pulihkan gambut, peta jalan restorasi gambut indonesia...

Gedung Sekretariat Negara,Jalan Teuku Umar No. 10-11,Menteng, Jakarta PusatT. +62 21 319 012 608

Badan Restorasi Gambut@BRG_Indonesia@BRG_IndonesiaBadan Restorasi Gambut - BRGBadan Restorasi Gambut-BRG

www.brg.go.id

“ Pulihkan Gambut, Pulihkan Kemanusiaan.”

BADAN RESTORASI GAMBUT2016 - 2020

DESA PEDULI GAMBU T

% !"#"$

%

&'()*+"(, -".

/0)

PETA JALAN RESTORASI GAMBUT INDONESIA

2016-2020

BadanRestorasiGambut

PROVINSI SUMATRA SELATANDESA KUALA SUGIHAN

Badan Restorasi Gambut

LAPORAN PEMETAAN SOSIAL DESA KUALA SUGIHAN TAHUN 2017

PENYUSUN :

1. Didi Karyadi.,S.IP ( KPS ) 2. Muhammad Hidayatullah ( EPS ) 3. Gilang Putra Anugrah ( EPS )


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pemulihan fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya disingkat BRG bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut pada tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

BRG mempunyai fungsi untuk pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan, pengendalian dan kerja sama , pemetaan kesatuan hidrologis gambut; penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Restorasi gambut adalah bagian dari pemulihan lingkungan hidup. Indonesia memiliki hampir 15 juta hektar lahan gambut tropis. Dari luas itu, sebanyak 12,9 juta hektar berada di tujuh provinsi yang menjadi prioritas restorasi gambut. Kerusakan ekosistem gambut pada umumnya terjadi karena pembukaan dan pengeringan gambut. Akibatnya, lahan dan rawa gambut menjadi rentan terbakar. Pada tahun 2015, kebakaran gambut mencapai 875 ribu hektar. Jumlah ini kurang lebih 33% dari luas seluruh areal hutan dan lahan yang terbakar. Sementara itu, ada sekitar 2,8 juta hektar kubah gambut yang telah dibuka dengan kanal-kanal buatan. Areal gambut tipis kurang dari tiga meter dan tidak berkubah namun juga telah mengalami pembukaan mencapai 3,1 juta hektar. Di luar itu masih ada 6,2 juta hektar kubah gambut yang masih baik, karenanya perlu dilindungi.


2

Melihat pada luasnya areal gambut yang rusak atau terancam rusak itu, BRG mengidentifikasi ada kurang lebih 2.492.527 hektar areal gambut rusak yang perlu diprioritaskan restorasinya hingga tahun 2020. Pelaksanaan restorasi dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah penataan fungsi, pembasahan kembali melalui penyekatan atau penimbunan kanal serta pembangunan sumur bor, penanaman kembali lahan gambut dengan jenis-jenis tanaman yang ramah terhadap ekosistem gambut serta jenis-jenis tanaman lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa gambut. Dengan kegiatan tersebut maka restorasi gambut dapat dilihat sebagai pelaksanaan kerangka pengamanan lingkungan dalam pembangunan. Berbagai proyek pembangunan lain di dalam dan sekitar ekosistem gambut harus sejalan dengan upaya restorasi gambut. Namun demikian, untuk memastikan bahwa kegiatan restorasi gambut, khususnya di tingkat tapak, tidak menimbulkan keberatan atau konflik akibat hilang atau berkurangnya hak dan akses masyarakat, diperlukan upaya sistematis untuk melakukan mitigasi dampak sosial dari pelaksanaan restorasi itu. Upaya inilah yang disebut dengan kerangka pengaman sosial (social safeguard).

Restorasi gambut akan berjalan baik jika berpijak pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian, restorasi gambut tidak boleh menghilangkan hak, mengurangi akses ataupun merugikan masyarakat yang ada di sekitar kegiatan restorasi. Untuk itu, mendahului pelaksanaan restorasi gambut diperlukan kerangka pengaman sosial. Dokumen ini merupakan pedoman tentang pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial yang harus dirujuk setiap pihak yang akan melaksanakan kegiatan restorasi gambut di tingkat tapak. Pelaksana restorasi gambut meliputi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal; instansi Pemerintah atau pemerintah daerah; atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi tahun 2015 merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian negara mencapai 221 Triliun rupiah1

1 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun dilihat pada tanggal 20 Oktober 2016

2

Melihat pada luasnya areal gambut yang rusak atau terancam rusak itu, BRG mengidentifikasi ada kurang lebih 2.492.527 hektar areal gambut rusak yang perlu diprioritaskan restorasinya hingga tahun 2020. Pelaksanaan restorasi dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah penataan fungsi, pembasahan kembali melalui penyekatan atau penimbunan kanal serta pembangunan sumur bor, penanaman kembali lahan gambut dengan jenis-jenis tanaman yang ramah terhadap ekosistem gambut serta jenis-jenis tanaman lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa gambut. Dengan kegiatan tersebut maka restorasi gambut dapat dilihat sebagai pelaksanaan kerangka pengamanan lingkungan dalam pembangunan. Berbagai proyek pembangunan lain di dalam dan sekitar ekosistem gambut harus sejalan dengan upaya restorasi gambut. Namun demikian, untuk memastikan bahwa kegiatan restorasi gambut, khususnya di tingkat tapak, tidak menimbulkan keberatan atau konflik akibat hilang atau berkurangnya hak dan akses masyarakat, diperlukan upaya sistematis untuk melakukan mitigasi dampak sosial dari pelaksanaan restorasi itu. Upaya inilah yang disebut dengan kerangka pengaman sosial (social safeguard).

Restorasi gambut akan berjalan baik jika berpijak pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian, restorasi gambut tidak boleh menghilangkan hak, mengurangi akses ataupun merugikan masyarakat yang ada di sekitar kegiatan restorasi. Untuk itu, mendahului pelaksanaan restorasi gambut diperlukan kerangka pengaman sosial. Dokumen ini merupakan pedoman tentang pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial yang harus dirujuk setiap pihak yang akan melaksanakan kegiatan restorasi gambut di tingkat tapak. Pelaksana restorasi gambut meliputi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal; instansi Pemerintah atau pemerintah daerah; atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi tahun 2015 merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian negara mencapai 221 Triliun rupiah1

1 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun dilihat pada tanggal 20 Oktober 2016

3

dan World Bank memperkirakan kerugian tersebut senilai $16 Milyar2. Kebakaran tersebut banyak terjadi dalam areal perkebunan/hutan monokultur, salah satunya perkebunan kelapa sawit, terutama yang berada di lahan gambut. Kerusakan hidrologi gambut merupakan salah satu pemicu lahan gambut mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Penyelenggaraan upaya pemulihan ekosistem gambut yang rusak menjadi tanggung jawab pemerintah cq. BRG. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Dalam menyelenggarakan upaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap, BRG mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasi restorasi ekosistem gambut seluas 2 (dua) juta hektar.

Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Restorasi Gambut didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Badan; (2) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama; (3) Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan; (4) Deputi Bidang Edukasi, Sosialiasi, Partisipasi dan Kemitraan; (5) Deputi Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan isu-isu strategis di internal dan eksternal BRG, lingkungan strategis BRG dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa sasaran strategis BRG termasuk meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam kesatuan hidrologis gambut agar dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia dan lingkungan.

Badan Restorasi Gambut bertugas mencapainya tiga sasaran restorasi, yaitu: (1) pemulihan hidrologi, vegetasi dan daya dukung sosial-ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi; (2) perlindungan ekosistem gambut bagi penyangga kehidupan; (3) penataan ulang pengelolaan [pemanfaatan] ekosistem gambut secara berkelanjutan. Dari tugas tersebut, objek yang dikelola oleh BRG adalah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

2 http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis dilihat pada tanggal 20 oktober 2016

4

Pengelolaan ekosistem gambut bertujuan untuk mencapai multi- manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi. Mengacu pada tujuan itu, rumusan program yang menjadi tanggung jawab BRG adalah Program Fasilitasi dan Koordinasi Restorasi Gambut di 7 Provinsi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program adalah percepatan pemulihan ekosistem gambut di 7 provinsi untuk memberikan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Upaya pencapaian sasaran program, serta pencapaian indikator kinerja program akan dilaksanakan melalui lima kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing kedeputian di lingkup BRG.

Untuk kegiatan di lingkup Program Badan Restorasi Gambut ( BRG ), terdiri dari:

1. Kegiatan Sekretaris Badan dalam dukungan fasilitas administrasi, operasional dan pengelolaan keuangan;

2. Kegiatan Deputi bidang Perencanaan dan Kerjasama;

3. Kegiatan Deputi bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan;

4. Kegiatan Deputi bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan;

5. Kegiatan Deputi bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan kondisi di atas, untuk mencegah, memperbaiki, dan menjaga ekosistem gambut, Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Upaya restorasi gambut yang dilakukan haruslah melihat satu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang secara umum terdiri dari tanah gambut dan tanah mineral yang berada diantara dua sungai (atau antara sungai dan laut). Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang rapuh sehingga pengelolaannya harus direncanakan dengan baik dan hati-hati. Dalam proses pengelolaan tersebut, kesatuan hidrologi gambut tidak bisa dipecah-pecah. Setiap orang atau komunitas yang berada di dalam atau di sekitar KHG atau yang memiliki kepentingan di dalam KHG tersebut harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Restorasi pada lahan gambut yang telah rusak perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik dan hati-hati.

4

Pengelolaan ekosistem gambut bertujuan untuk mencapai multi- manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi. Mengacu pada tujuan itu, rumusan program yang menjadi tanggung jawab BRG adalah Program Fasilitasi dan Koordinasi Restorasi Gambut di 7 Provinsi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program adalah percepatan pemulihan ekosistem gambut di 7 provinsi untuk memberikan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Upaya pencapaian sasaran program, serta pencapaian indikator kinerja program akan dilaksanakan melalui lima kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing kedeputian di lingkup BRG.

Untuk kegiatan di lingkup Program Badan Restorasi Gambut ( BRG ), terdiri dari:

1. Kegiatan Sekretaris Badan dalam dukungan fasilitas administrasi, operasional dan pengelolaan keuangan;

2. Kegiatan Deputi bidang Perencanaan dan Kerjasama;

3. Kegiatan Deputi bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan;

4. Kegiatan Deputi bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan;

5. Kegiatan Deputi bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan kondisi di atas, untuk mencegah, memperbaiki, dan menjaga ekosistem gambut, Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Upaya restorasi gambut yang dilakukan haruslah melihat satu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang secara umum terdiri dari tanah gambut dan tanah mineral yang berada diantara dua sungai (atau antara sungai dan laut). Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang rapuh sehingga pengelolaannya harus direncanakan dengan baik dan hati-hati. Dalam proses pengelolaan tersebut, kesatuan hidrologi gambut tidak bisa dipecah-pecah. Setiap orang atau komunitas yang berada di dalam atau di sekitar KHG atau yang memiliki kepentingan di dalam KHG tersebut harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Restorasi pada lahan gambut yang telah rusak perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik dan hati-hati.

5

Untuk memperkuat upaya restorasi tersebut, diperlukan suatu basis data berupa sistem tenurial masyarakat, kondisi sosial ekonomi dan tata kelola gambut masyarakat. Data ini diharapkan dapat berguna bagi pengambil kebijakan terutama Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Desa dalam merencanakan restorasi gambut.

Program Desa Peduli Gambut (DPG) adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desa-desa/kelurahan di dalam dan sekitar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang menjadi target restorasi gambut. DPG bukan program yang berdiri sendiri tetapi mengkoordinasi dan memfasilitasi program-program pembangunan di lokasi-lokasi prioritas restorasi gambut.

Desa Peduli Gambut adalah kerangka penyelaras untuk program-program pembangunan yang ada di perdesaan gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi gambut. Pendekatan yang digunakan adalah merajut kerjasama antar desa yang ada dalam satu bentang alam Kesatuan Hidrologis Gambut. Pembentukan kawasan perdesaan gambut menjadi pintu masuk bagi perencanaan pengelolaan gambut oleh desa-desa tersebut. Program Desa Peduli Gambut meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut.

Pendekatan DPG adalah pembangunan desa berbasis lansekap ekosistem gambut. DPG bekerja pada kawasan-kawasan perdesaan di dalam KHG. Desa-desa yang berdekatan akan dirajut kerja samanya dalam sebuah kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan gambut yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi berbasis paludikultur lahan/rawa gambut.

Untuk Tahun 2017 Desa Kuala Sugihan Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu prioritas desa yang mendapatkan Program Desa Peduli Gambut Republik Indonesia

6

dimana desa ini termasuk dalam kawasan Kesatuan hidrologi gambut (KHG) antara Sungai Sugihan dan Sungai Saleh.

Gambar 1.1

Peta Indikatif Restorasi Gambut Wilayah Sumatera Selatan

Sumber : Peta Restorasi di website https://brg.go.id

Berdasarkan kondisi di atas, untuk mencegah, memperbaiki, dan menjaga ekosistem gambut pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada akhir tahun 2015. Upaya restorasi gambut yang dilakukan haruslah

6

dimana desa ini termasuk dalam kawasan Kesatuan hidrologi gambut (KHG) antara Sungai Sugihan dan Sungai Saleh.

Gambar 1.1

Peta Indikatif Restorasi Gambut Wilayah Sumatera Selatan

Sumber : Peta Restorasi di website https://brg.go.id

Berdasarkan kondisi di atas, untuk mencegah, memperbaiki, dan menjaga ekosistem gambut pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada akhir tahun 2015. Upaya restorasi gambut yang dilakukan haruslah

7

melihat satu kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang secara umum terdiri dari tanah gambut dan tanah mineral yang berada diantara dua sungai (atau antara sungai dan laut). Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang rapuh sehingga pengelolaannya harus direncanakan dengan baik dan hati-hati. Dalam proses pengelolaan tersebut, kesatuan hidrologi gambut tidak bisa dipecah-pecah. Setiap orang atau komunitas yang berada di dalam atau di sekitar kesatuan hidrologi gambut atau yang memiliki kepentingan di dalam kesatuan hidrologi gambut tersebut harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Restorasi pada lahan gambut yang telah rusak perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik dan hati-hati.Untuk memperkuat upaya restorasi tersebut, diperlukan suatu basis data berupa sistem tenuruial masyarakat, kondisi sosial ekonomi dan tata kelola gambut masyarakat. Data ini diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan terutama Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Desa dalam merencanakan restorasi gambut. Pengambilan data dikukan dengan metode penelitian partisipatif, survei lapangan, wawancara dan diskusi yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di desa Kuala Sugihan yang berada dalam KHG Sungai Sugihan. Pengumpulan data pemetaann sosial dan spasial serta data-data pendukung lainnya dilakukan oleh tim kerja pemetaan yang terdiri dari 1 orang bertugas sebagai Koordinator Pemetaan Sosial (KPS) dan 2 orang bekerja sebagai Enumerator Pemetaan Sosial ( EPS ). Pengerjaanya sebagai suatu kesatuan dalam tim guna mendapatkan hasil pemetaan yang sesuai dengan tugas yang diberikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat.

1.2 Tujuan

1. Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang upaya restorasi gambut sebagai implementasi kebijakan BRG dan pemerintah pusat

2. Untuk memperoleh basis data berupa sketsa desa, sketsa infrastruktur, dan data sosial ekonomi

3. Diperolehnya peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial.

8

4. Diperolehnya peta-peta tematik dengan sistem informasi geografis (GIS), sehingga diketahui berbagai pengaruh budaya-budaya luar.

5. Tersusunnya prioritas rencana program penguatan berdasarkan jenis masalah dan satuan wilayah komunitas yang ada pengaruhnya dari budaya-budaya luar

6. Dapat ditentukan alokasi program prioritas untuk kegiatan penguatan.

7. Sebagai langkahawal pengenalan lokasi dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat serta mengetahui kondisi sosial masyarakat.

8. Sebagai dasar pendekatan dan metoda pelaksanaan melalui sosialisasi dan pelatihan.

9. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap permasalahan yang dihadapi

10. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metodologi penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data-data sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam.

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oelh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono. 2013:157)

2. Diskusi Kampung ( Forum Group Discussion )

Diskusi kampung terarah adalah wawancara dari sekelompok masyarakat secara umum dan ada orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong masyarakat untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu.

8

4. Diperolehnya peta-peta tematik dengan sistem informasi geografis (GIS), sehingga diketahui berbagai pengaruh budaya-budaya luar.

5. Tersusunnya prioritas rencana program penguatan berdasarkan jenis masalah dan satuan wilayah komunitas yang ada pengaruhnya dari budaya-budaya luar

6. Dapat ditentukan alokasi program prioritas untuk kegiatan penguatan.

7. Sebagai langkahawal pengenalan lokasi dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat serta mengetahui kondisi sosial masyarakat.

