program nyata turunkan angka kemiskinan · sebagai salah satu daerah tertinggal di indonesia,...

Literasi | 1 Mei 2018

Genjot Empat Program Prioritas untuk Kesejahteraan Desa

9 16

M E M B A N G U N P I N G G I R A N M E M B A N G U N N U S A N T A R A

V O L . 1 M E I 2 0 1 8

LITERASI

Model Pengembangan Kawasan Perbatasan

PROGRAM NYATA TURUNKAN ANGKA

KEMISKINAN

Literasi.indd 1 5/17/18 4:06 PM

Langkah Awal untuk Kemajuan Bersama

Serambi

LAHIR, tumbuh dan berkembang. Seperti itulah harapan saya kepada buletin kali ini, yang terbit untuk edisi perdananya. LITERASI hadir untuk mengawal dan menyiarkan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) Kemendesa PDTT. Tentu saja, demi kemajuan direktorat jenderal bersama.

Bagi saya, suatu kebanggaan dapat menyajikan ragam informasi yang bermanfaat untuk khalayak luas, khususnya kepada para pemangku kepentingan. Kinerja Ditjen PDTu dalam pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian dari pembangunan Indonesia.

Semua terkait dalam usaha pengentasan daerah tertinggal, yang sejak awal sudah terpatri dalam penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Daerah Tertentu. Berdasarkan PP 78 Tahun 2014, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Penetapan daerah tertinggal berdasarkan pada enam kriteria utama yaitu: ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Hingga kini, Ditjen PDTu terus berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan terentaskannya 50 kabupaten tertinggal dengan karakteristik tertentu (daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah pulau-pulau kecil dan terluar), yang menjadi bagian dari program pengentasan 80 kabupaten tertinggal pada akhir 2019.

Dalam edisi kali ini, kami mengupas bagaimana program Sistim Pengembangan Potensi Sumber Daya Terpadu (SIPADU) dapat berjalan sukses dengan kerjasama bersinergi antar pemda dan swasta. Tidak lupa, kami juga sajikan empat program prioritas Kemendesa PDTT, seperti Prudes/ Prukades, pembangunan embung, pembentukan BUMDes/BUMDesa Bersama, dan sarana olahraga desa yang terus berjalan agar masyarakat desa semakin berdaya dan mandiri. Akhir kata, dari saya, selamat membaca!

Jakarta, Mei 2018

Drs. JOHOZUA M. YOLTUWU, M.Si, M.ADirektur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu


Literasi | 1 Mei 2018

4 LAPORAN UTAMA Program Nyata Turunkan Angka Kemiskinan

9 KILAS KABAR Genjot Empat Program Prioritas untuk Kesejahteraan Desa

12 KOLOM Program Terukur untuk Mengentaskan Daerah Tertinggal

14 WAWANCARA Johozua Markus Yoltuwu: Terus Berusaha Meningkatkan Kualitas Masyarakat dan Wilayah

16 MEMBANGUN NUSANTARA Model Pengembangan Kawasan

Perbatasan Berbasis Pemanfaatan Ruang

Daftarisi

REDAKSI LITERASI

PembinaDirjen PDTu - Johozua M. Yoltuwu

Penanggung Jawab Sesditjen PDTu - Aisyah Gamawati

Pemimpin RedaksiKabag Perencanaan - Fujiartanto

Wakil Pemimpin RedaksiKasubbag Data dan Informasi - Aryo Wicaksono

Dokumentasi dan Fotogafi Tim Data dan Informasi Ditjen PDTu

4

12

9

14Setditjen PDTu,

Jl. Abdul Muis No 7 Jakarta Pusat, 10110Email : [email protected],

Kontak: 0815 19302237


Laporan Utama

Program Nyata Turunkan Angka Kemiskinan

Sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia, Kabupaten Manggarai menyimpan potensi pariwisata luar biasa. Salah satunya ada di Pulau Mules, yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pembangunan terintegrasi, mempercepat pengembangan potensi wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayahdi Indonesia.

Tambatan perahu dan kapal yang menjadi satu-satunya tempat pendaratan kapal di Pulau Mules. Tambatan perahu dan kapal 20 Penumpang dibangun dari dana APBN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu tahun 2015 silam.

FOT

O : T

IM D

ATIN

PDT

U

4Literasi | 1 Mei 2018



Pesona keindahan alam Pulau Mules yang terletak di selatan Flores, Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara

Timur (NTT) ini sangat lengkap dengan segala keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Di sekitar pulau, hidup beragam satwa, diantaranya: penyu, lumba-lumba, ikan beragam jenis dan gugusan coral serta anemon yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Selain itu, dengan ukuran ombak sedang, tempat ini sangat cocok untuk kegiatan surfing, snorkeling dan diving.

Pulau seluas 18.029 hektare ini memang benar-benar menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa. Belum lagi ditambah hamparan bukit batu dan padang rumput bercampur dengan pepohonan yang menyerupai siluet putri tidur yang cantik, membuat Pulau Mules semakin memikat hati wisatawan. Namun, semua itu tidak akan mudah dikunjungi jika faktor akses masih menjadi kendala.

