presentasi paparan dirjentaru konreg 2013

Jakarta, 26 Februari 2013

KONSULTASI REGIONAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013

Kementerian

Bersama Menata Ruang Untuk Semua

Pekerjaan Umum

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG

Oleh:

2

Kementerian


Pekerjaan Umum

I. PENDAHULUAN

II. KONSEPSI PENATAAN RUANG

III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG

3

Kementerian


Pekerjaan Umum

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.

TEMA KONREG KEMENTERIAN PU:

Peningkatan Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

SUB-TEMA DITJEN. PENATAAN RUANG

PEMBINAN

Kementerian


Pekerjaan Umum

PEMBINAAN

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Perencanaan

Tata Ruang

PENGATURAN

PENGAWASAN

II. KONSEPSI PENATAAN RUANG

4

5

Kementerian


Pekerjaan Umum RTR Kewenangan Pusat

RTR Pulau / Kepulauan

(Amanat PP: 7)

RTR Kawasan Strategis

Nasional

(Amanat PP: 76)

Status

Telah ditetapkan:

a. RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011)

b. RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012)

c. RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012)

d. RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012)

Dalam proses penetapan:

a. RTR Kepulauan Nusa Tenggara

b. RTR Kepulauan Maluku

c. RTR Pulau Papua

Telah ditetapkan:

a. RTR Kws. Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008)

b. RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011)

c. RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011)

d. RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011)

e. RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011)

Dalam proses penetapan:

3 (tiga) RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi dan Danau

Toba)

Dalam proses pembahasan dan penyusunan:

3 (tiga) RTR KSN Perkotaan

62 (enampuluh dua) RTR KSN Non Perkotaan

RTRW Nasional PP No. 26/2008 tentang RTRWN

III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG A. PERENCANAAN TATA RUANG Status Per 20 Februari 2013

Kementerian


Pekerjaan Umum


RTR Kewenangan

Daerah

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten

RTRW Kota

Status

Peraturan Daerah : 14 Prov. (42%)

Persetujuan Substansi : 19 Prov. (58%)

Peraturan Daerah : 213 Kab. (54%)

Persetujuan Substansi : 181 Kab. (45%)

Pembahasan BKPRN : 3 Kab. (0.75%)

Rekom. Gubernur : 0 Kab. (0%)

Proses Revisi : 1 Kab. (0.25%)

Peraturan Daerah : 57 Kota (61.3%)

Persetujuan Substansi : 30 Kota (32.3%)

Pembahasan BKPRN : 3 Kota (3.2%)

Rekom. Gubernur : 1 Kota (1.1%)

Proses Revisi : 2 Kota (2.1%)

Status Per 20 Februari 2013

Kementerian


Pekerjaan Umum

7

Keterpaduan Program dan Pembangunan di KSN

KSN = Kawasan Strategis, diprioritaskan Penataan Ruang

Memiliki nilai strategis untuk kepentingan nasional

Potensial dikembangkan Sosial Budaya Ekonomi Lingkungan Teknologi Tinggi Warisan Dunia

Butuh dukungan infrastruktur PU & Perkim

Kementerian


Pekerjaan Umum

8

KSN

(Berdasarkan Sudut

Kepentingan)

Koridor MP3EI

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi

Bali-Nusa

Tenggara

Maluku-

Papua

KSN Perkotaan 1 4 0 1 1 0

Pertahanan Keamanan 3 0 1 1 1 3

Pertumbuhan Ekonomi 5 0 4 4 2 2

Kapet 1 0 4 4 2 2

Non Kapet 4 0 0 0 0 0

Sosial dan Budaya 0 0 0 2 0 0

SDA dan Teknologi

Tinggi 2 8 1 2 0 4

Daya Dukung

Lingkungan Hidup 8 5 2 4 2 3

Total 19 17 8 14 6 12

Daftar KSN berdasarkan sudut kepentingan per koridor MP3EI

Kementerian


Pekerjaan Umum

9

KSN

(Berdasarkan

Sudut

Kepentingan)

Koridor MP3EI

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi

Bali-Nusa

Tenggara

Maluku-

Papua

KSN Perkotaan Mebidangro Jabodetabek-

punjur Mamminasata Sarbagita

Pertahanan

Keamanan

Kawasan

Perbatasan

di

Kalimantan

Perbatasan

Darat RI

dengan

Timor Leste

Perbatasan

Laut RI 8

Pulau Kecil

Terluar

dengan

Negara

Palau

Perbatasan

Darat RI

dengan

Papua Nugini

Pertumbuhan

Ekonomi

Kapet BAD

Khatulistiwa Manado Bitung Bima Seram

DAS Kakab Palapas

Sasamba Pare-pare Mbay Biak

Batulicin Bang Sejahtera

Pertumbuhan

Ekonomi (Diluar

Perkotaan dan

Kapet) Batam Bintan

Karimun

Daya Dukung

Lingkungan Hidup Danau Toba

Daftar 23 KSN

Fokus Dukungan Program TA. 2014

LOKASI 23 KSN PRIORITAS 2014

Mebidangro

Danau Toba

KAPET BAD

Batam-Bintan-Karimun

Jabodetabekpunjur

KAPET Khatulistiwa

KAPET DAS KAKAB

KAPET Batulicin

Borobudur

Perbatasan Negara di P. Kalimantan KAPET Sasamba

KAPET Manado-Bitung

Sarbagita

KAPET Bima

KAPET Mbay

Mamminasata KAPET Bank Sejahtera

KAPET Palapas

KAPET Seram

KAPET Biak

Perbatasan Negara di P. Papua

Perbatasan Negara di NTT

Kementerian


Pekerjaan Umum


B. PEMANFAATAN RUANG

11

Penataan Ruang tidak semata-mata menyusun

rencana tata ruang.

