Pukat Hancurkan Nelayan Tradisional

Pantai Cermin, (Analisa)

Merajalelanya pukat-pukat besar seperti, trawl, apung dan gandeng yang beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional khususnya perairan pinggiran Selat Malaka menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aksi liar para ‘mafia’.

"Nelayan tradisional adalah korban utama dari merajalelanya pukat-pukat besar tersebut. Bagi nelayan tradisional, pukat-pukat besar merupakan ‘tsunami’ mengerikan yang telah memorak-porandakan segala sistem dan lini kehidupan mereka" ungkap Direktur Eksekutif Institut Pembaharuan Desa (IPD) Syamsul Bahri kepada Analisa, Jumat (12/2) menyikapi keluhan nelayan tradisional terhadap masih maraknya pukat-pukat besar memasuki wilayah tangkap mereka.

Kurangnya komitmen pemerintah dan penegakkan hukum yang tidak tegas terhadap pemilik pukat-pukat besar yang melanggar ketentuan menyebabkan mereka tidak peduli terhadap nasib nelayan-nelayan tradisional dan membentuk semacam ‘imej’ bahwa telah terjadi ‘transaksi’ antara penegak hukum dan pemerintah dengan pemilik pukat.

"Wajar juga kalau imej ini muncul. Sebab, aturan larangan sudah ada, tapi kenyataannya pukat-pukat besar dan canggih tersebut masih merajalela beroperasi" ujarnya.

Menurutnya, aksi yang sudah menjadi ‘rahasia’ umum ini secara sistemik telah menghancurkan segala lini kehidupan nelayan tradisional. Selain pendapatan yang jauh berkurang, berdampak pula terhadap kehidupan sosial mereka. Ada semacam indikasi negatif seakan menjadi ‘label’ bagi masyarakat pesisir pantai bahwa mereka komunitas masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan kebodohan.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan IPD, persentase cukup tinggi ditemukan masyarakat pesisir tidak mengecap pendidikan sehingga sangat sinerjis dengan imej yang melekat pada mereka.

Kenyataannya, tambah Syamsul, salah satu faktor yang melatarbelakangi fakta tersebut disebabkan kemiskinan terkait juga dengan minimnya pendapatan nelayan akibat semakin berkurangnya hasil tangkapan dari melaut.

Mata rantai kepelikan yang dihadapai nelayan tradisional, ternyata terkait pula dengan merajalelanya pukat-pukat besar yang masuk ke wilayah tangkapan mereka yang tidak saja merebut hewan lautnya, tapi juga merusak komunitas terumbu karang tempat aneka ragam hewan laut berkembang biak.

"Semuanya kembali kepada pemerintah dan penegak hukum agar tegas mengeksekusi peraturan yang berlaku" ujar Syamsul yang juga Bakal Calon Wakil Bupati Sergai dari jalur perseorangan.

Tak Bisa Dibendung

Mabin, warga Desa Pantai Cermin Kanan, salah seorang nelayan tradisional yang bernaung di bawah kelompok nelayan "Usaha Karya" menilai, merajalelanya pukat-pukat besar di wilayah tangkap nelayan tradisional khususnya di perairan Pantai Cermin sampai saat ini tak bisa dibendung.

Dari hari ke hari, pukat-pukat yang merambah ikan di perairan Pantai Cermin terus bertambah. Bahkan dari daerah lain seperti, Tanjungbalai, Belawan, Asahan semuanya masuk dan merusak lingkungan laut di tepian yang turut membunuh benih-benih ikan kecil.

"Cemana la Pak, alat tangkap kita apa adanya. Sedangkan pukat-pukat itu sudah pakai alat canggih yang bisa tahu daerah mana yang banyak ikannya" ujarnya dengan nada dan raut wajah seakan putus asa. (ak)

www.analisadaily.com

docs.google.com

Ekspor Tuna Merosot Gara-gara Pukat HarimauJum'at, 12 Februari 2010 | 14:15 WIB

TEMPO Interaktif, Cilacap - Pencurian ikan dan penggunaan pukat harimau diduga menjadi penyebab utama penurunan hasil tangkapan ikan tuna nelayan Cilacap. Akibatnya, ekspor produk laut tersebut ke Jepang dan sejumlah negara Eropa turun hingga 50 persen.

“Kami semakin kesulitan mendapatkan tangkapan ikan tuna,” kata salah satu pengusaha kapal penangkap ikan tuna di Cilacap, Atai Hartono, Jumat (12/2).

Atai mengatakan sulitnya mencari ikan tuna membuat pemilik kapal mengalihkan tangkapannya di daerah sekitar Sumatera. Pengalihan tersebut otomatis membuat semakin sedikitnya tangkapan karena waktu yang ditempuh semakin panjang.

Ia menambahkan, dalam setahun ia hanya bisa mengekspor sekitar 75 ton ikan tuna. Padahal, sebelumnya ia bisa mengekspor 150-200 ton per tahun.

Menurut Atai, ikan tuna memang makin sulit diperoleh karena berbagi macam faktor, di antaranya banyaknya pencurian ikan di wilayah Indonesia yang dilakukan nelayan asing. Selain itu, nelayan pantura juga banyak yang menggunakan pukat cincin di Samudera Indonesia. “Penggunaan pukat cincin membuat segala jenis ikan tertangkap,” keluhnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal Cilacap Sanpo mengatakan penurunan tangkapan sudah berlangsung sejak setahun terakhir. “Ekspor turun hingga 50 persen. Biasanya saya bisa mengekspor tuna hingga 3-4 ton per tahun, sekarang tinggal 1,5 ton per tahun,” katanya.

Padahal, kata Sanpo, di Cilacap setidaknya ada 100 pengusaha kapal dan masing-masing pengusaha mampu mendapatkan tangkapan ikan dari 1 ton hingga 80 ton per tahun. “Semua pengusaha memang mengeluhkan turunnya hasil tangkapan tuna ini,” katanya.

ada beberapa faktor turunnya ekspor tuna di cilacap yakni, ada konspirasi aparat dengan nelayan asing, kapal laut

AL kita belum mampu mengejar kapal asing karena kecanggihannya, kapal pukat harimau hanya dimiliki oleh asing

sehingga daya tangkap maupun jangkauan luas dibandingkan dengan nelayan kita yang masih manual. 

saran saya, perlu ada koordinasi kembali dengan AL Pusat maupun Kapolri yang menanggani pengamanan laut kita.

mengingat hal itu indonesia kaya raya dengan hasil perikanan di laut

www.tempointeraktif.com

Kapal Pukat Harimau Berkeliaran di Bombana

Wahyuch|  21 Januari 2010  |  20:58

38

2Belum ada nilai.

Ini ada laporan dari seorang teman tentang aktivitas penggunaan Pukat Harimau dalam penangkapan ikan, yang

jelas-jelas dilarang penggunaannya. Moga-moga info ini bisa jadi masukan bagi pemerhati lingkungan.

Kapal Pukat Harimau Berkeliaran di Bombana  (Sumber : Mukhtar, A.Pi, M.Si Ka. Satker PSDKP Kendari)

Pukat Hariamau (Trawl) berkeliaran di perairan Selat Tiworo khususnya di Perairan Kabupaten Bombana.

Berdasarkan pemantauan lapangan yang kami lakukan baru-baru ini sekitar + 100 unit kapal berukuran dibawah 5

GT berlabuh di sepanjang pantai di kampung Baru Kecamatan Rumbia Tenggah Kabupaten Bombana Sulawesi

Tenggara, Jumlah ini akan bertambah karena disepanjang pesisir Kasipute banyak nelayan menggunakannya juga.

Pengunaan Pukat Hariamau (Trawl) sudah jelas dilarang dan nyata-nyata tercantum dalam penjelasan pasal 9

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No, 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Memang sebelumnya pelarangan penggunaan pukat harimau/trawl oleh Keppres 39 Tahun 1980 Tentang

Penghapusan Jaring Trawl yang penafsiran beberapa aparat berbeda, Di Kendari penanganan kasus pukat

harimau/trawl sudah ada keputusan pengadilan, sedangkan kasus yang sama 7 kapal yang ditangkap oleh

Pengawas Perikanan yang diserahkan ke Polres Bombana tiga tahun yang lalu sampai saat ini belum jelas

pangkalnya. Menurut informasi dari penyidik Polres Bombana bahwa berkas selalu dikembalikan oleh jaksa.

Pihak Satker PSDKP Kendari bersama jajaran pengawas perikanan yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan

Propinsi, dan kabupaten/kota akan melakukan operasi terhadap kapal trawl ini di Kabupaten Bombana, begitu juga

pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari sudah melakukan pemantauan keberadaan kapal trawl ini yang

diungkapkan anggota TNI Angkatan Laut Kendari. Tapi sebelumnya akan melakukan sosialisasi dengan

menyebarkan poster sadar hukum yang berisi alat tangkap terlarang seperti Bom/Handak, Pukat Harimau/Trawl, Bius

dan kompresor kepada masyarakat nelayan.

Sudah menjadi kebiasaan, setelah terjadi di lapangan baru akan diadakan pemantauan, pengawasan, dan penangkapan terhadap pelanggaran2 yang terjadi di laut. Ibarat kata pepatah, itu lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali.

wajar, panjang garis pantai kita saja terpanjang nomer dua di dunia, sedang armada pengawasan perikanan belum sepenuhnya menjangkau sepanjang pantai tersebut. namun itu bukan halangan untuk berpatroli mengamankan SDL dari ancaman pencurian dan pengrusakan.Saya hnya berharap mengenai kasus di atas, klo pelakunya nelayan kita berarti kita perlu meningkatkan lagi pengetahuan mereka akan bahaya pukat harimau. Namun bila pelakunya adalah nelayan asing, dihukum dengan seberat2nya sbg efek jera atas perbuatannya. tapi bisa ngak ya peradilan kita menghukum mereka?? ^__^

kalau menurut saya itu bukan pukat harimau. itu namanya pukat hela neng. pukat hela biasanya dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana pasal I ayat 11 uu no 45 2009. jadi kalau pukat harimau itu dia menggunakan dua kapal dengan menggunakan alat jaring campuran (bukan tali), pemberat beton, dan kayu untuk rumpon dalam artian seandainya saat kapal tersebut bekerja, kapal akan menyapu rumpon tersebut sekaligus merusak karang dan karang adalah tempat biota laut tinggal sebagaimana yang disebutkan oleh kepres no 39 tahun 1980.. nach kalau yang dibawah lima GT itu adalah pukat darat yang dimordenisasi. para pelakunya adalah nelayan kecil. nelayan kecil adalah yang bekerja menangkap ikan untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri. kasus pukat yang mirip pukat harimau ini telah di keluarkan kepmen 06/kepmen/2008 tentang pukat hela ini dikalimantan timur. jadi jangan suka menuduh kalau belum ada penelitian yang konfrehensif. karena menyangkut kelompok nelayan ini sangat rentan. dalam artian seperti kata freddy numery menteri kelautan saat itu, saya keluarkan PP ini adalah karena belum adanya instrumen terbaik dalam memecahkan kasus kemiskinan yang dihadapi nelayan kita. bahkan menteri freddy memuji kebijakan pemda kaltim atas perda inisiatif mereka dalam melihat permasalah lebih mendalam dan strategi apa yang mesti dilakukan agar kehidupan nelayan disana bisa terus bertahan hidup.

http://polhukam.kompasiana.com

THURSDAY, 10 DECEMBER 2009 05:54   

Kapal Pukat Trawl asal Gabion resahkan nelayanWarta - Citizen JournalismHAMZAH LUBIShamzahlubis@yahoo.com

BELAWAN - Sejumlah alat tangkap pukat trawl, atau pukat harimau berkedok kapal pukat ikan (PI) maupun lamparan dasar dari sejumlah gudang di Gabion atau Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) meresahkan nelayan. Karena, kehadiran pukat trawl itu mengganggu pencarian nelayan tradisional, padahal dalam Kepres 39 tahun 1980 melarang penggunaan alat tangkap trawl .

“Kemana lagi kami harus mengadu, jaring kami sebagai andalan mencari ikan justru ditabrak kapal trawl yang banyak berasal dari Gabion. Padahal kami mau beli jaring baru sudah tak ada duit,” keluh nelayan Anwar (38), tadi sore.

Dikatakan, maraknya aksi penangkapan ikan mengunakan pukat harimau tak hanya meresahkan kalangan nelayan kecil, namun membunuh kesempatan nelayan kecil untuk mendapatkan ikan sebab kapal-kapal pukat trawl lokal tersebut sudah berani merambah ke zona tangkap nelayan kecil.

Banyak, katanya, jaring-jaring nelayan baik nelayan dari Belawan maupun nelayan asal Pantai Cermin saat ini resah mengakibatkan sejumlah jaring rusak bahkan hilang.

Bahkan sebelumnya,  jaring gembung milik nelayan kecil asal Pagurawan juga pernah ditabrak KM Maharani Lestari GT 102/PPb asal Gudang Mitra Laut Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB).

Meski peristiwa  jaring gembung  ditabrak itu telah dilaporkan ke Pos Kamla Belawan, namun tak ada penyelesaian, nelayan malah disuruh untuk datang sendiri atau menuntut sendiri ke gudang Mitra Laut.

Ditempat terpisah, Kadin selaku tokoh masyarakat nelayan di Belawan merasa prihatin atas keresahan sejumlah nelayan kecil yang ada di Belawan maupun daerah lainnya akibat maraknya aksi kapal pukat trawl local asal gabion tersebut. (dat02/wol-mdn)

www.waspada.co.id

PUKAT PANTAI

PENDAHULUAN

1. Definisi Alat Tangkap Pukat Pantai

Pukat pantai atau beach seine adalah salah satu jenis alat tangkap yang masih tergolong kedalam jenis alat tangkap pukat tepi. Dalam arti sempit pukat pantai yang dimaksudkan tidak lain adalah suatu alat tangkap yang bentuknya seperti payang, yaitu berkantong dan bersayap atau kaki yang dalam operasi penangkapanya yaitu setelah jaring dilingkarkan pada sasaran kemudian dengan tali panjang (tali hela) ditarik menelusuri dasar perairan dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai. Pukat pantai juga sering disebut dengan krakat. Di beberapa daerah di jawa juga dikenal dengan nama “puket”, “krikit”, dan atau “kikis”.

1. Sejarah Alat Tangkap Pukat Pantai

Daerah penyebaran alat tangkap pukat panta terdapat hampir di seluruh daerah perikanan laut Indonesia, walaupun di tiap daerah punya nama dan ciri tersendiri, namun hal ini pada dasarnya hanya bertujuan untuk memudahkan pengenalan alat tangkap ini di masing-masing daerah. Misalnya alat tangkap pukat pantai yang beroperasi di teluk Segara Wedi yang labih dikenal dengan krakat prigi karena terdapat di perairan prigi kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Krakat ini sudah digunakan untuk menangkap ikan sejak jaman belanda atau sekitar tahun 30-an. Pada masa itu harga bahannya masih relative mahal, oleh karena itu baru para pegawai pemerintah Hindia Belanda saja yang memiliki. Sedangkan bahan untuk membuatnya pun masih sederhana, alat ini pada masa itu terbuat dari benang kapas dicampur dengan getah bakau pada bagian jaringnya, dan tali penarik terbuat dari penjalin dengan daya awet alat yang hanya dapat mencapai kurang labih selama 2 tahun.

Daerah   penangkapan   yang   bertambah   luas   dan   jauh   jaraknya   disebabkan   dengan   adanya persaingan   dengan   alat   tangkap   pukat   cincin   dan   payang   yang   beroperasi   di   perairan   yang   sama sehingga jumlah ikan menjadi terbatas. Selain itu derasnya erosi di wilayah pesisir karena kurangnya pelindung menyebabkan perairan pantai terdekat menjadi dangkal.

Bagian pelampung pada pukat pantai pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu masih terbuat dari kayu dan pemberatnya dari batu dan tanah liat yang dibakar, tatapi sekarang sudah berkembang menjadi bahan sintetis karena lebih awet dan mudah perawatanya. Jumlah pemilik pukat pantai dan nelayan buruh yang mengoperasikan juga bertambah banyak dan terus berkembang.

1. Prospektif Alat Tangkap Pukat Pantai

Dalam perkembanganya pukat pantai terus mengalami kemajuan baik dalam hal distribusinya maupun bentuknya. Walaupun di masing-masing daerah munkin akan mempunyai nama yangberbeda-beda dan mengalami perubahan sesuai dengan keinginan penduduk setempat. Penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak  sekitar  36 orang merupakan ciri  positif  dari  pukat  pantai  bila  dikaitkan dengan lapangan   kerja   dan   perluasan   kesempatan   kerja.  Mereka   biasanya   tidak   dituntut   untuk  memiliki ketrampilan tertentu kecuali tenaga yang cukup untukmenarik jarring. Meskipun tergolong dalam alat tangkap tradisional namun pukat pantai termasuk dalam alat tangkap tradisional penting yang dapat memberikan hasil tangkap yang cukup baik. Menurut data statistik perikanan tahun 1986 jumlah pukat tapi  mencapai  9.740  unit  dengan   jumlah   seluruh  alat  penangkap  452.845  unit  dan  dengan   jumlah produksi mencapai 75.363 ton. Daerah penyebaranya hampir terdapat di seluruh daerah perikanan laut Indonesia. Hal tersebut dapat menunjukkan perkembangan dari alat tangkap pukat pantai yang cukup baik.