8. Sebagai dasar pendekatan dan metoda pelaksanaan melalui sosialisasi dan pelatihan.

9. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap permasalahan yang dihadapi

10. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat.


Kegiatan ini dilaksanakan dengan metodologi penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data-data sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam.

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oelh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono. 2013:157)

2. Diskusi Kampung ( Forum Group Discussion )

Diskusi kampung terarah adalah wawancara dari sekelompok masyarakat secara umum dan ada orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong masyarakat untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu.

9

3. Observasi / Pengamatan Lapangan

Observasi atau yang disebut pula kegiatan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166).Proses pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan dan pencatatan data pada objek penelitian langsung di lapangan,wawancara dan studi documenter

4. Quesioner.

Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan Pemetaan Sosial di Desa Kuala Sugihan adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang upaya restorasi gambut sebagai implementasi kebijakan BRG dan pemerintah pusat.

2. Mengumpulkan data dan informasi terkait :

a. Lokasi dimana kejadian kebakaran gambut, kekeringan, banjir dan sebagainya ditemukan dan potensial menjadi lokasi kegiatan restorasi gambut ,

b. Pihak-pihak yang mempunyai hak atau akses terhadap lokasi dan sumber daya yang ada di lokasi tersebut atau yang akan terdampak ,

c. Forum, mekanisme dan aktor penting dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat,

d. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan potensi sumber daya.

3. Sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut dan/atau pembangunan desa.

4. Sebagai tolak ukur perkembangan desa sebelum dan sesudah kegiatan restorasi gambut.Metode Pengumpulan Data

10

Pengumpulan Data (Data Collecting)

Pencatatan Data (Data Recording)

Pengolahan Data (Data Processing)

Analisis Data (Data Analysing)


Metode pengumpulan data lapangan merupakan seperangkat langkah dan cara (teknik) untuk melakukan kerja-lapangan (fieldwork) dalam rangka menggali data primer yang dibutuhkan. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan oleh tim kerja yang terdiri dari 4 orang dari 22 Juni sampai dengan 21 Juli. Secara garis besar, tahapan pengumpulan data seperti pada gambar 1.2

Gambar I-1. Kegiatan Kerja-Lapangan dalam Konteks Penggalian Data Primer (sumber: Wiradi 2009)

10

Pengumpulan Data (Data Collecting)

Pencatatan Data (Data Recording)

Pengolahan Data (Data Processing)

Analisis Data (Data Analysing)


Metode pengumpulan data lapangan merupakan seperangkat langkah dan cara (teknik) untuk melakukan kerja-lapangan (fieldwork) dalam rangka menggali data primer yang dibutuhkan. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan oleh tim kerja yang terdiri dari 4 orang dari 22 Juni sampai dengan 21 Juli. Secara garis besar, tahapan pengumpulan data seperti pada gambar 1.2

Gambar I-1. Kegiatan Kerja-Lapangan dalam Konteks Penggalian Data Primer (sumber: Wiradi 2009)

11

1. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan kajian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari Desa Kuala Sugihan dan dari pihak terkait, yang didukung dengan data hasil pengamatan lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Wawancara mendalam, Focus Group Discusion (FGD), pengamatan lapangan, survey rumah tangga dan pemetaan partisipatif. Proses pengumpulan data terdiri dari beberapa teknik/cara yakni :

1) Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder sangat dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Laporan Pemetaan Sosial ini. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data dan informasi pendukung yang berhubungan dengan desa yang akan dikaji, berupa dokumen-dokumen, peta-peta tematik yang sebagian besar diperoleh dari pihak Pemerintah Desa yang bersangkutan dan Pihak terkait lainnya. Sumber literatur yang relevan juga menjadi data sekunder dalam bahan Penyusunan Laporan.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara berdialog/tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan menggunakan kuesioner sebagai bahan panduan wawancara. Adapun pemilihan responden yang diwawancarai meliputi lapisan pemerintah desa ataupun perangkat, tokoh masyarakat, pemuka agama, kelompok pemuda, perwakilan perempuan serta beberapa perwakilan masyarakat, tujuannya adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang desa yang diteliti. Jumlah responden di setiap tingkatan bervariasi sesuai dengan kebutuhan.

3) Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussions dilakukan lebih kepada untuk memverifikasi terhadap data dan informasi yang didapat dari metode survey yang dilakukan sebelumnya seperti : observasi, interview sehingga data dan informasi yang didapat adalah secara kolektif dan diakui secara bersama oleh masyarakat.

Dilakukan juga FGD yang berupa pertemuan untuk menyampaikan hasil kajian selama di lapangan sekaligus untuk mendapatkan masukan dan klarifikasi dari pihak Desa Kuala Sugihan.

12

4) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan sangat penting dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan dalam rangka:

Memastikan bahwa data yang diperoleh sama atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan realitas di lapangan.

Menggali informasi lebih dalam melalui pengamatan langsung di lapangan tentang berbagai hal yang menyangkut kondisi sosial ekonomi di dalam dan di sekitar Desa Kuala Sugihan.

5) Survey Rumah Tangga

Survey Rumah Tangga dilakukakn untuk mendaxatkan informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Sugihan dan informasi mengenai segala sesuatu yang dapat diukur, dan dikuantifikasikan menjadi besaran-besaran tertentu berupa angka-angka (data kuantitatif).

6) Transek Wilayah (Pemetaan Partisipatif)

Pemetaan partisipatif dimaksudkan untuk menghasilkan peta sketsa, titik koordinat batas desa, fasilitas di desa dan penggunaan lahan di Desa Kuala Sugihan. Peta sketsa adalah gambaran kasar dan sederhana mengenai suatu wilayah, pemetaan sketsa hasil pemetaan pertisipatif dilakukan bersamaan pada saat FGD dengan tujuan untuk menggali informasi awal tentang wilayah desa mana saja yang digunakanan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti : sawah/ladang, kebun, sungai, hutan dan lain-lain.

Adapun jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data dapat dilihat berdasarkan Tabel I-1. dibawah ini.

12

4) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan sangat penting dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan dalam rangka:

Memastikan bahwa data yang diperoleh sama atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan realitas di lapangan.

Menggali informasi lebih dalam melalui pengamatan langsung di lapangan tentang berbagai hal yang menyangkut kondisi sosial ekonomi di dalam dan di sekitar Desa Kuala Sugihan.

5) Survey Rumah Tangga

Survey Rumah Tangga dilakukakn untuk mendaxatkan informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Sugihan dan informasi mengenai segala sesuatu yang dapat diukur, dan dikuantifikasikan menjadi besaran-besaran tertentu berupa angka-angka (data kuantitatif).

6) Transek Wilayah (Pemetaan Partisipatif)

Pemetaan partisipatif dimaksudkan untuk menghasilkan peta sketsa, titik koordinat batas desa, fasilitas di desa dan penggunaan lahan di Desa Kuala Sugihan. Peta sketsa adalah gambaran kasar dan sederhana mengenai suatu wilayah, pemetaan sketsa hasil pemetaan pertisipatif dilakukan bersamaan pada saat FGD dengan tujuan untuk menggali informasi awal tentang wilayah desa mana saja yang digunakanan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti : sawah/ladang, kebun, sungai, hutan dan lain-lain.

Adapun jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data dapat dilihat berdasarkan Tabel I-1. dibawah ini.

13

Tabel I-1. Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data Primer (sumber: diadaptasi dari Wiradi 2009).

Kategori data/informasi

Sumber data dan metode pengumpulan data

Survey

Responden

Informan

Dokumen

Pengamatan berperan serta

1. Distribusi Frekuensi (Kuantitatif)

-

2. Peristiwa/Kejadian, Proses

- -

3. Nilai Budaya, Adat-Istiadat

- -

4. Data Historis

- - -

7. Sintesis Data

Pengolahan data dan informasi terdiri dari beberapa tahapan yakni :

1. Merekam informasi yang diperoleh di lapangan dengan pencatatan. Pencatatan kegiatan pemetaan sosial dan spasial terdiri, yaitu pencatatan langsung dan tidak langsung. Pencatatan Langsung. Maksud pencatatan ini adalah pencatatan yang

langsung dilakukan selama proses wawancara/observasi atau diskusi kelompok. Pencatatan langsung dapat dilaksanakan dalam proses

14

pengambilan titik koordinat GPS, notulensi diskusi kelompok atau wawancara.

Pencatatan kegiatana yang dibuat setiap hari. Ini adalah pencatatan tidak langsung dalam bentuk catatan lapanganan. Catatan harian lapangan terdiri dari logbook dan catatan harian.

2. Melakukan cek silang. Seluruh data dan informasi yang masih meragukan perlu di cek kembali sebelum ditulis menjadi sebuah laporan. Pengecekan ulang ini dapat dilakukan beberapa kali sampai dirasakan data dan informasi tersebut valid.

3. Seluruh data dan informasi yang telah di konfirmasi, dikumpulkan, didiskusikan oleh tim dan dipilah untuk menjadi bahan penulisan laporan pemetaan sosial atau profile Desa Kuala Sugihan.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini sistematika penulisan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang Latar Belakang, Tujuan, Metode Pengumpulan Data dan Struktur Laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI

Dalam bab ini dibahas tentang Letak Desa/Komunitas, Orbitasi, Batas Dan Luas Wilayah serta Kondisi Fasilitas Umum Dan Sosial yang ada di Desa.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT

Dalam bab ini dibahas tentang Topografi, Geomorfologi Dan Jenis Tanah, Iklim Dan Cuaca, Keanekaragaman Hayati, Vegetasi, Hidrologi Di Lahan Gambut serta Kerentanan Ekosistem Gambut di Desa Kuala Sugihan.

BAB IV KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini dibahas tentang Data Umum Penduduk, Struktur Kependudukan, Laju Pertumbuhan, Tingkat Kepadatan.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

14

pengambilan titik koordinat GPS, notulensi diskusi kelompok atau wawancara.

Pencatatan kegiatana yang dibuat setiap hari. Ini adalah pencatatan tidak langsung dalam bentuk catatan lapanganan. Catatan harian lapangan terdiri dari logbook dan catatan harian.

2. Melakukan cek silang. Seluruh data dan informasi yang masih meragukan perlu di cek kembali sebelum ditulis menjadi sebuah laporan. Pengecekan ulang ini dapat dilakukan beberapa kali sampai dirasakan data dan informasi tersebut valid.

3. Seluruh data dan informasi yang telah di konfirmasi, dikumpulkan, didiskusikan oleh tim dan dipilah untuk menjadi bahan penulisan laporan pemetaan sosial atau profile Desa Kuala Sugihan.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini sistematika penulisan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang Latar Belakang, Tujuan, Metode Pengumpulan Data dan Struktur Laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI

Dalam bab ini dibahas tentang Letak Desa/Komunitas, Orbitasi, Batas Dan Luas Wilayah serta Kondisi Fasilitas Umum Dan Sosial yang ada di Desa.


Dalam bab ini dibahas tentang Topografi, Geomorfologi Dan Jenis Tanah, Iklim Dan Cuaca, Keanekaragaman Hayati, Vegetasi, Hidrologi Di Lahan Gambut serta Kerentanan Ekosistem Gambut di Desa Kuala Sugihan.

BAB IV KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini dibahas tentang Data Umum Penduduk, Struktur Kependudukan, Laju Pertumbuhan, Tingkat Kepadatan.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

15

Dalam bab ini dibahas tentang Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Pendidik Dan Kesehatan,Tingkat Partisipasi Pendidikan Warga dan Kesiapan Fasilitas Kesehatan Menghadapi Kebakaran Gambut.

BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT

Dalam bab ini dibahas tentang Sejarah Desa/Komunitas/Permukiman, Etnis, Bahasa, Religi, Kesenian dan Kearifan Dan Pengetahuan Lokal.

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

Dalam bab ini dibahas tentang Pembentukan Pemerintahan Desa, Struktur Pemerintahan, Kepemimpinan Lokal/Tradisional, Aktor Berpengaruh, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Konflik, serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

Dalam bab ini dibahas tentang Organisasi Sosial Formal, Organisasi Sosial Informal dan Jejaring Warga.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

Bab ini membahas tentang Pendapatan & Belanja Desa, Aset Desa, Tingkat Pendapatan Warga, Industri & Pengolahan Di Desa serta Potensi & Masalah

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM

Dalam bab ini dibahas tentang Pola Penguasaan Tanah, Badan Air, Hutan Dan Sumber Daya Alam Lain. Dibahas juga tentang Pola Pemanfaatan Tanah, Tata Guna Lahan Desa dan Konflik Tenurial.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini membahas tentang Program dan kegiatan yang dilakukan di Desa terkait Pembangunan Desa.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

Bab ini membahas tentang masyarakat baik terhadap Kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh BRG.

16

BAB XIII PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan akhir dari hasil Pemetaan Sosial dan saran-saran.

16

BAB XIII PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan akhir dari hasil Pemetaan Sosial dan saran-saran.

17

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI

2.1 Letak Desa

Desa Kuala Sugihan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Desa Kuala Sugihan terletak pada ketinggian berkisar antara 5-15 meter diatas permukaan laut. Sebelumnya, Desa Kuala Sugihan merupakan bagian dari kecamatan Muara Padang, yaitu bagian dari dusun 7 ( tujuh ) desa Muara Padang. Pada tahun 2006 wilayah ini dipersiapkan untuk menjadi desa otonom yang dipimpin oleh penjabat sementara hingga tahun 2008 yang ditandai dengan dilakukannya pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya.

Akses menuju wilayah ini bisa ditempuh dengan moda transportasi air dan darat. Jarak menuju pusat pemerintahan kecamatan adalah 60 km atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan transportasi air Sedangkan ke kota Palembang jaraknya 180 km dengan waktu tempuh 3,5 jam menggunakan transportasi air. Sementara untuk mencapai pusat pemerintahan kabupaten, masyarakat Kuala Sugihan menempuh perjalanan melalui Kota Palembang dengan menggunakan transportasi air lalu dilanjutkan dengan menggunakan transportasi darat ke Pangkalan Balai, ibukota kabupaten Banyuasin, yang secara keseluruhan selama 6 jam. Dengan kata lain, desa ini lebih dekat ditempuh dari ibu kota provinsi dibandingkan dari ibukota kabupaten.

Kuala sugihan didiami oleh beberapa etnis dimana mayoritas berasal dari suku bugis, dan suku melayu yang berasal dari desa Jalur di Banyuasin, Sungsang dan ada beberapa etnis minoritas dari suku NTB, Jawa, dan Batak. Penduduk Kuala Sugihan semuanya memeluk agama Islam. Banyaknya suku yang tinggal ini juga merefleksikan sejumlah bahasa sehari-hari yang dipergunakan warga, dimana mereka lebih memilih menggunakan bahasa sukunya ketika berkomunikasi dengan sesama sukunya, sementara dengan yang lain bahasa Indonesia menjadi penting di wilayah ini.

18

Desa Kuala Sugihan secara administratif dibagi menjadi tiga dusun yakni dusun 1 terletak dihilir, dan dusun 3 terletak di hulu dan dusun 2 terletak di tengah-tengah. Jumlah penduduk desa berdasarkan data tahun 2016 sekitar 1.477 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 338 KK, yang 15 KK diantaranya adalah perempuan. Bahasa lokal yang digunakan di Desa Kuala Sugihan tergantung dengan siapa yang berbicara.

Selain pemerintahan desa, di desa Kuala Sugihan juga terdapat pemimpin adat. Kepala Adat sejak dibentuknya tahun 2008 pertama kali bernama Sineng. Tugas utamanya hanya menyelenggarakan acara Ruwatan, yakni acara sedekah kampung atas hasil panen nelayan yang biasanya dilaksanakan pada akhir tahun.

2.2 Orbitrasi Seperti dijelaskan diatas, akses menuju ke desa Kuala Sugihan bisa

ditempuh dengan dua moda transportasi. Terutama warga harus menempuhnya dengan kendaraan akir berupa speedboat dan jukung, hingga ke pusat pemerintahan kecamatan di Muara Sugihan. Karena moda transportasi yang tidak memadai mereka harus mengeluarkan biaya untuk sekali jalan ke Muara Sugihan yang jaraknya 60 km setara dengan 20 liter bahan bakar (atau warga mengukurnya dengan ukuran 1 galon BBM (:bahan bakar minyak)). Tabel2.1 dibawah ini menggambarkan jarak, moda serta rute yang harus ditempuh termasuk perkiraan waktu dan biayanya.

18

Desa Kuala Sugihan secara administratif dibagi menjadi tiga dusun yakni dusun 1 terletak dihilir, dan dusun 3 terletak di hulu dan dusun 2 terletak di tengah-tengah. Jumlah penduduk desa berdasarkan data tahun 2016 sekitar 1.477 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 338 KK, yang 15 KK diantaranya adalah perempuan. Bahasa lokal yang digunakan di Desa Kuala Sugihan tergantung dengan siapa yang berbicara.

