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafis pada Gambar 3-1 sampai 3-3. Sedangkan lalu lintas antar pelabuhan (arus perdagangan) menurut jenis komoditas ditunjukkan pada Suplemen A. Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh tingkat implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat pertumbuhan dan koridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem transportasi nasional yang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, yang berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 – 7,5% diharapkan bisa tercapai pada periode 2011 – 2014. Selain itu, tingkat inflasi juga diperkirakan turun dari 6,5% pada 2011 – 2014 menjadi 3,0% pada 2025.

Page 22: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

10

Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain, bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan strategis di masing-masing koridor ekonomi disajikan dalam Suplemen C.

3.2. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Berdasarkan Skenario Dasar (Base Case)

Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di Indonesia berdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan 2030. Total lalu lintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0 milyar ton pada tahun 2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5 milyar ton pada tahun 2020. Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 % dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)

Page 23: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

11

Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)

Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)

Keterangan:

Ekspor

Impor

Bongkar (Domestik)

Muat (Domestik)

Page 24: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

12

Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton)

Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009

Keterangan:

Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2009

Keterangan:

General Cargo

Peti Kemas

Curah Kering

Curah Cair

Page 25: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

13

Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional Domestik

General Cargo 32,840 110,859 143,699 39,213 148,562 187,775 43,294 180,748 224,043 50,245 242,911 293,155

Peti Kemas 61,000 27,223 88,222 106,894 65,626 172,519 157,271 100,020 257,291 294,234 183,446 477,680

Curah Kering 312,852 255,914 568,766 328,918 342,135 671,053 310,318 438,906 749,224 284,436 675,731 960,167

Semen 144 14,941 15,085 6,700 21,925 28,625 8,757 28,655 37,411 14,264 48,947 63,210

Batubara 279,303 139,349 418,652 279,303 203,330 482,633 250,000 272,101 522,101 200,000 443,224 643,224

Biji Besi 10,531 91 10,623 13,714 400 14,114 16,686 1,000 17,686 23,537 2,000 25,537

Pupuk 5,162 30,665 35,828 7,323 39,934 47,257 9,346 48,586 57,932 14,514 68,536 83,050

Biji-bijian 3,832 2,343 6,175 4,316 2,639 6,954 4,672 2,885 7,557 5,422 3,348 8,770

Curah Kering Lain 13,879 60,124 74,003 17,562 73,907 91,469 20,858 85,679 106,537 26,700 109,676 136,376

Curah Cair 136,723 39,349 176,072 178,042 52,718 230,759 216,653 65,700 282,353 315,952 97,252 413,204

Minyak Bumi & Produk 91,110 385 91,495 118,649 501 119,151 144,355 610 144,965 213,681 903 214,584

CPO 22,438 38,485 60,923 30,069 51,574 81,643 37,471 64,271 101,742 55,467 95,136 150,603

Curah Cair Lain 23,175 479 23,654 29,323 642 29,965 34,827 819 35,646 46,805 1,213 48,017

Total 543,415 433,346 976,761 653,066 609,040 1,262,106 727,537 785,374 1,512,911 944,867 1,199,340 2,144,207

Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%)

General Cargo - - - 3.0 5.0 4.6 2.0 4.0 3.6 1.5 3.0 2.7

Container - - - 9.8 15.8 11.8 8.0 8.8 8.3 6.5 6.3 6.4

Dry Bulk - - - 0.8 5.0 2.8 (1.2) 5.1 2.2 (0.9) 4.4 2.5

Cement - - - 89.7 6.6 11.3 5.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.4

Coal - - - - 6.5 2.4 (2.2) 6.0 1.6 (2.2) 5.0 2.1

Iron Ore - - - 4.5 27.9 4.9 4.0 20.1 4.6 3.5 7.2 3.7

Fertilizer - - - 6.0 4.5 4.7 5.0 4.0 4.2 4.5 3.5 3.7

Grain - - - 2.0 2.0 2.0 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5

Other Dry Bulk - - - 4.0 3.5 3.6 3.5 3.0 3.1 2.5 2.5 2.5

Liquid Bulk - - -

Petroleum & Products - - - 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

CPO - - - 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0

Other Liquid Bulk - - - 4.0 5.0 4.0 3.5 5.0 3.5 3.0 4.0 3.0

Total - - - 3.1 5.8 4.4 2.2 5.2 3.7 2.6 4.3 3.5

Jenis MuatanTotal TotalTotalTotal

2020

Jenis Perdagangan

2030

Jenis PerdaganganJenis Perdagangan

2009 2015

Jenis Perdagangan

Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI

Tabel 3-3 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia Skenario Pertumbuhan Dasar (Base Case) Periode Tahun 2009-2030 (dalam ribu ton)

3.3. Proyeksi Lalu Lintas Berbasis Skenario Alternatif

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu lintas peti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEU, sementara pada Skenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEU, sedangkan pada Skenario

Page 26: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

14

Pertumbuhan Rendah 42 juta TEU. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas proyeksi untuk total perdagangan peti kemas untuk ketiga skenario.

Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU)

Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu ton)

Gambar 3-6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai 2,7 milyar ton pada tahun 2030, mencapai 2,1 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Dasar dan 1,8 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Rendah.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2015 2020 2025 2030

00

0's

TEU

s

Year

Low Growth

Base Case

High Growth

Skenario Proyeksi

Tinggi Dasar Rendah

Tahun

Curah Kering Curah Cair Peti Kemas

General Cargo

Skenario Proyeksi

Tahun

Ren

dah

D

asar

Tin

gg

i

Ren

dah

Das

ar

Tin

gg

i

Ren

dah

D

asar

Tin

gg

i

Page 27: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

15

3.4. Implikasi terhadap Pembangunan Sektor Pelabuhan

Hasil proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitu diantaranya: • Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali lipat

volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun 2030;

Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi pelabuhan;

Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung. Namun kajian yang lebih spesifik diperlukan untuk pengembangan pelabuhan hub tersebut.

Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun 2020 dan 50% lagi pada tahun 2030.

Page 28: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

16

Bab 4. LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN

Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan untuk masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah memperhatikan program pembangunan pelabuhan yang diusulkan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan strategis di Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk mendukung program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru Transportasi Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan (c) Rencana Strategis Sektor Perhubungan.

Suplemen D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi pengembangan pelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan 2030. Rangkuman tersebut memuat proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan berdasarkan jenis kargo, disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan kegiatan bisnis utama pelabuhan.

Suplemen E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk pengembangan kapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan 2030 berdasarkan wilayah, lokasi, dan fasilitas pelabuhan.

4.1. Kebutuhan Investasi Pelabuhan

Table 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia sampai dengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas pelabuhan. Total investasi sebesar 46,1 milyar US$ terdiri dari 12,1 milyar US$ (tahun 2011-2015), 12,0 milyar US$ (tahun 2016-2020) dan 22,0 milyar US$ (tahun 2021-2030). Gambar 4-1 menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan berdasarkan koridor ekonomi dan tahapan pengembangan; sedangkan Gambar 4-2 memperlihatkan distribusi kebutuhan investasi pelabuhan menurut koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Suplemen E memberikan rincian kebutuhan investasi pelabuhan sampai dengan 2030 berdasarkan koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari sektor pemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030.

Page 29: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

17

Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011)

CDC/ Pesiar/ Lahan/

Batu- Curah Terminal Pari- Infra.