K O N S T R U K S I A L A T T A N G K A P

1. Konstruksi Umum Alat Tangkap Pukat Pantai

Pada prinsipnya krakat atau pukat pantai terdiri dari bagian bagian seperti : kantong, sayap atau kaki dan tali panjang (slambar, hauling line). Bagian kantong berbentuk kerucut, bisa dibuat dari bahan waring, katunmaupun bahan sintetis seperti waring karuna, nilon, dan bahan dari plastik. Pada mulut di kantong kanan-kirinya dihubungkan dengan kaki atau sayap, sedang pada bagian ujung belakang yang disebut ekor diberi tali yang dapat dengan mudah dibuka dan diikatkan untuk mengeluarkan hasil tangkapn. Bagian kaki atau sayap dibuat dari bahan benang katun atau bahan sintetis lainnya. Besar mata bagian kaki bervariasi mulai dari 6,5 cm pada ujung depan dan mengecil pada bagian pangkalnya. Pada bagian ujung depan kaki diberi atau dihubungkan dengan kayu cengkal (brail or preader). Pada tiap ujung kaki, yaitu pada ris atas dan bawah diikatkan tali yang telah diikatkan pada kayu cengkal kemudian disambungkan dengan tali hela (tali slambar, hauling line) yang panjang dan dapat dibuat menurut kebutuhan. Pada bagian atas mulut dan kaki diikatkan pelampung. Ada tiga macam pelampung yang sering digunakan yaitu: pelampung raja, pelampung biasa dan pelampung. Sedangkan pada ris bawah diikatkan dua macam pemberat yaitu dari timah dan pemberat dari rantai besi yang jarak antara satu dengan yang lainnya saling berjauhan.

1. Detail Konstruksi Alat Tangkap Pukat Pantai

Pukat pantai terdiri dari tiga bagian penting yaitu kantong (bag), badan (shoulder) dan sayap (wings). Masing-masing bagian masih terdiri atas beberapa sub bagian lagi.

1. Sayap (Wings)

Sayap merupakan perpanjangan dari bahan jaring, berjumlah sepasang terletak pada masing-masing sisi jarring. Masing-masing sayap terdiri atas:

1. Ajuk-ajuk, yang berada di ujung depan dan biasanya terbuat dari polyethyline

2. Gembungan, yang terdapat di tengah dan biasanya juga terbuat dari polyethyline.

3. Clangap, yang berada di dekat badan dan biasanya juga terbuat dari polyethyline atau bahan sintetis lainnya.

2. Kantong (Bag)

Kantong berfungsi sebagai tampat ikan hasil tangkapan, berbentuk kerucut pada ujungnya diikat sebuah tali sehingga ikan-ikan tidak lolos. Biasanya masih dibantu dengan kebo kaos untuk membantu menampung hasil tangkapan. Kantong terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai ukuran mata yang berbeda-beda. Kantong terdiri dari dua bagian, pada umumnya bagian depan berukuran mata sekitar 14 mm, berjumlah sekitar 290 dan panjang sekitar 2,20 m. Bagian belakang kira kira memiliki ukuran mata 13 mm, dengan jumlah sekitar 770, dan panjang sekitar 4 m.

3. Badan (Shoulder)

Bagian badan jarring terletak di tengah-tengah antara kantong dan kedua sayap. Berbentuk bulat panjang berfungsi untuk melingkupi ikan yang sudah terperangkap agar masuk ke kantong. Badan terdiri atas bagian depan yang mempunyai ukuran mata yang lebih kecil daripada bagian belakang dan dengan panjang serta jumlah mata yang lebih banyak daripada bagian belakang.

Kedudukan pukat pantai di perairan sangat ditentukan oleh keberadaan pelampung dan pemberat pukat pantai.

1. Pemberat (Sinker)

Pemasangan pemberat pada umumnya ditempatkan pada bagian bawah alat tangkap. Fungsinya agar bagian-bagian yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam dan tetap pada posisinya meskipun mendapat pengaruh dari arus serta membantu membuka mulut jaring kearah bawah.

2. Pelampung (Floats)

Sesuai dengan namanya fungsi pelampung digunakan untuk memberi daya apung atau untuk mengapungkan dan merentangkan sayap serta membuka mulut jarring ke atas pada alat tangkap pukat pantai.

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas pukat pantai juga menggunakan tali temali. Tali tamali yang terdapat dalam pukat pantai ada tiga jenis, yaitu:

1. Tali Penarik (Warps) dan Tali Goci (Bridles)

Terletak pada dua ujung sayap, berfungsi untuk menarik jaring pukat pantai pada setiap operasi penangkapan. Tali ini ditarik dari pantai oleh nelayan dengan masing-masing sayap ditarik oleh sekitar 13 nelayan atau tergantung dengan panjang dan besarnya pukat pantai.

2. Tali Ris Atas (Lines)

Berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya jaring pada bagian atas dan pelampung. Tali ini terletak pada kedua sayap

3. Tali Ris Bawah (Ground Rope)

Tali ini berfungsi sebagai tempat melekatnya jaring pada bagian bawah dan pemberat. Tali ini terletak pada kedua sayap jarring.

3. Karakteristik Alat Tangkap Pukat Pantai

Alat tangkap pukat pantai termasuk jenis pukat yang berukuran besar. Banyak dikenal di daerah pantai utara Jawa, Madura, Cilacap, Pangandaran, Labuhan , Pelabukan Ratu, Maringge (Sumatra Selatan). Bentuknya seperti payang dan bersayap. Prinsip pengoperasianya adalah menelusuri dasar perairan dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai. Dalam pengoperasiannya pukat pantai yang berukuran bear memerlukan tenaga sampai puluhan orang lebih. Kantong pada pukat pantai biasanya berbentuk kerucut dan terbuat dari katun maupun bahan sintetis lain. Hasil tangkapan yang diperoleh dengan alat tangkap pukat pantai biasanya jenis-jenis ikan pantai yang hidup di dasar dan termasuk juga jenis udang. Dalam pengoperasiannya kapal atau perahu yang digunakan bervariasi. Sampai sekarang penggunaan alat tangkap pukat pantai ini terus menerus mengalami perkembangan baik dalam halperubahan model maupun penyebaran atau distribusinya.

4. Bahan dan Spesifikasinya

Seperti yang telah disebutkan pada konstruksi maupun detail konstruksi, pada prinsipnya pukat pantai terdiri dari bagian-bagian kantong yang berbentuk kerucut yang bisa dibuat dari bahan waring, katun maupun bahan sintetis lain seperti waring karuna, nilon bahan dari plastic maupun polyethylene (PE). Bagian kaki atau sayap dibuat dari bahan benang katun atau bahan sintetis lainnya. Pada bagian atas mulut dan kaki diikatkan pelampung. Pelampung ini kebanyakan terbuat dari bahan sintetis yang

bersifat mudah mengapung atau tidak tenggelam dan biasanya berbentuk silinder. Sedangkan pada ris bawah diikatkat pemberat yang bisa terbuat dari timah atau dapat pula digunakan rantai besi. Pada masa dahulu masih digunakan pemberat yang terbuat dari bahan liat maupun batu. Namun sekarang sudah jarang digunakan karena daya awetnya rendah.

H A S I L T A N G K A P A N

Hasil tangkapan yang diperoleh dengan alat tangkap pukat pantai terutama jenis-jenis ikan dasar atau jenis ikan demersal dan udang antara lain yaitu; pari (rays), cucut (shark),teri (stolepharus spp), bulu ayam (setipinna spp), beloso (saurida spp), manyung (arius spp), sembilang (plotosus spp), krepa (epinephelus spp), kerong-kerong (therapon spp), gerot-gerot (pristipoma spp), biji nangka (parupeneus spp), kapas-kapas (gerres spp), petek (leiognathus spp), ikan lidah dan sebelah (psettodidae), dan jenis jenis udang (shrimp).

Sedangkan untuk pembagian hasil tangkapan, hal ini sudah diatur sesuai dengan undang-undang no 16 tahun 1964 tentang pembagian hasil usaha perikanan tangkap untuk operasi penangkapan ikan di laut dengan menggunakan perahu layar, nelayan penggarap minimal mendapat 75% dari hasil usaha bersih.

D A E R A H P E N A N G K A P A N

Daerah penangkapan ikan adalah suatu daerah perairan yang cocok untuk penangkapan ikan dimana alat tangkap dapat kita operasikan secara maksimum. Syarat-syarat suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan bila :

1. Terdapat ikan yang berlimpah jumlahnya

2. Alat tangkap dapat dioperasikan dengan mudah

3. Secara ekonomis daerah sangat berharga atau kondisi dan posisi daerah perlu diperhitungkan.

Pada umumnya krakat atau pukat pantai banyak dikenal dan dipergunakan di daerah pantai utara Jawa, Madura, Cilacap, Pangandaran, Labuhan, Pelabuhan Ratu, Marigge (Sumatra Selatan), dan banyak pula digunakan di daerah Jawa. Sedangkan distribusi pukat pantai ini meliputi daerah Labuhan, Teluk Panganten, Jakarta, Cirebon, Brebes, Pemalang, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Juana, Rembang, Tuban, Bojonegoro, Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Banyuwangi, Muncar, Sepanjang pantai Madura, Lampung, Prigi, Pangandaran, Teluk Betung, Maringge, Seputih dan lain-lainnya.

Biasanya daerah penangkapan untuk alat pukat pantai ditentukan berdasarkan tanda-tanda alamiahn seperti terlihatnya buih-buih di permukaan perairan atau adanya burung yang menyambar-nyambar, namun kebanyakan nelayan menggunakan cara dengan mencoba menurunkan jaring pada daerah yang sudah biasa dijadikan daerah penangkapn oleh nelayan pukat pantai di masing-masing daaerah.

Dulu ketika jumlah unit pukat pantai masih terbatas, penggunaan daerah penangkapan tidak pernah menjadi permasalahan antara pemilik pukat pantai. Namun seiring dengan berkembangnya jumlah pemilik pukat pantai maka pada masing-masing daerah atau wilayah penangkapan dikenal adanya sistem pembagian daerah penangkapan pukat pantai dengan membagi daerah penangkapan menjadi beberapa bagian dan pada tiap bagian berlaku adanya pembagian jadwal operasi.

A L A T B A N T U P E N A N G K A P A N

Selain bagian-bagian dari pukat pantai sendiri, dalam pengoperasiannya pukat pantai masih menggunakan alat bantu penangkapan diantaranya adalah :

1. Perahu

Perahu yang dipergunakan dalam pengoperasian pukat pantai ini bervariasi. Akan tetapi biasanya berukuran panjang 5-6 m, lebar 0.6 m dan dalam atau tinggi 0.7 m. Perahu ini ada yang dilengkapi dengan katir/sema (outriggers) maupun tidak. Ada yang dilengkapi dengan motor dan ada juga yang tanpa motor (perahu dayung). Untuk perahu dayung biasanya terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari material kayu selain harganya lebih murah, tehnologinya sederhana, material mudah didapat, pembentukannya mudah ringan dan perawatanya juga mudah.

2. Pelampung Berbendera

Pelampung berbendera ini berfungsi sebagai tanda posisi kantang pukat pantai di perairan dan sebagai petunjuk bagi mandor tentang keseimbangan posisi jarring antara kiri dan kanan. Sehingga dengan melihat bendera, mandor dapat dengan mudah mengetahui kapan posisi penarik harus bergeser dan seberapa jauhnya jarak pergeseran.

3. Kayu Gardan

Kayu garden ditancapkan dengan kokoh di pantai. Fungsi dari kayu ini adalah sebagai penggulung tali penarik dan sebagai tempat untuk menambatkan tali penarik. Kayu ini terbuat dari kayu pohon yang kuat misalnya kayu kopi, kayu waru dan sebagainya.

T E K N I K O P E R A S I A L A T T A N G K A P P U K A T P A N T A I

Tahap Persiapan

Kira-kira sebanyak 6 orang nelayan naik ke perahu yang ditambat di dekat pantai untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi operasional penangkapan. Jaring dan tali disusun sedemikian rupa dengan dibantu para nelayan penarik untuk mempermudah operasi penangkapan terutama pada waktu penawuran (setting). Urut-urutan susunan alat dalam perahu mulai dari dasar adalah sebagai berikut : gulungan tali penarik I, sayap I, badan, kantong, sayap II dan teratas adalah gulungan tali penarik II. Diatur pula letak pelampung pada bagian sisi kanan menghadap kea rah laut dan pemberat di sebelah kiri menghadap kea rah pantai. Salah satu ujung tali hela (penarik) diikatkan pada patok kayu di pantai kemudian perahu dikayuh menjauhi pantai.

Tahap Penawuran (Setting)

Perahu dikayuh menjauhi pantai sambil menurunkan tali hela II yang ujungnya telah diikatkan pada patok di daratan pantai. Apabila syarat-syarat fishing ground telah ditemukan dan jarak sudah mencapai sekitar 700 m (sepanjang tali hela) dari pantai, perahu mulai bergerak ke kanan sambil menurunkan jaring. Penurunan jaring diusahakan agar membentuk setengah lingkaran menghadap garis pantai. Urutan penurunan dari perahu sebelah kiri berturut-turut sayap II, badan dan kantong serta sayap I, kemudian tali hela diulur sambil mengayuh perahu mendekati pantai dan pada saat mendekati pantai ujung tali penarik yang lain dilempar ke pantai dan diterima oleh sekelompok nelayan yang lain. Setelah kedua ujung tali penarik berada di pantai, masing-masing ujung ditarik oleh sekelompok nelayan yang berjumlah sekitar 13 orang per kelompok. Pada saat itu perahu kembali kelaut untuk mengambil tali kantong dan mengikuti jaring hingga ke pantai selama penarikan jaring.

Kecapatan perahu dalam menebarkan jaring dapat dihitung dengan mengetahui jarak yang telah ditempuh perahu dan lamanya waktu penebaran. Sedangkan kecepatan penawuran dapat diperoleh dengan menghitung panjang pukat pantai dibagi dengan lama penawuran.

Tahap Penarikan (Hauling)

Ketika ujung tali hela I telah sampai di pantai, penarikan jaribng dimulai. Jarak antara ujung tali penarik I dan II kurang lebih 500 m, masing-masing ditarik oleh nelayan berjumlah sekitar 13 orang.

Sambil secara bertahap saling mendekat bersamaan dengan mendekatnya jarring ke pantai. Perpindahan dilakukan kira-kira sebanyak 4 kali dengan perpindahan ke 4 pergeseran dilakukan terus menerus hingga akhirnya bersatu. Ketika sayap mulai terangkat di bibir pantai, penarikan di komando oleh seorang mandor untuk mengatur posisi jarring agar ikan tidak banyak yang lepas. Bersamaan dengan itu perahu dikayuh menuju ujung kantong yang diberi tanda dengan bendera yang terpasang pada pelampung. Salah satu dari crew penebar mengikatkan kebo kaos pada bagian ujung kantong. Kebo kantong tersebut dimaksudkan sebagai tempat ikan hasil tangkapan agar jarring tidak rusak akibat terlalu banyak muatan. Sambil memegang kebo kaos tersebut nelayan berenang mengikuti jarring sampai ke pinggir pantai. Kecepatan penarikan dapat dihitung dengancara membagi panjang keseluruhan dengan lamanya penarikan.

Tahap Pengambilan Hasil Tangkap

Sayap dan badan pukat pantai terus ditarik dan bila kedua bagian ini telah berada di daratan pantai, kantong ditarik dan hasil tangkapan dikeluarkan dari kantong. Selanjutnya ikan yang jenisnya bermacam-macam tersebut disortir dengan memisahkan dan memasukkanya ke dalam keranjang tempat yang telah disediakan. Selain itu sebagian nelayan ada yang menaikkan tali penarik dan jating ke daratan untuk dirawat atau mempersiapkan pengoperasian tahap berikutnya.

HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENANGKAPAN

Hal-hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu operasi penangkapan diantaranya adalah :

1. Penentuan fishing ground yang tepat

2. Pengaturan posisi pukat pantai yang digunakan

3. Kecepatan penebaran dan penaikkan jarring

4. perawatan, daya awet sertaefektifitas pukat pantai yang digunakan

5. Lamanya waktu pengoperasian

6. Kondisi perahu dan alat bantu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous.1976.FISHERMAN’S MANUAL.World Fishing. England.

Anonimous.1975.FAO CATALOGUE OF SMAIL SCALE FISHING GEAR.FAO of UN.

Ayodya.1975.FISHING   METHODS   DIKTAT   KULIAH   ILMU   TEHNIK   PENANGKAPAN   IKAN.   Bagian Penangkapan. Fakultas Perikanan IPB. Bogor.

Subani dan Barus.1989. ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN UDANG LAUT DI INDONESIA. Balai Perikanan Laut. Jakarta.

http://fiqrin.wordpress.com

Walhi Kaltim Desak Pencabutan Pukat HarimauFRIDAY, 02 OCTOBER 2009 17:10 DODDY ROSADI

Ilustrasi : app2.iris.usm.maine.edu

LSM Lingkungan WALHI Kalimantan Timur meminta Pemprov

Kaltim mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut

penggunaan pukat harimau atau pukat hela. Direktur Eksekutif

WALHI Kaltim Ical Wardhana mengatakan, penggunaan pukat

harimau di Kaltim sejak 2007 telah merugikan nelayan

tradisional.

Kata   dia,   tangkapan   ikan   para   nelayan   tradisional menjadi   sedikit   karena   kalah   bersaing   dengan   kapal yang   menggunakan   pukat   harimau.   Selain   itu, penggunaan pukat harimau juga merusak ekosistem di bawah laut.

“Pemprov  seharusnya  merekomendasikan  ke Menteri  Kelautan untuk mencabut  pukat  harimau.  Ya, nelayan tradisional merasa dirugikan dan di beberapa komunitas nelayan yang jadi mitra WALHI Kaltim selalu mengeluhkan hal tersebut,” kata Ical Wardhana.

