putusan mk no.02-p-kpud-2007

Hal. 1 dari 114 hal. Put. No. 02 P/KPUD/2007

PUTUSAN

No. 02 P/KPUD/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara

keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam tingkat

pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara:

1. H. M. AMIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga II

No. 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. PROF. DR. MANSYUR RAMLY , bertempat tinggal di Jalan

Racing Centre No. A33, Kelurahan Karampuang, Kecamatan

Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan ;

melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI

SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang

Petta Rani No. 102, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang

berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksi

yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan

tanggal 16 November 2007 yang dicatat dalam register di Kepaniteraan

Mahkamah Agung dengan No. 02 P/KPUD/2007 telah mengajukan keberatan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi

Selatan No. 086/P.KWK-SS/XI/2007 tanggal 16 November 2007 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan 2007 dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 - 2013 yang


terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya di singkat

dengan KPUD) Sulawesi Selatan dengan nomor Urut 1 (satu);

2. Bahwa permohonan keberatan ini bukanlah suatu indikasi adanya

pergeseran komitmen dari Pemohon yang lebih populer dan dikenal "siap

kalah dan siap menang" pada proses penyelenggaraan PILKADA Gubernur

Sulawesi Selatan periode 2008 - 2013, tetapi harus dipahami sebagai

sebuah partisipasi dan kontribusi nyata terhadap penyehatan etika politik,

hukum dan demokrasi, sehingga penyelenggaraan PILKADA sekarang ini

maupun pada penyelenggaraan berikutnya bisa lebih berkualitas;

3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

telah berupaya bersaing secara konpetitif dan konstruktif tetapi institusi

penyelenggara PILKADA yaitu KPUD Provinsi (Termohon), beserta seluruh

perangkatnya dipandang belum berperan secara optimal sehingga belum

mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk

kecurangan lainnya baik yang bersifat teknis prosedural, administratif

maupun ketimpangan pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak

menjamin tegaknya hukum (law inforcement). Hal ini ditandai lemahnya

respons Termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan secara tuntas

penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui PANWAS,

dimana akibatnya merugikan perolehan suara Pemohon;

4. Bahwa kemudian ketimpangan lebih menajam pada saat Temohon

menjalankan kewenangan atributif yang bersifat distorsif yaitu disatu sisi

telah mengakselarasi tahapan-tahapan PILKADA, tetapi disisi lain telah

mengabaikan berbagai macam pelanggaran yang terjadi didalamnya,

sementara hal itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lingkup

kompetensinya;

5. Bahwa berdasarkan kecenderungan dan berbagai perilaku Termohon, maka

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Selatan dengan

Surat Penetapan No. 086/P.KWK-SS/XI/2007 tertanggal 16 November 2007

tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Selatan dalam PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan pada hari

Senin, 5 November 2007 yang hasil penghitungannya dipandang keliru

seperti berikut:

NO

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTASE

(%)

1

H.M.AMIN SYAM

DAN PROF. DR. MANSYUR RAMLY

1.404.910

38,76%


2

H. ABD AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR DAN

IR. H. MUBYL HANDALING

786.792

21,71%

3 H.SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H

DAN IR.H.AGUS ARIFIN NU’MANG, M.S

1.432.572

39,53 %

JUMLAH

3.624.274

100%

6. Bahwa penghitungan tersebut di atas adalah tidak benar karena adanya

kekeliruan dari pihak Termohon di beberapa daerah pemilihan antara lain

Kabupaten Gowa, Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Untuk lebih

jelasnya diuraikan dibawah ini:

KABUPATEN GOWA Kecamatan Tompobulu:

SUARA

SUARA PEROLEHAN

CALON

N0

DESA/

KELURAHAN

TPS

1 2 3

Sah

Tdk Sah

DPT

SELI SIH

1 Datara 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 6 7

33 31 17 1 6 5

3 5

24 18 16 8 0 6 4

273 205 201 384 231 217 251 223 206

284 216 237 435 278 242 252 235 215

3 0 2

10 16 3 1 0 1

232 199 229 422 255 249 240 215 186

52 17 8

13 23 4

12 20 29

2

Rappolemba 3 8 30 199 237 0 232 5

3 Rappoala 1 2 3 5 9

10

14 26 31 31 26 11

12 6 4

24 19 8

170 197 236 65

139 250

198 229 271 120 184 269

3 4 1 2 1 8

190 226 261 115 150 192

6 3

10 5

34 77

Kecamatan Perigi :

1 Majannang 2 1 0 222 223 0 220 3 2 Manimbahoi 3

4 5 6 7

42 29 19 19 22

4 26 9 3 7

243 186 272 210 164

289 241 300 232 193

7 5

20 4

11

260 154 270 202 179

29 87 30 30 14

3 Bilanrengi 2 3 4 5

2 0 1

25

1 0 1 7

278 273 279 260

281 273 281 292

0 8 1 1

266 260 248 261

15 13 33 31

Kecamatan Biring Bulu :

1 Taring 6 8 9

44 74 15

13 35 1

90 170 211

147 279 227

- 6 4

143 188 195

4 97 36

2 Parangloe 5 7 8 347 362 - 344 18 3 Batu Matonro 2

3 7

17 1 3

4 1934

285 195 424

306 199 431

3 - 1

301 192 427

8 7 5


Kecamatan Bontonompo Selatan : 1 Sengka 2 7 2 519 528 5 424 104 2 Tanrara

1 2 4

14 17 14

3 18 6

506 462 389

523 497 409

22 5

24

520 498 412

3 1 3

3 Satejengki

1 3 4

4 1 -

2 1 -

602 574 395

608 576 395

- 1 -

560 556 387

48 20 8

Kecamatan Bontonompo: 1 Bontolangkasa

Utara 1 25 8 530 563 2 538 25

2 Manjapai

1 4

1 8

4 8

508 485

513 501

- -

500 480

13 21

3 Katangka

1 2

29 34

12 9

516 545

557 588

5 4

550 587

7 1

4 Kalebarembeng 1 201 13 321 535 6 578 17

Kecamatan Tombolopao:

1 Erenglembang 5 0 0 0 205 1 203 3 2 Kanrapia 1

2 2 2

2 2

2 0

319 361

3 5

312 340

10 26

3 Tonasa 3 3 21 7 130 0 130 14

Kecamatan Bungaya:

1 Je'nebatu 2 0 1 201 202 0 201 1 2 Bontomanai 2 56 2 270 328 4 323 5 3 Bissoloro 2 28 4 275 307 0 300 7 4 Rannaloe

3 4

17 2

6 2

142 169

165 173

0 0

163 172

2 1

Kecamatan Bajeng:

1 Pabbentengan 3 6 1 595 602 2 599 3 2 Panciro 2 18 16 461 495 2 464 31 3 Pannyangkalan 4 25 6 463 494 2 252 242

Kecamatan Tinggimoncong:

1 Gantarang 1 2 0 236 238 0 237 1 2 Pattapang 1 126 6 183 315 0 219 94 3 Bontolerung 5 4 5 236 245 0 215 30

Kecamatan Somba Opu:

1 Pandang-Pandang

6 70 54 374 498 8 463 35

2 Tompobulu 1 25 10 386 421 5 253 168

Kecamatan Bontolempangan:

1 Bontoloe 4 5

11 12

4 6

176 236

190 254

0 0

188 253

2 1

Kecamatan Barombong:

1 Mancobalang 6 44 22 306 372 2 318 4 2 Tamanyeleng 4 39 18 229 286 9 326 50

Kecamatan Parangloe:

1 Bontoparang 7 31 31 240 284 1 259 26 2 Borisallo 1 14 3 257 274 4 272 6

Kecamatan Manuju:

1 Manuju 1 1 1 169 171 1 171 1 2 Tajjessi 1 1 0 264 265 0 254 1


Kecamatan Patallassang: 1 Timbuseng 4

7 76 55

12 43

240 152

328 250

8 3

331 142

8 111

Kecamatan Bontomarannu:

1 Romangloe 1 84 51 299 364 5 595 70

Kecamatan Palangga:

1 Julubori 5 69 13 258 440 8 431 17 Jumlah 2.161

KOTA MAKASSAR Kecamatan Manggala:

SUARA

SUARA PEROLEHAN

CALON

N0

KELURAHAN

TPS

1 2 3

Sah

Tdk Sah

DPT

SELI SIH

1 Antang 2 4

13 21

138 83 92 93

53 34 62 53

178 123 89

119

365 240 243 265

- - 1 1

578 310 250 268

213 70 6 2

2 Manggala

1 8

10

107 127 88

96 114 59

70 91

233

273 332 380

3 5 5

279 524 384

3 187

1 3 Batua 6

11 15 22

49 103 79

107

80 74 65

112

138 100 124 124

267 277 268 343

3 1 1 5

272 280 298 349

2 2

29 1

4 Bangkala 11 122 101 146 369 3 367 5

Kecamatan Rappocini:

1 Mappala 1 100 121 173 394 3 398 1 2 Gunung Sari 1

2 32

61 131 75

27 116 69

171 151 102

259 398 246

5 2 -

270 402 258

6 2

12 3 Kassi-Kassi 16 56 78 88 222 3 227 2

Kecamatan Tallo:

1 Pannampu 1 4

144 165

141 93

63 99

348 357

4 8

350 373

2 8

2 Kalukuang 7 99 106 109 314 1 312 3 3 Rappojawa 4 116 115 100 331 4 331 4 4 Rappokalling

5 7

139 87

131 111

104 77

374 275

3 2

274 275

103 2

5 Tallo 2 145 103 129 377 5 282 100 6 Tammua 9 64 152 43 259 9 258 10 7 Selangga 6 114 97 99 316 • 315 1

Kecamatan Mariso:

1 Kampung Buyang

2 3 4

58 62

105

76 46 80

178 148 182

312 256 367

3 2 3

322 263 373

7 5 3

Jumlah 792

KABUPATEN TANA TORAJA Kecamatan Kesu:

PEROLEHAN

SUARA

SUARA PEROLEHAN

CALON NOMOR URUT

N0

DESA/

KELURAHAN

1 2 3

Sah

Tdk Sah

DPT

SELI SIH

1 Ba'tang 144 23 879 1046 21 1.508 -423 2 Penta'nakalolo 122 59 897 1.220 20 1.588 -348 3 Lembang Tallulolo 87 69 1.039 1.020 10 1.407 -377


4 Angin-angin 51 11 864 754 12 990 -299 5 Sang Bua 37 15 692 414 2 582 -166 6 Tadongkong 75 25 362 750 10 1.148 -388 7 Rinding Batu 180 45 650 1,347 8 1.829 -474

Kecamatan Rembong:

1 Talion 168 40 721 929 11 935 -5 2 Banga 134 55 480 669 10 683 -4 3 Ullin 154 27 349 530 12 545 -3 4 Maroson 118 44 425 587 18 610 -5 5 135 17 301 453 9 464 -2

Kecamatan Balusu:

1 Tagari 34 13 347 394 1 397 -2 2 Polengi 22 15 536 573 4 581 -4 3 Awakawasih 32 8 251 291 2 295 -3 4 Karna 187 41 316 544 7 553 -9 5 Bangulipu 52 6 762 820 5 831 -6

Kecamatan Sangala Selatan:

1 Batu Alu 178 34 292 504 5 510 -1 2 Batu Alu Selatan 274 35 409 718 18 738 -2 3 Tokesan 194 40 749 981 19 1.005 -5

Kecamatan Mangkengdek:

1 Marinding 253 84 900 1.224 30 1.257 -3 2 6asing 83 47 1.322 1.452 22 1.483 -9 3 Buntu 118 103 400 621 6 928 -301

Kecamatan Makale: 1 Ariang 289 56 826 1.171 14 1.188 -3 2 Manggau 66 18 565 649 12 662 -1

Kecamatan Malimbong:

1 Leppon 155 18 488 512 7 525 -6 2 Galepe 123 8 466 597 21 625 -7

Kecamatan Denpina:

1 Dende 186 14 254 454 5 460 -1 2 Buntu Tobari 118 12 266 396 6 400 -4

Kecamatan Awan Rante Karua:

1 Awanti 57 13 240 310 8 317 -1

2 B. Lotong 89 31 222 253 9 351 -89

Kecamatan Sopai:

1 Nomongan 140 58 901 1.099 11 1.266 -156 2 Satu 137 34 615 836 38 876 -2

Jumlah 3.108

Kabupaten Bone :

KPU PROVINSI

PEMOHON

NO

KECAMATAN

1 2 3 JUM

LAH

1 2 3 JUM

LAH

SELE

SIH

1 T. RIATTANG 13.828 2.230 4.306 20.364 15.648 2.230 4.306 22.184 1820

2 TR.TIMUR 12.252 3.017 1.995 17.264 13.230 3.017 1.995 18.242 778

3 TR, BARAT 11.707 2.800 2.607 17,114 12.497 2.800 2.607 17.904 790

4 PALAKKA 8,958 1.103 902 11.041 9.653 1,103 982 11,T3S 695

5 AWANG 10.936 2.047 1.095 14.078 11,861 2.047 1.095 15.003 925


PONE

6 TL.SIAT

TINGE

14.235 4.162 1.375 19.772 16.704 4,162 1.375 22.241 2.469

7 CENRANA 9.220 1.564 889 11,673 10.860 1.564 889 13.313 1.640

8 DUA

BOCCOE

12.125 1.632 1.436 15.193 15,249 1.632 1.436 18.327 3.134

9 AJANGALE 12.778 1.108 816 14 702 13.978 1.108 816 15.902 1.20Q

10 AMALI 9.647 1.469 433 11.549 10.779 1.469 433 12,681 1.132

11 ULAWENG 7.548 1.552 4.349 13.449 8.998 1.552 4.349 14.063 1,450

12 BENGO 8.477 2.766 1.220 12,463 10.077 2.766 1.220 13.399 1.600

13 LAPPARIAJA 8.253 2.271 1.051 11.575 9.778 2.Z71 1,051 12.914 1.525

14 UJUN

LAMARU

9.217 1.717 1.419 12,353 10.317 1.717 1.419 10.821 1.100

15 TELLULIM

POE

7.383 174 330 7.887 7.828 174 330 10.145 445

16 BAREBBO IO.457 1.316 1.001 12.774 12.2B7 1.316 1.001 14.145 1.830

17 PONRE 5,040 1.396 462 6.898 6,940 1.396 462 9.535 1.900

18 SIBULUE 14.713 1.797 708 17.308 16 213 1.797 798 18.808 1.500

19 CIN 8.895 1.881 I.492 12.268 10.267 1.881 1.492 12.310 1.392

20 MARE 8.450 2.390 955 11.795 9.061 2.390 955 12.446 611

21 TONRA 4.748 640 884 6, 272 5.298 640 884 6,822 550

22 SALOMEKKO 4.407 I.391 1.207 7.005 4.586 1.391 1.207 7.184 179

23 KAJUARA 10,388 2.818 2.875 16.081 12.089 2.818 2.875 17.782 1.601

24 PATIMPENG 5.295 1.892 5.334 7.521 6.165 1.892 5.334 13.391 870

25 KAHU 10.840 5.795 1,857 18.492 12.440 5.795 1,857 20.072 1.580

26 LlBURENG 11.235 2.412 1.172 14.819 12.61D 2.412 1.172 16.194 1.475

27 BONTOCANI 4.789 1.617 1.273 7.679 5.889 1.617 1.273 17,558 1.100

JUMLAH 255.801 54.957 38.613 349.391 291.302 54.957 38.613 395.124 35.291

7. Bahwa total selisih penghitungan suara (penambahan dan pengurangan)

oleh pihak Termohon meliputi daerah Gowa, Makassar dan Tana Toraja

sebesar 6.061 suara. Kecenderungan serta pergerakan grafik selisih suara

yang dimaksud adalah menambah serta menguntungkan perolehan suara

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Syahrul Yasin

Limpo - Agus Arifin Nu'mang. Oleh karena suara tersebut adalah tidak sah

(suara siluman) maka konsekuensinya harus ditiadakan/dibatalkan sehingga

harus terjadi pengurangan terhadap perolehan suara calon nomor urut 3

dengan perincian yaitu 1.426.656 - 6.061 suara = 1.426.656 suara.

Sementara pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. M. Amin Syam – Prof. Dr.

Mansyur Ramly kehilangan/dihilangkan perolehan suaranya di Kabupaten

Bone sebesar 35.291 suara. Dengan demikian, seharusnya suara riil yang

diperoleh adalah sebesar 1.440.201 suara dengan kalkulasi dan

penghitungan yaitu 1.404.910 + 35.291 suara;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, hasil penghitungan suara yang benar untuk

perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1. H. M. Amin Syam - Prof. Dr.

Mansyur Ramly 1.440.201 suara dan perolehan suara untuk nomor urut 2.

H. Abd Aziz Kahhar Mudzakkar - IR. H. Mubyl Handaling 786.792 suara dan

perolehan suara nomor urut 3. H. Syahrul Yasin Limpo - lr. H. Agus Arifin


Nu'mang menjadi sebanyak 1.426.656 suara. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat melalui peragaan tabel berikut ini :

No

NAMA PASANGAN CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTAS

E (%)

1

H. M. AMIN SYAM


1.440.201

39,42 %

2

H. ABD AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR

DAN IR. H. MUBYL HANDALING

786.792

21,53 %*

3

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H.

DAN IR. AGUS ARIFIN UN'MANG, M.S

1.426.511

39,05 %

JUMLAH

3.653.504

100%

9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, akibatnya perolehan suara

Pemohon menempati urutan kedua yang seharusnya menempati urutan

pertama dalam perolehan suara pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 November 2007. Hal ini

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bersumber dari keterangan saksi

maupun bukti surat (bukti telampir);

10. Bahwa selain dan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan perolehan

suara dalam pemilihan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi

Selatan, perlu kami tegaskan bahwa permohonan ini diajukan secara

khusus dan bertujuan memaparkan kenyataan yang lebih prinsip atau

mendasar atas pelanggaran nilai-nilai hukum, demokrasi serta azas jujur

dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaan PILKADA. Lebih dalam

maknanya dari pada itu, adalah untuk membangun tatanan demokrasi yang

akan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation Coracter Building)

dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (Clean

Goverment dan Good Governance) serta tegaknya supremasi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka

Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara seluruhnya;

2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi

Sulawesi Selatan (Termohon) Nomor: 086/P.KWK-SS/XI/2007 adalah tidak


benar sebagaimana dalam tabel berikut:

No

NAMA PASANGAN CALON


PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTASE

(%) 1 H. M. AMIN SYAM


1.404.910

38,76 %

2 H. ABD AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR DAN


786.792

21,71 %*

3 H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H. DAN

IR. AGUS ARIFIN UN'MANG, M.S

1.432.572

39,53 %

JUMLAH

3.624.274

100%

3. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 086/P.KWK-SS/XI/2007 tanggat 16

November 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan calon

nomor urut 1 atas nama H. M. Amin Syam - Prof. Dr. H. Mansyur Ramly,

nomor urut 2 atas nama H. Abd Aziz Qahhar Mudzakkar - lr. H. Mubyl

Handaling dan nomor urut 3 atas nama H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si.,

M.H. - lr. H. Agus Arifin Nu'mang dengan jumlah perolehan suara

sebagaimana dalam tabel berikut;

No

NAMA PASANGAN CALON


PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTASE

(%) 1 H. M. AMIN SYAM


1.440.201

39,42 %

2 H. ABD AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR DAN


786.792

21,53 %*

3 H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H. DAN

IR. AGUS ARIFIN NU'MANG, M.S

1.426.556

39,05 %

JUMLAH

3.653.649

100%

5. Menyatakan pasangan calon nomor urut 1. H. M. Amin Syam - Prof.

Mansyur Ramly adalah pasangan Gubernur - Wakil Gubernur terpilih dalam

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi

Setatan periode 2008 - 2013;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon

nomor urut 1. H. M. Amin Syam - Prof. Mansyur Ramly sebagai Gubernur -

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008 - 2013;


Bahwa sebelum Termohon Keberatan mengajukan jawabannya,

Pemohon Keberatan memberikan tambahan dan/atau perubahan sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 - 2013 yang

terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (setanjutnya di singkat

dengan KPUD) Sulawesi Selatan dengan nomor urut 1 (satu);

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan

oleh Termohon pada hari Senin tanggal 5 November 2007;

3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian

perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Peghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode

2008 - 2013 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Penetapan No.

086/P.KWK-SS/XI/2007, tertanggal 16 November 2007 tentang Penetapan

Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

dalam PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin 16 November

2007 juncto Berita Acara Termohon No. 353/P.KWK-SS/XI/2007, tertanggal

16 November 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - Tahun

2013 Terpilih tertanggal 16 November 2007 juncto Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006 - 2011 tertanggal 14 November

2007 (model DC-KWK);

4. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan keberatan yang diajukan

oleh Pemohon, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah juncto Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (“Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005"),

diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon

paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung

sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1

angka 3 PERMA No. 02 Tahun 2005 Pengertian hari adalah hari kerja,


sedangkan pada tanggal 17 November 2007 dan tanggal 18 November

2007 jatuh pada hari libur (bukan hari kerja bagi instansi peradilan di

Sulawesi Selatan), sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon

berakhir pada tanggal 21 November 2007, dengan demikian mengingat

pengajuan Permohonan Keberatan ini Pemohon telah ajukan ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Makassar pada

tanggal 16 November 2007, dengan demikian PENGAJUAN

PERMOHONAN KEBERATAN INI MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

YANG DITETAPKAN UNDANG UNDANG, DAN OLEH KARENANYA DEMI

HUKUM MOHON PERKENAN MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA

PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN

MEMUTUS PERKARA AQUO;

5. Bahwa Termohon telah menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

periode tahun 2008 - 2013 adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur nomor 3 berdasarkan Surat Penetapan No. 086/P.KWK-

SS/XI/2007, tertanggal 16 November 2007 tentang Penetapan Calon

Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam

PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin, 5 November 2007.

Penetapan dan hasil rekapitulasi penghitungan Termohon yang dimohonkan

untuk dibatalkan adalah sebagai berikut :

NO

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PEROSENT

ASE (%)

1

H.M.AMIN SYAM


1.404.910

38,76%

2



786.792

21,71%

3 H.SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H DAN

IR.H.AGUS ARIFIN NU’MANG, M.S

1.432.572 39,53 %

JUMLAH

3.624.274

100%

6. Bahwa Penghitungan Termohon dalam pain 5 tersebut di atas tidak sesuai

dengan fakta yang ada karena adanya perbedaan penghitungan yang

signifikan di daerah Kabupaten Gowa disebabkan adanya pengurangan dan

penggelembungan perolehan pasangan tertentu sebagai berikut :

Kabupaten Gowa

Lihat Tabel berikut :


JANGAN LUPA

LAMPIRANNYA


Berdasarkan tabel penghitungan tersebut di atas ditemukan fakta sebagai

berikut:

1. Bahwa adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Petugas PPS lebih dari

satu lembar surat suara sampai dengan 50 lembar surat suara, jelas adanya

Penggelembungan perolehan suara pasangan nomor 3 sebesar 26.027

suara dari penghitungan Termohon sehingga perolehan suara Pasangan

nomor 3 seharusnya dikurangi sebesar 26.027 sehingga menjadi 266.025 -

26.045 = 239.980 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus

delapan puluh);

2. Bahwa selisih dari Hasil Penghitungan suara antara versi Pemohon dan

Termohon disebabkan oleh karena adanya penyimpangan dan

Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan

pasangan calon nomor Urut 3 dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon menemukan adanya pengelembungan suara untuk

pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Hal ini dapat dilihat dari adanya

kertas suara yang dicoblos lebih dari 1 satu surat suara sampai 50 surat

suara oleh Petugas KPPS dan Pemilih yang lain telah memilih

pasangan nomor 3 yang terdapat di :

Kecamatan Somba Opu :

Desa Sungguminasa TPS 9 berjumlah 93 suara

Desa Paccinongan TPS 3 berjumlah 72 suara

Desa Batang Kaluku TPS 10 berjumlah 61 suara

Desa Tamarunang TPS 5 berjumlah 50 suara

TPS 8 berjumlah 63 suara


Jumlah Suara berjumlah 411 suara

Kecamatan Palangga:

Desa Tetebatu

TPS

TPS

TPS

2

5

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

72

63

111

suara

suara

suara

Desa Pangkabinanga TPS

TPS

1

2

berjumlah

berjumlah

88

66

suara

suara

Desa Parangbanoa TPS 2 berjumlah 65 suara

Desa Manggali TPS 9 berjumlah 60 suara


Desa Bontoala TPS 14 berjumlah 1 suara

Desa Julubori TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

3

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

76

96

99

77

62

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Panakkukang TPS

TPS

5

6

berjumlah

berjumlah

86

66

suara

suara

Desa Julukanaya TPS 3 berjumlah 69 suara

Desa Julupamai TPS

TPS

3

4

Berjumla

h

berjumlah

55

78

suara

suara

Jumlah Suara berjumlah 1.248 suara

Kecamatan Barombong:

Desa Benteng Somba

Opu

TPS 1 berjumlah 78 Suara

Desa Moncobalang TPS

TPS

TPS

2

5

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

98

47

77

Suara

suara

suara

Desa Lembangparang TPS

TPS

2

3

berjumlah

berjumlah

73

67

suara

suara


Kecamatan Bajeng:

Desa Pabbentengang

TPS

TPS

3

4

berjumlah

berjumlah

138

72

suara

suara

Desa Tangkebajeng TPS 1 berjumlah 85 suara

Desa Pancito TPS 2 berjumlah 78 suara

Desa Lempangang TPS 1 berjumlah 70 suara

Desa Bone TPS

TPS

TPS

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

64

67

57

suara

suara

suara



Kecamatan Bajeng Barat:

Desa Mandalle

TPS

TPS

3

5

berjumlah

berjumlah

47

43

suara

suara

Desa Manjalling TPS

TPS

1

3

berjumlah

berjumlah

88

89

suara

suara

Desa Gentungang TPS 4 berjumlah 78 suara

Desa Tanabangka TPS 2 berjumlah 80 suara

Desa Kalemandalle TPS 1 berjumlah 64 suara


Kecamatan Bontonompo:

Desa Bontonompo

TPS

TPS

TPS

1

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

87

55

98

suara

suara

suara

Desa Tamallayang TPS

TPS

1

3

berjumlah

berjumlah

62

57

suara

suara

Desa Kalaserena TPS

TPS

2

4

berjumlah

berjumlah

69

67

suara

suara

Desa Bontolangkasa

Utara

TPS

TPS

TPS

1

2

3

berjumlah

berjumlah

berjumlah

103

84

91

suara

suara

suara

Desa Bontolangkasa

Selatan

TPS

TPS

TPS

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

83

67

80

suara

suara

suara

Desa Barembeng TPS

TPS

TPS

1

3

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

72

59

50

suara

suara

suara

Desa Manjapai TPS

TPS

TPS

1

2

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

107

82

108

suara

suara

suara

Desa Romanglasa TPS 3 berjumlah 66 suara

Desa Katangka TPS

TPS

1

2

berjumlah

berjumlah

127

124

suara

suara

Desa Bategulung TPS

TPS

1

2

berjumlah

berjumlah

113

121

suara

suara

Desa Kalabarembeng TPS 2 berjumlah 95 suara


TPS

TPS

3

4

berjumlah

berjumlah

113

72

suara

suara


Kecamatan Bontonompo Selatan:

Desa Sengka

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

375

102

83

83

87

74

80

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Tanrara TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

114

105

65

82

122

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Tindang TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

97

99

120

165

suara

suara

suara

suara

Desa Pa’bundukang TPS

TPS

1

3

berjumlah

berjumlah

65

93

suara

suara

Desa Bontosunggu TPS

TPS

2

3

berjumlah

berjumlah

54

60

suara

suara

Desa Salajengki TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

237

108

201

138

suara

suara

suara

suara

Desa Jipang TPS 7 berjumlah 65 suara

Desa Bonto Ramba TPS

TPS

TPS

1

2

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

106

78

76

suara

suara

suara



Kecamatan Bonto Marannu:

Desa Romangloe TPS 2 berjumlah 84 suara

Desa Sokkolia TPS 4 berjumlah 83 suara


Kecamatan Patallassang:

Desa Timbuseng TPS

TPS

TPS

4

5

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

71

43

111

suara

suara

suara

Desa Sungguminasa TPS 1 berjumlah 34 suara


Kecamatan Pangloe:

Desa Lanna TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

4

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

61

40

51

50

38

39

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Bontoparang TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

49

57

48

98

suara

suara

suara

suara

Desa Lonjoboko TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

44

43

48

33

suara

suara

suara

suara

Desa Barisallo TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

3

4

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

136

55

51

48

41

91

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Belapunranga TPS

TPS

TPS

1

2

3

berjumlah

berjumlah

berjumlah

34

139

44

suara

suara

suara



Desa Bontokassi TPS

TPS

TPS

1

2

3

berjumlah

berjumlah

berjumlah

233

86

87

suara

suara

suara

Desa Belabori TPS

TPS

TPS

1

2

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

48

39

45

suara

suara

suara

Jumlah Suara berjumlah 1.916 Suara

Kecamatan Manuju:

Desa Manuju TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

68

112

67

169

79

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Tamalatea TPS

TPS

TPS

2

3

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

93

55

75

suara

suara

suara

Desa Tassese TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

132

153

106

124

suara

suara

suara

suara

Desa Tanakaraeng TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

117

78

70

85

suara

suara

suara

suara


Kecamatan Bungaya:

Desa Sapaya TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

73

28

114

51

56

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Je’nebatu TPS

TPS

1

2

berjumlah

berjumlah

48

42

suara

suara


TPS

TPS

TPS

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

26

60

69

suara

suara

suara

Desa Bontomanai TPS

TPS

TPS

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

71

61

56

suara

suara

suara

Desa Buakkang TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

47

55

71

37

suara

suara

suara

suara

Desa Bissoloro TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

34

66

22

65

suara

suara

suara

suara

Desa Mangempang TPS

TPS

TPS

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

61

45

29

suara

suara

suara

Desa Rannaloe TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

48

52

34

36

suara

suara

suara

suara


Kecamatan Bontolempangang:

Desa Julumate’ne

TPS

TPS

2

4

berjumlah

berjumlah

48

42

suara

suara

Desa Bontolempangang TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

35

74

100

38

30

29

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Lassa’ Lassa’ TPS 1 berjumlah 63 suara

Desa Bontoloe TPS

TPS

TPS

1

2

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

74

53

39

suara

suara

suara



Desa Parang Lompoa TPS

TPS

TPS

5

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

29

107

suara

suara

suara

Desa Ulu Jangang TPS

TPS

TPS

1

2

3

berjumlah

berjumlah

berjumlah

50

80

288

suara

suara

suara


Kecamatan Tinggimoncong:

Desa Malino

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

3

4

5

6

11

12

13

14

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

55

55

67

62

57

41

32

48

28

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Bulutana TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

34

50

42

59

33

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Gantaran TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

50

38

50

37

suara

suara

suara

suara

Desa Pattapang TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

44

39

62

48

57

39

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Bontolerung TPS

TPS

1

3

berjumlah

berjumlah

44

54

suara

suara


TPS

TPS

4

5

berjumlah

berjumlah

41

75

suara

suara

Desa Garassi TPS 1 berjumlah 64 suara

Desa Parigi TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

34

51

35

32

36

suara

suara

suara

suara

suara


Kecamatan Parigi:

Desa Majannang

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

2

3

4

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

88

76

93

69

42

71

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Jonjo TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

44

56

57

39

75

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Manimbahoi TPS

TPS

TPS

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

65

56

71

suara

suara

suara

Desa Sicini TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

2

3

4

5

6

8

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

61

69

49

48

46

27

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Bilanrengi TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

65

105

103

106

74

suara

suara

suara

suara

suara



Kecamatan Tambolo Pao:

Desa Tamaona

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

3

4

6

7

8

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

46

80

42

44

74

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Tabbinjai TPS 5 berjumlah 56 suara

Desa Erelembang TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

3

4

5

6

7

8

9

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

89

38

102

161

116

94

81

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Kareapia TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

4

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

125

142

68

51

suara

suara

suara

suara

Desa Pao TPS 4 berjumlah 48 suara

Desa Balassuka TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

2

3

4

5

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

59

74

52

73

59

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Mamampang TPS

TPS

TPS

2

4

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

40

61

57

suara

suara

suara

Desa Tonasa TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

3

6

7

8

9

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

43

31

56

53

41

51

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Bolaromang TPS 1 berjumlah 50 suara


TPS

TPS

2

3

berjumlah

berjumlah

59

76

suara

suara


Kecamatan Tompobulu:

Desa Malakaji

TPS

TPS

TPS

2

7

9

berjumlah

berjumlah

berjumlah

68

37

24

suara

suara

suara

Desa Cikoro TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

3

4

6

7

8

10

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

50

46

35

44

125

41

26

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Garing TPS 1 berjumlah 29 suara

Desa Datara TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

7

8

9

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

58

44

49

112

117

100

59

55

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Rappolemba TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

6

9

10

11

12

13

14

15

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

39

39

94

31

46

44

44

33

39

30

38

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Rappoala TPS 1 berjumlah 41 suara


TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

2

3

4

5

6

8

10

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

93

50

31

34

5

40

49

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Tanete TPS

TPS

TPS

TPS

3

8

9

10

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

48

40

33

30

suara

suara

suara

suara

Desa Bottobuddung TPS

TPS

TPS

TPS

1

3

4

5

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

60

40

50

45

suara

suara

suara

suara


Kecamatan Biring Bulu:

Desa Lauwa

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

46

43

36

49

63

63

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Taring TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

2

3

5

6

8

9

11

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

80

51

38

29

94

68

99

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Tonrorita TPS 8 berjumlah 94 suara

Desa Pencong TPS

TPS

TPS

TPS

2

3

5

6

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

53

31

58

61

suara

suara

suara

suara


TPS

TPS

7

8

berjumlah

berjumlah

59

42

suara

suara

Desa Berrutallasa TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

8

10

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

50

46

69

34

56

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Parangloe TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

30

55

26

46

86

34

46

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Baturappe TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

7

8

9

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

51

57

56

35

36

56

53

65

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Batumalonro TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

4

5

6

7

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

berjumlah

62

66

42

54

47

50

90

suara

suara

suara

suara

suara

suara

suara

Desa Borimassunggu TPS 1 berjumlah 32 suara

Desa Lembangloe TPS

TPS

TPS

1

3

4

berjumlah

berjumlah

berjumlah

27

81

40

suara

suara

suara

Desa Julukanaya TPS 5 berjumlah 35 suara



JUMLAH TOTAL = 26.027 SUARA;

Total keseluruhan penggelembungan suara karena dicoblos oleh

Petugas KPPS dan pemilih yang memilih pasangan nomor 3 lebih dari

satu kali sampai 50 lembar hádala sebesar : 26.027 suara;

3. Bahwa selain salah penghitungan, ternyata Termohon juga melakukan

banyak kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang dapat merubah hasil

penghitungan yang diperoleh bagi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Selatan. Kesalahan dan kecurangan yang terjadi di Kabupaten

Gowa tersebut dilakukan oleh Termohon dengan jajaran strukturalnya

dalam berbagai bentuk, antara lain:

I. Penggelembungan Suara;

a. Di TPS 1 Dusun Karamasa Desa Beruttallasa Kecamatan Biring Bulu

Kabupaten Gowa terjadi Kecurangan oleh anggota KPPS-nya,

dimana kecurangan itu di lakukan dengan cara anggota KPPS

bernama Basir memerintahkan kepada Mansa dan Abd. Majid untuk

mencoblos sisa kertas suara pada TPS 1 sebanyak 50 lembar untuk

pasangan calon nomor urut 3 H. Syahrul Yasin Limpo - H. Agus Arifin

Nu'mang;

b. Di TPS 13 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,

suami-isteri bernama Abd. Jabbar dan isterinya datang ke TPS 13

untuk memilih dengan menggunakan undangan dan Kartu Pemilih

atas nama Muhammad Ridwan dan isterinya, isteri Abd. Jabbar

sempat memilih sedangkan Abd. Jabbar sendiri tidak sempat

mencoblos karena tertangkap tangan oleh saksi pasangan calon

nomor urut 1, setelah ditanya oleh saksi pasangan calon nomor urut

1 dan KPPS, Abd. Jabbar menerangkan bahwa Kartu Pemilih beserta

dengan undangannya di peroleh dari lelaki bernama Munir yang juga

merupakan Ketua RT. Nusa Indah Desa Bontoala, Kecamatan

Pallangga, Kabupaten Gowa yang bersangkutan diberikan kartu dan

undangan pemilih tersebut dengan pesan agar yang bersangkutan

datang ke TPS 13 untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 H.

Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang;

c. Di TPS 5 Desa Rappoala, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa

terjadi penggelembungan suara sebanyak 6 suara untuk pasangan

calon nomor urut 3, dimana pada TPS 5 tersebut wajib pilih hanya

115 orang sehingga kertas suara berjumlah 139 lembar setelah

ditambah kertas suara cadangan sebesar 2,5%, akan tetapi ketika


proses pemungutan suara berlangsung pada hari Senin, 5 November

2007, seorang bernama Kamaluddin mengambil kertas suara dari

TPS 5 sebanyak 11 lembar tanpa Berita Acara, sehingga kertas

suara yang tersisa pada TPS 5 sebanyak 128 lembar, namun

ternyata hasil perolehan suara setelah dihitung adalah pasangan

nomor 1 memperoleh 31 suara, pasangan nomor 2 memperoleh 24

suara dan pasangan nomor 3 memperoleh 65 suara dan suara batal

sebanyak 2 suara, dan jumlah suara sah adalah 120 suara, sehingga

terdapat kelebihan surat suara yang tidak jelas asal-usulnya

sebanyak 6 lembar;

d. Di TPS 3 Dusun Pa'lambarang, Desa Sengka, Kecamatan Bonto

Nampo Selatan, Kabupaten Gowa Petugas KPPS mencoblos sendiri

surat suara sebanyak 38 lembar untuk pasangan calon nomor urut 3,

dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak diberi salinan Berita

Acara dan Sertifikat Penghitungan suara pada TPS tersebut padahal

saksi pasangan calon nomor urut 1 telah memenuhi segala ketentuan

sebagai persyaratan untuk jadi saksi;

e. Di TPS 5 Dusun Camba Jawaya, Desa Sengka, Kecamatan Bonto

Nompo Selatan, Kabupaten Gowa, ketua KPPS nya bernama Kadir

Dg. Liwang ketika melakukan penghitungan suara tidak membuka

lipatan kertas suara dengan baik dan transparan terhadap kertas

suara yang telah di coblos oleh pemilih, akan tetapi semua kertas

suara yang diambil oleh Kadir Dg. Liwang dari tempat surat suara

langsung di bacakan sebagai perolehan untuk pasangan calon nomor

3, padahal dalam kertas suara tersebut sangat besar

kemungkinannya merupakan kertas suara perolehan suara untuk

pasangan calon lainnya terutama untuk pasangan calon nomor urut

1, saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan kepada

petugas KPPS bersangkutan, akan tetapi semua keberatan yang

diajukan oleh saksi tidak diindahkan oleh petugas KPPS dan saksi

tidak diberikan lembaran pernyataan keberatan sebagaimana yang

seharusnya menurut ketentuan;

f. Di TPS 4 Dusun Tamalote, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bonto

Nompo Selatan, Kabupaten Gowa, Kepala Dusun Tamalate bernama

B. Nai bersama dengan Dg. Ngunjung memilih beberapa kali untuk

pasangan calon nomor 3, selain itu B. Nai juga berdiri di TPS sambil

meminta secara terang-terangan kepada setiap pemilih agar


mencoblos nomor urut 3 dengan ancaman bila tidak mencoblos

nomor urut 3 maka tidak akan diberi pembagian sembako;

g. Di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan

Somba Opu, Kabupaten Gowa, Lel. Baso Dg. Tarra memilih secara

berulang-ulang kali di kedua TPS tersebut untuk pasangan calon

nomor urut 3, Baso Dg. Tarra dapat melakukan tindakan tersebut

karena dibantu oleh Tim Pendukung dan Pemenangan Syahrul Yasin

Limpo bernama Syahrir Dg. Solong dengan cara memberikan kartu

dan undangan pemilih, sehingga dengan kartu dan undangan pemilih

palsu tersebut menyebabkan Lel. Baso Dg. Tarra berhasil memilih

beberapa kali untuk pasangan calon nomor urut 3;

h. Bahwa di TPS 5 Desa Tindang Kecamatan Bonto Nompo Selatan

Kabupaten Gowa, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di

hilangkan atau di manipulasi oleh petugas KPPS, hal ini dapat di

ketahui karena pada saat pencoblosan ada 4 orang yang jelas-jelas

mencoblos pasangan calon nomor urut 1 (satu) dengan cara yang

benar yaitu masing-masing bernama Abd. Rahim Dg. Ngimi bin Dg.

Jarre, Suriani, Dg. Se're dan Rasyid, namun pada saat penghitungan

suara oleh Petugas KPPS ternyata perolehan suara pasangan calon

nomor urut 1 hanya 1 suara saja, sehingga dengan demikian jelas

bahwa petugas KPPS tidak bekerja secara jujur, adil, transparan dan

independen, melainkan petugas KPPS bekerja untuk menguntungkan

salah satu pasangan calon saja;

i. Di TPS 2 Desa Tanrara, Kecamatan Bonto Nompo Selatan,

Kabupaten Gawa terjadi penggelembungan suara untuk pasangan

calon nomor urut 3, hal ini dapat dilihat dari jumlah suara pemilih

yang datang memilih di TPS 2 sebanyak 597 orang padahal jumlah

Daftar Pemilih Tetapnya hanya 498 orang saja, dengan demikian

terjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 3

sebanyak 99 suara;

j. Di TPS 1 Desa Salajengki, Kecamatan Bonto Nompo Selatan,

Kabupaten Gowa terjadi penggelembungan suara untuk pasangan

calon nomor urut 3, hal ini dapat dilihat dari jumlah suara pemilih

pada TPS 1 sebesar 608 suara sedangkan DPT nya hanya berjumlah

560 wajib pilih saja, dengan demikian telah terjadi penggelembungan

suara perolehan untuk pasangan calon nomor urut 3 sebesar 48

suara;


k. Di TPS 6 Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

terjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 3,

hal ini dapat dilihat dari jumlah suara pemilih pada TPS 6 sebanyak

783 suara sedangkan jumlah DPT nya hanya 513 wajib pilih saja,

dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara untuk

pasangan calon nomor urut 3 sebesar 270 suara;

l. Di TPS 5 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu,

Kabupaten Gowa, seorang anggota Pengamanan (PAM) TPS

bernama Dg. Tiro mengaku mencoblos sebanyak 10 kali untuk

pasangan calon nomor urut 3 atas perintah ketua KPPS bernama M.

Darwis, S.Ag.;

m. Di TPS 14 Desa Bonto Ala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,

seorang bernama Nursiah datang ke TPS 14 memilih untuk

pasangan calon nomor 3 dengan menggunakan kartu dan undangan

pemilih bukan atas nama dirinya, melainkan atas nama Rosdiana,

saksi pasangan calon nomor urut 1 telah mengajukan keberatan

namun tidak ditanggapi dan tidak dapat mengajukan keberatan

tertulis di sebabkan ketua KPPS tidak memberikan formulir

pernyataan keberatan;

4. Bahwa adanya kelebihanIpenggelembungan Jumlah Daftar Pemilih Tetap

yang mengakibatkan kelebihan suara dari pasangan calon tertentu yaitu

calon dari pasangan calon nomor 3 yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah Dafttar Pemilih Tetap (DPT) = (jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah

KPU Kabupaten Gowa ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya berdasarkan Dattar Pemilih Tetap (DPT)

untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Gowa ditambah jumlah

pemilih dari TPS lain dalam wilayah KPU Kabupaten Gowa;

b. Bahwa ternyata pada Rekapitulasi Pemilihan pada Daerah Pemilian

Kabupaten Gowa (formulir DB.I KWK) disebutkan sebagai berikut:

- Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) = (jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT untuk TPS dalam

wilayah KPU Kabupaten Gowa = 341.942;

- Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah KPU

Kabupaten Gowa = 58.645;

- Jumlah pemilih dari TPS lain dalam wilayah KPU Kabupaten Gowa


= 2.248;

- Jumlah Pemilih terdaftar adalah (1 + 2 + 3) = 341.942 + 58.645 +

2.248 = 402.831;

- Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh Kabupaten Gowa adalah

400.585, sebagaimana yang termuat dalam lampiran Formulir DB.1

KWK yaitu Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan

tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten

Gowa, sehingga dari jumlah poin 4 di atas ternyata ada selisih

sebesar 2.248 suara;

- Bahwa kelebihan sebesar 2.248 suara yang sudah dapat dipastikan

untuk kemenangan calon pasangan nomor 3 karena untuk daerah

pemilihan Kabupaten Gowa rata-rata partisipasinya adalah 85 %

dan kemenangan untuk pasangan calon nomor 3 pada daerah

pemilihan tersebut adalah sebesar 78.54 % dan malahan ada

daerah-daerah tertentu utamanya pada daerah Pemilihan

Pegunungan yang nota bene jarak tempuhnya antara satu desa

dengan desa lain jaraknya sangat jauh melewati pegunungan,

kemenangan pasangan calon nomor 3 mencapai 100 %;

- Bahwa dari fakta tersebut di atas telah terjadi penggelembungan

untuk pasangan calon nomor 3 sebesar 2.248 suara yang harus

dikurangkan sepenuhnya dari perolehan suara pasangan calon

nomor 3;

Sehingga jumlah secara keseluruhan penggelembungan suara yang

terjadi di daerah Pemilihan Kabupaten Gowa berjumlah 28.545 suara;

5. Bahwa kecurangan dan penggelembungan suara secara sistematis terjadi

pula di Kabupaten Bantaeng di lakukan oleh Termohon dengan jajaran

strukturalnya dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Bahwa terdapat wajib pilih terdaftar berulangkali yaitu :

- Terdaftar dengan nama dan alamat yang sama sebanyak 6 kali

sebesar 3 orang, sehingga menggelembungkan suara sebanyak 15

suara;


sebesar 10 orang, sehingga menggelembungkan suara 40 suara;


sebesar 36 orang sehingga menggelembungkan suara 148 suara;



sebesar 326 sehingga menggelembungkan suara sebanyak 652

suara;


sebesar 3.341 sehingga menggelembungkan suara sebanyak 3.341

suara;

Sehingga total penggetembungan suara karena terdaftar lebih dari 1 kali

adalah sebesar 4.196 suara;

b. Beberapa Petugas KPPS di TPS memilih secara berulang-ulang kali

untuk pasangan caton nomor urut 3;

c. Terdapat fakta bahwa wajib pilih yang tidak datang menggunakan hak

pilihnya digantikan oleh orang lain dan atau petugas KPPS untuk

mencoblos kertas suara untuk pasangan calon nomor urut 3;

d. Terdapat fakta bahwa wajib pilih yang datang menggunakan hak pilihnya

di TPS hanya berjumlah 84.524 orang sedangkan jumlah surat suara

yang terpakai sebanyak 91.526, sehingga terjadi penggelembungan

suara dan kelebihan surat suara yang terpakai secara illegal dan tidak

berluang sebanyak 7. 000 suara, dengan demikian perolehan suara untuk

Kabupaten Bantaeng jelas tidak bersih dan cacat hukum;

e. Bupati Bantaeng, bernama H. Azikin Sultan melakukan kampanye di luar

jadwal untuk pasangan calon nomor urut 3 di Kabupaten Bantaeng,

dimana H. Azikin Sultan berkampanye pada saat masa tenang sebelum

pemilihan Senin 5 November 2007 yaitu pada hari Minggu, 4 November

2007, sehingga dengan demikian Azikin Sultan selain melanggar

ketentuan perundang-undangan karena yang bersangkutan adalah

seorang pejabat negara (Bupati), Azikin Sultan juga dalam kampanyenya

menggunakan fasilitas pemerintah daerah yaitu menggunakan mobil

dinas Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Bantaeng DD 80 F dan

mobil dinas lainnya terdiri dari mobil dinas DD 86 F dan DD 124 F serta

dengan memasang gambar dan logo pasangan calon nomor urut 3 pada

mobil dinas tersebut, selain itu, Azikin Sultan dalam Kampanye

terselubungnya juga melibatkan aparat birokrasi (PNS) dalam jajaran

pemerintahannya, dimana aparat PNS yang dilibatkan adalah antara lain

Kepala Bagian Humas Pemkab Bantaeng bernama Amir Arfa, Kabag

Pemerintahan bernama M. Asir, Camat Uluere bernama Asruddin, Lurah

Tappajeng bernama Syamsul Bahri dan seorang anggota Satpol PP

bernama Rudy Ramlan;

f. Di TPS 1 Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissappa, Kabupaten


Bantaeng, seorang Petugas KPPS pada TPS 1 bernama Talibi

mencoblos sebanyak 2 (dua) kali, dengan jumlah kertas suara yang

dicoblos setiap kali mencoblos adalah sebanyak 5 lembar, sehingga

untuk dua kali coblos, Talibi mencoblos kertas suara sebanyak 10 lembar

untuk pasangan calon nomor 3, selain itu, Talibi juga mengantar pemilih

sampai ke bilik suara, serta terjadi penggunaan surat panggilan pemilih

yang telah diregister secara berulang-ulang oleh orang yang berbeda-

beda sehingga perolehan suara sangat merugikan pasangan calon

nomor urut 1 dan menguntungkan pasangan calon nomor 3 disebabkan

karena yang memperbolehkan penggunaan surat panggilan pemilih

tersebut adalah petugas KPPS yang jelas sangat mendukung

pemenangan pasangan calon nomor urut 3;

g. Di PPK Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, kotak suara dirusak

baik segel kotak suara maupun amplop dan segel surat suaranya,

bahkan amplop dan dokumen perolehan suara untuk masing-masing

pasangan calon tidak tersimpan di dalam kotak suara sebagaimana

ketentuannya melainkan disimpan dan dikuasai oleh ketua PPK secara

pribadi, kotak suara telah di buka di PPK sebelum waktu pelaksanaan

rekapitulasi perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dan

kunci kotak suara disimpan terletak jauh dari tempat kotak suara, selain

itu isi kotak suara berupa dokumen pemilihan tidak lagi menggunakan

amplop dan segel sebagaimana seharusnya menurut peraturan

perundangundangan dan ketentuan KPUD;

h. Terdapat pencatatan wajib pilih pada DPT Kabupaten Bantaeng yang

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat

dari DPT Kabupaten Bantaeng dengan perincian antara lain wajib pilih

yang tidak jelas status perkawinannya sebanyak 40 pemilih, wajib pilih

yang tidak ada tempat kelahiran sebanyak 780 pemilih, wajib pilih yang

tldak ada tanggal kelahiran sebanyak 237 pemilih, wajib pilih yang tidak

jelas tempat tinggalnya sebanyak 3.635 pemilih, terdapat data pemillh

dengan tanggal lahir yang sama yaitu tanggal 1 Juli sebanyak 77.035

pemilih. Kesemua ini jelas adalah hasil rekayasa data dari Termohon

untuk membuka peluang kecurangan guna peningkatan hasil perolehan

suara salah satu pasangan calon Gubernur - Wakil Gubemur;

i. Beberapa Petugas KPPS di TPS memilih secara berulang-ulang kali

untuk pasangan calon nomor urut 3;

j. Terdapat fakta bahwa wajib pilih yang tidak datang menggunakan hak


pilihnya digantikan oleh orang lain dan atau petugas KPPS untuk

mencoblos kertas suara untuk pasangan calon nomor urut 3;