Selain pemerintahan desa, di desa Kuala Sugihan juga terdapat pemimpin adat. Kepala Adat sejak dibentuknya tahun 2008 pertama kali bernama Sineng. Tugas utamanya hanya menyelenggarakan acara Ruwatan, yakni acara sedekah kampung atas hasil panen nelayan yang biasanya dilaksanakan pada akhir tahun.

2.2 Orbitrasi Seperti dijelaskan diatas, akses menuju ke desa Kuala Sugihan bisa

ditempuh dengan dua moda transportasi. Terutama warga harus menempuhnya dengan kendaraan akir berupa speedboat dan jukung, hingga ke pusat pemerintahan kecamatan di Muara Sugihan. Karena moda transportasi yang tidak memadai mereka harus mengeluarkan biaya untuk sekali jalan ke Muara Sugihan yang jaraknya 60 km setara dengan 20 liter bahan bakar (atau warga mengukurnya dengan ukuran 1 galon BBM (:bahan bakar minyak)). Tabel2.1 dibawah ini menggambarkan jarak, moda serta rute yang harus ditempuh termasuk perkiraan waktu dan biayanya.

19

Tabel 2.1OrbitasiDesa Kuala SugihankePusatPemerintahan

No. Pusat Kota Jarak Tempuh

Alat Transportasi Rute Perjalanan Waktu

Tempuh Air Darat

1 Ibu Kota Kecamatan Muara Sugihan

60 Km SpeedBoat ( Air )

Tidak ada akses

Melalui perairan semua.

2 Jam

( 1 Galon3 BBM )

Jukung4 Tidak Ada akses

Melalui perairan semua

12 Jam-14 Jam

2 Ibu Kota Kabupaten Banyuasin,

Kota Pangkalan Balai

220 Km SpeedBoat Kendaraan bermotor

Untuk ke Ibukota Kabupaten harus ke Palembang terlebih dahulu dengan SpeedBoad baru melalui akses darat.

6 Jam

3 Ibu Kota Propinsi Sumsel,

Kota Palembang

180 Km SpeedBoat Tidak ada akses darat

4,5 Jam

Sumber; Pemerintah Desa

31 galon = 20 liter 4Jukungadalah sejenis kapalkecilberukuran 20x6 M mesin PS 120,

20

Dari Ibukota Kabupaten Banyuasin, warga harus menempuh jarak sekitar 220 Km dengan jarak tempuh 6 jam. Sebelumnya mereka harus melalui kota Palembang sebelum melanjutkan dengan transportasi darat ke kota Pangkalan Balai, pusat ibukota kabupaten Banyuasin. SpeedBoat dari Kuala Sugihan ke Palembang disediakan oleh dua penyedia jasa angkutan tersebut, yang jadwalnya tidak bisa ditentukan. Pemilik jasa transportasi ini menyatakan bahwa kapal akan jalan jika penumpangnya sudah memenuhi kuota, karena biaya yang besar untuk dikeluarkan untuk biaya bahan bakar. Karenanya, warga yang hendak bepergian ke desa ini terbiasa untuk memesan dan bertanya langsung terkait dengan jadwal kapal ke Palembang atau sebaliknya, sebelum mereka pergi ke pelabuhan kecil, Tanggo Takat, yang letaknya di kecamatan Seberang Ulu Plaju, Kota Palembang.

2.3 Batas dan Luas Wilayah Desa Kuala Sugihan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan

Selat Bangka, karenanya kehidupan warganya sangat dekat dengan kehidupan nelayan. Wilayah timur desa ini merupakan wilayah terpanjang yang berbatasan langsung dengan laut. Sementara di sisi-sisi lainnya berbatasan dengan desa lainnya, yaitu Desa Gilirang dan Desa Timbul Jaya di sebelah barat, Berdasarkan peta citra yang tertera di gambar 2.1 dibawah, letak desa Kuala Sugihan seperti yang telah digambarkan diatas Luas wilayah daratannya adalah 5.420 ha.

20

Dari Ibukota Kabupaten Banyuasin, warga harus menempuh jarak sekitar 220 Km dengan jarak tempuh 6 jam. Sebelumnya mereka harus melalui kota Palembang sebelum melanjutkan dengan transportasi darat ke kota Pangkalan Balai, pusat ibukota kabupaten Banyuasin. SpeedBoat dari Kuala Sugihan ke Palembang disediakan oleh dua penyedia jasa angkutan tersebut, yang jadwalnya tidak bisa ditentukan. Pemilik jasa transportasi ini menyatakan bahwa kapal akan jalan jika penumpangnya sudah memenuhi kuota, karena biaya yang besar untuk dikeluarkan untuk biaya bahan bakar. Karenanya, warga yang hendak bepergian ke desa ini terbiasa untuk memesan dan bertanya langsung terkait dengan jadwal kapal ke Palembang atau sebaliknya, sebelum mereka pergi ke pelabuhan kecil, Tanggo Takat, yang letaknya di kecamatan Seberang Ulu Plaju, Kota Palembang.

2.3 Batas dan Luas Wilayah Desa Kuala Sugihan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan

Selat Bangka, karenanya kehidupan warganya sangat dekat dengan kehidupan nelayan. Wilayah timur desa ini merupakan wilayah terpanjang yang berbatasan langsung dengan laut. Sementara di sisi-sisi lainnya berbatasan dengan desa lainnya, yaitu Desa Gilirang dan Desa Timbul Jaya di sebelah barat, Berdasarkan peta citra yang tertera di gambar 2.1 dibawah, letak desa Kuala Sugihan seperti yang telah digambarkan diatas Luas wilayah daratannya adalah 5.420 ha.

21

Gambar 2.1Peta Wilayah Kabupaten Banyuasin Desa Kuala Sugihan

2.4 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pengertian Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.Sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari pengertian yang ada memang sepertinya tidak jauh berbeda. Pengertian ini juga tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang bisa dimaknai juga bahwa fasum adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

22

Fasum dan Fasos idealnya disediakan oleh pemerintah dan dipergunakan serta dirawat dengan baik oleh warganya. Di banyak kasus, fasum dan fasos, karena sangat dibutuhkan oleh warga, maka pengadaannya diupayakan sendiri oleh warga di sekitarnya. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum dan fasosnya sendiri, jika memang sangat diperlukan, tanpa bergantung kepada pemerintah. Pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh warga merupakan sumber pendanaan pengadaan fasum dan fasos ini, sehingga walaupun pengadaannya dilakukan oleh pemerintah tetapi pada dasarnya kepemilikannya adalah sepenuhnya oleh warga itu sendiri.

Jika mengacu kepada definis tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial diatas. Maka untuk mengidentifkasikan fasilitas yang ada di desa Kuala Sugihan akan berbanding terbalik dari definisi diatas. Dikarenakan fasilitas umum itu seharusnya dibangun oleh pemerintah demi kebutuhan masyarakat secara luas akan tetapi adanya pergeseran makna dan fungsi esensi dari fasilitas itu sendiri. Jika kita melihat dibeberapa daerah yang sudah maju baik pembangunan infrastruktur bangunannnya maupun fasilitas pendukung ( utilitas ) seperti jaringan listrik, telepon, air , dan lain sebagainya. Jika kita mendengar akan fasilitas umum maka yang terbayang dalam pikiran kita yakni fasilitas yang dimiliki khalayak ramai dan dikuasai oleh pemerintah. Untuk lebih jelas mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Fasilitas Umum di Desa Kuala Sugihan.

No. Fasilitas Umum Jumlah Keterangan

1. Sekolah 3 1 Sekolah SD

1 Sekolah SMP

1 Bangunan PAUD

2. Kelistrikan 1 PLTD Pembangkit Listrik tenaga diesel

3. Saluran Air bersih 2 Sumur Bor

1 sumur bor tidak berfungsi

1 sumur bor berfungsi

4. Kesehatan 1 Poskesdes

22

Fasum dan Fasos idealnya disediakan oleh pemerintah dan dipergunakan serta dirawat dengan baik oleh warganya. Di banyak kasus, fasum dan fasos, karena sangat dibutuhkan oleh warga, maka pengadaannya diupayakan sendiri oleh warga di sekitarnya. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum dan fasosnya sendiri, jika memang sangat diperlukan, tanpa bergantung kepada pemerintah. Pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh warga merupakan sumber pendanaan pengadaan fasum dan fasos ini, sehingga walaupun pengadaannya dilakukan oleh pemerintah tetapi pada dasarnya kepemilikannya adalah sepenuhnya oleh warga itu sendiri.

Jika mengacu kepada definis tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial diatas. Maka untuk mengidentifkasikan fasilitas yang ada di desa Kuala Sugihan akan berbanding terbalik dari definisi diatas. Dikarenakan fasilitas umum itu seharusnya dibangun oleh pemerintah demi kebutuhan masyarakat secara luas akan tetapi adanya pergeseran makna dan fungsi esensi dari fasilitas itu sendiri. Jika kita melihat dibeberapa daerah yang sudah maju baik pembangunan infrastruktur bangunannnya maupun fasilitas pendukung ( utilitas ) seperti jaringan listrik, telepon, air , dan lain sebagainya. Jika kita mendengar akan fasilitas umum maka yang terbayang dalam pikiran kita yakni fasilitas yang dimiliki khalayak ramai dan dikuasai oleh pemerintah. Untuk lebih jelas mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Fasilitas Umum di Desa Kuala Sugihan.

No. Fasilitas Umum Jumlah Keterangan

1. Sekolah 3 1 Sekolah SD

1 Sekolah SMP

1 Bangunan PAUD

2. Kelistrikan 1 PLTD Pembangkit Listrik tenaga diesel

3. Saluran Air bersih 2 Sumur Bor

1 sumur bor tidak berfungsi

1 sumur bor berfungsi

4. Kesehatan 1 Poskesdes

23

5. Jalan -

6. Olahraga 2 Lapangan bulutangkis

7. Sanitasi air bersih 1 Mesin merubah air asin menjadi tawar

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Tim Pemetaan dilapangan.

Tidak ada fasum jalan desa di desa ini. Jalan desa di Kuala Sugihan sekaligus bisa dikatakan sebagai jembatan jalan desa. Hal ini dikarenakan jalan desa dengan jarak sekitar 2,5 Km berbentuk panggung dengan tiang-tiang pancang. Jalan desa memanjang mengikuti aliran sungai dan pola pemukiman warga yang mengikuti aliran sungai sugihan. Desa Kuala Sugihan terbagi atas 3 Dusun yakni Dusun 1, dusun 2, dan Dusun 3. Jalanan Desa di Dusun 3 yang terletak di bagian hulu dengan kondisi tiang pancang sudah dicor, dan alasnya terbuat dari kayu-kayu papan yang disusun melintang. Masyarakat desa Kuala Sugihan membuat jalan desa ini dengan cara gotong-royong. Dengan alokasi dana pembangunan yang terbatas jadi masyarakat Kuala Sugihan membayar atau membeli sendiri kayu-kayu untuk alas jalan desa dengan besaran yang diambil sekitar 2 Juta-2,5 Juta bagi rumah warga yang dilalui.

Tabel 2.2. FasilitasSosial

No. Fasilitas Sosial Jumlah Keterangan

1. Tempat pemakaman Umum

1 TPU ( tempat Pemakaman Umum ) masyarakat desa Kuala Sugihan terletak di seberang Sungai Sugihan dan sudah termasuk wilayah kabupaten ogan komering ilir.

2. Mushola 1

3. Masjid 1

Rumah ibadah berjumlah 2 unit yang terdiri satu unit Mushola yang terletak didusun III dan I Unit Masjid dengan nama Nurul Iman yang terletak di dusun II.

24


3.1 Topografi

Desa Kuala Sugihan terletak di Kecamatan Muara Sugihan. Berdasarkan data Statistik Daerah Kecamatan Muara Sugihan Tahun 2016, keadaan topografi wilayah Kecamatan Muara Sugihan sebagian besar di daerah rawa–rawa dan di aliran sungai sugihan. Wilayah desa Kuala Sugihan sangat unik dengan bentuk permukaan tanah yang berlumpur dikarenakan pemukiman warga yang sangat dekat dengan Muara Sungai Sugihan. Selain itu,dengan jarak yang hanya 2,5 Km dari selat Bangka, maka wilayah ini merupakan wilayah yang rawan yang disebabkan siklus pasang surut air laut. Mulai bulan Oktober permukaan air pasang naik pada siang hari, dan di bulan maret permukaan air pasang naik pada malam hari. Ada beberapa aliran sungai kecil yang mengalir di sekitar pemukiman yang bersumber dari hutan di sekitar desa. Karena kondisi tanah yang berlumpur maka masyarakat desa Kuala Sugihan membuat seluruh bangunan, baik rumah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan pendidikan berbentuk rumah panggung, sehingga jika kondisi air pasang tidak menggangu aktivitas sehari-hari warga.

Jika berbicara tentang tingkat kelerengan di Desa Kuala Sugihan belum ada hasil penelitian yang bisa dijadikan bahan referensi dalam pembuatan laporan pemetaan sosial ini. Akan tetapi dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan, Desa Kuala Sugihan hampir seluruhnya bertopografi datar, dan karena lokasinya yang berdekatan dengan laut, maka potensi banjir akibat air pasang sangat mungkin terjadi. Dengan bangunan rumah panggung yang tiangnya mencapai antara 2,5 hingga 4 meter dari permukaan tanah, maka dampak banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi segera teratasi dan warga tetap menjalankan aktivitasnya Dari


25

hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan bulan Juni-Juli 20175, tingkat elevasi di Desa Kuala Sugihan menunjukkan angka ketinggian lahan mulai dari –2 meter sampai dengan 4 meter diatas permukaan laut.

Desa Kuala Sugihan berdasarkan observasi di lapangan dikelilingi hutan bakau (mangrove) yang diyakini sebagai pelindung wilayah ini jika keadaan air laut berombak tinggi. Karenanya, warga sangat menjaga kelestarian hutan bakau di wilayahnya.

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Dalam hal geomorfologi dan jenis tanah, belum didapatkan data analisis terkait geomorfologi dan jenis tanah di Desa Kuala Sugihan. Tetapi berdasarkan penuturan masyarakat6, tanah di Desa Kuala Sugihan, dulu pada tahun 1981 hampir seluruh wilayah desa merupakan lahan gambut. Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Secara fisik, lahan gambut merupakan tanah organosol atau tanah histosol yang umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali di drainase7.

Sekarang areal tanah gambut sudah berkurang, karena pada tahun 1992 dan 1997 terjadi kebakaran. Karena lahan gambut yang ada bukan merupakan lahan garapan warga, maka tidak berdampak signifikan terhadap pola produksi warga. Saat kebakaran terjadi, menurut penuturan Sekretaris Desa Kuala Sugihan, sebagian lahan gambut tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh PT. Cipta Mas Bumi Subur (CBS).

5Pemetaan Partisipatif dilakukan oleh tim pemetaan BRG selama 2 bulan pada nbulan juni dan juli Tahun 2017 6Wawancara dengan Bapak Sineng pada tanggal 20 Juni 2017 7Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.

25

hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan bulan Juni-Juli 20175, tingkat elevasi di Desa Kuala Sugihan menunjukkan angka ketinggian lahan mulai dari –2 meter sampai dengan 4 meter diatas permukaan laut.

Desa Kuala Sugihan berdasarkan observasi di lapangan dikelilingi hutan bakau (mangrove) yang diyakini sebagai pelindung wilayah ini jika keadaan air laut berombak tinggi. Karenanya, warga sangat menjaga kelestarian hutan bakau di wilayahnya.

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Dalam hal geomorfologi dan jenis tanah, belum didapatkan data analisis terkait geomorfologi dan jenis tanah di Desa Kuala Sugihan. Tetapi berdasarkan penuturan masyarakat6, tanah di Desa Kuala Sugihan, dulu pada tahun 1981 hampir seluruh wilayah desa merupakan lahan gambut. Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Secara fisik, lahan gambut merupakan tanah organosol atau tanah histosol yang umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali di drainase7.

Sekarang areal tanah gambut sudah berkurang, karena pada tahun 1992 dan 1997 terjadi kebakaran. Karena lahan gambut yang ada bukan merupakan lahan garapan warga, maka tidak berdampak signifikan terhadap pola produksi warga. Saat kebakaran terjadi, menurut penuturan Sekretaris Desa Kuala Sugihan, sebagian lahan gambut tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh PT. Cipta Mas Bumi Subur (CBS).

5Pemetaan Partisipatif dilakukan oleh tim pemetaan BRG selama 2 bulan pada nbulan juni dan juli Tahun 2017 6Wawancara dengan Bapak Sineng pada tanggal 20 Juni 2017 7Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.