Ditjen. Penataan Ruang memberikan stimulan

kepada pemerintah daerah dan masyarakat

melalui program P2KH, P3KP, dan P2KPB.

sebagai insentif atas kinerja pada tahap perencanaan tata ruang

dilaksanakan dalam skema kerja sama program

fokus pada proses institusionalisasi

12

Kementerian


Pekerjaan Umum

PELAKSANAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)

Tahap 2011 2012 2013 2014

Inisiasi a. Sosialisasi/Kampanye Kota Hijau b. Fasilitasi Penyusunan RAKH c. Penandatanganan Komitmen terhadap RAKH

60 K/K

54K/K*)

--

9/146/25

**)

Implementasi a. Fasilitasi Penyusunan Masterplan RTH b. Fasilitasi Penyusunan Peta Komunitas Hijau c. Fasilitasi Pembentukan Green Community d. Fasilitasi Penyusunan DED percontohan Taman Kota Hijau e. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau

85 K/K*)

52 K/K

Replikasi/ Up-scaling a. Fasilitasi Penyempurnaan RAKH b. Fasilitasi Green Community c. Fasilitasi Penyusunan DED d. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau

--

--

60 K/K

112 K/K

Institusionalisasi Lintas Sektor a. Urban Climate Plan b. Pemantapan Perwujudan Kota Hijau pada KSN - KSN Perkotaan - Kebun raya/ RTH Perkotaan Strategis - Bantaran sungai nasional

--

--

--

112 K/K

*) 2 Kab/Kota (Kab. Bintan dan Kab Pasuruan) tidak dilanjutkan pendampingan dana stimulan P2KH karena dinilai tidak siap **) Kawasan Perkotaan PKN/PKW/PKSN yang belum ditangani di tahun 2011 - 2013

13

Kementerian


Pekerjaan Umum

PELAKSANAN

PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)

Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020

Kelompok A (10) Kota/Kab Sawahlunto, Banda Aceh, Palembang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Denpasar, Karangasem, Baubau

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota/Kab (tingkat lanjut)

2. Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah

3. Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP)

1. Penyempurnaan RAKP 2. Fasilitasi Inventory Pusaka

(dan perumusan Nilai Keunggulan Nasional/Sejagad)

3. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka

4. Penjaringan Dukungan K/L 5. Penetapan Kota Pusaka

Indonesia 6. Pemilihan Pilot Project

Perencanaan-Pengembangan Kota Pusaka Terpadu

27 Kota/Kab 1. Fasilitasi

Pengembangan Support System Kota Pusaka (Peraturan Daerah, Sistem Informasi, Kelembagaan, Pendidikan Pelatihan)

2. Fasilitasi Pengembangan Heritage Fund

3. Fasilitasi Pengembangan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kota Pusaka

4. Fasilitasi Pengembangan Media Partner

27 Kota/Kab 1. erluasan Kerjasama

Kemitraan Kota Pusaka

2. Perluasan Dukungan K/L

3. Perluasan Pengembangan Kelembagaan Kota Pusaka

4. Perluasan Pengembangan Heritage Fund

5. Seleksi Peserta Kota Pusaka Baru

6. Fasilitasi Pengajuan Sebagai World Heritage City UNESCO

7. Fasilitasi Kerjasama Kota Pusaka Dunia

Kelompok B (9) Kota/Kab Medan, Bukittinggi, Bangka Barat, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Rembang, Blitar, Boyolali

1. Penyusunan Proposal P3KP



3. Penyusunan RAKP 4. Penyempurnaan RAKP 5. Fasilitasi Inventory Pusaka


6. Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka

7. Penjaringan Dukungan K/L

14

Kementerian


Pekerjaan Umum

PELAKSANAN

PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)

Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020

Kelompok C (8) Kota/Kab Salatiga, Tegal, Ngawi, Pangkal Pinang, Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang

1. Penyusunan Proposal P3KP

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota/Kab (tingkat dasar)



4. Penyusunan RAKP 5. Penyempurnaan RAKP 6. Fasilitasi Inventory Pusaka


7. Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka

8. Penjaringan Dukungan K/L

27 Kota/Kab 1. Fasilitasi

Pengembangan Support System Kota Pusaka (Peraturan Daerah, Sistem Informasi, Kelembagaan, Pendidikan Pelatihan)