Bara Lainnya Lainnya*) wisata Dasar

2011-2015

Sumatra 455 388 289 387 63 31 25 - 613 2.250

Java 2.095 - 339 60 86 354 130 200 2.342 5.606

Bali-Nusa Tenggara 7 - 20 - 41 121 - 5 190 384

Kalimantan 186 138 89 366 430 195 - - 30 1.434

Sulawesi 121 9 50 - 122 335 75 - 61 773

Papua- Kepulauan Maluku 183 - 34 - 122 1.070 - - 258 1.667

Total 3.046 535 821 813 862 2.107 230 205 3.494 12.114

2016-2020

Sumatra 2.192 467 344 299 167 44 - - 222 3.735

Java 2.297 - 508 60 35 120 250 150 - 3.420

Bali-Nusa Tenggara 30 - 20 - 35 243 - 369 61 757

Kalimantan 120 138 89 346 35 243 - - 61 1.031

Sulawesi 141 9 50 - 106 486 - - 121 912

Papua- Kepulauan Maluku 123 - 48 - 106 1.458 - - 364 2.098

Total 4.901 614 1.058 705 484 2.594 250 519 830 11.954

2021-2030

Sumatra 4.329 903 762 597 202 88 - - - 6.881

Java 4.164 8 827 120 115 150 340 150 - 5.875

Bali-Nusa Tenggara 60 - 40 - 70 486 - 369 121 1.146

Kalimantan 338 275 178 693 70 486 - - 121 2.161

Sulawesi 216 25 107 - 211 972 - - 243 1.773

Papua- Kepulauan Maluku 245 10 97 - 211 2.915 - - 729 4.207

Total 9.352 1.221 2.011 1.410 882 5.097 340 519 1.215 22.044

2011-2030

Sumatra 6.975 1.758 1.395 1.283 432 163 25 - 835 12.866

Java 8.556 8 1.674 240 236 624 720 500 2.342 14.901

Bali-Nusa Tenggara 97 - 80 - 146 850 - 742 373 2.288

Kalimantan 644 550 356 1.405 535 924 - - 213 4.626

Sulawesi 477 43 207 - 439 1.793 75 - 425 3.459

Papua- Kepulauan Maluku 550 10 179 - 439 5.443 - - 1.351 7.972

Total 17.299 2.369 3.890 2.927 2.229 9.798 820 1.242 5.539 46.112

Terminal

Total Peti

Kemas CPO

Periode dan Koridor

Ekonomi

Multi

moda

Minyak

Bumi

Catatan: *) Terminal lainnya: terminal konvensional (kargo umum), terminal mobil, terminal multi-tujuan dan terminal penumpang

Page 30: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

18

Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan (dalam juta US$)

Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$)

Page 31: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

19

Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030

Juta US$ % Juta US$ % Juta US$ %

1 2011-2015 12.114 100 5.148 42,5 6.966 57,5

2 2016-2020 11.954 100 3.303 27,6 8.650 72,4

3 2021-2030 22.044 100 6.161 27,9 15.883 72,1

Total 46.112 100 14.613 31,7 31.499 68,3

Pemerintah Sektor SwastaNo Tahapan

Total

Catatan: Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaan sebesar 12.114 juta US$, porsi BUMN (Pelindo) mencapai 3.521 juta US$.

4.2. Pembiayaan Pelabuhan dan Kerangka Bantuan dan Penjaminan Pemerintah

4.2.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan

Sampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar 45-50 milyar US$ untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan. Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan pelabuhan baru di Indonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama berdasarkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi untuk jangka panjang, terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti kemas, terminal curah, dan fasilitas pelabuhan komersial lainnya. Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan seperti pendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan terminal pelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil baru (feeder) yang harus disediakan oleh pemerintah.

4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah

UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 mengamanatkan bahwa investasi infrastruktur dasar pelabuhan menjadi tanggung jawab Otoritas Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga baru yang memiliki aset finansial dan pengalaman yang terbatas dalam penyelenggaraan pelabuhan. Dalam transisi lembaga tersebut hanya dapat menghasilkan arus kas yang rendah dan pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman di awal tahun operasionalnya. Satu-satunya sumber utama pendanaan infrastruktur dalam jangka pendek adalah dari anggaran pemerintah. Apabila Otoritas Pelabuhan telah memiliki arus kas dan neraca keuangan yang signifikan, maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan dapat berasal dari:

Penerimaan pajak pemerintah;

Page 32: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

20

Pinjaman pemerintah;

Pinjaman dari lembaga keuangan internasional;

Pinjaman dari lembaga keuangan bilateral.

Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur dasar untuk Otoritas Pelabuhan akan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Otoritas Pelabuhan. Hal ini akan terjadi apabila Otoritas Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola pendapatannya, termasuk pendapatan dari otoritas kepelabuhanan (misalnya jasa labuh, sewa lahan, konsesi). Dengan demikian Otoritas Pelabuhan dapat meningkatkan pendapatannya dan mengelola arus kas untuk digunakan sebagai modal pinjaman.

4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah

Karena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur dalam tiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia.

Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan (iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan proyek KPS kepada pasar.

b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Peraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel 4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden No. 56/2011 dan No. 13/2010 yang memungkinkan pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah.

Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu

pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan Infrastruktur.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan

Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

Page 33: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

21

Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta

No. Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Penjelasan

Skema dan Pedoman KPS

1 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

3 Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

4 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010

Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

5 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2010

Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

Manajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur 6 Peraturan Menteri Keuangan No.

38/PMK.01/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur

7 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

8 Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Pedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS 9 Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2009

Daftar Rencana Proyek Kerjasama

10 Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

11 Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry of Transportation (2010)

12 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

13 Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-01/M.EKON/05/2006

Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-3/M.EKON/06/2006

Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

15 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-4/M.EKON/06/2006

Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah

Page 34: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

22

Kerjasama Daerah 15 Peraturan PemerintahNo. 50

Tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Pengadaan Tanah 16 Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

17 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007

Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

c. Peran Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dalam Pembiayaan Infrastruktur

Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii) menyediakan pembiayaan mata uang lokal dengan jangka waktu (tenor), persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastruktur melalui:

Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran pemerintah dan perusahaan skala besar;

Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminan untuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia

PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut: Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur; Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur

dengan memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel; Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan; Melindungi pemerintah dari kewajiban contingent (termasuk proteksi

terhadap tekanan APBN).

4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan

Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak swasta adalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses untuk pasar modal serta pembiayaan proyek. Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi di pelabuhan adalah:

Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif

Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensial dan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif.

Page 35: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

23

Implementasi regulasi secara komprehensif Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Persiapan proyek yang matang Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan kualitas teknik dan keuangan yang memadai.

Prosedur pelelangan yang kompetitif Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor.

Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi pemerintah.

Kerangka pemantauan kinerja Kerangka pemantauan kinerja diperlukan untuk pemantauan kepatuhan pelaksanaan kontrak.

Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan dari pengoperasian proyek.

Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian tarif secara berkala.

Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang komprehensif Pihak swasta harus menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif.

Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.

Kapasitas kelembagaan Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan kepastian bagi investor.

Pengaturan yang independen Pihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.

Page 36: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

24

Bab 5. Rencana Aksi di Bidang Pengaturan dan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah digambarkan perlunya penjabaran lebih lanjut di bidang pengaturan dan kebijakan untuk mendorong Indonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sisim kepelabuhanan yang lebih berdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi yang meliputi:

• Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17/2008 tentang

Pelayaran;

• Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 61/2009

tentang Kepelabuhanan;

• Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

5.1 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-undang Pelayaran

Undang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturan pelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif. Beberapa hal telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun masih diperlukan peraturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.

5.2 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan (PP No. 61/2009)

PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Pelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.)

5.3 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan

Untuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberapa rencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan dan regulasi di bidang kepelabuhanan. Peraturan Menteri Perhubungan akan dikeluarkan agar Otoritas Pelabuhan memiliki manajemen yang otonom melalui pembentukan organisasi pelabuhan yang modern, termasuk transisi opsi perubahan status organisasi Otoritas Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

5.4 Inisiatif Jangka Pendek untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Selain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untuk mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasuk manajemen pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas pelabuhan (Tabel 5.4).

Page 37: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

25

Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran

No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Target Waktu Keterangan

1. Tarif pelabuhan di pelabuhan komersial, Pelabuhan Propinsi dan Pelabuhan local

Kwartal 4 2012 Pasal 110 UU Pelayaran

2. Rancangan dan pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, Sertifikat Pemberi jasa pengerukan

Kwartal 4 2012 Pasal 197 UU Pelayaran

3. Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan ujian Pandu dan Penyelenggaraan Pemanduan

Kwartal 4 2012 Pasal 198 UU Pelayaran

4. Keamanan Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 212 UU Pelayaran

5. Pengoperasian Pelabuhan (Perbaikan kapal, Perpindahan muatan, gandeng kapal, Penanganan barang-barang berbahaya)

Kwartal 4 2012 Pasal 216 UU Pelayaran

6. Polusi di Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 238 UU Pelayaran

7. Sistem Informasi Pelayaran dan Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 272 UU Pelayaran

Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009

No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Target Waktu Keterangan

1. Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 19 PP 61/2009

2. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana Induk Pelabuhan (masing-masing Pelabuhan)

Kwartal 4 2012 Pasal 29 PP 61/2009

3. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Kwartal 4 2012 Pasal 36

PP 61/2009

4. Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar, Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, Jaringan Jalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan

Kwartal 2 2013 Pasal 67

PP 61/2009

5. Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan Pencabutan Konsesi

Kwartal 2 2012 Pasal 78 PP 61/2009

6. Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan Kwartal 2 2012 Pasal 86 PP 61/2009

7. Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan Kwartal 2 2012 Pasal 93

Page 38: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

26

PP 61/2009

8. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Pengoperasian Pelabuhan, Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

Kwartal 2 2012 Pasal 104

PP 61/2009

9. Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Konstruksi dan pengoperasian Pelabuhan untuk pelabuhan Daratan (Dry Port)

Kwartal 4 2012 Pasal 109

PP 61/2009

10 Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Khusus (Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan Operasi, Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi, Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin, Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah)

Kwartal 4 2012 Pasal 134

PP 61/2009

11 Prosedur untuk persetujuan memiliki terminal Kwartal 4 2012 Pasal 144 PP 61/2009

12 Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usaha pelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhan dan air

Kwartal 4 2012 Pasal 148 PP 61/2009

13 Prosedur untuk menentukan status dari pelabuhan perdagangan luar negeri dan terminal khusus

Kwartal 4 2012 Pasal 153 PP 61/2009

14 Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan dan persiapan sistem informasi pelabuhan

Kwartal 4 2012 Pasal 161 PP 61/2009

Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan

No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Target Waktu Keterangan

1 Membentuk kelompok unit pelayanan (customer focus group) di pelabuhan strategis sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam formulasi, review dan implementasi kebijakan

Kwartal 4 2012 Penting untuk formulasi, implementasi dan review kebijakan

2 Pedoman rencana induk masing-masing pelabuhan memperhatikan perencanaan yang terintegrasi

Kwartal 4 2012 Penting untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja

3 Kementerian Perhubungan bersama Instansi pemerintahan terkait serta pengguna jasa pelabuhan secara periodik melakukan review atas kinerja pelabuhan dalam rangka meningkatkan kinerja pelabuhan yang lebih

Kwartal 1 2012 Penting untuk integrasi perencanaan dan pemantauan

Page 39: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

27

No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Target Waktu Keterangan

baik. kinerja

4 Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untuk keperluan perencanaan dan monitoring serta dipublikasikan.

Kwartal 4 2012 Penting untuk integrasi perencanaan dan monitoring

5 Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar Kwartal 4 2012 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

6 Menyusun prosedur penyampaian usulan/ permohonan penetapan tariff oleh otoritas pelabuhan

Kwartal 4 2012 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

7 Mengembangkan proses peninjauan tarif dan persetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalam rangka untuk mengevaluasi adanya dampak monopoli

Kwartal 4 2012 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

8 Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoU dalam rangka untuk memonitor dan mendorong persaingan usaha dibidang kepelabuhanan.

Kwartal 4 2012 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

9 Memasukkan dampak persaingan usaha dalam rumusan rencana induk pelabuhan nasional maupun local.

Kwartal 4 2012 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

10 Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaian perselisihan mengenai masalah tarif dan perilaku monopolistis.

Kwartal 2 2013 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

11 Menilai kebutuhan pelatihan untuk DGST, Otoritas Pelabuhan dan BUP dan mengembangkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.

Kwartal 4 2012 Penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

12 Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kurikulum

Kwartal 4 2012 Penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya

Page 40: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

28

No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Target Waktu Keterangan

manusia di sektor pelabuhan

13 Mengadakan konsultasi dengan koperasi TKBM untuk merumuskan pemberian insentif dan peningkatan produktivitas kerja

Kwartal 2 2012 Penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

14 Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk rekruitmen tenaga kerja perempuan dibidang kepelabuhanan

Kwartal 4 2012 Penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja perempuan di sektor pelabuhan

15 Mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan yang penuh kepada Otoritas Pelabuhan dalam hal memelihara keselamatan dan keamanan di pelabuhan

Kwartal 4 2012 Penting untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

16 Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran yang ada

Kwartal 2 2012 Penting untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

17 Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan maritim

Kwartal 4 2012 Penting untuk memelihara kepatuhan peraturan perlindungan lingkungan maritim

18 Membuat peraturan yang memberikan wewenang kepada Syahbandar untuk mengelola dan mengawasi terjadinya polusi di pelabuhan

Kwartal 4 2012 Penting untuk memelihara kebersihan perairan pelabuhan

19 Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait untuk menjamin penanganan tanggap darurat di pelabuhan.

Kwartal 2 2012 Penting untuk mengatasi terjadinya keadaan darurat dengan

Page 41: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

29

No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Target Waktu Keterangan

cepat.

20 Melakukan kajian untuk menjadikan Otoritas Pelabuhan lebih otonom dan fleksibel

Kwartal 4 2012 Penting untuk memberdayakan fungsi dan peran OP dan PMUs (Landlord)

Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan

No Materi Target Waktu

Keterangan

1. Persiapan penyusunan pedoman teknis (toolkit) untuk penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan bagi Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan yang meliputi:

Model pemberian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya;

Model pemberian ijin (lisensi);

Model analisa tarif dan keuangan pelabuhan;

Sistem indikator kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan

Kwartal 4 2012

Penting untuk pemberdayaan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan pusat pelatihan lainnya

Kwartal 4 2012

Penting untuk peningkatan kemampuan SDM, termasuk Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

3. Reformasi dan pelatihan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan (TKBM)

Kwartal 4 2012

Penting untuk peningkatan kompetensi TKBM

4. Penelahaan pendayagunaan aset dan kapasitas pelabuhan pengumpan

Kwartal 4 2012

Penting untuk peningkatan pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah daerah

5. Penyederhanaan proses pemberian perijinan dan deregulasi pengaturan melalui konsultasi dengan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Pemerintah

Kwartal 4 2012

Penting untuk kepastian hukum dalam penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang

Page 42: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

30

Daerah jelas antara instansi pemerintah

6. Penelahaan pengalihan hak pengelolaan lahan daratan dan perairan pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan

Kwartal 4 2012

Penting untuk pemberdayaan Otoritas Pelabuhan

7. Penataan kelembagaan Otoritas Pelabuhan ke arah yang lebih otonom dan fleksibel (salah satunya dengan merubah status organisasi pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum)

Kwartal 2 2013

Penting untuk pemberdayaan Otoritas Pelabuhan

8. Penelahaan/kajian secara komprehensif atas rencana pembangunan International Hub Port (termasuk Kuala Tanjung dan Bitung)

Kwartal 4 2012

Penting untuk pembangunan pelabuhan hub internasional di masa depan

9. Mengembangkan sistem informasi teknologi komunikasi (TIC) kepelabuhanan

Kwartal 4 2012

Penting untuk pengembangan data base pelabuhan termasuk statistik, fasilitas fisik, akses, dan jasa pelayanan pelabuhan

10 Menyiapkan Proyek Percontohan KPS Pelabuhan (termasuk kemungkinan penyusunan rencana induk pelabuhan; studi kelayakan, termasuk strategi investasi dan kemungkinan diperlukannya bantuan dan jaminan infrastruktur; penyiapan dokumen lelang dan proses pelelangan)

Kwartal 4 2013

Penting untuk daya tarik dalam pengembangan model proyek pelabuhan melalui partisipasi pihak swasta

11 Optimalisasi sistem operasi dalam rangka mengantisipasi kapadatan lalu lintas muatan di pelabuhan strategis (termasuk Pelabuhan Tanjung Priok, Tankung Perak, dan Belawan)

Kwartal 2 2012

Penting untuk kelancaran operasional pelabuhan strategis

Page 43: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

32

Suplemen A: Hierarki Pelabuhan

Suplemen A-1 Hierarki Pelabuhan

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam

1 Aceh Barat Meulaboh Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Aceh Jaya Calang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Banda Aceh Malahayati Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Aceh Barat Daya Susoh Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Aceh Selatan Tapaktuan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Aceh Selatan Sibade Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Aceh Timur Idi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Langsa Kuala Langsa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Aceh Utara Kuala Beukah Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Aceh Utara Lhokseumawe Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Pidie Sigli Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Sabang Sabang Utama Utama Utama Utama

13 Sabang Ule Lheu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Simeulue Sibigo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Simeulue Sinabang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

16 Aceh Selatan P. Banyak Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Aceh Singkil P. Serok Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Aceh Singkil Singkil Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 Aceh Singkil Gosong telaga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Sumatera Utara