Pukat  harimau  adalah  alat   tangkap  berbentuk  kantong  yang  memiliki   pemberat  dan  pelampung  di mulutnya dan dihela oleh kapal. Alat tangkap ini menyisir dasar laut dan membawa ikan, udang serta biota laut lain yang terperangkap masuk kantong jaring.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi berencana mencabut izin penggunaan pukat harimau untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun, pencabutan izin  itu baru bisa dilakukan apabila sudah ada rekomendasi dari Pemprov Kalimatan Timur.

www.greenradio.fm

PERIKANAN: Pukat Harimau Masih Memunculkan Potensi KonflikDitulis Oleh Administrator   Monday, 25 January 2010

Selasa, 26 Januari 2010 | 03:19 WIB

Medan, Kompas - Sedikitnya 51 nelayan di Sumatera Utara tewas sejak tahun 1983 akibat konflik yang dipicu

beroperasinya pukat harimau di perairan Sumut. Sebanyak 15 nelayan juga mengalami cacat seumur hidup.

Ketua Serikat Nelayan Sumut (KSNS) Lahmudin Tampubolon di sela seminar tentang perdagangan internasional dan

kesejahteraan nelayan, Senin (25/1), mengatakan, bentrok di laut akibat pukat harimau sudah berlangsung lebih dari 20

tahun dan terus dilaporkan kepada pemerintah. ”Potensi ini akan terus terjadi jika tidak ditangani,” tutur Tampubolon.

Tampubolon mengatakan, korban tidak hanya berasal dari nelayan tradisional, tetapi juga dari pihak pemilik pukat

harimau. Di perairan Pantai Labu, misalnya, sedikitnya 16 orang menjadi korban.

Beberapa kasus lain adalah kasus di Gambus Laut, Batubara, pada 30 Juni 2004. Sebanyak sembilan orang tewas akibat

konflik pukat harimau. Tahun 2007 ada lagi satu korban tewas dan cacat seumur hidup di Teluk Mengkudu, Serdang

Bedagai (Sergai). Kasus terakhir terjadi tahun 2008 di Sialang Buah, Sergai, tetapi tak ada korban jiwa dalam hal ini.

Konflik terjadi karena nelayan tradisional dirugikan dengan beroperasinya pukat itu. Selain jaring nelayan tradisional

banyak yang koyak, pukat harimau juga menghancurkan terumbu karang. Kapal pukat harimau juga banyak bertabrakan

dengan perahu nelayan tradisional.

Saat ini diperkirakan di setiap kabupaten pesisir ditemukan sekitar 300 unit pukat harimau. Sementara di Belawan

diperkirakan ada sekitar 500 unit pukat harimau yang beroperasi.

Konflik nelayan yang muncul di Sumut saat ini adalah konflik nelayan dengan penegak hukum terkait pengambilan kayu

bakau di Kabupaten Langkat. Sebanyak 12 nelayan kini masih ditahan Polres Langkat karena menebang bakau di

kawasan Desa Pasarawa dan Desa Securai Selatan, Kecamatan Gebang, Langkat, yang menurut status kawasannya adalah

hutan produksi terbatas/tetap. Awalnya polisi menahan 14 nelayan, tetapi akibat diprotes warga, dua orang dilepaskan

karena masih di bawah umur.

Tahjudin Hasibuan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengatakan, semestinya petugas memberikan pelayanan

hukum yang sama pada semua warga negara. Sedikitnya tiga perusahaan besar sejak tahun 2007 membabat ribuan hutan

bakau di delapan kecamatan di kawasan pesisir Kabupaten Langkat dan menggantinya dengan tanaman sawit.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik, konflik-konflik mendasar

yang dialami nelayan sudah berlangsung puluhan tahun dari konflik alat tangkap, konversi lahan, hingga pencemaran

laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih perlu memperbaiki situasi saat ini dengan menyejahterakan nelayan

daripada menargetkan pada 2015 menjadi produsen ikan nomor satu di dunia. (WSI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/26/0319053/.pukat.harimau.masih.memunculkan.potensi.konflik

ALAT TANGKAP TRAWL

A.PENDAHULUAN

1.Definisi Alat Tangkap

Kata “ trawl “ berasal dari bahasa prancis “ troler “ dari kata “ trailing “ adalah dalam bahasa inggris,   mempunyai   arti   yang   bersamaan,   dapat   diterjemahkan   dalam   bahasa   Indonesia   dengan kata “tarik “ ataupun “mengelilingi seraya menarik “. Ada yang menterjemahkan “trawl” dengan “jaring tarik”   ,   tapi   karena   hampir   semua   jarring   dalam   operasinya   mengalami perlakuan tarik ataupunditarik , maka selama belum ada ketentuan resmi mengenai  peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata” trawl” saja.

Dari kata “ trawl” lahir kata “trawling” yang berarti kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan trawl, dan kata “trawler” yang berarti kapal yang melakukan trawling. Jadi yang dimaksud

dengan jarring trawl ( trawl net ) disini adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal ( baca : kapal dalam keadaan berjalan ) menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya. Jarring ini juga ada yang menyangkut sebagai “jaring tarik dasar”.

Stern trawl adalah otter trawl yang cara operasionalnya ( penurunan dan pengangkatan ) jaring dilakukan dari bagian belakang ( buritan ) kapal atau kurang lebih demikian. Penangkapan dengan system stern trawl dapat menggunakan baik satu jarring atau lebih.

2. Sejarah Alat Tangkap

Jaring trawl yang selanjutnya disingkat dengan “trawl” telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia sejak awal pelita I. Trawl sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia II walaupun masih dalam bentuk ( tingkat ) percobaan. Percobaan-percobaan tersebut sempat terhenti akibat pecah Perang Dunia II dan baru dilanjutkan sesudah tahun 50-an ( periode setelah proklamasi kemerdekaan ). Penggunaan jaring trawl dalam tingkat percobaan ini semula dipelopori oleh Yayasan Perikanan Laut, suatu unit pelaksana kerja dibawah naungan Jawatan Perikanan Pusat waktu itu. Percobaan ini semula dilakukan oleh YPL Makassar (1952), kemudian dilanjutkan oleh YPL Surabaya.

Menurut sejarahnya asal mula trawl adalah dari laut tengah dan pada abad ke 16 dimasukkan ke Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Bentuk trawl waktu itu bukanlah seperti bentuk   trawl   yang   dipakai   sekarang   yang   mana   sesuai   dengan   perkembangannya   telah   banyak mengalami perubahan-perubahan, tapi semacam trawl yang dalam bahasa Belanda disebut schrol net.

3. Prospektif Alat Tangkap

Perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan- kemajuan pada main gear, auxillary gear dan equipment lainny. Pendeteksian letak jaring dalam air sehubungan depth swimming layer pada ikan, horizontal opening dan vertical opening dari mulut jaring, estimate catch yang berada pada cod end sehubungan dengan pertambahan beban tarik pada winch, sudut tali kekang pada otter board sehubungan dengan attack angel, perbandingan panjang dan lebar dari otter board, dan lain-lain perlengkapan.

Demikian pula fishing ability dari beberapa trawler yang beroperasi di perbagai perairan di tanah air, double ring shrimp trawler yang beroperasi di perairan kalimantan, irian jaya dan lain-lain sebagainya. Perhitungan recources sehubungan dengan fishing intensity yang akan menyangkut perhitungan- perhitungan yang rumit, konon kabarnya sudah mulai dipikirkan. Semakin banyak segi pandangan, diharapkan perikanan trawl akan sampai pada sesuatu benntukl yang diharapkan.

B . K O N S T R U K S I A L A T T A N G K A P

1. Konstruksi Umum Gambar 1

2. Detail Konstruksi Gambar 2

3. Gambar Teknis Gambar 3

4. Bahan dan Spesifikasi Gambar 4

5. Karakteristik

berdasarkan letak penarikan jaring yang dilakukan di kapal kita mengenal adanya stern trawl, dimana   jaring  ditarik  dari   buritan   (   dalam  segi  operasionalnya   ).  Dimana  banyak   kapal   trawl   yang menggunakan cara ini, adapun karakteristik dari stern trawl ini antara lain:

Stern trawl tidak seberapa dipengaruhi oleh angin dan gelombang dalam pelepasan jaring, tidak memerlukan memutar letak kapal

Warp berada lurus pada garis haluan buritan sehingga tenaga trawl winch dapat menghasilkan daya guna maksimal sehingga pekerjaan melepas/ menarik dari jaring memerlukan waktu yang lebih sedikit, yang berarti waktu untuk jaring berada dalam air ( operasi ) lebih banyak

Trawl winch pada stern trawl terpelihara dari pengaruh angin dan gelombang, dengan demikian dalam cuaca buruk sekalipun operasi masih dapat dilakukan dengan mudah

Pada stern trawl akibat dari screw current jaring akan segera hanyu, demikian pula otter boat segera setelah dilepas akan terus membuka

Karena  letak  akan searah dengan garis  haluan-  buritan,  maka di  daerah fishing ground yang sempit   sekalipun   operasi   masih   mungkin   dilakukan,   dengan   perkataan   lain   posisi   jaring sehubungan dengan gerakan kapal lebih mudah diduga

Pada stern  trawl,  pada waktu hauling  ikan-ikan yang berada pada cod end tidak menjadikan beban bagi seluruh jaring, karena cod end tersendiri ditarik melalui slip way, dengan demikian jaring dapat terpelihara

C. HASIL TANGKAPAN

Yang menjadi tujuan penangkapan pada bottom trawl adalah ikan-kan dasar ( bottom fish ) ataupun demersal fish. Termasuk juga jenis-jenis udang ( shrimp trawl, double ring shrimp trawl ) dan juga jenis-jenis kerang. Dikatakan untuk periran laut jawa, komposisi catch antara lain terdiri dari jenis ikan patek, kuniran, pe, manyung, utik, ngangas, bawal, tigawaja, gulamah, kerong-kerong, patik, sumbal, layur, remang, kembung, cumi,kepiting, rajungan, cucut dan lain sebagainya.

Catch yang dominan untuk sesuatu fish ground akan mempengaruhi skala usaha, yang kelanjutannya akan juga menetukan besar kapal dan gear yang akan dioperasikan.

D . D A E R A H P E N A N G K A P A N

Didalam alat tangkap trawl yang memiliki syarat-syarat fishing ground, antara lain sebagai berikut:

Dasar fishing ground terdiri dari pasir, Lumpur ataupun campuran pasir dan Lumpur.

Kecepatan arus pada mid water tidak besar ( dibawah 3 knot ) juga kecepatan arus pasang tidak seberapa besar

Kondisi cuaca,laut, ( arus, topan, gelombang, dan lain-lain ) memungkinkan keamanan operasi

Perubahan  milieu  oceanografi   terhadap  mahluk  dasar   laut   relatif  kecil  dengan  perkataan   lain kontinuitas recources dijamin untuk diusahakan terus-menerus

Perairan mempunyai daya prokdutifitas yang besar serta recources yang melimpah

E . A L A T B A N T U P E N A N G K A P A N

Pada umumnya kapal-kapal trawl ini digerakkan oleh diesel ataupun steam. Kapal dilengkapi dengan trawl winch, sebagai tenaga penggerak ada yang menggunakan steam engine ( 45-75 HP ) bagi stream trawl dan ada pula yang memakai motor dari 60-90 HP bagi diesel trawl. Winch ini dihubungkan dengan warp, dan untuk mengontrol panjang warp dipasang brake.

Besar jaring yang dipakai berbeda-beda, dan untuk menyatakan besar jaring dipakai penunjuk “ panjang dari head rope “ yang biasanya dengan satuan feet atau meter.

F. TEKNIK OPERASIONAL ( SHOOTING & HAULING )

(1) kecepatan/lama waktu menarik jaring

adalah ideal  jika jaring dapat ditarik dengan kecepatan yang besar, tapi hal  ini  sukar untuk mencapainya, karena kita dihadapkan pada beberapa hal, antara lain keadaan terbukanya mulut jaring, apakah jaring berada di air sesuai dengan yang dimaksudkan ( bentuk terbukanya ), kekuatan kapal untuk menarik ( HP ), ketahanan air terhadap tahanan Air, resistance yang makin membesar sehubungan dengan catch yang makin bertambah, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini   berhubungan   antara   satu   dengan   yang   lainnya   dan  masing-masing  menghendaki   syarat tersendiri.

Pada   umumnya   jaring   ditarik   dengan   kecepatan   3-4   knot.   Kecepatan   inipun berhubungan   pula   dengan   swemming   speed   dari   ikan,   keadaa   dasar   laut,   arus,   angin, gelombang dan lain sebagainya, yang setelah mempertimbangkan factor-faktor ini, kecepatan tarik ditentukan .

Lama  waktu  penarikan  di   dasarkan   kepada  pengalaman-pengalaman  dan   factor   yang  perlu diperhatikan adalah banyak sedikitnya ikan yang diduga akan tertangkap., pekerjaan di dek, jam kerja crew, dan lain sebagainya. Pada umumnya berkisar sekitar 3-4 jam, dan kadang kala hanya memerlukan waktu 1-2 jam.

(2) panjang warp

factor   yang   perlu   diperhatikan   adalah   depth,sifat   dasar   perairan   (   pasir,   Lumpur), kecepatan   tarik.   Biasanya   panjang  warp   sekitar   3-4   kali   depth.   Pada   fishing   ground   yang depthnya sekitar 9M ( depth minimum ). Panjang warp sekitar 6-7 kali depth. Jika dasar laut adalah   Lumpur,   dikuatirkan   jaring   akan   mengeruk   lumpu,   maka   ada   baiknya   jika   warp diperpendek, sebaliknya bagi dasar laut yang terdiri dari pasir keras ( kerikil ), adalah baik jika warp diperpanjang.

Pengalaman menunjukkan bahwa pada depth yang sama dari sesuatu Fishing ground adalah lebih baik jika kita menggunakan warp yang agak panjang, daripada menggunakan warp yang terlalu pendek. Hal ini dapat dipikirkan sebagai berikut.bentuk warp pada saat penarikan tidaklah akan lurus, tetapi merupakan suatu garis caternian. Pada setiap titik –titik pada warp akan bekerja gaya- gaya berat pada warp itu sendiri, gaya resistance dari air, gaya tarik dari kapal/ winch, gaya ke samping

dari otter boat dan gaya-gaya lainnya. Resultan dari seluruh gaya yang complicataed ini ditularkan ke jaring ( head rope and ground rope ), dan dari sini gaya-gaya ini mengenai seluruh tubuh jaring. Pada head rope bekerja gaya resistance dari bottom yang berubah-ubah, gaya berat dari catch yang berubah-ubah semakin membesar, dan gaya lain sebagainya.

Gaya tarik kapal bergerak pada warp, beban kerja yang diterima kapal kadangkala menyebabkan gerak kapal yang tidak stabil, demikian pula kapal sendiri terkena oleh gaya-gaya luar ( arus, angin, gelombang )

Kita mengharapkan agar mulut jaring terbuka maksimal, bergerak horizontal pada dasar ataupun pada suatu depth tertentu. Gaya tarik yang berubah-ubah, resistance yang berubah-ubah dan lain sebagainya, menyebabkan jaring naik turun ataupun bergerak ke kanan dan kekiri. Rentan yang diakibatkannya haruslah selalu berimbang. Warp terlalu pendek, pada kecepatan lebih besar dari batas tertentu akan menyebabkan jaring bergerak naik ke atas ( tidak mencapai dasar ), warp terlalu panjang dengan kecepatan dibawah batas tertentu akan menyebabkan jaring mengeruk lumpur. Daya tarik kapal ( HP dari winch) diketahui terbatas, oleh sebab itulah diperoleh suatu range dari nilai beban yan g optimal. Apa yang terjadi pada saat operasi penarikan, pada hakikatnya adalah merupakan sesuatu keseimbangan dari gaya-gaya yang complicated jika dihitung satu demi satu.

G. HAL YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN TANGKAPAN

Pada saat operasi, dapat terjadi hal-hal yang dapat menggagalkan operasi antara lain:

Warp terlalu panjang atau speed terlalu lambat atau juga hal lain maka jaring akan mengeruk Lumpur

Jaring tersangkut pada karang / bangkai kapal

Jaring atau tali temali tergulung pada screw

Warp putus

Otterboat tidak bekerja dengan baik, misalnya terbenam pada lmpur pada waktu permulaan penarikan dilakukan

Hilang keseimbangan, misalnya otterboat yang sepihak bergerak ke arah pihak yang lainnya lalu tergulung ke jaring

Ubur-ubur, kerang-kerangan dan lain-lain penuh masuk ke dalam jaring, hingga cod end tak mungkin diisi ikan lagi.

Dan lain sebagainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayodhyoa,A.U.1983.Metode Penangkapan Ikan. Cetakan pertama. Faperik. IPB. Bogor

Subani,W. 1978. Alat dan Cara Penangkapan Ikan di Indonesia,jilid I. LPPL. Jakarta

The Gourack Ropework,Co.,ltd.1961. deep sea trawling and wing trawling

Ward,george,ed.1964. Stern trawling

Bila Pukat Harimau Dilegalkan Kembali

Bila Pukat Harimau Dilegalkan Kembali

Pukat harimau akan dilegalkan kembali secara terbatas di tahun 2004 ini (Arief Satria ”Pukat Harimau

Dilegalkan Kembali”, SH 23 Juni 2004). Yang dimaksud dengan ”terbatas” adalah harus ada izin dari

Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Pemda setempat serta memenuhi empat syarat. Keempat

syarat itu: ìPertama, trawl yang dioperasikan hanya boleh dimiliki oleh nelayan tradisional, bukan

nelayan modern. Kedua, hanya dioperasikan di daerah-daerah perbatasan. Ketiga, pengoperasiannya

hanya pada zona empat mil dari pantai. Keempat, harus memperhatikan aspek konservasi. Artinya,

harus ada closed season di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang

bertelur.”