Karena itulah, untuk mendukung pengembangan pariwisata tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pun tidak segan-segan turun langsung membenahi. “Untuk mempermudah akses ke pulau ini, kami telah memberikan bantuan berupa pengadaan dermaga kayu dan perahu untuk nelayan,” kata Johozua M. Yoltuwu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Kemendesa PDTT disela-sela kunjunganya ke Desa Nuca Molas, satu-satunya desa di Pulau Mules, Kamis, 22 Maret silam.

Tidak itu saja, Johozua mengatakan, pihaknya juga akan memberikan bantuan lain berupa kapal barang berbobot 32 GT. Kemudian, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai berencana menyelesaikan pembangunan rabat beton yang mengelilingi pulau sepanjang 21 km tersebut. “Kapal barang dapat membantu nelayan dalam mendistribusikan hasil tangkapan mereka, sedangkan rabat beton membuka akses serta menjadi daya tarik pariwisata berupa tour keliling pulau,” paparnya.

Dalam perencanaannya, untuk mendukung program pengembangan pariwisata, Kemendesa PDTT juga akan menyediakan dana untuk pembangunan sarana prasarana di Pulau Mules. Dana sebesar Rp 2,4 milyar sudah disiapkan untuk pembangunan homestay dan beragam fasilitas lainya demi memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan yang datang.

Selain itu, di Desa Nuca Molas juga akan dikembangkan perekonomiannya. Khususnya untuk nelayan dan peternak. Dengan jumlah penduduk 1.340 jiwa, potensi peternakan cukup terbuka dengan jumlah ternak saat ini mencapai 1.420 ekor sapi. “Pemerintah kabupaten membeli 70 hektare di Pulau Mules untuk lahan pengembangan ternak sapi dan pengembangan pakan ternak,” kata Bupati Manggarai, Deno Kamelus.

Menurut Deno, kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari pembangunan pertanian terintegrasi melalui pola yang disebut program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri). Jadi, Simantri merupakan program sinergi berbagai perangkat daerah dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan pendapatan petani. Saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam program Simantri di Kecamatan Manggarai, antara lain, Dinas Perternakan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan Dinas Perdagangan.

Deno Kamelus memaparkan, Simantri merupakan suatu program integrasi beberapa perangkat daerah juga untuk meningkatkan luas tanam hortikultura, populasi ternak, kualitas, dan kontinuitas tanaman hortikultura. Selain itu, melalui program ini diharapkan dapat memastikan hasil tanaman hortikultura berkualitas sepanjang tahun yang berorientasi pada kebutuhan pasar. “Sejak 2017, telah terbentuk 10 kelompok yang beranggotakan sekitar 400 orang, dengan total luas lahan mencapai 50 hektare, dan produksi hortikultura mencapai 319.939 kg,” kata Deno.

Saat ini, Dinas Perternakan sudah menyediakan hewan ternak untuk 10 kelompok sasaran. Kemudian, Dinas Pertanian juga sudah menyediakan bibit untuk 14 jenis tanaman, pupuk dan pendampingan. Sedangkan Dinas PUPR menyediakan infrastruktur dan pengembangan jaringan irigasi, dan Dinas Perdagangan yang membantu dari sisi pasca panen dan pemasaran. Lalu,


Laporan Utama

Kemendesa PDTT bersama Pemkab Manggarai berkomitmen mengembangkan Pulau Mules sebagai destinasi wisata unggulan dan menjadi kebanggaan masyarakat Manggarai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berusaha menekan ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk konkretnya, dengan mengimplementasikan Nawacita butir ketiga. Yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Diperlukan berbagai pendekatan agar persoalan tersebut segera teratasi.

Kebijakan tersebut menjadi tugas penting bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Bahkan hingga kini terus mendorong pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang

lebih berkualitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Terutama, antara pembangunan kawasan Barat dan kawasan Timur, termasuk wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan perbatasan serta pulau-pulau kecil dan terluar.

Menurut Dirjen PDTu Johozua M Yoltuwu, soal pemerataan, ketahanan pangan, dan pembangunan wilayah, merupakan salah satu penjabaran dari pelaksanaan Nawacita butir ketiga. “Dalam upaya mengentaskan minimal 80 kabupaten tertinggal pada akhir RPJMN 2015-2019, kementerian fokus pada 50 kabupaten tertinggal yang merupakan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, rawan pangan, serta pasca konflik,” kata Johozua.

Program Simantri menginspirasi Dirjen PDTu untuk mengembangkan program Sistem Pengembangan Potsuda

Terpadu (SIPADU). Tahun ini, untuk mendukung pengentasan desa-desa tertinggal dan mengupayakan desa maju dan mandiri, kata Johozua, pihaknya menyasar 16 kabupaten prioritas terintegrasi yang merupakan bagian dari daerah tertinggal. Dari 16 daerah tersebut, dipilih empat kabupaten sebagai pilot project permodelan Sipadu. “Yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Lombok Timur, Manggarai, dan Maluku Tenggara Barat,” ungkapnya.