1 Batubara Kuala Tanjung Utama Utama Utama Utama

2 Batubara Pangkalan Dodek Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Batubara Perupuk Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Batubara Tanjung Tiram Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Batubara Teluk Nibung Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Serdang Bedagai Sialang Buah Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Serdang Bedagai Pantai Cermin Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Page 44: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

33

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

8 Asahan Tanjung Balai Asahan

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Langkat Pangkalan Susu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Langkat Pulau KampaI Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Langkat Tanjung Pura Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

12 Langkat Tapak Kuda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Langkat Kuala SaraMain Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Deli Serdang Belawan Utama Utama Utama Utama

15 Deli Serdang Pantai Labu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Deli Serdang Percut Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Deli Serdang Rantau Panjang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

18 Deli Serdang Tanjung Beringin Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

19 Labuhan Batu Labuhan Bilik Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Labuhan Batu Sel Barombang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

21 Labuhan Batu Teluk. Lidong Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

22 Labuhan Batu Tg. Sarang Elang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

23 Mandailing Natal Natal/Sikara-kara

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

24 Mandailing Natal Sikara-Kara Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

25 Nias Gunung Sitoli Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

26 Nias Lahawa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

27 Nias Sirombu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

28 Nias Selatan Mainlau Tanah Masa

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Nias Selatan Mainlau Tello Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

30 Nias Selatan Teluk Dalam Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

31 Tapanuli Tengah Barus Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Tapanuli Tengah Manduamas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

33 Tapanuli Tengah Sibolga Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

34 Tapanuli Tengah Oswald Siahaan/ Labuhan Angin

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

35 Mandailing Natal Batahan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Riau

Page 45: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

34

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

1 Rokan Hilir Bagan Siapi-api Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2 Rokan Hilir Panipahan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Rokan Hilir Sinaboi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Rokan Hilir Pancur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Rokan Hilir Penyalaman Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Kep.Meranti Bandul Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Kep.Meranti Melibur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Kep.Meranti Selat Panjang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Kep.Meranti Tanjung Samak Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Kep.Meranti Tanjung Kedadu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Bengkalis Batu Panjang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Bengkalis Bengkalis Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Bengkalis Buatan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Siak Sel Apit Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Bengkalis Sungai Pakning Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

16 Siak Kurau/Sei Lalang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Siak Sungai Siak Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

18 Siak Tanjung Buton Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Dumai Dumai Utama Utama Utama Utama

20 Dumai Tanjung Medang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Indragiri Hilir Kuala Enok (termasuk Pembuangan)

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

22 Indragiri Hilir Kuala Gaung Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

23 Indragiri Hilir Kuala Mandah Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

24 Indragiri Hilir Kuala Raya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

25 Indragiri Hilir Concong Luar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Indragiri Hilir Bekawan Luar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

27 Indragiri Hilir Sungai Buluh Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

28 Indragiri Hilir Perigi Raya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 46: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

35

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

29 Indragiri Hilir Pulau Kijang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Indragiri Hilir Sapat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Indragiri Hilir Tambilahan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

32 Indragiri Hilir Sungai Guntung Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

33 Indragiri Hulu Rengat Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

34 Palalawan Penyalai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

35 Pekanbaru Pekanbaru (termasuk Perawang)

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Riau

1 Batam Batam/Batu Ampar

Utama Utama Utama Utama

2 Batam Batam/Sekupang Utama Utama Utama Utama

3 Batam Kabil Utama Utama Utama Utama

4 Batam Nogsa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Batam Pulau Bulan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Batam Pulau Sambu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Batam Tanjung Sauh - Utama Utama Utama

8 Karimun P Buku Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Karimun Meral Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Karimun Pos Telaga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Karimun Moro Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Karimun Pasir Panjang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

13 Karimun Sikumbang Kundur

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Karimun Tanjung Batu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

15 Karimun Urung/Tg. Berlian

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Karimun Malarko Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

17 Karimun Tg. Balai Karimun

Utama Utama Utama Utama

18 Lingga Dabo Singkep Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

19 Lingga Daik Lingga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Lingga Panuba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

21 Lingga Sei Buluh Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Lingga Senayang Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 47: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

36

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Lokal Lokal Lokal Lokal

23 Bintan Lagol Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

24 Bintan Lobam Main Main Main Main

25 Bintan Sei Kolak Kijang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

26 Bintan Tanjung Uban Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

27 Bintan Tambelan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

28 Bintan Tanjung Berakit Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

29 Kep. Anambas Letung Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Kep.Anambas Matak Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Kep. Anambas Tarempa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

32 Natuna Anoa Natuna Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

33 Natuna Kakap Natuna Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

34 Natuna Midai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

35 Natuna Ranai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

36 Natuna Maro Sulit Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

37 Natuna Sedanau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Natuna Selat Lampa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

39 Natuna Serasan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

40 Natuna Udang Natuna Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

41 Natuna Belion Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

42 Natuna Belida Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Natuna Hang Tuah Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Tg. Pinang Batu Enam Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

46 Tg. Pinang Tanjung Pinang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Sumatera Barat

1 Kep. Mentawai Muara Siberut Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Kep. Mentawai Muara Sikabaluan

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Kep. Mentawai Pokai Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

4 Kep. Mentawai Sikakap Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Kep. Mentawai Siuban Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Kep. Mentawai Tapak/Baka Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Kep. Mentawai Tua Pejat Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Padang Muara Padang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 48: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

37

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

9 Padang Teluk Bayur Main Main Main Main

10 Pasaman Barat Air Bangis Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Pasaman Barat Sasak Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

12 Pasaman Barat Teluk Tapang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Pesisir Selatan Muara Haji Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

14 Pesisir Selatan Carocok Painan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Provinsi: Jambi

1 Jambi Jambi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Jambi Pangkal Duri Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Jambi Sungai Jembat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Tg. Jabung Barat Kuala Tungkal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Tg. Jabung Timur Air Hitam Laut Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Tg. Jabung Timur Kuala Mandahara

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Tg. Jabung Timur Lambur Luar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Tg. Jabung Timur Muara delli Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

9 Tg. Jabung Timur Muara Sabak Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Tg. Jabung Timur Nipah Panjang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Tg. Jabung Timur Pamusiran Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Tg. Jabung Timur Simbur Naik Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Tg. Jabung Timur Sungai Lokan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Tg. Jabung Timur Talang Duku Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Bengkulu

1 Kaur Pulau Baai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Kaur Bintuhan/Linau Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Bengkulu Selatan Malakoni/ P. Enggano

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

4 Muko - Muko Muko-Muko Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Bangka Belitung

1 Bangka Belinyu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Bangka Lok. Palembang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Bangka Sungai Liat Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 49: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

38

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Regional Regional Regional Regional

4 Bangka Barat Muntok Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Bangka Tengah Pangkal Balam Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Bangka Tengah Sungai Salam Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Bangka Selatan Tanjung Sadai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Bangka Selatan Toboali Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

9 Belitung Timur Manggar Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Belitung Tanjung Pandan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Belitung Tanjung Batu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Sumatera Selatan

1 Banyu Asin Tanjung Api-Api Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Banyu Asin Karang Agung Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 OKI Sungai Lumpur Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

4 OKI Sungai Lais Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 OKI Kuala Duabelas Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 OKI Sungai Batang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 OKI Sugihan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

8 Palembang Boom Baru/ Palembang

Utama Utama Utama Utama

Provinsi: Lampung

1 Bandar Lampung Teluk Betung Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Lampung Barat Krui Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Lampung Selatan Kalianda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Lampung Selatan Lagundi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Lampung Selatan P. Sambesi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Lampung Selatan Panjang Utama Utama Utama Utama

7 Lampung Tengah Way Seputih Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Lampung Timur Kuala Penat Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

9 Lampung Timur Labuhan Maringgai

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

10 Lampung Timur Way Penat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Lampung Timur Way Sekampung Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Page 50: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

39

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

12 Lampung Utara Masuji Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

13 Tanggamus Kota Agung Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Tanggamus P. Tabuan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

15 Tulang Bawang Teladas Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

16 Tulang Bawang Manggala Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

17 Tulang Bawang Sungai Burung Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Tulang Bawang Tulang Bawang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Tulang Bawang Kelumbayan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Provinsi: Jawa Barat

1 Bekasi Muara Gembong Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Ciamis Pengandaran Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Cirebon Cirebon Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Cirebon Muara Gebang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Indramayu Eretan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Indramayu Indramayu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Indramayu Balongan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Subang Pamanukan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Karawang Cilamaya Utama Utama Utama Utama

10 Sukabumi Pelabuhan Ratu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Sukabumi Muara Citewis Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Provinsi: Banten