Sehingga penggelembungan suara melalui penggelembungan wajib pilih

dari Daftar Pemilih Tetap Suara di daerah pemilihan Kabupaten Bantaeng

sebanyak 88.231 Pemilih;

6. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja

di lakukan oleh Termohon beserta jajaran strukturalnya dalam berbagai

bentuk, antara lain:

a. Bahwa adanya kelebihan/penggelembungan jumlah Daftar Pemilih Tetap


calon dari pasangan calon nomor 3 yaitu sebagai berikut:

- Jumlah Daftar Pemillh Tetap (DPT) = (jumlah pemilih yang


wilayah PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja ditambah

dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya

berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah

PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja ditambah jumlah

pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten

Tana Toraja;

- Bahwa ternyata pada Rekapitulasi Pemilihan pada Daerah Pemilihan

PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja (formulir DA.I KWK)

disebutkan sebagai berikut:

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) = (jumlah pemilih yang


wilayah PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja = 8.921;

2. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah PPK

Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja = 2.402;

3. Jumlah pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPK Kecamatan Kesu,

Kabupaten Tana Toraja = 130;

4. Jumlah Pemilih Terdaftar PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana

Toraja adalah (1 + 2 + 3) = 8.921 + 2.402 + 130 = 11.453;

5. Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh PPK Kecamatan Kesu,

Kabupaten Tana Toraja adalah 8.921 sebagaimana yang termuat

dalam lampiran Formulir DB.1 KWK yaitu Persentase Pemilih yang

menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan hak pilihnya

pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi


Sulawesi Selatan di PPK Kecamatan Kesu Kabupaten Tana Toraja

sehingga dari jumlah poin 4 di atas ternyata ada selisih sebesar

2.532 suara;

6. Bahwa kelebihan sebesar 2.532 suara yang sudah dapat dipastikan


pemilihan PPK Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja rata-rata

partisipasinya adalah 85 % dan kemenangan untuk pasangan calon

nomor 3 pada daerah pemilihan tersebut adalah sebesar 78.54%

dan malahan ada daerah-daerah tertentu utamanya pada daerah

Pemilihan Pegunungan yang nota bene jarak tempuhnya antara

satu desa dengan desa lain jaraknya sangat jauh melewati

pegunungan kemenangan pasangan calon nomor 3 mencapai 100

%;

- Bahwa dari fakta tersebut di atas telah terjadi penggelembungan untuk

pasangan calon nomor 3 pada di Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana

Toraja sebesar 2.532 suara yang harus dikurangkan sepenuhnya dari

perolehan suara pasangan calon nomor 3;

b. Bahwa adanya kelebihan/penggelembungan Jumlah Daftar Pemilih Tetap


calon dari Pasangan Calon Nomor 3 yaitu sebagai berikut:



wilayah PPK Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja ditambah



PPK Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja ditambah jumlah

pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPK Kecamatan Balusu,

Kabupaten Tana Toraja;


PPK Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja (formulir DA.I KWK )

disebutkan sebagai berikut:



wilayah PPK Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja = 3.591;

2. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah PPK

Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja = 1.790;


3. Jumlah pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPK Kecamatan

Balusu, Kabupaten Tana Toraja = 18;

4. Jumlah Pemilih Terdaftar adalah (1 + 2 + 3) = 3.591 + 1.702 + 18 =

5.399;

5. Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh Kecamatan Balusu, Kabupaten

Tana Toraja adalah 5.378. sebagaimana yang termuat dalam

lampiran Formullr DB.1 KWK yaitu persentase pemilih yang

menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan hak pilihnya

pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan di Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja,

sehingga dari jumlah poin 4 di atas ternyata ada selisih sebesar 21

suara;

6. Bahwa kelebihan sebesar 21 suara yang sudah dapat dipastikan


pemilihan PPK Kecamatan Balusu, Kabupaten Tana Toraja rata-

rata partisipasinya adalah 85 % dan kemenangan untuk pasangan

calon nomor 3 pada daerah pemilihan tersebut adalah sebesar 80

% dan malahan ada daerah-daerah tertentu. utamanya pada daerah

Pemilihan Pegunungan yang nota bene jarak tempuhnya antara

satu desa dengan desa lain jaraknya sangat jauh melewati

pegunungan kemenangan pasangan calon nomor 3 mencapai 100

%;

- Bahwa dari fakta tersebut di atas telah terjadi penggelembungan untuk

pasangan calon nomor 3 sebesar 21 suara yang harus dikurangkan

sepenuhnya dari perolehan suara pasangan calon nomor 3;

c. Bahwa adanya kelebihan/penggelembungan Jumlah Daftar Pemilih Tetap


calon dari pasangan calon nomor 3 yaitu sebagai berikut:



wilayah PPK Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja ditambah



PPK Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja ditambah jumlah

pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPK Kecamatan Rembon,

Kabupaten Tana Toraja;



PPK Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja (formulir DA.I

KWK) disebutkan sebagai berikut:



wilayah PPK Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja =

7.611;

2. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya

berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam

wilayah PPK Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja =

3.585;

3. Jumlah pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPK Kecamatan

Rembon, Kabupaten Tana Toraja = 51;

4. Jumlah Pemilih Terdaftar adalah (1 + 2 + 3) = 7.611 + 3.585 + 51

= 11.247;

5. Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh Kecamatan Rembon,

Kabupaten Tana Toraja adalah 11.146 sebagaimana yang

termuat dalam lampiran Formulir DB.1 KWK yaitu persentase

pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan

hak pilihnya pada Pemllihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kecamatan Rembon,

Kabupaten Tana Toraja, sehingga dari jumlah poin 4 di atas

ternyata ada selisih sebesar 11.247 - 11.146 = 101 suara;

6. Bahwa kelebihan sebesar 101 suara yang sudah dapat

dipastikan untuk kemenangan calon pasangan nomor 3 karena

untuk daerah pemilihan PPK Kecamatan Rembon, Kabupaten

Tana Toraja rata-rata partisipasinya adalah 85 % dan

kemenangan untuk pasangan calon nomor 3 pada daerah

pemilihan tersebut adalah sebesar 80 % dan malahan ada

daerah-daerah tertentu utamanya pada daerah pemilihan

pegunungan yang nota bene jarak tempuhnya antara satu desa

dengan desa lain jaraknya sangat jauh melewati pegunungan,

kemenangan pasangan calon nomor 3 mencapai 100 %.;

- Bahwa dari fakta tersebut di atas telah terjadi penggelembungan

untuk pasangan calon nomor 3 sebesar 101 suara yang harus

dikurangkan sepenuhnya dari perolehan suara pasangan calon

nomor 3;

Sehingga dengan demikian terjadi penggelembungan suara yang


dilakukan oleh Termohon dan jajaran strukturalnya di Kabupaten Tana

Toraja untuk kepentingan pasangan calon nomor 3 sebanyak 2.654

suara dan harus dikurangkan sepenuhnya pada perolehan suara

pasangan calon nomor 3;

7. Bahwa selain di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Tana Toraja

penggelembungan suara Termohon juga dilakukan di Kabupaten Bone yaitu

dengan cara melakukan pengurangan suara Pemohon secara sistimatis dan

terencana sebesar 35.501 versi Desk PILKADA atau setidak-tidaknya

sebesar 28.794 suara versi PANWAS PILKADA Kabupaten Bone dengan

secara kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa menurut versi desk PILKADA yaitu lembaga yang dibentuk

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai jaringan

sampai ketingkat RT/RW (jajaran eksekutif) yang bertugas untuk

melakukan pemantauan terhadap tahapan PILKADA termasuk

memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah

mengenai pelaksanaan PILKADA termasuk hasilnya dari setiap TPS

pada kesempatan pertama;

b. Bahwa hasil pemantauan dan penghitungan suara/perolehan suara

pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang

dilakukan oleh desk PILKADA sebagai berikut:

- dengan keadaan tanggal 6 November 2007 jam 12.00 wita perolehan

suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur - Wakil

Gubernur untuk Kabupaten Bone yaitu:

H. M. Amin Syam - Mansyur Ramly 291.302 suara;

H. Azis Qahhar Mudzakkar - Ir.H. Mubyl Handaling 58.910 suara;

H. Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang 41.201 suara;

- keadaan tanggal 6 November 2007 jam 24.00 wita perolehan suara

untuk masing-masing pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur

untuk Kabupaten Bone yaitu :

H. M. Amin Syam-Mansyur Ramly 291.302 suara;

H. Azis Qahhar Mudzakkar- Ir.H. Mubyl Handaling 58.910 suara;


- keadaan tanggal 7 November 2007 jam 14.00 wita perolehan suara

untuk masing-masing pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur

untuk Kabupaten Bone yaitu:

H. M. Amin Syam - Mansyur Ramly 291. 302 suara;



H. Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'man 41.201 suara;

- Bahwa hasil pemantauan perolehan suara yang dilakukan oleh Desk

PILKADA telah dilaporkan kepada aparat eksekutif sampai tingkatan

yang teratas yaitu Ke Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat

dalam suratnya tertanggal 6 November 2007 No. 121.04/6083/Otoda

Perihal Laporan Perkembangan Sementara Perolehan Suara

PILKADA Tahun 2007 di Prov. Sut-Sel;

- Berdasarkan penghitungan tersebut di atas, jelas adanya perbedaan

nilai perolehan Pemohon berkurang sebesar 35.501 dari

penghitungan Termohon yaitu perolehan Pemohon menurut

Termohon adalah 255.801, sedangkan perolehan Pemohon menurut

desk PILKADA Sulawesi Selatan adalah 291.302;

c. Bahwa dari fakta yang diperoleh Pemohon tersebut di atas telah terjadi

perbedaan penghitungan yang signifikan hal mana perbedaan

penghitungan suara perolehan Pemohon oleh Termohon tersebut sangat

merugikan Pemohon. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bone

yang benar adalah sebesar 291.302 suara, bukan 255.801 suara

sebagaimana penetapan Termohon;

d. Bahwa selain itu terdapat fakta Hukum yang membuktikan adanya

perbedaan peroleh suara yang dilakukan oleh Termohon dengan

berbagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan Pengawasan

yaitu PANWAS PILKADA Kabupaten Bone yang mempunyai dan

melakukan rekapitulasi melalui jajarannya masing-masing telah diperoleh

hasil perolehan suara sebagai berikut:

H. M. Amin Syam - Mansyur Ramly 284.585 suara;



- Dari Hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh masing-

masing pasangan calon yang dilakukan oleh Panitia Pengawas

Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Bone terdapat selisih

suara dengan Penghitungan Termohon sebesar 284.585 - 255.801 =

28.794 Suara;

Bahwa keseluruhan fakta hukum tersebut di atas memperlihatkan adanya

kesalahan penghitungan suara yang sangat fatal oleh Termohon

terhadap suara perolehan Pemohon di Kabupaten Bone, kesalahan

penghitungan mana menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan dan

sangat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih pada


PILKADA Gubernur - Wakil Gubemur Sulawesi Selatan tahun 2007;

8. Bahwa dari fakta hukum tersebut telah terjadi Penggelembungan suara

pasangan calon nomor 3 untuk daerah Pemilihan Kabupaten Gowa,

Banteang, Tana Toraja dan Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa terjadi penggelembungan

suara sebesar 28.545 suara;

b. Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bantaeng terjadi Penggelem-

bungan suara sebesar 88.231 Pemilih;

c. Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tana Toraja terjadi penggelem-

bungan suara sebesar 2.654 Pemilih;

Total penggelembungan 119.430;

Total penggelembungan sebesar 119.430 sehingga harus dikurangkan

seluruhnya dari perolehan suara pasangan calon nomor 3;

9. Bahwa selain itu telah terjadi pengurangan suara perolehan Pemohon

untuk daerah Pemilihan Kabupaten Bone sebesar 35.501 suara versi

desk PILKADA atau setidaknya 28.794 suara yang harus ditambahkan

kepada perolehan suara pasangan calon nomor 1 sehingga hasil

rekapitulasi perolehan suara PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan

sebagai berikut:

- H. M. Amin Syam - Mansyur Ramly 1.404.910 + 35.501 =

1.440.411 suara;

- H. Azis Qahhar Mudzakkar - Ir. H. Mubyl Handaling = 786.792

suara;

- H. Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang = 1.432.572 -

119.430 = 1.313.142 suara;

sehingga dengan perbedaan suara perolehan yang sangat signifikan

tersebut menurut hukum hasil perolehan yang benar adalah hasil yang

dilakukan oleh Pemohon, untuk itu demi hukum Termohon harus

menetapkan hasil suara perolehan Pemohon untuk masing-masing

pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut:

NO


DAN WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTASE

(%) 1

H.M.AMIN SYAM


1.440.411

40,69%

2



786.792

22,22%


3 H.SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H DAN

IR.H.AGUS ARIFIN NU’MANG, M.S

1.313.142

37,09 %

JUMLAH

3.540.345

100%

10. Bahwa selain penggelembungan juga terjadi kecurangan/pelanggaran

prosedur yang terjadi di daerah Pemilihan Kabupaten Gowa, Bantaeng,

Takalar, dan Tana Toraja sebagai berikut:

a. Di TPS 3 Dusun Sanrangan, Desa Beruttallasa, Kecamatan Biring

Bulu, Kabupaten Gowa, terjadi kecurangan oleh penyelenggara

dalam hal ini Petugas KPPS nya dengan cara anggota KPPS

bernama Abd. Majid yang juga bersatus PNS (Guru SD) berdiri di

depan bilik suara dan memaksa setiap wajib pilih yang memilih di

TPS tersebut agar mencoblos pasangan calon nomor urut 3 H.

Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang;

b. Di Desa Beruttallasa, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa,

ada sebanyak 150 orang pendukung pasangan calon nomor urut 1

H. M. Amin Syam - Prof. Dr. Mansyur Ramly tidak datang memilih

karena tidak diberi undangan pemilih oleh Petugas PPS disebabkan

karena sebelumnya masyarakat pendukung pasangan calon nomor

urut 1 mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 1 di

Lapangan Syech Yusuf Sungguminasa Kabupaten Gowa;

c. Di TPS 1 Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten

Gowa anak berumur 9 tahun diberikan undangan pemilih agar

datang di TPS bersangkutan untuk mencoblos pasangan calon

nomor urut 3;

d. Di TPS 1 Dusun Karamba, Desa Beruttallasa, Kecamatan Biring

Bulu, seorang wajib pilih bernama H. M. Nursin dicobloskan oleh

Anggota KPPS nya bernama M. Basir;

e. Di Desa Toddo Toa, Desa Julu Bori dan Desa Pallangga,

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Ketua KPUD Kabupaten

tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap kepada semua TPS

sehingga saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak dapat

membedakan antara pemilih terdaftar dengan pemilih tidak

terdaftar, sehingga keakuratan data pemilih yang datang

memberikan hak suaranya di semuaTPS sangat diragukan, hal ini

juga sangat berpotensi untuk menimbulkan kecurangan antara lain

pemilih dari tempat lain atau bahkan Provpinsi lain dapat


memberikan suaranya di semua TPS dalam wilayah desa-desa

tersebut di atas, dan hal ini sangat menguntungkan pasangan calon

nomor urut 3 karena Bupati Kabupaten Gowa mempunyai hubungan

emosional yang sangat dekat (saudara kandung) dengan Calon

Gubernur nomor urut 3, sehingga pejabat pemerintah daerah

Kabupaten Gowa dengan leluasa menggunakan kekuasaannya

untuk menekan aparat yang merupakan jajarannya kebawah

termasuk Termohon guna memenangkan pasangan calon nomor

urut 3 dengan menghalalkan segala macam cara. Hal ini terbukti

sebagaimana uraian peristiwa pelanggaran tersebut di atas;

f. Di TPS 3 Dusun Camba Jawaya, Desa Sengka, Kecamatan Bonto

Rompo, Kabupaten Gowa, petugas KPPS yang memberikan kertas

suara kepada wajib pilih bernama H. Daud Dg. Sija' dimana H. Daud

Dg. Sija' dalam memberikan kertas suara kepada pemilih juga

meminta secara terang-terangan kepada pemilih, agar pemilih

bersangkutan memilih pasangan calon nomor 3, H. Daud Dg Sija

menyatakan kepada semua pemillh di TPS 3 “Pilih saja Nomor 3",

perkataan H. Daud Dg Sija' ini didengar oleh semua orang yang ada

di TPS 3, setelah pemilih di beri kertas suara serta dipesan agar

memilih pasangan nomor urut 3, kemudian pemilih menuju bilik

suara dengan diantar oleh petugas KPPS lainnya bemama Dg.

Naro, dimana Dg. Naro dalam mengantar pemilih ke bilik suara

sambil membukakan lipatan kertas suara dan meminta kepada

pemillh agar memilih pasangan nomor 3 dengan mengatakan

kepada pemilih “Coblos Nomor 3". Anggota KPPS lainnya di TPS 3

bernama Hj. Sittiama juga melakukan hal yang sama dengan Dg.

Naro, yaitu secara terang-terangan mempengaruhi dan meminta

pemilih agar memilih pasangan nomor urut 3;

g. Di TPS 5 Dusun Camba Jawaya, Desa Sengka, Kecamatan Bonto

Nompo Selatan, Kabupaten Gowa, penghitungan suara oleh

petugas KPPS di mulai sejak pukul 12.00 Wita dan di lakukan di luar

dari tempat TPS nya yaitu kotak suara tanpa alasan yang jelas dan

tanpa meminta persetujuan saksi pasangan calon yang ada,

membawa kotak suara dari tempat TPS semula menuju tempat lain

yaitu di bawah kolom rumah milik Dg. Gau, saksi pasangan calon

nomor urut 1 mengajukan keberatan lisan karena tidak diberi

formulir pernyataan keberatan oleh Petugas KPPS, akan tetapi


petugas KPPS justru mengusir saksi dari TPS dan mengatakan

"Kaukah yang panitia?";

h. Di TPS 6 Dusun Liku Boddong, Desa Sengka, Kecamatan Bonto

Nompo Selatan, Kabupaten Gowa, Ketua KPPS bernama Abd.

Kadir Dg. La'lang menolak saksi pasangan calon nomor urut 1

bernama Muhajir, padahal Muhajir datang ke TPS 6 dengan

membawa surat mandat resmi dari Tim Kampanye Pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Gowa dan datang ke

TPS bersangkutan pada saat sebelum jam 07.00 Wita sebelum

rapat pemungutan suara oleh KPPS di mulai, penolakan KPPS

terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1 tanpa alasan yang

berdasar hukum sangat merugikan kepentingan hukum pasangan

calon nomor urut 1 pada TPS tersebut, selain itu nampak sangat

jelas keberpihakan penyelenggara pada salah satu pasangan calon

sehingga pihak penyelenggara sangat tidak independen dalam

PILKADA ini;

i. Di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Sengka, Kecamatan Bonto Nompo

Selatan, Kabupaten Gowa, saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak

diberikan Salinan formulir Model C oleh Petugas KPPS, hal ini

sangat bertentangan dengan kewajiban hukum pihak KPPS sebagai

penyelenggara terhadap saksi pasangan calon terutama terhadap

saksi pasangan calon nomor urut 1;

j. Di TPS 2 Dusun Allu, Desa Sengka, Kecamatan Bonto Nompo

Selatan, Kabupaten Gowa, petugas KPPS bernama Dg. Asa

mengantar setiap pemilih masuk ke bilik suara kemudian di dalam

bilik suara Dg. Asa mengarahkan tangan pemilih agar mencoblos

pasangan calon nomor 3, perbuatan Dg. Asa ini dilihat oleh semua

orang yang ada di TPS 2, saksi pasangan calon nomor 1

mengajukan keberatan secara lisan namun tidak diindahkan, dan

tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis karena petugas

KPPS tidak memberikan formulir pernyataan keberatan, tindakan

petugas KPPS tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran azas

PILKADA yakni azas jujur, bebas dan adil;

k. Sedangkan pada saat penghitungan suara di TPS 2 Dusun Allu,

Desa Sengka, Kecamatan Bonto Nompo Selatan, Kabupaten Gowa,

anggota KPPS merusak kertas suara apabila pada kertas suara itu

terdapat coblosan untuk pasangan calon nomor urut 1 dengan cara


melubangi kertas suara dengan menggunakan kuku jari jempol

tangan yang memang sengaja diruncingkan ke atas bagian kertas

suara lainnya sehingga mengakibatkan perolehan suara untuk

pasangan calon nomor urut 1 menjadi batal, tindakan petugas

KPPS tersebut sangat merugikan pasangan calon nomor urut 1

serta merupakan tindakan sewenang-wenang dan mencederai hak

konstitusi dan suara rakyat dengan cara tidak independen dan nyata

memihak kepada salah satu pasangan calon;

l. Di TPS 12 Desa Bonto Ala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten

Gowa, banyak anak di bawah umur yang datang memilih dengan

menggunakan kartu dan undangan pemilih atas nama orang lain,

dilain pihak, banyak orang dewasa yang terdaftar sebagai wajib pilih

malah tidak diberi undangan memilih oleh petugas PPS, ketika

pemungutan suara petugas KPPS hanya memanggil pemilih

dengan menggunakan nomor urut saja, tidak menyebut nama

sehingga banyak orang yang bukan namanya masuk mencoblos di

TPS 12 tersebut. Ketika penghitungan suara, petugas KPPS

mengesahkan surat suara yang menurut aturan harusnya batal

karena adanya bekas tusukan pada beberapa kotak berbeda namun

oleh petugas KPPS suara batal tersebut tetap di bacakan sebagai

perolehan suara sah untuk pasangan calon nomor urut 3, ketika

pemungutan suara, petugas KPPS yang memang pendukung

pasangan calon nomor urut 3 sengaja mengintip kebilik suara untuk

melihat dan memastikan bahwa pemilih mencoblos pasangan calon

nomor urut 3;

m. Bahwa tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Gowa melibatkan aparat pemerintah dalam

kegiatan kampanyenya, terbukti dengan adanya undangan kepada

para Desa dan Lurah di Kecamatan Tompo Bulu oleh Tim Syahrul

Yasin Limpo dengan Nomor Surat Undangan 01/TIM-IP/SYL/

IV/2007, tertanggal 2 mei 2007. dengan demikian jelas Tim Syahrul

Yasin Limpo telah menyalahi ketentuan PILKADA dimana dalam

segala aturannya, aparat pemerintah termasuk Desa dan Lurah

dilarang secara aktif terlibat dalam kampanye pemenangan salah

satu pasangan calon;

n. Terdapat fakta bahwa di Kabupaten Gowa terdapat satu kelompok

masyarakat terdiri dari satu Rukun Warga (RW) yang tidak


memperoleh undangan pemilih dengan jumlah anggota atau

warganya adalah sekitar 400 orang;

o. Di TPS 1 Dusun Allu, Desa Sengka, Kecamatan Bonta Nampa

Selatan, Kabupaten Gowa, saksi pasangan calon nomor urut 1

bernama Agus Yopu tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya

selaku saksi dan pasangan calon nomor urut 1 di TPS 1 disebabkan

karena Ketua KPPS menolaknya dengan alasan terlambat,

sedangkan saksi Agus Yopu telah menyerahkan surat mandatnya

kepada Ketua KPPS di rumah ketua KPPS pada jam 06.00 Wita

Senin, 5 November 2007, kemudian Agus Yopu pulang kerumahnya

untuk ganti pakaian lalu menuju TPS 1 tempatnya akan bertugas

sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1, namun setelah tiba di

lokasi TPS 1, ketua KPPS menolaknya dengan alasan terlambat

padahal Agus Yopu tiba di TPS sebelum jam 07.00 WITA dan rapat

pemungutan suara belum di buka oleh Petugas KPPS, anehnya

lagi, Formutir Model C dari TPS 1 tersebut terdapat tandatangan

saksi Agus Yopu selaku saksi pasangan calon nomor urut 1 padahal

Agus Yopu tidak pernah menandatangani Formulir Model C

tersebut;

p. Bahwa banyaknya kecurangan yang terjadi di Kabupaten Gowa

selama dalam proses PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur

dilakukan dengan sangat tersistematis oleh Termohon untuk

menguntungkan dan atau memenangkan pasangan calon tertentu,

hal ini dapat dilihat ketika Pemohon ingin mengungkap segala

bentuk kecurangan tersebut tiba-tiba pada bulan November 2007,

pihak Termohon in casu KPUD Gowa menghilangkan dokumen

PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur dengan motif pencurian,

hilangnya hardisk komputer milik KPUD Gowa tersebut merupakan

upaya tersistematis Termohon untuk menghilangkan bukti akan

kecurangannya;

q. Bahwa selain penggelembungan suara yang dilakukan Termohon

untuk pasangan nomor 3, Termohon tidak memberikan sanksi atau

membiarkan begitu saja terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh

oknum tokoh agama di Kabupaten Tana Toraja bemama Pendeta

Dr. Ishak P. Lambe yang melakukan kampanye untuk pasangan

calon nomor urut 3 dengan cara:

- Menggunakan fasilitas dan sarana agama (Gereja) untuk


mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3;

- Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan cara

menyebarkan selebaran berlogo pasangan calon nomor urut 3

yang pada prinsipnya mengandung isu dan sentimen agama

yang sangat berpotensl menjadi pemicu konftik antar ummat

pemeluk agama;

- Bahwa kampanye yang dilakukan Pendeta Dr. lshak P. Lambe

tersebut di lakukan pada saat minggu tenang dan di luar jadwal

kampanye pasangan calon nomor urut 3;

r. Kotak suara pada PPK Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana

Toraja di buka secara pribadi oleh petugas PPK dengan tujuan

untuk membantu menaikkan perolehan suara dan guna

memenangkan pasangan calon nomor urut 3, hal ini diketahui oleh

karena penghitungan untuk rekapitulasi pada tingkat PPK

Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja nanti akan dilakukan

pada tanggal 8 November 2007, namun kotak suara telah dibuka

terlebih dahulu oleh petugas PPK pada tanggal 6 November 2007;

s. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten

Takalar dilakukan oleh Termohon beserta jajaran strukturalnya

dengan cara di mana pada saat Termohon melakukan rapat pleno

untuk melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk masing-

masing pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur Sulawesi

Selatan tahun 2007 pada Hari Rabu 14 November 2007, terdapat

fakta yang merupakan persoalan hukum yang sangat fatal oleh

karena menyangkut persyaratan formil dari suatu kelengkapan dan

keabsahan dokumen PILKADA namun di abaikan begitu saja oleh

Termohon tanpa mengindahkan keberatan saksi pasangan calon

nomor urut 1. Fakta dimaksud adalah:

- Sampul surat suara (amplop) yang berisi dokumen Formulir

Model D berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

suara pada KPUD Kabupaten Takalar tidak disegel sehingga

amplop surat/dokumen tersebut terbuka begitu saja, hal ini selain

menyalahi ketentuan perundang-undangan, juga melanggar

ketentuan Pasal 7 ayat (9) SK Termohon No. 024/P-KWK-

SS/VII/2007;

- Sampul surat (amplop) tersebut tidak menggunakan sampul surat

yang disediakan olek KPUD dengan Logo II. S. 1 sebagaimana


diatur dan dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) SK Termohon No.