Nantinya, hasil dari piloting tersebut akan diadopsi oleh 12 kabupaten prioritas lainnya sesuai dengan karakteristik potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah masing-masing. “Program ini merupakan program unggulan 16 kabupaten prioritas terintegrasi, termasuk Kabupaten Manggarai, yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pendapatan petani,” ucap Johozua.

FOT

O-F

OTO

: TIM

DAT

IN P

DTU

Pulau Mules yang berada di Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hanya ada satu desa di pulau ini yaitu Desa Nuca Molas.




Bagi Johozua, belajar melalui program Simantri itu, mencerminkan upaya membangun daerah yang membutuhkan komitmen dan sinergitas antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Membangun daerah tidaklah semudah seperti halnya membalik telapak tangan, sehingga kondisi masyarakat saat ini langsung dapat berubah secara tiba-tiba menjadi masyarakat makmur dan sejahtera, dengan berbagai dukungan teknologi modern,” ucapnya.

Sebab, membangun daerah membutuhkan upaya secara terus menerus yang konsisten dan penuh kesungguhan serta memerlukan waktu yang cukup. Terlebih, untuk membangun daerah tertinggal agar dapat segera entas dari ketertinggalannya. Segala macam dinamika pembangunan, sebagai tata nilai yang

patut dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program pembangunan, khususnya di daerah tertinggal dan daerah kawasan tertentu.

Johozua mengatakan, sinergitas pusat dan daerah, masyarakat serta sektor swasta sangat diperlukan. Bahkan hal tersebut menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Pasalnya, jika melihat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 262 juta jiwa per Desember 2017, dan angka kemiskinan mencapai 26,58 persen per September 2017. Maka dengan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, pada dasarnya bangsa Indonesia sangat optimis, dalam beberapa dekade ke depan persoalan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.

Sehingga, penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan manjadi

7-8 persen di akhir RPJMN 2015-2019 akan secara nyata dapat tercapai. Harapan semua itu akan dapat terwujud, apabila kementerian/lembaga dapat mengambil langkah nyata yang difokuskan pada pola pengembangan potensi sumber daya yang ada yang mempunyai nilai tambah dan prospektif. Menyikapi situasi itu, kata Johozua, Kemendesa PDTT dengan mandat yang ada dalam Nawacita, sejak tahun 2014 hingga saat ini telah menunjukkan kinerjanya secara nyata.

Semua dilakukan melalui aksi pemberdayaan, pemberian bantuan pembangunan, memfasilitasi kemitraan investasi di kawasan perdesaan, kawasan tertinggal, termasuk kawasan tertentu (perbatasan dan pulau kecil terluar). Selain itu, melalui Instruksi Menteri Desa PDTT No. 1 Tahun 2017, juga berupaya secara nyata memfasilitasi daerah untuk mengembangkan Program Unggulan Desa (Prudes) atau Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDesa atau BUMDesa Bersama, pembangunan Embung serta sarana dan prasarana Olah Raga Desa (Ragadesa).

Empat program prioritas itulah menjadi pilar utama bagi Kemendesa PDTT untuk mendorong percepatan pembangunan bidang kewilayahan daerah tertinggal sebagaimana telah menjadi program prioritas nasional. Selain itu, Kemendesa PDTT juga mengambil langkah nyata ikut serta mengembangkan program dan kegiatan Padat Karya Tunai Di Desa (Cash for Work) mulai tahun 2018.

Langkah itu ditempuh melalui alokasi APBN pada seluruh unit kerja teknis maupun dengan cara mendorong desa untuk mengoptimalkan dana desa. “Langkah tersebut untuk mendukung upaya pemerintah mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendapatan sehingga secara cepat dan perlahan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat dapat terwujud,” kata Johozua. n

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Johozua M. Yoltuwu, menyalami murid sekolah dasar yang menyambut rombongan Bupati beserta Ditjen PDTu di pantai Iteng desa Paka Kecamatan Satarmese.


Kabupaten Prioritas Terintegrasi di Daerah Tertentu Tahun 2018

GRAF

IS : H

ERI P

EBRI

ANTO

Lokasi

16Buru Selatan (Maluku)

Status Desa36 Desa Tertinggal, 76 Desa Berkembang, 3 Desa Mandiri

93 Desa Tertinggal, 12 Desa Berkembang

29 Desa Tertinggal, 13 Desa Berkembang, 1 Desa Mandiri














Sumber : Direktorat Jenderal PDTU



Genjot Empat Program Prioritas untuk Kesejahteraan Desa

Kemendesa PDTT melalui Ditjen PDTu terus bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan di daerah yang menjadi prioritas. Empat program andalan pun terus digulirkan. Dibutuhkan sinergitas dan integrasi dari pusat hingga pemerintah daerah jika ingin masyarakat desa hidup sejahtera.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meresmikan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, didampingi oleh Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.

