putusan ma wanprestasi

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006

P U T U S A N

Nomor : 1991 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara :

DEDDY NUR, bertempat tinggal di Jalan Hebras

No.1, Rawabelong, Jakarta Barat, yang dalam hal ini

memberi kuasa kepada : HENDARSAM

MARANTOKO, S.H. dan HENDRY SANGAPTA,

S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor

di Wisma Daria, Lantai 3, Ruang 309, Jalan

Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12160 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

ADI FIRANSYAH, bertempat tinggal di Jalan

Semarang S-325, Jaka Mulya, Perumnas Niaga

Cikunir, Bekasi Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah

menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di

muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas

dalil-dalil :

bahwa pada sekitar awal tahun 2002, antara Penggugat dan

Tergugat telah terjadi perikatan, yaitu suatu hubungan kerjasama

dalam bidang hiburan (entertainment), dimana Penggugat mengikat-

kan diri sebagai manager Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai artis

berdasarkan suatu kesepakatan secara lisan atau konsensus diantara

para pihak ;

bahwa Penggugat berdasarkan kedudukannya terhadap

Tergugat bertugas mencarikan pekerjaan (job) untuk Tergugat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dibidang hiburan (entertainment) serta membantu Tergugat dalam

menjalankan profesinya sebagai artis serta demi peningkatan karier

Tergugat dalam dunia hiburan (entertainment) sesuai dengan

kebiasaan (custom) yang berlaku ;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk setiap

pekerjaan (job) dan ataupun kontrak kerja dibidang hiburan

(entertainment) yang diberikan oleh dan atau melalui Penguggat untuk

Tergugat, maka Penggugat mendapatkan pembagian uang jasa atau

komisi sebesar 20%, kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara

tertulis, dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau consensus

antara Penggugat dan Tergugat ;

bahwa sekitar bulan September 2002, Penggugat telah

mendapatkan pekerjaan (job) untuk Tergugat berupa kontrak eksklusif

sinetron sebanyak 104 (seratus empat) episode dengan pihak

Multivision Plus yang telah dituangkan dalam suatu kontrak kerja ;

bahwa berdasarkan kontrak eksklusif dari Multivision Plus,

Tergugat mendapatkan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

a. Episode 1 (satu) sampai dengan episode 26 (dua puluh enam)

mendapatkan honor sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus

ribu rupiah) per episode ;

b. Sedangkan untuk episode 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan

episode 52 (lima puluh dua), Tergugat menerima Rp.2.750.000,-

(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per episode ;

c. Untuk episode 53 (lima puluh tiga) sampai dengan episode 78

(tujuh puluh delapan), Tergugat menerima honor sebesar

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per episode ;

d. Untuk episode 79 (tujuh puluh sembilan) sampai dengan episode

104 (seratus empat), Tergugat mendapatkan honorarium sebesar

Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per

episode ;

bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan

Tergugat, dan juga kebiasaan yang berlaku dibidang hiburan setiap

pekerjaan ataupun kontrak yang didapatkan oleh manager untuk

artisnya, maka manager berhak untuk mendapatkan uang jasa/komisi

sebesar 20% dari total nilai yang didapatkan dari pekerjaan tersebut

selama masa kontrak berlangsung, dan berdasarkan hal tersebut,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



maka Penggugat berhak mendapatkan pembayaran uang jasa/komisi

sebesar 20% dari Tergugat ;

bahwa Penggugat juga telah mengirimkan uang sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2003 (bukti

