SISTEM Informasi Per-tahanan Negara (Sis-fohanneg) diharapkan dapat memperkuat pe-

nyelenggaraan pertahanan negara, terutama untuk wi-layah perbatasan. Pasalnya, informasi yang dibutuhkan para pengambil keputusan bisa diunduh secara daring. Hal itu dikemukakan Menteri Perta-hanan Purnomo Yusgiantoro dalam Seminar Teknologi In-formasi Pertahanan Negara dan Peluncuran Sisfohanneg, yang digelar di Jakarta, kemarin.

“Sistem informasi perta-hanan negara yang kita bangun akan menjadikan pertahanan kita lebih baik. Saat ini peta jalannya sudah selesai. Kemu-dian rencana aksinya sudah

sampai dengan bagaimana kita menangani daerah perbatasan,” tuturnya.

Informasi tersebut disedia-kan melalui laman resmi Ke-menterian Pertahanan, www.kemhan.go.id. Informasi yang disediakan mencakup untuk keperluan penyelenggaraan pertahanan negara, baik in-formasi kebijakan pertahanan, lingkungan strategis, kom-ponen pertahanan serta pembi-naan dan penggunaan kekuat-an maupun informasi layanan publik. Untuk informasi yang bersifat umum, dapat diunduh bebas oleh masyarakat. Na-mun, informasi khusus yang berkaitan dengan kepentingan negara hanya dapat diunduh dengan menggunakan kata kunci tertentu.

Paparan informasi dari Sis-fohanneg itu, jelas Purnomo,

langsung dikoneksikan de-ngan Unit Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Artinya, informasi yang disajikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan presi-den, para menteri, dirjen, dan eselon lain yang memerlukan data dalam mengambil kepu-tusan. Karena itu, pihaknya berupaya menjaga keakuratan dan validasi data, dan diperba-rui secara real time.

“Contohnya, menteri ingin mengambil keputusan dari masalah Laut China Selatan. Yang kita perlukan itu gelar kelautan kita di China Selatan itu seperti apa. Jadi datanya real time dari laut China Selatan,” papar Menhan.

Wilayah perbatasan

Satu hal, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenhan Ah-mad Farid Wadjdi, menambah-kan, sistem informasi secara daring yang terus diperba-rui, membuat proses infor-masi lebih cepat sampai kepada pengambil keputusan.

“Proses data itu dibuat di

level bawah. Sebelumnya la-poran diberikan dalam bentuk hard copy. Sebagai gambaran, satu kodam saja laporannya bisa mencapai seribu lembar. Terlalu lama,” ujarnya.

Saat ini, sambung Farid, untuk wilayah yang belum bisa terakses sistem daring, dilakukan proses pemindaian terhadap data dan informasi yang ada, agar dapat dilihat secara daring.

Pembangunan sistem in-formasi pertahanan negara ini akan dilakukan di sekitar seribu titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk tahap awal, akan diprioritaskan pada 12 titik per-batasan yang bermasalah.

Untuk 2010, akan dibangun di tiga titik perbatasan di Su-lawesi Utara dan Kalimantan. “Untuk titik lainnya di per-batasan, kita sudah memulai sistem, tetapi kalau perangkat dan infrastruktur baru kita ba-ngun 2011,” tukas Farid. (P-3)

nurulia@mediaindonesia.com

SETELAH menjalani 2/3 masa hukuman, terpidana kasus ko-rupsi Artalyta Suryani (Ayin) akan menghirup udara bebas pada Februari 2011.

“Kalau menurut perhitung-an, 2/3 masa hukumannya akan jatuh pada Februari 2011. Jadi pembebasan bersyaratnya pada awal Februari nanti,” kata Kepala Kantor Wilayah Ke-menterian Hukum dan HAM Banten Poppy Puji Astuti saat dihubungi, kemarin.

“Tapi mungkin saja pembe-basan bersyaratnya pada bulan ini juga jika ia memperoleh remisi (pengurangan masa hu-kuman). Dia sudah meng ajukan remisi, tapi belum turun. Kalau remisinya turun, pembebasan bersyaratnya bisa bulan No-vember ini,” tambahnya.

Pada peringatan Hari Ke-merdekaan 17 Agustus lalu, Ayin tidak memperoleh remisi karena belum keluarnya hasil pemeriksaan Inspektorat Jen-

deral Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penya-lahgunaan fasilitas berlebihan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Pondok Bambu, sebelum dipindahkan ke LP Wanita Tangerang.

Informasi segera bebasnya Ayin dibenarkan Kepala LP Wanita Tangerang Ety Nurbaiti. “Iya betul. Tetapi, itu masih hitungannya LP. Yang berlaku adalah hitungan Direktorat Jen-deral (Ditjen) Pemasyarakatan.

Keputusannya dari sana. Kalau LP sekadar mengusulkan,” kata Ety.

Pihaknya, lanjut Ety, wajib menghitung masa tahanan seorang warga binaan untuk kemudian diajukan ke Ditjen Pemasyarakatan. Tetapi, kapan seorang warga binaan bisa mendapat pembebasan ber-syarat, itu diputuskan Ditjen Pemasyarakatan.

“Tanggal yang berlaku ada-lah tanggal yang dikeluarkan

direktorat. Karena pembebasan bersyarat itu bukan bebas mur-ni, jadi lewat beberapa hari atau berapa bulan dari masa hukuman 2/3-nya, itu boleh-boleh saja,” terangnya.