FOT

O : T

IM D

ATIN

PDT

UKilas Kabar


Kilas Kabar

Urusan membangun desa, memang sedang digenjot Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Bahkan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, telah menetapkan empat program prioritas untuk mewujudkanya. Empat program itu: produk unggulan kawasan perdesaan (Prudes/Prukades), pembangunan embung air desa, mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes), serta pembangunan sarana olah raga desa.

Penetapan empat program prioritas tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Keempat program tersebut ditujukan agar masyarakat desa semakin berdaya dan mandiri dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya.

Dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat kepada setiap desa, juga diharapkan bisa difokuskan untuk empat program prioritas tersebut. Semua untuk mengembangkan perekonomian di desa dengan mengoptimalkan setiap potensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing desa. Baik pengembangan desa wisata, atau perikanan karena Indonesia adalah negara yang memiliki potensi alam yang luar biasa indahnya, dan hal tersebut harus dapat dikembangkan oleh setiap pemerintah desa beserta dengan masyarakatnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pembangunan di desa terkait dengan

empat program prioritas terdapat dalam instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 tahun 2017 tentang prioritas kegiatan Kementerian.

Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), yang juga fokus kepada empat program prioritas tersebut. Khususnya dalam penanganan daerah yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu daerah yang rawan pangan, daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, daerah perbatasan dan daerah pulau kecil dan terluar. “Kegiatan di Ditjen PDTu mendukung tercapainya Nawa Cita butir ketiga yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Dirjen PDTu.

Lokasi bantuan dari Ditjen PDTu, sebagian besar merupakan lokasi di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar yang merupakan daerah yang memerlukan akses dan pembangunan infrastruktur. Diantaranya pembangunan fasilitas air bersih, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan embung. Kemudian pengadaan kapal penumpang, pengadaan kapal barang, pembangunan dermaga, dan jaringan komunikasi serta informasi desa.

Lebih jauh, Ditjen PDTu juga menggagas beberapa kegiatan lain yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait karakteristik tertentu lainnya. Diantaranya, pembangunan gudang cadangan pangan, sarana-prasarana produksi hasil budidaya pertanian, fasilitasi pemulihan sosial, fasilitasi pemulihan ekonomi. Juga ada pengadaan alat komunikasi pasca bencana alam, Early Warning System (EWS), serta pengembangan desa tangguh bencana.

Dari keempat program prioritas tersebut, Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Kemendesa PDTT




juga memiliki kegiatan khusus dalam penanganan daerah rawan pangan. Salah satunya dengan memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten yang termasuk dalam daftar daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2016 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.

Selain termasuk dalam daerah tertinggal, daerah tersebut juga termasuk ke dalam daerah yang dinyatakan rawan pangan berdasarkan ‘Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA)’ oleh World Food Programe (WFP) dan Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI pada Tahun 2015.

Di dalam peta tersebut dijelaskan bahwa terdapat 398 kabupaten daerah rawan pangan yang dibagi menjadi 6 prioritas. Kabupaten-kabupaten di Prioritas 1-2 cenderung rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, Prioritas 3-4 termasuk kategori kerentanan tingkat sedang dan Prioritas 5-6 tergolong kabupaten-kabupaten yang tahan pangan.

Bantuan yang diberikan untuk mengatasi persoalan tersebut, berupa pembangunan embung atau sumur bor untuk irigasi pertanian. Kemudian, pembangunan gudang cadangan pangan dan penyediaan sarana prasarana budidaya serta peralatan pasca panen. Di mana pelaksanaannya melibatkan masyarakat desa khususnya para petani serta BUMDes yang akan menjadi pengelola bantuan tersebut bersama dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Pelaksanaan bantuan tersebut mendapatkan antusiasme dari masyarakat desa, dengan harapan bangunan tersebut dapat meningkatkan hasil pertanian para petani di desa tersebut. Bantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dapat dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat serta BUMDes.

Sehingga setiap bantuan tersebut akan memberikan dampak seperti bola salju—terus menggelinding dan membesar. Sebab, bantuan tersebut hanya stimulus kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk mengembangkan potensi desanya khususnya pertanian, yang semakin hari semakin besar pengembangannya.

Salah satu contohnya, Kabupaten Lombok Timur yang telah menerima bantuan dari Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan, dan pada tanggal 8 Desember 2017, telah dilaksanakan peresmian serta penandatanganan prasasti oleh

Dirjen PDTu Johozua M. Yoltuwu. “Saya berharap bantuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendorong produktivitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi,” kata Johozua.

Bupati Lombok Timur, Moch Ali Bin Dahlan yang hadir dalam acara pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Dirjen PDTu dalam rangka meresmikan bantuan. “Kami menyampaikan rasa syukur karena Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menaruh perhatian besar kepada Kabupaten Lombok Timur, karena daerahnya telah mendapat bantuan berupa pembangunan embung untuk irigasi pertanian, pembangunan gudang cadangan pangan serta peralatan pasca panen, berupa mesin pengering, mesin mixer, mesin sirtas, mesin penghancur bahan baku organik, dan mesin penghancur jagung,” ucap Ali.