P-1) dan uang sebesar Rp.11.070.000,- (sebelas juta tujuh puluh ribu

rupiah) pada tanggal 17 Juni 2003 (bukti P-2) sebagai uang

pembayaran tahap pertama dari pihak Multivision Plus yang

dibayarkan melalui Penggugat untuk 10 (sepuluh) episode setelah

dikurangi 20% sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk apa

yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan kesepakatan antara

Penggugat dengan Tergugat ;

bahwa pada tanggal 17 Juli 2003, Penggugat telah

mengundurkan diri sebagai manager Tergugat dikarenakan tidak bisa

bekerjasama lagi dengan Tergugat akibat adanya perbedaan prinsip,

dan setelah itu Tergugat tidak lagi membayarkan hak Penggugat atas

fee sebesar 20% dari nilai kontrak yang masih berlangsung, sehingga

Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian lisan yang

dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan atau telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan menahan hak Penggugat atas fee

sebesar 20% tersebut ;

bahwa pengunduran diri Penggugat tersebut, menurut hukum

dan kebiasaan tidak akan menghilangkan hak Penggugat untuk

mendapatkan uang jasa/komisi sebesar 20% dari nilai kontrak yang

diperoleh Tergugat selama pekerjaan yang diberikan oleh ataupun

melalui Penggugat masih berlangsung, dan Tergugat masih menerima

pembayaran dari pekerjaan (job) atau kontrak tersebut berdasarkan

kebiasaan yang berlaku dibidang hiburan (entertainment) ;

bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

terjalin yaitu antara manager dengan artis, bukan merupakan suatu

hubungan antara majikan dengan buruhnya, melainkan hubungan

sebagai mitra kerja yang berkedudukan seimbang dan setara dengan

dibatasi hak dan kewajiban menurut kesepakatan kedua belah pihak,

serta peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis ;

bahwa sampai dengan adanya gugatan ini, Tergugat telah

menikmati keuntungan dari pekerjaan (job) atau kontrak kerja yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dihasilkan atas usaha ataupun melalui Penggugat, sedangkan

Tergugat belum memberikan secara penuh hak-hak Penggugat

mengenai pembagian uang jasa/komisi yang seluruhnya berjumlah

Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk komisi sebanyak 94

(sembilan puluh empat) episode, dengan perincian sebagaimana

tersebut dalam gugatan ;

bahwa akibat tertahannya hak dari Penggugat dengan tidak/

belum dibayarkan hak Penggugat oleh Tergugat, dan juga

pemberitaan di media massa, dimana Tergugat tidak mau mengakui

Penggugat adalah mantan managernya, maka Penggugat menderita

kerugian secara immateriil yang diperhitungkan sebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

bahwa kebiasaan (custom) merupakan salah satu sumber

hukum yang diakui dalam sistem hukum kita, maka penyelewengan

terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan telah diakui

keberadaannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka

perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum, karena telah menahan hak Penggugat yang sudah sepantas-

nya diberikan kepada Tergugat, dan adalah adil kiranya apabila

Penggugat meminta hak-haknya yang telah ditahan oleh Tergugat

berupa pembayaran uang jasa/komisi atas pekerjaan (job) yang telah

diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga

juta rupiah) dan Tergugat dihukum atas perbuatan melawan hukum

berupa penahanan atas hak-hak Penggugat dengan ganti rugi

immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah,

maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih

dahulu walaupun ada banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat

mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan sah perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan

Tergugat ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan

melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat berupa

pembagian uang jasa atau komisi sebesar Rp.53.000.000,- (lima

puluh tiga juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

5. Menyatakan putusan ini serta merka dijalankan, walaupun ada

bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij

voorraad) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et

bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai

berikut :

bahwa berdasarkan asas pembuktian, maka setiap pihak yang

mendalilkan harus membuktikan dalilnya, demikian juga pihak lawan

harus membuktikan dalil sangkalannya, dengan demikian suatu dalil

gugatan harus disebutkan secara jelas apa yang menjadi landasan

gugatannya, sehingga pihak lawan mengerti apa yang harus dijawab ;

bahwa perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

mempunyai landasan hukum yang berbeda dan akibat hukum yang

berbeda, dan dalam gugatan perdata landasan hukum untuk

menggugat hanya dua hal tersebut yaitu perbuatan wanprestasi atau

gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil yang diajukan

menekankan kepada landasan gugatannya apakah wanprestasi,

sehingga petitumnya juga mengarah kepada akibat hukum dari

wanprestasi, demikian juga landasan gugatan perbuatan melawan

hukum tentunya petitumnya mengarah kepada akibat hukum dari

perbuatan melawan hukum ;