Penulis akan menganalisis keempat syarat DKP itu dalam dua tulisan berturut yang terbit hari ini dan

besok, Sabtu (17/7). Syarat pertama bahwa hanya nelayan tradisional yang dibolehkan menggunakan

trawl, sedangkan nelayan modern tidak, bisa menimbulkan kesulitan teknis dalam mengalokasikan

mana yang ”tradisional” dan mana yang ”modern”. Sistem statistik perikanan Indonesia yang pertama

kali dikembangkan oleh Dr. Tadashi Yamamoto, dalam buku pedoman ketentuan kerja dan terus

dipakai hingga kini, tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu ”nelayan tradisional” dan apa itu

”nelayan modern”.

Klasifikasi usaha perikanan di sistem statistik perikanan kita mengacu kepada konsep rumah tangga

atau perusahaan (RTP) perikanan sebagai sebuah unit ekonomi dan mengacu kepada besarnya usaha

yang dicirikan oleh kepemilikan dan jenis ukuran kapal yang dipakai. Sebuah RTP disebut sebagai: (1)

”usaha skala kecil” jika RTP perikanan tersebut tidak memiliki perahu, memiliki perahu tanpa motor,

dan memiliki perahu dengan motor tempel; (2) ”usaha skala menengah” jika memiliki kapal motor

dengan ukuran kapal kurang dari 5 GT hingga 30 GT; dan (3) ”usaha skala besar” jika RTP tersebut

memiliki kapal motor dengan ukuran kapal dari 30 GT hingga 200 GT ke atas.

Nah, dimanakah garis demarkasi ”tradisional-modern” akan diletakkan oleh DKP? Secara teknis, tidak

mungkin kategori ”tradisional” untuk pengoperasian pukat harimau di sini diaplikasikan untuk kategori

nelayan pemilik usaha skala kecil karena mereka tidak memiliki perahu/kapal dan andaikata pun

memiliki hanya berupa perahu dengan motor tempel yang tidak cukup kuat untuk menarik jaring

pukat harimau. Padahal justru, RTP perikanan laut kategori skala kecil inilah yang paling banyak

jumlahnya di Indonesia.

Kuat dan Konsisten

Jika argumennya kini adaah ”memberdayakan” nelayan skala kecil untuk memiliki kapal-kapal ikan

yang lebih besar ukurannya dan lebih kuat kemampuannya dari yang mereka miliki sekarang, maka

pertanyaannya kini dari segi ekonomi, adakah ada dana yang kontinyu untuk menopang

pemberdayaan capital cost ini? Dari segi ekologis, sudahkah dipastikan bahwa sumber daya stok ikan

yang bersangkutan mampu dieksploitasi oleh tingkat pemberdayaan usaha penangkapan ikan (fishing

effort) yang direncanakan? Adakah analisis ilmiah yang bisa mendukung ini?

Bila ternyata stok sumber daya yang ditargetkan tidak dapat mendukung besarnya effort yang

diturunkan, maka yang terjadi adalah lebihnya kapasitas usaha perikanan (fishing overcapacity) yang

kemudian berimplikasi kepada kondisi tangkap lebih (overfishing) dan tentunya memiliki dampak yang

tidak sedikit dan bebannya akan ditanggung tidak hanya oleh generasi kini, tapi juga oleh generasi

mendatang.

Syarat yang kedua bahwa pukat harimau hanya akan dioperasikan di daerah-daerah perbatasan juga

tidak jelas batasannya. Apakah ini perbatasan antar dua propinsi, antar dua kabupaten, ataukah

perbatasan antar dua negara. Perbatasan mana pun yang dikehendaki butuh instrumen monitoring,

controlling, and surveillance (MCS) yang jelas, kuat dan konsisten.

Ini tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan jujur, dukungan analisis ilmiah

stok sumberdaya yang bisa dipakai sebagai acuan instrumen MCS, peralatan yang memadai dan

rendah biaya perawatan, tapi juga dana operasional yang tidak sedikit. Adakah dana tangible yang

cukup tersedia untuk ini?

Penulis menyebut tangible atau nyata ada agar kita yakin bahwa MCS ini pasti bisa jalan. Janganlah

kita hanya mengharapkan atau mengandalkan dana yang sifatnya masih ”potensial” yang belum

nyata kelanggengannya. Dalam kaitannya dengan semangat otoritas daerah, sanggupkah pihak

pemerintah daerah yang akan melaksanakan pelegalan pukat harimau secara terbatas ini menjamin

bahwa MCS di wilayah mereka bisa dilakukan secara efisien, konsisten dan bertanggung jawab?

Habitat Udang Alami

Syarat ketiga adalah bahwa pengoperasian trawl ini hanya untuk wilayah empat mil laut dari garis

pantai juga dilematis, baik dari segi ekologis maupun sosial. Alasan utama mengapa pukat harimau

beroperasi di wilayah perairan dekat pantai yang biasanya sekitar empat mil laut dari garis pantai,

karena di sinilah letaknya habitat udang alami (wild shrimps, ini dibedakan dengan udang hasil

budidaya tambak, farmed shrimps), target utama tangkapan trawl. Udang alami di perairan Indonesia,

biasanya dari jenis udang windu (Penaeus monodon, dan P. semisulcatus) dan udang putih (Penaeus

merguensis, dan P. indicus) hidup di habitat dasar laut (demersal) dekat dengan wilayah pantai.

Terlebih-lebih lagi kalau wilayah pantai tersebut banyak hutan bakaunya.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa udang, sebagaimana juga ikan dan hewan-hewan lainnya, tidak ”hidup

sendiri” dan ”terisolir” satu sama lainnya. Dengan kata lain, secara ekologis, semua komponen hayati

(biotik) dan non-hayati (abiotik) di laut berinteraksi satu dengan lainnya sebagai bagian dari sebuah

kesatuan ekosistem laut yang utuh dan ini merupakan hukum alam. Bila satu bagian komponen

ekosistem terkena dampak tertentu, maka akan mempengaruhi kesetimbangan alami dari ekosistem

yang bersangkutan.

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa peningkatan upaya penangkapan ikan (fishing effort)

yang sangat intensif di tingkat top predators dalam jangka waktu tertentu bisa menghasilkan

keuntungan ekonomi, namun akan tiba saatnya dimana kegiatan penangkapan ikan tersebut menjadi

tidak memungkinkan karena jumlah hewan-hewan atau ikan-ikan top predators sudah sangat menurun

drastis dan tidak menguntungkan lagi secara ekonomis untuk terus mempertahankan tingkat fishing

effort yang bersangkutan.

Pada akhirnya target fishing effort pun beralih ke ikan-ikan di trophic level di bawahnya, dan begitu

seterusnya, skenario eksploitasi berulang, hingga ke tingkat trophic level yang paling di bawah

letaknya. Fenomena ini disebut sebagai ‘fishing down the marine food web’ (FDMFW) (Pauly et al.

1998) dan ditinjau dari kacamata ekologi laut dan konservasi laut, merupakan sebuah fenomena

tragedi perikanan laut yang terus berulang di mana-mana. Tulisan ini merupakan bagian akhir dari dua

tulisan yang telah diturunkan SH, Jumat (16/7) kemarin.

Akibat dari interaksi-interaksi ekologis sebagaimana disebutkan di atas, maka berkelanjutannya dan

meningkatnya fishing effort di tingkat trophic level bawah, macam intensifnya penangkapan udang

alami setelah FDMFW berlangsung, tidak akan memberikan kesempatan bagi ikan-ikan atau hewan-

hewan lainnya di tingkat trophic level di atasnya untuk bisa pulih. Hal ini disebabkan karena hewan-

hewan di tingkat trophic level bawah merupakan mangsa bagi hewan-hewan di tingkat trophic level di

atasnya, dan seterusnya keterkaitan ekologis berlangsung hingga ke tingkat trophic level yang paling

atas (top predators).

Bila para manajer perikanan laut kita tidak menyadari akan pentingnya keseimbangan dan keterkaitan

ekologis di ekosistem laut kita, maka bukan mustahil, kebijaksanaan perikanan laut yang dicanangkan

justru akan mendorong timbulnya dan terus dipertahankannya fenomena FDMFW yang selanjutnya

akan mengancam keanekaragaman hayati sumber daya kelautan kita.

Adapun syarat terakhir atau keempat yang diungkapkan di artikel tersebut adalah bahwa ‘penggunaan

pukat harimau secara terbatas ini harus memperhatikan aspek konservasi. Artinya, harus ada ’closed

season’ di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang bertelur’. Sungguh ini

merupakan syarat yang bersifat paradoks, dan berikut penulis berikan tiga alasan mengapa ini

paradoks.

Kerusakan di Dasar Laut

Yang pertama, pada umumnya pukat harimau yang dipakai untuk menangkap udang adalah jenis alat

tangkap pukat harimau dasar atau bottom trawling (karena udang merupakan hewan yang hidup di

dasar laut) yang mana didalam pengoperasiannya memiliki sifat merusak terhadap dasar perairan

yang dikeruknya. Hal ini disebabkan ada kontak fisik langsung antara substrat dasar laut yang dihuni

oleh berbagai biota dengan: papan otter yang memiliki berat puluhan hingga ribuan kilogram; dan tali

dasar jaring pukat yang dilengkapi oleh roda-roda besi (bobbins) yang memiliki berat puluhan hingga

ratusan kilogram dan berfungsi untuk ”menggelindingkan” jaring pukat harimau di dasar laut pada

saat ditarik oleh kapal.

Watling dan Norse (1998) dalam studinya yang menarik perhatian kalangan ilmuwan dan industri

kelautan dan perikanan di akhir tahun 1990-an, menganalogikan kerusakan yang disebabkan oleh

pukat harimau dasar dengan kerusakan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara total (forest

clearcutting). Lain halnya dengan hutan yang kerusakannya bisa langsung dilihat dengan mata, maka

kerusakan yang disebabkan oleh pukat harimau ”tersembunyi” di dasar laut, sehingga sering

terlewatkan dan tidak disadari hingga akhirnya semuanya terlambat.

Rusaknya struktur habitat dasar laut ini meliputi kerusakan terhadap struktur hayati (misalnya struktur

komunitas hewan sepon, karang lunak, dan padang lamun) maupun struktur non-hayati (misalnya

karang bebatuan, pasir dan lumpur).

Yang kedua, selain dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh pukat harimau, sifat pukat harimau

terhadap target tangkapan juga tergolong non-selektif. Artinya, walaupun yang ingin ditangkap udang,

tapi jenis-jenis hewan laut lainpun (baik itu ikan maupun mamalia laut) yang tidak dikehendaki dan

merupakan hasil tangkapan sampingan (by-catch) akan tertangkap juga.

Biasanya karena pertimbangan faktor ekonomis (ketersediaan ruang di palka kapal, penghematan

konsumsi bahan bakar, dsb.), sebagian besar by-catch dari pukat harimau dibuang kembali ke laut

(discard). Penelitian tentang by-catch dan discard ini sulit untuk dilakukan karena biasanya armada

trawl tidak akan mau melaporkan secara jujur jumlah by-catch dan discard mereka.

Namun menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh UNEP), secara global, rasio rata-rata antara udang

dan hewan non-target pada penangkapan dengan trawl biasanya berkisar antara 5:1 untuk perairan

daerah beriklim sedang (temperate zone) dan 10:1 atau lebih untuk perairan daerah tropis. Artinya

untuk setiap satu kilogram udang alami yang ditangkap, ada sekitar 5 hingga 10 kilogram atau lebih

by-catch yang tertangkap dan biasanya dibuang kembali ke laut sebagai discards.

Protein Laut

Bandingkan besarnya pemborosan sumber daya protein laut dari discard ini dengan data FAO yang

menyatakan konsumsi ikan rata-rata rakyat Indonesia di tahun 1998 hanya 16,3 kg/kapita/tahun).

Dampak fisik yang merusak struktur habitat dasar laut dan dampak by-catch dan discards terhadap

hewan non-target maupun aspek pemborosan protein laut ini bisa kita simpulkan sebagai dampak

kolateral (collateral impacts) dari pengoperasian pukat harimau. Dengan demikian pukat harimau

harus dioperasikan dengan memperhatikan aspek konservasi terdengar sangat paradoksial karena

adanya dampak kolateral ini.

Yang ketiga, perairan Indonesia dianugerahi dengan jenis-jenis species ikan laut yang terkaya di dunia,

dengan jumlah species ikan laut yang sudah tercatat sekitar 3.206 dan merupakan kurang lebih

sepertiga dari seluruh species ikan di dunia (Daws dan Fujita 1999). Di lain pihak, dari lebih 3.000

species ikan laut ini, hanya 44 kelompok jenis ikan demersal dan pelagis yang diidentifikasi sebagai

kelompok ikan ekonomis penting menurut sistem statistik perikanan kita (Dwiponggo 1987).

Mengacu kepada syarat keempat yang diajukan DKP bahwa ”penggunaan pukat harimau secara

terbatas ini harus ada closed season di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan

sedang bertelur”, maka tantangannya sekarang apakah kita sudah mampu mengetahui karakteristik

siklus hidup (termasuk pengetahuan tentang kapan saja musim bertelurnya) ikan-ikan dari yang 44

kelompok ekonomis penting ini?

Oleh Eny Anggraini Buchary adalah peneliti bidang manajemen perikanan laut dan ekologi laut di

Fisheries Centre, The University of British Columbia, Vancouver, Canada; dan sedang menyelesaikan

program S3 di universitas tersebut. Copyright © Sinar Harapan Sabtu, 17 Juni 2008.

http://mukhtar-api.blogspot.com

RIBUAN PUKAT HARIMAU BEROPERASI DI SUMUTJum, Jan 15, 2010

Daerah

Medan ( Berita ) :  Alat tangkap ikan sejenis pukat harimau (trawl) yang masih beroperasi di perairan Sumatera Utara

(Sumut) dewasa ini diperkirakan  mencapai ribuan jumlahnya dan kegiatan ini sangat meresahkan nelayan

tradisional di provinsi itu.

” Alat tangkap itu tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga dapat merusak sumber hayati dan lingkungan hidup,”

kata Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Ihya Ulumuddin di Medan, Kamis [14/01],

ketika ditanyakan mengenai keberadaan alat tangkap tersebut.

Untuk itu, menurut dia, jaring pukat harimau yang masih terus digunakan nelayan di Sumut harus ditertibkan, dan bila

perlu nelayan yang masih membandel  diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pelarangan nelayan menggunakan pukat harimau itu, berdasarkan Keppres Nomor  38 Tahun 1980 dan UU Nomor

31 Tahun 2004, tentang Sumber Hayati Laut.

Dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 2004 itu, nelayan yang terbukti dan  kedapatan mengggunakan pukat harimau

tesebut dapat diganjar hukuman lima tahun  penjara dan denda sebesar Rp2 miliar.

“Hukuman yang cukup berat  diberikan terhadap nelayan yang melanggar  ketentuan itu, tujuannya agar dapat

membuat efek jera, sehingga tidak mengulangi  lagi perbuatan salah tersebut,” kata Ulumuddin.

Selanjutnya ia menjelaskan, kegiatan pukat harimau di Sumut selama ini  dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau

terselubung dan tidak diketahui petugas  keamanan di laut.Operasi kapal ikan menggunakan jaring pukat harimau

itu,  biasanya di tengah laut, seperti yang terdapat di perairan Asahan dan Tanjung  Balai. Bahkan operasi pukat

harimau  itu mereka lakukan di pagi hari, saat petugas  keamanan  sedang lengah atau pulang ke posko.  ”Kapal

ikan yang menggunakan pukat harimau itu, cukup cerdik dan nelayannya  beroperasi secara berpindah-pindah agar

tidak diketahui petugas,” ujarnya.

Ditanya mengenai kapal pukat harimau yang masih beroperasi di perairan  Sumut, Ulumuddin mengatakan, tidak

hanya di perairan Asahan, Tanjung Balai,  tetapi juga di perairan Langkat, Tapanuli Tengah, Nias dan daerah

lainnya.

“Kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau itu cukup banyak memperoleh hasil tangkapan,

seterusnya ikan tersebut di ekspor ke luar negeri  dan sebahagian lagi dijual di dalam negeri,” katanya. ( ant )

Comments are closed.

http://beritasore.com

Pukat Harimau Sumut Beroperasi di Aceh Tamiang20 JANUARY 2010

KUALA SIMPANG - Sejak seminggu terakhir belasan kapal pukat harimau asal Sumatera Utara

(Sumut) menangkap ikan di perairan Aceh Tamiang. Keberadaan mereka  meresahkan nelayan

kecil karena dapat menurunkan pendapatan.  Ditambah lagi rumpon ikan berupa balok dan kayu

yang ditinggalkan merusak jaring nelayan. Nelayan berharap aparat keamanan serius

memberantas pukat harimau tersebut.

Datok Penghulu Kampong Pusong Kapal, Bramsyah kepada Serambi, Selasa (19/1)

mengatakan, selama seminggu ini  belasan kapal katrol pukat harimau melakukan aktifitas menangkap ikan di

perairan Aceh Tamiang, sehingga merugikan nelayan tradisional bahkan mereka memilih tidak melaut. Nelayan dari

ujung Tamiang  juga mengadu kepadanya karena pukat harimau mulai marak lagi beroperasi, jaraknya hanya

seratusan meter dari bibir pantai.