Menurut Johozua, bantuan yang telah diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam menghadapi kerawanan pangan melalui kemandirian pengelolaan sumber daya lokal berdaya saing. “Tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua stakeholder baik di tingkat desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta kementerian/lembaga melaksanakan program dan kegiatan yang sinergi dan terintegrasi,” ucap Johozua.

Selain itu, ia berharap adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan memiliki peran yang sangat penting. “Karena masyarakat desa yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan desa, mulai pada saat perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan menjadi faktor penentu dalam memajukan desa tersebut, baik dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa,” imbuh Johozua. n

Fany Dewi Rubiyanti

Daftar 10 Kabupaten Penerima Bantuan pada 2017 (dalam prioritas 1-3 daerah rawan pangan)

1. Kabupaten Aceh Singkil, Nangro Aceh Darusalam2. Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat3. Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Nusa Tenggara Timut4. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat5. Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan6. Kabupaten Seram Bagian Timur,

Maluku7. Kabupaten Seram Bagian Barat,

Maluku8. Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara9. Kabupaten Boven Digoel, Papua10. Kabupaten Keerom, Papua


Kolom

ilayah perbatasan negara secara geografis, berada jauh dari pusat pemerintahan. Memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam hal pembangunan wilayahnya. Paradigma lama pembangunan wilayah perbatasan, yang hanya berorientasi pada sisi pertahanan dan terkesan menjadikannya sebagai “halaman belakang negara”, sudah tidak relevan lagi untuk saat ini.

Perubahan global yang begitu cepat, pada berbagai macam bidang menuntut penanganan wilayah perbatasan yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Terlebih tidak hanya melihat wilayah-wilayah perbatasan negara sebagai objek, melainkan juga terlibat sebagai subyek. Sejak beberapa tahun terakhir, metode pendekatan pembangunan wilayah perbatasan dengan menggunakan paradigma baru telah dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi dilakukan secara parsial, namun sebagai satu kesatuan. Wilayah perbatasan dilihat sebagai sebuah “beranda depan negara”, yang metode penanganannya tidak hanya berbicara dari sisi teritorial melalui pendekatan keamanan namun juga meliputi aspek kesejahteraan.

Melalui perubahan paradigma pembangunan ini, diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan yang umumnya identik dengan ketertinggalan. Keseriusan pemerintah tentang hal tersebut, tertuang dalam agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawa Cita butir ketiga yaitu, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Dari situlah, kemudian menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Yakni, untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

Fungsi dan Peran Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan (PDP)

Untuk mendorong tercapainya cita-cita pembangunan nasional khususnya di daerah perbatasan sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019. Kementerian Desa,

Program Terukur untuk Mengentaskan Daerah Tertinggal



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), melalui Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan (PDP), melaksanakan salah satu fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan.

Sejak tahun 2015, Direktorat PDP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan daya saing daerah-daerah perbatasan. Khususnya melalui peningkatan aksesibilitas dan pengadaan sarana dan prasarana dasar. Diantaranya, pembangunan jalan sirip perbatasan yang bertujuan untuk membuka akses masyarakat menuju pusat-pusat pelayanan.

Progam tersebut sekaligus memberikan dukungan konektifitas kepada

program unggulan kawasan perdesaan. Seperti, terbangunnya embung sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih dan untuk irigasi. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di perbatasan yang memberikan solusi pengadaan kebutuhan listrik. Lalu ada, peralatan media informasi, alat peraga pendidikan, dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses informasi. Selain itu ada promosi potensi investasi yang bertujuan untuk menarik investor.

Pada tahun anggaran 2015-2016 Direktorat PDP melaksanakan program pengembangan daerah perbatasan di 41 Kabupaten/Kota lokasi prioritas (Lokpri) Perbatasan. Sementara dimulai pada tahun 2017, pelaksanaan program kegiatan Direktorat PDP lebih berfokus pada 23

kabupaten di perbatasan yang termasuk daerah tertinggal dan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, fasilitasi program kegiatan tahun anggaran 2017-2019 lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektifitas dan membuka aksesibilitas bagi masyarakat, pengadaan elektrifikasi, dan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Program kegiatan tersebut sesuai dengan arah kebijakan percepatan pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar di daerah perbatasan, dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Namun, keberhasilan program kegiatan pengembangan daerah perbatasan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan produk yang dihasilkan, serta khususnya peran masyarakat selaku penerima manfaat.

Diharapkan dengan suksesnya program tersebut, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Agar akhirnya wilayah perbatasan bisa menjadi beranda depan negara, yang memiliki nilai tawar tinggi dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Selain itu, adanya berbagai macam progam tersebut dapat menjadi stimulan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. n

Hary Lasmana

Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Dra. Endang Supriyani MM (berkerudung), bersama dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga (batik coklat), meresmikan Jalan di Desa Tunguwatu-Gorar, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

FOT

O : T

IM D

ATIN

PDT

U



FOTO

: GAT

RA/ E

RRY

SUD

IYAN

TO

Wawancara

Johozua Markus Yoltuwu :

Terus Berusaha Meningkatkan Kualitas Masyarakat dan Wilayah

Bagi Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kemendesa PDTT, Johozua Markus Yoltuwu, mendukung penuh terentaskannya 50 kabupaten tertinggal dengan

karakteristik tertentu: perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar, rawan pangan, rawan bencana, serta daerah pascakonflik, adalah target besar.