bahwa karena landasan hukum gugatan akan menentukan

akibat hukum dari perbuatan yang digugat dan sekaligus akan menjadi

dasar untuk menuntut hak, maka harus disebutkan secara tegas


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



landasan gugatan tersebut, dan agar sejalan dengan pembuatan surat

kuasa yang membuat keterangan tentang kekhususan pemberian

kuasa tersebut, yang membatasi hak penerima kuasa ;

bahwa karena gugatan Penggugat menggabungkan kedua

dasar gugatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan

hukum, maka semua dasar gugatan telah digabungkan oleh

Penggugat yang mengakibatkan gugatan ini sangat umum sifatnya

dan sangat kabur, oleh karena itu gugatan yang demikian harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah

menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai

berikut :

bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi

pada bagian eksepsi dan pokok perkara, juga termasuk dalam gugatan

rekonvensi ini ;

bahwa tidak ada hubungan kerjasama dan pengikatan diri

Tergugat Rekonvensi sebagai manager bagi Penggugat Rekonvensi,

karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi

dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ada perbuatan

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Penguggat Rekonvensi ;

bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi

tanpa didasari oleh alas hak atau alas hukum, sedangkan petitumnya

diajukan tuntutan yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi seperti

orang yang tidak beritikad baik yang tidak melaksanakan kewajibannya

secara bertanggung jawab, padahal apa yang diuraikan oleh Tergugat

Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta ;

bahwa Penggugat Rekonvensi selaku artis/publik figure,

ketenarannya sangat dipengaruhi oleh image yang terbentuk di

masyarakat, salah satu dasar penilaian masyarakat yang dapat

mempengaruhi ketenarannya adalah menyangkut itikad baik seorang

artis ;

bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan

gugatan dan mengekspose melalui media massa dengan mendalilkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai

dengan kenyataan akan mempengaruhi image masyarakat terhadap

kepribadian Penggugat Rekonvensi, terutama yang berhubungan

dengan kontrak-kontrak terhadap perusahaan hiburan, yang tentunya

sangat merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi dan

mengakibatkan batalnya rencana pembuatan kontrak hiburan yang

baru ;

bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat

Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil

yang seluruhnya berjumlah Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh

lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam

gugatan rekonvensi ;

bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini, Penggugat

Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

atas barang tetap atau barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi

yang uraiannya secara detail akan diajukan kemudian selama masa

persidangan ini, dan atas objek sita yang akan Penggugat Rekonvensi

uraikan nanti agar dinyatakan sah dan berharga ;

bahwa karena gugatan rekonvensi ini merupakan perbuatan

melawan hukum kepada Tergugat Rekonvensi, maka sudah

selayaknya kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

keterlambatan pelaksanaan putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan artis selaku publik

figur, maka atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah

melakukan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama

baik Tergugat Rekonvensi, maka untuk memulihkan nama baik

Penggugat Rekonvensi ke dalam kedudukan dan martabatnya semula,

Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengajukan permohonan

ma’af di 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dengan ukuran

masing-masing ¼ halaman selama 2 (dua) gari berturut-turut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat

Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar

memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena mencemar-

kan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar kerugian sebesar :

- Kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) ;

- Kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah) ;

Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.2.025.000.000,-

(dua milyar dua puluh lima juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung

efektif sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tetap dan

benda bergerak sesuai dengan daftar yang akan diajukan

kemudian ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

mengajukan permohonan ma’af melalui 2 (dua) media massa yang

berskala nasional dengan ukuran masing-masing ¼ halaman

selama 2 (dua) hari berturut ;

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

8. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.208/Pdt.G/

2004/PN.Bks. tanggal 30 Desember 2004, yang amarnya sebagai

berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.164/Pdt/2005/PT.Bdg.

tanggal 9 November 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-

kan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2006

kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Januari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