1 Lebak M. Binuangan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2 Pandeglang Labuhan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Serang Anyer Lor Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Cilegon Banten Utama Utama Utama Utama

5 Cilegon Cigading Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Serang Karangantu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Serang Bojonegara Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Tangerang Kresek/Kronjo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Tangerang Muara Dadap Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: DKI Jakarta

Page 51: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

40

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

1 Jakarta Utara Kalibaru Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Jakarta Utara Muara Baru Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Jakarta Utara Sunda Kelapa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Jakarta Utara

Tg. Priok (termasuk Tarumanegara, Marunda Center, FRSU LNG (Bekasi))

Utama Utama Utama Utama

5 Jakarta Utara Marunda Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Jakarta Utara Muara Angke Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Kep. Seribu P.Kelapa/ Kep. Seribu

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Jawa Tengah

1 Batang Batang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Brebes Brebes Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Brebes Luwut Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Cilacap Tanjung Intan Utama Utama Utama Utama

5 Jepara Jepara Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Jepara Karimun Jawa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Pati Juwana Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Pekalongan Wiradesa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Pemalang Pemalang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Rembang Rembang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Rembang Sluke Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Semarang Tanjung Emas Utama Utama Utama Utama

13 Tegal Tegal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Kendal Kendal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Jawa Timur

1 Bangkalan Kamal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Bangkalan Sepulu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Bangkalan Glimandangi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Bangkalan Telaga Biru Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Banyu Wangi Banyu Wangi/Boom

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Banyu Wangi Tanjung Wangi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Gresik Bawean Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 52: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

41

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

8 Gresik Gresik Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Gresik Masalembo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Lamongan Brondong Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Pamekasan Branta Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Pamekasan Pasean Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

13 Pasuruan Pasuruan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Probolinggo Probolinggo/ Tg.Tembaga

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

15 Probolinggo Paiton Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

16 Sampang Sampang/Tadan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

17 Sampang Tanlok Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Situbondo Panarukan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

19 Situbondo Besuki Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Situbondo Jangkar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

21 Situbondo Kalbut Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

22 Sumanep Gayam Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

23 Sumanep Kaliangat Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

24 Sumanep Kangean Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

25 Sumenep P. Raas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Sumenep Sapudi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

27 Sumanep Sepekan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

28 Sumenep Keramaian Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Surabaya

Tanjung Perak (termasuk Teluk Lamong, Socah dan Tanjung Bulupandan)

Utama Utama Utama Utama

30 Tuban Tuban Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

31 Tuban Tg. Awar-awar Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

32 Pacitan Pacitan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Bali

1 Klungkung Kusamba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2 Klungkung Nusa Lembongan

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Klungkung Nusa Penida Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 53: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

42

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

4 Buleleng Buleleng Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Buleleng Celukan Bawang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Buleleng Pos Sangsit Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Jembrana Gilimanuk Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Denpasar Benoa Main Main Main Main

9 Denpasar Sanur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Karangasem Labuhan Lalang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Karangasem Padang Baai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Karangasem Labuan Amuk/ Tanah ampo

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Nusa Tenggara Barat

1 Bima Bima Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Bima Sape Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Bima Waworada Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

4 Dompu Dompu/Campi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

5 Dompu Calabahi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Dompu Kempo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Lombok Barat Lembar Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Lombok Barat Pemenang/ Tanjung

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

9 Lombok Barat Belang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Lombok Barat Senggigi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Lombok Barat Bangko-Bangko Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Lombok Timur Labuhan Haji Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

13 Lombok Timur Labuhan Lombok Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Lombok Timur Tg. Luar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Lombok Utara Carik Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

16 Sumbawa Barat Labuhan Lalar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Sumbawa Barat Badas Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

18 Sumbawa Barat Benete Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Sumbawa Alas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 54: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

43

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

20 Mataram Ampenan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Nusa Tenggara Timur

1 Alor Baranusa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Alor Kabir Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Alor Kalabahi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Alor Kolana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Alor Atapupu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Alor Paitoko Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Ende Maritaing Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Ende Pulau Ende Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Flores Timur Ippi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Flores Timur Waiwadan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Flores Timur Waiwarang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Flores Timur Ende Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Flores Timur Dulionang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Flores Timur Menanga Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

15 Lembata Balauring Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Lembata Larantuka Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

17 Lembata Leoleba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Lembata Lembata Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 Lembata Lamakera Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Sabu Timur Biu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Rote Ndao Batutua Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Rote Ndao Baa/Rote Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

23 Rote Ndao Ndao Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

24 Rote Ndao Oelaba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

25 Rote Ndao Papele/P. Baru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Rote Ndao Papela Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

27 Kupang Naikliu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

28 Kupang Raijua Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 55: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

44

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Lokal Lokal Lokal Lokal

29 Kupang Seba Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

30 Kupang Tenau/Kupang Utama Utama Utama Utama

31 Manggarai Barat Komodo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

32 Manggarai Barat Labuhan Bajo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

33 Manggarai Timur Mborong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Manggarai Barat Nangalili Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

35 Manggarai Reo Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

36 Manggarai Robek Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Manggarai Waiwole Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Ngada Aimere Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Ngada Maropokot Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

40 Ngada Maumbawa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

41 Sikka Wuring Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

42 Sikka Maumere Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

43 Sikka Maurole Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

44 Sikka Piru Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

45 Sikka Palue Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

46 Sumba Barat Rua Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

47 Sumba Barat Daya

Waikelo Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

48 Sumba Timur Baing Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

49 Sumba Timur Waingapu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

50 Timor Tengah Utara

Wini Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Kalimantan Barat

1 Ketapang Air Hitam Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Ketapang Kendawangan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Ketapang Ketapang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Ketapang Teluk Melano/ Teluk Batang

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Pontianak Pontianak Utama Utama Utama Utama

6 Pontianak Mempawah Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 56: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

45

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Regional Regional Regional Regional

7 Kubu Raya Paloh/Sakura Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Sambas Jaruju Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

9 Sambas Sambas Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Sambas Sintete Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Kubu Utara Singkawang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Kubu Utara Teluk Air Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Kayong Utara Karimata Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

14 Kayong Utara Tg. Satai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Kayong Utara Sukadana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Kalimantan Tengah

1 Kota Waringin Barat

Kumai (termasuk Bumiharjo)

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Kota Waringin Barat

Pangkalan Bun Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Kota Waringin Barat

Natal Kuini Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

4 Sukamara Sukamara Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Sukamara Kuala Jelay Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Kota Waringin Timur

Kuala Pembuang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Kota Waringin Timur

Pegatan Mendawai

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

8 Kota Waringin Timur

Sampit Utama Utama Utama Utama

9 Kota Waringin Timur

Samuda Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

10 Kapuas Behaur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Kapuas Kuala Kapuas Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Kapuas Pulang Pisau Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Kapuas Batanjung Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Palangka-raya Kereng Bengkirai Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

15 Palangka-raya Teluk Sebangau Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

16 Palangka-raya Kahayan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

17 Barito Selatan Kelanis Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

18 Barito Selatan Rangga Ilung Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Page 57: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

46

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

19 Seruyan Teluk Sigintung/ Seruyan

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Kalimantan Selatan

1 Banjarmasin Banjarmasin Utama Utama Utama Utama

2 Kotabaru Gunung Batu Besar

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Kotabaru Stagen Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Kotabaru Kota Baru Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Kotabaru Sebuku Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Kotabaru Mekar Putih Utama Utama Utama Utama

7 Tanah Bumbu Satui/Sel Danau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Tanah Bumbu Simp. Empat Batu Licin

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Tanah Bumbu Pegatan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

10 Tanah Bumbu Sungai Loban Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Tanah Laut Kintap Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Tanah Laut Pelaihari Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Kalimantan Timur

1 Balikpapan Balikpapan Utama Utama Utama Utama

2 Balikpapan Kampung Baru Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Berau Talisayan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Berau Tanjung Redep Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Bontang Lhok Tuan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Bontang Tanjung Laut Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Bontang Tanjung Santan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Nunukan Nunukan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Bulungan Tanjung Selor Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

10 Tarakan Tarakan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Kutai Kertanegara

Kuala Semboja Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Kutai Kertanegara

Sabulu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

13 Kutai Timur Sangata Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Kutai Timur Maloy Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

15 Kutai Timur Sangkulirang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

16 Nunukan Sungai Nyamuk Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

17 Paser Tanah Grogot Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

18 Paser Teluk Adang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Samarinda Samarinda (termasuk

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 58: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

47

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Palaran, Tanjung Isuy)

20 Penajam Paser Utara

Penajam Paser Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Tana Tidung Pulau Bunyu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