26

Kebakaran selanjutnya terjadi tahun 2014, dimana sebelumnya, menurut penuturan salah seorang warga8, PT. Cipta Mas Bumi Subur (CBS) membangun kanal yang dimaksudkan untuk proses pengeringan lahan supaya dapat ditanami kebun karet. Pada proses pembuatannya, yaitu tahun 2010, PT CBS Cipta Mas Bumi Subur (CBS) mensosialisasikan kepada seluruh warga desa Kuala Sugihan rencana pembuatan kanal tersebut. Di atas lahan yang sudah kering yang luasnya mencapai 2.500 hektar itu lah kebakaran terjadi. Akibat kebakaran tersebut, tanaman karet yang direncanakan dan menjadi kesepakatan untuk diberikan konsesi kepada PT CBS tidak terlaksana, dan saat ini di atas lahan tersebut sedang diuji-cobakan penanaman akasia, dengan konsesi baru IUPHHK-HTI kepada perusahaan yang sama, PT CBS. Sebagian lahan yang belum diusahakan, berdasarkan observasi terdapat tanaman pakis, dan purun9, sebagaimana tanaman yang tumbuh di atas wilayah gambut yang sudah terbakar.

3.3 Iklim dan Cuaca

Wilayah kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi Oldemand dengan suhu rata–rata 26,100 – 27,400 Celcius dan kelembaban rata–rata dan kelembaban relative 69,4 % – 85,5 % dengan rata–rata curah hujan 2.723 mm/tahun10.

3.4 Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan hasil observasi di lapangan, jenis vegetasi lokal yang ada di lahan gambut antara lain, kayu bakau, kayu api api, kayu perepak, kayu tomo dan mangrove. Sementara fauna yang masih ditemui di lahan persawahan dan perkebunan di Desa Kuala Sugihan antara lain babi, ular air, monyet, buaya, biawak, burung elang, burung walet, lutun, harimau, burung kacir, dan burung bangau. Menurut informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan masyarakat, di wilayah Kuala Sugihan yang sebagian masih berupa hutan yang sangat lebat masih bisa ditemukan harimau, dan Babi liar/hutan.

8Wawancara dengan bapak Supriyanto Sofyan pada tanggal 22 Juni 2017 9Purun adalah Jenis Tumbuhan Rumput yang hidup liar didekat air atau rawa 10Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. 2016. Kabupaten Banyuasin Dalam Angka 2016

27

Bahkan, hasil observasi yang peneliti lakukan masih bisa menemukan sejumlah babi-babi hutan dengan bebas berkeliaran di bawah rumah-rumah penduduk untuk mencari makanan atau sekedar berkubang dilumpur-lumpur dekat desa. Babi-babi tersebut tidak menggangu dikarenakan aktivitas masyarakat semuanya ada diatas rumah-rumah panggung.

3.5 Vegetasi

Padi adalah komoditas yang saat ini ditanami oleh sebagian kecil penduduk desa Kuala Sugihan, khususnya di atas lahan yang pernah terbakar atau lahan yang berada di dalam kawasan PT CBS, yang merupakan kawasan eks lahan gambut.

Sistem hidrologi di lahan gambut menentukan kelestarian dan keberlangsungan jasa lingkungannya. Sistim ini mensyaratkan keseimbangan neraca air untuk keseimbangan neraca karbon. Diperlukan tata air yang baik agar kelestarian ekosistem gambut dan layanan jasa lingkungannya tetap lestari. Pembuatan drainase akan mempengaruhi kondisi siklus hidrologi pada lahan gambut.

Gambaran Hidrologi kelestarian lahan gambut di Desa Kuala Sugihan ditandai dengan telah dibangunnya sistim drainase di sekitar lahan. Terdapat 4 drainase Umum, 4 drainase pedesaan dan masing-masing drainase tersebut mempunyai 8 saluran tersier. Drainase-drainase tersebut merupakan unit-unit hidrologi dari hutan rawa gambut tersebut. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kadar air gambut dibawah batas kritis, menyebabkan tanah gambut yang sifatnya hidropobik tidak dapat lagi menyerap air. Pada saat tanah gambut yang didominasi oleh sisa tanaman (daun, dahan, ranting, batang) mengalami kondisi aerob menyebabkan aktivitas bakteri pembusuk akan meningkat. Setelah bakteri pembusuk mulai mendekomposisi gambut yang terdiri dari dahan, ranting dan pohon, maka karbon yang tersimpan didalam bagian bahan tersebut akan teremisi ke udara dalam bentuk CO2 dan memenuhi lapisan ozon sehingga akan menciptakan efek rumah kaca (green house effect) hal ini dapat memacu terjadinya pemanasan global yang berdampak terhadap naiknya suhu bumi dan berubahnya iklim global.Pada kondisi lahan gambut diterapkan sistim drainase, serasah dan bahan gambut mengalami pelapukan yang lebih

27

Bahkan, hasil observasi yang peneliti lakukan masih bisa menemukan sejumlah babi-babi hutan dengan bebas berkeliaran di bawah rumah-rumah penduduk untuk mencari makanan atau sekedar berkubang dilumpur-lumpur dekat desa. Babi-babi tersebut tidak menggangu dikarenakan aktivitas masyarakat semuanya ada diatas rumah-rumah panggung.

3.5 Vegetasi

Padi adalah komoditas yang saat ini ditanami oleh sebagian kecil penduduk desa Kuala Sugihan, khususnya di atas lahan yang pernah terbakar atau lahan yang berada di dalam kawasan PT CBS, yang merupakan kawasan eks lahan gambut.

Sistem hidrologi di lahan gambut menentukan kelestarian dan keberlangsungan jasa lingkungannya. Sistim ini mensyaratkan keseimbangan neraca air untuk keseimbangan neraca karbon. Diperlukan tata air yang baik agar kelestarian ekosistem gambut dan layanan jasa lingkungannya tetap lestari. Pembuatan drainase akan mempengaruhi kondisi siklus hidrologi pada lahan gambut.

Gambaran Hidrologi kelestarian lahan gambut di Desa Kuala Sugihan ditandai dengan telah dibangunnya sistim drainase di sekitar lahan. Terdapat 4 drainase Umum, 4 drainase pedesaan dan masing-masing drainase tersebut mempunyai 8 saluran tersier. Drainase-drainase tersebut merupakan unit-unit hidrologi dari hutan rawa gambut tersebut. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kadar air gambut dibawah batas kritis, menyebabkan tanah gambut yang sifatnya hidropobik tidak dapat lagi menyerap air. Pada saat tanah gambut yang didominasi oleh sisa tanaman (daun, dahan, ranting, batang) mengalami kondisi aerob menyebabkan aktivitas bakteri pembusuk akan meningkat. Setelah bakteri pembusuk mulai mendekomposisi gambut yang terdiri dari dahan, ranting dan pohon, maka karbon yang tersimpan didalam bagian bahan tersebut akan teremisi ke udara dalam bentuk CO2 dan memenuhi lapisan ozon sehingga akan menciptakan efek rumah kaca (green house effect) hal ini dapat memacu terjadinya pemanasan global yang berdampak terhadap naiknya suhu bumi dan berubahnya iklim global.Pada kondisi lahan gambut diterapkan sistim drainase, serasah dan bahan gambut mengalami pelapukan yang lebih

28

cepat, karena proses dekomposisi pada kondisi aerobik jauh lebih cepat dibandingkan pada kondisi anaerobik.

3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Kerusakan ekologi lahan gambut di Indonesia secara umum telah disebabkan oleh dua kegiatan utama yaitu : drainase terbuka dan kebakaran lahan. Perubahan terhadap sifat alamiah lahan gambut menciptakan kerugian ekologis yang besar. Pemanfaatan yang mengabaikan sifat alamiah lahan gambut akan membuat gambut kering dan sangat mudah terbakar.

Menurut Buku Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut (2005), Penelitian tentang penyebab kebakaran di lahan gambut dan dampak yang ditimbulkan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Diantaranya oleh CIFOR, ICRAF, Departemen Kehutanan, Wetlands International-Indonesia Programme, Perguruan Tinggi dsb. Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa kebakaran hutan di hutan gambut umumnya disebabkan oleh land clearing (pembersihan lahan) dengan cara pembakaran untuk diusahakan komoditas perkebunan skala besar; juga karena warga melakukan sistim perladangan berpindah yang mengharuskan proses pembukaan lahan oleh petani; kegiatan penebangan kayu secara liar karena mereka membuat api untuk kebutuhan sehari-hari; kegiatan penangkapan ikan di musim kemarau dengan cara membakar rumput di sekitar kolam agar memudahkan menangkap ikan; konflik penguasaan lahan antara warga dengan pemegang konsesi kehutanan.

Gambar dibawah ini memperlihatkan suatu ilustrasi tentang penyebab kebakaran lahan gambut dan ancaman yang dapat ditimbulkan. Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa kebakaran lahan gambut menimbulkan akibat yang sangat luas, seperti terjadinya perubahan tata air (hidrologi) dan kualitas air, pendangkalan di sungai, terbentuknya tanah sulfat masam, ambelasnya gambut, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

29

Gambar III-1.

Kebakaran di Lahan Gambut dan Ancaman yang ditimbulkannya (sumber: Najiyati, S., AgusAsmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kuala Sugihan, diketahui kebakaran besar pernah terjadi di tahun 1987 dan 1997. Sekarang ditemui kondisi berubahnya kualitas air semenjak kebakaran tersebut.

Menurut pengakuan masyarakat hampir tidak ada lagi lokasi yang rawan terbakar, baik di tahun 2015 ataupun sekarang, karena hampir keseluruhan lahan sudah tidak memiliki gambut. Adapun kebakaran yang terjadi di Desa sekarang adalah pembakaran untuk persiapan lahan pertanian yang dilakukan secara bergantian dan bertanggung jawab. Pembakaran lahan di areal pertanian ini dilakukan untuk meminimalisir biaya pembersihan lahan, dan itupun tidak menyebabkan terbakarnya tanah ataupun lahan pertaian tetangga.

29

Gambar III-1.

Kebakaran di Lahan Gambut dan Ancaman yang ditimbulkannya (sumber: Najiyati, S., AgusAsmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kuala Sugihan, diketahui kebakaran besar pernah terjadi di tahun 1987 dan 1997. Sekarang ditemui kondisi berubahnya kualitas air semenjak kebakaran tersebut.

Menurut pengakuan masyarakat hampir tidak ada lagi lokasi yang rawan terbakar, baik di tahun 2015 ataupun sekarang, karena hampir keseluruhan lahan sudah tidak memiliki gambut. Adapun kebakaran yang terjadi di Desa sekarang adalah pembakaran untuk persiapan lahan pertanian yang dilakukan secara bergantian dan bertanggung jawab. Pembakaran lahan di areal pertanian ini dilakukan untuk meminimalisir biaya pembersihan lahan, dan itupun tidak menyebabkan terbakarnya tanah ataupun lahan pertaian tetangga.

30

BAB IV KEPENDUDUKAN

4.1 Data Umum Penduduk

Total Jumlah penduduk di Desa Kuala Sugihan yang bersumber dari data monografi dan wawancara dengan sekretaris desa adalah sebanyak 1477 jiwa yang terdiri dari lak-laki 798 orang dan perempuan 679 orang. Total Kepala Keluarga (KK) sebanyak 358 KK yang dipimpin oleh laki-laki sebanyak 338 KK dan yang dipimpin oleh perempuan sebanyak 20 KK (Data Kependudukan 2016) Rincian jumlah penduduk di setiap dusun, dapat dilihat pada.

Tabel IV-1. Tabel Jumlah Penduduk Desa Kuala Sugihan di Setiap Dusun.

Nama

Dusun

Jumlah

Penduduk

Jenis Kelamin

Laki–laki Perempuan

Dusun I 442 265 177

Dusun II 398 228 170

Dusun III 637 305 332

Total 1477 798 679

4.2 Struktur Kependudukan

Umumnya, warga desa ini adalah lulusan sekolah dasar. Hanya sedikit sekali dari warga secara keseluruhan yang menempuh pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Kuala Sugihan, bahwa keberadaan sarana pendidikan dasar menjadi sarana pendidikan utama warga desa. karenanya, seperti tertera di tabel di bawah ini, hanya tiga orang

31

saja yang menempuh pendidikan hingga SMP, dan empat orang menempuh pendidikan hingga SMA, serta tiga orang menempuh pendidikan lanjutan.Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Desa Kuala Sugihan.

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Nama Jumlah Keterangan

1. Lulusan SD 1373 Lulus SD dan Putus sekolah

2. Lulusan SMP 3 Menyelesaikan pendidikan SMP

3. Lulusan SMA/ Sederajat 4 Menyelesaikan pendidikan SMA

4. Lulusan Diploma 1 1 orang sebagai Bidan Desa

4. Lulusan Sarjana 2 1 orang lulusan hukum dan 1 orang lulusan Keguruan Bahasa Inggris.

Jumlah Keseluruhan 1383

Sumber : Data wawancara bersama sekretaris desa kuala sugihan.

Tingkat pendidikan bisa menjadi faktor struktur mata pencaharian warga, selain juga faktor kondisi lingkungan di sekitarnya. Lebih dari setengah warga yang bekerja, bermatapencaharian sebagai nelayan dan hampir 40% nya bekerja sebagai buruh nelayan. Bisa dikatakan bahwa mayoritas warga desa bekerja di sektor nelayan, baik mereka yang memiliki kapal sendiri maupun yang bekerja di kapal orang lain.

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase dari Jumlah Penduduk

1 Nelayan 732 52,92

2 Buruh Nelayan 508 36,73

31

saja yang menempuh pendidikan hingga SMP, dan empat orang menempuh pendidikan hingga SMA, serta tiga orang menempuh pendidikan lanjutan.Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Desa Kuala Sugihan.

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Nama Jumlah Keterangan

1. Lulusan SD 1373 Lulus SD dan Putus sekolah

2. Lulusan SMP 3 Menyelesaikan pendidikan SMP

3. Lulusan SMA/ Sederajat 4 Menyelesaikan pendidikan SMA

4. Lulusan Diploma 1 1 orang sebagai Bidan Desa

4. Lulusan Sarjana 2 1 orang lulusan hukum dan 1 orang lulusan Keguruan Bahasa Inggris.



Tingkat pendidikan bisa menjadi faktor struktur mata pencaharian warga, selain juga faktor kondisi lingkungan di sekitarnya. Lebih dari setengah warga yang bekerja, bermatapencaharian sebagai nelayan dan hampir 40% nya bekerja sebagai buruh nelayan. Bisa dikatakan bahwa mayoritas warga desa bekerja di sektor nelayan, baik mereka yang memiliki kapal sendiri maupun yang bekerja di kapal orang lain.

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase dari Jumlah Penduduk

1 Nelayan 732 52,92

2 Buruh Nelayan 508 36,73

32

3 Pedagang 37 2,67

4 PNS/TNI/POLRI - -

5 Peternak 98 7,08

6 Tenaga Honorer/paramedis 8 0,57

7 Buruh Bangunan 11 0,79

8 Belum Bekerja - -

9 Tidak bekerja - -

Tabel diatas menjelaskan bahwa 89,56 warga Desa Kuala Sugihan berprofesi sebagai Nelayan. Sisanya, berprofesi sebagai pedagang sebanyak 2,67, yaitu pedagang sembako, warung makan, penjual air dll. Peternak termasuk peternak burung wallet sebanyak 7,08, dan selebihnya adalah Tenaga Honorer/paramedis (0,57) dan Buruh Bangunan (0,79).

4.3 Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan penduduk Desa Kuala Sugihan semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.4. Pertumbuhan Penduduk Desa Kuala Sugihan, 2016-2017

No

Tahun

Jenis Kelamin

Jumlah Pria Wanita

1. 2016 723 660 1383

2. Awal 2017 798 679 1477


Berdasarkan tabel diatas, diketahui adanya peningkatan jumlah penduduk Desa Kuala Sugihan dari Tahun 2016 hingga awal Tahun 2017. Dari survey yang dilakukan terjadinya pertumbuhan penduduk meliputi kelahiran kematian dan migrasi mengalami peningkatan, pertumbuhan

33

penduduk dapat dikatakan mengalami peningkatan apabila laju kelahiran lebih tinggi dari pada kematian.

4.4 Tingkat Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan, kepadatan penduduk dapat dihitumg berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap satu kilometer persegi, cara menghitungnya adalah membandingkan jumlah penduduk disuatu daerah dengan luas daerah yang ditempati (Utoyo, 2013) adapun rumus untuk menghitung kepadatan penduduk yaitu :

Di Desa Kuala Sugihan memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 1477 jiwa dengan luas pemukiman 450 Km2.

Jumlah Penduduk : 1477 Jiwa

Luas Pemukiman : 450 Km2

KP Kuala Sugihan = 1477 = 33 Jiwa/Km2

450

Jadi tingkat kepadatan penduduk di desa kuala Sugihan mencapai 33 jiwa per Kilometer Persegi

33

penduduk dapat dikatakan mengalami peningkatan apabila laju kelahiran lebih tinggi dari pada kematian.

