REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN

UMUM MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (KPS)

(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005)

DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH

23

ISSUE AKTUAL PENGADAAN TANAH

1.Ketersediaan Tanah Semakin Terbatas

2.Rendahnya Partisipasi Masyarakat

3.Potensi Kerugian Negara

4.Persoalan Hukum Pengadaan Tanah5.Reformasi Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan Tanah

6.Prinsip-Prinsip Dasar Pada Pengadaan

Tanah

7.Perubahan Fundamental Dalam Pengadaan

Tanah

8.4 (empat) Tahapan Pengadaan Tanah

3

1. Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan

tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi

pembangunan untuk kepentingan umum. Prinsip dasar dalam pengadaan

tanah, demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,

serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah Pintu terakhir

dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang

memerlukan tanah dengan masyarakat pemilik tanah.

2. Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi

pemerintah untuk melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan

tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan

pembangunan di segala bidang dan ternyata dalam praktek di lapangan

ketersediaan tanah semakin terbatas, akibatnya pengadaan tanah menjadi

terhambat dan pembangunan fisiknya tidak dapat dilakukan sesuai jadwal

yang telah di tetapkan, dengan demikian pemerintah menderita kerugian

yang sangat besar karena proyek yang akan dibangun tertunda

pengoperasiannya.

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pendukung Lainnya)

4

3. Keterbatasan ketersediaan tanah dimaksud janganlah dikonotasikan

bahwa tanah sudah tidak tersedia, tetapi di lapangan tanah-tanah yang

akan diperlukan oleh pemerintah ternyata telah dikuasai atau dimiliki

oleh berbagai badan hukum, baik privat maupun publik seperti, tanah

aset pemerintah, tanah kawasan hutan, dan tanah-tanah yang telah

dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

4. Dalam pemahaman masyarakat indonesia tanah mempunyai

kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena

tanah adalah sebagai modal kehidupan dan penghidupan mereka,

sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan dan dilakukan

perbuatan pemutusan hubungan hukum maka akan menimbulkan

reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan

tindakan anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan. Kondisi

ini sering terjadi disaat pemerintah memerlukan tanah untuk

kepentingan umum, hal semacam ini sangat disadari oleh pemerintah,

namun di sisi lain pemerintah membutuhkan tanah dalam rangka

menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan kemakmuran bagi

seluruh bangsa Indonesia.

5

5. Kurang harmonisnya hubungan masyarakat pemilik tanah dengan

pemerintah yang memerlukan tanah disaat akan merealisasikan

kesepakatan dalam musyawarah disebabkan berbagai aspek :

1) Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran.

2) Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi

persoalan di lapangan.

3) Masyarakat tidak dilibatkan pada awal pengadaan tanah.

4) Rencana lokasi pembangunan kurang melibatkan masyarakat

pemilik tanah.

5) Penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat kurang adil.

6) Pelaksanaan pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan.

7) Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin

kelangsungan hidup bagi masyarakat pemilik tanah.

8) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan tidak tepat waktu

sehingga nilai harga tanah sudah berubah.

6

9) Kelemahan pemahaman masyarakat di dalam memaknai asas

hukum pertanahan yaitu hak atas tanah bersifat mutlak, kuat

dan abadi, sehingga pemikiran mereka hak atas tanah tidak

dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah,

dan mereka mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan

tanah tanpa memikirkan kepentingan orang lain, mereka

kurang mendapatkan sosialisasi bahwa tanah berfungsi sosial

sehingga tanah juga dapat diminta oleh pemerintah apabila

ada keperluan pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat

hajat hidup orang banyak, akan tetapi asas fungsi sosial

bukanlah sebagai tindakan pembenaran untuk menggusur atau

mengambil hak masyarakat dengan dalih untuk kepentingan

umum, karena pada dasarnya pengadaan tanah harus

didasarkan musyawarah dan hak masyarakat harus dihormati

dan diberikan ganti rugi yang layak.