22 Tana Tidung Sesayap Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Sulawesi Utara

1 Bitung Air Tembaga Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Bitung Bitung Utama Utama Utama Utama

3 Minahasa Kora-Kora Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Minahasa Utara Montehage Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Minahasa Utara Munte/Likupang Barat

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Minahasa Utara Gangga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Minahasa Utara Bangka Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Minahasa Utara Talise Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Minahasa Utara Nain Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Minahasa Utara Wori Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Minahasa Utara Likupang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Minahasa Selatan

Amurang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Minahasa Selatan

Kema Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Minahasa Selatan

Belang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Minahasa Selatan

Tumbak Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 B. Mangondow Ketabunan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 B. Mangondow Molibagu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 B. Mangandow Torosik Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 B. Mangondow Utara

Labuhan Uki Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

20 B. Mangondow Utara

Boroko Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

21 Manado Manado Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

22 Kep Siau Togalondang

Biaro Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 59: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

48

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Biaro

23 Kep Siau Togalondang Biaro

Sawang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

24 Kep Siau Togalondang Biaro

Pehe Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

25 Kep Siau Togalondang Biaro

Tagulandang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

26 Kep Siau Togalondang Biaro

Ulu Siau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

27 Kep. Sangihe Marore Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

28 Kep. Sangihe Petta Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

29 Kep. Sangihe Tahuna Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

30 Kep. Sangihe Tamako Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Kep. Sangihe Kawaluso Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Kep. Sangihe Kep. Talaud Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

33 Kep.Sangihe Makalehi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

34 Kep.Sangihe Pananaru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

35 Kep.Sangihe Para Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

36 Kep.Sangihe Kahakitang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Kep.Sangihe Kalama Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Kep.Sangihe Lipang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Kep.Sangihe Bukide Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

40 Kep.Sangihe Matutuang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

41 Kep.Sangihe Kawio Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

42 Kep.Talaud Gemeh Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Kep.Talaud Kokorotan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

44 Kep.Talaud Intata Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

45 Kep. Talaud Beo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

46 Kep. Talaud Essang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 60: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

49

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

47 Kep. Talaud Karatung Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

48 Kep. Talaud Lirung Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

49 Kep. Talaud Mangarang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

50 Kep. Talaud Marampit Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

51 Kep. Talaud Melangoane Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

52 Kep. Talaud Miangas Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

53 Kep. Talaud Dapalan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

54 Kep. Talaud Rainis Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Gorontalo

1 Pohuwato Lemito Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2 Pohuwato Marisa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Pohuwato Papayato Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Gorontalo Anggrek Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Gorontalo Bumbulan/ Tambalo

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Gorontalo Gentuma Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Gorontalo Gorontalo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Gorontalo Kwandangan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Gorontalo Tolinggula Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Bualemo Tilamuta Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Bualemo Wongosari Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Sulawesi Tengah

1 Banggai Banggai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Banggai Bunta Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Banggai Luwuk Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Banggai Pagimana Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Banggai Sabang/ P. Peleng

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Banggai Salakan Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Banggai Tinakin Laut Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Banggai Dodung Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Banggai Liana Banggai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Banggai Tangkiang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 61: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

50

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

11 Morowali Bungku Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Morowali Kolonedale Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Morowali Wosu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Morowali Menuai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Morowali Sambalagi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

16 Morowali Baturube Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Buol Kumaligon Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Buol Lokodidi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Buol Palele Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

20 Buol Leok Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Parigi Moutong Moutong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Parigi Moutong Parigi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

23 Donggala Donggala Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

24 Donggala Sabang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

25 Donggala Wani Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

26 Donggala Ogoamas Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

27 Palu Pantoloan Main Main Main Main

28 Poso Poso Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

29 Tojo Una-Una Ampana Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

30 Tojo Una-Una Wakai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Tojo Una-Una Popoli Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Tojo Una-Una Mantangisi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

33 Toli-Toli Ogotua Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Toli-Toli Toli-toli Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

35 Banggai Kepulauan

Lampio (I,II,III) Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

36 Banggai Kepulauan

Posisi/Banggai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Banggai Kepulauan

Lokotoy Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Banggai Kepulauan

Matanga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Banggai Kepulauan

Kapela Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

40 Banggai Kepulauan

Gonggong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 62: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

51

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

41 Banggai Kepulauan

Bungin (III,IV) Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

42 Banggai Kepulauan

Gasuang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Banggai Kepulauan

Ndindibung Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

44 Banggai Kepulauan

Mbuang-Mbuang

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Banggai Kepulauan

Panapat/Mandel Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

46 Banggai Kepulauan

Panapat/Dendek Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

47 Banggai Kepulauan

Panapat/Konalu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

48 Banggai Kepulauan

Panapat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

49 Banggai Kepulauan

Kokondang (I,II) Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

50 Banggai Kepulauan

Toropot Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

51 Banggai Kepulauan

Paisubebe Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

52 Banggai Kepulauan

Kaukes Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

53 Banggai Kepulauan

Timpaus Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

54 Banggai Kepulauan

Kasuari Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

55 Banggai Kepulauan

Sonit (I,II) Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

56 Banggai Kepulauan

Komba-Komba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

57 Banggai Kepulauan

Oluno Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

58 Banggai Kepulauan

Bulagi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

59 Banggai Kepulauan

Lupamenteng Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

60 Banggai Kepulauan

Bolonan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

61 Banggai Kepulauan

Lolantang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

62 Banggai Kepulauan

Palapat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

63 Banggai Kepulauan

Lumbilumbia Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

64 Banggai Kepulauan

Batangono Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

65 Banggai Kepulauan

Lalengan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 63: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

52

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

66 Banggai Kepulauan

Tataba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

67 Banggai Kepulauan

Popisi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

68 Banggai Kepulauan

Tolulos Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

69 Banggai Kepulauan

Kindandal Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

70 Banggai Kepulauan

Liang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

71 Banggai Kepulauan

Boyomoute Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

72 Banggai Kepulauan

Salakan (I,II) Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

73 Banggai Kepulauan

Bulungkobit Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

74 Banggai Kepulauan

Bungin (I,II) Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

75 Banggai Kepulauan

Bakalan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

76 Banggai Kepulauan

Tinangkung Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

77 Banggai Kepulauan

Tebing Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

78 Banggai Kepulauan

Kalumbatan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

79 Banggai Kepulauan

Mansalean Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

80 Banggai Kepulauan

Paisulamo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

81 Banggai Kepulauan

Alasan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

82 Banggai Kepulauan

Padingtian Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

83 Banggai Kepulauan

Talas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

84 Banggai Kepulauan

Lipulalongo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

85 Banggai Kepulauan

Lalong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

86 Banggai Kepulauan

Sasabobok Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

87 Banggai Kepulauan

Tabulan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

88 Banggai Kepulauan

Mbeleang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

89 Banggai Kepulauan

Kalupapi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

90 Banggai Kepulauan

Togong Sagu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 64: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

53

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

91 Banggai Kepulauan

Tadono Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

92 Banggai Kepulauan

Lantibun Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

93 Banggai Kepulauan

Ponding - Poding Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Sulawesi Selatan

1 Bantaeng Bantaeng Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2 Barru Awarange/ Barru

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Barru Pancana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Barru Labuange Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Barru Garongkong Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Bone Bajoe Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Bone Barebbo/ Kading

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Bone Uloe/Cendrana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Bone Wartuo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Bone Tujuh-Tujuh Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Bone Pattirobajo Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

12 Bone Lapangkong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Bulukumba Bira/Tanah Beru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Bulukumba Bulukumba Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

15 Bulukumba Kajang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Jeneponto Jeneponto Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

17 Luwu Malili Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

18 Luwu Larompong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 Luwu Ulo-Ulo/Belopa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Luwu Siwa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Luwu Maccini Baji Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Luwu Timur Wotu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

23 Luwu Timur Lampia Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

24 Luwu Timur Belantang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Page 65: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

54

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

25 Luwu Timur Tanjung Mangkasa

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

26 Luwu Utara Coppasolo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

27 Pangkajene Kepulauan

Biringkasi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

28 Pangkajene Kepulauan

S.Pangkajene Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Pangkajene Kepulauan

P.Balang Lompo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Pangkajene Kepulauan

P. Kalukalukuang

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Pangkajene Kepulauan

P.Sapuka Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Takalar Galesong/ takalar

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

33 Palopo Palopo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

34 Pinrang Kayuanging Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

35 Pinrang Marabombang Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

36 Pinrang Langnga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Pinrang Ujung Lero Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Selayar Bonerate Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Selayar Jampea Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

40 Selayar Pammatata Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

41 Selayar Selayar Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

42 Selayar Bone Lohe Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Selayar Appatana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