4.4 Tingkat Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan, kepadatan penduduk dapat dihitumg berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap satu kilometer persegi, cara menghitungnya adalah membandingkan jumlah penduduk disuatu daerah dengan luas daerah yang ditempati (Utoyo, 2013) adapun rumus untuk menghitung kepadatan penduduk yaitu :

Di Desa Kuala Sugihan memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 1477 jiwa dengan luas pemukiman 450 Km2.

Jumlah Penduduk : 1477 Jiwa

Luas Pemukiman : 450 Km2

KP Kuala Sugihan = 1477 = 33 Jiwa/Km2

450

Jadi tingkat kepadatan penduduk di desa kuala Sugihan mencapai 33 jiwa per Kilometer Persegi

34

BAB V

KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Kesehatan dan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik dari kesadaran masyarakat dan fasilitas penunjang dan akses untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan didapatkan data-data sebagai berikut.

5.1 Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan 5.1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar/kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.11

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan

11Standar sarana dan prasarana pendidikan telah diatur dalam PP No. 32 tahun 2013 dikatakan Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

35

yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di desa Kuala Sugihan dapat dilihat dalam tabel 5.1 .

Tabel 5.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Sekolah Dasar ( SD) di

Desa Kuala Sugihan

No Sarana Jumlah Keterangan

1. Gedung 1 1 Gedung

2. Ruangan Kelas / Belajar 3

3. Ruangan Kantor 1

4. Meja /Kursi -

4. Fasilitas olahraga - Tidak Ada

5. Kondisi Jalan ke sekolah - Kondisi Buruk dengan jalanan dari kayu sudah lapuk dan banyak lobang.

6. WC / Saluran Air - Tidak ada

Gedung Perpustakaan - Tidak ada

7. Halaman sekolah - Tidak ada halaman sekolah


Sumber : Data monografi DesaTahun 2016, Wawancara dengan Bpk. Akbar ali. tanggal 25 Juni 2017.dan Observasi.

35

yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di desa Kuala Sugihan dapat dilihat dalam tabel 5.1 .

Tabel 5.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Sekolah Dasar ( SD) di

Desa Kuala Sugihan



2. Ruangan Kelas / Belajar 3

3. Ruangan Kantor 1

4. Meja /Kursi -

4. Fasilitas olahraga - Tidak Ada

5. Kondisi Jalan ke sekolah - Kondisi Buruk dengan jalanan dari kayu sudah lapuk dan banyak lobang.

6. WC / Saluran Air - Tidak ada

Gedung Perpustakaan - Tidak ada



Sumber : Data monografi DesaTahun 2016, Wawancara dengan Bpk. Akbar ali. tanggal 25 Juni 2017.dan Observasi.

36

Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

( SMP ) Negeri 06 Muara Sugihan di desa Kuala Sugihan



2. Ruangan Kelas / Belajar 3 Kondisi baru dibangun

3. Ruangan Kantor 1 Kondisi baru

4. Meja /Kursi - Kondisi baru

6. Kondisi Jalan ke sekolah - Kondisi baik dan ada pagar pembatas.

7. WC / Saluran Air 1 Satu buah tedmond sebagai penampung air

Satu WC

8. Gedung Perpustakaan - Tidak ada


10. Fasilitas Olahraga 1 Tenis meja


Sumber : Data monografi Desa, Wawancara dengan Bpk. Akbar ali. tanggal 25 Juni 2017 dan Observasi.

Dari uraian Standar Nasional Pendidikan diatas, pendidikan di Desa Kuala Sugihan jauh dari standar Nasional Yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena sarana dan prasarana yang ada tidak cukup memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di desa ini. terlihat dari angka kelulusan warga yang masih lebih banyak sebagai lulusan SD telah menandakan bahwa warga masih harus

37

mengupayakan sendiri jika mereka hendak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di Desa Kuala Sugihan terdapat sekolah SATAP (Satu Atap). Sekolah SATAP itu sendiri merupakan gabungan dari Sekolah Dasar Negeri Desa Kuala Sugihan dengan SMP Negeri 6 Kuala Sugihan. Untuk ruangan tingkat SD terdapat 3 ( tiga ) ruangan kelas. Jadi untuk berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) maka untuk kelas 1,2,3 jadwalnya masuk pagi sedangan untuk kelas 4,5,6 masuk disiang hari. Pembangunan SMP Negeri 6 Kuala Sugihan dibangun pada tahun 2017 yang berarti baru tahun ini adanya fasilitas pendidikan untuk tingkat SMP

Untuk anak-anak dibawah usia sekolah, terdapat Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bangunan PAUD terletak di Dusun II desa Kuala Sugihan dan terletak persis didekat jalan poros desa. Pada saat ini bangunan tersebut sedang mengalami renovasi sehingga untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar murid-murid PAUD dilaksanakan di kantor Desa yang terletak di dusun III.

5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan Telah diuraikan di Bab II, pemenuhan sarana kesehatan di desa hanya Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes). Belum ada Puskesmas yang dilengkapi dengan sarana perawatan intensif atau rawat inap Desa Kuala Sugihan. Agar mencapai pemenuhan layanan kesehatan yang baik untuk warga dapat terwujud, maka diperlukan upaya pembenahan serta pengadaan sarana serta prasarana pendukung. Selain tempat atau ruangan untuk tindakan perawatan dan darurat, penyediaan alat kesehatan dan perlengkapan juga harus menjadi perhatian. Saat ini, jika warga memerlukan tindakan dari dokter atau sekedar untuk mendapatkan informasi kesehatan dari dokter harus menempuh jarak kurang lebih 4 km.

Dengan kondisi wilayah pemukiman yang memanjang mengikuti aliran sungai sugihan dan pola pemukimannya terdiri dari tiang-tiang pancang dan berbentuk panggung maka sejumlah fasilitas termasuk sarana kesehatan juga memiliki kondisi yang sama. Poskesdes berlokasi di Dusun II, dimana jika warga yang berasal dari ujung desa maka harus menempuh perjalanan ke Dusun II ini sepanjang 2,5 km. Warga menuturkan bahwa jika ada warga yang

37

mengupayakan sendiri jika mereka hendak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di Desa Kuala Sugihan terdapat sekolah SATAP (Satu Atap). Sekolah SATAP itu sendiri merupakan gabungan dari Sekolah Dasar Negeri Desa Kuala Sugihan dengan SMP Negeri 6 Kuala Sugihan. Untuk ruangan tingkat SD terdapat 3 ( tiga ) ruangan kelas. Jadi untuk berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) maka untuk kelas 1,2,3 jadwalnya masuk pagi sedangan untuk kelas 4,5,6 masuk disiang hari. Pembangunan SMP Negeri 6 Kuala Sugihan dibangun pada tahun 2017 yang berarti baru tahun ini adanya fasilitas pendidikan untuk tingkat SMP

Untuk anak-anak dibawah usia sekolah, terdapat Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bangunan PAUD terletak di Dusun II desa Kuala Sugihan dan terletak persis didekat jalan poros desa. Pada saat ini bangunan tersebut sedang mengalami renovasi sehingga untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar murid-murid PAUD dilaksanakan di kantor Desa yang terletak di dusun III.

5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan Telah diuraikan di Bab II, pemenuhan sarana kesehatan di desa hanya Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes). Belum ada Puskesmas yang dilengkapi dengan sarana perawatan intensif atau rawat inap Desa Kuala Sugihan. Agar mencapai pemenuhan layanan kesehatan yang baik untuk warga dapat terwujud, maka diperlukan upaya pembenahan serta pengadaan sarana serta prasarana pendukung. Selain tempat atau ruangan untuk tindakan perawatan dan darurat, penyediaan alat kesehatan dan perlengkapan juga harus menjadi perhatian. Saat ini, jika warga memerlukan tindakan dari dokter atau sekedar untuk mendapatkan informasi kesehatan dari dokter harus menempuh jarak kurang lebih 4 km.

Dengan kondisi wilayah pemukiman yang memanjang mengikuti aliran sungai sugihan dan pola pemukimannya terdiri dari tiang-tiang pancang dan berbentuk panggung maka sejumlah fasilitas termasuk sarana kesehatan juga memiliki kondisi yang sama. Poskesdes berlokasi di Dusun II, dimana jika warga yang berasal dari ujung desa maka harus menempuh perjalanan ke Dusun II ini sepanjang 2,5 km. Warga menuturkan bahwa jika ada warga yang

38

sudah sakit parah dan tidak mampu berjalan lagi maka untuk mencapai ke Poskesdes diangkut dengan cara dimasukkan kedalam gerobak lalu didorong menyusuri jalanan desa menuju rumah bidan desa atau poskesdes. Sementara, fasilitas yang ada di poskesdes hanya alat timbangan bayi, peralatan medis kebidanan, stok susu ibu menyusui dan ibu hamil, serta obat-obatan standar yang layak untuk penyakit-penyakit ringan yang dialami oleh warga.

Satu pengalaman warga yang membutuhkan tindakan dokter dan tidak terpenuhi di desa ini adalah keharusan mereka menempuh perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan di kota Palembang. Dua orang anak kecil yang mengidap penyakit kelainan darah atau “ Hemophibilia“,yaitu sulitnya darah berhenti mengalir ketika mengalami luka yang sampai saat ini harus melakukan terapi rutin di rumah sakit di kota Palembang.

5.2.1 Ketersediaan tenaga Pendidikan dan Kesehatan

Tabel 5.1 Ketersediaan tenaga Pendidikan dan Kesehatan

No Tenaga Pendidik/kesehatan Jumlah Keterangan

1. Bidan Desa 1 Pegawai Tidak Tetap ( PTT )

2. Perawat 1 Perawat Praktek.

3. Guru SD, dan SMP 5 4 Guru tenaga Honor, dan 1 Kepala Sekolah sebagai PNS


Sumber : Data monografi Desa, Wawancara dan Observasi.

Mengikuti keberadaan sarana dan prasarana pendidik dan kesehatan diatas, ketersediaan tenaga pendidik perlu menjadi perhatian di desa ini. Bidan Desa serta perawat yang telah ada perlu dilengkapi dengan kehadiran dokter. Dengan demikian, untuk kondisi darurat, warga yang memerlukan tenaga medis bisa dipenuhi secara langsung di desanya tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pelayanan terdekat yang lebih

39

memadai. Dengan status Bidan Desa yang merupakan PTT, perlu diupayakan agar ada tenaga ahli kesehatan yang permanen. Beruntung bahwa bidan desa yang ada saat ini merupakan penduduk asli dan ia tinggal di depan poskesdes. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berobat jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Demikian juga dengan tenaga pendidik yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan warga akan pendidikan. Tenaga honorer yang ditempatkan di desa ini yang dikaryakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP, maka sulit untuk mencapai target pelayanan dasar pendidikan warga di desa.

5.3 Tingkat Partisipasi Pendidikan Warga Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang untuk

kelangsungan hidup seseorang tersebut di masa yang akan datang. Namun tidak semua masyarakat di Kuala Sugihan menganggap bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Pandangan masyarakat terhadap pendidikan ternyata memiliki keragaman terutama dalam pandangan terhadap pendidikan formal. Masyarakat Kuala Sugihan sebagian besar telah merasa bahwa pendidikan itu sangat berguna ketika seseorang tersebut akan memasuki dunia kerja. Selain karena hal tersebut, masyarakat menganggap bahwa pendidikan formal merupakan alat untuk mendapatkan wawasan seluas-luasnya.

Terkait dengan sarana pendidikan yang ada di desa ini, maka pandangan warga akan pentingnya pendidikan menjadi sulit diukur. Pandangan-pandangan bahwa pendidikan hanya dibutuhkan jika mereka akan memasuki dunia kerja, maka yang dimaksud adalah dunia kerja yang tidak ada di sekitar desanya, misalnya menjadi pekerja di sektor informal di perkotaan, sektor industry atau menjadi pegawai negeri sipil yang kemungkinannya sangat kecil berada di desa, yaitu hanya menjadi guru atau kepala sekolah atau camat. Pandangan ini sangat umum didapatkan karena faktor minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang juga menjadi saluran informasi warga tentang pentingnya pendidikan. Karenanya, untuk mengukur partisipasi warga di dunia pendidikan menjadi sulit, karena ukurannya belum disediakan di desa, selain melihat dari angka tingkat kelulusan warga yang sudah diuraikan di Bab II.

39

memadai. Dengan status Bidan Desa yang merupakan PTT, perlu diupayakan agar ada tenaga ahli kesehatan yang permanen. Beruntung bahwa bidan desa yang ada saat ini merupakan penduduk asli dan ia tinggal di depan poskesdes. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berobat jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Demikian juga dengan tenaga pendidik yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan warga akan pendidikan. Tenaga honorer yang ditempatkan di desa ini yang dikaryakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP, maka sulit untuk mencapai target pelayanan dasar pendidikan warga di desa.

5.3 Tingkat Partisipasi Pendidikan Warga Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang untuk

kelangsungan hidup seseorang tersebut di masa yang akan datang. Namun tidak semua masyarakat di Kuala Sugihan menganggap bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Pandangan masyarakat terhadap pendidikan ternyata memiliki keragaman terutama dalam pandangan terhadap pendidikan formal. Masyarakat Kuala Sugihan sebagian besar telah merasa bahwa pendidikan itu sangat berguna ketika seseorang tersebut akan memasuki dunia kerja. Selain karena hal tersebut, masyarakat menganggap bahwa pendidikan formal merupakan alat untuk mendapatkan wawasan seluas-luasnya.

Terkait dengan sarana pendidikan yang ada di desa ini, maka pandangan warga akan pentingnya pendidikan menjadi sulit diukur. Pandangan-pandangan bahwa pendidikan hanya dibutuhkan jika mereka akan memasuki dunia kerja, maka yang dimaksud adalah dunia kerja yang tidak ada di sekitar desanya, misalnya menjadi pekerja di sektor informal di perkotaan, sektor industry atau menjadi pegawai negeri sipil yang kemungkinannya sangat kecil berada di desa, yaitu hanya menjadi guru atau kepala sekolah atau camat. Pandangan ini sangat umum didapatkan karena faktor minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang juga menjadi saluran informasi warga tentang pentingnya pendidikan. Karenanya, untuk mengukur partisipasi warga di dunia pendidikan menjadi sulit, karena ukurannya belum disediakan di desa, selain melihat dari angka tingkat kelulusan warga yang sudah diuraikan di Bab II.

40

5.4 Kesiapan Fasilitas Kesehatan untuk menghadapi Bencana Asap

Secara tekhnis, warga bisa dikatakan tidak siap untuk menghadapi bencana asap yang sewaktu-waktu terjadi. Hal ini karena minimnya tenaga medis dan sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

5.5 Kesiapan Fasilitas Kesehatan Menghadapi Kebakaran Gambut

Sementara, untuk menghadapi kemungkinan kebakaran di lahan gambut, masyarakat melakukan antisipasi di tengah-tengah minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa. Masyarakat membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api agar dapat mencegah kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.

41

BAB VI

KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT

6.1 Sejarah Desa

Wilayah ini berawal dari sekelompok masyarakat yang singgah di pinggiran sungai Sugihan, yang pada waktu itu belum ada penduduknya. Mereka datang dan membuat pondok-pondok kecil untuk mencari nafkah dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya dengan cara menjaring ikan. Pada perkembangannya, sesama nelayan saling bertukar informasi tentang potensi wilayah ini hingga jumlah anggota kelompoknya terus bertambah, yang pada walnya, yaitu tahun 2000 hanya berjumlah ± 100 KK (dan sekarang 338 KK). Pada saat itu merupakan bagian dari Desa Muara Padang dusun 07.

Sungai Sugihan membelah dua kabupaten yaitu kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Iir (OKI). Nama Sugihan berasal dari kata “Sugih“, yang artinya air dari daun sirih yang di kunyah. Makna ini juga berasal dari warna air di sungai Sugihan yang tampak merah seperti air dari daun sirih setelah dikunyah. Kata Kuala menandakan bahwa sungai ini berujung di laut, sehingga wilayah ini kemudian dinamai desa Kuala Sugihan.

6.2 Bahasa dan Agama. Banyaknya orang yang datang yang berasal dari berbagai tempat

mempengaruhi berbagai bahasa yang dipergunakan hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga , pengaruh asal usul etnis warga pendatang tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari yang dipergunakan. Bahasa Bugis menjadi bahasa dominan karena orang-orang Bugis adalah warga mayoritas di wilayah Kuala Sugihan. Walaupun demikian, karena banyaknya warga dari beragam etnis, maka bahasa sehari-hari di antara mereka bergantung pada siapa yang berbicara dan diajak bicara. Tentunya, sesama orang dari Suku Bugis akan menggunakan bahasa Bugis, khususnya bahasa yang dipergunakan oleh suku Bugis Wajo. Tetapi, jika dengan orang yang berasal dari suku lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Khusus warga yang tinggal di dusun III, yang


42

pada umumnya berasal dari etnis Melayu, keseharian mereka menggunakan bahasa Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa dan juga tokoh masyarakat Kuala Sugihan, Agama yang dianut seluruh masyarakat Desa Kuala Sugihan adalah Islam, baik mereka yang berasal dari suku Bugis, Batak, Jawa dan Melayu.