024/P.KWK-SS/VIl/2001, melainkan hanya menggunakan sampul

surat yang di perjual-belikan secara umum di pasar tanpa

mengindahkan dan tanpa mmperhatikan aspek formal dari suatu

dokumen pemilihan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. PP No. 6 Tahun 2006 beserta

Surat Keputusan Termohon No. 024/P.KWK-SS/VII/2007, tentang

Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat PPK, KPU

Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;

- Lembaran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk

masing-masing pasangan calon tidak diparaf dan tidak distempel

oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal

10 ayat (3), SK Termohon No. 024/P.KWK-SS/VIl/2007;

11. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengakibatkan perolehan

suara Pemohon menempati urutan kedua yang seharusnya menempati

urutan pertama dalam perolehan suara pada pemilihan Kepala Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 November 2007. Berdasarkan fakta-

fakta yang ada dan bersumber dari keterangan saksi maupun bukti surat

menunjukkan adanya perolehan suara secara tidak proporsional yang

menguntungkan pasangan calon terpilih yakni pasangan Syahrul Yasin

Limpo - Agus Arifin Nu'mang di beberapa daerah Kabupaten/Kota seperti

Gawa, dan Bone;

12. Bahwa selain dari pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan

perolehan suara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Selatan, perlu kami sampaikan bahwa permohonan ini

diajukan secara khusus juga bertujuan memaparkan kenyataan yang

lebih prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilai-nilai hukum, dan

demokrasi serta azas jujur dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaan

PILKADA;

13. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung bukanlah semata-mata bertujuan membuat prosedur bagi

kemenangan salah satu pasangan calon atau bertujuan akhir terpilihnya

seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi jauh lebjh dalam

maknanya dari pada itu yaitu untuk membangun tatanan demokrasi yang

akan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation Character

Building) dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih


(Clean Government and Good Governance) serta tegaknya supremasi

hukum;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemohon maka telah

terbukti adanya kesalahan penghitungan suara di Kabupaten Bone dan

kecurangan-kecurangan dari Kabupaten Gowa, Kabupaten Bantaeng

secara signifikan serta pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Takalar

dan Kabupaten Toraja;

15. Bahwa dengan adanya pengurangan perolehan suara untuk Pemohon di

Kabupaten Bone dan kecurangan di Kabupaten Gowa, Takalar,

Bantaeng dan Kabupaten Tana Toraja maka perlu dilakukan

Pengulangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten

Bantaeng dan KabupatenTana Toraja;

Perbaikan Petitum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi

Nomor: 086/P.KWK-SS/XI/2007 adalah tidak benar sebagaimana dalam

tabel berikut:

NO


WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTASE

(%)

1

H.M.AMIN SYAM


1.404.910

38,76%

2



786.792

21,71%

3

H.SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H


1.432.572

39,53 %

JUMLAH

3.540.345

100%

3. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor: 086/P.KWK-SS/XI/2007, tanggal 16 November

2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;


4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan calon

nomor urut 1 atas nama H. M. Amin Syam - Prof. Dr. H. Mansyur Ramly

dengan jumlah perolehan suara sebagaimana dalam tabel berikut:

NO


WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PEROSENTASE

(%)

1

H.M.AMIN SYAM


1.440.411

40,69%

2



786.792

22,22%

3

H.SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H


1.313.142

37,09 %

JUMLAH

3.540.345

100%

5. Menyatakan pasangan calon nomor urut 1 H. M. Amin Syam - Mansyur

Ramly adalah pasangan Gubernur - Wakil Gubernur terpilih dalam

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2007;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan pasangan calon nomor

urut I H.M. Amin Syam - Mansyur Ramly sebagai Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008 - 2013;

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan H. M. Amin

Syam dan Prof. Dr. H. Mansyur Ramly;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah Sul-Sel untuk daerah pemilihan Kabupaten Gowa, Bantaeng

dan Tana Toraja;

3. Menentukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi

Selatan Ulang tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya

dalam waktu 30 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Keberatan atau apabila

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo

et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon

Keberatan hadir kuasanya yaitu: 1. NASIRUDDIN PASIGAI, S.H., M.H., 2.

SYAHRIR CAKKARI, S.H., dan 3. A. MAYNATO MASDA, S.H., Advokat dari


“Badan Hukum, HAM dan Otonomi Daerah” (BAKUMHAM & OTDA) Dewan

Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I) Partai GOLKAR Sulawesi Selatan, berkantor

di Jalan Amannagappa No. 2, Makassar, 4. Hj. ELZA SYARIF, S.H., M.H., 5.

ZUJAN MARFA, S.H., 6. HERLINA, S.H., 7. SYAMSUL HUDA, S.H., dan 8.

REZA SUKRI ARIEF, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kramat Sentiong No. 38

A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16

November 2007, sedangkan Termohon Keberatan hadir kuasanya yaitu : 1.

MUH. ASFAH A. GAU, S.H., 2. SOLIHIN JAMAIN, SH., 3. YASSER S. WAHAB,

S.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Perkantoran New

Zamrud D 19, Makassar, 4. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LLM, dan 5.

ISKANDAR SONHADJI, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Manggala

Wanabakti Blok IV Lt. 7 Ruang 721 C Suite Jalan. Gatot Subroto Senayan,

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan keberatan ini tidak

mungkin lagi didamainkan antara kedua belah pihak yang berperkara, maka

pemeriksaan persidangan diawali dengan pembacaan permohonan keberatan

yang telah diperbaiki Pemohon Keberatan tersebut dan isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon

Keberatan mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 10 Desember 2007 pada

pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada Hari Jum’at

tanggal 16 November 2007 sesaat setelah Rapat Pleno KPU Provinsi

Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No: 086/P.KWK-SS/XI/2007,

tertanggal 16 November 2007 Terhadap keberatan Pemohon, Pengadilan

Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat meregister sementara dalam

buku khusus untuk itu dan diberi No 01/PILKADA/XI/2007 dimana

Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur No. Urut 1 atas nama :

H.M. AMIN SYAM dan Prof. DR. MANSYUR RAMLY disebut sebagai

Pemohon, dan KPU Provinsi SULSEL disebut sebagai Termohon;

2. Bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak dapat disebut keberatan yang

sah menurut hukum karena tidak memuat syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan


Pemerintah No. 06 Tahun 2005 serta PERMA 02 Tahun 2005;

- dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan jelas dan tegas

disebutkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon

untuk melakukan keberatan. Terhadap syarat-syarat tersebut hampir

tidak ada satu pun yang diuraikan atau dijelaskan secara rinci oleh

Pemohon sebagai alasan permohonan yang berdasarkan ketentuan

tersebut di atas adalah merupakan kewajiban bagi Pemohon. Dengan

tidak dipenuhinya kewajiban Pemohon tersebut maka jelaslah

permohonan bagi Pemohon dianggap tidak pernah ada atau sudah

lewat waktu yang telah ditentukan. Olehnya itu dimohon kepada majelis

Hakim yang terhormat agar permohonan keberatan Pemohon

dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3. Bahwa hingga tiga hari dimungkinkannya keberatan terhadap hasil

penyelenggaran PILKADA baik terhadap rekapitulasi dan penetapan calon

Gubernur dan Wakil gubernur terpilih. Pemohon tidak mencukupkan

permohonannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum seperti terurai

di bawah ini yaitu :

3.1. Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004, yang menyatakan:

”Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya

berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi

terpilihnya pasangan calon”;

3.2. Pasal 94 ayat (2) PP. No. 6 tahun 2005, yang menyatakan:

”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan

dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya

calon”;

3.3. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2005, pada:

pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

”Mahkamah Agung berwenang memeriksa keberatan terhadap

penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi”;

pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (5) masing-masing ditentukan:

Ayat (1):

”Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya dapat

diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya pasangan calon’;

Ayat (2):


”Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan

kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi paling lambat

3(tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah propinsi”;

Ayat (5) :

”Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya wajib

menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:

a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD

dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon”;

- Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat

formil yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005, serta PERMA No. 2 Tahun

2005, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke

verklaard);

4. Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan tegas menyebutkan

KPU sebagai penyelenggara PILKADA dan oleh karena itu segala

rangkaian tahapan PILKADA adalah merupakan kewenangan yang

melekat terhadap KPU, termasuk pula segala kewenangan (bevoegheid)

yang melekat dan sah telah diberikan oleh UU untuk membuat dan

menandatangani (authentificatie) segala proses dan dokumen, sehingga

dapat dianggap sebagai suatu dokumen yang sah dan resmi Dalam hal

penyelenggaraan PILKADA salah satu kewenangannya adalah melakukan

rekapitulasi terhadap data-data resmi sebagai bahagian dari semua

tahapan pemilihan tepat waktu;

5. Segala hal yang merupakan catatan mengenai angka-angka dalam hal

penyelenggaraan PILKADA yang dibuat dan disusun oleh pihak manapun

juga tidak dapat disebut sebagai data PILKADA melainkan hanyalah

sebagai catatan biasa. Terlebih lagi kalau catatan yang demikian tersebut

dibuat berdasarkan rekayasa semata atau berdasarkan asumsi semata

yang tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan tidak mengikat

terhadap siapapun juga. Olehnya itu kepada Majelis Hakim yang terhormat

mohon kiranya permohonan Pemohon yang tidak didukung dengan data

autentik dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);


6. Bahwa karena Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi

Selatan telah sesuai dengan tahapan PILKADA yang ditentukan oleh

ketentuan-ketentuan undang-undang dan telah pula dengan nyata dan

tegas diakui oleh Pemohon bahwa materi gugatannya berkaitan erat

dengan tugas-tugas PANWAS yang tahapannya sudah selesai maka dari

itu permohonan yang demikian haruslah dikesampingkan dan untuk

seterusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

7. Bahwa kuasa hukum Pemohon sangatlah tidak konsisten dalam

permohonannya oleh karena jangankan materi perkaranya subjek Pemberi

Kuasanya saja seolah tidak dikenal secara baik oleh kuasa hukumnya.

Bandingkan antara nama yang tertera sebagai Pemberi Kuasa dalam surat

kuasanya dengan nama yang diwakilinya dalam Permohonan

Keberatannya. Oleh karena salah mewakili pihak dalam permohonannya

maka haruslah dipandang hal tersebut error in subjecto;

Bahwa surat kuasa yang dapat dijadikan dasar untuk mewakili dalam

sidang perkara ini adalah surat kuasa khusus sedangkan dalam surat

kuasa Pemohon yang mendasari permohonannya hanyalah surat kuasa

umum yang bertuliskan kata khusus. Padahal yang dimaksudkan dengan

surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang Subjek hukumnya jelas,

materi kuasanya jelas yang menggambarkan kekhususan. Sedangkan

dalam kuasanya tersebut keluar dari jalur proses hukum sengketa

PILKADA dan oleh karena itu kuasa yang demikian itu tidak dapat

dijadikan dasar hukum bagi Pemohon Prinsipal untuk diwakili

kedudukannya dalam sidang ini. Dengan demikian surat kuasa tersebut

adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak pernah ada;

7.1. EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI

Pada dalil angka 6 permohonan Pemohon, dinyatakan adanya tabel-

tabel, dimana pada kolom ke-sepuluh atau kolom yang paling kanan

dinyatakan sebagai kolom “selisih”. Namun kolom ini tidak jelas

menguraikan selisih antara angka apa dengan angka apa;

Pada dalil angka 7 terdapat dalil Pemohon yang secara tegas

menyatakan “kecenderungan” dengan kata lain Pemohon tidak

menguraikan secara pasti dan kongkrit hasil perhitungannya.

Sedangkan sebagaimana maksud dari ketentuan PERMA No. 02

Tahun 2005 ayat (5) huruf a Pemohon diwajibkan untuk

mengemukakan angka penghitungan suara yang kongkrit, bukan

angka “kecenderungan” atau estimasi sebagaimana dalil pada angka


7 tersebut;

Demikian pula pada uraian selanjutnya, tidak diuraikan secara jelas

hal-hal apa yang menyebabkan sehingga Pemohon menyatakan

kalimat “angka siluman”, serta selanjutnya jika suara yang dimaksud

tidak hilang maka seharusnya suara tersebut adalah suara yang

memilih Pemohon. Seandainyapun ada suara yang hilang (quod-non),

namun belum tentu suara itu memilih Pemohon karena terdapat 3

(tiga) pasangan calon dalam Pilkada ini. Kecuali apabila hal ini

memang menunjukkan bahwa Pemohon pernah memaksa sebanyak

35.291 orang tersebut untuk memilih dirinya;

Selain itu, terdapat pula dua petitum permohonan yaitu petitum angka

5 dan angka 6 yang sama dan serupa namun dimohonkan terhadap

dua institusi yag berbeda. Dimana pada petitum angka 5 agar Majelis

Hakim Agung menyatakan Pemohon sebagai pasangan terpilih,

sedangkan di petitum 6 agar Termohon yang menetapkan sebagai

pasangan terpilih. Kedua maksud dari petitum ini tentunya

bertentangn satu dengan lainnya;

Secara formil tentu inilah dalil permohonan yang dimaksud dalam

Hukum Acara Perdata sebagai dalil yang tidak lengkap, tidak jelas

dan tidak cermat (obscuur libel). Karena sifat surat permohonan

Pemohon sebagai suatu tuntutan hak (rechtsvordering) yang akan

menjadi kerangka dasar pemeriksaan perkara ini, akan membawa kita

pada kesesatan penafsiran dengan obscuur libelnya uraian

permohonan tersebut, maka sudah seharusnya bila surat

permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke

verklaard);

7.2 EXCEPTIO VAN ONBEVOEGHEID

Bahwa dalil permohonan Pemohon telah mengakui sendiri secara

jelas dan tegas (vergelijking bekentenis) terhadap pokok masalah

perkara ini yaitu:

7.2.1. Pada angka 3 terdapat dalil : “berbagai bentuk kecurangan

yang bersifat teknis prosedural, administratif, maupun

ketimpangan pemungutan dan penghitungan suara sehingga

tidak menjamin tegaknya hukum (Law inforcement)” -- mungkin

maksud Pemohon adalah Law Enforcement – Hal ini ditandai

dengan lemahnya respons Termohon untuk mengakomodir

serta menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-


penyimpangan yang telah diajukan melalui PANWAS…. dst”;

7.2.2. Pada angka 7 terdapat dalil : “oleh karena suara tersebut

adalah tidak sah (suara siluman)….”;

Dimana selain secara sadar sudah diakui sendiri oleh Pemohon,

serta berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa hal-hal yang didalilkan

oleh Pemohon tersebut seharusnya merupakan kewenangan

(competentie) dari PANWAS dan/ataupun penyidik pidana yang

berwenang. In casu, Majelis Hakim Agung sengketa Pilkada tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalil-dalil “kecurangan”

dan “angka siluman” yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

7.3. EXCEPTIO VAN ONBEKWAAMHEID

Bahwa mencermati Surat Kuasa Pemohon yang menyatakan adanya

hal-hal yang tidak termasuk dalam lingkup acara peradilan ini, yaitu :

- Menghadap pada instansi kepolisian;

- Menghadap pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Dimana hal-hal tersebut sama sekali tidak diatur dan tidak termasuk

lingkup acara pemeriksaan sengketa pilkada sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 UU No.32 Tahun 2004 jo. Pasal 94 PP No.6 Tahun

2005 jo. PERMA No.02 Tahun 2005;

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat berdasarkan Pasal 6

PERMA No. 02 Tahun 2005 jo. Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147

ayat (1) RBg, seorang kuasa yang sah (legitima persona standi in

judicio) untuk mewakili seseorang di depan persidangan pengadilan

ialah bilamana ia menunjukkan surat kuasa khusus yang isinya tidak

bersifat umum atau tidak mencakup segala hal-hal`selain dari

tindakan-tindakan yang dibenarkan dalam hukum acara peradilan

tempat ia akan mewakili orang tersebut;

Dengan demikian, amat jelas bahwa Surat Kuasa tanggal 16

November 2007 yang menjadi dasar Rekan Nasiruddin Pasigai dkk

merupakan suatu surat kuasa umum yang tidak`dibenarkan dalam

Hukum Acara peradilan ini. Satu dan lain hal, surat kuasa tersebut

juga hanya menunjukkan ketidakseriusan atau ketidakyakinan

Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan dalam perkara

ini, sebab bisa saja maksudnya semula akan mengajukan suatu

laporan pidana korupsi kepada KPK namun ternyata “kesasar” ke

hadapan Majelis Hakim Agung yang mulia;


8. Bahwa dalam surat kuasa tanggal 16 November 2007 tersebut, maupun

pada surat permohonan tanggal 16 November 2007, amat jelas dan tegas

bahwa yang dijadikan sebagai obyek ialah:

”Penetapan No. 086/P-KWK-SS/XI/2007 tertanggal 16 November 2007”

Obyek gugatan dan pokok kewenangan dalam surat kuasa Pemohon

tersebut di atas, sama sekali bukan mengenai hasil perhitungan suara

(rekapitulasi), melainkan PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN 2007;

Sebab hasil perhitungan suara (rekapitulasi) ditetapkan dengan BERITA

ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN

2007 tanggal 14 November 2007. Dengan demikian, berdasarkan

ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 94 ayat (2) PP

No. 6 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) PERMA

No. 02 Tahun 2005, maka permohonan Pemohon yang sama sekali bukan

mengenai penetapan hasil perhitungan suara tertanggal 14 November

2007 tersebut, tentunya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa Termohon telah mengetahui adanya keberatan dari Pemohon sejak

tanggal 16 November 2007 berupa surat tembusan yang ditujukan kepada

Ketua Mahkamah Agung tanpa dilampiri dengan gugatan atau

permohonan keberatan namun dalam surat tersebut tertulis lampiran satu

bundel gugatan namun tidak diberikan lampiran tersebut kepada

Termohon. Dan untuk seterusnya pada hari Senin tanggal 3 Desember

2007 Termohon menerima undangan sidang dari Mahkamah Agung juga

tidak disertai dengan lampiran gugatan atau Permohonan keberatan

dimaksud. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2007 Termohon

baru memperoleh salinan gugatan atau permohonan keberatan tersebut.

Majelis Hakim Agung yang terhormat kami menyadari bahwa hal tersebut

bukanlah kehendak Mahkamah Agung Republik Indonesia melainkan dari

fakta tersebut terlihat/tersirat adanya oknum-oknum tertentu yang

kemungkinan besar di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Barat yang memiliki ikatan kepentingan dengan pihak-pihak

terkait dalam perkara ini sehingga Termohon tidak memiliki waktu yang

cukup untuk mempertahankan diri dari gugatan atau permohonan


keberatan Pemohon;

TAMBAHAN EKSEPSI ATAS PERBAIKAN/PERUBAHAN PERMOHONA N

KEBERATAN PEMOHON:

10. Bahwa Yurisprudensi MA-RI No. 359/Pdt/1992, tanggal 10 Maret 1994 :

Bahwa judex-facti telah salah menerapkan hukum, Surat gugatan Tergugat

dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1988,

dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan

belum menjadi kuasa hukumnya, sehingga ia tidak berhak

menandatangani surat gugatan tersebut;

Yurisprudensi tersebut di atas relevan dengan apa yang dilakukan oleh

Pemohon didalam Perbaikan/Perubahan Permohonan Keberatan yang

telah dibacakan didepan persidangan tanggal 7 Desember 2007, dimana

sangat jelas tertulis didalam perubahan tersebut tanggal 7 November 2007

adalah saat penandatanganan perbaikan/perubahan permohonan

keberatan yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon (vide

perbaikan/perubahan permohonan keberatan). Padahal tanggal 7

November 2007 yang bersangkutan incasu para penandatangan

Perbaikan/Perubahan Permohonan Keberatan belum menjadi kuasa

hukum dari pemberi kuasa (H. AMIN SYAM dan PROF. DR. MANSYUR

RAMLY), bahkan KPU belum melakukan rekapitulasi pada saat itu;

Oleh karena itu para penerima kuasa yang telah bertandatangan pada

tanggal 7 November 2007 sesuai dengan perbaikan/perubahan

permohonan keberatan yang telah dibacakan didepan persidangan pada

tanggal 7 Desember 2007. tidak berhak menandatangani surat gugatan

tersebut. Karena pemberian kuasa baru terjadi pada tanggal 16 November

2007, itu artinya perbaikan/perubahan permohonan keberatan telah lahir

sebelum pemberi kuasa memberi kuasa kepada para Kuasa Hukum yang

menandatangani perbaikan/perubahan permohonan keberatan oleh karena

itu berdasar fakta riil dan fakta yuridis jika surat perbaikan/perubahan

permohonan keberatan yang telah ditandatangani dan dibacakan oleh

Pemohon didepan perisidangan tanggal 7 Desember 2007 harus

dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk verklaard);

11. Bahwa berdasarkan perbaikan/perubahan permohonan keberatan yang

telah di bacakan pada persidangan tanggal 7 Desember 2007 Pemohon

telah melampaui batas-batas materi pokok dalam posita maupun

petitumnya sehingga dapat menimbukan kerugian pada hak pembelaan


Termohon hal itu sesuai dengan YURISPRUDENSI MA-RI No.

434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971: ”Perubahan gugatan dapat

dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat

menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para tergugat”;

12. Bahwa dari apa yang diuraikan didalam perbaikan/perubahan permohonan

keberatan pada persidangan tanggal 7 Desember 2007 adalah mengenai

pokok gugatan sebagaimana yang tertuang pada gugatan tertanggal 16

November 2007 halaman 9 (sembilan) yang menyebutkan Perolehan suara

versi Pemohon adalah 1.440.201 suara atau 39,42 % sementara pada

perbaikan/perubahan permohonan keberatan Pemohon tertanggal 7

November 2007 halaman 39 adalah 1.440.411 atau 40,69 % hal itu jelas

mengkibatkan perbaikan/perubahan permohonan keberatan harus ditolak

sebagaimana YURISPRUDENSI MA-RI No. 209.K/Sip/1973, tanggal 17

Desember 1975;

”Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11

Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus

ditolak”;

Terkhusus bagi penambahan objek perkara sengketa PILKADA ini yang

dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengan dimasukkannya daerah

pemilihan Kabupaten Bantaeng maka sudah nyata dan jelas bahwa

Pemohon tidak melakukan perbaikan maka lebih tepatnya Pemohon

melakukan penggantian materi gugatan;

Bahkan hal yang paling nyata bahwa perubahan gugatan tersebut adalah

suatu GUGATAN BARU, ialah :

- Pada permohonan tanggal 16 November 2007 mencakup daerah

pemilihan yang dipermasalahkan ialah : Makassar, Gowa, Tana Toraja

dan Bone;

- Pada permohonan tanggal 7 November 2007, daerah pemilihan yang

dipermasalahkan ialah : Gowa, Tana Toraja, Bone dan Bantaeng;

Dengan demikian terdapat daerah pemilihan yang tiba-tiba hilang begitu

saja yaitu MAKASSAR. Serta terdapat satu daerah pemilihan yang tiba-tiba

muncul yaitu BANTAENG;

Sehingga dengan adanya ”fitnah” berupa kecurangan di Makassar (karena

akhirnya dicabut), dalam permohonan tanggal 16 November 2007, dapat

dipastikan bahwa pembuatan dan pengajuan permohonan keberatan

tanggal 16 November 2007 yang menjadi dasar dan kerangka dari perkara

ini telah dibuat dengan tidak sungguh-sungguh, serta hanya dipaksakan


dan sekedar mencari-cari kesalahan, sebagai tendensi yang ambisius

karena tidak menerima kekalahan dari pemilihan yang sah;

13. Bahwa Pemohon senyatanya telah merubah atau menyimpang dari

kejadian materil dengan apa yang dilakukannya pada perbaikan/perubahan

permohonan keberatan yang telah dibacakannya pada 7 Desember 2007

hal itu bersesuaian dengan Yurisprudensi MA-RI No. 209.K/Sip/1970,

tanggal 6 Maret 1971: ”Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan

dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau

menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair:

”untuk peradilan yang adil”;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan pada bagian eksepsi di atas

dinyatakan sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan

dengan uraian-uraian tentang pokok perkara;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Pemohon dalam permohonan keberatannya, kecuali apa

yang secara tegas di akui oleh Termohon dalam persidangan;

3. Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan telah dilaksanakan oleh

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan (in casu

Termohon) pada hari Senin tanggal 5 November 2007;

4. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2013 yang

sah;

5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Darerah Terpilh Pemilihan Umum Kepala dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 tanggal 16

November 2007 berdasarkan BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN tanggal 14 November 2007 yang daftar

penghitungannya sebagai berikut dalam Tabel (1) yaitu:


Tabel1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

PEROLEHAN SUARA SAH No. Urut Nama Pasangan Calon Makas

sar Sop peng Pinrang Barru Jene

ponto

Jumlah Dipin

dahkan

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

H. M. AMIN SYAM

DAN PROF. Dr. H. MANSYUR

RAMLY

145.587 64.661 70.974 29.481 82.781 393.484

2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR

MUDZAKKAR DAN

Ir. H. MUBYL HANDALING

130.517

25.200

47.557

22.772

9.368

235.414

3.

