rencana induk pelabuhan nasional (1)

Upload: noor-khoris

Post on 16-Oct-2015

419 views

Category:

Documents


27 download

TRANSCRIPT

  • KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

    NOMOR : KP 414 Tahun 2013

    TANGGAL : 17 April 2013

  • LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

    NOMOR : KP 414 Tahun 2013

    TANGGAL : 17 April 2013

  • i

    LAMPIRAN

    KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

    PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

    Nomor : KP 414 Tahun 2013

    Tanggal : 17 April 2013

    DAFTAR ISI

    BAB 1: PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

    BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ................................................................... 4

    2.1 KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ............................................................................ 5

    2.2 STRATEGI IMPLEMENTASI ....................................................................................... 6

    2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif ........ 6

    2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja ........................... 6

    2.2.3 Pengaturan Tarif ............................................................................................................ 6

    2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ................................................................ 7

    2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan ................................. 7

    2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif . 7

    2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif .................................. 7

    BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA

    TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA ..................................... 9

    3.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................... 9

    3.2 PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN SKENARIO DASAR (BASE

    CASE) ........................................................................................................... 10

    3.3 PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF ................................................. 14

    3.4 IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN .............................................. 16

    BAB 4: HIERARKI, LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN.17

    4.1 KRITERIA HIERARKI PELABUHAN .............................................................................. 17

    4.2 KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN ........................................................................ 19

    4.3 PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN PEMERINTAH ......... 22

    4.3.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan .................................................................................. 22

    4.3.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah ......................................... 22

    4.3.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah ...................................................... 23

    4.3.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan ............ 26

    BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN29

    5.1 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN .................... 29

    5.2 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

    KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009) ...................................................................... 29

    5.3 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN .................................................................. 29

    5.4 INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN ................................ 29

    SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL ....................... 36

    SUB LAMPIRAN B: ARUS PERDAGANGAN UTAMA PADA TAHUN 2009 ............................... 74

  • ii

    SUB LAMPIRAN C: PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI ........................... 78

    SUB LAMPIRAN D: PARAMETER PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

    PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI .................................................... 81

    SUB LAMPIRAN E: RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN ........................................... 88

  • 1

    BAB 1: PENDAHULUAN

    Sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada

    transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia merupakan

    prioritas utama. Selain untukmemberdayakan industri angkutan laut nasional, Undang-

    Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lebih lanjut mengamanatkan

    prioritas dalam hal peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan

    pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan

    maritim. Arah kebijakan di bidang kepelabuhanan menekankan pada penataan

    penyelenggaraan pelabuhan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan,

    penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi

    regulator dan operator, pembagian peran pemerintah daerah dan swasta secara

    proporsional dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan pelabuhan,

    serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan

    sektor pemerintah maupun swasta.

    Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-Undang diharapkan dapat

    mendukung dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan

    mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola

    distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat

    Indonesia. Visi pembangunan di bidang kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

    Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang

    mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong

    pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

    Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranjuga mengamanatkan bahwa

    Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk

    memfasilitasi tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan

    bidang kepelabuhanan di Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu-lintas

    pelabuhan, kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan

    strategi pendanaan, program modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan

    pembangunan ekonomi dalam kerangka sistem transportasi nasional.

    RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, mencakup keterkaitan

    antara sistem transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta

    sistem logistik nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta

    pemerintah dan swasta, serta pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah.

    Integrasi tersebut menjadi landasan utama untuk perencanaan dan investasi jangka

    panjang dimana bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga

    menyangkut peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas

    pelabuhan yang ada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan,

    kelembagaan, dan operasional pelabuhan.

  • 2

    Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI

  • 3

    Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN

  • 4

    BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL

    Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda

    dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem

    transportasinasional dan strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan

    tersebut lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar

    lembaga pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok

    global (supply chain management) sebagai model bisnis yang diunggulkan, merupakan

    faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi

    komunikasi dan transportasimempengaruhi strategi bisnis yangterintegrasi antara

    produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri dalam koridor

    ekonomi.

    Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi

    yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing

    Indonesia.Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem

    logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik.

    Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan

    publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana

    komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus

    melindungi kepentingan publik.

    Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa

    depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Dengan berbagai

    kebijakan akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas

    dan perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvement

    process). Untuk itu masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan.

    Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor

    kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan

    sistem operasi pelabuhan sesuai dengan standar internasional baik dalam bidang

    keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah

    untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya saing, mendukung

    perdagangan,terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi dansistem logistik

    nasional.Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya menjamin

    kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, tertib,

    selamat, aman, tepat waktu,tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tata

    kelolayang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan

    berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan.

  • 2.1 KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL

    Kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya:

    Mendorong Investasi Swasta

    Untuk mendukung rencana MP3EI, partisipasi sektor swasta merupakan kunci

    keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan

    Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.

    Mendorong Persaingan

    Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan

    yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.

    Pemberdayaan Peran Penyelenggara Pelabuhan

    Upaya perwujudan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak

    pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat

    dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut mencerminkan penyelenggara

    pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.

    Terwujudnya Integrasi Perencanaan

    Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan

    kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan

    khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional,

    sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta keterlibatan masyarakat

    setempat.

    Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel

    Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan

    dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur

    penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi

    kemungkinan kegagalan pasar.

    Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin

    Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas

    pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

    Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal

    dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di seluruh pelabuhan. Secara

    bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai

    dengan ketentuan internasional.

    Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim

    Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang

    akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara

    Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil

    kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan

    yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi terkait, termasuk

    program tanggap darurat.

  • 6

    Mengembangkan sumber daya manusia

    Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan

    profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan

    tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan

    perlindungan terhadap tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga

    pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan

    produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, untuk memenuhi standar

    internasional.

    2.2 STRATEGI IMPLEMENTASI

    2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif

    Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan

    dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan.

    2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja

    Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi

    nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masingmoda

    transportasi, instansi terkait lainnya dan Penyelenggara Pelabuhan. Pedoman

    tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan

    diterbitkan. Badan usaha pelabuhan diminta untuk memberikan informasi yang

    relevan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan rencana

    induk masing-masing pelabuhan.

    Status pelabuhan akan di-review secara berkala untuk menentukan kemungkinan

    terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana

    Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.

    Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan

    pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara

    berkala.

    2.2.3 Pengaturan Tarif

    Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa

    kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang

    diusulkan Badan Usaha Pelabuhan dapat ditolak apabila tidak wajar dibandingkan

    dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur..

    Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk

    menegosiasikan perjanjian kerjasama usaha dengan mitra bisnisnya.

    Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk

    mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar

    kepada Badan Usaha Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan maupun para Pengguna

    Jasa. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang penerapan tarif

    atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang dianggap anti-kompetitif.

  • 2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan

    Persaingan di sektor pelabuhan akan terus didorong, baik terhadap fasilitas yang

    sudah ada maupun melalui pengembangan pelabuhan baru atau perluasan

    pelabuhan yang sudah ada.

    Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa

    akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.

    2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan

    Dalam upaya meningkatkan keterampilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM),

    identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor

    pelabuhan akan dilakukan bersama-sama dengan Badan Usaha Pelabuhan,

    Penyelenggara Pelabuhan, koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pusat

    pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan

    pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan

    permintaan.

    Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan

    perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan

    dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum

    pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

    Peningkatan kesejahteraan dan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas

    tenaga kerja, memperbaiki praktek jam kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil,

    memperluas program pelatihan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan

    persaingan di pelabuhan.

    Keikutsertaan tenaga kerja di sektor pelabuhan akan didorong melalui program

    pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan, sekolah kejuruan

    dan perguruan tinggi.

    2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara

    Efektif

    Penerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan

    akan dilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang

    lebih efektif kepada Syahbandar berdasarkan pedoman dan standar internasional

    (International Ship and Port facility Security Code).

    2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif

    Dalam rangka menjamin perlindungan lingkungan maritim yang efektif di

    pelabuhan, pedoman tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim di

    pelabuhan akan lebih dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan

    dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang mengatur:

    o Pencegahan pencemaran lingkungan maritim di pelabuhan;

    o Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan

    o Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala.

  • 8

    Peran Syahbandar untuk mengelola dan melakukan penanggulangan pencemaran

    maritim di pelabuhan akan lebih ditingkatkan.

    Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan

    pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap darurat

    berfungsi di sektor pelabuhan.

  • BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI

    PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP

    PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA

    3.1 LATAR BELAKANG

    Peran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam

    pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan pelabuhan untuk

    menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional pada skala sangat

    besar. Pada tahun 2009, pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang

    terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah

    batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau

    produk minyak bumi dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2

    muatan peti kemas (terlihat pada Tabel 3-1, dan Gambar 3-1 dan 3-2).

    Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume

    muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor

    sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor

    sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi

    karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun

    2009.

    Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu-lintas barang melalui pelabuhan

    Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang

    meningkat rata-rata 11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah

    beragam, sebagai contoh, lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat

    dari 95,2 juta ton pada tahun 1999 menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan

    peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3 %, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999

    menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihat juga Gambar 3-3). General cargo

    meningkat rata-rata 7,3 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhan

    yang lebih rendah, yaitu 1,7% selama perioda ini. Secara total, lalu-lintas barang

    melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menurut kelompok jenis muatan utama

    diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafis pada Gambar 3-1 sampai 3-3.

    Sedangkan lalu-lintas antar pelabuhan (arus perdagangan) menurut jenis komoditasnya

    ditunjukkan pada Sub LampiranB.

    Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh

    tingkat implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan

    perluasan pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Masterplan Perluasan dan

    Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat

    pertumbuhan dan koridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem

    transportasi nasional yang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk

    terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi

    MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, yang

    berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 7,5% diharapkan bisa tercapai pada

  • 10

    periode 2011 2014. Selain itu, tingkat inflasi juga diperkirakan turun dari 6,5% pada

    kurun waktu 2011 2014 menjadi 3,0% pada tahun 2025.

    Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain,

    bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah

    pertumbuhan lalu-lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan

    strategis di masing-masing koridor ekonomi disajikan dalam Sub Lampiran C.

    3.2 PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN

    SKENARIO DASAR (BASE CASE)

    Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di

    Indonesia berdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan

    2030. Total lalu-lintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0

    milyar ton pada tahun 2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5

    milyar ton pada tahun 2020. Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 %

    dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

  • Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan

    Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)

  • Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan

    dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009

    Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus

    Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)

    2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan

    dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)

    1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus

    Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)

    12

    2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan

    (dalam ribu ton)

    1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus

  • Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada

    Tahun 2009 menurut Klaster

    Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990

    2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada

    Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton)

    3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990

    2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada

    3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009

  • Gambar 3

    Tabel 3-3 Prakiraan (Base Case

    3.3 PROYEKSI LALU LINTAS

    Sebagaimana terlihat pada

    lintas peti kemas Indonesia

    pada Skenario Pertumbuhan

    Skenario Pertumbuhan Rendah

    proyeksi untuk total berdasarkan jenis muatan

    Internasional Domestik

    General Cargo 32,840 110,859

    Peti Kemas 61,000 27,223

    Curah Kering 312,852 255,914

    Semen 144 14,941

    Batubara 279,303 139,349

    Biji Besi 10,531 91

    Pupuk 5,162 30,665

    Biji-bijian 3,832 2,343

    Curah Kering Lain 13,879 60,124

    Curah Cair 136,723 39,349

    Minyak Bumi & Produk 91,110 385

    CPO 22,438 38,485

    Curah Cair Lain 23,175 479

    Total 543,415 433,346

    Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%)

    General Cargo - -

    Container - -

    Dry Bulk - -

    Cement - -

    Coal - -

    Iron Ore - -

    Fertilizer - -

    Grain - -

    Other Dry Bulk - -

    Liquid Bulk - -

    Petroleum & Products - -

    CPO - -

    Other Liquid Bulk - -

    Total - -

    Jenis Muatan Jenis Perdagangan

    2009

    Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI

    Base Case) Arus Barang di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia

    (dalam ribu ton)

    PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF

    pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu

    lintas peti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEU

    Skenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEUs,sedangkan

    Pertumbuhan Rendah 42 juta TEUs. Gambar 3-6 menyajikan

    berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario.

    Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional

    143,699 39,213 148,562 187,775 43,294 180,748 224,043 50,245

    88,222 106,894 65,626 172,519 157,271 100,020 257,291 294,234

    568,766 328,918 342,135 671,053 310,318 438,906 749,224 284,436

    15,085 6,700 21,925 28,625 8,757 28,655 37,411 14,264

    418,652 279,303 203,330 482,633 250,000 272,101 522,101 200,000

    10,623 13,714 400 14,114 16,686 1,000 17,686 23,537

    35,828 7,323 39,934 47,257 9,346 48,586 57,932 14,514

    6,175 4,316 2,639 6,954 4,672 2,885 7,557 5,422

    74,003 17,562 73,907 91,469 20,858 85,679 106,537 26,700

    176,072 178,042 52,718 230,759 216,653 65,700 282,353 315,952

    91,495 118,649 501 119,151 144,355 610 144,965 213,681

    60,923 30,069 51,574 81,643 37,471 64,271 101,742 55,467

    23,654 29,323 642 29,965 34,827 819 35,646 46,805

    976,761 653,066 609,040 1,262,106 727,537 785,374 1,512,911 944,867

    - 3.0 5.0 4.6 2.0 4.0 3.6

    - 9.8 15.8 11.8 8.0 8.8 8.3

    - 0.8 5.0 2.8 (1.2) 5.1 2.2 (0.9)

    - 89.7 6.6 11.3 5.5 5.5 5.5

    - - 6.5 2.4 (2.2) 6.0 1.6 (2.2)