6.3 Kesenian Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan beberapa

perwakilan mayarakat Desa Kuala Sugihan sendiri. Sangat sedikit sekali informasi yang didapatkan mengenai kesenian yang ada di Kuala Sugihan. Mayoritas warga yang diwawancara mengatakan bahwa warga tidak bisa mengidentifikasi kesenian tradisional yang mereka miliki. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kelompok rebana, akan tetapi sudah tidak aktif lagi.

6.4 Kearifan dan Pengetahuan Lokal

Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya yang berbeda dan mempunyai ciri khas masing-masing yang unik pula. Berdasarkan pada kegiatan yang telah terjadi secara turun temurun dan mendarah daging di masyarakat Kuala Sugihan, kearifan dan pengetahuan lokal yang masih mereka jalankan salah satunya adalah budaya Sedekah Laut. Sedekah Laut merupakan bentuk dari budaya asli masyarakat Indonesia yang juga ada di Kuala Sugihan.

6.4.1 Pengertian Tradisi Sedekah Laut Sebagai bagian dari masyarakat nelayan, tradisi ini dilakukan dalam rangka

memuliakan sumber penghidupan mereka yaitu laut. Tradisi ini dilakukan setahun sekali oleh masyarakat Kuala Sugihan sebagai rasa syukur atas hasil yang diperoleh dari kegiatan nelayan, khususnya ikan, serta untuk memanjatkan do’a agar hasilnya selalu melimpah dan diberi keselamatan ketika bekerja. Pesan utama upacara ini adalah agar selalu menjaga kelestarian alam guna mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan maksimal, serta tidak menghancurkan habitat hidup ikan dengan tidak menggunakkan alat-alat yang bersifat merusak kelestarian laut.Di lingkungan masyarakat

42

pada umumnya berasal dari etnis Melayu, keseharian mereka menggunakan bahasa Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa dan juga tokoh masyarakat Kuala Sugihan, Agama yang dianut seluruh masyarakat Desa Kuala Sugihan adalah Islam, baik mereka yang berasal dari suku Bugis, Batak, Jawa dan Melayu.

6.3 Kesenian Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan beberapa

perwakilan mayarakat Desa Kuala Sugihan sendiri. Sangat sedikit sekali informasi yang didapatkan mengenai kesenian yang ada di Kuala Sugihan. Mayoritas warga yang diwawancara mengatakan bahwa warga tidak bisa mengidentifikasi kesenian tradisional yang mereka miliki. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kelompok rebana, akan tetapi sudah tidak aktif lagi.

6.4 Kearifan dan Pengetahuan Lokal

Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya yang berbeda dan mempunyai ciri khas masing-masing yang unik pula. Berdasarkan pada kegiatan yang telah terjadi secara turun temurun dan mendarah daging di masyarakat Kuala Sugihan, kearifan dan pengetahuan lokal yang masih mereka jalankan salah satunya adalah budaya Sedekah Laut. Sedekah Laut merupakan bentuk dari budaya asli masyarakat Indonesia yang juga ada di Kuala Sugihan.

6.4.1 Pengertian Tradisi Sedekah Laut Sebagai bagian dari masyarakat nelayan, tradisi ini dilakukan dalam rangka

memuliakan sumber penghidupan mereka yaitu laut. Tradisi ini dilakukan setahun sekali oleh masyarakat Kuala Sugihan sebagai rasa syukur atas hasil yang diperoleh dari kegiatan nelayan, khususnya ikan, serta untuk memanjatkan do’a agar hasilnya selalu melimpah dan diberi keselamatan ketika bekerja. Pesan utama upacara ini adalah agar selalu menjaga kelestarian alam guna mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan maksimal, serta tidak menghancurkan habitat hidup ikan dengan tidak menggunakkan alat-alat yang bersifat merusak kelestarian laut.Di lingkungan masyarakat

43

nelayan Kuala Sugihan tradisi ini selain dijadikan sebagai ritual upacara sedekah laut biasanya dijadikan pula sebagai sarana hiburan rakyat.

Dalam pelaksanaanya sedekah laut sendiri merupakan sebuah warisan tradisi yang telah berjalan puluhan tahun silam, yang berasal dari kebiasaan nenek moyang mereka sebagai nelayan yang berasal dari Bugis. Untuk tetap bisa melaksanakan tradisi ini, mereka mengatur diri dan mengupayakan pendanaannya secara mandiri.

Pada perkembangannya hingga saat ini, momen ini juga kerap dijadikan objek pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuasin turut mempromosikan kegiatan tahunan ini sebagai salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun asing yang ingin melihat tata cara pelaksanaan ritual sedekah laut tersebut. Sehingga dalam kurang dari 2 minggu sebelum pelaksanaan, kabar bahwa akan dilaksanakan upacara sedekah laut sudah menyebar ke penjuru daerah dan pengunjung mulai membanjiri lokasi dimana upacara sedekah laut akan dlaksanakan. Di daerah Sumatera Selatan, tradisi yang unik ini tidak bisa ditemui selain hanya di Desa kuala Sugihan, sehingga tradisi sedekah laut ini telah menyumbang pada keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia.

6.4.2 Tujuan Diadakannya Sedekah Laut Seperti telah diuraikan diatas, maksud dan tujuan pokok dari tradisi

sedekah laut adalah memberikan persembahan dan penghormatan kepada penguasa laut. Mereka mempersembahkan sesaji yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan penguasa laut yang dianggap telah menjaga dirinya dan bumi pertiwi yang ditempati dalam keadaan aman, tentram, sejahtera dan menjauhkan dari segala macam persoalan-persoalan dan masalah. Nilai-nilai filosofis yang terkandung antara lain nilai solidaritas, etis, estetis, kultural, dan religius yang terungkap dalam ekspresi simbolis dari upacara-upacara yang disajikan melalui bentuk doa-doa, dan ritual-ritual lainnya. Pemahaman terhadap nilai-nilai itu dapat ditransformasikan dalam membangun kehidupan masyarakat kelautan ke taraf yang lebih maju dan lebih baik-baik dari sisi pendidikan, ekonomi maupun solidaritas sosial budaya.

6.4.3 Prosesi Ritual Sedekah Laut Prosesi sedekah laut dimulai dengan pemotongan 1 ekor sapi. Kepala sapi

yang telah dipotong kemudian didiamkan selama satu malam di rumah kepala desa. Selama itu, kepala sapi dibacakan doa-doa dari sesepuh adat. Selama itu pula, secara bergantian warga menjaganyahingga keesokan

44

harinya. Hal ini dilakukan untuk meminta keselamatan dan kelancaran terhadap acara yang akan dilaksanakan keesokan harinya.

Pada saat yang bersamaan, sebagian warga merakit sebuah perahu yang diisi beraneka macam sesaji, seperti buah-buahan, nasi sokko (sejenis tumpeng, atau nasi yang dibentuk gunung) lengkap dengan lauk-pauknya. Kemudian kepala sapi diletakkan bersama-sama dengan sesaji tersebut di perahu.

Prosesi selanjutnya adalah penghanyutan kepala Sapi. Prosesnya diikuti oleh ratusan nelayan dan keluarganya yang menumpang puluhan kapal. Mereka mengiringi hingga sekitar tiga mil dari bibir pantai. Setelah dihanyutkan, ratusan nelayan dan masyarakat sekitar saling siram ditengah laut agar semua yang ikut prosesi ritual dalam keadaan basah dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh dari kapal.

Dalam keadaan basah kuyup, seluruh peserta upacara berkumpul di rumah kepala desa. Mereka secara bersama-sama menyantap makan siang yang salah satunya adalah daging sapi yang kepalanya telah dihanyutkan.Pada malam harinya acara berlanjut dengan pergelaran hiburan rakyat. Demikian ritual tahunan yang telah dilakukan secara turun-temurun ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai tradisi tolak bala agar dijauhkan dari bencana.

6.4.4 Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sedekah Laut 1. Nilai sosial

Wujud dari nilai sosial dalam pranata masyarakat saat acara sedekah laut adalah gotong royong. Seluruh warga secara bersama-sama menggelar pelaksanaan kegiatan baik sebelum dan sesudah acara. Sehingga dari upacara tersebut terus menguatkan kerukunan warga, solidaritas, dan kebersamaan di antara kalangan masyarakat.

2. Nilai Agama Tradisi sedekah laut ini diadakan sebagai sebuah simbolisasi terhadap

rasa syukur kepada Tuhan YME.

3. Nilai ekonomi Dalam pelaksanaan Acara Sedekah Laut menunjukkan tingkat

perekonomian masyarakat pesisir. Jika perayaannya meriah dan banyak

44

harinya. Hal ini dilakukan untuk meminta keselamatan dan kelancaran terhadap acara yang akan dilaksanakan keesokan harinya.

Pada saat yang bersamaan, sebagian warga merakit sebuah perahu yang diisi beraneka macam sesaji, seperti buah-buahan, nasi sokko (sejenis tumpeng, atau nasi yang dibentuk gunung) lengkap dengan lauk-pauknya. Kemudian kepala sapi diletakkan bersama-sama dengan sesaji tersebut di perahu.

Prosesi selanjutnya adalah penghanyutan kepala Sapi. Prosesnya diikuti oleh ratusan nelayan dan keluarganya yang menumpang puluhan kapal. Mereka mengiringi hingga sekitar tiga mil dari bibir pantai. Setelah dihanyutkan, ratusan nelayan dan masyarakat sekitar saling siram ditengah laut agar semua yang ikut prosesi ritual dalam keadaan basah dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh dari kapal.

Dalam keadaan basah kuyup, seluruh peserta upacara berkumpul di rumah kepala desa. Mereka secara bersama-sama menyantap makan siang yang salah satunya adalah daging sapi yang kepalanya telah dihanyutkan.Pada malam harinya acara berlanjut dengan pergelaran hiburan rakyat. Demikian ritual tahunan yang telah dilakukan secara turun-temurun ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai tradisi tolak bala agar dijauhkan dari bencana.

6.4.4 Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sedekah Laut 1. Nilai sosial

Wujud dari nilai sosial dalam pranata masyarakat saat acara sedekah laut adalah gotong royong. Seluruh warga secara bersama-sama menggelar pelaksanaan kegiatan baik sebelum dan sesudah acara. Sehingga dari upacara tersebut terus menguatkan kerukunan warga, solidaritas, dan kebersamaan di antara kalangan masyarakat.

2. Nilai Agama Tradisi sedekah laut ini diadakan sebagai sebuah simbolisasi terhadap

rasa syukur kepada Tuhan YME.

3. Nilai ekonomi Dalam pelaksanaan Acara Sedekah Laut menunjukkan tingkat

perekonomian masyarakat pesisir. Jika perayaannya meriah dan banyak

45

pengunjungnya, maka itu menandakan bahwa perekonomian mereka saat itu semakin meningkat. Dan harapannya, tingkat perekonomian mereka selalu meningkat seiring berjalannya waktu.

4. Nilai Pendidikan Dalam serangkaian prosesi acara Sedekah laut memberikan banyak

pelajaran terhadap generasi muda agar senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan kebudayaan yang ada, serta saling menjaga kerukunan satu sama lain.

46

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN 7.1. Pembentukan Pemerintahan Desa

Sebelum menjadi desa persiapan pada tahun 2005, Desa Kuala Sugihan adalah bagian dari Desa Muara Padang dusun 07. Tahun 2008 ditetapkan menjadi desa definitif melalui Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin. Pada saat itu dipilih Penjabat Sementara (PJS) Bpk M.Sahid, sebelum dilakukan pemilihan kepala Desa pertama kali di tahun yang sama dan memilih orang yang sama (Bpk. M.Sahid). Bapak Sahid terpilih kembali pada pemilihan kedua tahun 2016 yang masih menjabat sampai sekarang.

7.2. Struktur Pemerintahan

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa dapat dilihat pada gambar 7-1sebagai berikut :

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

BPD

KEPALA SEKSIKE

MASYARAKATAN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNA

N

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN

KEPALA

DUSUN II

KEPALA DUSUN I

KEPALA

DUSUN III

RT 3,4

RT 1,2,3

RT 5,6,7

Gambar7.1. Struktur Pemerintahan Desa Kuala Sugihan


47

Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Kepala Seksi meliputi Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Kemasyarakatan. Kepala Dusun meliputi Kepala Dusun I, II, dan III.

Berikut nama-nama yang menjabat dalam struktur pemerintahan desa Kuala Sugihan untuk periode II Tahun 2013 s/d 2018:

Kepala Desa : M.SAHID Sekretaris Desa : SUPRIYANTO SOFYAN Bendahara Desa : AKBAR ALI Kepala UrusanPemerintahan : INDOSSE Kepala Urusan Pembangunan : AMBO CORA Kepala Urusan Kamtibmas : RASYID TAN Kepala Urusan UmuM : MUSLIMIN Kepala Dusun I : USMAN Kepala Dusun II : SYAIFUL Kepala Dusun III : UMAR KETUA RT :

1. AMSORI 2. REDI 3. FATAH 4. DOLA 5. DAENG PALIWANG 6. JUNAEDI 7. M.YUNUS

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memegang peranan penting di

dalam pemerintahan Desa Kuala Sugihan. BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Berikut nama-nama yang menjabat dalam struktur organisasi BPD desa Kuala Sugihan periode II Tahun 2013 s/d 2018

Ketua : YENNY CHANDRA WakilKetua : NUR ALAM Sekretaris : BUNGA INTAN Anggota : 1.IDA ROYANI 2. AGUSTINA

47

Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Kepala Seksi meliputi Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Kemasyarakatan. Kepala Dusun meliputi Kepala Dusun I, II, dan III.

Berikut nama-nama yang menjabat dalam struktur pemerintahan desa Kuala Sugihan untuk periode II Tahun 2013 s/d 2018:

Kepala Desa : M.SAHID Sekretaris Desa : SUPRIYANTO SOFYAN Bendahara Desa : AKBAR ALI Kepala UrusanPemerintahan : INDOSSE Kepala Urusan Pembangunan : AMBO CORA Kepala Urusan Kamtibmas : RASYID TAN Kepala Urusan UmuM : MUSLIMIN Kepala Dusun I : USMAN Kepala Dusun II : SYAIFUL Kepala Dusun III : UMAR KETUA RT :

1. AMSORI 2. REDI 3. FATAH 4. DOLA 5. DAENG PALIWANG 6. JUNAEDI 7. M.YUNUS

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memegang peranan penting di

dalam pemerintahan Desa Kuala Sugihan. BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Berikut nama-nama yang menjabat dalam struktur organisasi BPD desa Kuala Sugihan periode II Tahun 2013 s/d 2018

Ketua : YENNY CHANDRA WakilKetua : NUR ALAM Sekretaris : BUNGA INTAN Anggota : 1.IDA ROYANI 2. AGUSTINA

48

3. ROANI 4. ANDI NURDIN

Bagan Struktur BPD dapat dilihat pada gambar 7.2. sebagai berikut :

Gambar7.2. Struktur BPD Desa Kuala Sugihan (Sumber: Peraturan Desa Kuala Sugihan Nomor 05 Tahun 2014)

7.3. Kepemimpinan Lokal/Tradisional Karena warga di desa ini merupakan kelompok pendatang yang relatif baru,

maka kepemimpinan lokal atau tradisional yang sudah turun temurun belum ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan juga tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa tidak ada masyarakat asli dengan kekhasan adat tertentu karena masyarakatnya mayoritas merupakan masyarakat transmigrasi dan kaum pendatang. Lembaga Pemangku Adat yang ada di desa adalah mereka yang dituakan dan dianggap tokoh dan berfungsi pada setiap momen-momen sosial yang ada di desa. warga akan

WAKIL KETUA BPD

ANGGOTA

KETUA BPD

SEKRETARIS BPD

49

meminta Lembaga Pemangku Adat ini untuk memimpin acara pernikahan, pengajian bahkan acara kematian, termasuk selamatan desa atau sedekah laut.

Berikut nama-nama yang menjabat dalam Lembaga Pemangku Adat desa Kuala Sugihan : Ketua : Daeng Passau Adapun struktur Lembaga Pemangku Adat Desa Kuala Sugihan dapat dilihat pada Gambar 7.3. sebagai berikut :

Gambar7.3Struktur Lembaga Pemangku Adat Desa Kuala Sugihan (Sumber: sekertaris desa (bpk. sopyan) 7.4. Aktor Berpengaruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, aktor-aktor yang berpengaruh di desa Kuala Sugihan terbagi dalam tiga bidang, antara lain bidang politik, ekonomi dan sosial. Aktor yang berpengaruh dalam bidang politik adalah kepala desa yang saat ini dijabat oleh Bapak M.Sahid yang mempunyai wawasan luas, mantan pengusaha ikan, dan bapak juga orang

ANGGOTA

KETUA

SEKRETARIS

49

meminta Lembaga Pemangku Adat ini untuk memimpin acara pernikahan, pengajian bahkan acara kematian, termasuk selamatan desa atau sedekah laut.