Kapal pukat harimau asal Sumut ini cerdik dan pandai dalam beroperasi. Biasanya dilakukan secara diam-diam, 

pada siang hari kapal menangkap ikan agak ke tengah laut, menjelang malam mereka mulai ke pinggir perairan

Tamiang. “Siang hari  kapal pukat harimau agak  ketengah laut setelah nelayan kecil pulang mereka merapat ke

pinggir,” ujarnya

Selain itu  kapal pukat harimau juga membuang rumpon kayu, balok, dan beton kelaut, pada saat nelayan tradisional

menebarkan jaring, rumpon kayu tersebut tersangkut di jaring nelayan kecil sehingga membuat jaring mereka rusak.

“Jangankan dapat rezeki jaring yang sudah ada juga   rusak terkena kayu balok dan beton yang mereka sebarkan,”

ujarnya.

Kondisi tersebut membuat nelayan Tamiang resah karena pendapatan ekonominya berkurang terlebih sampan

nelayan tradisional rata-rata pajangnya hanya 22 kaki dibandingkan dengan kapal kapal katrol yang besar ukurannya

Disebutkan datok,  nelayan juga sudah malas mengadu ke aparat keamana terkaiat keberadaan kapal pukat harimau

karena terkesan tidak ditindaklanjuti. “Kita sudah ngadu  sama petugas di  Tamiang lalu mereka memberitahu ke

Lhokseumawe karena kapal patroli yang besar berada di sana,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketika nelayan bilang sama aparat mau demo, besoknya tidak ada lagi kapal pukat harimau.

Beberapa minggu kemudian muncul lagi. Nelayan tradisional berharap pihak keamanan terus melakukan operasi

pemberantasan pukat harimau karena keberadaan mereka melanggar peraturan keppres nomor 38 Tahun 1980 dan

UU nomor 31 Tahun 2004, tentang sumber hayati laut. “Nelayan yang terbukti dan kedapatan mengggunakan pukat

harimau dihukum lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar,” ujar datok.(md)

 

sumber

www.lamjabatfoundation.org

15 Januari 2010, 09:31

Nelayan Desak Polisi Basmi Pukat Trawl

Aceh Barat

Basmi pukat harimauRibuan nelayan di Kabupaten Aceh Barat, berdemo di DPRK, untuk meminta pemerintah membasmi habis pukat

harimau (trawl) yang selama ini masih digunakan nelayan, Kamis (14/1).SERAMBI/RIZWAN

MEULABOH - Ribuan nelayan tradisional di Kabupaten Aceh Barat, Kamis (14/1)

berunjukrasa di DPRK setempat. Mereka mendesak pemerintah dan pihak kepolisian

membasmi alat tangkap pukat harimau (trawl) yang selama ini masih digunakan nelayan di

Aceh Barat.  Kedatangan ribuan nelayan dari Kecamatan Meureubo, Arongan Lambalek,

Suak Semaseh (Samatiga), dan Suak Ribe (Johan Pahlawan) dikawal oleh pihak kepolisian

dan Satpol PP. Sebelum berorasi warga ke Bundaran Simpang Pelor Meulaboh. Mereka

berteriak akan pukat trawl dibasmi dan pelakunya ditangkap serta diproses sesuai hukum.

Usai di tempat pertama, para pendemo ke gedung dewan. Setelah beberapa waktu berorasi,

sejumlah perwakilan nelayan dan panglima laot diterima oleh Wakil Ketua DPRK, Masrizal

dan Herman Abdullah. Hadir dalam pertemuan itu Kadis Kelautan dan Perikanan, Ir Nasrita,

dan Kasat Pol Air Polres, Ipda Kamal Pasha.

Marzuki didampingi sejumlah nelayan lain meminta kejelasan terhadap surat rekomendasi

dewan sebab nelayan Meureubo, Arongan Lambalek, Samatiga, dan Johan Pahlawan

mendukung pemberantasan pukat trawl yang dilakukan tim terpadu Pemkab. Warga

berharap operasi ini harus berlanjut apalagi selama pukat trawl tidak beroperasi banyak

keuntungan yakni banyak ikan kecil yang selama ini hilang sudah muncul lagi, penyu juga

sudah muncul, dan pendapatan nelayan meningkat dengan penggunaan alat tangkap ramah

lingkungan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRK, Masrizal mengatakan surat rekomendasi yang

dikeluarkan oleh DPRK pada saat demo nelayan pekan lalu itu bukan melegalkan trawl akan

tetapi mengajak nelayan agar menggunakan alat tangkap yang dibenarkan undang-undang.

Pihaknya juga mendukung bahwa trawl itu dibasmi dan diberantas sehingga dewan akan

mengeluarkan surat akan ditujukan ke bupati agar tim terpadu dapat terus bekerja

menangkap nelayan yang selama ini masih menggunakan trawl.

Sementara itu, Kasat Pol Air, Kamal Pasha mengajak masyarakat nelayan untuk tidak

melakukan hal tidak diinginkan, sebab semua nelayan adalah saudara, sehingga masalah

nelayan yang masih menggunakan pukat trawl sudah menjadi tugas aparat menangkap dan

ini akan dibahas lebih lanjut oleh Muspida sehingga nelayan diimbau untuk tidak bentrok di

laut. Sekitar pukul 14.00 WIB, aksi demo membubarkan diri setelah ada kesepatan bahwa

pukat trawl akan dibasmi habis.

Protes 

Sementara itu, sekitar 100 warga Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat, berunjukrasa

ke Kantor Bupati setempat. Mereka tidak setuju lahan milik mereka di Desa Peuribu

kecamatan setempat menjadi areal hak guna usaha (HGU) PT Prima Agro Aceh Lestari

(PAAL) yang telah dikeluarkan izin oleh bupati setempat tahun 2008 lalu.

Idrus, Zulfahmi, dan Adnan, peserta demo mengungkapkan, mereka meminta bupati segera

bersikap agar lahan mereka yang tidak setuju digarap oleh PT PAAL tidak dilakukan, sebab

sejumlah lahan sudah mulai dibersihkan. Sebab Pemkab beberapa waktu lalu pernah

menyatakan bahwa bila warga tidak setuju lahan digarap PT PAAL tidak digarap.

“Kedatangan kemari adalah meminta kepastian perkataan dan janji itu,” ujarnya.

Setelah beberapa jam beraksi, pendemo diterima Bupati Ramli MS. Dalam pertemuan itu

bupati menyatakan, warga yang tidak setuju lahannya menjadi lokasi PT PAAL tetap akan

dikeluarkan dan akan disampaikan pada PT PAAL serta bagi warga yang setuju tetap akan

digarap. Hasil kesepatan itu dituangkan dalam selembar surat ditandatangani bersama

bupati dan perwakilan warga. Sekitar pukul 15.00 WIB pendemo kembali membubarkan diri.

(riz)

http://serambinews.com

Pukat Trawl Merajalela08:23 | Saturday, 23 January 2010

BELAWAN-Pukat Trawl kembali beroperasi di sepanjang Perairan Belawan Kondisi ini praktis

meresahkan para nela-yan tradisional.Salah seorang nelayan bernama Suparno (45), warga Belawan,

Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan Satu, Kecamatan Medan Belawan, mengatakan, akibat operasi

pukat trawl itu, mereka semakin sulit mendapatkan ikan.

Dia mengakui, pukat trawl bahkan sudah beroperasi dekat pantai perairan Belawan, sehingga nelayan

tradisional terpaksa mencari ikan ke tengah laut. “Kami mencari ikan terpaksa ke tengah laut. Kalau

tidak begitu, kami tidak mendapatkan ikan,” katanya.

Mereka khawatir, jika terlalu sering mencari ikan ke tengah laut, para nelayan tradisional tersebut

sering bablas hingga memasuki batas perairan Malaysia.“Alat kami kurang lengkap. Kadang kami pikir

masih jauh ke wilayah perbatasan dengan negara tetangga, teryata sudah hampir memasuki perairan

Malaysia,” ucapnya.

Hal sama senada dikatakan Pian (35), warga Kampung Nelayan, Kecamatan Medan Belawan. Mereka

sering tidak mendapatkan ikan kalau mencarinya dekat pantai, sebab pengguna pukat trawl sudah

mengambil semua ikan berukuran kecil dan besar. “Pukat itu dapat menangkap ikan berukuran kecil

dan besar, sementara kami nelayan tradisional hanya bisa menangkap ikan dengan menggunakan

jaring dan pancing,” katanya. (mag-12)

www.hariansumutpos.com

indosiar.com, Pangkalpinang - Direktorat polisi perairan Bangka Belitung Selasa (16/9/08) kemarin menangkap 2 kapal pukat harimau yang sedang mencuri ikan diperairan Karang 9 Bangka Belitung. Petugas juga menangkap 11 orang tersangkanya.

Sebelas orang tersangka ini ditangkap jajaran Polair Bangka Belitung karena telah merusak biota laut dengan mengeruk hasil ikan menggunakan pukat harimau diperairan Karang 9, Kabupaten Bangka. Penangkapan bermula saat patroli rutin petugas mencurigai 2 kapal yang melakukan aktivitas di laut Karang 9, Kabupaten Bangka.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kedua kapal dan menemukan 2 unit jaring pro dan ratusan kilo ikan hasil tangkapan. Menurut nahkoda kapal Sun, hasil tangkapan ikan akan mereka bawa ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk dipasarkan.

Guna penyelidikan lebih lanjut 2 buah kapal dan 2 unit pukat harimau diamankan petugas. Sementara 11 tersangka ditahan di Polair Bangka Belitung mereka diancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar Pasal 85 Undang - Undang no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. (M. Ikhsan Firmansyah/Dv).

www.indosiar.com

Merajut Pukat

agoez

kawoem

Join Date: Jul 2008

Posts: 12

Thanks: 1

Thanked 3 Times in 1 Post

 

agoez   11-09-2009, 07:28 PM

Rating:   (0 votes - average)

Semilir lembut angin pantai timur ujong blang, Kota Lhokseumawe memberikan rasa sejuk di tengah teriknya sang mentari. Rasa kantuk sesekali merasuk dalam fikiran dan jiwa. Namun, rasa itu seketika hilang ketika teringat akan nasibnya esok hari. Yah, Nasib dari seorang penarik pukat, dimana dalam tugasnya adalah menarik pukat yang panjangnya bisa mencapai 750 Meter ke daratan.

Merajut Pukat menjadi salah satu aktivitas harian masyarakat nelayan di kawasan Desa Hagu Barat Laut, Lhokseumawe. Biasanya, selama proses menarik pukat, ada saja pukat yang mengalami kerusakan akibat gesekan dengan batu-batu laut. Oleh karenanya, pukat tersebut dirajut kembali sebelum digunakan pada esok hari.

Pukat Tarik itu sendiri adalah, merupakan alat tangkap yang berbentuk kantong yang panjangnya bisa mencapai dengan 750 Meter. Dioperasikan dengan tenaga manusia dengan cara menggiring dan menarik pukat yang direntangkan di laut ke arah pantai. Pukat ini hanya bisa digunakan pada pantai tak berkarang dan hanya boleh dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Panglima Laôt, yang disebut “lheun”.

/www.acehforum.or.id

Pukat Harimau di TanjungbalaiMedan, 6/1 (ANTARA) - Ratusan alat tangkap ikan sejenis pukat harimau (trawl) diperkirakan masih

beroperasi di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumut, sehingga meresahkan nelayan kecil di daerah itu.

“Keberadaan alat tangkap itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan nelayan,” kata Sekretaris HNSI

Sumut Ihya Ulumuddin di Medan, Rabu.

Untuk itu, menurut dia, kapal ikan yang masih menggunakan alat tangkap ilegal yang dilarang pemerintah

itu perlu ditertibkan dan diamankan.

Selanjutnya, nelayan dan pengusaha yang menggunakan alat tangkap itu harus diproses secara hukum

untuk efek jera.

“Penertiban kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau sudah saatnya dilakukan.

Aparat keamanan di laut harus melakukan razia setiap saat untuk membersihkan alat tangkap itu,” ujar

Ulumuddin.

Ia mengatakan, beroperasinya alat tangkap itu tidak  hanya merugikan nelayan, tetapi juga merusak

sumber daya hayati di laut dan lingkungaan hidup.

Penggunaan alat tangkap pukat harimau itu juga dilarang berdasarkan Keppres No 39 Tahun 1980 dan

UU No 31 Tahun 2004 tentang  Pengelolan dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

Berdasarkan ketentuan itu, kapal nelayan yang menggunakan pukat harimau dapat diancam hukuman

lima tahun penjara atau denda sebesar  Rp1,2 miliar.

“Jadi sudah seharusnya alat tangkap yang berbahaya dan menimbulkan kerusakan lingkungan itu

dimusnahkan,” tegasnya.

Ulumuddin mengatakan, pukat harimau tidak hanya beroprasi di perairan Tanjung Balai dan Asahan,

melainkan juga di perairan Langkat, Sibolga/Tapanuli Tengah dan perairan Nias.

“Namun yang paling banyak adalah di perairan Tanjung Balai dan Asahan yang berbatasan dengan

perairan Selat Malaka,” katanya. ***3***

(T.M034/B/R014/R014) 06-01-2010 20:46:09

www.antarasumut.com

Pengelabuan Nomenklatur Pukat Ikan 

OlehAri Purbayanto

Ide untuk melakukan moratorium sementara pukat ikan di Laut Arafura oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hendaknya disambut dan disikapi secara bijak. Laut Arafura yang merupakan surga bagi kegiatan penangkapan ikan dan udang bisa jadi hanya tinggal kenangan akibat kesalahan pengelolaan. Berbagai hasil penelitian mengindika-sikan terjadinya penurunan stok ikan di perairan itu. Bahkan, kondisinya hampir mendekati lebih tangkap (over fishing atau over exploited). Ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat ikan dan pukat udang disamping adanya kegiatan illegal fishing dengan alat tangkap sejenis dan juga trawl berpasangan (pair trawl) yang jelas-jelas dilarang. Permasalahan yang terjadi di Laut Arafura yang mesti kita cermati adalah pengoperasian pukat ikan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika melihat ke belakang, diizinkannya pengoperasian pukat udang di Laut Arafura adalah buntut dari Keppres No. 30 tahun 1980 tentang Penghapusan Trawl di Seluruh Wilayah Indonesia. Lalu dikeluarkan Keppres No. 85/1982 yang membolehkan pukat udang (trawl yang dilengkapi oleh alat pemisah ikan) beroperasi di perairan sekitar Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Irian Jaya, yaitu di Laut Arafura di sebelah timur garis 130°BT dan di luar isobath 10 meter. Berdasar regulasi tersebut, maka yang boleh beroperasi di Laut Arafura adalah pukat udang bukan pukat ikan. Pukat ikan atau dikenal dengan fish net tidak tercatat di dalam buku Statistik Perikanan Indonesia. Alat tangkap ini hanya diizinkan beroperasi di perairan ZEE Indonesia Samudera Hindia perairan barat Sumatera sekitar Daerah Istimewa Aceh dengan batas koordinat 4° LU s.d. 96° BT (SK Menteri Pertanian 770/Kpts/IK.120/10/96). Pengoperasiannya di Laut Arafura hanya diatur oleh Juklak Dirjen Perikanan No. IK. 340/DJ.3481/90K, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 

Nomenklatur Pukat IkanSalah satu penyebab kesalahan adalah penamaan (nomenklatur) trawl yang tidak tepat. Penamaan pukat ikan di Indonesia jika merunut pada penamaan trawl secara internasional menurut International Standard Statistical Classification on Fishing Gears yang dirilis FAO, sebagai alat tangkap yang dioperasikan dengan cara menarik/menyeret jaring pada kolom perairan dengan kapal penangkap. Secara umum golongan ini dapat dibagi atas trawl dasar yang dioperasikan di dasar atau dekat dasar perairan (beam trawl, one-boat otter trawl, two-boat trawl) dan mid-water trawl yang dioperasikan jauh dari dasar perairan (otter trawl dan two-boat trawl).Trawl diklasifikasikan oleh von Brandt (1984) kedalam kelas alat tangkap dragged gears (metode penangkapan dengan alat yang diseret). Kelompok alat tangkap dalam kelas ini memiliki kantong atau dinding jaring yang diseret/ditarik pada perairan dekat dengan dasar atau kolom perairan untuk waktu tertentu. Prinsip penangkapannya adalah menyaring biota perairan yang cenderung pasif dengan alat tangkap trawl yang aktif.Klasifikasi nasional adalah yang dianut dari Standar Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, terbitan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Depar-temen Kelautan dan Perikanan. Pengklasifikasian ini dimulai sejak pertama kali diterbitkannya buku statistik perikanan Indonesia pada 1970-an yang didesain oleh Mr. Yamamoto seorang konsultan JICA yang bekerja untuk Direktorat Jenderal Perikanan pada waktu itu. Menurut standar tersebut, alat tangkap yang digunakan di seluruh Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok, dan trawl diklasifikasikan sebagai pukat udang (shrimp trawl). Belum adanya standar baku penamaan termasuk standar baku desain dan konstruksi alat tangkap trawl telah menstimulir munculnya nama-nama lokal sebagai kamuflase untuk menghindari Keppres No. 39/1980 tentang pelarangan pengoperasian trawl. Pelanggaran dan modus operandinya diawali dengan pengaburan nama jaring (pukat) yang secara teknis konstruksi menyerupai trawl seperti jaring dogol, lampara dasar, arad, cantrang, otok (cotok), dengan cara memodifikasi sebagian desain-konstruksi dan mengubah cara pengoperasianya.