    - 4.5 27.9 4.9 4.0 20.1 4.6

    - 6.0 4.5 4.7 5.0 4.0 4.2

    - 2.0 2.0 2.0 1.6 1.8 1.7

    - 4.0 3.5 3.6 3.5 3.0 3.1

    -

    - 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0

    - 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5

    - 4.0 5.0 4.0 3.5 5.0 3.5

    - 3.1 5.8 4.4 2.2 5.2 3.7

    TotalTotalTotal

    2020

    Jenis Perdagangan Jenis Perdagangan

    2015

    Jenis Perdagangan

    14

    Pelabuhan Indonesia, 2009-2030

    Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu

    akan mencapai 57 juta TEUs,sementara

    sedangkan pada

    menyajikan secara jelas

    Internasional Domestik

    50,245 242,911 293,155

    294,234 183,446 477,680

    284,436 675,731 960,167

    14,264 48,947 63,210

    200,000 443,224 643,224

    23,537 2,000 25,537

    14,514 68,536 83,050

    5,422 3,348 8,770

    26,700 109,676 136,376

    315,952 97,252 413,204

    213,681 903 214,584

    55,467 95,136 150,603

    46,805 1,213 48,017

    944,867 1,199,340 2,144,207

    1.5 3.0 2.7

    6.5 6.3 6.4

    (0.9) 4.4 2.5

    5.0 5.5 5.4

    (2.2) 5.0 2.1

    3.5 7.2 3.7

    4.5 3.5 3.7

    1.5 1.5 1.5

    2.5 2.5 2.5

    4.0 4.0 4.0

    4.0 4.0 4.0

    3.0 4.0 3.0

    2.6 4.3 3.5

    Total

    2030

    Jenis Perdagangan

  • Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas

    Pertumbuhan

    Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas

    Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan

    Gambar 3-6 menyajikan proyeksi total lalu lintas

    muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas

    2,7 milyar ton pada tahun 2030

    Dasar dan 1,8 milyar ton pada

    Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario

    Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU)

    Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis

    kenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu ton)

    6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenis

    muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai

    2,7 milyar ton pada tahun 2030,mencapai 2,1 milyar ton pada Skenario

    pada Skenario Pertumbuhan Rendah.

    2015 2020 2030

    Indonesia menurut Skenario

    Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis

    2030 (dalam ribu ton)

    Indonesia berdasarkan jenis

    diprakirakan mencapai

    Skenario Pertumbuhan

  • 16

    3.4 IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN

    Hasil proyeksi lalu-lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi

    yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitu

    diantaranya:

    Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali

    lipat volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun

    2030;

    Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi

    pelabuhan;

    Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan

    pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian

    barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung sesuai dengan

    Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan

    Sistem Logistik Nasional. Namun kajian yang lebih spesifik diperlukan untuk

    pengembangan pelabuhan hub tersebut.

    Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan

    bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun

    2020 dan 50% lagi pada tahun 2030.

  • BAB 4: HIERARKI, LOKASI DAN RENCANA

    PEMBANGUNAN PELABUHAN

    Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada

    pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan

    untuk masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah diperhatikan

    program pembangunan pelabuhan strategis di Indonesia.

    Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan

    meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk

    mendukung program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru

    Transportasi Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan

    (c) Rencana Strategis Sektor Perhubungan.

    Sub Lampiran D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi

    pengembangan pelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan

    2030.Rangkuman tersebut memuat proyeksi lalu-lintas muatan melalui pelabuhan

    berdasarkan jenis kargo, disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan

    kegiatan bisnis utama pelabuhan.

    Sub Lampiran E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk

    pengembangan kapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan tahun 2030

    berdasarkan wilayah, lokasi, dan fasilitas pelabuhan.

    4.1 KRITERIA HIERARKI PELABUHAN

    Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang

    Kepelabuhanan, pelabuhan laut di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan

    hierarki yang terdiri atas:

    a. Pelabuhan Utama (yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan

    Hub Internasional);

    b. Pelabuhan Pengumpul; dan

    c. Pelabuhan Pengumpan, yang terdiri atas:

    1) Pelabuhan Pengumpan Regional;

    2) Pelabuhan Pengumpan Lokal.

    Hierarki pelabuhansebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan kriteria

    teknis sebagai berikut:

    1. Pelabuhan Utama:

    a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;

    b. berada dekat dengan jalur pelayaran internasional 500 mil dan jalur pelayaran

    nasional 50 mil;

  • 18

    c. memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;

    d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang

    e. kedalaman kolam pelabuhan minimal 9 m-LWS;

    f. berperan sebagai tempat alih muat peti kemas/curah/general cargo/penumpang

    internasional;

    g. melayani Angkutan petikemas sekitar 300.000 TEUs/tahun atau angkutan lain

    yang setara;

    h. memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) tambatan,

    peralatan bongkar muat petikemas/curah/general cargo serta lapangan

    penumpukan/gudang penyimpanan yang memadai.

    i. berperan sebagai pusat distribusi peti kemas/curah/general cargo/penumpang di

    tingkat nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional;

    2. Pelabuhan Pengumpul:

    a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan

    meningkatkan pertumbuhan wilayah;

    b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 mil;

    c. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional 50 mil;

    d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

    e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan

    pertumbuhan nasional;

    f. kedalaman minimal pelabuhan 7 m-LWS;

    g. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar

    muat;

    h. berperan sebagai pengumpul angkutan peti kemas/curah/general

    cargo/penumpang nasional;

    i. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional;

    3. Pelabuhan Pengumpan Regional:

    a. berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan

    antarprovinsi;

    b. berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan

    peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

    c. berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi;

    d. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan

    Utama;

    e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke Pelabuhan

    Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya;

    f. berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi;

  • g. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

    h. melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar

    kecamatan dalam 1 (satu) provinsi;

    i. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau 25 mil;

    j. kedalaman maksimal pelabuhan 7 m-LWS;

    k. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m;

    l. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Regional lainnya 20 50 mil.

    4. Pelabuhan Pengumpan Lokal:

    a. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataanserta

    peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

    b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;

    c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang;

    d. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar

    kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

    e. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Utama, Pelabuhan

    Pengumpul, dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional;

    f. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi,

    perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut;

    g. berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung

    kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai

    terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup

    masyarakat disekitarnya;

    h. berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali

    keperintisan;

    i. kedalaman maksimal pelabuhan 4 m-LWS;

    m. memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m;

    j. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5 20 mil.

    4.2 KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN

    Table 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia

    sampai dengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas

    pelabuhan. Total investasi sebesar US$ 47,064 milyar terdiri dari US$ 12,212 milyar

    (tahun 2011-2015), US$ 12,389 milyar (tahun 2016-2020) dan US$ 22,464 milyar (tahun

    2021-2030). Gambar 4-1 menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan

    berdasarkan koridor ekonomi dan tahapan pengembangan, sedangkan Gambar 4-2

    memperlihatkan distribusi kebutuhan investasi pelabuhan menurut koridor ekonomi

    dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan.Sub Lampiran E memberikan rincian kebutuhan

  • 20

    investasi pelabuhan sampai dengan tahun 2030 berdasarkan koridor ekonomi dan jenis

    terminal/fasilitas pelabuhan.

    Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari

    sektor pemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030.

    Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis

    Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030

    (dalam juta US$, tahun 2011)

    Catatan: *) Terminal lainnya: Terminal konvensional (muatan umum), terminal mobil, terminal

    serbaguna dan terminal penumpang

    2011-2015

    Sumatra 455 388 289 387 63 31 25 17 613 2,267

    Java 2,095 - 339 60 86 354 130 100 2,342 5,506

    Bali-Nusa Tenggara 7 - 20 - 41 121 - 47 190 426

    Kalimantan 186 138 89 366 430 195 - 20 30 1,454

    Sulawesi 121 9 50 - 166 355 75 - 94 870

    Papua- Kepulauan 183 - 34 - 122 1,070 - 21 258 1,688

    Total 3,046 535 821 813 906 2,127 230 205 3,528 12,212

    2016-2020

    Sumatra 2,192 467 344 299 167 44 - 20 222 3,755

    Java 2,297 - 508 60 35 120 250 110 150 3,530

    Bali-Nusa Tenggara 30 - 20 - 35 243 - 439 61 828

    Kalimantan 120 138 89 346 35 243 - 30 61 1,061

    Sulawesi 141 9 95 - 106 606 - - 121 1,077

    Papua- Kepulauan 123 - 48 - 106 1,458 - 40 364 2,138

    Total 4,902 614 1,103 705 484 2,714 250 639 980 12,390

    2021-2030

    Sumatra 4,329 903 762 597 202 88 - 30 - 6,911

    Java 4,164 8 827 120 115 150 340 130 150 6,005

    Bali-Nusa Tenggara 60 - 40 - 70 486 - 390 121 1,168

    Kalimantan 338 275 178 693 70 486 - 29 121 2,190

    Sulawesi 216 25 137 - 211 1,092 - - 243 1,923

    Papua- Kepulauan 245 10 97 - 211 2,915 - 60 729 4,267

    Total 9,352 1,221 2,041 1,410 882 5,217 340 639 1,365 22,465

    2011-2030

    Sumatra 6,975 1,758 1,395 1,283 432 163 25 67 835 12,934

    Java 8,556 8 1,674 240 236 624 720 340 2,642 15,041

    Bali-Nusa Tenggara 97 - 80 - 146 850 - 876 373 2,422

    Kalimantan 644 550 356 1,405 535 924 - 79 213 4,705

    Sulawesi 477 43 282 - 483 2,053 75 - 459 3,871

    Papua- Kepulauan 550 10 179 - 439 5,443 - 121 1,351 8,093

    Total 17,299 2,369 3,965 2,927 2,273 10,058 820 1,482 5,872 47,066

    CDC

    /Multi

    Moda

    Pesiar/

    Pariwisa

    ta

    Lahan/

    Infra.

    Dasar

    Total Perode dan Koridor

    Ekonomi

    Terminal

    Peti

    Kemas CPO

    Minyak

    Bumi

    Batu

    Bara

    Curah

    Lainnya

    Terminal

    lainnya

  • Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan

    Pengembangan (dalam juta US$)

    Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis

    Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$)

  • 22

    Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk

    Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030

    Catatan:

    1. Pembiayaan dari sektor keuangan pemerintah/swasta untuk tanah, infrastruktur

    dasar dan non-komersial terminal, rehabilitasi/pengembangan pelabuhan-

    pelabuhan kecil baru. Sedangkan pembiayaan sektor swasta murni adalah untuk

    pembangunan terminal di pelabuhan-pelabuhan komersial;

    2. Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaan

    sebesar US$, 12.212 juta porsi BUMN mencapai US$3.521 juta.

    4.3 PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN

    PEMERINTAH

    4.3.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan

    Sampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar US$ 45-50

    milyar untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas

    pelabuhan.Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan

    pelabuhan baru di Indonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama

    berdasarkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi

    untuk jangka panjang, terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti

    kemas, terminal curah, dan fasilitas pelabuhan komersial lainnya.

    Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan

    seperti pendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan

    terminal pelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil

    baru (feeder) yang harus disediakan oleh pemerintah.

    4.3.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah

    UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan bahwa investasi

    infrastruktur dasar pelabuhan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan.

    Penyelenggara Pelabuhan merupakan lembaga yang memiliki aset finansial dan

  • pengalaman yang terbatas dalam penyelenggaraan pelabuhan. Dalam masa transisi,

    lembaga tersebut hanya mempunyai anggaran yang terbatas dan pada dasarnya belum

    memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman di awal tahun operasionalnya. Satu-

    satunya sumber utama pendanaan infrastruktur dalam jangka pendek adalah dari

    anggaran pemerintah.

    Apabila Penyelenggara Pelabuhan belum memiliki sumber pembiayaan yang

    mencukupi, maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan

    dapat berasal dari konsesi. Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur

    dasar untuk Penyelenggara Pelabuhan akan berkembang sejalan dengan peningkatan

    kinerja keuangan Penyelenggara Pelabuhan. Hal ini akan terjadi apabila Penyelenggara

    Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola pendapatannya, termasuk pendapatan dari

    penyelenggaraan kepelabuhanan (misalnya jasa labuh, sewa lahan, konsesi). Dengan

    demikian Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan pendapatannya.

    4.3.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah

    Karena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur

    dalam tiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan

    Swasta (KPS), peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur

    kegiatan usaha di Indonesia.

    Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu:

    a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur

    Pemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan

    peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang

    secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan

    kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan

    (iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan

    proyek KPS kepada pasar.

    b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

    Peraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel

    4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenai

    Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah

    dalam Peraturan Presiden No. 13/2010 dan No. 56/2011 yang memungkinkan

    pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah.

    Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu

    pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui

    Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang

  • 24

    implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan

    Infrastruktur.

    Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan

    Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat

    menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah

    (PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur

    Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi

    Infrastruktur (PT. SMI).

    Table 4-1Dasar Hukum Investasi Sektor Swasta

    No. Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

    Penjelasan

    Skema dan Pedoman KPS

    1 Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010

    Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    3 Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011

    Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    4 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2012

    Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    5 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2010

    Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

    Manajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur

    6 Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.01/2006

    Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur

    7 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010

    Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

    8 Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010

    Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

    Pedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS

  • No. Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

    Penjelasan

    9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2009

    Daftar Rencana Proyek Kerjasama

    10 Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005

    Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

    11 Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry of Transportation (2010)

    12 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2011

    Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

    13 Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-01/M.EKON/05/2006

    Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

    14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-3/M.EKON/06/2006

    Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

    15 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-4/M.EKON/06/2006

    Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah

    Kerjasama Daerah

    16 Peraturan PemerintahNo. 50 Tahun 2007

    Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

    Pengadaan Tanah

    17 Undang-undang No. 2 Tahun 2012

    Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    18 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012

    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun

    Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

  • 26

    No. Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

    Penjelasan

    2007 Pembangunan untuk Kepentingan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

    c. Peran Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dalam Pembiayaan Infrastruktur

    Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka

    panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii)

    menyediakan pembiayaan mata uang local dengan jangka waktu (tenor), persyaratan,

    dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastrukturmelalui:

    Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik

    untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran

    pemerintah dan perusahaan skala besar;

    Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek

    yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

    d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminan

    untuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia

    PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut:

    Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur;

    Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur dengan

    memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel;

    Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan;

    Melindungi pemerintah dari kewajiban yang bersifat kontingensi (termasuk

    proteksi terhadap tekanan APBN).

    4.3.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan

    Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak

    swasta adalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses

    untuk pasar modal serta pembiayaan proyek.

    Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi

    di pelabuhan adalah:

  • Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif

    Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensial

    dan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif.

    Implementasi regulasi secara komprehensif

    Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen

    pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    Persiapan proyek yang matang

    Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk

    berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan

    kualitas teknik dan keuangan yang memadai.

    Prosedur pelelangan yang kompetitif

    Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar

    pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat

    pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor.

    Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak

    Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi

    pemerintah.

    Kerangka pemantauan kinerja

    Kerangka pemantauan kinerja diperlukan untuk pemantauan kepatuhan

    pelaksanaan kontrak.

    Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku

    Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh

    pendapatan dari pengoperasian proyek.

    Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif

    Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian

    tarif secara berkala.

    Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan

    lingkungan maritim yang komprehensif

    Pihak swasta harus menerapkan standar keamanandan keselamatan pelayaran

    serta perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif.

    Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif

    Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang

    dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan

    investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.

    Kapasitas kelembagaan

    Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan

    kepastian bagi investor.

  • 28

    Pengaturan yang independen

    Pihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak

    dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.

  • BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN

    PELAKSANAAN KEBIJAKAN

    Dalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah

    digambarkan perlunya penjabaran lebih lanjut dibidang pengaturan dan kebijakan

    untuk mendorong Indonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sistem

    kepelabuhanan yang lebih berdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi

    yang meliputi:

    Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun

    2008 tentang Pelayaran;

    Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61

    Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

    Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

    5.1 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG

    PELAYARAN

    Undang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturan

    pelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif.Beberapa hal telah

    tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun

    masih diperlukan peraturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.

    5.2 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH

    TENTANG KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009)

    PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang

    Pelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut

    dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.)

    5.3 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

    Untuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberapa

    rencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan para

    pemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan

    dan regulasi di bidang kepelabuhanan.

    5.4 INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN

    Selain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untuk

    mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasuk

  • 30

    manajemen pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas

    pelabuhan (Tabel 5.4).

    Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No.

    17/2008 tentang Pelayaran

    No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Keterangan

    1. Tarif dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pasal 110

    UU Pelayaran

    2. Rancangan dan pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, Sertifikat Pemberi Jasa Pengerukan

    Pasal 197

    UU Pelayaran

    3. Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan ujian Pandu dan Penyelenggaraan Pemanduan

    Pasal 201

    UU Pelayaran

    4. Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban serta Permintaan Bantuan di Pelabuhan

    Pasal 212

    UU Pelayaran

    5. Kegiatan Kapal di Pelabuhan (Perbaikan kapal, Perpindahan muatan, gandeng kapal, Penanganan barang-barang berbahaya)

    Pasal 216

    UU Pelayaran

    6. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Pelabuhan

    Pasal 238

    UU Pelayaran

    7. Sistem Informasi Pelayaran Pasal 272

    UU Pelayaran

    Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009

    No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Keterangan

    1. Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan Pasal 19

    PP 61/2009

    2. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana Induk Pelabuhan (masing-masing Pelabuhan)

    Pasal 29

    PP 61/2009

    3. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

    Pasal 36

    PP 61/2009

    4. Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar, Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, Jaringan

    Pasal 67

  • No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Keterangan

    Jalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan PP 61/2009

    5. Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan Pencabutan Konsesi

    Pasal 78

    PP 61/2009

    6. Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan Pasal 86

    PP 61/2009

    7. Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan Pasal 93

    PP 61/2009

    8. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Pengoperasian Pelabuhan, Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

    Pasal 104

    PP 61/2009

    9. Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Konstruksi dan pengoperasian Pelabuhan untuk pelabuhan Daratan (Dry Port)

    Pasal 109

    PP 61/2009

    10 Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Khusus (Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan Operasi, Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi, Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin, Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah)

    Pasal 134

    PP 61/2009

    11 Prosedur untuk persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

    Pasal 144

    PP 61/2009

    12 Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usaha pelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhan dan air

    Pasal 148

    PP 61/2009

    13 Prosedur untuk menentukan status dari pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri

    Pasal 153

    PP 61/2009

    14 Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan dan penyusunan sistem informasi pelabuhan

    Pasal 161

    PP 61/2009

    Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan

    No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Keterangan

    1 Membentuk kelompok unit pelayanan (customer focus group) di pelabuhan strategis sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam formulasi, review dan implementasi kebijakan

    untuk formulasi, implementasi dan review kebijakan

  • 32

    No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Keterangan

    2 Pedoman rencana induk masing-masing pelabuhan memperhatikan perencanaan yang terintegrasi

    untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja

    3 Kementerian Perhubungan bersama Instansi pemerintahan terkait serta pengguna jasa pelabuhan secara periodik melakukan review atas kinerja pelabuhan dalam rangka meningkatkan kinerja pelabuhan yang lebih baik.

    untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja

    4 Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untuk keperluan perencanaan dan monitoring serta dipublikasikan.

    untuk integrasi perencanaan dan monitoring

    5 Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

    6 Menyusun prosedur penyampaian usulan/ permohonan penetapan tariff oleh otoritas pelabuhan

    untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

    7 Mengembangkan proses peninjauan tarif dan persetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalam rangka untuk mengevaluasi adanya dampak monopoli

    untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

    8 Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoU dalam rangka untuk memonitor dan mendorong persaingan usaha dibidang kepelabuhanan.

    untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

    9 Memasukkan dampak persaingan usaha dalam rumusan rencana induk pelabuhan

    untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

    10 Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaian perselisihan mengenai masalah tarif dan perilaku monopolistis.

    untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

    11 Menilai kebutuhan pelatihan untuk Ditjen Hubla, dan BUP dan mengembangkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.

    untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

    12 Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kurikulum

    untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

    13 Mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan guna peningkatan produktivitas kerja

    untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

    14 Mengembangkan dan mengimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi

  • No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Keterangan

    strategi untuk rekruitmen tenaga kerja dibidang kepelabuhanan

    tenaga kerja di sektor pelabuhan

    15 Mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan yang penuh kepada Syahbandar hal memelihara keselamatan dan keamanan di pelabuhan

    untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

    16 Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Syahbandar sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran yang ada

    untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

    17 Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Syahbandar sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan maritim

    untuk memelihara kepatuhan peraturan perlindungan lingkungan maritim

    18 Membuat peraturan yang memberikan wewenang kepada Syahbandar untuk mengelola dan mengawasi terjadinya pencemaran di pelabuhan

    untuk memelihara kebersihan perairan pelabuhan

    19 Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait untuk menjamin penanganan tanggap darurat di pelabuhan.

    untuk mengatasi terjadinya keadaan darurat dengan cepat.

  • 34

    Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan

    No Materi Keterangan

    1. Persiapan penyusunan pedoman teknis (toolkit) untuk penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan bagi Penyelenggara Pelabuhan yang meliputi:

    Model pemberian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya;

    Model pemberian ijin (lisensi);

    Model analisa tarif dan keuangan pelabuhan;

    Sistem indikator kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan

    untuk pemberdayaan Penyelenggara Pelabuhan

    2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan pusat pelatihan lainnya

    untuk peningkatan kemampuan SDM, termasuk Penyelenggara Pelabuhan

    3. Reformasi dan pelatihan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan (TKBM)

    untuk peningkatan kompetensi TKBM

    4. Penelahaan pendayagunaan aset dan kapasitas pelabuhan pengumpan

    untuk peningkatan pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah daerah

    5. Penyederhanaan proses pemberian perijinan dan deregulasi pengaturan melalui konsultasi dengan Penyelenggara Pelabuhan serta Pemerintah Daerah

    untuk kepastian hukum dalam penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara instansi pemerintah

    6. Penelahaan pengalihan hak pengelolaan lahan daratan dan perairan pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan

    untuk pemberdayaan Penyelenggara Pelabuhan

    7. Penelahaan/kajian secara komprehensif atas rencana pembangunan International Hub Port (termasuk Kuala Tanjung dan Bitung)

    untuk pembangunan pelabuhan hub internasional di masa depan

    8. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kepelabuhanan

    untuk pengembangan data base pelabuhan termasuk statistik, fasilitas fisik, akses, dan jasa pelayanan pelabuhan