H. SYAHRUL YASIN LIMPO,

S.H.,M.Si.,M.H. DAN

Ir. H. AGUS ARIFIN NU’MANG, M.S.

218.641

28.260

37.010

30.531

76.071

390.513

JUMLAH

494.745

118.121

155.541

82.784

168.220

1.019.411

PEROLEHAN SUARA SAH No. Urut Nama Pasangan Calon

Jml Pinda han

Enre kang

Bulu kumba

Ban taeng Palopo

Jumlah Dipin

dahkan

1 2 8 9 10 11 12 13

1.

H. M. AMIN SYAM


RAMLY

393.484 42.445 62.385 28.824 17.871 545.009

2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR

MUDZAKKAR DAN


235.414

21.941

37.742

14.196

27.388

336.681

3.


S.H.,M.Si.,M.H. DAN


390,513

18.363

69.006

43.311

19.878

541.071

JUMLAH

1,019.411 82.749

169.133

86.331

65.137

1.422.761


Jml Pinda han Sidrap Pare

pare Maros Wajo

Jumlah Dipindah

kan

1 2 13 14 15 16 17 18

1.

H. M. AMIN SYAM


RAMLY

545.009 59.497 24.100 62.211 96.011 786.828

2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR

MUDZAKKAR DAN


336.681

24.342

15.168

26.911

45.129

448.231


3.


S.H.,M.Si.,M.H. DAN


541.071

43.382

13.456

49.654

38.364

685.927

JUMLAH

1.422.761

127.221

52.724

138.776

179.504

1.920.986


Jml Pinda han

Pang kep Sinjai Gowa Takalar

Jumlah Dipindah

kan

1 2 18 19 20 21 22 23

1.

H. M. AMIN SYAM


RAMLY

786.828 42.425 58.663 46.880 26.948 961.744

2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR

MUDZAKKAR DAN


448.231

43.165

26.456

25.803

16.127

559.782

3.

H. SYAHRUL YASIN

LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H. DAN


685.927

47.074

20.316

266.025

97.787

1.117.129

JUMLAH

1.920.986

132.664

105.435

338.708

140.862

2.638.665


Jml Pinda han

Tana Toraja Luwu Bone Sela

yar

Jumlah Dipindah

kan

1 2 23 24 25 26 27 28

1.

H. M. AMIN SYAM


RAMLY

961.744 33.827 44.971 255.801 23.868 1.320.211

2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR

MUDZAKKAR DAN


559.782

9.247

85.106

54.957

15.606

724.698

3.


S.H.,M.Si.,M.H. DAN


1.117.129

138.204

24.870

38.653

24.653

1.343.509

JUMLAH

2.638.655

181.278

154.947

349.411

64.127

3.388.418


Jml Pinda han

Luwu Utara

Luwu Timur

Jumlah Akhir

1 2 23 24 25 26 27 28

1.

H. M. AMIN SYAM DAN

PROF. Dr. H. MANSYUR RAMLY

1.320.211 35.662 49.037 1.404.910


2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR

DAN Ir. H. MUBYL HANDALING

724.698

38.194

23.900

786.792

3.


S.H.,M.Si.,M.H. DAN


1.343.509

60.717

28.346

1.432.572

JUMLAH

3.388.418

134.573

101.283

3.624.274

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon pada poin 3

karena Pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di

Provinsi Sulawesi Selatan telah Termohon laksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan langsung, umum,

bebas dan rahasia serta jujur,adil dan fair, transparan dan tidak ada

rekayasa atau kecurangan-kecurangan untuk memenangkan salah satu

pasangan calon, semua pasangan diperlakukan sama, sehingga jika

penilaian penyelenggara pemilihan Pilkada dilihat dari jumlah partisipasi

masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan amannya

penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon dapatlah

dikategorikan sangat baik oleh karena jumlah masyarakat Sulawesi

Selatan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 70 % (tujuh puluh

persen) dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta aman, sehingga dalil

Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak tidak berperan secara

optimal (poin 3) tidak beralasan dan tidak benar sama sekali;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam poin 4 oleh

karena Termohon telah dengan segala upaya melakukan segala tahapan-

tahapan dalam PILKADA sesuai dengan ketentuan hukum yang ada yang

tetap memperlakukan semua pasangan calon sama. Karena pada

prinsipnya yang menentukan pemenang dalam keputusan Termohon di

atas hanyalah legitimasi dari kehendak masyarakat Sulawesi Selatan;

8. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan keberatan Pemohon dalam

poin 5 oleh karena disamping tidak sesuai dengan data Termohon juga

cenderung mengada-ada. Lihat Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 : Versi Termohon sebagai berikut:

NO NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PROSEN

TASE (%)

1. H. M. AMIN SYAM

DAN


1.404.910 38,76 %


2. H. ABD. AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR

DAN


786.792 21,71 %

3. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.

DAN


1.432.572 39,53 %

JUMLAH 3.624.274 100%

Terhadap data tersebut di atas adalah merupakan hasil akhir dari segala

tahapan PILKADA sampai dengan REKAPITULASI yang dihitung

berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya sesuai dengan data yang dapat

dipertanggung jawabkan keabsahannya oleh Termohon sebagai

penyelenggara;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas bahwa terdapat kekeliruan dalam

penghitungan di Kabupaten Gowa, Kota Makassar, dan Kabupaten Tana

Toraja serta Kabupaten Bone oleh karena penghitungan tersebut dilakukan

dalam banyak tingkatan penghitungan mulai dari tingkat KPPS di tingkat

TPS kemudian PPK di tingkat Kecamatan Dan KPU Kabupaten/Kota

ditingkat Kabupaten/Kota. Hasil resmi dari penghitungan tersebut seperti

terurai dalam tabel berikut ini:

Tabel 3: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di empat

Kabupaten/Kota yang dipersoalkan hasilnya oleh Pemohon

Jumlah No.

Urut Nama Pasangan Calon Makas

sar Gowa

Tana

Toraja Bone

Jumlah

1 2 3 4 5 6 8

1.

H. M. AMIN SYAM

DAN

PROF. Dr. H. MANSYUR

RAMLY

145.587 46.880 33.827 255.801 482.095

2.

H. ABD. AZIZ QAHHAR

MUDZAKKAR

DAN


130.517

25.803

9.247

54.957

220.524

3.


S.H.,M.Si.,M.H.

DAN

218.641

266.025

138.204

38.653

661.523


Ir. H. AGUS ARIFIN NU’MANG,

M.S.

JUMLAH

494.745

338.708

181.278

349.411

1.364.142

Dan oleh karena keberatan Pemohon dalam poin 6 khusus daerah

pemilihan kabupaten Bone menurut daftar yang diajukan Pemohon dapat

mempengaruhi hasil penghitungan akhir maka adalah wajib bagi Termohon

untuk melampirkan daftar rekapitulasi yang telah dihitung berulang-ulang

sebagai data resmi yaitu dalam Tabel 4 berikut ini:


Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone

versi KPU Kabupaten Bone yang telah direkap dalam rekapitulasi

KPU Provinsi Sulawesi Selatan

PEROLEHAN SUARA NO KECAMATAN

1 2 3 JUMLAH

1. Tanete Riattang 13.828 2.230 4.306 20.364

2. Tanete Riattang Timur 12.252 3.017 1.995 17.264

3. Tanete Riattang Barat 11.707 2.800 2.607 17.114

4. Palakka 8.958 1.103 982 11.043

5. Awampone 10.936 2.047 1.095 14.078

6. Tellu Siattinge 14.235 4.162 1.375 19.772

7. Cenrana 9.220 1.564 889 11.673

8. Dua Boccoe 12.125 1.632 1.436 15.193

9. Ajangale 12.778 1.108 816 14.702

10. Amali 9.647 1.469 433 11.549

11. Ulaweng 7.548 1.552 4.389 13.489

12. Bengo 8.477 2.766 1.220 12.463

13. Lappariaja 8.253 2.271 1.051 11.575

14. Lamuru 9.217 1.717 1.419 12.353

15. Tellulimpoe 7.383 174 330 7.887

16. Barebbo 10.457 1.316 1.001 12.774

17. Ponre 5.040 1.396 462 6.898

18. Sibulue 14.713 1.797 798 17.308

19. Cina 8.875 1.881 1.492 12.248

20. Mare 8.450 2.390 955 11.795

21. Tonra 4.748 640 884 6.272

22. Salomekko 4.407 1.391 1.207 7.005

23. Kajuara 10.388 2.818 2.875 16.081

24. Patimpeng 5.295 1.892 334 7.521

25. Kahu 10.840 5.795 1.857 18.492

26. Libureng 11.235 2.412 1.172 14.819

27. Bontocani 4.789 1.617 1.273 7.679

JUMLAH 255.801 54.957 38.653 349.411



Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone

versi Pemohon


1 2 3 JUMLAH

1. Tanete Riattang 15.648 2.230 4.306 22.184

2. Tanete Riattang Timur 13.230 3.017 1.995 18.242

3. Tanete Riattang Barat 12.497 2.800 2.607 17.904

4. Palakka 9.653 1.103 982 11.738

5. Awampone 11.861 2.047 1.095 15.003

6. Tellu Siattinge 16.704 4.162 1.375 22.241

7. Cenrana 10.860 1.564 889 13.313

8. Dua Boccoe 15.249 1.632 1.436 18.327

9. Ajangale 13.978 1.108 816 15.902

10. Amali 10.779 1.469 433 12.681

11. Ulaweng 8.998 1.552 4.349 14.063

12. Bengo 10.077 2.766 1.220 13.399

13. Lappariaja 9.778 2.271 1.051 12.914

14. Lamuru 10.317 1.717 1.419 10.821

15. Tellulimpoe 7.828 174 330 10.145

16. Barebbo 12.287 1.316 1.001 14.145

17. Ponre 6.940 1.396 462 9.535

18. Sibulue 16.213 1.797 798 18.808

19. Cina 10.287 1.881 1.492 12.310

20. Mare 9.061 2.390 955 12.446

21. Tonra 5.298 640 884 6.822

22. Salomekko 4.586 1.391 1.207 7.184

23. Kajuara 12.089 2.818 2.875 17.782

24. Patimpeng 6.165 1.892 5.334 13.391

25. Kahu 12.440 5.795 1.857 20.072

26. Libureng 12.610 2.412 1.172 16.194

27. Bontocani 5.889 1.617 1.273 17.558

JUMLAH 291.302 54.957 38.613 395.124

Berdasarkan catatan Pemohon dalam bentuk tabel diatas terdapat

kekeliruan yang nyata dan sangat tidak masuk akal antara lain :

1. Jumlah suara sah disebutkan Pemohon sebanyak 395.124 sedangkan

surat suara terpakai hanyalah sebanyak 356.905 dan surat suara yang

sah hanya sebesar 349.411, makanya dapatlah terlihat dengan jelas

kekeliruan itu sesungguhnya telah dilakukan oleh Pemohon dan bukan

sama sekali Termohon;

2. Beberapa item angka yang saling bertentangan dan atau saling tidak

bersesuaian;


10. Demikian pula dengan keberatan Pemohon dalam poin 6 perubahan

permohonannya khusus daerah pemilihan kabupaten Gowa menurut daftar

yang diajukan Pemohon dapat mempengaruhi hasil penghitungan akhir

maka adalah wajib bagi Termohon untuk melampirkan daftar rekapitulasi

yang telah dihitung berulang-ulang sebagai data resmi yaitu dalam Tabel 6

berikut ini:


Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa

versi KPU Kabupaten Gowa yang telah direkap dalam rekapitulasi

KPU Provinsi Sulawesi Selatan


1 2 3 JUMLAH

1. Somba Opu 9.353 5.335 35.792 50.480

2. Pallangga 7.135 4.256 34.637 46.028

3. Barombong 2.009 1.530 14.015 17.554

4. Bajeng 5.361 2.198 25.750 33.309

5. Bajeng Barat 2.252 1.429 9.297 12.978

6. Bonto Marannu 2.687 1.392 10.487 14.566

7. Pattallassang 3.007 1.331 6.689 11.027

8. Bonto Nompo 1.765 992 20.487 23.244

9. Bonto Nompo Selatan 992 532 16.410 17.934

10. Parangloe 1.053 296 7.985 9.334

11. Manuju 747 173 7.377 8.297

12. Tinggi Moncong 1.394 398 10.003 11.795

13. Parigi 774 219 7.509 8.502

14. Tombolo Pao 989 739 12.701 14.429

15. Bungaya 737 237 8.718 9.692

16. Bonto Lempangan 829 471 8.664 9.961

17. Tompobulu 2.707 1.966 13.649 18.322

18. Biringbulu 3.092 2.309 15.855 21.256

JUMLAH 46.880 25.803 266.025 338.708

11. Demikian pula dengan keberatan Pemohon dalam poin 7 perubahan

permohonannya khusus daerah pemilihan kabupaten Bantaeng menurut

daftar yang diajukan Pemohon dapat mempengaruhi hasil penghitungan

akhir maka adalah wajib bagi Termohon untuk melampirkan daftar

rekapitulasi yang telah dihitung berulang-ulang sebagai data resmi yaitu

dalam Tabel 7 berikut ini:


Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten

Bantaeng versi KPU Kabupaten Bantaeng yang telah direkap dalam

rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan



1 2 3 JUMLAH

1. Bisappu 4.962 2.772 8.114 15.848

2. Bantaeng 7.175 1.710 8.811 17.696

3. Eremerasa 3.592 1.173 3.869 8.634

4. Tompobulu 4.436 2.806 4.209 11.451

5. Pa’jukukang 3.744 2.022 6.943 12.709

6. Uluere 1.082 965 3.400 5.447

7. Gantarangkeke 2.305 1.369 4.442 8.116

8. Sinoa 1.528 1.379 3.523 6.430

JUMLAH 28.824 14.196 43.311 86.331

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas bahwa terdapat kekeliruan dalam

penghitungan di Kabupaten Gowa, Kota Makassar, dan Kabupaten Tana

Toraja serta Kabupaten Bone dan Kabupaten Bantaeng oleh karena

penghitungan tersebut dilakukan dalam banyak tingkatan penghitungan

mulai dari tingkat KPPS di tingkat TPS kemudian PPK di tingkat

Kecamatan Dan KPU Kabupaten / Kota ditingkat Kabupaten / Kota. Hasil

resmi dari penghitungan tersebut seperti terurai dalam Tabel 8 berikut ini :


Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Lima

Kabupaten/Kota yang dipersoalkan hasilnya oleh Pemohon

Jumlah No. Urut Nama Pasangan Calon Makass

ar Gowa Tana Toraja Bone Bantae

ng

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

H. M. AMIN SYAM

DAN PROF. Dr. H.

MANSYUR RAMLY

145.587 46.880 33.827 255.801 28.824

510.919

2.

H. ABD. AZIZ

QAHHAR MUDZAKKAR


130.517

25.803

9.247

54.957

14.196

234.720

3.

H. SYAHRUL YASIN

LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H. DAN


218.641

266.025

138.204

38.653

43.311

704.834

JUMLAH

494.745

338.708

181.278

349.411

86.331

1.450.473

13. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan bahasa permohonan yang

digunakan Pemohon dalam poin 7 keberatannya yang menyebut angka


siluman, pengurang dan penambahan oleh karena secara prinsip dan

kenyataannya tidak satupun angka yang tidak berdasar pada penghitungan

resmi dan transparan;

14. Bahwa keberatan Pemohon poin 8 dalam bentuk tabel adalah ditolak

dengan tegas oleh Termohon oleh karena tidak benar dan mendasar.

Bandingkan tabel Pemohon dan Tabel yang BENAR menurut Termohon;

Tabel 9: Versi Pemohon sebelum perubahan PERMOHONAN sebagai berikut:

NO


DAN WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PROSENTA

SE (%)

1. H. M. AMIN SYAM DAN


1.440.201 39,42 %

2. H. ABD. AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR


786.792 21,53 %

3. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.

DAN Ir. H. AGUS ARIFIN NU’MANG, M.S.

1.426.656 39,05 %

JUMLAH

3.653.649

100%

Tabel 10 : Versi Pemohon dalam PERUBAHAN PERMOHONANNYA sebagai

berikut:

NO


DAN WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PROSENTA

SE (%)

1.

H. M. AMIN SYAM

DAN PROF. Dr. H. MANSYUR RAMLY

1.440.411

40,69 %

2.



786.792

22,22 %

3.

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.


1.313.142

37,09 %

JUMLAH

3.540.345

100 %


Tabel 11. Versi Termohon sebagai berikut:

NO

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PEROLEHAN

SUARA

PROSENTA

SE (%)

1.

H. M. AMIN SYAM DAN


1.404.910

38,76 %

2.



786.792

21,71 %

3.

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.


1.432.572

39,53 %

JUMLAH

3.624.274

100%

15. Bahwa keberatan Pemohon dalam poin 9 dan 10 hanyalah bersifat

himbauan moral, namun demikian Termohon juga menolak dengan tegas

oleh karena tanpa himbauan moral dari Pemohon, sebelumnya juga

Termohon telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya yang

berdasarkan pada nilai-nilai aturan yang ada yang tentunya berdasar pada

etika dan moralitas yang tinggi sebagai bahagian dari kesadaran

Termohon akan tanggung jawabnya;

TAMBAHAN DALAM POKOK PERKARA ATAS ADANYA PERUBAHAN

PERMOHONAN :

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan pada bagian sebelumnya, dinyatakan

sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian-

uraian tentang pokok perkara;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Pemohon dalam permohonan keberatannya, kecuali apa

yang secara tegas di akui oleh Termohon dalam persidangan;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam

perubahan permohonannya poin 6 baik mengenai angka-angkanya

maupun cara penyajiannya. Termohon sangat kecewa dengan apa yang

digambarkan oleh Pemohon yang nampaknya lebih mengarahkan

permohonannya kepada upaya pengrusakan pribadi dan atau

penyerangan kehormatan pribadi yang sesungguhnya tidak bersesuaian

dengan pokok perkara ini. Bahwa dari hampir semua dalil-dalil Pemohon

menyebutkan adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran dan atau

mereka penyebut penggelembungan suara tanpa menyadari apa yang

dilakukan oleh Pemohon sebagai upaya menyerang kebenaran


berdasarkan asumsi semata. Untuk lebih jelasnya oleh karena beban

pembuktian ada pada Pemohon tentang apa yang didalilkannya maka dari

itu tidak tertutup kemungkinan semua pihak yang terkait dalam pemberian

keterangan palsu didepan sidang akan diperhadapkan dengan perkara

baru dihadapan penyidik pidana yang berkompeten. Termohon menolak

hal-hal yang diuraikan Pemohon khususnya daerah pemilihan Kabupaten

Gowa dengan alasan:

a. Pemohon tidak mengerti tata cara penghitungan;

b. Pemohon mendasari uraian dan tabelnya dengan angka asumsi yang

tidak benar sama sekali. Mengenai tata cara panghitungan Termohon

KPU Provinsi SULAWESI SELATAN menuangkannya dalam sebuah

Surat Keputusan;

c. Pemohon dengan jelas dalam tabel dan uraiannya menempatkan

angka-angka yang berbeda. Contoh Pemohon menyebutkan angka

dalam tabel dan uraian yang tidak bersesuaian;

Untuk lebih jelasnya tentang apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal

PENGGANTIAN permohonannya dapat terlihat pada tabel berikut ini. Oleh

karena perubahan tersebut dilakukan dalam batas waktu yang sudah lama

lewat maka permohonan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DAFTAR GUGATAN KABUPATEN GOWA

GUGATAN LAMA

(Tgl. 16 Nov. 2007)

GUGATAN BARU

(Tgl. 7 Des. 2007) NO KECAMATAN

DESA/KEL. TPS DESA/KEL. TPS

KET.

1. Tompobulu Datara 1 Datara 1 Tetap

2 2 Tetap

3 3 Tetap

4 4 Tetap

5 5 Tetap

6 6 Tetap

7 7 Tetap

8 8 Tetap

9 9 Tetap

Rappolemba - Rappolemba 1 Baru

- 2 Baru

3 3 Tetap

- 6 Baru

- 9 Baru

- 10 Baru

- 11 Baru

- 12 Baru


- 13 Baru

- 14 Baru

- 15 Baru

Rappoala 1 Rappoala 1 Tetap

2 2 Tetap

3 3 Tetap

- 4 Baru

5 5 Tetap

- 6 Baru

- 8 Baru

9 - Dicabut

10 10 Tetap

- Malakaji 2 Baru

- 7 Baru

- 9 Baru

- Cikoro 1 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 6 Baru

- 7 Baru

- 8 Baru

- 10 Baru

- Garing 1 Baru

- Tanete 3 Baru

- 8 Baru

- 9 Baru

- 10 Baru

- Bontobuddung 1 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

2. Parigi Majannang 2 Majannang 2 Tetap

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- 7 Baru

Manimbahoi 3 Manimbaahoi 3 Tetap

4 4 Tetap

5 5 Tetap

6 - Dicabut

7 - Dicabut

Bilanrengi - Bilanrengi 1 Baru

2 2 Tetap

3 3 Tetap

4 4 Tetap

5 5 Tetap


- Jonjo 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Sicini 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- 8 Baru

3. Biring Bulu Taring - Taring 2 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

6 6 Tetap

8 8 Tetap

9 9 Tetap

- 11 Baru

Parangloe - Parangloe 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

5 5 Tetap

- 6 Baru

- 7 Baru

Batu Malonro - Batu Malonro 1 Baru

2 2 Tetap

3 3 Tetap

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

7 7 Tetap

- Lauwa 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- Tonrorita 8 Baru

- Pencong 2 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- 7 Baru

- 8 Baru

- Berutallasa 1 Baru

- 2 Baru


- 3 Baru

- 8 Baru

- 10 Baru

- Batturappe 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 7 Baru

- 8 Baru

- 9 Baru

- Borimasunggu 1 Baru

- Lembangloe 1 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Julukanaya 5 Baru

4. Bonto Nompo

Selatan

Sengka - Sengka 1 Baru

2 2 Tetap

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- 7 Baru

Tanrara 1 Tanrara 1 Tetap

2 2 Tetap

- 3 Baru

4 4 Tetap

- 5 Baru

Salajengki 1 Salajengki 1 Tetap

- 2 Baru

3 3 Tetap

4 4 Tetap

- Tindang 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

- Pa’bundukang 1 Baru

- 3 Baru

- Bontosunggu 2 Baru

- 3 Baru

- Jipang 7 Baru

- Bonto Ramba 1 Baru

- 2 Baru

- 4 Baru

5. Bonto Nompo Bontolangkasa 1 Bontolangkasa 1 Teta p


Utara Utara

- 2 Baru

- 3 Baru

Manjapai 1 Manjapai - Dicabut

- 2 Baru

4 - Dicabut

Katangka 1 Katangka 1 Tetap

2 2 Tetap

Kalebarembeng 1 Kalebarembeng - Dicabut

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- Bontonompo 1 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Tamallayang 1 Baru

- 3 Baru

- Kelaserena 2 Baru

- 4 Baru

- Bontolangkasa

Selatan

2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- Barembeng 1 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

- Romanglasa 3 Baru

- Katangka 1 Baru

- 2 Baru

- Bategulung 1 Baru

- 2 Baru

6. Tombolopao Erelembag - Erelembang 3 Baru

- 4 Baru

5 5 Tetap

- 6 Baru

- 7 Baru

- 8 Baru

- 9 Baru

Kanrepia 1 Kanreapia 1 Tetap

2 2 Tetap

- 4 Baru

- 6 Baru

Tonasa - Tonasa 1 Baru

3 3 Tetap

- 6 Baru

- 7 Baru

- 8 Baru


- 9 Baru

- Tamaona 3 Baru

- 4 Baru

- 6 Baru

- 7 Baru

- 8 Baru

- Tabbinjai 5 Baru

- Pao 4 Baru

- Balassuka 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 7 Baru

- Mamampang 2 Baru

- 4 Baru

- 6 Baru

- Bolaromang 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

7. Bungaya Je’nebatu - Je’nebatu 1 Baru

2 2 Tetap

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

Bontomanai 2 Bontomanai 2 Tetap

- 3 Baru

- 4 Baru

Bissoloro - Bissoloro 1 Baru

2 2 Tetap

- 3 Baru

- 4 Baru

Rannaloe - Rannaloe 1 Baru

- 2 Baru

3 3 Tetap

4 4 Tetap

- Sapaya 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Buakkang 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

- Mangempang 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru


8. Bajeng Pabentengan 3 Pabentengan 3 Tetap

- 4 Baru

Panciro 2 Panciro 2 Tetap

Pannyangkalan 4 - Dicabut

- Tangkebajeng 1 Baru

- Lempangang 1 Baru

- Bone 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

9. Tinggimoncong Gantarang 1 Gantarang 1 Tetap

- 2 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

Pattapang 1 Pattapang 1 Tetap

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

Bontolerung - Bontolerung 1 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