7

6. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini potretnya

sangat memprihatinkan, disamping pengadaan tanah banyak

terkendala, pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan

tanah cukup banyak yang harus berhadapan dengan penegak

hukum sampai akhirnya terjadi tindak pidana, hal ini

disebabkan karena peraturan yang ada tidak mampu lagi

dapat mengatasi dinamisnya persoalan yang timbul dalam

praktek di lapangan. Guna mengatasi barbagai persoalan yang

terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah, serta sekaligus

menyamakan persepsi atas perbedaan antara masyarakat

pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah,

pemerintah wajib memformulasikan suatu kebijakan

pengadaan tanah yang dapat meminimalisir resistensi atau

dampak dari praktek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh

pemerintah.

8

7. Mengenai landasan konstitusional dalam pelaksanaan pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai

berikut :

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

asas kekeluargaan

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur

dalam undang-undang.

9

8.Disamping itu fungsi sosial atas tanah yaitu tanah haruslah

dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi

bangsa Indonesia sebagaimana mandat negara kepada

pemerintah yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur. Untuk mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah

maka dibentuk berbagai badan publik dan berbagai peraturan

perundang-undangan guna mewujudkan berbagai fungsi sosial

atas tanah di Indonesia.

Kondisi terkini pemerintah telah mereformasi peraturan

perundang-undangan terkait pengadaan tanah berupa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum, termasuk peraturan pendukungnya yaitu :

10

1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2012;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013.

Diharapkan undang-undang ini dapat mengatasi berbagai

persoalan yang timbul selama ini dalam pengadaan tanah

yang dilaksanakan pemerintah dan sekaligus menjadi

jembatan emas titik temu antara masyarakat pemilik tanah

dengan pemerintah yang nenerlukan tanah, yang pada

akhirnya terbangunnya partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum.

11

9. Bahwa undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan

tanah dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu :

1)Perencanaan; 3) Pelaksanaan;

2)Persiapan; 4) Penyerahan Hasil.

Tahapan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak diatur

dalam peraturan-peraturan terdahulu.

10.Reformasi pada peraturan Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan umum

Bahwa dalam undang-undang pengadaan tanah telah terjadi

reformasi yang sangat fundamental dalam kegiatan pengadaan

tanah dan diharapkan undang-undang ini mampu mengatasi

persoalan sosial yang terjadi selama ini, hal ini dapat dimaknai

dan dilihat dari aspek substansi dari undang-undang nomor 2

tahun 2012 diantaranya :

12

1) Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan 4

(empat) tahapan, sehingga memberikan kejelasan pihak

yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan, kegiatan-

kegiatan dalam setiap tahapan outputnya terukur, waktu

pelaksanaannya jelas, dengan demikian kegiatan

pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur dan

memberikan kepastian yang lebih jelas.

2) Prinsip dasar pengadaan tanah adalah musyawarah.

3) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dijamin

keberadaannya.

4) Masyarakat dijamin untuk mendapatkan akses informasi

rencana pembangunan.

5) Adanya kesetaraan hukum bagi masyarakat pemilik tanah.

13

6) Ploting lokasi pembangunan haruslah didasarkan atas

kesepakatan masyarakat pemilik tanah.

7) Objek pengadaan tanah terukur dan ada kepastian hukum

yang jelas.

8) Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam menetapkan

besarnya nilai ganti rugi.

9) Hak keberatan pada tataran penetapan lokasi dan

penentuan besaran ganti rugi dijamin undang-undang.

10)Putusan akhir lokasi pembangunan dan besaran nilai ganti

rugi berada pada badan peradilan.

11)Pengadaan tanah dilakukan pemerintah dan dimiliki

pemerintah, pembangunannya dapat dilakukan oleh pihak

swasta (KPS).

14

12) Adapun pembangunan yang dapat dilakukan oleh pihak swasta

meliputi :

a) Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, dan

Fasilitas Operasi Kereta Api.

b) Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum,

Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi, dan Bangunan

Pengairan Lainnya.

c) Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal.

d) Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi.

e) Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi

Tenaga Listrik.

f) Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah.

g) Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah.

h) Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

i) Fasilitas Keselamatan Umum.

15

j) Tempat Pemakaman Umum Pemerintah atau Pemerintah

Daerah.

k) Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau

Publik.

l) Cagar Alam dan Cagar Budaya.

m) Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

n) Penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan atau Konsolidasi

Tanah, Serta Perumahan Untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah Dengan Status Sewa.

o) Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah dan

Pemerintah daerah.

p) Prasarana Olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

q) Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.