2. Fasilitasi Pengembangan Heritage Fund

3. Fasilitasi Pengembangan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kota Pusaka

4. Fasilitasi Pengembangan Media Partner

27 Kota/Kab 1. Perluasan Kerjasama

Kemitraan Kota Pusaka

2. Perluasan Dukungan K/L

3. Perluasan Pengembangan Kelembagaan Kota Pusaka

4. Perluasan Pengembangan Heritage Fund

5. Seleksi Peserta Kota Pusaka Baru

6. Fasilitasi Pengajuan Sebagai World Heritage City UNESCO

7. Fasilitasi Kerjasama Kota Pusaka Dunia

15

Kelompok A

Kelompok B

Kelompok C

LOKASI PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)

PELAKSANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB)

16

Kementerian


Pekerjaan Umum

Kab. Agam - Sumbar

Kab. Bintan - Kepri

Kab. Kuningan - Jabar

Kab. Kebumen - Jateng

Kab. Magelang Jateng

Malang - Jatim

Pamekasan - Jatim

Lombok Tengah - NTB

Sumba Timur - NTT

Poso Sulteng

Wajo - Sulsel

Boalemo - Gorontalo

Maluku Tengah - Maluku

Halmahera Tengah Maluku Utara

a. Pengembangan Konsep dan Perencanaan P2KPB

b. Sosialisasi P2KPB

c. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan P2KPB

Persiapan Program

a. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan (Policy Instruments)

b. Fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan

c. Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan

d. Fasilitasi Penguatan Peran Pemangku Kepentingan

e. Penyusunan Road Map

f. Pemantauan Pelaksanaan P2KPB

g. Pembangunan / Pengembangan Fisik yang dominan

Implementasi

Lingkup Pelaksanaan

2014

Tahun

2013

Lokasi

Kab. Agam

Kab. Kuningan

Kab. Kebumen

Kab. Magelang Kab. Pamekasan

Kab. Malang

Kab. Bintan Kab. Boalemo

Kab. Poso

Kab. Wajo

Kab. Sumba Timur

Kab. Lombok Tengah

Kab. Halmahera Tengah

Kab. Maluku Tengah

LOKASI PELAKSANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN

(P2KPB)

Kementerian


Pekerjaan Umum


C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

18

Bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan rencana tata ruang.

Upaya 2013 - 2014:

a. Bimtek penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan

Zonasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. Pendidikan dan pelatihan PPNS;

c. Penyiapan mekanisme tata laksana penataan pengaduan

masyarakat;

d. Percontohan penanganan pengaduan masyarakat

e. Penyiapan database dan informasi perpetaan resolusi tinggi

Kementerian


Pekerjaan Umum

19

Ketersediaan PPNS :

TAHUN PUSAT DAERAH

Jml 200 JP Pola 400 JP Pola 200 JP Pola 400 JP

2009 10 15 18 10 53

2010 9 10 54 51 124

2011 - 4 59 39 102

2012 - - 69 101 170

Jumlah 19 29 200 201 449

Catatan:

a. PPNS Penataan Ruang tersebar di 33 provinsi, 128 kabupaten, dan 36 kota.

b. Masih terdapat 270 Kabupaten dan 57 Kota yang belum memiliki PPNS Penataan

Ruang agenda 2013-2014

Kementerian


Pekerjaan Umum

IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA

TATA RUANG

20

Terus meningkatkan pemahaman pemangku

kepentingan terhadap fungsi penataan ruang

sebagai alat keterpaduan dalam pembangunan.

Mendorong efektivitas pengendalian pemanfaatan

ruang.

Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai

Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan,

antara lain melalui:

a. Penyiapan dokumen Rencana Terpadu Program Investasi

Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

b. Pembentukan PMU-KSN sebagai pengendali perencanaan

dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang

Pekerjaan Umum di KSN (efektif 2014)

Kementerian


Pekerjaan Umum

21

STRUKTUR ORGANISASI

PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

NASIONAL (PMU-KSN)

TIPE A

KEPALA PMU-KSN

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN

RUANG

ASISTEN

PERENCANAAN DAN

PEMROGRAMAN

ASISTEN

PELAKSANAAN

DAN

PENGENDALIAN I

SATKER/PPKDI LINGKUNGAN

DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/

DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG

PUSAT

PROVINSI

DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /

DIREKTUR PERKOTAAN/

DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH

WILAYAH I /


WILAYAH II

ASISTEN

PELAKSANAAN

DAN

PENGENDALIAN II

Kementerian


Pekerjaan Umum

22

STRUKTUR ORGANISASI

PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

NASIONAL (PMU-KSN)

TIPE B

KEPALA PMU-KSN

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN

RUANG

ASISTEN

PERENCANAAN DAN

PEMROGRAMAN

SATKER/PPKDI LINGKUNGAN

DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/

DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG

PUSAT

PROVINSI

DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /

DIREKTUR PERKOTAAN/


WILAYAH I /


WILAYAH II

ASISTEN

PELAKSANAAN

DAN

PENGENDALIAN

presentasi paparan dirjentaru konreg 2013

Documents