Berikut nama-nama yang menjabat dalam Lembaga Pemangku Adat desa Kuala Sugihan : Ketua : Daeng Passau Adapun struktur Lembaga Pemangku Adat Desa Kuala Sugihan dapat dilihat pada Gambar 7.3. sebagai berikut :

Gambar7.3Struktur Lembaga Pemangku Adat Desa Kuala Sugihan (Sumber: sekertaris desa (bpk. sopyan) 7.4. Aktor Berpengaruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, aktor-aktor yang berpengaruh di desa Kuala Sugihan terbagi dalam tiga bidang, antara lain bidang politik, ekonomi dan sosial. Aktor yang berpengaruh dalam bidang politik adalah kepala desa yang saat ini dijabat oleh Bapak M.Sahid yang mempunyai wawasan luas, mantan pengusaha ikan, dan bapak juga orang

ANGGOTA

KETUA

SEKRETARIS

50

yang bersahaja beliau juga menampung semua aspirasi dari masyarakat desa Kuala Sugihan.

Aktor yang berpengaruh dalam bidang ekonomi adalah orang-orang yang memiliki usaha dengan skala ekonomi besar di desa. Salah satunya Bapak H.Umar yang merupakan penampung hasil nelayan dan juga pengusaha ternak sarang burung walet (4 gedung walet ). Jika diukur dari penghasilan dari seluruh usahanya, beliau berpenghasilan ± 100jt/bulan.

Secara sosial, warga desa Kuala Sugihan lebih banyak dipengaruhi dengan ketokohan orang-orang di bidang keagamaan. Bapak ahmad zainuri selaku tokoh agama atau P3N Desa Kuala Sugihan memiliki pengaruh yang baik bagi masyarakat, karena beliau tokoh yang sangat diunggulkan dalam acara ceramah, pernikahan, dan pengajian.

7.5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Proses penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan cara kekeluargaan. Pada prosesnya, jika dirasa perlu, melibatkan perangkat desa ataupun tokoh masyarakat dan pemuka agama. Hingga saat ini, belum ada masalah sengketa atau konflik yang diadukan ke pihak kepolisian.

Salah satu masalah yang sempat menjadi objek penyelesaian adalah konflik atas tanah yang diatasnya telah dibangun sarang burung wallet. Masalah ini melibatkan perselisihan antara Bapak Arif dan Bapak Aroni, dimana kedua belah pihak sama-sama mengakui hak atas lahan yang akan dibangun gedung walet. Tetapi, karena salah satu pihak bisa menunjukkan surat keterangan hak atas tanah tersebut, maka masalah bisa segera diselesaikan. Pada umumnya, konflik yang sering terjadi di Desa Kuala Sugihan hanya persoalan kesalahpahaman dan proses penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan.

7.6. Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa/Komunitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, mekanisme/forum pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan atau pun masalah-masalah lain yang dianggap penting untuk dimusyawarahkan akan diselenggarakan oleh BPD dan kepala desa yang dilakukan di kantor desa. Misalnya, setiap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa prosesnya akan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Forum musyawarah di tingkat desa

51

(Musyawarah Desa/Musdes), di tingkat kecamatan (Musyawarah Rencana Pemmbangunan/Musrembang Kecamatan), dan di tingkat kabupaten (Musyawarah Rencana Pembangunan/Musrembang Kabupaten) Banyuasin.

51

(Musyawarah Desa/Musdes), di tingkat kecamatan (Musyawarah Rencana Pemmbangunan/Musrembang Kecamatan), dan di tingkat kabupaten (Musyawarah Rencana Pembangunan/Musrembang Kabupaten) Banyuasin.

52

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1. Organisasi Sosial Formal

Kegiatan restorasi gambut perlu mempertimbangkan keberadaan berbagai

lembaga sosial yang hidup dalam komunitas, baik kelembagaan formal

maupun informal. Termasuk ke dalam kelembagaan formal antara lain adalah

institusi desa dan perangkatnya, dusun, rukun warga atau rukun tetangga.

Berbagai bentuk organisasi ekonomi seperti halnya koperasi, Badan Usaha

Milik Desa atau unit-unit produksi lain adalah bagian dari kelembagaan

formal yang penting untuk diidentifikasi. BUMDes sendiri struktur

kepengurusannya sudah terbentuk, sedangkan usahanya belum jalan.

Beberapa organisasi sosial formal yang ada di desa timbul jaya, antara lain

sebagai berikut :

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Struktur Organisasi LPMD Desa Kuala Sugihan dapat dilihat pada gambar

8.1 sebagai berikut :

53

Ketua : M.Sory Wakil Ketua : Daeng Pasau Sekretaris : Ahmad Sainuri Bendahara : Saidan Anggota : Aliros : Bata : H. Alinapia : Nurdin : Mustakim : Mustopa Kamal

2) Lembaga Linmas/Hansip Danton : Rasid Anggota 1. Mandak 2. Tamrin 3. Rohayati 4. Abdullah 5. Darwis 6. Ali

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

XEMERINTAHAN

WAKIL KETUA

BENDAHARA

KETUA

SEKRETARIS

53

Ketua : M.Sory Wakil Ketua : Daeng Pasau Sekretaris : Ahmad Sainuri Bendahara : Saidan Anggota : Aliros : Bata : H. Alinapia : Nurdin : Mustakim : Mustopa Kamal

2) Lembaga Linmas/Hansip Danton : Rasid Anggota 1. Mandak 2. Tamrin 3. Rohayati 4. Abdullah 5. Darwis 6. Ali

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

XEMERINTAHAN

WAKIL KETUA

BENDAHARA

KETUA

SEKRETARIS

54

3) Karang Taruna

Ketua : Sugianto Wakil : Iskandar Sekretaris : Aliyas Pikal Bendahara : Dawang Anggota :

1. Jaya 2. M.Amin 3. Darwis 4. Idris 5. M.Aris

4) Gapoktan

Ketua : Jalaludin Sekretaris : Hamka Bendahara : Arif Anggota :

1. Muslimin 2. Rohayati 3. Usman 4. Aliros 5. Redi 6. M.sani 7. Riyan sofyan 8. M.yunus 9. Mustopa kamal 10. Dallek

11. Mandu

12. Hairun

5) UP2K

6) PKK

55

Ketua : Kartini

Wakil Ketua : Rosnaini

Sekretaris : Desi

Bendahara : Bunga tang

Pokja 1 : Mayah

Pokja 2 : Sauleng

Pokja 3 : Indo Tang

Pokja 4 : Andi Nianasari

7) TP. PKK

Ketua : Kartini

8) Posyandu

Ketua : Andi Nianasari

Berdasarkan data diatas bahwa organisasi sosial formal yang

ada didesa Kuala Sugihan berupa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD), Lembaga Linmas/Hansip, Karang Taruna, Gapoktan, PKK, TP PKK dan

Posyandu

8.2. Organisasi Sosial Informal

Organisasi sosial informal adalah sekelompok orang yang berkumpul

dengan tujuan-tujuan khusus tetapi sangat penting di dalam kehidupan

masyarakat di desa. Kelompok ibu-ibu, kelompok pengajian, kelompok

ekonomi membentuk organisasi informal di desa ini. Semuanya memiliki

tujuan khusus dan dengan keanggotaan yang dibentuk secara informal dan

longgar di kalangan masyarakat. Setiap warga bisa memasuki setiap

55

Ketua : Kartini

Wakil Ketua : Rosnaini

Sekretaris : Desi

Bendahara : Bunga tang

Pokja 1 : Mayah

Pokja 2 : Sauleng

Pokja 3 : Indo Tang

Pokja 4 : Andi Nianasari

7) TP. PKK

Ketua : Kartini

8) Posyandu

Ketua : Andi Nianasari

Berdasarkan data diatas bahwa organisasi sosial formal yang

ada didesa Kuala Sugihan berupa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD), Lembaga Linmas/Hansip, Karang Taruna, Gapoktan, PKK, TP PKK dan

Posyandu

8.2. Organisasi Sosial Informal

Organisasi sosial informal adalah sekelompok orang yang berkumpul

dengan tujuan-tujuan khusus tetapi sangat penting di dalam kehidupan

masyarakat di desa. Kelompok ibu-ibu, kelompok pengajian, kelompok

ekonomi membentuk organisasi informal di desa ini. Semuanya memiliki

tujuan khusus dan dengan keanggotaan yang dibentuk secara informal dan

longgar di kalangan masyarakat. Setiap warga bisa memasuki setiap

56

organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhannya atau untuk tujuan

mempererat silaturahmi antar warga.

Kelompok arisan Ibu-ibu

Kelompok arisan ini dibentuk oleh kelompok perempuan, khususnya ibu

rumah tangga, untuk menjalin silaturahmi di antara mereka. Pada hakekatnya

kegiatan ini mengikat ibu-ibu untuk senantiasa berkumpul karena dilakukan

dengan cara melakukan pengumpulan uang dan secara bergiliran satu atau

beberapa orang akan mendapatkan hasil pengumpulan uang tersebut dalam

jangka waktu satu tahun. Prinsip menabung terkandung di dalam kegiatan

arisan ini. pada saat berkumpul, selain melakukan arisan juga melaksanakan

kegiatan pengajian dan doa bersama serta saling menginformasikan keadaan

di tempat tinggalnya. Sehingga forum ini menjadi media informasi bagi

kelompok ibu-ibu untuk terus mendapatkan informasi tentang keadaan

desanya.

Arisan ibu-ibu dilaksanakan secara terjadwal di setiap dusun da nada satu

waktu dilakukan arisan antar dusun. Hari Senin akan dilaksanakan oleh ibu-

ibu di dusun I, hari selasa dilaksanakan oleh ibu-ibu di dusun III dan hari sabtu

dilaksanakan oleh ibu-ibu di dusun II. Pada hari senin, semua ibu-ibu arisan ini

akan berkumpul dalam satu majelis pada lokasi yang berpindah-pindah sesuai

kesepakatan.

P2KM

Ketua : M.Sahid

Sekretaris : Supriyanto Sofyan

Bendahara : Akbar ali

57

8.3. Jejaring Warga

Hubungan kedekatan organisasi formal dan In Formal di Desa Kuala Sugihan hubungan organisasi formal maupun in formal yang dekat dengan warga desa.

57

8.3. Jejaring Warga

Hubungan kedekatan organisasi formal dan In Formal di Desa Kuala Sugihan hubungan organisasi formal maupun in formal yang dekat dengan warga desa.

58

BAB IX PEREKONOMIAN DESA / KOMUNITAS 9.1. Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah informasi penganggaran serta pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah desa menjadi pengelolanya dan informasinya menjadi milik publik, khususnya warga desa yang bersangkutan. (Agus and Madya, 2015) Informasinya berupa dana yang dimiliki oleh desa untuk melaksanakan semua kegiatan pembangunan yang direncanakan serta realisasi pelaksanaannya yang dipertanggungjawabkan kepada warganya.

Berdasarkan penuturan perangkat desa, angka yang mendetail terkait dengan pendapatan dan belanja desa di desa Kuala Sugihan belum ada. Tetapi, data tahun 2016 dan 2017, secara umum bisa dilihat di Tabel IX.1. dibawah. Tahun 2017 desa Kuala Sugihan tidak mendapatkan dana Alokasi Dana Desa (ADD), mereka hanya memiliki Dana Desa (DD) yang jumlahnya Rp. 980.000.000,-.

Tabel IX.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2016

dan 2017 No

Uraian 2016 2017

1 Pendapatan Rp. 1.186.605.000 Rp. 980.000.000

- Pendapatan Asli Desa - Pendapatan Tranfer - Dana Infrastruktur Desa 2016

Rp. 20.000.000,- Rp. 826.605.000,- Rp. 300.000.000,-

Rp. 980.000.000

Belanja Rp. 846.605.000 Rp. 920.000.000

a. Bidang Penyelengara Pemerintah

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp. 184.150.000,- Rp. 513.964.000,.- Rp. 52.122.750,-

Rp. 180.000.000 Rp. 600.000.000

59

c. Bidang Pembinaan Kemasyrakatan Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 96.368.250,-

Rp. 40.000.000 Rp. 100.000.000

Sumber : sekretaris desa kuala sugihan Desa ini mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan sebagian

merupakan pendapatan asli daerah. Data tahun 2016 dan 2017 transfer dana meningkat hampir 100 juta rupiah, dan pendapatan asli daerah belum tercatat di tahun 2017. Penggunaan terbesar untuk pelaksanaan pembangunan desa yang jumlahnya antara 500 juta hingga 600 juta rupiah.

9.2. Aset Desa Selain pendanaan untuk pembiayaan rutin yang diuraikan diatas, warga

juga mendapatkan bantuan hibah dari instansi terkait untuk kebutuhan warga. Dengan adanya program untuk penyediaan sarana air bersih, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan mesin air yang dapat mengubah air laut menjadi air tawar. Demikian juga sejumlah kapal nelayan. Dana insfrastruktur desa dipergunakan untuk memperbaiki sarana jalan desa yang panjangnya hingga 2 km. Kesemuanya tercatat sebagai asset desa hingga saat ini. Berikut tabel aset desa yang dimiliki desa kuala Sugihan:

Tabel IX.1. Aset Desa Kuala Sugihan No Jenis Aset Volume Kondisi 1 Mesin air yang dapat mengubah air asin

Menjadi air Tawar (Kementrian Kelautan dan Perikanan)

1 Baik

2 Kapal Bantuan dari KKP Sebesar 34 Grooston 1 Baik 3 Kantor Desa 1 Baik 4 Barang Barang Inventaris di Kantor Desa 1 Baik 5 Jalan Desa 2 km Baik

Sumber : Tim Pemetaan Sosial DPG (2017)

9.3. Tingkat Pendapatan Warga Telah diuraikan di Bab IV, hampir 90% warga desa berprofesi sebagai

nelayan.

59

c. Bidang Pembinaan Kemasyrakatan Desa


Rp. 96.368.250,-

Rp. 40.000.000 Rp. 100.000.000

Sumber : sekretaris desa kuala sugihan Desa ini mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan sebagian

merupakan pendapatan asli daerah. Data tahun 2016 dan 2017 transfer dana meningkat hampir 100 juta rupiah, dan pendapatan asli daerah belum tercatat di tahun 2017. Penggunaan terbesar untuk pelaksanaan pembangunan desa yang jumlahnya antara 500 juta hingga 600 juta rupiah.

9.2. Aset Desa Selain pendanaan untuk pembiayaan rutin yang diuraikan diatas, warga

juga mendapatkan bantuan hibah dari instansi terkait untuk kebutuhan warga. Dengan adanya program untuk penyediaan sarana air bersih, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan mesin air yang dapat mengubah air laut menjadi air tawar. Demikian juga sejumlah kapal nelayan. Dana insfrastruktur desa dipergunakan untuk memperbaiki sarana jalan desa yang panjangnya hingga 2 km. Kesemuanya tercatat sebagai asset desa hingga saat ini. Berikut tabel aset desa yang dimiliki desa kuala Sugihan:

Tabel IX.1. Aset Desa Kuala Sugihan No Jenis Aset Volume Kondisi 1 Mesin air yang dapat mengubah air asin

Menjadi air Tawar (Kementrian Kelautan dan Perikanan)

1 Baik

2 Kapal Bantuan dari KKP Sebesar 34 Grooston 1 Baik 3 Kantor Desa 1 Baik 4 Barang Barang Inventaris di Kantor Desa 1 Baik 5 Jalan Desa 2 km Baik

Sumber : Tim Pemetaan Sosial DPG (2017)

9.3. Tingkat Pendapatan Warga Telah diuraikan di Bab IV, hampir 90% warga desa berprofesi sebagai

nelayan.

60

Dari profesi sebagai nelayan, warga menuturkan bahwa pendapatannya

paling kecil Rp. 1 juta per bulan. Tabel 3.1. Persentase tingkat pendapatan warga Desa Kuala Sugihan per bulan Tingkat Pendapatan Jumlah KK Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 204 Rp 3.000,000 – Rp 5.000.000 98 Rp 5.000.000 ke atas 56 Total 358

Sumber : Tim Pemetaan Sosial DPG (2017) Rentang pendapatan sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000 perbulan

adalah mayoritas di kalangan warga, yang umumnya berprofesi sebagai nelayan. Sementara, sedikit sekali yang berpenghasilan diatas Rp. 5 juta rupiah ke atas.