Maklum, capaian tersebut merupakan bagian dari program pengentasan 80 kabupaten tertinggal yang harus selesai pada akhir 2019. Di sela-sela kesibukanya, pria yang akrab disapa Max ini menyediakan waktu luang untuk menjawab pertanyaan LITERASI seputar cara menuntaskan persoalan tersebut. Berikut petikan wawancara:


Apa Itu Pembangunan Daerah Tertinggal?

Adalah suatu proses, upaya dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Apa Program untuk Mengentaskan Daerah Tertinggal?

Ditjen PDTu sejak awal telah menyusun berbagai program pengentasan daerah tertinggal yang ditujukan untuk daerah tertentu. Diantaranya, seperti program unggulan Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI) untuk wilayah perbatasan di 23 kabupaten. Kemudian, Pengembangan Pulau Kecil Berdaya (P2KB) untuk wilayah pulau-pulau kecil dan terluar sebanyak 58 kabupaten.

Ada juga Pengembangan Daerah Tangguh Bencana (PKTB) untuk 95 kabupaten daerah rawan bencana. Lalu, Pengembangan Daerah Tangguh Pangan (PDTP) untuk 54 kabupaten daerah rawan pangan prioritas 1 dan 2. Selain itu ada Penanganan Daerah Tangguh Konflik (PDTK) untuk 41 kabupaten daerah rawan konflik.

Kemudian ada empat program prioritas. Yakni, pertama produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Kedua, mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes). Ketiga, membangun embung air desa, dan keempat membangun sarana olahraga desa.

Apa Target dari Empat Program Tersebut?

Pertama, kegiatan Prukades untuk meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi di desa dan atau kawasan perdesaan. Kedua, kegiatan embung desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam artiluas.

Kemudian ketiga, kegiatan pembentukan BUMDes bersama untuk meningkatkan sistem pengelolaan suatu unit usaha, baik di desa maupun kawasan perdesaan terkait dengan pertumbuhan nilai investasi, peningkatan nilai tambah, perluasan pemasaran dan peningkatan daya saing produk unggulan dan pemerintahan desa.

Keempat, tujuan utama pembangunan sarana olah raga desa adalah untuk meningkatkan kohesi sosial diantara masyarakat desa, antar desa atau kawasan perdesaan, lalu membangun respectof diversity. Selain itu, menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat desa atau kawasan perdesaan, dan peningkatan perdamaian masyarakat desa, antar desa atau kawasan perdesaan.

Bagaimana dengan Pelaksanaan Prukades?

Pengembangan Prukades merupakan salah satu kegiatan prioritas Kemendesa PDTT sebagai upaya:

Pertama, peningkatan skala ekonomi untuk:a. Pengelolaan lebih efisienb. Investor dapat masukc. Biaya produksi dapat ditekand. Ada kepastian pasar atau pembelie. Menjaga stabilitas harga.

Kedua, membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha baru, karena adanya peningkatan skala usaha dan aktivitas ekonomi baru yang tercipta, seperti : perdagangan, pengolahan, jasa, penyediaan saprodi, dan lain-lain.

Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat luas untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu sistem rantai pasok. Hal tersebut untuk mencegah adanya upaya kooptasi oleh pengusaha besar sehingga pola pengembangannya bukan satu kabupaten, satu produk tetapi satu desa, satu produk (terdapat penguatan kapasitas baik masyarakat maupun kelembagaannya pada setiap desa yang kemudian akan mengerucut pada setiap kawasan).

Keempat, memberi ruang keterlibatan para pelaku ekonomi (pemerintah, pengusaha, masyarakat) secara jelas dalam pola P4 (Public Private People Partnership). Atau dalam bahasa pengembangan kepariwisataan dideskripsikan dengan akronim ABCGM, yang melibatkan academision, business, community, government dan media.

Daerah Mana Saja yang Menjadi Prioritas?

Ditjen PDTu telah menetapkan daerah

prioritas Prukades di 18 lokasi kabupaten antara lain :

1. Kabupaten Manggarai2. Minahasa3. Minahasa Utara4. Maluku Tengah5. Maluku Tenggara Barat6. Kepulauan Aru7. Buru8. Seram Bagian Barat9. Kota Ambon10. Bolaang Mongondow Timur11. Luwu Utara12. Maluku Tenggara13. Parigi Moutong14. Soppeng15. Konawe16. Gorontalo17. Boalemo18. Kabupaten Bone Bolango.

Apa Saja Produk Unggulan Daerah yang Sudah Tergarap Ditjen PDTu?

Produk unggulan daerah yang sudah tergarap yaitu pengembangan atau ekstensifikasi lahan garam terutama untuk pengembangan usaha garam rakyat, budidaya rumput laut dan pengembangan desa wisata.