4 Tahapan Pelaksanaan

Pengadaan Tanah I Perencanaan

1. Dasar Perencanaan2. Kelembagaan3. Substansi Perencanaan4. Dokumen Perencanaan

II Persiapan5. Tim Persiapan6. Tim Kajian7. Tahap Kegiatan8. Penetapan Lokasi

III Pelaksanaan9. Sosialisasi Pengadaan

Tanah Kepada Masyarakat

10. Inventarisasi dan identifikasi

11. Penetapan Penilai12. Musyawarah

IV Penyerahan Hasil 13. Serah Terima Dokumen

Pengadaan Tanah 14. Kegiatan Pembangunan15. Kegiatan Pendaftaran

(Sertipikasi)

1) Susunan Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah

2) Pemberitahuan kpd masyarakat

3) Identifikasi & Inventarisasi Objek dan Subjek

4) Penunjukan Penilai (Appraisal)

5) Musyawarah bentuk Ganti Rugi

6) Penyerahan hasil

Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBD

Penetapan Harga pelaksanaan pengadaan tanah bersumber dari APBD

Sistem

I Pendahuluan

1) Tujuan Pengadaan Tanah

2) Skema Umum Pengadaan

Tanah

3) Prinsip-prinsip Perumusan

UU 2/2012

II Pokok-Pokok Pengadaan

Tanah

4) Jaminan Pemerintah dan

Pemda terhadap

Tersedianya Tanah dan

Pendanaan

5) Pihak yang Berhak

melepas tanahnya

III Jenis Kepentingan

Umum

IV Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah

Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBN

Pembentukan Tim & Honorarium Tim

Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

UU 2 / 2012 tentang

Pengadaan Tanah(Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

Perpres 71 /2012 (Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum)

PERKABPN 5/2012

PERMENDAGRI 72/2012

PMK 13 / 2013

17

1. Perencanaan

2. Persiapan

3. Pelaksanaan

4. Penyerahan Hasil

PENGADAAN TANAH MELALUI TAHAPAN

(MEMBERIKAN KEPASTIAN PROSES SERTA DURASI DALAM TIAP TAHAPAN)

18

1.PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

(DOKUMEN PERENCANAAN)

DOKUMEN PERENCANAAN

“Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol”

Kotamadya Jakarta Pusat

2013

Kementerian Pekerjaan Umum

DOKUMEN PERENCANAAN

“Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol”

Kotamadya Jakarta Pusat

2013

Kementerian Pekerjaan Umum

DOKUMEN PERENCANAAN

“Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol”

Kotamadya Jakarta Pusat

2013

Kementerian Pekerjaan Umum

DOKUMEN PERENCANAAN

“Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol”

Kotamadya Jakarta Pusat

2013

Kementerian Pekerjaan Umum

DOKUMEN PERENCANAAN

“Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol”

Kotamadya Jakarta Pusat

2013

Kementerian Pekerjaan Umum

19

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

(PENETAPAN LOKASI)

2013

PEMERINTAH PROVINSI DKI

JAKARTA

GUBNERNUR PROVINSI DKI

JAKARTA

Keputusan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Jalan Tol di Kota Administrasi

Jakarta Pusat Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum

20

3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI)

TANAH NEGARA

TANAH ADAT

TANAH PEMERINTAH

TANAH ULAYAT

TANAH HAK MILIK

21

4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)

22

Pemantauan dan Evaluasi

Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI

Sumber Dana

1. APBN

2. APBD

3. BUMN/BUMD

4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan

Ketentuan Peralihan

Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama

Sampai Dengan 31 Desember 2014

PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN

23

1. Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun 2005

2. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan dimaksud

meliputi :

1) Telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/proposal

pembangunan;

2) Telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang

berjalan;

3) Telah diterbitkan penetapan lokasi;

4) Telah terlaksana pelepasan hak;

5) Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

3. Proses Pengadaan tanah diselesaikan paling lama sampai dengan

31 Desember 2014.

KETENTUAN PERALIHAN

24

Kelembagaan

1. Instansi Yang Memerlukan

Tanah

2. Instansi Teknis Terkait

3. Lembaga Profesional

Perencanaan

4.Dasar Perencanaan

5.Materi Perencanaan

6.Study Kelayakan Perencanaan

Hasilnya

7.Dokumen Perencanaan

Instansi

2.Diserahkan Kepada Gubernur

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

(DOKUMEN PERENCANAAN)