  • No Materi Keterangan

    9. Menyiapkan Proyek Percontohan KPS Pelabuhan (termasuk kemungkinan penyusunan rencana induk pelabuhan; studi kelayakan, termasuk strategi investasi dan kemungkinan diperlukannya bantuan dan jaminan infrastruktur; penyiapan dokumen lelang dan proses pelelangan)

    untuk daya tarik dalam pengembangan model proyek pelabuhan melalui partisipasi pihak swasta

    10 Optimalisasi sistem operasi dalam rangka mengantisipasi kapadatan lalu lintas muatan di pelabuhan strategis (termasuk Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan)

    untuk kelancaran operasional pelabuhan strategis

  • 36

    SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL

    Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    Provinsi : Aceh

    1 1 Aceh Barat Meulaboh PP PP PP PP *

    2 2 Aceh Barat Daya Susoh PR PR PR PR *

    3 3 Aceh Barat Daya Lhok Pawoh PL PL PL PL

    4 4 Aceh Besar Malahayati PP PP PP PP *

    5 5 Aceh Besar Meulingge PL PL PL PL

    6 6 Aceh Jaya Calang PP PP PP PP *

    7 7 Aceh Jaya Lhok Kruet PL PL PL PL

    8 8 Aceh Selatan Tapaktuan PR PR PR PR *

    9 9 Aceh Selatan Sibadeh PL PL PL PL

    10 10 Aceh Selatan Meukek PL PL PL PL

    11 11 Aceh Singkil P. Banyak PL PL PL PL

    12 12 Aceh Singkil P. Sarok PL PL PL PL

    13 13 Aceh Singkil Singkil PP PP PP PP *

    14 14 Aceh Singkil Gosong telaga PL PL PL PL

    15 15 Aceh Tamiang Seruway PL PL PL PL

    16 16 Aceh Timur Idi PR PR PR PR *

    17 17 Aceh Utara Lhokseumawe/Krueng Geukeh PP PP PP PP *

    18 18 Bireun Kuala Raja PL PL PL PL

    19 19 Langsa Kuala Langsa PP PP PP PP *

    20 20 Langsa Pusong PL PL PL PL

    21 21 Pidie Sigli PL PL PL PL

    22 22 Pidie Laweung PL PL PL PL

    23 23 Sabang Sabang PU PU PU PU *

    24 24 Banda Aceh Ulee Lheue PP PP PP PP

    25 25 Simeulue Sibigo PL PL PL PL

    26 26 Simeulue Sinabang PP PP PP PP *

    Provinsi : Sumatera Utara

    27 1 Asahan Tanjung Balai Asahan PP PP PP PP *

    28 2 Batubara Kuala Tanjung PP PU PU PU * / **

    29 3 Batubara Pangkalan Dodek PR PR PR PR *

    30 4 Batubara Perupuk PL PL PL PL

    31 5 Batubara Tanjung Tiram PR PR PR PR *

    32 6 Batubara Teluk Nibung PR PR PR PR

    33 7 Medan Belawan PU PU PU PU *

  • Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    34 8 Deli Serdang Pantai Labu PL PL PL PL

    35 9 Deli Serdang Percut PL PL PL PL

    36 10 Deli Serdang Rantau Panjang PR PR PR PR

    37 11 Deli Serdang Tanjung Beringin PR PR PR PR *

    38 12 Gunung Sitoli Gunung Sitoli PR PR PR PR *

    39 13 Labuhan Batu Labuhan Bilik PL PL PL PL

    40 14 Labuhan Batu Sei Barombong PR PR PR PR *

    41 15 Labuhan Batu Teluk Leidong PP PP PP PP *

    42 16 Labuhan Batu Tg. Sarang Elang PP PP PP PP *

    43 17 Langkat Pangkalan Susu PP PP PP PP *

    44 18 Langkat Pulau Kampai PL PL PL PL *

    45 19 Langkat Tanjung Pura PR PR PR PR *

    46 20 Langkat Tapak Kuda PL PL PL PL

    47 21 Langkat Kuala Sarapu PL PL PL PL

    48 22 Langkat Pangkalan Brandan PP PP PP PP

    49 23 Mandailing Natal Natal/Sikara-kara PP PP PP PP *

    50 24 Mandailing Natal Batahan PL PL PR PR

    51 25 Nias Lahewa PR PR PR PR *

    52 26 Nias Sirombu PR PR PR PR *

    53 27 Nias Selatan Pulau Tanah Masa PL PL PL PL

    54 28 Nias Selatan Pulau Tello PP PP PP PP *

    55 29 Nias Selatan Teluk Dalam PR PR PR PR *

    56 30 Serdang Bedagai Sialang Buah PL PL PL PL

    57 31 Serdang Bedagai Pantai Cermin PR PR PR PR *

    58 32 Tapanuli Tengah Barus PL PL PL PL *

    59 33 Tapanuli Tengah Manduamas PL PL PL PL

    60 34 Tapanuli Tengah Oswald Siahaan/ Labuhan Angin PR PR PR PP

    61 35 Sibolga Sibolga PP PP PP PP *

    Provinsi : Sumatera Barat

    62 1 Kep. Mentawai Muara Siberut/Pokai PR PR PR PR *

    63 2 Kep. Mentawai Muara Sikabaluan/Simailepet PL PL PL PL

    64 3 Kep. Mentawai Sikakap PP PP PP PP *

    65 4 Kep. Mentawai Siuban PR PR PR PR *

    66 5 Kep. Mentawai Tua Pejat PR PR PR PR

    67 6 Kep. Mentawai Subelen PL PL PL PL

    68 7 Kep. Mentawai Labuhan Bajau PL PR PR PR

    69 8 Kep. Mentawai Sinakak PL PL PL PL

    70 9 Kep. Mentawai Pasapuat PL PL PL PL

  • 38

    Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    71 10 Padang Muara Padang PP PP PP PP

    72 11 Padang Teluk Bayur PU PU PU PU *

    73 12 Pasaman Barat Air Bangis PR PR PR PR

    74 13 Pasaman Barat Sasak PR PR PR PR

    75 14 Pasaman Barat Teluk Tapang PR PR PP PP

    76 15 Pesisir Selatan Muara Haji PR PR PR PR

    77 16 Pesisir Selatan Carocok Painan PR PR PP PP

    78 17 Pesisir Selatan Surantih PL PL PR PR

    Provinsi : Kepulauan Riau

    79 1 Batam Batam/Batu Ampar PU PU PU PU *

    80 2 Batam Batam/Sekupang PU PU PU PU

    81 3 Batam Kabil PU PU PU PU

    82 4 Batam Nongsa PR PR PR PR

    83 5 Batam Pulau Bulan PR PR PR PR

    84 6 Batam Pulau Sambu PP PP PP PP *

    85 7 Batam Batam Center PP PP PP PP

    86 8 Batam Batu Besar PR PR PR PR

    87 9 Batam Belakang Padang PL PL PL PL

    88 10 Batam Harbour Bay PP PP PP PP

    89 11 Batam Sagulung PL PL PL PL

    90 12 Batam Sijantung PR PR PR PR

    91 13 Batam Tanjung Riau PR PR PR PR

    92 14 Batam Telaga Punggur PR PR PR PR

    93 15 Batam Teluk Senimba PR PR PP PP

    94 16 Bintan Barek Motor PL PL PL PL

    95 17 Bintan Batu PL PL PL PL

    96 18 Bintan Batulicin PL PL PL PL

    97 19 Bintan Busung PL PL PL PL

    98 20 Bintan Galang Batang PL PL PL PL

    99 21 Bintan Gentong Pasir Batu PL PL PL PL

    100 22 Bintan Jembatan Kawal PL PL PL PL

    101 23 Bintan Keke Baru PL PL PL PL

    102 24 Bintan Lagoi PP PP PP PP

    103 25 Bintan Lobam PP PP PU PU

    104 26 Bintan Malang Rapat PL PL PL PL

    105 27 Bintan P. Buton PL PL PL PL

    106 28 Bintan P. Gobin PL PL PL PL

    107 29 Bintan P. Hantu PL PL PL PL

  • Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    108 30 Bintan P. Kellong PL PL PL PL