Akal-akalanMenurut Juklak Dirjen Perikanan (No. IK. 340/DJ.3481/90K), pukat ikan didefinisikan sebagai jaring penangkap ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (otter board), tujuan utamanya untuk menangkap ikan di perairan pertengahan (bathy pelagic) dan di perairan dasar (demersal), yang dalam pengopersiannya ditarik melayang di atas dasar oleh 1 (satu) buah kapal motor. Pengoperasian pukat ikan ini hanya dilakukan di ZEEI Samudera Hindia. Dapat dikatakan dari fakta tersebut, pukat ikan sebenarnya adalah trawl yang dioperasikan di atas kolom perairan atau midwater trawl dan tidak dioperasikan pada dasar perairan sehingga target utama dari pukat ikan adalah ikan bukan udang, namun yang terjadi di lapangan adalah pukat ikan menangkap ikan demersal dan udang. Alasan yang dikemukakan jika diperiksa aparat, udang merupakan hasil tangkapan sampingan. Pemberian izin oleh DKP kepada pemilik kapal pukat ikan di Laut Arafura hanya berdasar pada peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kepentingan segelintir oknum pengusaha pukat ikan untuk menghindari pajak yang lebih mahal dibandingkan usaha penangkapan pukat udang. Yang perlu dipikirkan adalah upaya menjaga sumberdaya ikan yang masih ada agar tetap lestari terutama di wilayah pengelolaan perikanan spesifik seperti Laut Arafura. Moratorium dipandang perlu demi memulihkan sumberdaya ikan yang ada. Penutupan sementara dapat dilakukan melalui penutupan izin baru dan tidak memperpanjang kembali izin operasi kapal pukat ikan yang sudah diberikan. Sementara itu pengendalian pengoperasian pukat udang dapat dilakukan dengan cara mendata kembali usaha penangkapan pukat udang, dan tidak memberikan izin baru hingga sumberdaya ikan tersebut pulih kembali. Sebagai penutup, penulis menyatakan bahwa penamaan pukat ikan bertentangan dengan nomenklatur yang ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Upaya pemerintah beberapa tahun terakhir ini dalam melakukan standardisasi trawl kedalam “pukat hela” (sebagai contoh SNI 1-7235-2006 untuk konstruksi pukat hela ganda dan SNI 1-7232-2006 untuk konstruksi pukat hela ikan) kiranya perlu didukung oleh segenap pemangku kepentingan perikanan sehingga pengelolaan sumberdaya ikan dapat dilaksanakan lebih baik, yang menyejahterakan nelayan dan melestarikan sumberdaya. 

Penulis adalah Guru Besar Teknologi Penangkapan Ikan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB.

www.sinarharapan.co.id

Pukat, Pemikat Ikan yang Merusak Habitat

 

oleh Topik Hidayat (www.semuatentangmamat.com)

 

Aksi 27 Maret 2008 di Departemen Kelautan dan Perikanan kembali mengingatkan kita terhadap

keberadaan kapal nelayan jenis pukat harimau (trawl).  Ironis, ketika pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 39 tahun 1980, tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat di perairan Indonesia, penggunaannya malah semakin merajalela. Bukan hanya oleh nelayan Indonesia saja tetapi juga nelayan dari negeri lain berlomba mengeruk kekayaan laut kita.

Ironi kembali terjadi ketika pada tahun 2002 pemerintah justru mengeluarkan ijin untuk penggunaan pukat di beberapa perairan Indonesia dengan alasan jenis kapal tersebut adalah yang paling efisien untuk menangkap spesies tertentu, terutama udang. Alasan lain adalah untuk “mengimbangi” nelayan Malaysia yang menggunakannya.  Jelas apa yang terjadi adalah “usaha” pemerintah untuk “memenangkan” sektor ekonomi di atas lingkungan hidup.  Pada prinsipnya, penggunaan pukat yang diatur dengan baik pun tetap akan mempengaruhi ekosistem laut, apalagi yang tidak terkontrol, seperti yang terjadi belakangan ini.

Mari melihat permasalahan ini dari berbagai sudut pandang:

a.       Nelayan

Nelayan, umumnya dengan skala kecil, semakin terbebani dengan kondisi perekonomian yang memburuk. Kenaikan harga minyak yang secara perlahan meningkatkan ongkos produksi.  Untuk mengurangi kerugian, nelayan mau tidak mau menggunakan prinsip ekonomi, memaksimalkan hasil dengan usaha yang paling minimal. Penggunaan pukat  dianggap dapat mengakomodir hal tersebut. Sementara bagi nelayan besar, penggunaan pukat akan semakin memperkuat posisi ekonomis mereka.

b.      Koperasi

Fungsi koperasi sebagai  intermediari nelayan dengan pemerintah tampaknya terhenti begitu saja. Fungsi penyuluhan, pembekalan materi, bahkan dukungan dana melalui koperasi simpan pinjam seharusnya dapat mengatasi kendala para nelayan. Bila nelayan diberikan pengetahuan yang cukup, keterampilan yang lebih, dan dukungan perlengkapan nelayan yang memadai, maka seharusnya nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang baik pula.

c.       Pemerintah

Dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan, pemerintah seharusnya menjadi regulator dan memberikan keadilan bagi semua pihak.  Pemerintah harusnya lebih konsisten terhadap langkah yang diambil. Jangan sampai satu regulasi dengan regulasi yang lainnya justru bertentangan dan membuat penggunaan pukat semakin tidak terkendali. Selain itu sanksi yang tegas seharusnya diterapkan tanpa pandang bulu.

d.      Pihak lain

Masyarakat atau LSM seharusnya bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pendapat ataupun ide-ide penyelesaian permasalahan ini. Kearifan dari masyarakat dan LSM diharapkan dapat menciptakan usulan-usulan kepada pemerintah.

Solusi terbaik adalah bila semua pihak mampu menjalankan peranannya secara baik berlandaskan keinginan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjaga karuniaNya untuk generasi mendatang. 

http://rafflesia.wwf.or.id

PUKAT HELA ANTARA PRO DAN KONTRA

Keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 06 Tahun 2008 menyisakan masalah; karena

berkembang perbedaan wacana yang tentu saja didasari argumentasinya masing-masing. Apakah aturan tersebut

perlu ditunda karena mengundang ”pro-kontra” keberadaannya jika dikaitkan dengan Keppres No.39 Tahun 1980 ?

Trawl si pukat harimau dilarang

Mengapa trawl (pukat harimau) dilarang sejak tahun 1980 ?; pertama; berkaitan pembinaan sumber daya ikan (SDI);

penggunaan yang tidak terkendali berdampak negatip pada kelestarian. Dengan mesh size (mata jaring) kecil maka

ikan/udang berbagai ukuran tertangkap tanpa batasan. Diharapkan dengan kebijakan hapusnya trawl maka hasil

tangkapan nelayan tradisional meningkat. Kedua, menghindarkan ketegangan sosial antara nelayan tradisional dan

pengguna kapal trawl; karena alat tangkap (statis) milik nelayan di fishing ground nya rusak terseret trawl; ditambah

kesenjangan perolehan hasil. Dua hal mendasar inilah yang digunakan bahan pertimbangan Keppres No.39 Tahun

1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl; yang ditanda tangani tanggal 1 Juli 1980. Negara tetangga heran atas

kebijakan tersebut; karena dengan alat produktif seperti trawl ini akan menunjang kebutuhan pangan ikani maupun

devisa negara utamanya berasal dari komoditas udang. Keputusan presiden ini sebenarnya menguntungkan karena

peluang memanfaatkan SDI lebih besar; sebab kebijakan itu dibarengi dengan mengucurnya Kredit Keppres No.39

Tahun 1980 dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan tradisional; namun buntutnya justru

menimbulkan masalah karena tidak tepat mutu dan sasarannya.

 Membuka klipping media cetak sejak larangan trawl dikeluarkan, ternyata pelanggaran penangkapan ikan; khusus

yang menggunakan trawl mencapai puncak tahun 2001- 2002 seiring berkembangnya modifikasi alat tangkap jaring

kantong mirip trawl atau trawl mini inilah penyebab utama keresahan dan konflik nelayan. Keresahan meluas dengan

beroperasinya trawl mini di beberapa daerah, penggunaan bahan peledak, serta adanya rasa memiliki perairan laut

dampak pemahaman makna otonomi daerah yang berbeda. Modifikasi jaring berkantong hasil kreasi nelayan,

membuat semakin rancu keadaan; walaupun sebenarnya sudah ada Kepmentan No.503/Kpts/ Um/7/1980 memberi

pengertian spesifikasi jaring trawl, yang kemudian secara rinci dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur

Jenderal Perikanan Nomor: IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan. Dengan adanya batasan jaring

berkantong yang boleh beroperasi; menimbulkan akal-akalan guna menghindari pelanggaran atas persyaratan yang

ditetapkan; alhasil konflik tak pernah henti. Apakah masalah ini salah satu pemicu wacana menghalalkan trawl

beroperasi kembali.........??

Wacana meninjau penghapusan trawl mengemuka tahun 1999, di saat Menteri Pertanian selaku penanggung jawab

sektor perikanan waktu itu berjanji akan meninjau Keppres No. 39 Tahun 1980 dalam rapat kerja Komisi III DPR RI;

pernyataan yang cukup menarik, dan memberi harapan berkembangnya usaha penangkapan ikan nelayan

tradisional (Tribawono,1999). Ternyata apa yang dijanjikan tidak gampang pelaksanaannya, karena banyak pihak

menyatakan ”tidak setuju” membuka kran beroperasinya trawl di republik ini. Perlu pertimbangan matang dari para

stakeholders sehingga hasil analisis kebijakan publik yang akan diwujudkan legalitas berdampak positif bagi nelayan

tradisional; bukannya malah memberi peluang lebih besar kepada mereka yang bermodal kuat.

Antara pro dan kontra 

Permen Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara; ditanda tangani Menteri Freddy Numberi 28 Pebruari 2008. Pukat

hela kata lain trawl adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap

yang dilengkapi pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang

bergerak. (SNI 01-7232-2006 dan SNI 7277.5:2008). Dalam ketentuannya pukat hela hanya boleh beroperasi pada

perairan yang membentang dari perairan Kodya Tarakan dengan koordinat 30010’ LU hingga perairan terluar Pulau

Sebatik, meliputi Kab. Nunukan, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung dan Kodya Tarakan. Daerah Operasi. Jalur I

( antara 1 – 4 mil laut ), untuk kapal ukuran sampai dengan 5 GT yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sedang

pada Jalur II yaitu lebih dari 4 sampai 12 mil laut untuk kapal ukuran sampai dengan 30 GT menjadi kewenangan

propinsi. Hasil tangkapan wajib didaratkan di PPI Sebatik, PPI Pulau Bunyu, PPP Tarakan, atau di Pelabuhan

Perikanan Mansapa Nunukan. Ini dimaksudkan agar berdampak positip terhadap perkembangan perekonomian

daerah. Selain itu, akan memudahkan pemantauan/pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai.bahan acuan

menentukan kebijakan selanjutnya.

Rupanya Permen KP banyak dikritisi sesuai argumentasi masing-masing sehingga timbul kelompok pro-kontra

pelaksanaannya. Ada yang menolak mentah-mentah karena masih banyak kebijakan-kebijakan formal lain atas

dasar kelestarian SDI dan lingkungan hidup; serta terkait konflik sosial dan ekonomi. Argumen ini ada yang

menganggap sebagai alasan kurang tepat dan sangat mengada-ada sehingga tidak tepat jika Permen KP ditentang

keberadaannya. Secara kesejarahan keluarnya Permen KP dilatar belakangi usulan Bupati Bulungan, Berau,

Malinau, Nunukan dan Walikota Tarakan; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pernah mengusulkan agar

secepatnya merealisasikan peraturan khusus dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan perikanan di perbatasan.

HNSI Kalimantan Timur menyampaikan aspirasinya langsung ke DPR RI agar pemerintah melegalkan pukat hela

khusus di wilayah perairan Kalimantan Timur bagian Utara. Artinya kebijakan pukat hela ini juga merupakan

kehendak masyarakat lokal dalam memanfaatkan SDI untuk kesejahteraan.

Alih alih mengumpulkan argumentasil tentu saja menjadi setumpuk dokumen yang semua berada pada kisi-kisi

pembenaran dalam mengkritisi Permen KP. Kalau posisi seperti ini terus berlanjut, kapan lagi republik ini

mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDI perbatasan yang dirampok nelayan asing. Kiranya tidak perlu

lah adu argumentasi berkepanjangan; supaya tidak menebar konflik antara yang mengusulkan legalitas pukat hela

dengan kelompok yang tidak menghendakinya. Seyogyanya kita perlu positive thinking bahwasanya kebijakan publik

tersebut keluar demi kebaikan; apabila ada yang berpendapat lain itu hal yang lumrah terjadi dan merupakan pernik-

pernik dampak yang harus diterima oleh pembuat kebijakan; siapa tahu perkembangannya kemudian adalah benar

bahwa kebijakan legalisasi pukat hela kurang tepat dikeluarkan sekarang..

Launching dulu baru evaluasi 

Ibaratnya Permen KP ini baru di launching sudah dibombardir bermacam kehendak yang satu sama lain berbeda

dasar pemikiran. Apakah harus “dibunuh” sebelum tumbuh dan berkembang ? Karena Pasal 15 menyatakan bahwa

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” dan disisi lain Keppres No.39/1980 pun belum dicabut.

Senyampang pukat hela hanya boleh di perairan Kalimantan Timur bagian utara berarti ada “keistimewaan”; jadi

terus akan bukan berlaku secara nasional; andaikan khalayak berpikiran pukat hela dilegalisasi secara nasional

maka kita tunggu saja pasti akan muncul Keppres No.39/1980 jilid dua.................

Selanjutnya jika dicermati; Pasal 14 menyebutkan “Penggunaan kapal pukat hela di Kalimantan Timur bagian utara

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi setgiap tahun oleh Direktur Jenderal dan hasilnya

dilaporkan secara tertulis kepada Menteri”; pasal ini memberi isyarat jika Permen KP 06/2008 menjadi tidak

bermanfaat bagi bangsa dan negara niscaya bukannya tidak mungkin kebijakan iini akan ditinjau dikemudian hari.

Semua pihak perlu saling menahan diri dan harus “mengawal” implementasinya berkaitan dengan pengawasan dan

pengendalian SDI Para stakeholders sesuai peran, fungsi dan kepentingan masing-masing harus mentaati apa yang

sudah ditetapkan dalam Permen KP; perizinan harus sesuai persyaratan dan alokasi yang ditetapkan, jangan sampai

terjadi over dosis izin yang dikeluarkan ; demikian pula halnya pengguna pukat hela harus taat hukum dalam

pelaksanaannya;. Diharapkan Permen KP No.06/2008 merupakan roh nya masyarakat perikanan mulai sadar hukum

demi usaha perikanan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mari lah kita menunggu hasil evaluasi pelaksanaannya

sehingga peraturan ini benar-benar menjadi titik balik meningkatkan produksi sekaligus mengamankan illegal fishing

di perbatasan. Dalam hal ini tingkatkan peran serta nelayan dalam kelompok SISWASMAS (sistem pengawasan

masyarakat) membantu aparat berwenang karena menjadi faktor kunci mengawal kebijakan pemerintah demi

kesejahteraan nelayan tradisional.

http://mukhtar-api.blogspot.com

 Bila Pukat Harimau Dilegalkan Kembali (2-Habis) March 15th, 2009 |   Author: errina2009

Easy AdSenser by Unreal

Oleh Eny Anggraini Buchary

Pada akhirnya target fishing effort pun beralih ke ikan-ikan di trophic level di bawahnya, dan begitu seterusnya, skenario eksploitasi berulang, hingga ke tingkat trophic level yang paling di bawah letaknya. Fenomena ini disebut sebagai ‘fishing down the marine food web’ (FDMFW) (Pauly et al. 1998) dan ditinjau dari kacamata ekologi laut dan konservasi laut, merupakan sebuah fenomena tragedi perikanan laut yang terus berulang di mana-mana. Tulisan ini merupakan bagian akhir dari dua tulisan yang telah diturunkan SH, Jumat (16/7) kemarin.

Akibat dari interaksi-interaksi ekologis sebagaimana disebutkan di atas, maka berkelanjutannya dan meningkatnya fishing effort di tingkat trophic level bawah, macam intensifnya penangkapan udang alami setelah FDMFW berlangsung, tidak akan memberikan kesempatan bagi ikan-ikan atau hewan-hewan lainnya di tingkat trophic level di atasnya untuk bisa pulih. Hal ini disebabkan karena hewan-hewan di tingkat trophic level bawah merupakan mangsa

bagi hewan-hewan di tingkat trophic level di atasnya, dan seterusnya keterkaitan ekologis berlangsung hingga ke tingkat trophic level yang paling atas (top predators).

Bila para manajer perikanan laut kita tidak menyadari akan pentingnya keseimbangan dan keterkaitan ekologis di ekosistem laut kita, maka bukan mustahil, kebijaksanaan perikanan laut yang dicanangkan justru akan mendorong timbulnya dan terus dipertahankannya fenomena FDMFW yang selanjutnya akan mengancam keanekaragaman hayati sumber daya kelautan kita.

Adapun syarat terakhir atau keempat yang diungkapkan di artikel tersebut adalah bahwa ‘penggunaan pukat harimau secara terbatas ini harus memperhatikan aspek konservasi. Artinya, harus ada ’closed season’ di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang bertelur’. Sungguh ini merupakan syarat yang bersifat paradoks, dan berikut penulis berikan tiga alasan mengapa ini paradoks.

Kerusakan di Dasar LautYang pertama, pada umumnya pukat harimau yang dipakai untuk menangkap udang adalah jenis alat tangkap pukat harimau dasar atau bottom trawling (karena udang merupakan hewan yang hidup di dasar laut) yang mana didalam pengoperasiannya memiliki sifat merusak terhadap dasar perairan yang dikeruknya. Hal ini disebabkan ada kontak fisik langsung antara substrat dasar laut yang dihuni oleh berbagai biota dengan: papan otter yang memiliki berat puluhan hingga ribuan kilogram; dan tali dasar jaring pukat yang dilengkapi oleh roda-roda besi (bobbins) yang memiliki berat puluhan hingga ratusan kilogram dan berfungsi untuk ”menggelindingkan” jaring pukat harimau di dasar laut pada saat ditarik oleh kapal.