18 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No.208/Pdt.G/2004/PN.Bks. jo No.03/K/2006 yang dibuat oleh Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana disertai

dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1

Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding

yang pada tanggal 21 Februari 2006 telah diberitahu tentang memori

kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal

7 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan aturan hukum


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang

syarat sahnya suatu perjanjian, karena suatu perjanjian tidak harus

dilakukan secara tertulis, akan tetapi dapat juga dilakukan secara

lisan, sehingga terbukti bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara

Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat

tentang hubungan manager dan artis adalah sah menurut hukum,

dan segala hak dan kewajiban yang melekat didalam kesepakatan

tersebut juga harus dipenuhi oleh para pihak ;

Bahwa judex facti mengatakan “perjanjian lisan yang dibuat oleh


tidak mempunyai bukti tertulis”, hal ini adalah bertentangan dengan

apa yang dikatakan didalam Pasal 1338 KUH Perdata ;

Bahwa judex facti mengatakan “kesepakatan yang dibuat oleh


tidak mempunyai bukti tertulis”, hal ini adalah bertentangan dimana

setiap perjanjian yang dibuat secara lisan tidak pernah dituangkan

secara tertulis, apabila dituangkan secara tertulis haruslah

perjanjian tersebut dibuat secara tertulis pula, dan hal ini sesuai

dengan perkataan Prof. Subekti, S.H. didalam bukunya yang

berjudul “Hukum Perjanjian” (vide bukti P-7) ;

Bahwa sesuai dengan kebiasaan yang terjadi didalam dunia

hiburan, dimana perjanjian antara manager dengan artisnya tidak

selalu dibuat secara tertulis, hal ini sesuai dengan apa yang

dikatakan saksi Didit Pratomo dan Fikha Lismasari yang mengata-

kan bahwa perjanjian antara manager dengan artis tidak harus

tertulis (vide putusan Pengadilan Negeri Bekasi halaman 23) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat

“bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan

Termohon Kasasi/Tergugat terjadi didalam beberapa acara dan

benar Pemohon Kasasi/Penggugat pernah menjadi manager

Termohon Kasasi/Tergugat”, hal ini telah membuktikan bahwa

Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan manager dari Termohon

Kasasi/Tergugat, dengan demikian maka perjanjian lisan yang

dibuat antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon

Kasasi/Tergugat telah sah secara hukum, sehingga apa yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dikatakan oleh Majelis Hakim “bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat

bukan manager dari Termohon Kasasi/Tergugat dan perjanjian

lisan yang dibuat Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon

Kasasi/Tergugat tidak mempunyai bukti tertulis haruslah ditolak”,

maka oleh karenanya Mahkamah Agung patutlah menyatakan

bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara Pemohon Kasasi/

Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah sah secara

hukum dan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah manager dari

Termohon Kasasi/Tergugat ;

2. Bahwa Majelis Hakim judex facti yang tidak mempertimbangkan

mengenai masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Termohon Kasasi/Tergugat dan dalam putusannya menolak

gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga didalam hal ini

tidak ada hubungan yang erat antara putusan dengan pertimbang-

an hukum, dan hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung No.698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya posita dan petitum

gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka terdapat ketidak-

cermatan Majelis Hakim dalam memberikan putusan a quo,

sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum,

dan oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan, hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/

1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No.672 K/Sip/1972 tanggal 18

Oktober 1972 ;

3. Bahwa Majelis Hakim judex facti telah salah menerapkan hukum,

karena tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Didit Pratomo

dan Fikha Lismasari yang menyatakan bahwa fee (komisi) untuk

manager sebesar 20% yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat setelah tidak menjadi manager dari Termohon Kasasi/

Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex

facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi

pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Deddy Nur

tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun

2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEDDY

NUR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 15 MARET 2007,

oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.

Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak

dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd./ ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ………….………. Rp. 6.000,- Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i ……….………… Rp. 1.000,- ttd./

3. Administrasi kasasi ….…….. Rp.493.000,- Rita Elsy, S.H.

J u m l a h Rp.500.000,- ==========

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H. NIP.040030169.


putusan ma wanprestasi

Documents