Untuk mendapatkan pembe-basan bersyarat, seorang nara-pidana mesti memenuhi sejum-lah persyaratan. Persyaratan-persyaratan itu, urainya, antara lain sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan berkelakuan baik. (Ide/P-2)

4 | Politik & HAM RABU, 10 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

MI/ROMMY PUJIANTO

MI/ROMMY PUJIANTO

Masyarakat sekarang dapat mengakses informasi soal pertahanan. Ada pengecualian untuk informasi yang terkait dengan kepentingan negara.

Nurulia Juwita Sari

Sistem Informasi Perkuat Pertahanan

DINAMIKA

INFORMASI PERTAHANAN: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meluncurkan Sistem Informasi Pertahanan Negara 2010 didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Achmad Farid (kanan) di Jakarta, kemarin.

MASALAH ALAT PENERJEMAH: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dengan Staf Khusus Teuku Faizasyah (tengah) karena alat penerjemah yang dipakai Presiden Austria Heinz Fischer (kiri) mengalami gangguan saat akan konferensi pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

PERSIAPAN untuk menjamu tamu negara di Istana Merdeka memang harus paripurna. Tapi apa mau dikata, jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Austria Heinz Fischer di Credential Room, Istana Merdeka, kemarin, sempat mengalami kendala teknis sekitar 10 menit.

Masalah itu bukan terjadi pada mikrofon, melainkan pada alat komunikasi penerjemah yang digunakan Fischer.

Padahal Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah

sudah membantu Presiden Fischer dengan alat bantunya. Tapi belum selesai membenahi masalah alat bantu, Presiden Yudhoyono sudah memulai jumpa pers.

Akibatnya, Faiza--panggilan akrab Teuku Faizasyah--memotong pernyataan Presiden untuk memberi tahu ada masalah teknis. Alat yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. “Mohon maaf ada kesalahan teknis, apa bisa saya terjemahkan saja?” ujar Faiza menawarkan diri kepada Kepala Negara yang terus berbicara.

Saat staf protokoler

sibuk memperbaiki sistem komunikasi, tiba-tiba dari kotak tempat interpreter terdengar seseorang yang panik karena belum siap untuk memulai terjemahan. “Mati gue,” terdengar suara dari kotak interpreter yang terdengar di headphone para wartawan asing, nasional, maupun anggota delegasi Austria.

Ketika Presiden Yudhoyono mengulangi pidatonya, Presiden Fischer masih mengalami gangguan dengan alat penerjemahnya. Ia kesulitan mendengar suara penerjemahnya. “I’m really sorry Mr President,” kata

Presiden Yudhoyono sambil tertawa kecil.

Setelah menunggu sekitar 5 menit, akhirnya diputuskan setiap kalimat yang dikemukakan Presiden Yudhoyono diterjemahkan secara langsung oleh interpreter. Jumpa pers kedua kepala negara akhirnya dituntaskan tanpa alat penerjemah.

Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia dan Austria sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan antaragama untuk menciptakan harmoni dan perdamaian dunia. (Thalatie Yani/P-3)

Mati Gue di Terjemahan Presiden

Artalyta Segera Hirup Udara Bebas Prajurit TNI Dituntut 3 BulanTIGA prajurit TNI anggota Batalyon Infanteri 753/Arga Vira Tama (AVT) Nabire Kodam XVII Cendrawasih dituntut tiga bulan penjara dalam dugaan penyiksaan warga Papua.

Tuntutan itu dibacakan oditur militer Mayor CHK Obet Manase dalam persidangan di Pengadilan Militer III-9 Jayapura, Papua, kemarin.

Ketiga prajurit itu adalah Prajurit Kepala (Praka) Syaminan Lubis, Prajurit Dua (Prada) Joko Sulistyono, dan Prada Dwi Purwanto.

Dalam persidangan terpisah untuk kasus yang sama, Letnan Dua Cosmos dituntut empat bulan penjara karena dianggap membiarkan terjadi pelanggaran oleh ketiga anak buahnya.

Mereka dituntut terkait dengan penganiayaan terhadap warga di Kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada 9 Maret. Video penyiksaan itu kemudian ber-edar di Youtube. (FO/P-1)

Donatur Teroris Aceh Jalani PersidanganDONATUR pelatihan terorisme di Nanggroe Aceh Darussalam, dr Syarif Usman, mulai menjalani persidangan. Syarif diduga mem-beri Rp100 juta untuk dana latihan dan pengadaan persenjataan kelompok teroris di Aceh.

“Terdakwa Syarif Usman, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, melakukan permufakatan jahat dan pemban-tuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan senjata api, amunisi, dan bahan peledak untuk tindak terorisme,” kata jaksa penuntut umum Mayasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam persidangan terpisah, jaksa Chairul Fauzi memberi lima pasal dakwaan terhadap Abdul Haris Alias Haris Amir Falah.

Jaksa menilai Abdul Haris yang diangkat sebagai amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Jakarta pada 2009 mengetahui program latihan militer di Aceh. Selain itu, sambung jaksa, Abdul Haris juga menyalurkan dana Rp150 juta dari Haryadi Usman ke Abu Bakar Baasyir. (*/P-1)

Demokrat Jangan Jadi Politisi SalonKADER Partai Demokrat diminta untuk jangan menjadi politisi salon yang hanya gemar bergaul dengan para elite.

“Kader Partai Demokrat wajib mengawal semua program yang tujuannya menekan angka kemiskinan dan pengangguran da-pat berjalan dengan efektif. Kader partai harus menjadi politisi yang bekerja keras secara nyata. Jangan menjadi politisi salon,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan, politisi partai jangan hanya bergaul dengan elite politik, tetapi harus terjun ke lapangan dan bergaul bersama rakyat miskin.

Anas mengatakan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat menonjol. Sehingga seluruh kader Demokrat ha-rus memberikan perhatian untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. (Ant/P-1)