Watling dan Norse (1998) dalam studinya yang menarik perhatian kalangan ilmuwan dan industri kelautan dan perikanan di akhir tahun 1990-an, menganalogikan kerusakan yang disebabkan oleh pukat harimau dasar dengan kerusakan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara total (forest clearcutting). Lain halnya dengan hutan yang kerusakannya bisa langsung dilihat dengan mata, maka kerusakan yang disebabkan oleh pukat harimau ”tersembunyi” di dasar laut, sehingga sering terlewatkan dan tidak disadari hingga akhirnya semuanya terlambat.

Rusaknya struktur habitat dasar laut ini meliputi kerusakan terhadap struktur hayati (misalnya struktur komunitas hewan sepon, karang lunak, dan padang lamun) maupun struktur non-hayati (misalnya karang bebatuan, pasir dan lumpur).

Yang kedua, selain dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh pukat harimau, sifat pukat harimau terhadap target tangkapan juga tergolong non-selektif. Artinya, walaupun yang ingin ditangkap udang, tapi jenis-jenis hewan laut lainpun (baik itu ikan maupun mamalia laut) yang tidak dikehendaki dan merupakan hasil tangkapan sampingan (by-catch) akan tertangkap juga.

Biasanya karena pertimbangan faktor ekonomis (ketersediaan ruang di palka kapal, penghematan konsumsi bahan bakar, dsb.), sebagian besar by-catch dari pukat harimau dibuang kembali ke laut (discard). Penelitian tentang by-catch dan discard ini sulit untuk dilakukan karena biasanya armada trawl tidak akan mau melaporkan secara jujur jumlah by-catch dan discard mereka.

Namun menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh UNEP), secara global, rasio rata-rata antara udang dan hewan non-target pada penangkapan dengan trawl biasanya berkisar antara 5:1 untuk perairan daerah beriklim sedang (temperate zone) dan 10:1 atau lebih untuk perairan daerah tropis. Artinya untuk setiap satu kilogram udang alami yang ditangkap, ada sekitar 5 hingga 10 kilogram atau lebih by-catch yang tertangkap dan biasanya dibuang kembali ke laut sebagai discards.

Protein LautBandingkan besarnya pemborosan sumber daya protein laut dari discard ini dengan data FAO yang menyatakan konsumsi ikan rata-rata rakyat Indonesia di tahun 1998 hanya 16,3 kg/kapita/tahun). Dampak fisik yang merusak struktur habitat dasar laut dan dampak by-catch dan discards terhadap hewan non-target maupun aspek pemborosan protein laut ini bisa kita simpulkan sebagai dampak kolateral (collateral impacts) dari pengoperasian pukat harimau. Dengan demikian pukat harimau harus dioperasikan dengan memperhatikan aspek konservasi terdengar sangat paradoksial karena adanya dampak kolateral ini.

Yang ketiga, perairan Indonesia dianugerahi dengan jenis-jenis species ikan laut yang terkaya di dunia, dengan jumlah species ikan laut yang sudah tercatat sekitar 3.206 dan merupakan kurang lebih sepertiga dari seluruh species ikan di dunia (Daws dan Fujita 1999). Di lain pihak, dari lebih 3.000 species ikan laut ini, hanya 44 kelompok

jenis ikan demersal dan pelagis yang diidentifikasi sebagai kelompok ikan ekonomis penting menurut sistem statistik perikanan kita (Dwiponggo 1987).

Mengacu kepada syarat keempat yang diajukan DKP bahwa ”penggunaan pukat harimau secara terbatas ini harus ada closed season di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang bertelur”, maka tantangannya sekarang apakah kita sudah mampu mengetahui karakteristik siklus hidup (termasuk pengetahuan tentang kapan saja musim bertelurnya) ikan-ikan dari yang 44 kelompok ekonomis penting ini?

http://fisheries-ipb.com

Aktivitas Pukat Trawl di AcehOleh : Sulaimantripa | 17-Okt-2008, 08:49:15 WIB 

KabarIndonesia - Aktivitas trawl (pukat harimau) menampakkan gejala peningkatan di perairan Aceh. Padahal pukat tersebut dilarang dan sangat bertentangan dengan hukom adat laot. Namun aktivitas tersebut terus berlangsung. 

Akhir-akhir ini, nelayan tradisional di Kecamatan Singkil Utara, Singkil, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil mengeluh karena pukat harimau beroperasi di wilayah nelayan tradisional. 

Sebelumnya, organisasi masyarakat Hukom Adat Laot di Aceh, Panglima Laot Aceh telah menyatakan “perang” terhadap pukat trawl. Ada lima alasan Panglima Laot Aceh menolak trawl, yakni: Pertama, trawl merusak ekosistem laut. 

Hal ini diklaim berkaitan dengan pendapatan nelayan tradisional yang berkurang, karena ikan-ikan dikuras dengan cara membabi-buta. Kedua, aktivitas trawl melanggar hukum di Indonesia, yakni Keppres Nomor 39 Tahun 1980, yang “mengharamkan” trawl di perairan Indonesian. 

Ketiga, aktivitas trawl juga merusak rumpon-rumpon nelayan tradisional Aceh yang dipasang di laut. Keempat, nelayan tradisional Aceh takut mendekat ke kapal trawl karena pemilik trawl itu sangat brutal. Kelima, pengawasan terhadap trawl seperti tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal ini penting dalam hal menghindari sengketa antara trawl dengan nelayan tradisional. 

Dalam pertemuan Dewan Meusapat Lembaga Hukum Adat Laot (Panglima Laot Se-Aceh) tahun 2002 di Banda Aceh, Panglima Laot se-Aceh menyatakan penolakan terhadap rencana pencabutan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 karena dinilai dapat membahayakan kehidupan biota laut dan terumbu karang. Mereka mendesak DPRD dan Pemda Nanggroe Aceh Darussalam menyusun peraturan daerah pelarangan trawl di Aceh. 

Panglima Laot juga mendesak Pemda Aceh untuk menjaga laut dan potensi sumberdaya kelautan dari penjarahan kapal asing di Aceh Barat, Aceh Selatan, Simeulue dan Aceh Singkil. Di perairan Aceh ditemukan data tentang maraknya operasi pukat trawl. 

Panglima Laot Aceh sebagai lembaga masyarakat hukom adat laot, menyatakan perang terhadap trawl, karena merusak ekosistem laut dan menyapu rumpon-rumpon nelayan tradisional. Nelayan tradisional Aceh sangat dirugikan dengan adanya operasional pukat trawl di perairan Aceh, karena nelayan tradisional Aceh takut mendekat ke kapal trawl karena pemilik trawl itu sangat brutal. 

Sejumlah nelayan di Aceh Singkil, juga mengeluh karena mengganasnya operasi trawl telah merusak alat tangkap mereka, sekaligus diklaim merusak daerah tangkapan mereka yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan tradisional. 

Aktivitas pukat trawl, bukan hanya di lautan dalam, tapi pukat juga beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional, sehingga hal ini merugikan masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. 

Mengenai hal ini, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Aceh Singkil telah membuat

pengaduan kepada Pemerintah, tapi belum ada tanggapan. Bahkan terkesan operasi trawl tanpa ada larangan dari pihak manapun. 

Apa yang terjadi di Aceh, menyiratkan apa yang diberitakan tersebut. Kegelisahan nelayan di Aceh terhadap kapal-kapal luar Aceh yang menggunakan trawl, adalah salah satu yang nyata. Sekitar bulan Mei 2002, nelayan tradisional di Teunom Aceh Barat mengancam akan memerangi nelayan luar yang melakukan penjarahan di daerah tangkapan nelayan tradisional. 

Mereka menganggap aksi yang dilakukan kapal-kapal luar tersebut tidak bisa ditolerir lagi. Nelayan asing kerap mengkasari nelayan tradisional. Pada 2002, kapal ikan luar menabrak kapal nelayan di Suak Ulee, Kecamatan Samatiga. Tragedi itu berlangsung sekitar delapan mil dari pantai, mengakibatkan dua nelayan trauma dan satu tidak diketahui nasibnya. 

Pada Maret 2002, Panglima Laot Aceh Barat juga melaporkan bahwa nelayan tradisional berpapasan dengan sekawanan kapal ikan luar. Jaraknya sekitar enam mil dari pantai. Kehadiran kapal-kapal tersebut menggunakan trawl menghancurkan rumpon-rumpon (tempat yang dibuat untuk berkumpulnya ikan) nelayan. 

Sepanjang 2002, Panglima Laot Aceh menerima laporan dari berbagai kawasan tentang adanya kapal asing di perairan Aceh, bukan itu saja karena mereka menggunakan trawl yang dilarang di Indonesia. 

Lagi pula kapal-kapal tersebut tidak hanya menghancurkan lahan, tetapi juga menabrak boat-boat nelayan. Jamal (nelayan dari Ulee Lheue, Banda Aceh), mengaku sering melihat kapal ikan luar yang lalu-lalang di Samudera Hindia, dan sering melambaikan tangan saja. 

Padahal Jamal melaut hanya berjarak sekitar dua sampai tiga mil dari pantai. Penolakan kapal trawl juga disampaikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Aceh, serta menolak usaha mendatangkan kapal Thailand ke Aceh. 

Bila Pemerintah ingin membantu nelayan tradisional, adalah dengan cara memberdayakan masyarakat. Kehadiran trawl akan memunculkan konflik baru. Kenyataannya trawl telah dilarang dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1980. 

Namun di Aceh, pelarangan terhadap Keppres itu terus saja terjadi. Operasi kapal trawl semakin parah sejak pertengahan 2007. Nelayan Aceh Singkil misalnya, dalam dua minggu selama Juni-Juli 2007 melihat sekawanan (sekitar 25) kapal pukat trawl yang diduga dari Sibolga Sumatera Utara dioperasikan di perairan Singkil. 

Nelayan takut melaut. Selain tidak mendapatkan ikan dalam jumlah normal, baik melalui jaring maupun pancing (irik), para operator pukat harimau itu juga mengancam keselamatan nelayan. Salah seorang Panglima Laot Lhok di Bakongan (Aceh Selatan), Pawang Ismail, menyebutkan bahwa nelayan Aceh Selatan sangat resah dan sengsara akibat boat dari luar Aceh, umumnya diduga dari dari Sibolga. 

Pada hari Sabtu (14 Juli 2007) dini hari, wartawan Harian Aceh bersama seorang nelayan memantau langsung sejumlah pukat harimau dari jarak sekitar 200 meter di lepas pantai. Ada empat pukat harimau yang dipantau secara sembunyi-sembunyi ketika alat itu sedang dioperasikan. 

Menurut keterangan Iswadi (24), nelayan Gampong Siti Ambia (Aceh Singkil), jarak operasi pukat harimau berkisar 1.300-1.400 meter dari pantai, dengan wilayah operasi kawasan Gosong Telaga, Kuala Baru, dan Pulau Banyak. Besar dugaan penjarahan itu berlangsung sampai ke Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya. 

Bahkan dalam kondisi tertentu terutama di pagi hari, pukat harimau bahkan dioperasikan pada jarak sekitar 600-700 meter dari pantai. Penjarahan itu sudah berlangsung lama. Iswadi nelayan itu mengaku pendapatan nelayan merosot. 

Fajar Munthe (38) nelayan yang sering memancing di Laut Tengah, sudah tidak lagi ke sana karena takut berpapasan dengan kawanan kapal trawl. (Harian Aceh, 16 Juli 2007). Nelayan

dalam kawasan Panglima Laot Lhok di Aceh Barat mengatakan, di kawasan tersebut berlabuh kapal-kapal luar yang menggunakan pukat harimau (trawl) (Serambi Indonesia, 18 Juli 2007). Berbagai cara telah dilakukan untuk memburu pukat trawl. Namun, upaya itu selalu membawa kegagalan. 

Masalah ini, nelayan menggugat kepastian hukum atas pemakai pukat trawl dan segera ditertibkan. Di perairan Aceh Timur, trawl juga menjadi salah satu yang menggelisahkan nelayan di sana (Serambi Indonesia, 2 Juli 2007). Hal yang sama dialami nelayan di kawasan Aceh Barat Daya. Nelayan luar daerah dan negara asing, dilaporkan telah menguras ikan di kawasan perairan Aceh Barat Daya. 

Sementara nelayan setempat hanya bisa pasrah lantaran peralatan tangkap yang digunakan kalah bersaing dengan nelayan luar. Kapal luar tersebut tidak mengalami hambatan siang malam beroperasi kurang dari empat mil dari garis pantai. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abdya, Ir. Zuriat, mengungkapkan bahwa nelayan di sana kalah bersaing dalam peralatan tangkap, sedangkan nelayan luar beroperasi sampai empat mil dari garis pantai, sementara wilayah perairan laut kabupaten hanya 4 mil dari garis pantai. (Serambi Indonesia, 2 Juli 2007). 

Dipastikan bahwa trawl yang ditemukan beroperasi di Aceh adalah karena pengawasan yang lemah yang menyebabkan penegakan hukum sulit dilakukan. Pergeseran wilayah tangkapan, diyakini sebagai akibat dari menipisnya sumberdaya perikanan di kawasan tersebut, sehingga terjadi persaingan dengan wilayah tangkapan tradisional.

http://www.kabarindonesia.com

DKP Tetap Tidak Ijinkan Pengoperasian Pukat Harimau

Kapanlagi.com - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga saat ini masih tetap

mememberlakukan larangan penggunaan trawl atau pukat harimau pada kapal nelayan untuk

menangkap ikan di laut guna melindungi sumber daya perikanan.

Penegasan tersebut dinyatakan Kepala Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat DKP, Aji Sularso, di

Jakarta, Rabu (27/4) menanggapi pro kontra atas Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang

pelarangan pengguanan alat tangkap jaring trawl di kalangan nelayan yang saat ini masih terus

berlangsung dan dikuatirkan menimbulkan konflik sosial antar nelayan.

"Pemerintah lebih mementingkan sisi keamanan sosial dari pada memelihara konflik. Untuk itu, Kepres

No 39/1980 tetap harus di berlakukan. Dengan masih memberlakukan Kepres tersebut lebih banyak

manfaatnya," katanya.

Saat ini di kalangan nelayan terjadi pertentangan terhadap larangan penggunaan trawl dalam

penangkapan ikan, yang mana sebagian dari mereka menginginkan agar Keppres No 39/1980 tersebut

dicabut dengan alasan kendati alat tangkap trawl dilarang penggunannya namun jenis alat tangkap yang

sama marak dipergunakan nelayan.

Sementara terdapat kalangan nelayan yang menginginkan agar trawl tetap dilarang dengan

pertimbangan melindungi lingkungan dan melestarikan sumberdaya perikanan.

Mengenai masih maraknya penggunaan alat tangkap jaring trawl meskipun pemerintah telah

mengeluarkan larangan, Aji mengakui hal tersebut dilakukan nelayan baik skala kecil maupun industri

dengan memodifikasi alat tangkap tersebut untuk menyiasati Kepres 39/1980 itu.

Berbagai jenis modifikasi trawl yakni berupa, pukat udang, pukat ikan, jaring arad, cantrang, dogol

ataupun lamparan dasar.

Menurut Aji, metode alat tangkap yang ramah lingkungan yang bersandar pada "Code of Conduct

Responsible Fisheries" menjadi acuan dari berbagai alat tangkap yang dipergunakan di seluruh negara di

dunia dan hal itu kemudian menelurkan Keppres No 39/1980.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang penggunaan pukat udang di perairan Kepulauan

Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya dan Laut Arafura yang tertang dalam Keppres No 85/1982 serta Kepmen

Pertanian No 770/1996 yang juga memberikan ijin penggunaan trawl (pukat ikan) di Zona Eksklusif

Ekonomi Indonesia (ZEEI) Samudera Hindia Perairan Barat Sumatera sekitar di NAD.

"Pemerintah hanya memberikan ijin penggunaan trawl pada daerah-daerah tertentu berdasarkan kontur

geografis. Di Laut Arafura misal diperbolehkan karena selain potensi udang di sana berlimpah juga

perairannya cukup dalam," katanya.(*/dar) 

www.kapanlagi.com

Kapal Pukat adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan. Adapun jenis dan ukurannya bermacam-macam. Demikian juga alat tangkapnya . 

PENANGKAPAN IKAN LAUTALAT TANGKAP IKANBanyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. Adalah juga sifat dari ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa negara tetangga Indonesia.Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan, gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya. Beberapa cara untuk mendapatkan kawasan ikan sebelum penangkapan dilakukan menggunakan alat bantu penangkap yang biasa disebut rumpin dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu untuk usaha penangkapan ikan di perairan Indonesia sangat penting ditinjau dari segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi. Rumpon digunakan pada siang hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada titik/tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat penangkap ikan seperti jaring, huhate dsb.Dilihat dari segi kemampuan usaha nelayan, jangkauan daerah laut serta jenis alat

penangkapan yang digunakan oleh para nelayan Indonesia dapat dibedakan antara usaha nelayan kecil, menengah, dan besar. Dalam melakukan usaha penangkap ikan dari tiga kelompok nelayan tersebut digunakan sekitar 15 s/d 25 jenis alat penangkap yang dapat dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut.