5 5 Tetap

- Malino 1 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- 11 Baru

- 12 Baru

- 13 Baru

- 14 Baru

- Bulutana 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Garassi 1 Baru

- Parigi 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

10. Somba Opu Pandang-

Pandang

6 - Dicabut

Tompobulu 1 - Dicabut

- Sungguminasa 9 Baru


- Paccinongan 3 Baru

- Batang Kaluku 10 Baru

- Tamarunang 5 Baru

- 8 Baru

- 9 Baru

11. Bontolempangan Bontoloe - Bontoloe 1 Baru

- 2 Baru

4 4 Tetap

5 5 Tetap

- Julumate’ne 2 Baru

- 4 Baru

- Bontolempangan 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 7 Baru

- Lassa’ Lassa’ 1 Baru

- Parang Lompoa 5 Baru

- 6 Baru

- Ulu Jangang 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

12. Barombong - Benteng Somba

Opu

1 Baru

Moncobalang - Moncobalang 2 Baru

- 5 Baru

6 6 Tetap

- Lembangparang 2 Baru

- 3 Baru

Tamanyeleng 4 - Dicabut

13. Parangloe Bontoparang - Bontoparang 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

7 - Dicabut

Borisallo 1 Borisallo 1 Tetap

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- 7 Baru

- Lanna 1 Baru

- 2 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru


- 7 Baru

- Lonjoboko 1 Baru

- 2 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Belapunranga 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 5 Baru

- Bontokassi 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- Belabori 1 Baru

- 2 Baru

- 4 Baru

14. Manuju Manuju 1 Manuju 1 Tetap

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- 5 Baru

- Tamalatea 2 Baru

- 3 Baru

- 6 Baru

Tasesse 1 Tasesse 1 Tetap

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

- Tanakaraeng 1 Baru

- 2 Baru

- 3 Baru

- 4 Baru

15. Pattalassang Timbuseng 4 Timbuseng 4 Tetap

- 5 Baru

7 7 Tetap

- Sungguminasa 1 Baru

16. Bontomarannu Romangloe 1 Romangloe - Dicabut

- 2 Baru

- Sokkolia 4 Baru

17. Palangga - Tetabatu 2 Baru

- 5 Baru

- 6 Baru

- Pangkabinanga 1 Baru

- 2 Baru

- Parangbanoa 2 Baru

- Mangalli 9 Baru

- Bontoala 14 Baru

Julubori - Julubori 1 Baru


- 3 Baru

5 5 Tetap

- 6 Baru

- 7 Baru

- Panakukang 5 Baru

- 6 Baru

- Julukanaya 3 Baru

- Julupamai 3 Baru

- 4 Baru

18. Bajeng Barat - Mandalle 3 Baru

- 5 Baru

- Manjalling 1 Baru

- 3 Baru

- Gentungan 4 Baru

- Tanabangka 2 Baru

- Kalemandalle 1 Baru

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam

perubahan permohonannya poin 7 baik mengenai angka-angkanya

maupun mengenai tata cara penyajiannya di Kabupaten Bantaeng seperti

contoh:

a. Pemohon mendalilkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya

84.524 orang sementara surat suara terpakai 91.526 lembar berarti ada

penggelembungan suara menurut Pemohon sebesar 7000 lembar. Dari

uraian tersebut sudah terlihat bahwa Pemohon memang tidak memiliki

kecakapan menghitung dan memang benar dan wajar Pemohon salah

hitung oleh karena disatu sisi memang tidak cakap menghitung dan

disisi lain tidak memiliki kewenangan menghitung terlebih lagi membuat

rekapitulasi sendiri;

b. Pemohon dengan nyata-nyata menyerang kehormatan pribadi

H.AZIKIN SULTAN sebagai Bupati Bantaeng sedang Pemohon TAHU

BENAR bahwa H. AZIKIN SULTAN tidak memiliki kesempatan

membela diri. Olehnya itu uraian Pemohon haruslah dipertanggung

jawabkan oleh Pemohon;

c. Bahwa adalah sangat mengecewakan uraian Pemohon dalam tabelnya

dihalaman 21 oleh karena Pemohon SENDIRI sudah tidak konsisten

dengan tabelnya yang pada akhirnya menyebutkan bahwa tabel

tersebut dipindahkan ke halaman lampiran untuk mempercantik

permohonan. Hal tersebut menunjukkan akumulasi kelemahan-

kelemahan Pemohon dari permohonannya secara keseluruhan baik

dari sisi formeel maupun materiil;


d. Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten

Bantaeng sebanyak 88.231 sedangkan DPTnya hanya 123.826 adalah

hal sangat mustahil karena suara sahnya hanya 86.331 dan suara tidak

sah 5218;

5. Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan pada poin

8, 9, 10, 11 dan 12. Oleh karena :

- Tidak benar angka-angka dan perhitungan yang dinyatakan oleh

Pemohon;

- Tidak benar hal-hal yang diuraikan sebagai penggelembungan suara

bagi keuntungan salah satu calon. Bahkan salah satu perbuatan

penggelembungan suara (quod erat demonstrandum) yang sudah

terbukti dan sudah diproses oleh PANWAS ialah penggelembungan

suara di Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan oleh pihak pasangan

calon No.1 (in casu Pemohon);

- Tidak benar jika penghitungan oleh Desk Pilkada yang dijadikan

sebagai acuan yang sah. Sebab selain desk pilkada, berbagai instansi

dan komponen masyarakat lainnya juga melakukan penghitungan

sendiri.Sebut saja misalnya hitungan yang dilakukan oleh Polda Sulsel,

PT. LSI, media massa, partai-partai politik, dll. Tentu saja hasil dari

semua perhitungan itu berbeda-beda satu sama lain;

- Uraian perbuatan-perbuatan pada poin 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,

k, l, m, n, o, p, q, r dan s, semuanya menguraikan perbuatan-perbuatan

yang merupakan pelanggaran Pemilu ataupun suatu tindak pidana.

Dimana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 22 Tahun 2007

dan PP No. 6 Tahun 2005, maka perbuatan-perbuatan yang diuraikan

Pemohon tersebut merupakan kewenangan PANWAS dan/atau

penyidik pidana. Dengan kata lain, sama sekali bukan hal yang dapat

diperiksa oleh peradilan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada

sebagaimana yang kita laksanakan ini;

- Khususnya poin 12 huruf p, selain amat tidak benar asumsi subyektif

Pemohon, maka perlu kiranya kami ingatkan bahwa justru hasil

penyidikan Polda Sulsel (quod erat demosntrandum) mendudukkan

sebagai pelaku (Tersangka) pencurian harddisk tersebut ialah adik

kandung dari Sekretaris Tim Pemenangan pasangan calon No.1 (in

casu Pemohon). Sehingga apakah asumsi Pemohon pada angka 12

huruf p tersebut tidak keliru ?;


6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam poin 13, 14, 15, 16 dan 17

hanyalah merupakan akumulasi kekecewaan subyektif dari Pemohon akan

hasil PILKADA GUBRNUR DAN WAKIL GUBERNUR tanggal 5 November

2007, olehnya itu Termohon tetap mengharapkan kesadaran dari Pemohon

PRINSIPAL agar sudilah menerima hasil proses DEMOKRASI ini secara

baik oleh karena telah dilakukan secara langsung, umum, bebas dan

rahasia serta jujur dan adil demi bangsa dan tentunya DAERAH kita

bersama di SULAWESI SELATAN;

7. Bahwa petitum Pemohon nomor urut 1 adalah hal yang tidak benar sama

sekali oleh karena Surat Keputusan No. 086/P.KWK-SS/XI/2007 tertanggal

16 November 2007 adalah Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 dan bukan

sama sekali mengenai rekapitulasi. Sedangkan yang dapat

dipersengketakan hanyalah sengketa hasil perhitungan suara yang termuat

dalam Berita Acara Rekapitulasi tertanggal 14 November 2007;

8. Bahwa oleh karena tidak satupun petitum dari Permohonan Pemohon

mengenai REKAPITULASI (penghitungan suara), maka dari itu haruslah

dipandang bahwa permohonan tidak sesuai dengan maksud dalam

PERMA 02 tahun 2005 pasal 3 ayat (5) ”Keberatan yang diajukan oleh

Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci

tentang:

a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan

hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak menyatakan dalam petitumnya meminta

pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur tertanggal 14 November 2007 secara umum dan

khususnya pada daerah pemilihan pada Kabupaten/Kota yang ditunjuk

pada posita Permohonan Pemohon baik yang lama maupun

perubahannya/penggantinya, namun yang diminta oleh Pemohon dalam

Petitumnya hanya meminta pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan

Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 086/P.KWK-SS/XI/2007,

tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah


dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;

Sehingga tentunya amat irrasional bilamana Penetapan Pasangan Calon

Terpilih dibatalkan, namun rekapitulasi perhitungan suara justru tidak

dibatalkan. Karena sepanjang tidak dibatalkan (karena tidak dimohonkan

dalam petitum), maka tentunya Berita Acara Rekapitulasi tersebut masih

mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat;

9. Bahwa oleh karena Pemohon tidak meminta dalam Petitumnya yang

secara inti dalam hal yang dapat dipersengketakan dalam sengketa hasil

PILKADA dan sama sekali tidak menyinggung Rekapitulasi yang dibuat

oleh Termohon maka dari itu tidak satupun alasan hukum bagi MAJELIS

HAKIM AGUNG untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 tertaggal 14

November 2007 terlebih lagi tidak ada alasan hukum sama sekali untuk

dapat memenuhi tuntutan Pemohon dalam Petitum 4, 5 dan 6 dan

Subsidair Point 1, 2, 3 dan 4, oleh karena itu permohonan yang demikian

haruslah dipandang tidak pernah ada;

Demikianlah Eksepsi – Jawaban dan Sanggahan dari kuasa hukum

Termohon dan untuk itu sudilah kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia

memutus perkara ini dan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Termohon;

2. Mnyatakan menurut hukum keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 14 November 2007 adalah sah

menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan

No. 086/P.KWK-SS/XI/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala


dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 tanggal

16 November 2007 adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon

Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yang copynya telah dibubuhi meterai

sebagaimana ditentuan Undang-Undang Bea Meterai mengenai bukti-bukti


surat, yaitu:

1. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih Provinsi Sulawesi Selatan Pada PILKADA 2007. P-1;

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. P-2;

3. Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Logistik Barang Cetakan Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa

tanggal 5 November 2007. P-3;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No. 170/KPU-

GW/X/2007 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

Kecamatan Somba Opu No. /PPK-SO/X/2007 Perihal Formulir

Penghitungan Suara, tanggal 1 November 2007. P-3.1;

5. Surat Edaran Tim Independen Pemenangan SYL Kecamatan Tampobulu

Kabupaten Gowa, No. 01/TIMIP/SYL/IV/2007, Hal Undangan. P-3.2;

6. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kabupaten Gowa. P-4;


Wakil Gubernur Kota Makassar. P-5;

8. Rekapitulasi Desk PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan dan Rekapitulasi

Penghitungan Suara oleh PANWAS Kabupaten Bone. P-6;


Wakil Gubernur Kabupaten Tana Toraja dan Daftar Pemilih Tetap

Kabupaten Gowa. P-7.1;

10. Daftar Pemilih Tetap Tana Toraja. P-7.2;

11. Pengaduan Dari Team Asmara Atas Pelanggaran-Pelanggaran Yang

Terjadi Selama PILKADA. P-8;

12. Daftar Pemilih Ganda di Kabupaten Bantaeng. P-9;

13. Daftar Pemilih Bulan dan Tanggal Yang Sama. P-10;

14. Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bantaeng. P-11;

15. Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Tata Cara

Pemungutan Suara PILKADA Sulawesi Selatan. P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Keberatan

juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

1. Drs. M. Zainal Bakri, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Kabupaten Bone sebagai

koordinator bidang penerimaan laporan penghitungan suara;


- Bahwa di Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan;

- Bahwa sebagai anggota PANWAS, saksi melakukan penghitungan

suara sebagai data pembanding;

- Bahwa saksi berinisiatif melakukan penghitungan suara dengan cara

cepat yang lebih cepat dari institusí penyelenggara PILKADA yaitu

KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dengan melalui pesan singkat atau

SMS dan saksi mengintruksikan kepada semua anggota PANWAS

kecamatan untuk melakukan hal yang sama yaitu mengirim hasil

penghitungan suara di setiap kecamatan langsung melalui SMS dan

melalui phone call kepada PANWAS kabupaten, dalam hal ini saksi

sendiri sebagai yang menghimpun data;

- Bahwa saksi juga menginstruksikan kepada semua anggota PANWAS

kecamatan untuk menghitung dan menghimpun data hasil PILKADA

disetiap TPS dengan menggunakan tenaga relawan, teman atau

kelompok independen, tapi dalam pengumpulan data itu tidak ada

standar baku, karena PANWAS melakukan penghitungan bukan untuk

diumumkan ke publik, karena tidak ada hak PANWAS mengumumkan

hasil PILKADA, data itu hanya sebagai data pembanding;

- Bahwa hasil penghitungan dari tiap-tiap TPS itu oleh para relawan

dikirim melalui SMS dan/atau hand phone kepada PANWAS kecamatan,

kemudian PANWAS kecamatan meneruskan kepada saksi dan oleh

saksi kemudian hasilnya diinput ke dalam komputer;

- Bahwa saksi melakukan penghitungan hasil PILKADA itu pada tanggal 5

November 2007 sampai dengan tanggal 8 November 2007;

- Bahwa hasil akhir penghitungan suara yang dilakukan saksi itu adalah

pasangan nomor urut 1 memperoleh 224.595 suara, pasangan nomor

urut 2 memperoleh 54.776 suara dan pasangan nomor urut 3

memperoleh 38.151 suara. Data saksi di atas berbeda dengan hasil

rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten dan saksi tidak

pernah melakukan klarifikasi kepada KPUD Kabupaten Bone dan hanya

melaporkan kepada PANWAS Provinsi dan KPUD Kabupaten bahwa

ada pelanggaran administrasi dalam plaksanaan PILKADA di Kabupaten

Bone;

- Bahwa informasi yang saksi peroleh dari PANWAS Kecamaan Sibulue

bahwa di Desa Cinenung Kecamatan Sibulue ada kasus dua orang

anggota PPS di TPS 2 yang tidak bisa membedakan suara sah dan

suara yang tidak sah, juga di Desa Cilellang Kecamatan Awampone ada


Ketua KPPS menulis nama pada kertas suara ketika pemilih itu dipanggil

untuk mengambil kertas suara kemudian dibawa ke TPS;

- Bahwa saksi tahu ada instruksi dari KPUD Sulawesi Selatan untuk tidak

memberikan salinan atau Berita Acara hasil penghitungan kepada siapa

saja termasuk kepada PANWAS dan kepada saksi;

2. Nirwadi, ST, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS di Kecamatan Sibulue;

- Bahwa di Kecamatan Sibulue ada 45 TPS dan 45 orang relawan untuk

ditempatkan disetiap TPS yang ada masing-masing satu orang. Para

relawan itu bertugas melakukan penghitungan suara di masing-masing

TPS yang kemudian relawan itu melalui SMS melaporkan data itu

kepada PANWAS kecamatan yaitu saksi sendiri, kemudian data dari

relawan itu saksi teruskan kepada PANWAS kabupaten yaitu saudara

Zainal melalui SMS;

- Bahwa keberadaan para relawan tersebut telah dilaporkan kepada

KPPS;

- Bahwa para relawan mengambil data hasil rekapitulasi di masing-

masing TPS itu dari papan tulis setelah penghitungan sudah final;

- Bahwa para relawan yang bertugas di masing-masing TPS itu tidak ada

yang menerima Berita Acara rekapitulasi penghtiungan suara walapun

sudah meminta kepada KPPS, yang katanya ada perintah secara lisan

dari KPUD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa siapapun yang meminta

jangan diberikan;

- Bahwa di TPS 2 Desa Cinenung Kecamatan Sibuloe ada kasus dua

orang anggota PPS yang tidak bisa membedakan suara sah dan suara

yang tidak sah, dan kasus ini saksi laporkan kepada PANWAS

kabupaten;

3. Syamsul Bahri, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS di Kecamatan Cina;

- Bahwa di Kecamatan Cina ada 36 TPS dan 45 orang relawan yang

bertugas melakukan penghitungan suara di masing-masing TPS;

- Bahwa selanjutnya para relawan melaporkan hasil penghitungan suara

kepada PANWAS kecamatan yaitu saksi sendiri melalui SMS,

selanjutnya saksi teruskan laporan itu kepada PANWAS kabupaten

yaitu saudara Zainal melalui SMS juga;


4. Drs. Amran, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota tim pejuang Aziz untuk Kabupaten Bone

dan juga sebagai saksi di Kabupaten Bone dari tim nomor urut 2, yang

bertugas antara lain menginput data perolehan suara dari kecamatan-

kecamatan;

- Bahwa data tersebut diperoleh melalui telepon atau SMS yang kemudian

dihimpun oleh saksi;

- Bahwa saksi tahu semua saksi dari kecamatan se Kabupaten Bone tidak

ada yang memperoleh Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara, jadi

data yang dikirim kepada saksi diperoleh dari mencatat di papan tulis di

masing-masing TPS tanpa melihat yang tertulis dalam lembaran Berita

Acara;

- Bahwa saksi hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara

tingkat kabupaten tapi saksi tidak menyetujui hasil penghitungannya. Hal

tersebut saksi lakukan karena tidak diberikannya Berita Acara kepada

saksi dan juga karena adanya perbedaan data perolehan suara yang

diperoleh saksi dari kecamatan-kecamatan yaitu 284.432 suara untuk

ASMARA dengan hasil penghitungan suara di KPUD Kabupaten Bone;

- Bahwa kecurigaan saksi atas hasil penghitungan suara di KPUD

Kabupaten Bone itu karena ada satu kecamatan yaitu Kecamatan

Awampone dimana data dari saksi tim ASMARA, suara untuk ASMARA

11 ribuan sementara data dari PPK Kecamatan Awampone turun

menjadi 10 ribuan, sementara perolehan tim SAYANG naik suaranya;

5. Sunardi Umar, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah seorang wartawan dari sebuah tabloid dan saksi

tertarik dengan PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan karena sangat santer

di masyarakat Makassar bahwa pelaksanaan PILKADA di Sulawesi

Selatan ini terjadi banyak kecurangan dihampir banyak kabupaten, tapi

yang paling menonjol adalah kecurangan di Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi tertarik dengan isu PILKADA Sulawesi Selatan ini untuk

kepentingan media dimana saksi bekerja;

- Bahwa saksi mencoba menelusuri adanya kecurangan PILKADA itu ke

Kabupaten Bone untuk mengetahui letak perbedaan itu, karena disatu

sisi ada informasi adanya pengelembungan suara dan disisi lain ada

pengurangan suara, dan yang berkembang di Bone ada pengurangan

perolehan suara, tetapi saksi tidak tahu di desa dan kecamatan mana.

Setelah sampai di Bone saksi bertemu dengan tim AZIZ yang


memberikan angka perolehan suara tim ASMARA yaitu sekitar 284 ribu

sekian (tidak tahu persis), saksi juga menghubungi beberapa pihak

seperti PANWAS juga hampir sama dengan angka diatas, hanya

ratusannya yang berbeda;

- Bahwa kecurangan itu bisa saja terjadi karena berpisahnya lembaran

angka-angka dengan lembar yang ditanda tangani, bisa saja lembar

tanda tangannya itu tidak dirubah tapi lembar angkanya dirubah;

- Bahwa saksi juga memperoleh informasi bahwa rata-rata saksi PILKADA

tidak ada yang menerima Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan

suara karena ada perintah lisan dari KPUD Provinsi Sulawesi Selatan

untuk tidak memberikannya;

6. Amiruddin, SH., menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tim pemenangan ASMARA dan sekaligus sebagai

pemantau di Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi ASMARA saudara Sahabuddin

tentang adanya pencoblosan 50 lembar sisa kertas suara di TPS 1 Dusun

Karamasa Desa Berrutallasa Kecamatan Biring Bulu yang dilakukan oleh

Mansa dan Majid atas perintah Ketua KPPS 1 saudara Basir, di TPS 5

juga ada pencobolosan yang berulang-ulang atas perintah Darwis KPPS

5;

- Bahwa disamping di dua TPS tersebut, di TPS 3 kampung Sanrangan

Desa Berrutallasa Kecamatan Biring Bulu ada 150 orang wajib pilih yang

tidak diberi surat undangan karena mereka ikut kampanye Golkar/

pendukung ASMARA, disamping itu saksi melihat sendiri ada dua orang

wajib pilih yang mau masuk ke bilik pencoblosan dan setelah diberi kertas

suara, saudara Abdul Majid KPPS 3 ikut berdiri di bilik pencoblosan dan

mengarahkan untuk menconlos nomor urut 3, kemudian di TPS 6 hampir

semua keluarga saksi tidak diberi surat undangan karena pendukung

ASMARA;

- Bahwa saksi tidak mengikuti rekapitulasi suara, karena begitu saksi

mendapat laporan, saksi pergi ke Sungguminasa;

- Bahwa para saksi untuk nomor urut 1 dan 2 Kecamatan Biring Bulu

hampir semuanya tidak menerima Berita Acara rekapitulasi dan setelah

saksi tanyakan kepada anggota PPK Kecamatan, jawabannya jangan

tanyakan masalah rekap, ini semua anjuran KPUD Kabupaten Guwa;

- Bahwa saksi juga tahu di kecamatan lain di Kabupaten Gowa yaitu

Kecamatan Bontolimpangan, Tompok Bulu dan di Kecamatan Bungaya,


kata koordinatornya kesulitan merekap suara karena tidak mendapatkan

model C1-KWK, jadi cuma membawa lembaran kertas dan menulis dari

papan tulis kemudian dikirim ke kabupaten melalui SMS;

7. Dg. Sahabuddin, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saksi ASMARA di TPS 1 Dusun Karamassa Desa

Berrutallasa;

- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan dari Somba bahwa ada

pencoblosan 50 lembar kertas suara di TPS 1 Dusun Karamassa yang

kemudian oleh saksi dilaporkan kepada Amiruddin;

- Bahwa Somba melihat Mansa dan Majid disuruh KPPS bernama Basir

menusuk sebanyak 50 lembar dan kejadian itu banyak yang melihat yaitu

sekitar 10 orang;

8. Somba, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dan melihat ada pencoblosan 50 lembar sisa kertas

suara yang dilakukan oleh 2 orang yaitu saudara Majid dan Mansa. Atas

kejadian itu kemudian oleh saksi dilaporkan kepada saudara Sahabuddin;

9. Dg. Tiro, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan pada TPS 5 Kelurahan

Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

- Bahwa dalam PILKADA Sulawesi Selatan saksi menusuk berulang-ulang,

yang pertama menusuk satu lembar kertas suara, yang kedua menusuk 3

lembar kertas suara, yang ketiga menusuk 3 lembar kertas suara dan

yang terakhir 2 lembar kertas suara, itu semua saksi lakukan atas

perintah KPPS 5 saudara Darwis;

- Bahwa disamping saksi, ada 8 orang lagi yang menusuk lebih dari sekali

yaitu masing-masing mencoblos 6 lembar kertas suara. Atas kejadian

tersebut saksi melapor kepada PANWAS saudara Andi hakim;

10. Abd. Rahim, menerangkan:

- Bahwa saksi warga biasa berasal dari Desa Tindan Kecamatan

Bontonompo Selatan dan dalam PILKADA saksi mencoblos di TPS 5;

- Bahwa saksi tahu setelah penghitungan suara selesai sekitar jam 3 sore,

saksi melihat hasil perolehan suara untuk nomor urut 1 hanya

memperoleh satu suara saja, padahal dari keluarga saksi sekitar 20

orang yang berhak memilih mengaku kepada saksi bahwa mereka semua

mencoblos nomor urut 1;


11. Ismail, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Senka, Kecamatan Bontonompo

Selatan yang dalam PILKADA Sulawesi Selatan 2007 yang lalu

mencoblos di TPS 5;

- Bahwa saksi tahu pelaksanann PILKADA di TPS 5 tersebut banyak

terjadi pelanggaran, karena pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara

di TPS 5 itu tidak dilakukan di TPS melainkan dihitung di bawah kolong

rumah Dg. Gauk, dan ini disaksikan oleh banyak orang;

12. Darmawan, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam PILKADA Sulawesi Selatan bertugas sebagai saksi

tim ASMARA di TPS 2 Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan;

- Bahwa saksi tahu dalam pelaksanaan PILKADA di TPS 2 terjadi banyak

kecurangan pada saat pelaksanaan penghitungan suara, yaitu kalau

cobolosan nomor 1 itu dibentangkan ke atas dan kertas suaranya dirusak

dengan kuku, sehingga suara perolehan calon nomor urut 1 banyak yang

rusak yaitu sekitar 30 kertas suara;

- Bahwa saksi sudah memprotes KPPS atas tindakannya itu tapi tidak

diindahkan;

13. Mustari, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Salajengke, Kecamatan Bontonompo

Selatan yang dalam PILKADA Sulawesi Selatan mencoblos di TPS 4;

- Bahwa saksi tahu di TPS 4 itu Kepala Dusun bernama Daeng Naek dan

temannya Daeng Ngunjung masing-masing mencoblos 2 kali dan Kepala

Dusun selalu berkata kepada orang yang mau masuk ke bilik suara

bahwa yang tidak mencoblos nomor urut 3 tidak mendapat sembako;

14. Syamsuddin, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam PILKADA Sulawesi Selatan bertugas sebagai

koordinator saksi nomor urut 1 yaitu tim ASMARA untuk Desa Sengka

Kecamatan Bontonompo Selatan mulai dari TPS 1 sampai TPS 7;

- Bahwa dalam rangka menjalankan tugas sebagai koordinator, saksi

selalu berkeliling TPS itu untuk mengontrol para saksi tim ASMARA;