44 Selayar Batongmata Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Selayar Padang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

46 Selayar Benteng/Rauf Rahman

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

47 Selayar Kayuadi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

48 Selayar Kalatoa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

49 Selayar Biropa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

50 Selayar P.Jinto Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

51 Sinjai Burung Leo Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 66: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

55

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Lokal Lokal Lokal Lokal

52 Sinjai Kambuna Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

53 Sinjai Sinjai/Larea-rea Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

54 Makasar Makassar Utama Utama Utama Utama

55 Makasar Paotere Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

56 Wajo Wajo Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

57 Wajo Jalang/ Cendrane

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

58 Wajo Doping Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

59 Wajo Danggae Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

60 Pare-pare Pare-Pare Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

61 Pare-pare Capa Ujung Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

62 Pangkajene Liukang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Sulawesi Barat

1 Majene Majene Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Majene Mulunda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Majene Palipi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Majene Pamboang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Majene Sendana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Mamuju Belang-belang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Mamuju Budong-Budong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Mamuju Kaluku Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Mamuju Mamuju Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

10 Mamuju Sampaga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Mamuju Tapalang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Mamuju Utara Pasang Kayu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Polewali Mandar Campalagiang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Polewali Mandar Polewali Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

15 Polewali Mandar Tinambung Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Morowali Ulunambo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 67: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

56

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Provinsi: Sulawesi Tenggara

1 Buton Banabungi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Buton Siompu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Buton Dongkala Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Buton Wamengkoli Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Buton Lawele Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

6 Buton Keledupa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Buton Labuhan Belanda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Buton Lasalimu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

9 Buton Maligano Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Buton Papaliya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Buton Waha/Usuku Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Buton Wanci Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

13 Bau-Bau Bau-Bau Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Bombana Sikeli Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Bombana Kasipute Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Bombana Boepinang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Kendari Bungkutoko Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

18 Kendari Kendari Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Kendari Langara Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Kendari Munse Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

21 Kendari Torobulu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Konawe Utara Molawe Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

23 Konawe Utara Konawe Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

24 Konawe Utara Matarape Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

25 Konawe Utara Lameluru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Konawe Selatan Lapuko Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Page 68: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

57

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

27 Kolaka Dawi-dawi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

28 Kolaka Kolaka Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

29 Kolaka Wollo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Kolaka Pomala Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

31 Kolaka Rante Angin Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

32 Kolaka Tangke Tada Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

33 Kolaka Toari Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Kolaka Utara Lasusua Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

35 Kolaka Utara Malombo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

36 Kolaka Utara lo Oloho Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

37 Kolaka Utara Watunohu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

38 Muna Borange Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Muna Raha Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

40 Muna Tempo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

41 Muna Ereke Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

42 Muna Telaga Raya Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Provinsi:: Maluku Utara

1 Tidore Kep. Gita/Payahe Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Tidore Kep. Soa-siu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

3 Halmahera Barat Matui Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

4 Halmahera Barat Ibu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Halmahera Barat Kedi/Loloda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Halmahera Barat Jailolo (termasuk Ujung Pulau)

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

7 Halmahera Utara Tobelo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

8 Halmahera Utara Bobane Igo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Halmahera Utara Salimuli Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Halmahera Utara Tolonuwo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 69: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

58

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

11 Halmahera Utara Dama Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Halmahera Utara Kao Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Halmahera Utara P. Amutu Besar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Halmahera Utara Galela Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

15 Halmahera Utara Bataka Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Halmahera Selatan

Pigaraja Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Halmahera Selatan

Loleo Jaya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Halmahera Selatan

Pelita Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 Halmahera Selatan

Taneti Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Halmahera Selatan

Lelei Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

21 Halmahera Selatan

Lata-lata Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Halmahera Selatan

Busua Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

23 Halmahera Selatan

Laluin Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

24 Halmahera Selatan

Makian Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

25 Halmahera Selatan

Dolik Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Halmahera Selatan

Fulai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

27 Halmahera Selatan

Doro Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

28 Halmahera Selatan

Kotiti Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Halmahera Selatan

Tawa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Halmahera Selatan

Gane Dalam Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Halmahera Selatan

Posi-Posi Gane Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Halmahera Selatan

Wosi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

33 Halmahera Selatan

Bisui Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Halmahera Selatan

Obilatu Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

35 Halmahera Selatan

Mandopolo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 70: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

59

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

36 Halmahera Selatan

Pasipalele Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Halmahera Selatan

Wayaloar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Halmahera Selatan

Wayauwa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Halmahera Selatan

Labuha Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

40 Halmahera Selatan

Babang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

41 Halmahera Selatan

Laiwui Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

42 Halmahera Selatan

Saketa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Halmahera Selatan

Pulau Kayoa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

44 Halmahera Selatan

Guruaping Kayoa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Halmahera Selatan

Mafa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

46 Halmahera Tengah

P. Gebe Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

47 Halmahera Tengah

Patani Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

48 Halmahera Tengah

Weda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

49 Halmahera Tengah

Mesa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

50 Halmahera Tengah

Banemo Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

51 Halmahera Tengah

Paniti Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

52 Halmahera Tengah

Gemia Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

53 Halmahera Timur

Manitingting Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

54 Halmahera Timur

Lolasita Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

55 Halmahera Timur

Akelamo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

56 Halmahera Timur

Sepo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

57 Halmahera Timur

Dorosagu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

58 Halmahera Timur

Subaim Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

59 Halmahera Timur

Buli Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

60 Halmahera Timur

Wasile Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 71: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

60

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

61 Halmahera Timur

Bicoli Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

62 Pulau Morotai Daruba Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

63 Pulau Morotai Bere - Bere Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

64 Pulau Morotai Posi-Posi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

65 Pulau Morotai Wayabula Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

66 Pulau Morotai Sopi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

67 Ternate Ternate/A.Yani Utama Utama Utama Utama

68 Ternate Bastiong Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

69 Ternate Dufa-Dufa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

70 Ternate Sulamadaha Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

71 Ternate Hiri Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

72 Ternate Miyau Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

73 Ternate Moti Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

74 Ternate Tifure Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

75 Tidore Kepulauan

Galala Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

76 Tidore Kepulauan

Guruaping Oba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

77 Tidore Kepulauan

Mangole Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

78 Tidore Kepulauan

Goto Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

79 Tidore Kepulauan

Rum Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

80 Tidore Kepulauan

Maitara Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

81 Tidore Kepulauan

Mare Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

82 Tidore Kepulauan

Sofifi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

83 Tidore Kepulauan

Somadehe Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

84 Tidore Kepulauan

Maidi/Lifofa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

85 Tidore Kepulauan

Loleo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

86 Tidore Lola Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 72: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

61

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Kepulauan Lokal Lokal Lokal Lokal

87 Kepulauan Sula Sanana Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

88 Kepulauan Sula Bobong Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

89 Kepulauan Sula Dofa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

90 Kepulauan Sula Penu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

91 Kepulauan Sula Samuya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

92 Kepulauan Sula Loseng Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

93 Kepulauan Sula Pas Ipa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

94 Kepulauan Sula Nggele Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

95 Kepulauan Sula Lede Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

96 Kepulauan Sula Bapenu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

97 Kepulauan Sula Tikong Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

98 Kepulauan Sula Jorjoga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

99 Kepulauan Sula Malbufa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

100 Kepulauan Sula Kabau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

101 Kepulauan Sula Fuata Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

102 Kepulauan Sula Waitina Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

103 Kepulauan Sula Baruakol Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

104 Kepulauan Sula Gela Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

105 Kepulauan Sula Falabisahaya Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Provinsi: Maluku

1 Ambon Ambon Utama Utama Utama Utama

2 Maluku Tenggara Barat

Adault Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Maluku Tenggara Barat

Larat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Maluku Tenggara Barat

Saumlaki Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

5 Maluku Tenggara Barat

Seira Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Maluku Mahaleta Pengumpan Pengumpan Pengumpan Pengumpan

Page 73: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

62

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Tenggara Barat Lokal Lokal Lokal Lokal

7 Maluku Tenggara Barat

Sera Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Maluku Barat Daya

Dawera/ Dawelor

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Maluku Barat Daya

Hila/Romang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Maluku Barat Daya

Ilwaki Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

11 Maluku Barat Daya

Kaiwatu/Moa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Maluku Barat Daya

Serwaru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Maluku Barat Daya

Tepa Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

14 Maluku Barat Daya

Wonreli Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

15 Maluku Barat Daya

Wulur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Maluku Barat Daya

Marsela Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Maluku Barat Daya

Serwaru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Maluku Barat Daya

Lirang Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 Maluku Tengah Wolu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Maluku Tengah Kabisadar Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