Apakah Menggandeng Pihak Swasta?

Mendes PDTT telah menfasilitasi pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak swasta untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS. Saat ini, Ditjen PDTu dalam proses penyiapan pembuatan PKS dengan pihak swasta yang telah melakukan MoU dengan menteri.

Target dari Prukades Apa?Bahwa target dari Prukades ini

nantinya setiap kabupaten memiliki produk unggulan prospektif berdaya saing tinggi dan bankable. Semua itu untuk dapat dikerjasamakan antar desa atau antar kawasan dan dibentuk BUMDes Bersama, serta dikerjasamakan dengan swasta sebagai penyedia asupan, industri pengolahan, dan pemasaran produk, serta dilegalkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. n


Membangun Nusantara

Kawasan perbatasan di Indonesia mempunyai beragam karakteristik. Selain geografis, yaitu dibedakan dengan perbatasan darat juga

perbatasan laut juga memiliki karakteristik ketersedian penunjang kegiatan ekonomi dan sosial sangat terbatas. Yaitu, terbatasnya infrastruktur, fasilitas ekonomi dan sosial.

Namun, kawasan perbatasan mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah, baik sumberdaya alam berupa pertanian, tambang, wisata, perikanan, kehutanan dan lain-lain. Sementara itu, dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan seringkali masih mengalami kontradiksi konsep terkait komitmen dan keberpihakan dalam mengambil keputusan antar sektor dan kementerian.

Karena itu, akan lebih arif apabila pengambilan kebijakan berdasarkan pendekatan yang dapat diterima semua fihak dan berbasis kepada kajian ilmiah dan kondisi reel di lapangan.

Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan

Dalam perkembangan teori dan model pengembangan kawasan perbatasan selama ini yang kita ikuti dari waktu ke waktu terdapat beberapa hal terkait dengan pendekatan sesuai dengan paham dan kondisi yang berkembang, yaitu :

Pertama, model berbasis keruangan. Model ini lebih cenderung melakukan pendekatan pada pusat-pusat pertumbuhan, agropolitan, interaksi konektivitas, keterkaitan desa dan kota, serta regional networking

Kedua, model pengembangan kawasan berbasis ekonomi regional. Model ini lebih cenderung melakukan pendekatan pertumbuhan regional, export based, ekonomi lokal dan resource endowment.

Ketiga, model pengembangan berbasis infrastruktur, investasi dan kebijakan. Untuk model ini lebih cenderung melakukan pendekatan pada pembangunan infrastruktur, investasi dan kebijakan.

Keempat, model pengembangan berbasis manajemen. Yakni, model yang lebih cenderung melakukan pendekatan daya saing wilayah, klaster industri dan kerjasama regional.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Indonesia

Konsep pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia selama ini mengacu pada tiga prinsip, yaitu security, prosperity dan environment. Dalam tiga hal tersebut mempunyai peran dan bobot masing-masing sesuai dengan karakteristik kawasan perbatasan di masing-masing kabupaten dan provinsi yang ada. Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2008

tentang Wilayah Negara, pengertian kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

Dalam artian tersebut, maka batas wilayah negara di darat berada di “kecamatan”. Sementara merujuk pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Ruang, bahwa ruang lingkup kawasan perbatasan negara adalah wilayah “kabupaten/kota” yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.

Selanjutnya kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Konsep pendekatan kawasan perbatasan di Indonesia secara umum adalah dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), dalam hal ini mengutamakan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kemudian dalam pendekatan keruangan dikedepankan konsep pengembangan kawasan strategis nasional yang mengacu pada rencana pusat pengembangan perbatasan (border development center/BDC) yang mempunyai peran sebagai pusat pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Dalam pengertian lain BDC

Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Pemanfaatan RuangOleh : Alin Yurianto Gagariandi



dimaknai sebagai kawasan gerbang perbatasan dengan jaringan konektifitas utama sebagai jalan utama, yang kita kenal dalam hal ini adalah sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Namun dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan secara manajemen dan konsep belum terimplementasi secara kuat di lapangan, hal ini sering kita temui dalam pelaksanaan di beberapa kawasan perbatasan, kerap kali kita temui adalah adanya kelemahan manajerial koordinasi antar kementerian dan lembaga yang menangani langsung terkait dengan pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.

Dalam hal ini dapat kita identifikasi mencakup koordinasi perencanaan dalam tataran makro sampai mikro, koordinasi implementasi pembangunan dan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia sangat terkait dengan kinerja kawasan selama ini. Tolok ukur suatu kawasan bisa berkembang dengan baik apabila menunjukan kinerja yang kecenderungannya semakin meningkat dan membaik dalam memenuhi standar pelayanan minimal kawasan perbatasan.

Pengembangan kawasan perbatasan kecenderungannya dapat dilihat setidaknya pada tiga hal Pertama, adanya peluang pengembangan kawasan perbatasan. Kedua, tantangan pengembangan kawasan perbatasan, dan ketiga, kendala pengembangan kawasan perbatasan.