9.4. Industri Dan Pengolahan Di Desa

Warga tidak hanya melakukan kegiatan nelayan yang terkait langsung dengan menangkap ikan di laut, tetapi warga juga mengupayakan industry rumahan yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan bagi keluarganya juga perekonomian di desa. Industry pengawetan hasil laut atau pengolahan lebih lanjut menjadi salah satu kegiatan ekonomi sebagian warga di desa. kelompokibu-ibu yang pekerjaannya menunggu hasil tangkapan laut di desa, mengupayakan industry rumah tangga secara bersama-sama. Adapun indusri yang ada didesa kuala sugihan yaitu indusri rumahan yang dilakukan oleh mayoritas ibu-ibu didesa Kuala Sugihan yaitu :

1. Industri rumah tangga berupa udang jemur 2. Industri rumah tangga berupa ikan jemur/ikan asin 3. Industri rumah tangga berupa pembuatan terasi dan kerupuk udang. 4. Industri kerajinan tangan 5. Ternak Sarang Burung Walet

9.5. Potensi dan Masalah Desa Kuala Sugihan memiliki beberapa potensi dan masalah yang dihadapi,

adapun potensi yang dimiliki desa Kuala sugihan yaitu : 1. Hasil laut berupa segala jenis ikan, udang, kerang dan lain lain melimpah

luah di Desa Kuala Sugihan. Hal ini sudah diupayakan untuk mengolahnya

61

menjadi komoditas olahan, seperti udang jemur, ikan asin dan kerupuk udang.

2. Terasi yang mencapai 500-1.000 ton perbulan dari desa Kuala Sugihan. Warga mengolah terasi untuk dikirimkan ke wilayah Bangka-Belitung dan saat ini menjadi salah satu pemasoknya.

3. Kerajinan tangan berupa tas pernak pernik rumah tangga hasil ibu-ibu PKK Desa Kuala sugihan.

4. Sarang burung wallet. Saat ini masih diusahakan oleh beberapa orang saja, jika sebagian besar masyarakat desa secara sendiri-sendiri atau berkelompok mengusahakan, maka akan menjadi faktor ekonomi tersendiri di desa ini. Melalui program Kementerian Desa, 0ne village one product atau satu desa dengan satu produk unggulan, pengusahaannya bisa menjadi salah satu kegiatan ekonomi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang sedang digencarkan untuk dibentuk.

Sedangkan masalah-masalah yang banyak dihadapi warga desa Kuala

Sugihan Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin yaitu : 1. Sulitnya mendapatkan Air Bersih untuk dikonsumsi masyarakat 2. Belum atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara

lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan inftastruktur.

3. Kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan untuk kegiatan ekonomi warga.

4. Nelayan desa Kuala Sugihan umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, untuk memberikan alternative memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah.

5. Tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan demikian, keberadaan tengkulak menjadi penting untuk memasarkan hasil tangkapan laut dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran.

6. Kenaikan harga BBM menentukan produktivitas warga untuk melaut, karena ketergantungan warga terhadap bahan bakar jenis solar.

61

menjadi komoditas olahan, seperti udang jemur, ikan asin dan kerupuk udang.

2. Terasi yang mencapai 500-1.000 ton perbulan dari desa Kuala Sugihan. Warga mengolah terasi untuk dikirimkan ke wilayah Bangka-Belitung dan saat ini menjadi salah satu pemasoknya.

3. Kerajinan tangan berupa tas pernak pernik rumah tangga hasil ibu-ibu PKK Desa Kuala sugihan.

4. Sarang burung wallet. Saat ini masih diusahakan oleh beberapa orang saja, jika sebagian besar masyarakat desa secara sendiri-sendiri atau berkelompok mengusahakan, maka akan menjadi faktor ekonomi tersendiri di desa ini. Melalui program Kementerian Desa, 0ne village one product atau satu desa dengan satu produk unggulan, pengusahaannya bisa menjadi salah satu kegiatan ekonomi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang sedang digencarkan untuk dibentuk.

Sedangkan masalah-masalah yang banyak dihadapi warga desa Kuala

Sugihan Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin yaitu : 1. Sulitnya mendapatkan Air Bersih untuk dikonsumsi masyarakat 2. Belum atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara

lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan inftastruktur.

3. Kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan untuk kegiatan ekonomi warga.

4. Nelayan desa Kuala Sugihan umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, untuk memberikan alternative memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah.

5. Tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan demikian, keberadaan tengkulak menjadi penting untuk memasarkan hasil tangkapan laut dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran.

6. Kenaikan harga BBM menentukan produktivitas warga untuk melaut, karena ketergantungan warga terhadap bahan bakar jenis solar.

62

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1 Pola Penguasaan Tanah Dan Sumber Daya Alam Warga desa merupakan warga pendatang, sehingga berpengaruh pada

pola penguasaan tanah dan sumber daya alamnya yang tidak mengikuti pola yang berlaku di masyarakat asalnya. Mereka datang dengan motif ekonomi, yaitu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak di wilayah ini. Dengan demikian pola penguasaan wilayahnya sangat bergantung pada apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya secara berkelompok sebagai warga desa. Telah diuraikan di bagian sebelumnya, potensi laut yang memadai menjadi corak tersendiri bagi terbentuknya pola penguasaan tanah dan sumberdaya alam di sekitarnya.

Pola pemukiman yang terbentuk adalah pola yang mencirikan bahwa warga berupaya memudahkan dirinya untuk mendapatkan akses laut. Pola pemukiman berbentuk memanjang di sepanjang Sungai Sugihan yang dengan bertambahnya penduduk dan bertambahnya rumah, maka semakin panjang juga jalan yang dibangun untuk menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Sejak kedatangan mereka ke wilayah ini dan seiring dengan terbentuknya pemerintahan desa, pola ini menjadi baku dan diinventarisir dengan baik oleh pemangku jabatan di pemerintahan desa.

Pemerintah desa memberikan keterangan setiap rumah yang hendak dibangun oleh warga. Jika masyarakat ingin mendirikan bangunan maka akan ada izin Surat Pengakuhan Hak atas lahan yang diketahui oleh pemerintah desa. Pencatatan ini memungkinkan tidak adanya perebutan di tanah-tanah kosong yang belum ada bangunan pemukiman. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang sudah dan akan mendirikan bangunan untuk membudidayakan sarang burung walet. Hingga saat ini terdapat sekitar 80 bangunan sarang burung walet yang tersebar di belakang rumah-rumah penduduk. Walaupun demikian, tidak ada satu warga pun yang telah memiliki sertifikat hak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

63

Selain penguasaan tanah untuk pemukiman oleh warga, sebagian kecil warga juga menguasai lahan untuk areal persawahan. Mereka yang bertani ini menguasai lahan di areal eks kebakaran hutan yang secara formal diatasnya terdapat ijin konsesi untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Jadi, di desa ini, penguasaan tanah juga termasuk penguasaan tanah oleh perusahaan dengan ijin HTI.

10.2 Pola Pemanfaatan Tanah Masyarakat di desa Kuala Sugihan yang mayoritas berprofesi sebagai

nelayan maka pemanfaatan tanah sebagaian besar masyarakat hanya untuk mendirikan bangunan. Pemanfaatan tanah juga digunakan untuk bangunan fasilitas umum dan juga untuk membangun sarang burung walet. Sebagian kecil warga memanfaatkannya untuk menanam padi di atas izin yang diberikan kepada perusahaan untuk konsensi HTI. Sementara, sisa lahan yang masih dalam ijin konsesi HTI diusahakan oleh perusahaan untuk menanam . Di bagian lain di desa ini, masih terdapat kawasan hutan lindung, yang artinya pemanfaatannya untuk menjadi areal konservasi sebagaimana tujuan penetapannya sebagai hutan lindung.

10.3 Tata Guna Lahan Desa Penggunaan lahan Desa Kuala Sugihan, Kecamatan Muara Sugihan,

Kabupaten Banyu Asin digunakan untuk permukiman, pertanian/sawah,

Tabel X-1. Tabel tata guna lahan di Desa Kuala Sugihan

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) %

1. Luas Pemukiman ( rumah, fasilitas umum ) 451 2. Luas Izin Konsensi perusahaan PT.CBS 2500 3. Luas areal Hutan Lindung 620 4 Persawahan 500 5 Penangkaran Burung Walet 250 TOTAL 4.071

Sumber : data Monografi desa dan Luas Konsensi Perusahaan

63

Selain penguasaan tanah untuk pemukiman oleh warga, sebagian kecil warga juga menguasai lahan untuk areal persawahan. Mereka yang bertani ini menguasai lahan di areal eks kebakaran hutan yang secara formal diatasnya terdapat ijin konsesi untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Jadi, di desa ini, penguasaan tanah juga termasuk penguasaan tanah oleh perusahaan dengan ijin HTI.

10.2 Pola Pemanfaatan Tanah Masyarakat di desa Kuala Sugihan yang mayoritas berprofesi sebagai

nelayan maka pemanfaatan tanah sebagaian besar masyarakat hanya untuk mendirikan bangunan. Pemanfaatan tanah juga digunakan untuk bangunan fasilitas umum dan juga untuk membangun sarang burung walet. Sebagian kecil warga memanfaatkannya untuk menanam padi di atas izin yang diberikan kepada perusahaan untuk konsensi HTI. Sementara, sisa lahan yang masih dalam ijin konsesi HTI diusahakan oleh perusahaan untuk menanam . Di bagian lain di desa ini, masih terdapat kawasan hutan lindung, yang artinya pemanfaatannya untuk menjadi areal konservasi sebagaimana tujuan penetapannya sebagai hutan lindung.

10.3 Tata Guna Lahan Desa Penggunaan lahan Desa Kuala Sugihan, Kecamatan Muara Sugihan,

Kabupaten Banyu Asin digunakan untuk permukiman, pertanian/sawah,

Tabel X-1. Tabel tata guna lahan di Desa Kuala Sugihan

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) %

1. Luas Pemukiman ( rumah, fasilitas umum ) 451 2. Luas Izin Konsensi perusahaan PT.CBS 2500 3. Luas areal Hutan Lindung 620 4 Persawahan 500 5 Penangkaran Burung Walet 250 TOTAL 4.071

Sumber : data Monografi desa dan Luas Konsensi Perusahaan

64

10.4 Konflik Tenurial Konflik tenurial terjadi di kawasan hutan yang ada di desa terkait dengan

penguasaan warga untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. PT Ciptamas Bumi Subur (CBS) adalah pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI dengan nomor : 522/122/MS/2008, yang arealnya mencakup wilayah yang telah dikuasai warga untuk menanam padi. Warga Dusun Cahaya Kenten mempertanyakan karena sesuai ijin yang dikeluarkan tahun 2005 oleh Menhut, wilayah yang sudah diusahakan tanaman padi ini tidak termasuk dalam ijin IUPHHK HTI, melainkan hanya hingga batas sungai Simpang Pangeran hingga ke Muara Kuala Sugihan.

Hingga 11 Desember 2016 masyarakat masih mempertanyakan kejelasan atas batas-batas IUPHHK HTI tersebut. Mereka meminta PT CBS lahan pengganti areal persawahan warga. Warga juga meminta agar perusahaan tidak melakukan kegiatan apapun sebelum lahan pengganti yang dijanjikan bisa dipenuhi, yaitu lahan yang siap untuk diusahakan dengan proses pengeringan oleh perusahaan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan warga desa Kuala Sugihan dengan PT CBS di tahun 2016. Karena setelah enam bulan janji lahan yang siap ditanam juga tidak terwujud, maka sesuai perjanjian warga tetap bisa melanjutkan usaha pertaniannya dan perusahaan tidak berhak atas penguasaan lahan tersebut.

65

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam hal program dan kegiatan pembangunan di Desa Kuala Sugihan, ada beberapa program yaitu pembangunan lapangan bulu tangkis,renovasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini( PAUD ), pembangunan pasar yang dikelola oleh desa, renovasi jalan desa.

Untuk mengetahui penggunaan anggaran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera ( APBN ) Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Perencanaan dan penganggaran

Uraian Dasar Hukum RPJMDes Perdes No. 011 Tahun 2014 RKPDes Tahun 2016 No. 3 Tahun 2015 perubahan Tahun

2016 APBDes Tahun 2016 No. 4 Tahun 2015 Perubahan Tahun

2016 RAB Tahun 2016

Tabel 11.1

Uraian Anggaran dan Pendapatan belanja Desa

Uraian Anggaran (Rp) Jumlah (Rp) Pendapatan Pendapatan Asli Desa 20.000.000 Pendapatan Transfer 826.605.000 Belanja a. Bidang penyelenggara Pemerintah

184.150.000


66

b. Bidang pelaksana pembangunan desa

513.964.000

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa

52.122.750


96.368.250

e. Bidang tak terduga

Kegiatan Pembangunan yang sedang di lakukan :

1. Renovasi Jalan Desa.

Jalan desa di Dusun III sudah mulai di perbaiki dikarenakan kondisi terakhir sudah banyak jalan yang sudah mulai rusak papan-papan kayu yang sudah mulai lapuk dan banyak jalanan yang sudah berlubang.

Gambar 13.1

Kondisi jalanan desa di Dusun III Desa Kuala Sugihan

Sumber : Dokumentasi Pemetaan Sosial dan Spasial DPG Kuala Sugihan

2. Pembangunan Pasar di dusun III. Pasar di Kuala Sugihan sebenarnya sudah ada di dusun II Kuala Sugihan. Akan tetapi pengelolaannya hanya bersifat swadaya dan atas inisiatif pedagang. Lokasi pasar yang menggunakan di dekat jalanan desa, dan ada beberapa bangunan yang lainnya. Pedagang berasal dari desa Jalur

66

b. Bidang pelaksana pembangunan desa

513.964.000

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa

52.122.750


96.368.250

e. Bidang tak terduga

Kegiatan Pembangunan yang sedang di lakukan :

1. Renovasi Jalan Desa.

Jalan desa di Dusun III sudah mulai di perbaiki dikarenakan kondisi terakhir sudah banyak jalan yang sudah mulai rusak papan-papan kayu yang sudah mulai lapuk dan banyak jalanan yang sudah berlubang.

Gambar 13.1

Kondisi jalanan desa di Dusun III Desa Kuala Sugihan

Sumber : Dokumentasi Pemetaan Sosial dan Spasial DPG Kuala Sugihan

2. Pembangunan Pasar di dusun III. Pasar di Kuala Sugihan sebenarnya sudah ada di dusun II Kuala Sugihan. Akan tetapi pengelolaannya hanya bersifat swadaya dan atas inisiatif pedagang. Lokasi pasar yang menggunakan di dekat jalanan desa, dan ada beberapa bangunan yang lainnya. Pedagang berasal dari desa Jalur

67

yang notabene masyarakat berprofesi sebagai petani. Harga sayur di Kuala Sugihan relatif cukup tinggi dikarenakan tidak adanya petani sayur-sayuran di desa Kuala Sugihan

Gambar11.2 Kondisi Pasar saat ini di desa Kuala Sugihan

Sumber : Dokumentasi Tim Pemetaan Sosial DPG Kuala Sugihan

Gambar 11.4 Lokasi Pembangunan Pasar desa Kuala Sugihan

68

Sumber : Dokumentasi Tim Pemetaan Sosial DPG Kuala Sugihan

3. Renovasi PAUD Harapan Bangsa.

Pemerintah desa Kuala Sugihan memiliki proyek pembangunan untuk merenovasi gedung PAUD.

Gambar 11.5

Gedung PAUD sebelum Renovasi Program yang ada di Desa Kuala Sugihan selain Dana Desa

69

Uraian Anggaran Keterangan

PPIP Tahun 2010 Rp. 250.000.000 Pembangunan Jembatan Tiang cor dan Lantai papan ±162 Meter

RISPNPM Tahun 2013

Rp. 250.000.000 Pembangunan Jembatan Tiang cor dan Lantai papan ±170 Meter

RISPNPM Tahun 2014


DID Tahun 2015 Rp. 300.000.000 Pembangunan Jembatan Tiang cor dan Lantai papan ±182 Meter


Sumber : Pemerintah Desa (Sekretaris Desa Kuala Sugihan)

69

Uraian Anggaran Keterangan

PPIP Tahun 2010 Rp. 250.000.000 Pembangunan Jembatan Tiang cor dan Lantai papan ±162 Meter

RISPNPM Tahun 2013


RISPNPM Tahun 2014




Sumber : Pemerintah Desa (Sekretaris Desa Kuala Sugihan)

Gedung Sekretariat Negara,Jalan Teuku Umar No. 10-11,Menteng, Jakarta PusatT. +62 21 319 012 608

Badan Restorasi Gambut@BRG_Indonesia@BRG_IndonesiaBadan Restorasi Gambut - BRGBadan Restorasi Gambut-BRG

www.brg.go.id

“ Pulihkan Gambut, Pulihkan Kemanusiaan.”

BADAN RESTORASI GAMBUT2016 - 2020

DESA PEDULI GAMBU T

% !"#"$

%

&'()*+"(, -".

/0)

PETA JALAN RESTORASI GAMBUT INDONESIA

2016-2020

BadanRestorasiGambut

pulihkan gambut, peta jalan restorasi gambut indonesia...

Documents