- Bahwa dalam pelaksanaan PILKADA di 7 PPS itu terjadi banyak

pelanggaran karena di 7 TPS itu semua saksi dari pasangan nomor urut

1 tidak diberi formulir Berita Acara C1-KWK sehingga saksi-saksi itu

kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa saksi pernah meminta kepada KPPS 5 tempat saksi mencoblos

agar semua saksi mulai dari pasangan nomor urut 1, pasangan nomor


urut 2 dan pasangan nomor urut 3 diberi formulir C1, tapi KPPS tidak

mau memberi sampai akhir pemilihan dan ini menyulitkan tugas dari saksi

pasangan nomor urut 1 karena harus mencatat di lembar catatan kertas

biasa;

- Bahwa di TPS 6 di Desa Sengka saksi dari pasangan nomor urut 1

bernama Muhajir dilarang oleh KPPS bertugas sebagai saksi PILKADA di

TPS itu hanya karena terlambat satu menit datang ke TPS;

15. Ismail Nompo, menerangkan:

- Bahwa dalam PILKADA Sulawesi Selatan saksi bertugas sebagai

pemantau dari Provinsi mewakili LSM Kopyar dan posisi saksi netral;

- Bahwa dalam melakukan pemantauan, saksi bertugas di 10 TPS yaitu di

TPS 1 sampai TPS 10 Kelurahan Pandan-Pandan, Kecamakan Somba

Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa dalam melakukan pemantauan, saksi selalu berkeliling ke 10 TPS

itu setiap 15 menit sekali;

- Bahwa setelah saksi melakukan pencoblosan di TPS 9, saksi ke TPS 8

dan TPS 1. Dalam perjalanan saksi melihat Sahril Dg. Solong tim nomor

urut 3 memberikan surat panggilan kepada Basso Dg. Tara untuk

mencoblos di TPS 10 padahal Basso Dg. Tara sudah mencoblos di TPS

9;

- Bahwa tiga hari setelah pencoblosan saksi bertemu Sahril Dg. Solong

dan bertanya berapa kali mencoblos, Sahril Dg. Solong mengatakan 5

kali melakukan pencoblosan;

16. Kaharuddin, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi dari tim ASMARA untuk 16 TPS

Desa Bontoala, Kecamatan Palangga dan saksi untuk Kabupaten Gowa;

- Bahwa sebagai koordinator, saksi memperoleh laporan bahwa semua

saksi di TPS tidak mendapatkan Berita Acara penghitungan suara

beserta lampirannya, kemudian di TPS 13 KPPS dalam melakukan

pemanggilan tidak mau menyebutkan nama dan hanya menyebutkan

nomor urut saja, di TPS 14 ada seorang bernama Muhammad Ridwan

dan dua orang isterinya yang tidak mendapatkan panggilan pencoblosan

dan ternyata surat panggilan untuk mencoblos dipergunakan orang lain

yaitu Abdul Jabar tapi ketangkap tangan;

17. Budiati, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saksi nomor urut 1 di Desa Bantoala Kecamatan

Palangga;


- Bahwa di TPS tempat saksi melaksanakan tugas ada salah seorang

pemilih yang bukan haknya menggunakan nama orang lain melakukan

pencoblosan;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pencoblosan di TPS tempat saksi

melaksanakan tugas, saksi meminta kepada KPPS untuk menyebut

nomor urut dan nama pemilh. Pada saat itu dipanggil nama Rusdiana

nomor urut 389 yang setahu saksi adalah tetangga saksi, setelah diamati

ternyata bukan Rusdiana yang masuk tapi Nursiah;

- Bahwa terhadap kejadian itu saksi meminta kepada KPPS supaya

pencoblosan dihentikan, akan tetapi tidak dihiraukan. Kemudian saksi

melaporkan lewat telepon kepada koordinator saksi kecamatan;

18. Sehu Dg Tata, menerangkan;

- Bahwa saksi adalah anggota PPS di TPS 3 Desa Jenitalassa,

Kecamatan Palangga;

- Bahwa saksi disuruh oleh KPPS untuk mengedarkan kepada masyarakat

surat panggilan yang sudah tercoret atau sudah diganti namanya;

- Bahwa saksi menyadari bahwa mengedarkan surat panggilan yang

sudah tercoret itu termasuk pelanggaran, kemudian saksi menarik

kembali surat tersebut tapi tidak semuanya hanya sekitar 15 lembar

karena sudah larut malam;

19. S. La Jammu, SE., menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pemilih biasa yang mencoblos di TPS 3 Desa

Jenitalassa, Kecamatan Palangga;

- Bahwa saksi termasuk salah satu yang mendapat undangan yang sudah

tercoret yang diedarkan oleh Sehu Dg. Tata;

20. Sahrul Mahmudin, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai koordinator saksi tim ASMARA Kecamatan

Bontolempangang, Kabupaten Gowa yang membawahi 38 TPS;

- Bahwa pada hari pencoblosan, saksi ditelepon seseorang/masyarakat

yang melaporkan bahwa saksi ASMARA di TPS 3 Desa Ulu Jangang

ditolak oleh KPPS 3 untuk menjadi saksi tim AMARA. Saksi kemudian

datang ke TPS 3, disana tidak bisa masuk karena banyak orang, jadi

saksi hanya ada diluar TPS menunggu sampai penghitungan selesai;

- Bahwa setelah penghitugan selesai, hasilnya ASMARA nomor urut 1

memperoleh 1 suara, AZIZ nomor urut 2 memperoleh 8 suara dan

SAYANG nomor urut 3 memperoleh 401 suara dan suara batal ada 8;

- Bahwa saksi tidak yakin atas hasil penghitungan tersebut, kemudian


saksi mendata langsung daftar pemilih tetap di TPS 3 tersebut. Dan

ternyata dari data pemilih untuk Desa Ulu Jangang yang saksi lakukan,

daftar pemilih tetap berjumlah 126 orang dan yang datang memilih hanya

101 orang pemilih, kemudian saksi bertanya kepada KPPS sauadara

Dullah tentang hal tersebut, kata Dullah dia dan anggota PPS laninnya

disuruh Kepala Desa Musi Maulana untuk mencoblos semua sisa surat

suara;

- Bahwa hal yang sama juga terjadi di TPS 2 dimana jumlah pemilih

sebanyak 225 orang, tapi setelah penghitungan suara hasilnya ASMARA

nomor urut 1 memperoleh 13 suara, AZIZ nomor urut 2 memperoleh 42

suara dan SAYANG nomor urut 3 memperoleh 277 suara dan

penjelasannya sama atas perintah Kepala Desa disuruh mencoblos

semua sisa surat suara;

- Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut saksi tidak mengajukan keberatan

kepada PPK atau kepada PANWAS, saksi hanya melaporkan kepada tim

Advokasi saksi;

21. Mariana, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 4 November 2007 bapak Bupati dan

rombongannya datang ke rumah saksi meminta supaya saksi dan orang-

orang yang berkumpul pada hari itu dalam PILKADA Sulawesi Selatan

nanti memilih pasangan nomor urut 3 dan Bupati pada waktu itu memberi

uang kepada ketua RK sebesar Rp 500.000,- dan mengeluarkan rokok

yang bergambar pasangan nomor urut 3;

22. Hendra Juming, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Kecamatan Uluere Kabupaten

Bantaeng;

- Bahwa saksi tahu Bupati Bantaeng H. Azikin Sultan telah melakukan

pelanggaran PILKADA karena pada tanggal 4 November 2007 yaitu pada

hari tenang telah melakukan kampanye disalah satu desa yaitu di Desa

Bontorannu dalam bentuk mengumpulkan massa dan membagi-bagikan

gula-gula serta amplop yang berisi uang. Ditempat itu berkumpul ratusan

warga beserta aparat desa dan pemerintah dari kabupaten, lurah dan

camat;

- Bahwa ditempat itu Bupati mengarahkan massa untuk memilih calon

nomor urut 3 dan pada waktu itu bapak Bupati dan rombongannya

datang menggunakan mobil dinas yang dirubah plat nomornya dengan

plat hitam;


23. Rudianto, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Kecamatan Sinoa;

- Bahwa saksi mendapati Bupati pada tanggal 4 November 2007

melakukan kampanye dibeberapa desa di Kecamatan Sinoa dalam

bentuk mengumpulkan massa dan membagi-bagikan gula dan amplop

yang berisi uang. Ditempat itu berkumpul ratusan warga beserta aparat

desa dan aparat pemerintah dari kabupaten, kelurahan dan kecamatan;

- Bahwa ditempat itu Bupati mengarahkan massa untuk memilih orang

Makassar yaitu calon nomor urut 3;

24. Kasman Upa, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Kecamatan Uluere;

- Bahwa saksi tahu dirumah ibu Mariana berkumpul banyak orang dan

ternyata disana saksi mendapati Bupati dan rombongannya melakukan

kampanye dan mengarahakan massa supaya dalam PILKADA Sulawesi

Selatan nanti memilih pasangan nomor urut 3. Itu terjadi pada tanggal 4

November 2007;

25. H. Kr. Ismail Wahid K, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 2 yang pada PILKADA Sulawesi

Selatan bertugas sebagai tim pemantau saksi cinta AMIN-SYAM di Desa

Bonto Nanai, Kecamatan Bissapo, Kabupaten Bantaeng untuk TPS 1;

- Bahwa ada beberapa kejadian ganjil yang saksi ketahui di TPS 1.

Kejadian pertama saksi melihat ada petugas yang bernama Talibi

mengambil 5 lembar kertas suara kemudian masuk ke bilik suara

melakukan pencoblosan dan itu dilakukan oleh Talibi sebanyak dua kali.

Kejadian yang kedua nama pemilih Salmiyati dipakai kembali oleh

Salmah orang dari Jayaponto. Kejadian yang ketiga ada pemilih bisu

bernama Sunny yang diantar oleh Talibi kedalam bilik suara dan keluar

dari bilik suara bersama-sama;

26. Sudirman, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilih pada PILKADA Sulawesi Selatan di

TPS 1 Desa Bonto Nanai, Kecamatan Bissapo, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi juga melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

saudara Talibi seperti yang dikemukakan oleh H. Kr. Ismail Wahid K

tersebut;

27. Idam Amiruddin, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Konsultan tim Relawan Cinta Amin-Syam;

- Bahwa setelah saksi mendengar ada pelanggaran PILKADA di


Kecamatan Bissapo, Kabupaten Bantaeng itu, saksi kemudian berangkat

ke PPK Kecamatan Bissapo, dan disana saksi menemukan kotak suara

yang sudah diungkit dan kuncinya suda tidak ada, tidak seperti kotak

suara yang lain yang masih terkunci, kemudian saksi melaporkan temuan

itu kepada PANWAS Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa disamping kejadian tersebut di atas, ada keganjilan yang saksi

temukan dari lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang diperoleh dari

KPUD Bantaeng, yaitu terdaftarnya orang-orang yang tidak mempunyai

tanggal lahir sebanyak 237 orang, terdaftarnya orang-orang yang tidak

mempunyai alamat sebanyak 3.635 orang, terdaftarnya orang-orang

yang dibawah umur dan belum kawin sebanyak 101 orang, kemudian

terdaftarnya orang-orang yang tidak mempunyai status perkawinan

sebanyak 44 orang, terdaftarnya orang-orang yang tanggal dan bulan

kelahirannya sama sebanyak 84 ribu 500 lebih;

- Bahwa disamping itu saksi menemukan adanya pemilih ganda berjumlah

4.196 orang, juga ada orang yang terdaftar sampai 6 kali;

- Bahwa atas temuan itu saksi sudah melaporkan kepada Ketua PANWAS

Kabupaten, jawabannya akan tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan pada prinsipnya membantah

dalil-dalil Pemohon Keberatan dan untuk meneguhkan dan membuktikan

bantahannya tersebut Termohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yang

telah dibubuhi meterai sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Bea Meterai

untuk suatu surat bukti dipersidangan, surat-surat bukti tersebut yaitu:

1. SK KPU Sulawesi Selatan No. 086/P.KWK-SS/XI/2007 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, tgl. 16

November 2007.T-1;

2. Berita Acara Pleno Nomor: 353/P.KWK-SS/XI/2007 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Terpilih

Untuk Periode 2008-2013, tgl. 16 November 2007.T-2;

3. Berita Acara RekapitulaiI Hasil Penghitungan Suara PEMILU Calon

Gubernur Dan Wakil Gubernur, tgl 14 November 2007.T-3;

4. Penetapan DPT.T-4;

5. Berita Acara NO. 065/P.KWK-SS/IX/2007 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Jumlah Pemilih Terdaftar, tgl. 26 September 2007.T-4.1.1;

6. SK No. 066/P.KWK-SS/IX/2007 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah

Pemilih Terdaftar, tgl. 26 Sept. 2007.T-4.1.2;


7. Berita Acara No. 271/P.KWK-SS/X/2007 Tentang Perbaikan Dan

Penyempurnaan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, tgl. 23 Okt.

2007.T-4.2.1;

8. SK No. 080/P.KWK-SS/X/2007 Tentang Perbaikan Dan Penyempurnaan

Pertama Atas SK No. 066/P.KWK-SS/IX/2007 Tentang Rekapitulasi

Jumlah Pemilih Terdaftar, tgl. 23 Okt. 2007.T-4.2.2;

9. Berita Acara No. 276/P.KWK-SS/X/2007 Tentang Perbaikan Dan

Penyempurnaan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, tgl. 24 Okt.

2007.T-4.3.1;

10. SK No. 081.a/P.KWK-SS/X/2007 Tentang Perbaikan Dan Penyempurnaan

Kedua Atas SK No. 066/P.KWK-SS/IX/2007 Tentang Rekapitulasi Jumlah

Pemilih Terdaftar, tgl. 24 Okt. 2007.T-4.3.2;

11. Berita Acara No. 317/P.KWK-SS/XI/2007 Tentang Perbaikan Dan

Penyempurnaan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, 2 Nov. 2007. T-

4.4.1;

12. SK No. 083/P.KWK-SS/XI/2007 Tentang Perbaikan Dan Penyempurnaan

Ketiga Atas SK No. 066/P.KWK-SS/IX/2007 Tentang Rekapitulasi Jumlah

Pemilih Terdaftar, tgl. 2 Nov. 2007. T-4.4.2;


Penyempurnaan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, tgl. 4 Nov. 2007.

T-4.5.1;


Penyempurnaan Ketiga Atas SK NO. 066/P.KWK-SS/IX/2007 Tentang

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, 4 Nov. 2007. T-4.5.2;

15. Rekapitulasi Kabupaten Gowa. T-5;

16. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Somba Opu. T-5.1;

17. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Pallangga. T-5.2;

18. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Barombong. T-5.3;

19. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bajeng.T-5.4;

20. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bajebg Barat. T-5.5;

21. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bontonompo. T-5.6;

22. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bontonompo Selatan. T-5.7;

23. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bontomarannu. T-5.8;

24. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Pattallassang. T-5.9;

25. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Parangloe. T-5.10;

26. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Manuju. T-5.11;

27. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tinggimoncong. T-5.12;


28. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Parigi. T-5.13;

29. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tombolopao. T-5.14;

30. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bungaya. T-5.15;

31. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bontolempangang. T-5.16;

32. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tompobulu. T-5.17;

33. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Biringbulu. T-5.18;

34. Kota Makassar. T-6;

35. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rappocini. T-6.1;

36. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Makassar. T-6.2;

37. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Ujung Pandang. T-6.3;

38. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Mariso. T-6.4;

39. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Mamajang. T-6.5;

40. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tamalate. T-6.6;

41. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Panakukang. T-6.7;

42. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Manggala. T-6.8;

43. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Wajo. T-6.9;

44. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bontoala. T-6.10;

45. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Ujung Tanah. T-6.11;

46. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tallo. T-6.12;

47. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Biringkanaya. T-6.13;

48. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tamalanrea. T-6.14;

49. Kabupaten Tana Toraja. T-7;

50. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Makale. T-7.1;

51. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bittuang. T-7.2;

52. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sangala. T-7.3;

53. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rantetayo. T-7.4

54. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sesean. T-7.5;

55. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Nanggala. T-7.6;

56. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rindingallo. T-7-7;

57. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Buntao. T-7.8;

58. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Saluputi. T-7.9;

59. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sa'dan. T-7.10;

60. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Simbuang. T-7.11;

61. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Mengkendek.T-7.12;

62. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bonggakaradeng. T-7.13;

63. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sanggalangi. T-7.14;

64. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rantepao. T-7.15;


65. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Gandang Batu Sillanan. T-7.16;

66. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rembon. T-7.17;

67. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sopai. T-7-18;

68. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tikala. T-7-19;

69. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Balusu. T-7.20;

70. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tallunglipu. T-7.21;

71. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Makale Utara. T-7.22;

72. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Makale Selatan. T-7.23;

73. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Dende Piongan Napo. T-7.24;

74. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Buntu Pepasan. T-7.25;

75. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Baruppu. T-7.26;

76. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Kesu'. T-7.27;

77. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Masanda. T-7.28;

78. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tondon. T-7.29;

79. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bangkelekila'. T-7.30;

80. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sanggala Selatan. T-7.31;

81. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sanggala Utara. T-7.32;

82. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rante Bua. T-7.33;

83. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Malimbong Balepe'. T-7.34;

84. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Mappak. T-7.35;

85. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sesean Suloara. T-7.36;

86. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Rano. T-7.37;

87. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Kurra. T-7.38;

88. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Kapala Pitu. T-7.39;

89. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Awan Rante Karua. T-7.40;

90. Kabupaten Bone. T-8;

91. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bonto Cani. T-8.1

92. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Kanu. T-8.2;

93. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Kajuara. T-8.3;

94. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Salomekko. T-8.4;

95. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tanro. T-8.5;

96. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Patimpeng. T-8.6;

97. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Libureng. T-8.7;

98. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Mare. T-8.8;

99. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Sibulue. T-8.9;

100. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Cina.T-8.10;

101. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Barebbo. T-8.11;


102. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Ponre. T-8.12;

103. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Lappariaja. T-8.13;

104. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Lamuru. T-8.14;

105. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tellu Lumpoe. T-8.15;

106. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bengo. T-8.16;

107. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Ulaweng. T-8.17;

108. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Palakka. T-8.18;

109. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Awangpone T-8.19;

110. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tellu Siattinge. T-8.20;

111. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Amali. T-8.21;

112. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Ajangale. T-8.22;

113. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Dua Boccoe. T-8.23;

114. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Cenrana. T-8.24;

115. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tanete Riattang Barat. T-8.25

116. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tanete Riattang. T-8.26;

117. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tanete Riattang Timur. T-8.27;

118. SK KPU Sulsel No.001/P.KWK-SS/VII/2007 Tentang Tahapan, Program,

Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Prov. Sulsel Tahun 2007, tgl. 2 Juli 2007. T-9;

119. SK KPU Sulsel No. 023/P.KWK-SS/VII/2007 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara, tgl. 6 Juli 2007. T-10;

120. SK KPU Sulsel No. 024/P.KWK-SS/VII/2007 Tentang Tata Cara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Panitia Pemilihan

Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Prov. Sulsel Tahun 2007,

tanggal 6 Juli 2007. T-11;

121. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Bantaeng.

T-12.1;

122. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng. T-12.1.1;

123. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. T-12.1.2;

124. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. T-12.1.3;

125. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. T-12.1.4;

126. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. T-12.1.5;

127. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. T-12.1.6;

128. Rekapitulasi PPK/Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. T-

12.1.7;


129. Rekapitulasi PPK/KECAMATAN Sinoa KABUPATEN Bantaeng. T-12.1.8;

130. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Maros. T-

12.2;

131. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Takalar. T-

12.3;

132. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Pangkep.

T-12.4;

133. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sinjai. T-

12.5;

134. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Selayar.

T-12.6;

135. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Wajo. T-

12.7;

136. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Soppeng.

T-12.8;

137. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Barru. T-

12.9;

138. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Luwu

Timur. T-12.10;

139. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Luwu. T-

12.11;

140. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sidrap. T-

12.12;

141. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Pinrang.

T-12.13;

142. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Luwu

Utara. T-12.14;

143. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Palopo. T-

12.15;

144. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten

Jeneponto. T-12.16;


Jeneponto. T-12.17;


Bulukumba. T-12.18;

147. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Pare-Pare. T-

12.19;


148. SK KPU Kabupaten Takalar No. 10 2007 Tentang Pengangkatan Panitia

Pemilihan Kecamatan. T-13;

149. SK KPU Makassar No. 15/KEP-KPU-MKS/2007 Tentang Pengangkatan

Aanggot Panitia Pemilihan Kecamatan. T-14;

150. SK KPU Kabupaten Bone No. 35 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan

Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. T-15;

151. Berita Acara Pendapat PANWAS Kabupeten Tana Toraja. T-16;

152. Berita Acara Pendapat PANWAS Kabupaten Gowa Atas Keberatan Tim

Pasangan Calon ASMARA. T-17;

153. Berita Acara Pendapat PANWAS Kabupaten Gowa Atas Keberatan Tim

Pasangan Calon Aziz--Mubyl. T-18;

154. Berita Acara Pendapat PANWAS Kabupaten Gowa Atas Keberatan Umum.

T-19;

155. Penjelasan Tentang Keberatan Saksi Pasangan nomor 1 (ASMARA) Pada

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kabupaten Bone. T-20;

156. Keputusan Panitia PANWAS PEMILU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10/PANWAS.PROV/XI/2007. T-21;

157. Daftar Saksi-Saksi Pasangan Calon Rekapitulasi Perolehan Suara Di PPK

DI Kabupaten Bantaeng. T-21.1;


DI Kabupaten Takalar. T-22.2;


Di Kabupaten Bone. T-22.3;


Di Kota Makassar. T-22.4;


Di Kabupaten Gowa. T-22.5;


Di Kabupaten Tator. T-22.6;

163. Tembusan Surat Ke KPU Sulsel Tentang Keberatan Terhadap Keputusan

KPUD Atas Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir Dari KPUD

Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan. T-23;

164. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Gowa. T-24;

165. Daftar Nama Saksi Pasangan Calon Rekapitulasi Perolehan Suara Di TPS

Di Kabupaten Gowa. T-25;


166. Berita Acara Penatapan Daftar Pemilih Terdaftar Di Kabupaten Bantaeng

No. 13/05.04/KPUD. T-26-1;

167. Berita Acara Penataran Daftar Pemilih Terdaftar Perbaikan Di Kabupaten

Bantaeng No. 14/05.04/KPUD. T-26.2;

168. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Terdaftar Perbaikan Di Kabupaten

Bantaeng No. 15/05.04/KPUD. T-26.3;

169. Perolehan Suara Per TPS PEMILU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Sulsel Se Kabupaten Bantaeng. T-27;

170. Rekapitulasi Pemilih Dari TPS Lain Se Kabupeten Gowa PEMILU Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel Dalam Wilayah Kab.