Substansi Perencanaan

1. Dasar, RTRW, RPJM, Renstra, RKP dan Renja

2. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

3. Data Awal (Objek dan Subjek)

4. Perkiraan Nilai Tanah dan Kebutuhan Anggaran

5. Perkiraan Waktu Pengadaan Tanah dan Pembangunannya

6. Kelayakan Lokasi (P4T)

7. Aspek Manfaat bagi Wilayah dan Masyarakat

8. Study dan Survei yang Diperlukan

25

Pembentukan TIM1. TIM Persiapan

1) Instansi terkait2) Bupati/walikota3) Instansi yg Perlu Tanah4) Satuan kerja perangkat

Daerah Provinsi terkait2. TIM Kajian

1) Sekretaris Daerah Provinsi2) Kepala Kantor Wilayah

BPN Provinsi3) Instansi di Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah4) Kakanwil KUMHAM5) Bupati/Walikota /yang ditunjuk6) Akademisi

3. Sekretariat Provinsi4. Pendelegasian Persiapan

Pengadaan Tanah kepada Bupati / Walikota

Tahap Kegiatan1. Pemberitahuan Rencana

Pembangunan

2. Pedataan Awal Lokasi

3. Konsultasi Publik / Konsultasi Publik Ulang

4. SK Penetapan Lokasi

5. Pengumuman penetapan Lokasi

6. Keberatan Pihak Yang Berhak

7. Kajian TIM

8. Diterima/Ditolak Gubernur

9. Keberatan Melalui PTUN

10.Kasasi melalui MA

11.Penetapan Lokasi

12.Pemindahan Lokasi

13.Penetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat Diperpanjang 1 Tahun

14.Durasi Maksimal 207 Hari

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

(PENETAPAN LOKASI)

26

1. Tim Pelaksana Kanwil BPN 1) Kakanwil BPN Provinsi (Ketua)

2) Kabid HTPT (Pejabat Eselon III)3) Kakantah BPN Setempat4) SKPD Provinsi5) SKPD Kab/Kota6) Camat7) Lurah/Kepala Desa8) Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah

2. Tim Pelaksana Kantah BPN1) Kakantah BPN (Ketua)2) Kasi HTPT (Pejabat Eselon IV)3) SKPD Kab/Kota (Eselon IV)4) Camat5) Lurah/Kepala Desa6) Kasubsi Pengaturan Tanah

Pemerintah 3. Sekretariat4. Satuan Tugas yang Membidangi

Inventarisaasi dan Identifikasi

1) Data Fisik (Satgas A)

2) Data Pihak yang Berhak (Satgas B)

3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI)

5. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1. Peyiapan Pelaksanaan2. Inventarisasi Fisik dan Identifikasi

Yuridis3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti

Kerugian5. Pemberian Ganti Kerugian6. Pemberian Ganti Kerugaian Dalam

Keadaan Khusus7. Penitipan Ganti Kerugian8. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah9. Pemutusan Hubungan Hukum Antara

Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah

10.Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administarasi Pengadaan tanah

11.Durasi Maksimal 382 Hari

27

1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari

Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi

yang Memerlukan Tanah

2. Dimulainya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

3. Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah,

Pemerintah Daerah, BUMN Serta Swasta Dengan

Skema KPS (PPP)

4. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi)

4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH(PEMENUHAN HAK KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 - Tentang -

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

InfrastrukturDirektorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

29

LATAR BELAKANG

1. Ketersediaan infrastruktur merupakan

kebutuhan mendesak untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur

3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah

dengan badan usaha.

30

TUJUAN KERJASAMA1. Mencukupi kebutuhan pendanaan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan infrastruktur.

4. Mendorong peningkatan investasi.

31

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DIKERJASAMAKAN

1. Infrastruktur Transportasi;

2. Infrastruktur jalan;

3. Infrastruktur pengairan;

4. Infrastruktur air minum;

5. Infrastruktur telekomunikasi;

6. Infrastruktur ketenagalistrikan;

7. Infrastruktur minyak dan gas bumi.

8. Dll. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)

32

PRINSIP KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN

USAHA

1) Adil;

2) Terbuka dan Transparan;

3) Bersaing;

4) Bertanggung-gugat;

5) Saling menguntungkan.