    109 31 Bintan P. Kelong PL PL PL PL

    110 32 Bintan P. Koyan PL PL PL PL

    111 33 Bintan P. Mantang PR PR PR PR

    112 34 Bintan P. Mapur PL PL PL PL

    113 35 Bintan P. Numbing PL PL PL PL

    114 36 Bintan P. Pagkil Besar PL PL PL PL

    115 37 Bintan P. Pangkil PL PL PL PL

    116 38 Bintan P. Pangkil Kecil PL PL PL PL

    117 39 Bintan P. Poto PL PL PL PL

    118 40 Bintan P. Pulau PL PL PL PL

    119 41 Bintan P. Sirai PL PL PL PL

    120 42 Bintan P. Telang PL PL PL PL

    121 43 Bintan Pelantar Korindo PL PL PL PL

    122 44 Bintan Sei Kolak Kijang PP PP PP PP *

    123 45 Bintan Semen Tokojo PL PL PL PL

    124 46 Bintan Sungai Enam PL PL PL PL

    125 47 Bintan Sungai Kecil PL PL PL PL

    126 48 Bintan Tambelan PL PL PL PL

    127 49 Bintan Tanjung Berakit PP PP PP PP

    128 50 Bintan Tanjung Uban PP PP PP PP *

    129 51 Bintan Trikora PL PL PL PL

    130 52 Karimun Malarko PP PP PP PP

    131 53 Karimun Moro PP PP PP PP

    132 54 Karimun Pasir Panjang PR PR PR PR

    133 55 Karimun Tanjung Batu PP PP PP PP *

    134 56 Karimun Urung/Tg. Berlian PL PL PL PL

    135 57 Karimun Bom Panjang/KPK PL PL PL PL

    136 58 Karimun Buru PL PL PL PL

    137 59 Karimun Durai Kota PL PL PL PL

    138 60 Karimun Parit Rempak PL PR PP PP

    139 61 Karimun Selat Beliah PL PL PL PL

    140 62 Karimun Tanjung Tiram PR PP PP PP

    141 63 Karimun Tg. Balai Karimun PP PP PU PU *

    142 64 Kep. Anambas Letung PL PL PL PL

    143 65 Kep. Anambas Tarempa PP PP PP PP *

    144 66 Kep.Anambas Kuala Maras PR PR PR PR

    145 67 Kep.Anambas Matak PL PL PL PL

  • 40

    Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    146 68 Lingga Benan PR PR PR PR

    147 69 Lingga Berhala PR PR PR PR

    148 70 Lingga Cempa PR PR PR PR

    149 71 Lingga Dabo Singkep PR PR PR PR *

    150 72 Lingga Daik Lingga PL PL PL PL

    151 73 Lingga Jagoh PR PP PP PP

    152 74 Lingga Marok Tua PR PP PP PP

    153 75 Lingga Medang PR PP PP PP

    154 76 Lingga P. Mas PL PL PL PL

    155 77 Lingga Pancur PR PP PP PP

    156 78 Lingga Pekajang PR PP PP PP

    157 79 Lingga Penuba PL PL PL PL

    158 80 Lingga Rejai PR PP PP PP

    159 81 Lingga Sei Buluh PL PL PL PL

    160 82 Lingga Sei Tenam PR PP PP PP

    161 83 Lingga Senayang PL PL PL PL *

    162 84 Lingga Tajur Biru PR PP PP PP

    163 85 Lingga Tanjung Buton PR PP PP PP

    164 86 Lingga Tanjung Kelit PR PP PP PP

    165 87 Natuna Binjai PL PL PL PL

    166 88 Natuna Kelarik PR PR PR PR

    167 89 Natuna Maro Sulit PR PR PR PR

    168 90 Natuna Midai PL PL PL PL

    169 91 Natuna Penagi PR PR PR PR

    170 92 Natuna Pulau Laut PR PR PR PR

    171 93 Natuna Pulau Seluan PR PR PR PR

    172 94 Natuna Pulau Tiga PR PR PR PR

    173 95 Natuna Ranai PR PR PR PR

    174 96 Natuna Sabang Mawang PL PL PL PL

    175 97 Natuna Sedanau PL PL PL PL

    176 98 Natuna Sededap PL PL PL PL

    177 99 Natuna Selat Lampa PR PR PR PR

    178 100 Natuna Semedang PL PL PL PL

    179 101 Natuna Serasan PR PR PR PR

    180 102 Natuna Subi PR PR PR PR

    181 103 Natuna Tanjung Kumbik PL PL PL PL

    182 104 Natuna Teluk Buton PR PR PP PP

    183 105 Tanjung Pinang Batu Anam PR PR PR PR

  • Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    184 106 Tanjung Pinang Tanjung Pinang PP PP PP PP *

    185 107 Tanjung Pinang Tg. Moco PR PP PP PP

    186 108 Tanjung Pinang Balai Adat Indra Sakti PL PL PL PL

    187 109 Tanjung Pinang Daeng Celak PL PL PL PL

    188 110 Tanjung Pinang Daeng Marewa PL PL PL PL

    189 111 Tanjung Pinang Dompak PP PP PP PP

    190 112 Tanjung Pinang Dompak Sebrang PL PL PL PL

    191 113 Tanjung Pinang Kampung Bugis PL PL PL PL

    192 114 Tanjung Pinang Kampung Lama Dompak PL PL PL PL

    193 115 Tanjung Pinang Kelam Pagi PL PL PL PL

    194 116 Tanjung Pinang Madong PL PL PL PL

    195 117 Tanjung Pinang P. Penyengat PL PL PL PL

    196 118 Tanjung Pinang Pelantar Asam PL PL PL PL

    197 119 Tanjung Pinang Pelantar I PL PL PL PL

    198 120 Tanjung Pinang Pelantar II PR PR PR PR

    199 121 Tanjung Pinang Sei Jang PR PR PR PR

    200 122 Tanjung Pinang Sei Ladi PL PL PL PL

    201 123 Tanjung Pinang Sekatap Darat PL PL PL PL

    202 124 Tanjung Pinang Senggarang PL PL PL PL

    203 125 Tanjung Pinang Tanjung Ayun PL PL PL PL

    204 126 Tanjung Pinang Tanjung Duku PL PL PL PL

    205 127 Tanjung Pinang Tanjung Geliga PR PR PR PR

    206 128 Tanjung Pinang Tanjung Lanjut PL PL PL PL

    207 129 Tanjung Pinang Tanjung Sebauk PL PL PL PL

    208 130 Tanjung Pinang Tanjung Siambang PL PL PL PL

    209 131 Tanjung Pinang Tanjung Unggat PR PR PR PR

    210 132 Tanjung Pinang Wisata Penyengat PL PL PL PL

    Provinsi : Riau

    211 1 Bengkalis Bandul PL PL PL PL

    212 2 Bengkalis Melibur PL PL PL PL

    213 3 Bengkalis Batu Panjang PL PL PL PL *

    214 4 Bengkalis Bengkalis PP PP PP PP *

    215 5 Bengkalis Sungai Pakning PP PP PP PP *

    216 6 Bengkalis Tanjung Medang PP PP PP PP *

    217 7 Dumai Dumai PU PU PU PU *

    218 8 Indragiri Hilir Kuala Enok PP PU PU PU *

    219 9 Indragiri Hilir Kuala Gaung PR PR PR PR *

    220 10 Indragiri Hilir Kuala Mandah PL PL PL PL

  • 42

    Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    221 11 Indragiri Hilir Kuala Raya PL PL PL PL