Namun, dalam pelaksanaan pengembangan kawasan perbatasan yang terkonsentrasi pada prosperity secara fungsi masih mengalami permasalahan yaitu dalam pemanfaatan ruang kawasan dan pembagian peran masing-masing kawasan di daerah perbatasan dan peran pemerintah kabupaten sebagai daerah perbatasan.

Adanya beberapa pengertian daerah perbatasan dalam lingkup fungsi

pengembangan kawasan menjadi catatan tersendiri dan diperlukan adanya pola dan sistem pemanfaatan ruang yang saling mendukung dan terkait. Sehingga outputnya adalah tercapainya sasaran atau standar minimal pengembangan kawasan perbatasan, dalam hal ini pembagian dan peran kewilayahan atau kawasan perbatasan tersebut Pertama, lokasi PLBN dan pengembangannya. Kedua, fungsi dan peran kawasan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang batasan administrasinya adalah kecamatan.

Ketiga, fungsi dan peran hinterland Lokpri, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten yang tidak termasuk kecamatan Lokpri. Keempat, fungsi dan peran Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dalam hal ini adalah ibu kota kabupaten.

Untuk dapat melihat lebih jauh fungsi dan peran dari masing-masing struktur ruang di kawasan perbatasan dalam lingkup wilayah kabupaten dapat disampaikan peran rencana pemanfaatannya dalam memberi fungsi sebagai prosperity di kawasan perbatasan

Implementasi Program dan Kegiatan

Dalam penjelasan implementasi program dan kegiatan Pengembangan Daerah Perbatasan dengan mengambil contoh di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 237 desa prioritas di Lokpri kabupaten perbatasan. Desa-desa tersebut berada pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka.

Desa-desa prioritas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 126 Tahun 2017 mengenai Penetapan 17.000 Desa Prioritas. Dari tahun 2015 sampai 2018, jumlah desa yang telah diintervensi oleh Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan, Kemendesa PDTT, sebanyak 33 desa. Artinya, baru 14 persen desa prioritas yang terfasilitasi.

Namun, intervensi ke desa-desa tersebut pada umumnya adalah tidak kontinyu dan belum terintegrasi dengan cukup solid dalam pengembangan kawasan. Sedangkan dilihat dari struktur pengembangan kawasan lingkup kecamatan, belum membentuk deliniasi kawasan yang kompak dan integratif.

Untuk kecamatan-kecamatan lainnya hanya terintervensi rata-rata 1 desa sampai 2 desa saja, dan keterkaitannya dalam pengembangan kawasan masih sangat jauh. Sehingga dalam pengembangan daerah perbatasan diperlukan kesatuan ruang dan desa yang solid dan integratif, hal ini akan mempermudah mengidentifikasi pengembangan ekonomi, khususnya dalam mengembangkan peluang mengalirnya arus investasi di daerah perbatasan.

Melihat hal tersebut, pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia secara umum masih belum menemukan pola yang mencirikan format prosperity, dalam rangka pengembangan investasi di kawasan perbatasan hal ini dicirikan belum adanya sekuensial pengembangan komoditas unggulan prospektif dari mulai hulu sampai hilir.

Kemudian, belum sepenuhnya pemerintah kabupaten memahami langkah dan kebijakan yang diperlukan, hal ini sangat terkait dengan perencanaan pemanfaatan ruangnya yang belum sejalan dan belum terorganisasi secara baik dalam implementasi di lapangan.

Secara umum, persoalan tersebut dapat diatasi dengan: pertama, diperlukan adanya perencanaan yang dapat memberi peran pada masing-masing fungsi dan struktur ruangnya. Kedua, diperlukan adanya satu frame perencanaan yang terstruktur dan memberi peran kepada semua stakeholder. Ketiga, diperlukan adanya standar pelayanan minimal secara nasional untuk daerah perbatasan, dan perlu dirumuskan variabel dan ukurannya. n



Galeri Foto

Rumah Adat Desa Meuler Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.Kunker Tinjut 16 Kabupaten Terintegrasi di Desa Bengkajong Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Johozua M. Yoltuwu Dirjen PDTu (kemeja putih), ditemani Deno Kamelus Bupati Manggarai (jaket kulit), saat berkunjung ke pulau Mules dalam rangka menengok program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri).

FOT

O-F

OTO

: TIM

DAT

IN P

DTU



Aisyah Gamawati, Sekretaris Ditjen PDTu (kiri) ditemani Hasrul Edyar Direktur PDPKT (kanan), saat melakukan Kunker Tindak Lanjut 16 Kabupaten terintegrasi di Pulau Mules, Manggarai.

Kunker Tinjut 16 Kabupaten Terintegrasi Desa Pocolikang, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Johozua M. Yoltuwu Dirjen PDTu (depan) ditemani Bupati Kabupaten Manggarai saat Kunker Tindak Lanjut 16 Kabupaten terintegrasi di Pantai Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai.



DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ditjenpdtu.kemendesa.go.id


program nyata turunkan angka kemiskinan · sebagai salah satu daerah tertinggal di indonesia,...

Documents