21 Maluku Tengah Hitu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Maluku Tengah Kobisonta Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

23 Maluku Tengah Amahai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

24 Maluku Tengah Saparua/Haria Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

25 Maluku Tengah Tulehu Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

26 Maluku Tengah Wahai Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

27 Maluku Tengah Banda Naira Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

28 Maluku Tengah Kesui Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Maluku Tenggara

Tehoru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Maluku Tenggara

Elat Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Maluku Tenggara

Kur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Seram Bagian Timur

Bula Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 74: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

63

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

33 Seram Bagian Timur

Geser Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Seram Bagian Timur

Bemo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

35 Seram Bagian Barat

Upisera Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

36 Seram Bagian Barat

Kairatu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Seram Bagian Barat

Kataloka/ Ondor

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Seram Bagian Barat

Lakor Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Seram Bagian Barat

Waimeteng Piru Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

40 Seram Bagian Barat

Taniwel Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

41 Seram Bagian Barat

Hatu Piru Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

42 Seram Bagian Barat

Pelita Jaya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Seram Bagian Barat

Lokki Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

44 Seram Bagian Barat

Waisala Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Seram Bagian Barat

Wailey Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

46 Seram Bagian Barat

Manipa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

47 Seram Bagian Barat

Toyando Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

48 Seram Bagian Barat

Waisarisa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

49 Seram Bagian Barat

Larokis Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

50 Kepulauan Aru Batu Goyang/ Kalar-kalar

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

51 Kepulauan Aru Dobo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

52 Tual Tual Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

53 Buru Selatan Air Buaya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

54 Buru Selatan Leksula Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

55 Buru Selatan Namrole Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

56 Buru Selatan Wamsisi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

57 Buru Selatan Tifu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

58 Buru Selatan Fogi Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Page 75: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

64

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

59 Buru Selatan Ambalau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

60 Buru Namlea Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

61 Buru Waplau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

62 Buru Ilath Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

63 Buru Bilorro Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Provinsi: Papua Barat

1 Kaimana Adijaya Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2 Kaimana Etna Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Kaimana Kaimana Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4 Kaimana Kanoka Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Kaimana Lobo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

6 Kaimana P.Adi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Kaimana Senini Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Kaimana Susunu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Fak-fak Bomberai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Fak-fak Fak-fak Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

11 Fak-fak Karas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

12 Fak-fak Kokas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Fak-fak Sagan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Fak-fak Selasi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Fak-fak Weti Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Tambrauw Saukorem Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Teluk Bintuni Arandai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

18 Teluk Bintuni Babo Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Teluk Bintuni Bintuni Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

20 Monokwari Monokwari Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Monokwari Oransbari Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Monokwari Ransiki Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

23 Teluk Wondana Wasior Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 76: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

65

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

24 Teluk Wondana Windesi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

25 Raja Ampat Fatanlap Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Raja Ampat Kabare Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

27 Raja Ampat Kalobo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

28 Raja Ampat Sailolof Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Raja Ampat Saonek Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Raja Ampat Pam Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Raja Ampat Waigama Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

32 Sorong Arar Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

33 Sorong Makbon Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Sorong Mega Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

35 Sorong Muarana Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

36 Sorong Kasim Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Sorong Kiamano Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Sorong Salawati Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

39 Sorong Sausapor Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

40 Sorong Seget Pengumpan Lokal

Utama Utama Utama

41 Sorong Sele Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

42 Sorong Sorong Utama Utama Utama Utama

43 Sorong Selatan Inawatan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

44 Sorong Selatan Konda Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Sorong Selatan Taminabuan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Provinsi: Papua

1 Boven Digul Prabu Alaska Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

2 Boven Digul Asiki Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

3 Boven Digul Anggamburan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

4 Boven Digul Cabang Tiga Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

5 Boven Digul Eci Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 77: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

66

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

6 Boven Digul Gantenteri Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

7 Boven Digul Tanah merah Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

8 Boven Digul Tanah miring Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

9 Boven Digul Kaptel Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

10 Boven Digul Mindiptanah Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

11 Biak Numfor Biak Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

12 Biak Numfor Korem Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

13 Biak Numfor Bosnik Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

14 Biak Numfor Wardo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

15 Biak Numfor Manggari Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

16 Biak Numfor Padaido Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

17 Biak Numfor Warsa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

18 Supiori Janggerbun Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

19 Supiori Kameri Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

20 Supiori Korido Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

21 Supiori Miosbipondi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

22 Supiori Numfor Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

23 Supiori Marsram Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

24 Sarmi Armopa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

25 Sarmi Bagusa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

26 Sarmi Kasonaweja Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

27 Sarmi Sarmi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

28 Sarmi Takar Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

29 Sarmi Teba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

30 Sarmi Wakde Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

31 Sarmi Apauwer Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

32 Jayapura Depapre Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

Page 78: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

67

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

33 Jayapura Betaf Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

34 Jayapura Demta Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

35 Jayapura Jayapura Utama Utama Utama Utama

36 Jayapura Metabor Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

37 Jayapura Yanma Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

38 Asmat Agats Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

39 Asmat Atsy Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

40 Asmat Jipawer Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

41 Asmat Pirimapun Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

42 Asmat Sawaerma Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

43 Asmat Yamas Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

44 Asmat Yaosakor Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

45 Asmat Kamur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

46 Mappi Kepi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

47 Mappi Bade Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

48 Mappi Bayun Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

49 Mappi Moor Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

50 Merauke Arambu Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

51 Merauke Bian Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

52 Merauke Bulaka Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

53 Merauke Bupul Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

54 Merauke Kimaan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

55 Merauke Kumbe Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

56 Merauke Merauke Utama Utama Utama Utama

57 Merauke Muting Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

58 Merauke Okaba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

59 Merauke Semanggi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 79: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

68

No. Kabupaten/ Kota

Nama Pelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

60 Merauke Senggo Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

61 Mimika Pomako I & II (termasuk Timika)

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

62 Mimika Ammapare Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

63 Mimika Hiripau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

64 Mimika Kokonao Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

65 Mimika fvg Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

66 Nabire Kuatisora Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

67 Nabire Nabire/Tlk.Kimi Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

68 Nabire Napan Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

69 Nabire Nusa Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

70 Nabire Wanggur Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

71 Nabire Wapoga Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

72 Yapen Ambai Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

73 Yapen Ansus Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

74 Yapen Dawai Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

75 Yapen Poom Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

76 Yapen Serui Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

77 Yapen Sumberbaba Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

78 Yapen Wainapi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

79 Yapen Owe Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

80 Waropen Waren Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

81 Waropen Kalpuri Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

82 Waropen Barapasi Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

83 Waropen P Nau Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Page 80: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

69

Suplemen B: Arus Perdagangan Utama pada Tahun 2009

Suplemen B-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009

Suplemen B-2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009

1500 750

Legend (in 000 TEUs):

350 175

Legend (in 000 TEUs):

Page 81: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

70

Suplemen B-3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009

Suplemen B-4 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009

1000 500

Legend (in 000 tons):

5000 2500

Legend (in 000 tons):

Page 82: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

71

Suplemen B -5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009

Suplemen B-6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009

10000 5000

Legend (in 000 tons):

5000 2500

Legend (in 000 tons):

Page 83: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

72

Suplemen B-7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009

Suplemen B-8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009

20000 10000

Legend (in 000 tons):

10000 5000

Legend (in 000 tons):

Page 84: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

73

Suplemen C: Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi

Suplemen C-1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera

Suplemen C-2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa

Page 85: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

74

Suplemen C-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan

Suplemen C-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi

Page 86: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

75

Suplemen C-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara

Suplemen C-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

Page 87: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

76

Suplemen D: Parameter Perencanaan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan Berdasarkan Koridor Ekonomi

Suplemen D-1 Koridor Ekonomi Sumatera

Suplemen D-2 Koridor Ekonomi Jawa

Suplemen D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan

Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

Suplemen D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi

Suplemen D- 6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

Page 88: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

77

Page 89: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

78

Page 90: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

79

Page 91: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

80

Page 92: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

81

Page 93: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

82

Page 94: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

83

Suplemen E: Rencana Pengembangan Pelabuhan

Page 95: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

84

Suplemen E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030

Page 96: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

85

Page 97: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

86

Page 98: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

87

Page 99: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

88

Page 100: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

89

Page 101: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

90

Page 102: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

91

Page 103: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

92

Suplemen E-2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, Tahun 2011)

Page 104: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

93

Page 105: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

94

Page 106: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

95

Page 107: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

96

Page 108: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

97

Page 109: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

98

Page 110: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

99

Page 111: Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

100