1 Pukat Payang termasuk lampara, Pukat pantai, Pukat cincin2 Jaring Jaring insang hanyut, Jaring insang lingkar, Jaring klitik, Jaring trammel3 Jaring Angkat Bagan Perahu, Bagan Tancap, Bagan Rakit, Serok, Bondong dan banrong4 Pancing Rawi tuna, Rawai hanyut selain, Rawai tetap, Huhate, Pancing tonda, Pancing tangan-hand lin

Penjelasan Singkat tentang Alat Penangkap Ikan Laut

Pukat cincin harus berbentuk selembar jaring yang terdiri dari sayap dan pembentuk kantong. Keberhasilan pengoperasian pukat cincin dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu ketepatan melingkari gerombolan ikan, kecepatan tenggelam pemberat dan kecepatn penatikan tali kolor. Pengaturan jaring harus tepat dan cepat sehingga gerombolan atau kawanan ikan tidak punya kesempatan untuk keluar dari lingkaran jaring.Payang mempunyai bentuk terdiri dari sayap, badan dan kantong, dua buah sayap yang terletak di sebelah kanan dan kiri badan payang, setiap sayap berukuran panjang 100-200 meter, bagian badan jaring sepanjang 36-65 meter dan bagian kantong terletak di belakang bagian badan payang yang merupakan tempat terkumpulnya hasil tangkapan ikan adalah sepanjang 10-20 meterJaring insang hanyut yang digunakan harus mempunyai spesifikasi yang terdiri dari lima faktor utama, yaitu daya apung jaring harus lebih besar dari pada daya tenggelamnya, warna jaring yang baik adalah hijau sampai biru muda, benang yang digunakan adalah nylon benang ganda atau tunggal. Besar mata jaring adalah 2,5-3,0 inci yang dipasang pada tali ris atas dengan koefisien pengikatan 30-40%Jaring lampara mirip jaring payang yaitu terdiri dari sayap kiri dan kanan di samping kantong. Jaring tersebut dilengkapi dengan sebuah cincin dari besi berdiameter sekitar 2 meter. Kantong lampara lebih cenderung menggelumbung agar ikan pelagis kecil yang ditangkap tidak mudah mati (ikan umpan hidup)

Jaring angkat adalah jaring yang diturunkan di laut dan diangkat secara vertikal ke atas pada saat gerombolan ikan ada di atas jaring tersebut. Jaring angkat ditempatkan di beberapa jenis bagan di laut atau dioperasikan dari perahu kecil maupun langsung oleh para nelayan dekat pantai. Berdasarkan bentuk dan cara pengoperasian ada beberapa macam jaring angkat maupun jaring dorong, misalnya bagan tancap (stationary), bagan rakit, bagan perahu, kelong Betawi, serok, jaring rajungan dan kepiting, Bondong dan banrong. Pecak dan Anco, jaring dorong, sodo biasa, sodo perahu, sodo sangir, siru, siu, songko dan seser.

Dogol, cantrang, dapang, potol, payang alit bentuk alat penangkap tersebut mirip payang tetapi ukuran lebih kecil. Dilihat dari fungsi dan hasil tangkapannya ia menyerupai cicncin pukat (trawl), yaitu untuk menangkap ikan demersal dan udang.Jaring Penggiring adalah jaring yang dioperasikan sedemikian rupa, yaitu dengan melakukan penggiringan atau menghalau ikan-ikan agar masuk jaring atau menggerakkan jaring itu sendiri dari tempat yang agak dalam ke tempat yang lebih dangkal untuk kemudian dilakukan penangkapan ikan. Jaring penggiring atau drive-innet dapat terdiri dari jaring sayap dan jaring kantong, dapat juga berbentuk segi tiga atau segi empat lengkap dengan jaringan kantong. Jenis-jenis drive in-net yang terkenal di Indonesia adalah :muroami, soma malalugis, jaring kalase, jaring klotok, jaring saden, pukat rarape, ambai, pukat rosa, dan talido.Alat pancing terdiri dari dua komponen utama, yaitu tali dan mata kail. Jumlah mata yang terdapat pada tiap perangkat pancing bisa tunggal maupun ganda, bahkan banyak sekalli (beberapa ratus mata kail) tergantung dari jenis pancingnya. Selain dua

komponen utama tali dan mata pancing, alat pancing dapat dilengkapi dengan komponen lainnya, misalnya tangkai (pole), pemberat, pelampung dan kili-kili (swivel). Pada umumnya mata pancing diberikan umpan baik dalam bentuk mati maupun hidup atau umpan tiruan. Banyak mavam alat pancing digunakan oleh para nelayan, mulai dari bentuk yang sederhana sampai dalam bentuk ukuran skala besar yang digunakan untuk perikanan industri.

Selamat Datang Pukat HarimauKamis, 10-04-2008 16:03:04 oleh: bajoe 

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan, berencana mengijinkan penggunaan pukat harimau (trawl) di seluruh perairan Indonesia. Ini adalah kabar buruk bagi dunia kelautan dan lingkungan hidup.Pukat harimau adalah metode menangkap ikan dengan cara membabi buta. Biasanya menggunakan beberapa perahu/kapal dengan jaring yang sangat lebar, panjang dan dalam. Sehingga area tangkapan ikan pun lebih luas, lebih banyak ikan yang ditangkap dalam waktu singkat. Tentu ini secara ekonomi adalah efisien dan efektif. Namun efek dari jaring pukat harimau itu, banyak juga ikan kecil-kecil maupun ikan yang tidak bisa dikonsumsi ikut tertangkap. Ikan-ikan yang tidak berguna ini biasanya mati begitu saja dan dibuang kembali ke laut. Di sinilah efek negatif jaring pukat harimau, sangat kuat untuk merusak lingkungan. Dan sebenarnya dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan ekonomi bangsa juga. Karena penggunaan pukat harimau ini, maka banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati terjaring. Akibatnya pada kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan habis karena tidak sempat regenerasi dengan alami. Sebagian pengguna pukat harimau ini adalah nelayan asing. Buat mereka tidak masalah, karena bila di perairan Indonesia sudah kosong ikan, dapat pindah ke perairan lain. Tinggal nelayan kita yang gigit jari. Di beberapa negara penggunaan pukat harimau atau trawl ini sudah dilarang. Indonesia sebenarnya juga sudah melarang penggunaan pukat harimau sejak tahun 1980 , lewat Keppres 39/1980. Meskipun sudah ada larangan, tapi kenyataan di lapangan, masih ada saja kapal nelayan modern yang mencuri-curi menggunakan pukat harimau ini. Nah, menurut rekomendasi dari Bappenas, daripada dilarang-larang tetapi kenyataannya masih ada nelayan yang menggunakan pukat harimau, maka sebaiknya diperbolehkan saja. Bappenas meneliti ada 6 daerah nelayan yang masih menggunakan pukat harimau, meski dilarang, yaitu Nunukan, Tegal, Padang, Bagan Siapi-api, Pekalongan, dan Cilacap.Rekomendasi Bappenas inilah yang menjadi dasar Departemen Kelautan untuk mengijinkan penggunaan pukat harimau. Sekarang sedang diupayakan untuk mencabut atau merevisi Keppres 39/1980 di atas. Ada alasan lain dari Departemen Kelautan yang hendak membuka ijin penggunaan pukat harimau ini. Aku kutipkan dari harian Kontan, 10 April 2008 :Izin operasi pukat harimau di daerah perbatasan sekaligus untuk menjaga wilayah perbatasan, "Bila mengandalkan petugas perairan, tidak bisa setiap hari mondar mandir di wilayah tersebut,"kata Soen'an Hadi Poernomo, Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan. 

Rasanya ini kebijakan yang aneh. Ketidakmampuan aparat keamanan menjaga wilayah perbatasan di laut, kok kemudian dibebankan pada nelayan? Kompensasinya boleh tangkap ikan sesukamu. Lalu karena selama ini sering terjadi pelanggaran pukat harimau, maka rekomendasi Bappenas kok malah minta Keppresnya direvisi? Bukankah semestinya minta penambahan aparat untuk menjaga perbatasan maupun menangkap nelayan yang menggunakan pukat harimau?Para menteri pembantu Presiden SBY akhir-akhir ini memang sering aneh logika berpikirnya. Ada penelitian dari IPB soal susu formula tercemar, Menkesnya malah meradang di televisi, menuduh penelitinya tidak benar. Ada film Fitna dari negeri Belanda yang menghina agama, malah situs-situs yang menayangkan diblokir oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Sekarang soal kelautan, karena peraturan sering dilanggar nelayan maka akan dibebaskan penggunaan pukat harimau oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

SET NET SEBAGAI ALTERNATIF ALAT TANGKAP IKAN HEMAT ENERGIJanuari 1, 2008 in tekno-alat tangkap 27/04/07 ' Lain-lain: Artikel-dkp.go.idPada saat ini nelayan dan pengusaha perikanan tangkap dipusingkan dengan harga bahan bakar minyak yang cukup tinggi dan ditambah lagi semakin sulit atau jauh mencari daerah penangkapan ikan. Dengan keadaan seperti ini tentu sangat diperlukan untuk mencari alternatif jenis alat tangkap yang pengopeasiannya hemat energi (bahan bakar minyak) dimana set net kemungkinan dapat dikembangkan. Set net atau sero jarring adalah sejenis alat tangkap ikan bersifat menetap dan berfungsi sebagai perangkap ikan dan biasanya dioperasikan di perairan pantai. Ikan umumnya memiliki sifat beruaya menyusuri pantai, pada saat melakukan ruaya ini kemudian dihadang oleh jaring set net kemudian ikan tersebut tergiring masuk ke dalam kantong. Ikan yang telah masuk ke dalam kantong umumnya akan mengalami kesulitan untuk keluar lagi sehingga ikan tersebut akan mudah untuk ditangkap dengan cara mengangkat jarring kantong. Satu unit set net terdiri dari beberapa bagian yakni penaju (leader net), serambi (trap/play ground), ijeb-ijeb (entrance) dan kantong (bag/crib).Jenis alat tangkap set net banyak dioperasikan oleh nelayan di Jepang sejak ratusan tahun yang lalu dengan berbagai ukuran yakni kecil, sedang, dan besar. Set net berukuran kecil umumnya dengan panjang penaju kurang dari 500 m dipasang pada kedalaman perairan kurang dari 20 m, sedang yang berukuran besar memiliki panjang penaju antara 4000-5000 m dan dipasang pada perairan dengan kedalaman antara 30 ' 40 m. Berbagai jenis ikan yang tertangkap oleh set net di Jepang antara lain: sardine, ekor kuning, salmon, dan tuna. Produksi perikanan dari hasil tangkapan set net di Jepang dapat mencapai 3 % dari produksi total dari hasil tangkapan perikanan laut.Di Indonesia terdapat berbagai jenis alat tangkap sejenis set net seperti jermal, sero, ambai, belat dan perangkap lainnya. Perbedaan jenis alat tangkap ini dengan set net adalah bahan yang digunakan yakni sebagian besar dari bambu, kecuali bagian kantong yang terbuat dari jaring. Jenis ikan yang tertangkap juga berbeda dimana alat tangkap perangkap (trap) di Indonesia umumnya menangkap jenis ikan demersal seperti layur, petek dan sebagian jenis ikan pelagis seperti sardine dan tembang. Namun pada prinsipnya hampir sama yakni menghadang ruaya ikan kemudian diarahkan masuk ke dalam perangkap/trap dan akhirnya ke kantong.Uji Coba Set Net di IndonesiaPerikanan set net di Indonesia baru dalam taraf penelitian atau uji coba dan belum dikembangkan oleh nelayan secara komersial. Uji coba alat set net pertama kali dilakukan oleh Balai Riset Perikanan Laut/Balai Penelitian Perikanan Laut di perairan

Pacitan Jawa Timur pada tahun 1981. Pada tahun yang sama dilakukan juga uji coba di perairan Bajanegara Banten, kemudian diikuti uji coba di Prigi Jawa Timur pada tahun 1982 dan di perairan Selat Sunda, Banten pada tahun 1990 dan 1993. Set net yang diujicoba berukuran relatif kecil dengan panjang penuju antara 100-300 m dan dipasang di perairan pantai dengan kedalaman kurang dari 10 m. Pada saat uji coba dilakukan penangkatan hasil tangkapan ikan dari kantong setiap hari. Rata-rata hasil tangkapan ikan berkisar antara 20-30 kg/angkat. Hasil tangkapan tertinggi pernah mencapai 100 kg/angkat pada saat dilakukan uji coba di Pacitan. Jenis ikan yang tertangkap saat itu didominasi oleh ikan demersial yang beruaya mengikuti pergerakan pasang surut seperti ikan layur, petek, mata besar dan sebagian ikan pelagis sejenis sardine.Selanjutnya kegiatan ujicoba set net juga dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di perairan Sorong Papua Barat pada tahun 2006. Tipe set net yang diujicoba hampir sama dengan uji coba sebelumnya namun memiliki ukuran yang lebih besar (penaju sekitar 500 m) dan dipasang di perairan yang lebih dalam (lebih dari 20 m).Kelebihan dan Kelemahan Set Net Kelebihan' Hemat bahan bakar karena alat dipasang menetap sehingga kapal tidak perlu berlayar jauh untuk mencari daerah penangkapan.' Jaring set net yang terpasang di laut dapat digunakan sebagai tempat berlindung (shelter) ikan-ikan yang berukuran kecil sehingga tidak dimakan predator.' Hasil tangkapan ikan relatif segar/masih hidup dan dapat diangkat/diambil sesuai dengan kebutuhan pasar.' Mudah dipindahkan dibanding dgn jenis trap yang ada di Indonesia.' Sangat sesuai untuk pengembangan usaha perikanan skala menengah kebawah.Kelemahan' Hasil tangkapan set net sangat tergantung pada ruaya ikan sehingga untuk memasang set net harus diketahui jalur ruaya ikan terlebih dulu. ' Jika digunakan penaju (lead net) cukup panjang akan mengganggu alur pelayaran kapal dan juga pengoperasian alat tangkap lain.' Tidak semua ikan tertangkap di dalam kantong, kadang-kadang tertangkap juga secara 'gilled or entangled' di bagian penaju (lead net) atau serambi (trap net) terutama yang menggunakan bahan jarring sehingga diperlukan pekerjaan tambahan untuk memeriksa bagian tersebut.' Jaring harus sering dibersihkan terutama bagian kantong karena banyak ditempeli oleh kotoran dan teritip. Kemungkinan PengembangannyaIndonesia terdiri dari ribuan pulau dan memiliki garis pantai sekitar 81.000 km dengan berbagai teluk dan semenanjung. Dengan topografi seperti ini maka wilayah perairan laut Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan perikanan set net. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum pemasangan set antara lain: ketersedian sumber daya ikan yang menjadi tujuan penangkapan, pola ruaya ikan yang menjadi tujuan penangkapan, kondisi perairan dimana set net akan dipasang (topografi dasar, keadaan arus, pasang surut, dan gelombang). Pengembangann alat tangkap set net sebaiknya dilakukan di wilayah perairan Indonesia bagian timur karena disamping alasan sumberdaya ikan yang masih tersedia dan juga apabila dipasang dengan ukuran yang besar tidak terlalu mengganggu arus pelayaran dan pengoperasian alat tangkap lain. Jika dikembangkan di wilayah Indonesia timur tinggal memikirkan bagaimana cara pemasaran hasil tangkapannya.

Gambar 4. Kapal Trawl (Pukat Harimau) di Kab. Bombana Sultra.

Gambar 5. Pengoperasian Trawl (Pukat Harimau).Pukat harimau (trawl) yang merupakan salah satu alat penangkap ikan saat ini telah dilarang di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk menangkap ikan. Indikatornya adalah karang mati, atau sulit bertahan hidup di daerah dimana nelayannya sering menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan.Menurut data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bombana terdapat 105 unit kapal dengan alat tangkap trawl yang beroperasi di perairan Selat Tiworo yang berasal dari daerah kecamatan Rumbia. Sedangkan nelayan yang menggunakan trawl sebanyak 127 orang (23 %) dari keseluruhan nelayan.Namun Keberadaan trawl (pukat harimau) di Kabupaten Bombana hingga saat ini membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap nelayan tradisional. Keberadaan nelayan trawl sangat menggangu nelayan lainnya dan tidak sedikit kerugian yang diderita oleh nelayan tradisional karena ulah nelayan trawl, dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya alat tangkap bubu yang hilang setiap malam dan rusaknya alat tangkap lainnya seperti bagan dan sero karena tertabrak oleh kapal trawl, sehingga hampir seluruh nelayan tradisional dililit utang bukan karena hasil tangkapan kurang, melainkan alat tangkap mereka raib di perairan. Rata-rata alat tangkap bubu yang hilang setiap malamnya hingga mencapai 100 buah. Jika dirupiahkan harga 1 unit bubu adalah Rp. 15.000,-. Jadi kerugian nelayan setiap malamnya mencapai Rp. 1.500.000,-. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1998. Dampak keberadaan Trawl terjadinya perselisihan antara nelayan trawl dengan nelayan tradisional sudah berulangkali terjadi; bahkan sudah mengarah ke tingkat anarkis. Upaya melakukan perdamaian sudah sering dilakukan melalui pembagian jalur penangkapan tetapi kesepakatan ini selalu dilanggar oleh nelayan trawl. Kesepakatan tidak dibarengi dengan pengawasan, sehingga aksi penolakan terhadap trawl semakin gencar dilakukan oleh nelayan tradisional. Kendala penghapusan trawl di Kabupaten Bombana mengalami kendala karena tidak adanya sarana pengawasan dan lemahnya penegakkan hukum, HNSI tidak memperlihatkan peranannya dalam menyelesaikan masalah ini bahkan HNSI sebagai wadah seluruh nelayan justru memperparah permasalahan ini, sehingga nelayan tradisional semakin tertindas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kemungkinan terjadi anarki antara nelayan trawl dengan nelayan tradisional. 

www.thebloghub.com