Gowa. T-28;

171. Surat PANWAS Tentang Pelanggaran Sengketa PEMILU Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kab. Bantaeng. T-

29;

172. SK KPU Kabupaten Tana Toraja No. 02/VII/2007Tentang Pengangkatan

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. T-30;

173. Surat Pengantar Panita PANWAS PEMILU Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selata Kabupaten Bone No.

18/PANWAS KAB. BONE/XI/2007. T-31.1;

174. Lampiran Surat Pengantar Panita PANWAS PEMILU Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selata Kabupaten Bone Tanggal 6

November 2007. T-31.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Termohon

Keberatan juga mengajukan saksi-saksi yang di sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

1. Risma Niswaty, SS,Msi, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota KPUD Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi tahu untuk rekapitulasi penghitungan suara tingkat

kabupaten, KPUD Kabupaten Gowa menetapkan pada tanggal 11

November 2007 sesuai dengan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD

Provinsi Sulawesi Selatan, jam 19.30 dan berakhir pada jam 22.00;

- Bahwa semua saksi dari tim pemenangan pasangan calon malam itu

hadir, satu orang menjadi juru bicara dan satu orang lagi hadir sebagai

pendamping;

- Bahwa yang hadir pada rapat rekapitulasi penghitungan suara itu

adalah seluruh anggota PPK, PANWAS Kecamatan dan anggota


MUSPIDA, dan untuk mempermudah akses informasi penghitungan

suara, KPUD Kabupaten Gowa melakukan dengan cara live

menggunakan radio lokal, sehingga semua bisa mengakses dan juga

supaya setelah selesai diadakan rekapitulasi semua saksi bisa

mendapatkan berita acaranya;

- Bahwa KPUD melakukan rekapitulasi itu dengan menggunakan

perangkat infokus, sehingga semua keberatan yang disampaikan oleh

para saksi saat itu langsung dicatat dan bisa disaksikan bersama dan

sekitar 10 menit kemudian hasilnya sudah bisa dicetak dan dan saat

itu Berita Acara rekapitulasi langsung diserahkan walaupun ada dua

orang saksi yang tidak mau tanda tangan;

- Bahwa ketika rekapitulasi dilakukan ada keberatan dari salah satu

pasangan calon, tapi keberatannya bukan berkaitan dengan nilai-nilai

tapi berkaitan dengan angka-angka;

- Bahwa sebelum rekapitulasi itu dilakukan kotak suara dalam keadaan

tersegel dan itu disaksikan oleh semua yang hadir termasuk para saksi

dan PANWAS dan pada saat rekapitulasi itu berlangsung semua

keberatan yang diajukan langsung dicek dan diklarifikasi;

2. Muh. Arfah, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sekretaris PPK Bontonompo Selatan yang

bertugas menghimpun semua berkas yang masuk;

- Bahwa selama menjalankan tugas sebagai sekretaris PPK, saksi tidak

pernah mengetahui dan melihat ada saksi-saksi dari para pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengajukan keberatan

termasuk dari PANWAS;

- Bahwa saksi tahui ada satu TPS yang pada saat diadakan rekapitulasi

perhitungan suara tidak dilaksanakan di TPS, tetapi dilaksanakan dan

dipindahkan ke kolong rumah. Hal itu dilakukan karena pada saat itu

terjadi hujan deras dan pada saat itu saksi-saksi tidak ada yang

keberatan karena semua saksi menanda tangani Berita Acara;

3. Drs. H. Rahman Syah, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3

sekaligus saksi di KPUD Kabupaten Gowa dan Korwil Pemenangan

Wilayah Selatan meliputi Jeneponto, Bantaeng, Bulu Kumba, Sinjai

dan Selayar;

- Bahwa saksi atas undangan KPUD Kabupaten Gowa hadir mengikuti

rapat pleno rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Gowa


tanggal 11 November 2007 jam 19.30 bertempat di Kantor KPUD

Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada rapat pleno itu seluruh saksi pasangan peserta PILKADA

hadir;

- Bahwa pada pertemuan itu saksi nomor urut 1 yaitu Hakim dan

Kaharuddin datang dan menyatakan menerima hasil rekapitulasi tapi

tidak mau menanda-tangani Berita Acara karena ditelepon oleh tim

Advokasinya untuk tidak menanda-tangani Berita Acara, termasuk juga

saksi nomor urut 2 menyatakan tidak keberatan dengan hasil

rekapitulasi tapi tidak mau tanda tangan;

- Bahwa dalam rapat rekapitulasi tersebut ada beberapa protes dari

beberpa saksi yang hadir, tapi setelah di cross check dengan data

yang ada di KPUD, akhirnya masalah itu terselesaikan;

4. Abd. Majid, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilih di TPS 1 Desa Berrutallasa

Kecamatan Biring Bulu;

- Bahwa tidak benar tuduhan terhadap saksi bahwa saksi mencoblos 25

kali yang benar saksi melakukan pencoblosan hanya satu kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi di TPS 1 tersebut pemilihan berjalan

lancar dan tidak ada pelanggaran;

5. Muhiyyin, S.Pd, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ketua POKJA penghtiungan suara;

- Bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara yang

diadakan oleh KPUD Kabupaten Bone yang diadakan pada tanggal 11

November 2007 jam 8 malam;

- Bahwa pada malam itu semua saksi dari para pasangan calon hadir;

- Bahwa ketika ketua KPUD Kabupaten membuka rapat penghitungan

suara, saksi nomor urut 2 mengatakan bahwa kami tidak menghendaki

penghitungan suara ini diteruskan apabila laporan kami ke PANWAS

Bone belum diselesaikan;

- Bahwa ketika rekapitulasi berakhir, saksi nomor urut 1 keberatan atas

hasil rekapitulasi karena adanya perbedaan data di 6 kecamatan;

6. Andi Ahmad, MBE, menerangkan:

- Bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara yang

diadakan oleh KPUD Kabupaten Bone yang diadakan pada jam 8.15

malam sampai jam 12.00 malam sebagai saksi dari calon nomor urut 3;


- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang diadakan KPUD

Kabupaten Bone, hadir tiga saksi yaitu saksi dari ASMARA, saksi dari

pejuang nomor 2 dan saksi SAYANG yaitu saksi sendiri;

- Bahwa pada saat rekapitulasi dimulai, saksi dari pasangan nomor urut 2

meminta jangan dimulai dulu perhitungan suara sebelum ada

penjelasan mengapa orang-orang dari tim nomor urut 2 tidak mendapat

surat pencoblosan. KPUD mengatakan itu bukan yang akan dibicarakan

disini. Atas jawaban tersebut saksi dari nomor urut 2 marah dan

langsung meninggalkan ruangan;

- Bahwa pada malam penghitungan suara itu saksi dari tim ASMARA

bernama Andi Irwansyah keberatan terhadap jumlah suara dibeberapa

kecamatan yang tidak sesuai dengan yang dia catat, keberatan itu tidak

direspon KPUD karena data PPKnya tidak dibawa. Kemudian Andi

bilang tunggu dulu data PPK akan saya ambil, tapi sampai akhir

penghitungan suara tidak kembali lagi ke KPUD Kabupaten;

- Bahwa pada akhir penghitungan suara malam itu semua saksi yang

hadir tidak ada yang keberatan termasuk saksi dari nomor urut 1;

7. Alim Bahri L. Tana, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) berdasarkan rapat pleno terakhir

tanggal 4 adalah 123.826 orang dan yang menggunakan hak pilihnya

sebanyak 91.549 orang, jadi tidak benar ada penggelembungan 88.000

suara di Kabupaten ini;

- Bahwa pada saat diadakan rekapitulasi penghitungan suara di KPUD

Kabupaten Bantaeng, dihadiri banyak orang yaitu dari Muspida,

PANWAS dan semua saksi pasangan dan terhadap hasil rekapitulasi itu

semua saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan;

8. Iskandar, A.Md, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Sappu dan saksi hadir

pada rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Sappu;

- Bahwa pada rapat pleno tersebut semua saksi yang hadir yaitu saksi

nomor urut 1 dan 3 tidak ada yang keberatan dan semuanya menanda

tangani Berita Acara;

9. Riswan Abdi NAS, menerangkan:

- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan

Pajukukkang;


- Bahwa proses rekapitulasi di kecamatan itu sesuai dengan aturan dan

ada keberatan dari saksi calon nomor urut 1, karena terjadi salah tulis,

tapi semuanya telah diselesaikan pada saat itu juga dan semua saksi

tanda tangan;

10. Dr. Juajir, SH., MH., menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ketua PANWAS Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa dalam pelaksanaan PILKADA Gubernur dan Calon Gubernur

Sulawesi Selatan tahun 2007 banyak temuan dan laporan yang di

tangani PANWAS Sulawesi Selatan;

- Bahwa dari laporan dan temuan itu yang menjadi kewenangan

PANWAS adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran

peraturan perundang-undangan yang terindikasi pelanggaran pidana,

pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran administrasi, dan

pelanggaran dalam kontek perbedaan persepsi antara pasangan calon

peserta;

- Bahwa saksi mendengar dan mendapat informasi dari PANWAS

Kecamatan Ludi Kabupaten Tana Toraja tentang adanya selebaran

yang mengatas-namakan Pendeta Lambay dan setelah dikonfirmasi

oleh PANWAS Kabupaten Tana Toraja ternyata tidak ada yang melihat

siapa yang menyebarkan selebaran itu dan tidak ada yang melihat

Pendeta Lambay mengedarkan selebaran secara langsung di tempat-

tempat Ibadan, sehingga oleh PANWAS Kabupaten laporan itu tidak

ditindak lanjuti;

11. Rahmiwati Agustini, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Provinsi sebagai koordinator

penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan sengketa yang

masuk ke PANWAS Provinsi;

- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa PILKADA yang masuk ke

PANWAS Provinsi karena sudah dislesaikan oleh PANWAS Kacamatan

dan Kabupaten;

12. Syamsul Bakir Hamid, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Provinsi sebagai koordinator

bidang Pers

- Bahwa saksi mempunyai tugas sosialisasi dan itu sudah dilakukan baik

melaui media cetak, elektronik, radio maupun lewat brosur yang

disebarkan kepada masyarakat yang berisi mengenai fungsi dan tugas


pengawasan, termasuk tata cara menangani pengaduan masyarakat

tentang pelaksanaan PILKADA termasuk tehadap demonstran;

13. Drs. Syarifuddin Yusmar, M.Ag., menerangkan:

- Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Ketua PANWAS Provinsi, saksi

sebagai Ketua PANWAS Kabupaten Bone sudah melaksanakan tugas

secara keseluruhan;

- Bahwa tidak ada kebijakan yang saksi lakukan untuk melakukan

penghitungan cepat dalam penghitungan suara, hanya saja saksi

berinisiatif meminta data kepada para PANWAS Kecamatan melalui

telepon dan SMS. Itu bukan untuk penetapan suara, tetapi untuk saksi

gunakan sebagai data pembanding didalam melakukan pengawasan

pada perhitungan rekapitulasi di tingkat kabupaten;

- Bahwa saksi sebagai Ketua PANWAS Kabupaten Bone tidak

menginstruksikan kepada para PANWAS di kecamatan-kecamatan

untuk mengangkat seorang relawan;

- Bahwa sebagai Ketua PANWAS Kabupaten, saksi pernah menerima

laporan dari tim pasangan nomor urut 1 tentang adanya sepanduk yang

tertulis cerdas, sehat dan kuat, dan tidak ditindak lanjuti karena

sepanduk itu tidak bertuan. Disamping itu ada laporan tentang adanya

pengedaran stiker, dan itu juga tidak ditindak lanjuti karena pengedaran

stiker tesebut tidak bertuan;

14. Mohammad Pahrun, SH., menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Kabupaten Bone sebagai

Koordinator penerima laporan dan tindak lanjut ;

- Bahwa selama saksi melaksanaklan tugas, laporan yang diterima oleh

saksi adalah seperti yang disampaikan oleh bapak Syafruddin tadi;

- Bahwa menurut pengamatan saksi, pelaksanaan PILKADA di

Kabupaten Bone ini berjalan dengan tertib dan baik, terbukti sampai hari

ini tidak ada laporan yang signifikan tentang adanya pelanggaran

PILKADA;

15. A. Asben Awaluddin, SH., menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PANWAS Kabupaten Gowa bidang

pengwasan;

- Bahwa saksi tahu ada laporan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran

yang dilaporkan oleh tim ASMARA maupun oleh tim AZIZ MUBYL

dalam bentuk surat;


- Bahwa laporan tentang adanya pelanggaran itu kemudian dianalisa dan

dipilah mana yang termasuk pelanggaran administrasi, mana yang

termasuk pelanggaran tindak pidana serta mana yang masuk dalam

katagori sengketa mengenai perbedaan persepsi, dan hasilnya oleh

saksi ada yang ditindak lanjuti dan ada yang tidak karena secara

administratif tidak memenuhi regulasi yang ada;

- Bahwa selama saksi bertugas sebagai anggota PANWAS Kabupaten

Gowa, tidak pernah ada laporan atau temuan mengenai dugaan adanya

bagi-bagi uang, sembako dan janji-janji lainnya;

16. Luther Pongrekkun, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ketua Pokja Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa di Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 704 TPS, 310 Desa/

Kelurahan dan 40 Kecamatan. Pada tingkat TPS semua TPS ada saksi

pasangan calon dan semuanya bertanda tangan di Berita Acara;

- Bahwa pelaksanaan PILKADA tanggal 5 November 2007 berjalan

aman, akrab dan penuh kekeluargaan. Pada tingkat kecamatan

rekapitulasi yang dilaksanakan 38 kecamatan ditanda tangani oleh saksi

yang hadir dan ada 2 kecamatan yang tidak ditanda tangani oleh saksi

pasangan nomor urut 1 yaitu Kecmatan Massanda dan Kecamatan

Bettuang karena saksinya cepat kembali dan dalam catatan itu tidak

disebutkan alasan kenapa tidak tanda-tangan;

- Bahwa pada rekapitulasi tingkat kabupaten seluruh saksi pasangan

calon Gubernur dan Wakil gubernur hadir dan pada saat rapat

rekapitulasi ini tidak ada komplain tentang adanya perbedaan-

perbedaan perolehan suara antara catatan para saksi dengan data dari

PPK. Pada akhir acara penanda-tanganan Berita Acara, saksi pasangan

nomor urut 1 tidak mau menanda-tangani Berita Acara dengan alasan

tidak puas dengan penyelesaian kasus pengedaran selebaran yang

dilakukan oleh Pendeta Lambay di Kecamatan Bettuang yang

diselesaikan oleh PANWAS Kabupaten;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Keberatan maupun Termohon

Keberatan mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 17 Desember

2007 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah selesai dan

para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, maka Majelis Hakim Agung

akan mengambil putusan dan untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk

segala hal yang termuat dalam Berita Acara sidang ;


TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi pada

pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan atau kuasa hukumnya tidak memiliki kwalitas

dan hak untuk mengajukan keberatan (legal standing) sebab surat kuasa

tanggal 16 November 2007 yang menjadi dasar Pemohon Keberatan dan

kawan-kawan merupakan suatu surat kuasa umum yang tidak dibenarkan

dalam hukum acara;

2. Bahwa perbaikan/perubahan permohonan keberatan yang telah ditanda

tangani dan dibacakan oleh Pemohon Keberatan didepan persidangan

tanggal 7 Desember 2007 harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya

tidak dapat diterima sebab perbaikan/perubahan permohonan keberatan

tersebut telah melampaui batas-batas materi pokok dalam posita maupun

petitumnya sehingga merupakan gugatan baru dan dapat menimbulkan

kerugian pada hak pembelaan Termohon Keberatan. Hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret

1971 bahwa perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui

batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak

pembelaan para Tergugat;

3. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak jelas atau

kabur sebab tidak menguraikan secara jelas dan rinci penghitungan suara

yang dilakukaan oleh Pemohon Keberatan untuk masing-masing pasangan

calon terutama untuk pasangan calon Pemohon Keberatan sendiri. Demikian

pula keberatan Termohon Keberatan tersebut tidak dapat disebut sebagai

keberatan yang sah menurut hukum karena tidak memuat syarat-syarat

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2005 serta Perma No. 02 Tahun 2005

(Exceptio Obscurri Lebeli);

4. Bahwa permohonan Pemohon Keberatan seharusnya tidak diajukan karena

tidak tegas diakui oleh Pemohon Keberatan bahwa materinya berkaitan erat

dengan tugas-tugas PANWAS yang tahapannya sudah selesai dan

karenanya merupakan kewenangan PANWAS (Ekceptio Van

Onbevoegheid);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :


1. Bahwa Surat Kuasa tanggal 16 November 2007 yang menjadi dasar

Pemohon Keberatan dan kawan-kawan pada dasarnya merupakan Surat

Kuasa Khusus, sebab dalam Surat Kuasa tersebut telah secara spesifik

menonjolkan apa obyek yang digugat atau dimohonkan keberatan dan

identitas siapa yang menerbitkan atau menetapkan obyek yang digugat atau

dimohonkan tersebut (in casu KPUD Sulawesi Selatan yang dengan

keputusannya berupa Surat Penetapan No. 086/P.KWK-SS/XI/2007

tertanggal 16 November 2007). Sehingga dengan demikian menurut hemat

Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat minimal untuk

disebut sebagai Surat Kuasa Khusus ditambah lagi tindakan-tindakan apa

yang diberi wewenang untuk dijalankan dalam melaksanakan Surat Kuasa

Khusus itu;

2. Bahwa merubah suatu gugatan atau permohonan keberatan dipersidangan

pada dasarnya tetap diperbolehkan sepanjang pihak lawan, yaitu Tergugat

atau Termohon Keberatan masih belum memberikan atau mengemukakan

jawabannya atas gugatan atau permohonan tersebut, karena dalam hal

demikian tidak merugikan pihak lawan tersebut dalam menyusun

jawabannya. Lain halnya apabila perubahan itu dilakukan oleh Penguggat

atau Pemohon Keberatan sesudah pihak lawan yaitu Tergugat atau

Termohon Keberatan memberikan jawabannya, maka perubahan demikian

harus mendapat persetujuan dari pihak lawan tersebut sebab hal ini dapat

merugikan hak pembelaan dari pihak Tergugat atau Termohon Keberatan;

3. Bahwa gugatan atau permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Keberatan cukup jelas dan tidak kabur sebab dari rangkaian kalimat-kalimat

dalam surat gugatan atau permohonan keberatan dimaksud sudah cukup

dipahami kaitannya satu sama lain, serta maksud tujuan diajukannya

gugatan atau permohonan keberatan juga sudah cukup jelas dalam posita

maupun petitumnya;

4. Bahwa dalam gugatan atau permohonan keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Keberatan memang ada diuraikan hal-hal yang seharusnya

menjadi wewenang dan tugas-tugas PANWAS, tetapi menurut hemat Majelis

Hakim Mahkamah Agung pembahasan dan pertimbangan tentang hal-hal

tersebut pada pokoknya sudah menyangkut substansi atau materi pokok

perkara sehingga tidak bersifat eksepsi;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon Keberatan harus ditolak;



Menimbang bahwa fakta hukum yang tidak disangkal oleh kedua belah

pihak adalah:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Selatan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon Keberatan) pada hari Senin tanggal 5

November 2007;

2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah salah satu pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

periode 2008 – 2113 yang sah;

3. Bahwa Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 086/P.KWK-SS/XI/2007

tertanggal 16 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala


dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas isi

Keputusan a quo yang isinya pada pokoknya dalam keputusan butir keduanya

telah menetapkan bahwa pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih adalah pasangan nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Syahrul Yasin

Limpo SH, Msi, M.H dan Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, M.S. dengan perolehan

suara sah 1.432.572 suara dengan prosentase 39,53 %, halmana menurut

Pemohon Keberatan disebabkan karena adanya selain salah penghitungan

hasil suara, juga karena Termohon Keberatan telah melakukan banyak

kecurangan dan pelanggaran yang dapat merubah hasil penghitungan suara

yang diperoleh bagi para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Selatan, terutama di daerah pemilihan Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bone dan

Tana Toraja;

Menimbang bahwa sebaliknya Termohon Keberatan telah menolak dan

menyangkal adanya salah penghitungan hasil suara maupun kecurangan dan

pelanggaran, sebab penghitungan tersebut dilakukan dalam banyak tingkatan

perhitungan mulai dari tingkat KPPS di tingkat TPS kemudian PPK di tingkat

kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa untuk membuktikan keberatan-keberatannya pihak

Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di bawah

sumpah tersebut di atas untuk Kabupaten Bone, yaitu antara lain Drs. M. Zainal

Bakri yang menerangkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PILKADA di


Kabupaten Bone dan saksi mengetahui adanya instruksi dari KPUD Sulawesi

Selatan untuk tidak memberikan salinan atau Berita Acara hasil penghitungan

suara kepada siapa saja termasuk kepada PANWAS dan kepada saksi,

halmana dikuatkan juga oleh saksi-saksi lainnya, yaitu saksi Nirwadi S.T., saksi

Drs. Amran, saksi Sunardi Umar ; Sedangkan untuk Kabupaten Gowa, saksi-

saksi yang bernama Amiruddin S.H, saksi Somba, saksi Dg. Tiro, saksi

Darmawan, saksi Samsudin Dg. Nai, saksi Sehu Dg. Tata telah

mengungkapkan adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-

pelanggaran dalam proses PILKADA di Kabupaten Gowa sehingga

menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam penghitungan hasil suara;

Untuk daerah Kabupaten Bantaeng, berbagai kecurangan dan pelanggaran

telah diungkapkan oleh saksi Mariana, yang bersesuaian dengan keterangan

saksi Hendra Jumaing, saksi Rudianto, Kasman Upa, yang masing-masing telah

melihat Bupati melakukan kampanye dengan menggunakan mobil dinas yang

ditempeli stiker calon nomor 3;

Sebaliknya para saksi yang diajukan oleh pihak Termohon Keberatan, yaitu baik

dari Kabupaten Gowa, dari Kabupaten Bone, dari Kabupaten Bantaeng, dari

Kabupaten Tana Toraja serta dari PANWAS Provinsi dan Kabupaten tersebut di

atas, pada pokoknya telah menyangkal keterangan-keterangan saksi pihak

Pemohon Keberatan dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif-

legalistis dari peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dasar-dasar argumentasi

kedua belah pihak, serta keterangan-keterangan saksi-saksi dibawah sumpah

dari kedua belah pihak dan alat-alat bukti masig-masing, mayoritas Majelis

Hakim Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara formil permohonan keberatan dapat diterima, karena

diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005;

2. Bahwa secara materiil/substansial harus disadari terlebih dahulu akan jiwa

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 mengandung prinsip-

prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan PILKADA yang harus

dijunjung yaitu bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila

ciri-ciri yang bersifat langsung, bebas rahasia, jujur, dan adil tidak ada,


maka tidak akan tercapai pemilihan yang demokratis, padahal demokrasi

merupakan fondasi yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara;

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, berdasarkan keterangan kedua belah

pihak, serta surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi dibawah

sumpah tersebut di atas, memang terdapat fakta-fakta yang menunjukkan

bahwa dalam pelaksanaan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Selatan telah terdapat masalah-masalah mengenai perhitungan

suara sebagai hasil akhir proses PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan yang

terjadi di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone,

Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Tana Toraja;

Perhitungan suara di keempat Kabupaten tersebut pada dasarnya

diakibatkan oleh sebab-sebab tidak sepenuhnya dilaksanakan prinsip-

prinsip pemilu yang langsung, bebas rahasia, jujur dan adil pada proses

penghitungan suara maupun pada proses pentahapan sebelumnya sejak

dimulai kampanye, pendaftaran pemilih, panggilan untuk memilih, dan

seterusnya, sampai pada pemungutan suara/pencoblosan. Keseluruhan

proses tersebut jelas-jelas mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas)

dengan penghitungan suara sehingga menuai berbagai protes dan

keberatan dari pasangan calon yang merasa dirugikan haknya;

4. Bahwa terhadap adanya masalah-masalah ini, yang berawal dari

kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan

PILKADA, pihak Termohon Keberatan walaupun menyangkalnya dan

menolaknya, tetapi secara implisit dapat dikatakan membenarkan, karena

ternyata bukti-bukti dan jawaban Termohon Keberatan cenderung bersifat

formalitis-legalistis, begitu pula saksi-saksi yang diajukan lebih banyak

menjelaskan berdasarkan kriteria-kriteria aturan formal, padahal

sesungguhnya salah satu fungsi KPUD adalah melakukan evaluasi dan

pelaporan atas terselenggaranya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (vide Pasal 66 huruf K Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004) yang tentunya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip

pemilihan tersebut di atas;

5. Bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa substansi maupun prosedur

bersengketa dalam masalah pemilu ini termasuk dalam ruang lingkup asas

Hukum Publik dan bukannya asas Hukum Privat;

Pada dasarnya dalam proses berperkara dan pembuktian dalam Hukum

Publik bersifat mencari kebenaran materiil, seperti halnya dalam Hukum


Pidana atau Hukum Tata Usaha Negara, dan bukannya cukup mencari

kebenaran formil seperti halnya dalam perkara Hukum Perdata;

Bahwa oleh karenanya, dalam kasus ini haruslah dikejar kebenaran materiil

dari fakta-fakta dan kejadiannya melalui pembuktian alat-alat buktinya, dan

tidak hanya sekedar mengejar kebenaran formil seperti dalam suatu perkara

perdata melalui bukti-bukti yang bersifat formal-legalistis;

6. Bahwa karenanya berdasarkan prinsip legal justice sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

maka adalah sangat beralasan bila tinjauan atas Pasal 106 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 dalam kasus ini (in casu) harus

dibaca dalam konteks dan hubungannya dengan kejadian-kejadian atau

peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahuluinya karena bersifat sangat

kontekstual dan mempunyai hubungan sebab-akibat yaitu karena bermuara

pada hasil penghitungan suara tahap akhir. Sehingga akan dirasakan adil

dan bijaksana apabila hal-hal itu memperoleh perhatian dan menjadi bahan

pertimbangan;

7. Bahwa perolehan suara antara pasangan nomor 1 dan nomor 3

berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPUD Sulawesi Selatan, pada

dasarnya perbedaan sangat tipis, yaitu hanya 0,77 % atau 27.602 suara

untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sehingga

kesalahan/kekeliruan yang diakibatkan oleh proses-proses tahapan

PILKADA sebelumnya, sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya diperlukan

gambaran hasil PILKADA yang betul-betul memberikan gambaran yang riil

dari keinginan masyarakat tentang siapa yang mereka kehendaki menjadi

pimpinan di daerahnya, halmana dapat dilakukan melalui pemungutan suara

ulang yang benar-benar di bawah pengawasan PANWASLU, pejabat-

pejabat dan aparat keamanan serta pihak-pihak lain yang bersifat

independen, yang harus dilakukan dalam tenggang waktu selama 3 bulan

sampai 6 bulan sesudah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Agung di

Mahkamah Agung RI, terjadi adanya pendapat yang berbeda dari Hakim Agung

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung S.H. dan Hakim Agung Djoko Sarwoko SH,,

M.H. yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa meskipun dapat dibuktikan adanya kecurangan-kecurangan dan

pelanggaran dalam pelaksanaan PILKADA, namun Mahkamah Agung tetap


hanya terbatas wewenang pada penghitungan suara, sesuai dengan

ketentuan undang-undang. Sehingga dalam hal terjadi adanya masalah-

masalah tersebut, maka Mahkamah Agung tidak berwenang memerintahkan

untuk melakukan pemungutan suara ulang, tetapi cukup hanya

memerintahkan kepada KPUD selaku Termohon Keberatan untuk

melakukan penghitungan ulang hasil suara di empat daerah Kabupaten

yang bermasalah tersebut di atas;

Menimbang bahwa sekalipun adanya dua pendapat yang berbeda

tersebut (dissenting opinion) tentang perihal akibat hukumnya. namun demi

terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dikalangan masyarakat, permohonan

Pemohon Keberatan untuk petitum subsidairnya dapat dikabulkan, sedangkan

untuk permohonan primair dapat dinyatakan tidak diterima, dan membebankan

biaya perkara kepada pihak Termohon Keberatan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005, dan peraturan-peraturan lain yang

terkait ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;


PRIMAIR:

- Menyatakan bahwa permohonan primair tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;

2. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk mengulang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan untuk daerah

pemilihan Kabupaten Gowa, Bone, Bantaeng dan Tana Toraja;

3. Menentukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Sulawesi

Selatan tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam

waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

kepada Termohon Keberatan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007 oleh Majelis Hakim yang

terdiri dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.,


Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP., M.Hum. dan

Mansur Kartayasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19

Desember 2007 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Drs. H. Faisol, S.H.. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :

Ttd. Ttd.

Prof.Dr. H.M.Hakim Nyak Pha, S.H., DEA. Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.

Ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum.

Ttd.

Mansur Kartayasa, S.H., M.H.

Biaya kasasi : Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,- Ttd.

2. R e d a k s i Rp 1.000,- Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 293.000,- Jumlah Rp 300.000,-

Untuk Salinan : MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera,

SAREHWIYONO M, S.H., M.H. NIP.040014705

putusan mk no.02-p-kpud-2007

Documents