    222 12 Indragiri Hilir Concong Luar PL PL PL PL

    223 13 Indragiri Hilir Bekawan Luar PL PL PL PL

    224 14 Indragiri Hilir Sungai Buluh PL PL PL PL

    225 15 Indragiri Hilir Perigi Raja PL PL PL PL

    226 16 Indragiri Hilir Pulau Kijang PL PL PL PL

    227 17 Indragiri Hilir Sapat PL PL PL PL

    228 18 Indragiri Hilir Tembilahan PP PP PP PP *

    229 19 Indragiri Hilir Sungai Guntung PP PP PP PP *

    230 20 Indragiri Hulu Rengat PP PP PP PP *

    231 21 Kep.Meranti Selat Panjang PR PP PP PP *

    232 22 Kep.Meranti Tanjung Samak PL PL PL PL

    233 23 Kep.Meranti Tanjung Kedadu PL PL PL PL

    234 24 Palalawan Penyalai PR PR PR PR

    235 25 Pekanbaru Pekanbaru PP PP PP PP *

    236 26 Rokan Hilir Bagan Siapi-api PP PP PP PP *

    237 27 Rokan Hilir Panipahan PP PP PP PP *

    238 28 Rokan Hilir Sinaboi PL PL PL PL *

    239 29 Siak Buatan PL PL PL PL

    240 30 Siak Kurau/Si Lalang PL PL PL PL

    241 31 Siak Sel Apit PL PL PL PL

    242 32 Siak Sungai Siak PP PP PP PP

    243 33 Siak Tanjung Buton PP PP PP PP

    Provinsi : Bengkulu

    244 1 Bengkulu Utara Malakoni/P. Enggano PR PR PR PR *

    245 2 Kaur Bintuhan/Linau PR PR PP PP *

    246 3 Kota Bengkulu Pulau Baai PP PU PU PU *

    247 4 Muko - Muko Muko-Muko PL PL PR PR

    Provinsi : Jambi

    248 1 Muaro Jambi Talang Duku PP PP PP PP *

    249 2 Tg. Jabung Barat Kuala Tungkal PP PP PP PP *

    250 3 Tg. Jabung Barat Muara Delli PR PR PR PR

    251 4 Tg. Jabung Timur Pangkal Duri PR PR PR PR

    252 5 Tg. Jabung Timur Sungai Jambat PL PL PL PL

    253 6 Tg. Jabung Timur Air Hitam Laut PL PL PL PL

    254 7 Tg. Jabung Timur Kuala Mendahara PR PR PR PR *

    255 8 Tg. Jabung Timur Lambur Luar PL PL PL PL

    256 9 Tg. Jabung Timur Muara Sabak PP PP PP PP *

  • Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    257 10 Tg. Jabung Timur Nipah Panjang PR PR PR PR *

    258 11 Tg. Jabung Timur Pamusiran PL PL PL PL

    259 12 Tg. Jabung Timur Simbur Naik PL PL PL PL

    260 13 Tg. Jabung Timur Sungai Lokan PL PL PL PL

    261 14 Tg. Jabung Timur Ujung Jabung PP PP PU PU

    Provinsi : Sumatera Selatan

    262 1 Banyuasin Tanjung Api-Api PR PP PU PU

    263 2 Banyuasin Sungsang PP PP PP PP

    264 3 Banyuasin Tanjung Lago PL PR PR PR

    265 4 Banyuasin Gasing PL PR PR PR

    266 5 Banyuasin Karang Agung PR PP PP PP

    267 6 Banyuasin Penuguan PL PL PL PL

    268 7 Banyuasin Sungai Sembilang PR PR PR PR

    269 8 Musi Banyu Asin Bayung Leucir PR PR PR PR

    270 9 Musi Banyu Asin Sungai Lilin PR PR PR PR

    271 10 OKI Sungai Lumpur PR PP PP PP *

    272 11 OKI Mesuji PR PR PR PR

    273 12 OKI Sugihan PR PR PR PR

    274 13 Palembang Gandus PL PR PR PR

    275 14 Palembang Jakabaring PR PP PP PP

    276 15 Palembang Kertapati PR PP PP PP

    277 16 Palembang Sungai Lais PP PP PP PP

    278 17 Palembang Boom Baru/ Palembang PU PU PU PU *

    Provinsi : Bangka Belitung

    279 1 Bangka Sungai Liat PR PR PR PR

    280 2 Bangka Jeletik PL PL PR PR

    281 3 Bangka Belinyu PP PP PP PP

    282 4 Bangka Barat Tanjung Kalian PR PR PR PR

    283 5 Bangka Barat Muntok PP PP PP PP *

    284 6 Bangka Selatan Tanjung Sadai PP PP PP PP

    285 7 Bangka Selatan Toboali PR PR PR PR *

    286 8 Bangka Tengah Tanjung Berikat PR PR PP PP

    287 9 Bangka Tengah Sungai Selan PR PR PR PR

    288 10 Belitung Tanjung Pandan PP PP PP PP *

    289 11 Belitung Tanjung Batu PP PP PP PP *

    290 12 Belitung Timur Manggar PP PP PP PP *

    291 13 Belitung Timur Dendang PL PL PR PR

    292 14 Belitung Timur Pulau Buku Limau PL PL PL PL

  • 44

    Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal

    Hierarki

    Pelabuhan/Terminal KET.

    2011 2015 2020 2030

    293 15 Belitung Timur Pulau Long PL PL PL PL

    294 16 Belitung Timur Pulau Sekunyit PL PL PL PL

    295 17 Belitung Timur Pulau Ketapang PL PL PL PL

    296 18 Belitung Timur Pulau Batu PL PL PL PL

    297 19 Pangkal Pinang Pangkal Balam PP PP PP PP *

    Provinsi : Lampung

    298 1 Bandar Lampung Teluk Betung PR PP PP PP *

    299 2 Bandar Lampung Panjang PU PU PU PU *

    300 3 Kota Agung Batu Balai PR PP PP PP

    301 4 Lampung Barat Krui PL PL PL PL

    302 5 Lampung Selatan Kalianda PL PL PL PL

    303 6 Lampung Selatan Lagundi PR PR PR PR

    304 7 Lampung Selatan P. Sebesi PR PR PR PR

    305 8 Lampung Selatan Sebalang PR PP PP PP

    306 9 Lampung Selatan Bakauheni PP PP PP PP *